RENCANA KERJA - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/120_dinas pemberdayaan... · DESA TAHUN 2018 ... Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,

DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kewajiban

tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses

perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan

yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud

meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan

Tahunan. Tahapan selanjutnya setelah Pemerintah Daerah menyusun

dokumen perencanaan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti penyusunan

perencanaan pada Perangkat Daerah (Perangkat Daerah). Kewajiban adalah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

(RENJA).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban

menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021

dan Rencana Kerja Tahun 2018 sesuai dengan Surat Edaran Bupati

Gunungkidul Nomor 050/2470 tertanggal 13 Juni 2017 perihal Pedoman

Penyempurnaan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan

selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini harus berpedoman pada visi dan misi Kepala

Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat beberapa

tahapan, antara lain :

1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan

c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

2. Keterkaitan dokumen perencanaan

a. Renja Perangkat Daerah dengan RKPerangkat Daerah;

2

RKperangkat Daerah menjadi acuan dalam perumusan program,

kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah

disesuaikan dengan Program Prioritas RK Perangkat Daerah.

b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan

maju berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah.

c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian Dan Lembaga dan

Perangkat Daerah Provinsi.

Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja

Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.

3. Tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

Setelah Renja Perangkat Daerah ini terbentuk kemudian dapat diolah lagi

untuk penentuan pagu indikatif dalam penyusunan RAPBD kabupaten.

Dalam berjalannya waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemenrintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan

urusan pemerintahan daerah yang selanjutnya diikuti dengan perubahan

susunan organisasi perangkat daerah. Berkaitan dengan itu Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut untuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga

Berencana mengalami perubahan organisasi, yakni menjadi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam organisasi perangkat daerah yang

baru tersebut maka urusan, tugas dan fungsi mengalami perubahan sehingga

dokumen perencanaan yang telah dibuat menjadi tidak sesuai lagi karena

dokumen perencanaan telah dibuat memakai dasar urusan dan susunan

perangkat daerah yang lama.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan

perubahan dan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2018 sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul.

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

daerah Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD Perangkat Daerah

terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat di desa,

pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak serta

keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas

program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun;

b. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana APBD pada tahun 2018 dengan

susunan organisasi perangkat daerah yang baru; dan

c. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan

Tahun 2018.

1.3.2.Tujuan

4.1. Meningkatkan kualitas perencanaan periode 1 (satu) tahun organisasi

perangkat daerah yang baru agar selaras dengan kaidah perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah.

4.2. Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.

4.3. Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka

menengah serta program/kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah

yang baru.

4.4. Untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan

pemerintahan di daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPerangkat Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

6

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masrayakat dan Desa (DP3AKBPM&D)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih

banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik

dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka

semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata

lain, apabila program/kegiatan yang penyerapannya keuangan dan fisiknya 100%

atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil.

Untuk saat ini disamping pencapaian fisik dan keuangan juga dilihat sejauhmana

tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

DP3AKBPM&D sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai komitmen untuk berusaha

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan

berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan

begitu pula dengan capaian target di Renstra. Meskipun demikian, dalam

pelaksanaannya masih ada program/kegiatan yang belum bisa mencapai target

sesuai yang telah ditetapkan, yaitu pada Program Perlindungan Perempuan, Anak

dan Pengarusutamaan Gender, hal tersebut disebabkan keterbatasan personil

SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran yang belum mencukupi, dan Korban yang

tidak kooperatif. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AKBPM&D. Untuk

mengukur kajian capaian target di tahun 2016 dilaksanakan dengan melihat dari

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk

Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Monev yang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DP3AKBPM&D

Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

7

8

9

10

11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian kinerja pelayanan DP3AKBPM&D yang berkaitan dengan Indikator

Standar Pelayanan Minimal dan MDGs di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Standar Pelayanan Minimal di bidang KB, Kegiatan yang masuk dalam Standar

Pelayanan Minimal bidang Pemberdayaan Perempuan adalah Standar Pelayanan

Minimal (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar

dengan 8 (delapan) indikator. Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang diampu oleh

Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan indikatornya yaitu :

1. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan

anak, jenis indikator utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan

terpadu.

2. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,

jenis indikator utama : cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

Sedangkan pelayanan yang diampu oleh Perangkat Daerah dan instansi

vertikal terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal)

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah ada

3 layanan lain yaitu:

1. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, indikator

utama : cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu

tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KtP/A) dan Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Kesehatan Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.

Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas kesehatan.

2. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, jenis indikator

: cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi

sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi.

3. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban

kekerasan, jenis indikator : cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan

anak korban kekerasan. Jenis pelayanan ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

12

Untuk Bidang Keluarga Berencana terdiri dari 3 jenis Standar Pelayanan

Minimal dan 9 indikatornya yaitu:

1. Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga

sejahtera, dengan indikator : Cakupan PUS ( Pasangan Usia Subur ) yang

isterinya dibawah usia 20 tahun. Juga indikator Cakupan PUS yang ingin ber

KB tidak terpenuhi (Unmet Need ) dengan penjelasan bahwa pengertian yang

masih aktif adalah PUS yang masih menstruasi walaupun umurnya 49

tahun. Cakupan anggota (BKB) Bina Keluarga Balita, Cakupan PUS peserta

KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang

ber KB, Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB). Ratio Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dengan indicator : Cakupan

penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

masyarakat 30% setiap tahun.

3. Penyediaan informasi data mikro, dengan indikator : Cakupan penyediaan

informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap

tahunnya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Standar

Pelayanan Minimal dan MDGs dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

13

14

15

16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Perangkat Daerah

Yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

adalah kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi DP3AKBPM&D pada Tahun 2016 antara lain :

a. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 merupakan kabupaten

terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi

geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi

pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.

b. Penambahan jumlah Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari

tahun ke tahun menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan

masyarakat.

c. Akan ada peralihan status kepegawaian dari Penyuluh Keluarga Berencana

(PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dimana dari

status kepegawaian daerah akan kembali menjadi pegawai pusat.

d. Masih belum optimalnya pedoman dari Pusat dalam penyusunan

perencanaan sehingga masih banyak terjadi perubahan di tengah-tengah

pelaksanaan program.

e. Kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan masyarakat.

f. Semakin baik peran serta masyarakat dalam proses perumusan,

pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.

g. Efek dari kebijakan pemilukada secara serentak sehingga untuk tahun

2016 ini pembuatan dokumen perencanaan dilaksanakan secara simultan.

h. Alokasi dana yang langsung ke Desa sudah semakin besar.

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan

tantangan yang dihadapi DP3AKBPM&D dalam meningkatkan kinerja

pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tinjauan

eksternal ini tidak dapat diPagu Indikatif Sektoralahkan dari posisi

DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul baik dalam lingkup pemerintahan

daerah kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat kementerian. Posisi

DP3AKBPM&D dalam konteks pemerintahan daerah sangat potensial untuk

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan urusan

bersama bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

17

Berdasarkan analisis diatas dan kondisi riil saat ini dapat disimpulkan faktor-

faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi DP3AKBPM&D Kabupaten

Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Peluang.

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya.

2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

3. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang

diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan

pengelolaan program pemberdayaan masyarakat

5. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas

sektor.

6. Wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau 46 % dari total

wilayah Provinsi DIY sehingga mempunyai potensi kekurangan untuk

pengembangan wilayah yang memadai.

7. Adanya budaya gotong royong di mkasyarakat sehingga menunjang

pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelestarian hasil

pembangunan di desa.

8. Masih banyak potensi masyarakat yang ada di masyarakat, yang perlu

kreativitas untuk mengali sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

9. Potensi dukungan penduduk perempuan dalam upaya pencapaian

sasaran penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan

yang ditandai dengan sex rasio penduduk Kabupaten Gunungkidul

adalah 93,69 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 6,31 persen lebih

sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

10. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai

dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.

11. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan

capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat

secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk

diupayakan.

18

12. Proporsi perempuan pada jabatan struktural, jabatan publik, anggota

legislatif hingga pengusaha skala besar sudah meningkat, namun

demikian kompetensi dan rasio perbandingan perempuan terhadap laki-

laki masih perlu dioptimalkan.

13. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi

mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan

menyelenggarakan program KB Nasional.

14. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta

Peraturan Teknis Operasionalnya.

15. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB

Nasional

16. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem

Informasi Keluarga

b. Ancaman

1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan

yang semakin besar kepada pemerintah pusat

2. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam

lingkup regional.

3. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa, longsor

dan angin puting beliung. Juga masih belum teratasinya permasalahan

kekeringan di musim kemarau.

4. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat.

5. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak

terbatas.

6. Pemahaman kenyakinan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan ber-

keluarga berencana.

7. Dana Desa yang sudah besar dalam pelaksanaannya belum bisa

berjalan optimal.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas, kemudian diidentifikasi

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki DP3AKBPM&D Kabupaten

Gunungkidul sabagai berikut :

a. Kekuatan.

1. Aparatur pemerintah yang cukup memadai baik dari aspek kualitas dan

menguasai bidang tugasnya.

2. Suasana interaksi lingkungan kerja kondusif.

19

3. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas

pokok dan fungsi BPMPKB dan terdapat uraian tugas dari penjabaran

tugas pokok dan fungsi.

4. Semangat kerja yang cukup baik.

5. Adanya komitmen dari aparat/pegawai BPMPKB dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang akan menguatkan etos kerja.

6. Kondisi gedung kantor yang sudah semakin representatif.

7. Sudah adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan.

8. Adanya moto jumlah anak ideal “2 (dua) anak cukup”.

9. Sudah tersusunnya Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan

penetapan rincian dana desa untuk Tahun 2016.

10. Sudah terbitnya SK Bupati tentang penyaluran tahap pertama (60%)

dana desa Tahun 2016.

b. Kelemahan

1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.

2. Belum adanya regenerasi aparatur pemerintah akibat kebijakan

moratorium PNS.

3. Belum optimalnya penataan personil sesuai kompetensi yang dimiliki.

4. Sarana dan prasarana belum memadai.

5. Keterlambatan terbitnya Permendes, PDT & Transmigrasi beserta

Permenkeu (PMK) sehingga berpengaruh terhadap penyusunan Perbup

Dana Desa.

6. Perubahan rincian dan perubahan tahapan penyaluran Dana Desa yang

mengakibatkan terlambatnya penyusunan Peraturan Bupati tentang

Dana Desa.

7. Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa baru disusul munculnya

Permendes, PDT, Transmigrasi tentang penggunaan Dana Desa yang

berakibat kegiatan tidak sesuai baik waktu dan anggaran.

Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu

strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAKBPMD,

antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa

belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan.

2. Potensi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal, sehingga

belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan.

20

3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang belum sesuai

dengan yang diharapkan sehingga masih perlu ditingkatkan.

4. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan

capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat

secara signifikan, sehingga kesejahteraan anak, perlindungan anak,

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan saksi dan

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang masih terus untuk

diupayakan.

5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana

sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan

6. Akses dan kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan

7. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat

Daerah dalam rangka good governance.

8. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki.

Rata-rata lamanya sekolah pada perempuan lebih rendah daripada laki-

laki.

9. Masih tingginya angka kematian ibu. Prevalensi anemia pada ibu hamil

masih tinggi.

10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD.

11. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik dapat

dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat

sebagai Eselon II, III, IV.

12. Masih banyak peraturan perundang-undangan serta pelaksanaanya

yang bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti KUHP,

undang-undang kesehatan.

