RENCANA KERJA - Kabupaten Subang

RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

Jl. Kapten Piere Tendean No. 11 Subang Telp. (0260) 424667

TAHUN 2020

ii

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

T.A. 2020

BAB I PENDAHULUAN …………………………………..………………………….. I-I

1.1 Latar Belakang ……………………………………………….………………………..…. 1-1

1.2 Dasar Hukum ……………………………..………………….…………………………... I-4

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….…………………………….. I-4

1.4 Sistematika Penyusunan …………………………………….…………………………... I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN ……………...………….……………… II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD ……………...……………………………... II-1

2.1.1 Bidang Sekretariat ………………………………………………………… II-5

2.1.2 Bidang-Bidang …………………………………………………………...... II-6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISRUMWASKIM Kab. Subang ………………..….… II-7

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………………….... II-8

2.3.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman …………..……. II-8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ………..... III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disrumwaskim ………………………………..……........ III-2

3.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 ………………...………….... III-4

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………. IV-1

iv

RANCANGAN RENCANA KERJA DISRUMWASKIM T.A. 2018

GAMBAR 1.1 HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN

PERENCANAAN LAINNYA ……………………………… I-3

iii


T.A. 2020

TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN …………………….……….. II-1

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. SUBANG ………...……… II-7

TABEL 2.3 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ……...……….. II-11

TABEL 2.4 KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DARI MASYARAKAT TAHUN 2020 ………………………...……….. II-18

I-1


T.A. 2020

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tentang ruang lingkup Perencanaan

Pembangunan nasional yang terdiri atas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional, Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis

Kementrian/Lembaga. Sejalan dengan landasan hukum perencanaan di tingkat Pusat,

maka daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra SKPD dan Renja SKPD sebagaimana tertuang dalam

gambar 1.1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perwujudan

kehendak masyarakat yang berisi Visi, Misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 20 tahun dan mengacu kepada RPJP Nasional serta memperhatikan RPJPD

Propinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang

merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan RPJMD

Propinsi. Selain itu RPJMD tersebut memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi

Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, Lintas SKPD serta

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah (RPJMD) merupakan Renstra Daerah yang lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berdasarkan SE Mendagri Nomor 050/2020/33/

SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah

I-2


T.A. 2020

bahwa RPJMD hanya disusun oleh daerah-daerah yang telah memiliki kepala daerah

hasil pemilihan langsung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD dan

disusun mengacu pada RKP Pusat dan memperhatikan RKPD Propinsi serta berisi

tentang: Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah,

rencana Kerja, dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong patisipasi masyarakat.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat

Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan yang disusun

dengan tupoksi serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun

dengan berpedoman kepada Renstra Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dan

mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan paradigma baru pembangunan (konsep reinventing government)

serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang makin efektif dan efisien (good

governance) peran pemerintah dalam proses pembangunan akan lebih berfungsi sebagai

motivator dan fasilitator, sedangkan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan akan lebih banyak dijalankan oleh potensi yang dimiliki komponen

masyarakat, yakni swasta, lembaga swadaya masyarakat dan komponen masyarakat

lainnya baik secara berkelompok maupun perorangan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil dari

pengkajian mendalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Subang.

Dengan demikian kedudukan rencana kerja tersebut merupakan landasan

pelaksanaan kerja serta mengikat semua komponen Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Subang untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun 2020 serta dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Subang.

I-3

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2020

Gambar 1.1 : Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra-

KL

Renja-

KL

RKA-

KL Rincian

APBN

RKP RPJP

Nasional RAPBN APBN RPJM

Nasional

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pemerintah

Pusat

RKPD,

KUA

dan

PPA

RPJP

Daerah RAPBD APBD

RPJP

Daerah

Pedoman Dijabarka

n Pedoman

Renstra-

SKPD

Renja-

SKPD

RKA-

SKPD Rincian

APBD Pedoman

Pedoman

Pemerintah

Daerah

DIACU DIPERHATIKAN DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG

I-4


TAHUN ANGGARAN 2020

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut

:

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang.

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD);

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

10. Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang tahun 2005-2025.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

12. Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang.

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Subang.

I-5


TAHUN ANGGARAN 2020

14. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Wilayah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang.

15. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang Tahun

2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan dan Permukiman Kabupaten Subang

Tahun 2020 merupakan dokumen yang memberikan arahan sekaligus acuan bagi

pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman pada Tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Menetapkan Arah Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

mengacu kepada Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

serta sebagai pedoman Pelaksanaan Kerja SKPD dalam kurun waktu 1 tahun ke

depan (tahun 2020).

2. Menyusun/menentukan arah kebijakan dan tahapan-tahapan program/kegiatan

yang terarah tajam dan terukur serta berorientasi kepada pencapaian tahunan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

Memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas tahun 2018 dan

capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan Disrumwaskim Kab.

Subang, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

Review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan

program dan kegiatan masyarakat.

I-6


TAHUN ANGGARAN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan

sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Subang serta Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2020

BAB IV PENUTUP

II-1


TAHUN ANGGARAN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 terdiri 11 program

dengan 47 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.583.329.000.00 dengan

realisasi sebesar Rp. 16.481.974.334.00 (88,69%). Dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang pada tahun

anggaran 2018 telah melaksanakan program dan kegiatan dibidang Sekretariat

(anggaran rutin), Program Bidang Perumahan, dan Program Bidang Kawasan

Permukiman.

TABEL 2.1 TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KODE

Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program /

kegiatan

indikator kinerja program

(outcome)/kegiatan (output)

target capaian kinerja renstra

PD tahun 2018

Realisasi

target kinerj

a hasil progr

am dan

keluaran

kegiatan s/d tahun 2018

(tahun-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan PD tahun 2018 (tahun lalu / n-2)

Target program/ke

giatan renja PD

tahun berjalan (tahun 2019)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d dengan

tahun 2019

Catatan

Target Realis

asi

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan

(Th. 2019)

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.04.1.04.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat

terlaksananya kegiatan surat menyurat dinas

1000 materai 6000,80

0 materai 3000

1000 mater

ai 6000,8

00 mater

ai 3000

1000 mater

ai 6000,800

materai

3000

700 mater

ai 6000,600

materai

3000

69,86 %

500 materai

6000,200 materai

3000

- -

1.04.1.04.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3 rek 3 rek 3 rek 3 rek 100% 2 Rekening 2 Rekening 14 %

1.04.1.04.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

terlaksananya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8 unit roda 4,50 unit

roda 2

8 unit roda 4,50 unit roda 2


5 unit roda 4,20 unit

roda 2

42,20 %



21 %

II-2


T.A. 2020

1.04.1.04.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor

terlaksananya kegiatan jasa kebersihan dan Keamanan kantor

7 orang 7

orang 7

orang 7

0rang 100% 7 orang 7 orang 8,33 %

1.04.1.04.01.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100% 5 jenis - -