13. Para penegak hukum belum sepenuhnya paham mengenai HAM

perempuan.

14. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sebagian besar adalah

perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, janda dan lanjut

usia.

15. Belum digunakannya data pembangunan yang terpilah menurut jenis

kelamin, sehingga kajian dalam mengatasi masalah-masalah belum

optimal.

16. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

Kabupaten Gunungkidul.

21

17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus

kekerasan terhadap perempuan adan anak.

18. Kurangnya tenaga terlatih dalam pembayaran dan pendampingan

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

19. Minimnya lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gunungkidul yang

memberikan layanan hukum secara gratis kepada korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak.

20. Masih minimnya tenaga psikologi yang membantu menangani masalah

traumatis korban kekerasan.

21. Masih perlu kerja keras dari para pelaksana kegiatan terkait dana desa

untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Desa sebagaimana yang

diharapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi DPPPAKBPMD yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga

berencana diantaranya :

1. Kemandirian masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,

pelaksanaan kegiatan serta pelestarian hasil pembangunan di desa

masih rendah.

2. Belum tercapainya upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat.

3. Capaian kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang masih rendah.

4. Penyelesaian kasus dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan

anak belum optimal.

5. Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan pelestarian pembangunan serta pelestarian

hasil pembangunan di desa masih rendah.

2. Turunnya Permendes PDT & Transmigrasi yang terkait petunjuk teknis

Dana Desa perlu pemahaman di tingkat daerah dan desa.

3. Potensi ekonomi masyarakat belum digali dan dikelola secara maksimal.

22

4. Tingkat partisipasi perempuan dalam upaya pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender di segala bidang masih rendah.

5. Keberhasilan perlindungan perempuan dan anak belum menunjukkan

capaian peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat

secara signifikan.

6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana

kurang maksimal dan perlu komunikasi informasi dan edukasi (KIE)

yang berkelanjutan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional (Standar Pelayanan Minimal

dan MDGs/Millenium Development Goals)

Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai

permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan

tugas pokok fungsi DP3AKBPM&D, berikut dijabarkan secara rinci kedua

hal tersebut yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang

fisik, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, dan

bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya

dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan

pembangunan, strategi, dan program kegiatan.

a. Kondisi Saat Ini.

1. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.

3. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Masih tingginya kasus perdagangan anak dan perempuan.

5. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.

6. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.

7. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan

produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.

8. Kondisi sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan

kabupaten dan desa.

9. Belum seluruh kecamatan terjangkau trayek angkutan umum.

10. Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan

urusan pemerintahan.

11. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.

12. Belum efektifnya pengawasan melekat.

13. Kecenderungan dari tahun ke tahun meningkat dalam pelanggaran

disiplin aparatur daerah.

23

14. Masih tingginya angka kelahiran oleh perempuan dibawah usia 20

tahun.

15. Perlunya pengetahuan terkait dampak kependudukan dan Keluarga

Berencana.

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.

2. Masih tingginya angka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian

Bayi.

3. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.

4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan

kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.

5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum

memadai.

6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif.

7. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah belum merata, hal ini

dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih

mendominasi.

8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS

belum maksimal.

9. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.

10. Kesadaran terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

belum optimal

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan

misi, tujuan (grand strategy) dan sasaran pembangunan jangka panjang

yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan

diwujudkan oleh DP3AKBPMD tahun 2016 – 2021, antara lain :

c. Misi

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya

saing.

d. Grand Strategy.

1. Membangun infrastruktur yang handal.

2. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan

perekonomian daerah secara lestari.

24

3. Mengembangkan SDM yang terampil, profesional, berintegritas,

religius, dan peduli.

4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

dan bebas dari KKN.

e. Sasaran.

1. Harapan hidup masyarakat meningkat.

2. Harapan lama sekolah penduduk meningkat.

3. Jumlah penduduk miskin menurun.

4. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.

5. Pertumbuhan ekonomi meningkat.

6. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan

menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang

akurat.

8. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

9. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam

melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai.

10. Pasangan usia subur mengikuti program kependudukan dan

keluarga berencana.

11. Dana Desa dapat teralisasi secara optimal.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah

a. Tantangan.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di

tingkat kabupaten/kota.

2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas

KB (PPLKB)di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB)

di tingkat kelurahan/desa.

3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga

lapangan merata.

4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program

KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.

5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini

lapangan.

6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan

kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.

25

7. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap perempuan dan anak

korban kekerasan.

8. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa

b. Peluang.

1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka

BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian

penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan

kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya

revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional

dalam RPJMN 2010-2014

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian

kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan

Kabupaten/Kota.

4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan

program KB Nasional.

5. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan.

6. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.

7. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

Keluarga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal rencana kerja

Pembangunan Daerah (RK Perangkat Daerah) tahun 2018 merupakan

rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari

para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RK Perangkat

Daerah yang terdiri dari rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah

termasuk DP3AKBPM&D, dalam perkembangannya rancangan awal tersebut

mengalami beberapa perubahan dengan adanya Pagu Indikatif Sektoral dan

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Beberapa perubahan dimaksud dapat

digambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

34

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan antara lain sebagai

berikut:

1. Melalui usulan dari bawah lewat musrendus, musrendes, musrebang

kecamatan dan musrenbang kabupaten.

2. Melalui proposal dari masyarakat/organisasi kemasyarakatan, PKK yang

masuk ke DP3AKBPM&D.

3. Berdasarkan koordinasi dari forum pencegahan dan penanganan korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak, tim pembina peningkatan peran

wanita menuju keluarga sehat, pokja gugus tugas/pencegahan tindak

pidana perdagangan anak.

4. Berdasarkan usulan dari dinas terkait.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun

2018 sebagaimana dalam tabel 2.4

36

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan,

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 13 (tiga belas) program strategik

terbagi atas 8 (delapan) program utama dan 5 (lima) program penunjang,

meliputi:

a. Program Utama

1. Program Penguatan Integrasi nasional

2. Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman

Masyarakat, serta Ketertiban Umum

3. Program Fasilitas dan Pemantapan Implementasi Kebijakan

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

4. Program Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Program Pengembangan kelembagaan dan sistem politik demokratis

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan

Kemiskinan

7. Program Pembinaan Pembangunan daerah dan Wilayah

8. Program Pengembangan dan Pembinaan administrasi Kependudukan

b. Program Penunjang

1. Program Pengembangan Kerjasama Internasional;

2. Program Pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan

Kepemerintahan yang Baik;

3. Program Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik

Dalam Negeri;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur;

5. Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Konservasi Lingkungan.

3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Isu Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak :

1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai

bidang pembangunan.

37

2. Pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak

kekerasan belum optimal.

3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta

masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan.

4. Rendahnya kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup

anak

5. Belum terwujudnya perlindungan anak dari segala bentuk

perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan

diskriminasi.

6. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta

masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

3.1.3 Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

a. Potensi BKKBN :

1. Reputasi dan pengalaman dalam pengendalian penduduk melalui

program KB.

2. Keberadaan Pusdiklat dan penelitian pembangunan kependudukan

dan KB yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan

dan mitra kerja.

3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai

4. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah serta

non pemerintah.

5. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan kependudukan

dan KB yang mengharuskan menerapkan manajemen pelayanan

prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem

pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

6. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal.

b. Permasalahan.

1. Kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur BKKBN.

2. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat yang

kurang memadai.

3. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat

kepada kabupaten /kota dalam pelaksanaan program KB tidak

optimal.

c. Tantangan.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan program KB terutama di

tingkat kabupaten/kota.

38

2. Meningkatkan jumlah tenaga Pengendali Lapangan atau Pengawas

KB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan petugas lapangan KB (PLKB) di

tingkat kelurahan/desa.

3. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga

lapangan merata.

4. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program

KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.

5. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.

6. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan

dan KB baik di pusat maupun di daerah.

d. Peluang

1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka

BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk

dan menyelenggarakan program KB Nasional.

2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan

kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya

revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam

RPJMN 2010-2014.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian

kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan

Kabupaten/Kota.

4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan

program KB Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan

misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan. Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2025 dan Rencana

Stratgis BPMPKB/DPPPAKBPMD Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan

sasaran sebagai berikut

39

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat guna pembangunan infrastruktur

pedesaan yang handal, yang meliputi 4 sasaran :

a). Memacu partisipasi masyarakat melalui evaluasi lomba desa.

b). Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun sarana prasara

pedesaan melalui pelaksanaan bulan bhakti gotong royong.

c). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui

TMMD dan Karya bakti.

d) Pemantapan data profil desa.

2. Menguatkan kelembagaan masyarakat, yang meliputi 3 sasaran :

a). Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.

b). Pendampingan dan Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan.

c) Pendampingan dan Pemberdayaan Badan Kerja Sama Antar Desa.

3. Meningkatkan kapasitas usaha ekonomi masyarakat desa untuk

menggerakkan perekonomian daerah secara lestari, yang meliputi 2

sasaran:

a). Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa.

b). Pendampingan Pengelolaan Pasar Desa.

4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam penerapan teknologi

produksi dan pengelolaan yang tepat guna, yang meliputi 2 sasaran :

a). Pendataan dan pendampingan posyantekdes

b). Pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna.

5. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Anak, yang meliputi 3 sasaran :

a). Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak.

b). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

anak.

c). Peningkatan Kesejahteraan Anak.

6. Penguatan Pengarusutamaan Gender, yang meliputi 7 sasaran :

a). Pengarusutamaan genderdalam pembangunan daerah.

b) Pembinaan dan Pendampingan Desa Prima.

c). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

d). Pendampingan Pengarusutamaan Responsif Gender (PPRG).

e). Pembinaan dan Pengembangan P2WKSS.

f). Pembinaan Organisasi Perempuan.

7. Peningkatan Penguatan Perlindungan Perempuan, yang meliputi 2

sasaran:

a). Advokasi Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan.

b). Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan.

40

8. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga

kecil bahagia sejahtera, yang meliputi 2 sasaran :

a). Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

b). Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan

reproduksi remaja

9. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi 1

sasaran:

a). Pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana

10.Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran dengan

memanfaatkan teknologi informasi, yang meliputi 1 sasaraan:

a). Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa administrasi perkantoran

11.Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan serta akuntabilitas kinerja yang efektif dan komperhensif, yang

meliputi 1 sasaran:

a). Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Berikut Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel

3.1.

41

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama DP3AKBPM&D

No Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

(outcome)

Sasaran

Perangkat

Daerah

Indikator

Sasaran

Perangkat

Daerah

(outcome)

1 Sosial, Budaya,

dan

Penanggulangan

Kemiskinan

Harapan

Hidup

Masyarakat

Meningkat

Angka

Harapan

Hidup

1. Indeks

Pembangunan

Gender

Meningkat

2. Peserta KB aktif

meningkat

3. Pemberdayaan

masyarakat

meningkat

1.Presentase

perempuan

dan anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan

layanan

rehabilitasi

2.presentase

cakupan

sasaran PUS

menjadi

peserta KB

aktif

3.Presentase

cakupan desa

yang memiliki

data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

5 Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentas

e

pemenuh

an

kebutuha

n

adminidt

rasi

perkanto

ran

Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

desa meningkat

Persentase

penyusunan

LPP desa tepat

waktu

42

Nilai

Akuntabi

litas

Kinerja

Instansi

Pemerint

ah (AKIP)

Sedangkan sasaran pendukung tugas dan fungsi DP3AKBPM&D disampaikan

dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi DP3AKBPM&D

No Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

(outcome)