1.04.1.04.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor

terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 56 jenis

56 jenis

56

jenis

56

jenis 99,66%

68 jenis - -

1.04.1.04.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis

9 Jenis

9 Jenis

9 Jenis

99,10%

9 Jenis - -

1.04.1.04.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15 kompon

en

15 kompo

nen

15 kompo

nen

15 kompo

nen 99,03

7 Kompenen

- -

1.04.1.04.01.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga

21 jenis 7 jenis 7 jenis 7

jenis 82,75

% 10 Jenis - -

1.04.1.04.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 82,79

% 1 jenis - -

1.04.1.04.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman

1.036 dus makan,1.036 dus snack,jamuan makan 66 0rang

-

1.036 dus

makan,1.036

dus snack,jamua

n makan

66 0rang

- - 2.630 Dus makan dan

snack - -

1.04.1.04.01.01.018. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terfasilitasinya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 orang eselon

II, 3 orang eselon III, 8

orang eselon IV dan

54 orang non

eselon

1 orang eselon


orang eselon IV dan

15 orang non

eselon

1 orang eselon


orang eselon IV dan

54 orang non

eselon

1 orang eselon


orang eselon IV dan

15 orang non

eselon

43,74%

1 orang eselon II, 3

orang eselon III, 8

orang eselon IV

dan 54 orang non

eselon

1 orang eselon III, 8

orang eselon IV

dan 30 orang non

eselon

6,74%

1.04.1.04.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.04.1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 97.89

% - - -

1.04.1.04.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 unit drone, 1

unit camera,

1 unit mesin

absensi

1 unit drone, 1 unit camer

a, 1 unit

mesin absen

si


a, 1 unit

mesin absen

si


a, 1 unit

mesin absen

si

98.72%

- - -

1.04.1.04.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 unit komput

er server, 4 unit laptop, 2 unit

printer, 1 unit

scaner

1 unit kompu

ter server, 4 unit laptop, 2 unit printer, 1 unit scaner

1 unit kompu

ter server, 4 unit

laptop, 2 unit printer, 1 unit scaner

1 unit kompu

ter server, 4 unit

laptop, 2 unit printer, 1 unit scaner

97.59%

-

- -

1.04.1.04.01.02.010. Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

- - - - - - - -

II-3


TAHUN ANGGARAN 2020 1.04.1.04.01.02.022. Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang layak pakai 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

99.45%

1 Paket - -

1.04.1.04.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6 unit roda 4, 10 unit roda 2

6 unit roda 4, 10 unit

roda 2


roda 2


roda 2

99.88%

4 unit roda - -

1.04.1.04.01.02.058. Pembuatan Web Site terlaksananya Web Site dinas - - - - - - - -

1.04.1.04.01.02.074 Pembuatan sistem informasi kearsipan

Tersedianya sistem informasi kearsipan - - - - - - - -

1.04.1.04.01.02.089. Penyekatan Gedung Kantor

tersedianya gedung kantor yang layak pakai - - - - - - - -

1.04.1.04.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur

1.04.1.04.01.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga dan batik tradisional pegawai DPKP Kab. Subang

270m bahan

pdh,270m

bahan hitam

putih,100 setel pakaian olahrag

a

270m bahan pdh,27

0m bahan hitam

putih,100

setel pakaia

n olahra

ga

270m bahan pdh,270m

bahan hitam

putih,100

setel pakaia

n olahra

ga

270m bahan pdh,270m

bahan hitam

putih,100

setel pakaia

n olahra

ga

99.45%

- - -

1.04.1.04.01.03.012 Pelatihan aparat dalam perencanaan/pengawasan,perumahan dan permukiman

Terlaksaanya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara

- - - - - - -

1.04.1.04.01.04. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1.04.1.04.01.04.001. Kegiatan kota tanpa kumuh

Terbangunna sarana dasar permukiman di lokasi kumuh

11 lokasi

11 lokasi

11 lokasi

11 lokasi

94.45%

11 lokasi - -

1.04.1.04.01.05. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan

1.04.1.04.01.05.001. Peningkatan Pelayanan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)

Terlaksananya operasional penyaluran dana bagi penyediaan rumah layak huni 12 desa 6 desa

12 desa

6 desa 41.08

% 25 desa - -

1.04.1.04.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.04.1.04.01.06.002. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD

terlaksananya laporan semesteran SKPD

12 buku laporan semeste

ran

12 buku

laporan

semesteran

12 buku

laporan

semesteran

12 buku

laporan

semesteran

95.48%

12 buku laporan

semesteran - -

1.04.1.04.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

terlaksananya laporan akhir tahun SKPD

12 buku laporan

12 buku

laporan

12 buku

laporan

12 buku

laporan

99.78%

12 buku laporan

keuangan akhir tahun

- -

1.04.1.04.01.06.007 Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan

Terlaksananya rekonsiliasi keuangan dan aset

rekonsiliasi

rekonsiliasi

rekonsiliasi

rekonsiliasi

99.69 - - -

II-4


T.A. 2020

1.04.1.04.01.06.008. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dinas

60 buku bulanan, 12 triwulan dan 5 akhir kegiatan

60 buku

bulanan, 12

triwulan dan 5 akhir kegiat

an

60 buku

bulanan, 12


an

60 buku

bulanan, 12


an

89.33%

36 buku bulanan, 12 triwulan dan

5 akhir kegiatan

- -

1.04.1.04.01.06.011. Penyusunan LAKIP, Renja, RKA dan DPA SKPD

terlaksananya penyusunan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

25 buku laporan (LAKIP,

25 Renja,

25 RKA,25 DPA,25 RKPA,

dan buku

DPPA)

25 buku

laporan

(LAKIP, 25

Renja, 25

RKA,25

DPA,25

RKPA, dan buku

DPPA))

25 buku

laporan

(LAKIP, 25 Renja,

25 RKA,2

5 DPA,2

5 RKPA,

dan buku

DPPA)

25 buku

laporan

(LAKIP, 25 Renja,

25 RKA,2

5 DPA,2

5 RKPA,

dan buku

DPPA)

90,66%

15 buku laporan

(LAKIP,15 Renja, 20 RKA, 20

DPA, RKPA 20 dan

DPPA 20)

- -

1.04.1.04.01.06.021. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran

terlaksananya pelaporan pengelolaan barang/aset milik daerah

6 buku laporan semeste

r I, 6 buku

laporan semeste

ran II

6 buku lapora

n semester I, 6 buku

laporan

semesteran

II

6 buku lapora


laporan

semesteran

II

6 buku lapora


laporan

semesteran

II

99,83%

12 buku laporan

semester I, 12 buku laporan

semesteran II

- -

1.04.1.04.01.06.031. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

Pengelolaan keuangan SKPD

Pengelolaan keuangan

SKPD


SKPD


SKPD

99,90%

1 aplikasi - -

1.04.1.04.01.07. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Pembangunan TPT

1.04.1.04.01.07.001. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

terbangunnya tembok penahan tanah (TPT)

30 titik lokasi

30 titik lokasi

30 titik lokasi

30 titik lokasi

95,21%

30 titik lokasi

- -

1.04.1.04.01.11. Program Pengembangan Data Informasi

1.04.1.04.01.11.001. Identifikasi perumahan dan permukiman di kabupaten subang (RP3KP)

tersusunnya identifikasi data dan informasi perumahan dan permukiman (RP3KP) di kabupaten subang

- - - - - - - -

1.04.1.04.01.11.002. Pembuatan RPIJM Perumahan

tersusunnya RPIJM perumahan - - - - - - - -

1.04.1.04.01.12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.04.1.04.01.12.001. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

terlaksananya peningkatan infrastruktur di perdesaan

103 lokasi

103 lokasi

103 lokasi

103 lokasi

94,69%

113 lokasi - -

1.04.1.04.01.13. Program Data dan Informasi

1.04.1.04.01.13.001. Inventarisasi Penyerahan Program Sarana Utility Umum

tersedianya data perumahan dan permukiman di kabupaten subang

30 lokasi

8 lokasi

30 lokasi

8 lokasi

23,93%

30 lokasi - -

1.04.1.04.01.13.002. Inventarisasi Rutilahu tersedianya data rutilahu di kabupaten subang 17 desa -

17 desa

- - 27 desa - -

II-5


TAHUN ANGGARAN 2020 1.04.1.04.01.19. Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

1.04.1.04.01.19.059. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

tersusunnya standar operasional prosedur

- - - - - - - -

2.1.1 Bidang Sekretariat

Untuk mendukung kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Subang maka bidang sekretariat melaksanakan 6 program dengan 32

kegiatan dengan dana sebesar Rp. 1.629.922.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.

1.422.804.334,00 (87,29 %), meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dengan dana sebesar Rp.

779.214.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.346.694,00 (77,69%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dengan dana sebesar Rp. 482.856.100,00

dengan realisasi sebesar Rp. 472.691.840,00 (97,89 %)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Dana yang diperuntukan untuk kegiatan

ini yaitu sebesar Rp. 136.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 135.595.000,00

(99,05%).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dengan dana sebesar Rp. 201.480.200,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 192.370.800,00 (95,48%)

5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dilingkungan SKPD (tidak

dilaksanakan)

6. Program sosial kemasyarakatan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan dana sebesar

Rp. 29.483.000 dengan realisasi sebesar Rp.16.800.000 (56,98%)

II-6


T.A. 2020

2.1.2 Bidang-Bidang

Pada tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Subang melaksanakan 5 program yang meliputi 15 kegiatan diluar kegiatan yang

dilaksanakan oleh kesekretariatan. Dana yang tersedia bagi 5 program yang meliputi 15

kegiatan tersebut sejumlah Rp. 16.953.406.400,00 dengan realisasi sejumlah Rp.

15.059.170.000,00 (88,83%). Program tersebut yaitu :

1 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Rp. 98.814.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.

93.327.400,00 (94,45%)

2 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Rp. 15.147.274.200,00

dengan realisasi sebesar Rp. 14.361.501.700,00 (94,81%)

3 Program peningkatan kualitas perumahan Rp. 1.416.655.600,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 582.008.900,00 (41,08%)

4 Program fasilitasi, penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi rumah Rp.

73.455.400,00 (tidak dilaksanakan)

5 Program Data dan Informasi Permukiman Rp. 217.206.800,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 22.332.000,00 (10,28%)

II-7


TAHUN ANGGARAN 2020 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPKP KAB. SUBANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun

2020 belum bisa dilakukan secara maksimal karena kegiatan 2019 baru berjalan (triwulan

I) sehingga untuk mengukur kinerja tahun 2019 belum dapat dilakukan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.

Subang

NO Indikator

(IKU,SPM,IKK)

Angka Target/

Standar Nasional (IKU,SPM,IKK)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2019 ( tahun n-

2)

Tahun 2020

(tahun n-1)

Tahun 2021

(tahun n)

Tahun 2022

(tahun n+1)

Tahun 2019

(tahun n-2)

Tahun 2020 (

tahun n-1)

Tahun 2021 (

tahun n)

Tahun 2022

(tahun n+1)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

71,34% 71,70% 71,70%

71,34%

71,70%

2 Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

50,71% 51,25% 51,25%

50,71%

51,25%

3 Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

5% 5% 5%

5%

5%

4 Cakupan Lingkungan Permukiman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 67,50% 67,50% 67,50%

67,50%

67,50%

5 Jumlah kecamatan Yang Menjadi lokasi peningkatan pelayanan Kota Tanpa Kumuh

3 Kec 3 Kec 3 Kec

3 Kec

3 Kec

6 Jumlah Desa Yang Menjadi lokasi penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

159 Desa

92 Desa 92 Desa

159 Desa

92 Desa

7 Jumlah Peningkatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

38 Lokasi 28 Lokasi 28 Lokasi

38 Lokasi

28 Lokasi

8 Lama waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

9 Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur

7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

10 Jumlah Desa peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Swadaya (BSPS)

7 Desa

7 Desa

11 Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan

4 Jenis 4 jenis 4 jenis

4 Jenis

4 jenis

12 Lama waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan

1 Bulan

1 Bulan

13 Jumlah lokasi yang dilakukan inventarisasi program sarana utility umum

60 Lokasi 60 Lokasi 60 Lokasi

60 Lokasi

60 Lokasi

II-8


T.A. 2020

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya :

2.3.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman

Permasalahan secara umum bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten

Subang yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

a. Secara umum sistem penyelenggaraan di bidang perumahan dan permukiman

masih belum mantap baik di tingkat pusat, wilayah, maupun lokal, ditinjau dari

segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan dukungan prasarana

serta sarananya.

b. Belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk

perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan

rendah. Kapasitas pemerintah daerah juga masih relatif terbatas untuk dapat

melaksanakan secara efektif penyelenggaraan administrasi pertanahan yang

memadai, yang dapat menjamin kecukupan persediaan lahan, yang dapat

mengembangkan pasar lahan secara efisien dan pemanfaatan lahan yang

berkelanjutan, yang dapat mengurangi hambatan hukum dan sosial terhadap

akses yang adil dan seimbang kepada lahan, terutama bagi penduduk yang

difabel, perempuan, dan kelompok yang rentan, dan yang mampu memfasilitasi

akses kepada lahan dan keamanan status kepemilikan bagi seluruh kelompok

masyarakat.