1

Kesesuaian antar

lembaga dalam

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Presentase kesesuaian program dalam

Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra

PD terhadap RPJMD

2 Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Nilai IKM Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

Meningkat

Presentase Laporan Keuangan yang

disusun tepat waktu dan akuntabel

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah

dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran PD

No Tujuan dan Sasaran PD Indikator Tujuan dan

Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran Tahun

2018

43

1 Tujuan : Peningkatan

partisipasi perempuan

dalam pembangunan

Sasaran : Indeks

Pembangunan Gender

Meningkat

Persentase Perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan

rehabilitasi 88 %

2 Tujuan : Peningkatan

kualitas KB aktif dan

ketahanan keluarga

Sasaran :

Peserta KB aktif

meningkat

Persentase Cakupan

sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif 72 %

3 Tujuan : Meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Sasaran : Pemberdayaan

masyarakat meningkat

Persentase cakupan desa

yang memiliki data dasar

keluarga dan tingkat

perkembangan desa

93,50 %

4 Tujuan : Peningkatan

akuntabilitas kinerja

Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Keseuaian antar

lembaga dalam

perencanaan

pembangunan daerah

2. Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap

penyelengaaran

pelayanan public

3. Akuntabilits

pengelolaan

keuangan meningkat

4. Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

60 %

44

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan

tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama PD

No IKU Indikator IKU Target Kinerja

IKU

1 Indeks Pembangunan

Gender Meningkat

Persentase Perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan

rehabilitasi

90 %

2 Peserta KB aktif

meningkat

Persentase Cakupan

sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif

75 %

3 Pemberdayaan

Masyarakat meningkat

Persentase cakupan desa

yang memiliki data dasar

keluarga dan tingkat

perkembangan desa

97,01 %

4 Kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar 80 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program DP3AKBPM&D merupakan program prioritas RPJP Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Kelompok sasaran program dan kegiatan DP3AKBPM&D

adalah pihak yang menerima terdiri dari masyarakat meliputi kelompok

masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga desa. Sehingga

program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2006.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

45

Dalam implementasi misi sebagai upaya terwujudnya visi Kabupaten

Gunungkidul diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bagian dari agenda

Pemerintah Indonesia sejalan dengan mandat Pembukaan UUD 1945.

Peningkatan kesejahteraan umum tidak hanya diterjemahkan sebagai

perhatian penuh pada pembangunan perkotaan, tetapi juga pemerataan

kepada seluruh warga bangsa dengan cara meningkatkan pembangunan

perdesaan. Terkait dengan upaya ini, Pemerintah melalui Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang dan kesepakatan

dalam MDGs.

Berkaitan upaya penanggulangan kemiskinan terutama di perdesaan,

telah diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu dengan telah dibentuknya

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) untuk melestarikan hasil-hasil

program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai

penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan

(PPK).

2. Bidang Pemberdayaan Desa yaitu dengan berlakunya Undang-Undang

tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana

Desa (ADD) diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, sesuai yang tertuang dalam Bab II

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan

dengan SPM dan Millenium Development Goals yang kedepan

bertujuan dalam peningkatan kemiskinan dan peningkatan kesehatan

maka dengan memberdayakan kelompok perempuan untuk bisa maju

dan mandiri dalam membantu menopang kehidupan keluarga untuk

menuju hidup yang sejahtera.

4. Bidang Keluarga Berencana, dengan pembinaan kader kesehatan dan

penyediaan alat KB bagi keluarga miskin diharapkan akan ada

kesadaran untuk ber-KB baik untuk wanita maupun pria di seluruh

Kabupaten Gunungkidul dan dengan keberhasilan ber-KB juga akan

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Perdesaan.