c. Belum efisiennya pasar perumahan, seperti ditunjukkan melalui kondisi dan

proses perijinan pembangunan perumahan dan sertifikasi hak atas tanah yang

masih memprihatinkan, relatif mahal dan kurang transparan; belum adanya

standarisasi dokumen KPR, seleksi nasabah, penilaian kredit, dan dokumen

terkait lainnya; dan proses sita jaminan yang masih berlarut-larut. Kondisi ini

ikut mempengaruhi ketidakpastian pasar perumahan, serta sistem dan

mekanisme pembiayaan perumahan. Untuk lebih menjamin pasar perumahan

yang efisien, perlu dihindari intervensi yang mengganggu penyediaan dan

menyebabkan distorsi permintaan akan perumahan, dan membuat instrumen

yang fleksibel untuk regulasi perumahan, termasuk pasar sewa perumahan

dengan mengingat kebutuhan khusus dari kelompok masyarakat yang rentan.

II-9


TAHUN ANGGARAN 2020

2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan

terjangkau.

a. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat

diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat,

dunia usaha dan pemerintah. Kebutuhan perumahan masih relatif besar, sebagai

gambaran status kebutuhan perumahan pada tahun 2016 meliputi:

(i) kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 4300 unit rumah,

(ii) pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 unit rumah;

serta

(iii) kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi

persyaratan layak huni sekitar 1300 unit rumah (25%).

b. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk

mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar

lingkungan permukiman yang responsif (sehat, aman, harmonis dan

berkelanjutan). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses terhadap sumber

daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan

pembiayaan perumahan.

c. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang

menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan. Di

samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok

masyarakat miskin dan berpengahasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik

melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang

bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Mobilisasi sumber-sumber

pembiayaan perumahan masih harus diefektifkan dengan mengintegrasikan

pembiayaan perumahan ke dalam sistem pembiayaan yang lebih luas dan

memanfaatkan instrumen yang ada sekarang atau mengembangkan instrumen

baru untuk lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi penduduk yang

mempunyai keterbatasan akses kepada kredit.

3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman

a. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih

terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala

kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun sebagai

kawasan permukiman yang berkelanjutan. Masih terdapat banyak kawasan

yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung,

seperti terbatasnya ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan

perdagangan secara terbatas, fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping

II-10


T.A. 2020

masih adanya keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan

permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

b. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui kawasan perumahan dan

permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan,

menghadapi dampak salingterkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas,

serta masalah keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana baik di

perkotaan maupun di perdesaan. Dampak dari semakin terbatas atau

menurunnya daya dukung lingkungan di antaranya adalah dengan

meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya,. Adanya

perubahan fungsi lahan untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan dan

permukiman serta proses urbanisasi juga tidak selalu telah memperhatikan

dampaknya terhadap lingkungan, termasuk dari segi keanekaragaman hayati.

Secara non-fisik lingkungan, pertumbuhan kawasan perumahan dan

permukiman juga tidak selalu telah mengantisipasi potensi timbulnya

kesenjangan dan kerawanan sosial.

c. Secara visual wujud lingkungan, juga terdapat kecenderungan yang

kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman

telah mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur, kurang berjati diri, dan

kurang memperhatikan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya

setempat serta nilai-nilai arsitektural yang baik dan benar. Selain itu,

kawasan yang baru dibangun juga tidak secara berlanjut dijaga

penataannya sehingga secara potensial dapat menjadi kawasan kumuh

yang baru. Perumahan dan permukiman yang spesifik, unik, tradisional,

dan bersejarah juga semakin rawan keberlanjutannya, padahal

merupakan asset budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya.

Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan perumahan dan

permukiman tersebut tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-

perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan

pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi

ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi,

sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan dan

permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuh-kembangnya

peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri

II-11


TAHUN ANGGARAN 2020

kebutuhannya akan perumahan dan permukiman, juga sangat mendasari

kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2020

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Pagu Indikatif (

Rp. 000 ) Program / Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana ( Rp. 000 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

887.700.000


887.700.000

002 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

DPKP Tercapainya Kegiatan Administrasi Perkantoran

1 rek tlp, 1 rek listrik, dan 1 rek speedy

110.000.000

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

DPKP Tercapainya Kegiatan Administrasi Perkantoran

1 rek tlp, 1 rek listrik, dan 1 rek speedy

110.000.000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DPKP Tercapainya surat perijinan kendaraan dinas

Pick up 3 unit, Mini bus 7 unit, dan Roda 2 50 unit

40.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DPKP Tercapainya surat perijinan kendaraan dinas


40.000.000

008 Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor

DPKP Terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih dan aman

5 petugas kebersihan dan keamanan kantor

90.000.000

Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor

DPKP Terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih dan aman

5 petugas kebersihan dan keamanan kantor

90.000.000

009 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

DPKP Optimalisasi pelayanan kantor melalui jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis 10.000.000

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

DPKP Optimalisasi pelayanan kantor melalui jasa perbaikan peralatan kerja

6 Jenis 10.000.000

010 Penyediaan Alat tulis kantor

DPKP Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran

55 jenis ATK 70.000.000

Penyediaan Alat tulis kantor

DPKP Tercapainya krgiatan administrasi perkantoran

56 jenis 70.000.000

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPKP Tercapainya kegiatan pengadaan administrasi perkantoran

9 jenis cetakan, 48.540 lbr penggandaan

20.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPKP Tercapainya kegiatan pengadaan administrasi perkantoran

9 jenis cetakan, 48.540 lbr penggandaan

20.000.000

012 Peyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

DPKP Tercapainya sarana penerangan perkantoran

15 komponen 13.000.000

Peyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

DPKP Tercapainya sarana penerangan perkantoran

15 komponen

13.000.000

014 Peyediaan peralatan rumah tangga

DPKP Tersedianya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

27 Jenis 9.000.000

Peyediaan peralatan rumah tangga

DPKP Tersedianya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

21 Jenis 9.000.000

015 Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPKP Optimalisasi pelayanan kantor melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

surat kabar harian dan majalah (1200 eksemplar)

11.000.000

Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPKP Optimalisasi pelayanan kantor melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 surat kabar (960 eksemplar)

11.000.000

II-12


T.A. 2020

017 Peyediaan makanan dan minuman

DPKP Tercukupinya makanan dan minuman rapat pegawai serta tamu

1720 dus makan dan 1720 minum

100.000.000

Peyediaan makanan dan minuman

DPKP Tercukupinya makanan dan minuman rapat pegawai serta tamu

5000 mamin rapat, 1000 mamin tamu

100.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPKP Optimalisasi koordinasi kegiatan melalui rapat koordinasj dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1 orang eselon II,3 orang eselon III,8 orang eselon IV dan 54 orang non eselon

407.200.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPKP Optimalisasi koordinasi kegiatan melalui rapat koordinasj dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12 bulan 407.200.000

053 Koordinasi kegiatan UPTD

DPKP Optimalisasi koordinasi kegiatan UPTD

1 kegiatan 7.500.000 Terlaksananya koordinasi kegiatan UPTD

Optimalisasi koordinasikegiatan UPTD

12 bulan 7.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

690.785.000


690.785.000

005 Pengadaan kendaraan dinas

DPKP Tersedianya kendaraan dinas

1 unit 375.000.000 Pengadaaan kendaraan dinas

DPKP Tersedianya kendaraan dinas

1 unit 375.000.000

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

DPKP Tersedianya perlengkapan kantor

17 Jenis 20.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

DPKP Tersedianya perlengkapan kantor

17 Jenis 20.000.000

009 Pengadaan Peralatan gedung kantor

DPKP Tersedianya peralatan kantor

10 Jenis 35.000.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor

DPKP Tersedianya peralatan kantor

10 Jenis 35.000.000

010 Pengadaan mebeleur

DPKP Tersedianya mebeuler kantor

5 Jenis 35.785.000

Pengadaan mebeleur

DPKP Tersedianya mebeuler kantor

5 Jenis 35.785.000

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DPKP Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Gedung Kantor DPKP

115.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DPKP Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Gedung Kantor DPKP

115.000.000

024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPKP Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


40.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPKP Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


40.000.000

063 Pembuatan sistem informasi kepegawaian

DPKP Tersedianya sistem informasi kepegawaian

1 aplikasi kepegawaian

35.000.000 Pembuatan sistem informasi kepegawaian

DPKP Tersedianya sistem informasi kepegawaian

1 aplikasi kepegawaian

35.000.000

074 Pembuatan sistem informasi kearsipan

DPKP Terlaksananya Aplikasi pengarsipan dokumen dan komunikasi data SKPD

Seperangkat Aplikasi pengarsipan dokumen dan komunikasi data SKPD

35.000.000 Pembuatan sistem informasi kearsipan

DPKP Terlaksananya Aplikasi pengarsipan dokumen dan komunikasi data SKPD

Seperangkat Aplikasi pengarsipan dokumen dan komunikasi data SKPD

35.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

70.000.000


70.000.000

005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

DPKP Optimalisasi program peningkatan disiplin aparatur memlalui kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

200 meter bahan pakaian dinas dan 80 stel pakaian olahraga

70.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

DPKP Optimalisasi program peningkatan disiplin aparatur memlalui kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12 bulan 70.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

DPKP 87.500.000

DPKP 87.500.000

Pengembangan dan Pembinaan SDM

DPKP Optimalisasi kinerja aparatur

2.500.000 Terlaksananya pengembangan dan pembinaan sdm

DPKP Optimalisasi kinerja aparatur

12 bulan 2.500.000

II-13


TAHUN ANGGARAN 2020 disiplin Negara

melalui pengembangan dan pembinaan sdm

disiplin Negara melalui pengembangan dan pembinaan sdm

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

DPKP Tersedianya SOP dinas

5 buku 85.000.000 Jumlah buku SOP DPKP Tersedianya SOP dinas

5 buku 85.000.000

Program Sosial kemasyarakatan

55.000.000 Program Sosial kemasyarakatan

55.000.000

035 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris

DPKP Optimalisasi program pameran pembangunan dan pawai alegoris

2 kegiatan 35.000.000

Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris


2 kegiatan 35.000.000

Festival Subang Jawara


1 kegiatan 20.000.000 Jumlah kegiatan festival subang jawara


1 kegiatan 20.000.000

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

776.860.500


776.860.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

002 Identifikasi permukiman kumuh dikab subang

DPKP Tersedianya data permukiman kumuh di kab subang

Buku profil 776.860.500 Identifikasi permukiman kumuh dikab subang

DPKP Tersedianya data permukiman kumuh di kab subang

Buku profil 776.860.500

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

5.166.582.000 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

5.166.582.000

001 Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 dokumen RAB

Tersedianya dokumen Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukim

9 dokumen RAB 3.152.000

Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 dokumen RAB

Tersedianya dokumen Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukim g

9 dokumen RAB

3.152.000

002 Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi terlaksananyaPembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi 833.500.000 Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi terlaksananyaPembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman ng

9 lokasi 833.500.000

003 Pengawasan Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi 1.428.00 Pengawasan Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

9 lokasi 1.428.000

004 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 lokasi Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 lokasi 6.118.000 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 lokasi Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 lokasi 6.118.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00x Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi terlaksananyaPembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi 4.024.900.000 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi terlaksananyaPembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi 4.024.900.000

00x Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi 4.492.000 Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

35 Lokasi 4.492.000

II-14


T.A. 2020

00x Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 dokumen

Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 dokumen 1.258.000 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 dokumen

Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 dokumen 1.258.000

00x Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi terlaksananyaPembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi 290.500.000 Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi terlaksananyaPembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi 290.500.000

00x Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi 1.234.000 Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi terlaksananyaPengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

5 Lokasi 1.234.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

99.015.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

99.015.000

002 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD

12 buku Menurunnya temuan BPK/inspektorat atas pengelolaan keuangan dan barang daerah

12 buku 3.5000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD


12 buku 3.5000.000

004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


12 buku 4.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


12 buku 4.000.000

008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

36 buku laporan bulanan, 12 buku laporan triwulan, 5 buku laporan akhir tahun

Meningkatnya kegiatan yang mencapai target kinerja


15.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Meningkatnya kegiatan yang mencapai target kinerja

36 buku laporan bulanan, 12 buku laporan triwulan, 5 buku laporan akhir tahun m

15.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

011 Penyusunan LAKIP, Renja, RKA dan DPA SKPD

15 buku lakip, 15 buku renja, 15 buku RKA, 15 buku DPA, 15 Buku RKPA, dan 15 buku DPPA

Nilai evaluasi AKIP DPKP


15.000.000 Penyusunan LAKIP, Renja, RKA dan DPA SKPD




15.000.000

021 Penyusunan Laporan barang milik daerah semesteran

6 buku laporan semeter 1,6 buku laporan semester 2

Menurunnya temuan BPK/inspektorat atas pengelolaan keuangan dan barang daerah


7.215.000 Penyusunan Laporan barang milik daerah semesteran


Menurunnya temuan BPK/inspektorat atas pengelolaan keuangan dan barang daerah h


7.215.000

Pembuatan Sistem Aplikasi Pencataan Persediaan

1 aplikasi Meningkatnya kegiatan yang mencapai target kinerja

1 aplikasi 50.000.000 Pembuatan Sistem Aplikasi Pencataan Persediaan

1 aplikasi Meningkatnya kegiatan yang mencapai target kinerja

1 aplikasi 50.000.000

Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

15 buku laporan IKM


15 buku laporan IKM

4.300.000 Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

15 buku laporan IKM


15 buku laporan IKM

4.300.000

II-15


TAHUN ANGGARAN 2020 Program Data

dan Informasi Permukiman

413.457.500

Program Data dan Informasi

001 Inventarisasi penyerahan program sarana utility umum

30 lokasi perumahan

Tersedianya buku Inventarisasi penyerahan program sarana utility umum

30 lokasi perumahan

5.000.000 Inventarisasi penyerahan program sarana utility umum

30 lokasi perumahan

Terlaksananya pendataan perumahan umum di kabupaten subang

30 lokasi perumahan

5.000.000

002 Inventarisasi Rutilahu ( Verifikasi data RTLH)

5 buku Tersedianya data Inventarisasi Rutilahu ( Verifikasi data RTLH)

5 buku 300.000.000 Inventarisasi Rutilahu ( Verifikasi data RTLH)

5 buku Tersedianya data Inventarisasi Rutilahu ( Verifikasi data RTLH)

5 buku 300.000.000

003 Perencanaan Argo Politan dan Mina Politan

5 buku Tersedianya dokumen DED perencanaan argo politan dan mina politan

5 buku 107.457.500 Perencanaan Argo Politan dan Mina Politan

5 buku Tersedianya dokumen DED perencanaan argo politan dan mina politan

5 buku 107.457.500

004 Fasilitasi Pendataan Rumah Ber-IMB

1 buku terlaksananyaFasilitasi Pendataan Rumah Ber-IMB

1 buku 1.000.000 Fasilitasi Pendataan Rumah Ber-IMB

1 buku terlaksananyaFasilitasi Pendataan Rumah Ber-IMB

1 buku 1.000.000

Program Peningkatan Kualitas Perumahan

1.088.000.000


1.088.000.000

001 Pelayanan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)

UPK (unit pengelola kegiatan) dan KPB (kelompok penerima bantuan)

Terlaksananya operasional penyaluran dana bagi penyediaan rumah layak huni

5 desa/kelurahan 10.000.000 Pelayanan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)

UPK (unit pengelola kegiatan) dan KPB (kelompok penerima bantuan)

Terlaksananya operasional penyaluran dana bagi penyediaan rumah layak huni

5 desa/kelurahan

10.000.000

002 Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 dokumen RAB

Terlaksananya PembangunanPrasarana sarana dan Utilitas bagi peningkatan Kualitas Perumahan

2 dokumen RAB 2.000.000 Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 dokumen RAB


2 dokumen RAB

2.000.000

003 Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 lokasi Terlaksananya PembangunanPrasarana sarana dan Utilitas bagi peningkatan Kualitas Perumahan

2 lokasi 140.000.000 Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 lokasi Terlaksananya PembangunanPrasarana sarana dan Utilitas bagi peningkatan Kualitas Perumahan

2 lokasi 140.000.000

004 Pengawasan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 lokasi Terlaksananya Pengawasan Prasarana sarana dan Utilitas bagi peningkatan Kualitas Perumahan

2 lokasi 2.000.000 Pengawasan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

2 lokasi Terlaksananya Pengawasan Prasarana sarana dan Utilitas bagi peningkatan Kualitas Perumahan

2 lokasi 2.000.000

005 Monitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang

20 lokasi terlaksananyaMonitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang)

20 lokasi 5.000.000 Monitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang

Tersebar di kabupaten subang

terlaksananyaMonitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang

20 lokasi 5.000.000

00x Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 dokumen


1 dokumen 1.000.000 Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 dokumen


1 dokumen 1.000.000

II-16


T.A. 2020

00x Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi terlaksananyaPeningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi 1.000.000 Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi terlaksananyaPeningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi 1.000.000

00x Pengawasan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi terlaksananyaPengawasan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi 1.000.000 Pengawasan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi terlaksananyaPengawasan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus

1 lokasi 1.000.000

Perencanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)

2 dokumen

Tersedianya data perencanaan BSPS

2 dokumen 5.000.000 Perencanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS

2 dokumen

Tersedianya data perencanaan BSPS

2 dokumen 5.000.000

Perencanaan rumah tidak layak huni RUTILAHU

8 desa Tersedianya dokumen perencanaan rumah tidak layak huni (RUTILAHU)

8 desa 5.000.000 Perencanaan rumah tidak layak huni RUTILAHU

8 desa Tersedianya dokumen perencanaan rumah tidak layak huni (RUTILAHU)

8 desa 5.000.000

Peningkatan kualitas rumah swadaya (RTLH)

37 penerima bantuan

terlaksananyaPeningkatan kualitas rumah swadaya (RTLH

37 penerima bantuan

890.000.000 Peningkatan kualitas rumah swadaya (RTLH)

37 penerima bantuan

terlaksananyaPeningkatan kualitas rumah swadaya (RTLH

37 penerima bantuan

890.000.000

Monitoring peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa terlaksananyaMonitoring peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa 2.000.000 Monitoring peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa terlaksananyaMonitoring peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa 2.000.000

Rumah tidak layak huni RUTILAHU

28 desa terlaksananyaRumah tidak layak huni RUTILAHU

28 desa 10.000.000 Rumah tidak layak huni RUTILAHU

28 desa terlaksananyaRumah tidak layak huni RUTILAHU

28 desa 10.000.000

Perencanaan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi 1.000.000 Perencanaan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi 1.000.000

Rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi Terlaksananya Rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi 1.000.000 Rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi terlaksananyaRehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi 1.000.000

Pengawasan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi terlaksananyaPengawasan rehabilitasi rumah pasca bencan

1 lokasi 1.000.000 Pengawasan rehabilitasi rumah pasca bencana

1 lokasi terlaksananyaPengawasan rehabilitasi rumah pasca bencan

1 lokasi 1.000.000

Fasilitasi pengadaan rumah dan PSU terdampak relokasi

4 lokasi terlaksananyaFasilitasi pengadaan rumah dan PSU terdampak relokasi

4 lokasi 1.000.000 Fasilitasi pengadaan rumah dan PSU terdampak relokasi

4 lokasi terlaksananyaFasilitasi pengadaan rumah dan PSU terdampak relokasi

4 lokasi 1.000.000

Program Fasilitasi, Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah

10.000.000 Program Fasilitasi, Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah

10.000.000

002 Pembangunan perumahan umum

10 lokasi Terlaksananya pembangunan perumahan umum

10 lokasi 5.000.000 Pembangunan perumahan umum

10 lokasi Terlaksananya pembangunan perumahan umum

10 lokasi 5.000.000

003 Pengendalian peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa Terlaksananya pengendalian peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa 5.000.000 Pengendalian peningkatan kualitas perumahan swadaya

5 desa Terlaksananya pengendalian peningkatankualitas perumahan swadaya

5 desa 5.000.000

II-17


TAHUN ANGGARAN 2020

Dari data diatas dapat dilihat untuk rancangan awal RKPD program/kegiatan

yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang

terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 887.700.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 690.785.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 70.000.000,-

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 87.500.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 99.015.500,-

6. Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Rp. 776.860.500,-

7. Program Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Rp. 5.166.582.000,-

8. Program Peningkatan kualitas perumahan Rp. 1.008.000.000,-

9. Program Fasilitasi, Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Rp. 10.000.000,-

10. Program Data dan Informasi permukiman Rp. 413.457.500,-

11. Program sosial kemasyarakatan Rp. 55.000.000,-

Tabel 2.4

KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2020

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Pagu

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan Jalan Desa Dusun RT 19/07 Desa Belendung

Cibogo Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

110.200.000,00

2 Peningkatan jalan Desa Dsn II Dukuh II Rw.05 Desa Sadawarna

Cibogo Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

110.200.000,00

3 Peningkatan Jalan Lingkungan Kp. Datarkawao RT. 16/04 Desa Cimtamekar Kec. Serangpanjang

Serangpanjang Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

76.000.000,00

4 Peningkatan jalan Batu Gede Dusun IV RT. 28/13 Desa Cijengkol Kec. Serangpanjang


66.500.000,00

5 Peningkatan Jalan Cicariang Rt.19 Rw.06 Desa Bunihayu

Jalancagak Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

85.500.000,00

6 Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.25 Rw.04 Desa Jalancagak


47.500.000,00

7 Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.19 Rw.03 Desa Jalancagak


87.400.000,00

8 Peningkatan Jalan Rancabogo -Tambakmekar Rt.27 Rw 01 Desa Tambakmekar


142.500.000,00

9 Peningkatan Jalan Pengkolan Kp. Sukamaju RT. 03/02 Desa Bojonegara

Tambakdahan Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

190.000.000,00

II-18


T.A. 2020

10 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa, Dusun Mundu Rt 17/05 Desa Mundusari

Pusakanagara Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

250.990.000,00

11 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa (Siwalan - Galian) Rt 19/ 08, Dsn. Siwalan, Desa Patimban


250.990.000,00

12 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pusakajaya Dusun Pasir Jati,Kedungjati Rt.016,017,027

Pusakajaya Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

74.812.500,00

13 Perkerasan Jalan Lingkungan Desa Cigugur Kaler Jalan Gang Kuburan RT. 009/03


74.812.500,00

14 Perkerasan Jalan Lingkungan Desa Karanganyar Dusun Sukarasa Rt.15/03


74.812.500,00

15 Peningkatan Jalan Bantaran Irigasi Sekunder RT. 03/01 s/d RT.07/02 Desa Bojongtengah


74.812.500,00

16 Paving Blok Jalan Pinggir Kali Cigadung Dsn. Krajan Rt.03/03 Karangmalang Desa Bobos

Legonkulon Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

38.000.000,00

17 Peningkatan Jalan Dusun Bangkuang Dusun Bangkuang Desa Salamjaya

Pabuaran Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

185.250.000,00

18 Peningkatan Jalan Bakan Nangka - Jamri Kp. Bakan Nangka Rt.011/003 Desa Cihambulu


185.250.000,00

19 Peningkatan Jalan Pasung RT . 006 / RW. 002 Desa Karanghegar


185.250.000,00

20 Peningkatan Jalan Bojongloa Arah Pondok Pesantren Rt 40/Rw13 Desa Pabuaran


185.250.000,00

21 Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Sukawera Rt 01/03 Ds Tanjungtiga

Blanakan Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

175.750.000,00

22 Peningkatan Jalan Lingkungan Dsn Kertajaya RT. 13/03 Ds Jayamukti

Blanakan Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

182.875.000,00

23 Peningkatan Jalan Ke SMPN I ke Situ (Danau) Cijambe (Belenong) Desa Gunungtua RT.04 RW 09 Kmp.Gunungtua

Cijambe Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

95.000.000,00

24 Pembangunan drainase jalan lingkungan cibuntu Rt.25/09 Desa Sagalaherang kaler

Sagalaherang Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

95.000.000,00

25 Peningkatan Jalan Lingkungan RW 10 Kel. Dangdeur

Subang Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

57.000.000,00

26 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 04 dan RW. 08 Kelurahan Cigadung


133.000.000,00

27 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 01 dan RT 02 Kelurahan Wanareja


85.500.000,00

28 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 14 Kelurahan Sukamelang


171.000.000,00

29 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 24, 25, 26 RW 06 Kelurahan Karanganyar


76.000.000,00

30 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 05 Kelurahan Soklat


50.000.000,00

31 Peningkatan Jalan lingkungan RW. 13 Kelurahan Soklat


50.000.000,00

32 Peningkatan jalan Lingkungan RW 01 sampai RW. 16 Kelurahan Soklat


152.000.000,00

33 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 104 RW. 29 Kelurahan Karanganyar


50.000.000,00

34 Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Blok Lapang Pormas RW. 05 Kel. Sukamelang


60.000.000,00

35 Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Ciereng


93.925.000,00

36 Pembangunan TPT Kp. Cipancar II RT. 12 RW. 05 Desa Cipancar Kec. Serangpanjang


90.250.000,00

37 Pembangunan TPT Rt.23 Rw.04 Desa Jalancagak Jalancagak

Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

53.082.000,00

38 Pembangunan TPT Dusun Jatimulya Rw. 06 Desa Jatimulya

Compreng Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

91.200.000,00

39 Pembangunan TPT Dusun Sukaresmi RT. 04/01 Desa Mekarjaya

Compreng Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

91.200.000,00

II-19


TAHUN ANGGARAN 2020 40

Pembangunan TPT Jalan Simpang Rt 10/03, Dsn. Simpang, Ds. Kotasari


95.000.000,00

41 Pembangunan TPT Pasirhurip - Kondang RT.08/03 Desa Rancabango

Patokbeusi Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

166.250.000,00

42 Pembangunan TPT Jalan Cisusuh - Cibacang, Desa Cijambe RT.026/RW.07 Kampung Cisusuh


76.000.000,00

43 Pembangunan TPT Jalan Margahayu Desa Cijambe RT.019/RW.09 Kamp. Margahayu


66.500.000,00

44 Pembangunan TPT RT 46 RW. 15 Sidodadi Kelurahan Pasirkareumbi


103.550.000,00

45 Pembangunan Saluran Air/Drainase Rt.25 Rw.04 Desa Jalancagak


81.225.000,00

46 Pembangunan Drainase RW. 09 Kel. Dangdeur Subang

Terlaksananya Pembangunan TPT/jaling/dranaise bagi peningkatan Kualitas Permukiman

45.000.000,00

47 Pembangunan Drainase RW. 01, 02 dan RW. 14 Kelurahan Parung


47.515.000,00

48 Pembuatan Saluran Air/Drainase RT. 16/ RW. 05 Kelurahan Wanareja


50.000.000,00

49 Pembangunan Drainase Blok VI RW. 08 Kelurahan Sukamelang


66.500.000,00

III-1


TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2),

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota)

harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan

mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme

perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah

dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

III-2


TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja

perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom

up dan top down.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi

masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang

benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan

kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula bernama Dinas Tata Ruang

Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang untuk kurun waktu 5 tahun

kedepan, adalah

“DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS

DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan :

• Pelayanan Prima : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengutamakan

upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya sebagai OPD bidang permukiman dan perumahan.

• Andalan : Dinas perumahan dan kawasan permukiman menjadi OPD utama dan

unggulan dalam mewujudkan permukiman dam perumahan yang produktif,

harmonis dan berkelanjutan.

III-3


TAHUN ANGGARAN 2020

• Produktif : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai sarana

pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan

partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian

• Harmonis : Mendorong harmonisasi antar wilayah dan antar sector, antar jenjang,

antar daerah dan antar pelaku pembangunan.

• Berkelanjutan : Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis

mitigasi bencana mengacu pada tata ruang dan bidaya lokal.

Berdasarkan Visi diatas, maka sebagai operasionalisasinya ditetapkan misi yang

diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang adalah

sebagai berikut :

MISI PERTAMA : MENINGKATKAN KINERJA PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS DAN IMPLEMENTATIF.

Tujuan pada misi pertama diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk

mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman.

2. Meningkatkan akses masyarakat yang berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan

untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

MISI KEDUA : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN

KUALITAS PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN.

Tujuan pada misi kedua diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata

ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.

2. Memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan

prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

3. Meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana permukiman serta tersedianya bahan

petunjuk teknis pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

MISI KETIGA : MENINGKATKAN FASILITAS KETERSEDIAAN DAN

KUALITAS PERUMAHAN YANG TERJANGKAU DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN

Tujuan pada misi ketiga diuraikan sebagai berikut :

1. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.

2. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiyaan perumahan.

III-4


TAHUN ANGGARAN 2020

3. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman.

MISI KE EMPAT : MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH BERBASIS PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN DAN

KEMANDIRIAN.

Tujuan pada misi keempat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman.

2. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman.

3. Menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam

rangka memberikan pelayanan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

3.3 Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

A. Program yang ditempuh untuk tahun 2020 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur .

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur .

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan .

6. Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) .

7. Program Peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

8. Program Penigkatan kualitas perumahan.

9. Program Fasilitasi, Penyediaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah.

10. Program Data dan Informasi permukiman.

11. Program Sosial Kemasyarakatan.

III-5


TAHUN ANGGARAN 2020

B. Kegiatan yang ditempuh untuk Tahun 2020 adalah :


1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3. Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12. Koordinasi Kegiatan UPTD


13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16. Pengadaan Mebeleur

17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19. Pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian

20. Pembuatan Sistem Informasi Kearsipan


21. Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

23. Pengembangan dan Pembinaan SDM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

24. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD

25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

26. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27. Penyusunan LAKIP, Renja, RKA dan DPA SKPD

28. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran

III-6


TAHUN ANGGARAN 2020

29. Pembuatan Sistem Aplikasi Pencatatan Persediaan

30. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


31. Identifikasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Subang

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

32. Perencanaan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

33. Pembangunan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

34. Pengawasan TPT/Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Permukiman

35. Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

36. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

37. Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

38. Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan

Permukiman

39. Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan Permukiman

40. Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan

Permukiman


41. Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

Perumahan

42. Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan

43. Pengawasan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

Perumahan

44. Monitoring dan Pengendalian Perumahan Umum di Kabupaten Subang

45. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Umum di Kabupaten Subang

46. Perencanaan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Rumah

Khusus

47. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Rumah Khusus

48. Pengawasan Kualitas Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) Rumah Khusus

49. Perencanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

50. Perencanaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

51. Perencanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (RTLH)

52. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (RTLH)

53. Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (RTLH)

54. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

55. Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

56. Perencanaan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana

III-7


TAHUN ANGGARAN 2020

57. Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana

58. Pengawasan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana

59. Fasilitasi Pengadaan Rumah dan PSU Terdampak Relokasi

60. Pembangunan Perumahan Umum

61. Pengendalian Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

Program Data dan Informasi Permukiman

62. Inventarisasi penyerahan program sarana utility umum

63. Inventarisasi rutilahu (verifikasi data RTLH)

64. Perencanaan Agro Politan dan Mina Politan

65. Fasilitasi Pendataan Rumah ber-IMB

Program Sosial Kemasyarakatan

66. Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris

67. Festival Subang Jawara (HUT Kabupaten Subang)

IV-1


TAHUN ANGGARAN 2020

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang

mempunyai beberapa harapan, dengan adanya arah kebijakan umum Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman di antaranya meliputi hal-hal tersebut :

1. Pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Menjadi pedoman bagi penyusunan strategis dan prioritas program dinas serta

penyusunan rancangan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

3. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan bersifat

pendampingan, penataan/pembangunan dan pelayanan yang mesti

berkesinambungan, oleh karenanya seluruh rencana kerja tahun 2020 tersebut secara

umum dapat dikatakan prioritas.

Beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat/Propinsi turut

serta memberikan andil besar bagi upaya percepatan pembangunan di wilayah

Kabupaten Subang mengingat kemampuan pendanaan pemerintah daerah semakin

terbatas, dengan demikian kesiapan pendampingan program tersebut pun perlu

mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Subang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang memiliki posisi

yang strategis didalam menyediakan, melaksanakan dan mengelola seluruh sarana dan

prasaran wilayah terkait dengan bidang permukiman, kebersihan dan penataan ruang.

Agar kinerja organisasi dapat berjalan secara optimal, maka perlu dilakukan

berbagai langkah peremajaan organisasi dan perubahan tupoksi serta rekruitmen tenaga

teknis sesuai dengan fungsinya.

Subang, Mei 2019 KEPALA DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Drs. H. IDA SUDAYAT, M.Si

NIP. 19610906 198603 1 018

RENCANA KERJA - Kabupaten Subang

Documents