46

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumah program dan kegiatan selalu mengacu sesuai yang dijabarkan

lewat Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, jumlah program

ada 15, sedangkan jumlah kegiatan ada 63. Untuk program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan

kegiatan evaluasi lomba desa dilaksanakan di 18 desa se Kabupaten

Gunungkidul, untuk kegiatan TMMD dialokasikan 2 desa dan Karya

Bakti TNI 4 desa.

Untuk bidang Keluarga Berencana, berlokasi di 18 kecamatan dan 144

desa dengan sasaran keluarga miskin. Dan untuk bidang

Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan pembinaan di bidang

kesehatan (kegiatan Gerakan Sayang Ibu, Kecamatan Sayang Ibu),

bidang ekonomi sosial (desa Prima, P2WKSS). Rencana Program dan

Kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp3.300.000.000,00

dari APBD Kabupaten.

Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang

dilaksanakan DP3AKBPM&D dengan melibatkan Perangkat Daerah lain. Pada

rencana tahun 2018 program ini meliputi :

1. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2. Program Pengembangan Otonomi Desa

3. Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender

4. Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera

Sasaran dan program/kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018 disajikan

dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5

Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1 Indeks Pembangunan

Gender Meningkat

Program : Perlindungan Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender

Kegiatan : Perlindungan Perempuan dan

Pemenuhan Hak Anak.

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender

2 Peserta KB aktif meningkat Program : Pembinaan Keluarga Berencana dan

Sejahtera

Kegiatan : Pengembangan kelembagaan dan

Pembinaan keluarga sejahtera

Kegiatan : Promosi, konseling, dan pelayanan

47

keluarga berencana

3

4

Pemberdayaan masyarakat

meningkat

Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa

meningkat

Program : Peningkatan Partisipasi dan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan : Pembinaan kelembagaan masyarakat

desa

Kegiatan : Pembinaan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Kegiatan : Pembinaan lembaga ekonomi pedesaan

Program : Pengembangan Otonomi Desa

Kegiatan : Pembinaan pengelolaan kekayaan

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan perangkat

desa

Kegiatan : Pembinaan pengelolaan keuangan desa

5 Kesesuaian antar lembaga

dalam dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan : Perencanaan kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

Kegiatan : Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanan publik

Kegiatan : Implementasi, Evaluasi, dan pelaporan

pencapaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

6 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan

koordinasi

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kegiatan : Pengadaan/pembangunan sarana dan

prasarana perkantoran

Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan

prasarana perkantoran

Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan

48

pengelolaan kepegawaian Perangkat

Daerah

Kegiatan : Pengembangan kapasitas aparatur

Kegiatan : Penilaian angka kredit tenaga

fungsional Perangkat Daerah

7 Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Meningkat

Program : Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan

Perangkat Daerah

Untuk rencana program kegiatan tahun 2018 DP3AKBPM&D telah mengakomodir

usulan dari bawah melalui musrenbang kecamatan, usulan tersebut diteruskan ke

jenjang musrenbang kabupaten dalam penyusunan program prioritas pembangunan

dan perhitungan pagu indikatif wilayah kecamatan, dan telah diterbitkannya

Peraturan Bupati Gunungkidul Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Pagu

Indikatif Wilayah Kecamatan dan penyusunan program pembangunan prioritas.

Rekapitulasi program dan kegiatan DP3AKBPM&D tahun 2018

berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2018

No Prioritas

Pembangunan

Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif

(Rp )

Ket

1 Ekonomi dan

Pariwisata

2 Sosial, Budaya,

dan

Penanggulangan

Kemiskinan

Program : Perlindungan

Perempuan, Anak,

dan

Pengarusutamaan

Gender

Kegiatan : Perlindungan

Perempuan dan

Pemenuhan Hak

Anak.

Kegiatan : Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan

Gender

641.200.000

49

Program : Pembinaan Keluarga

Berencana dan

Sejahtera

Kegiatan : Pengembangan

kelembagaan dan

Pembinaan keluarga

sejahtera

Kegiatan : Promosi, konseling,

dan pelayanan

keluarga berencana

Program : Peningkatan

Partisipasi dan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

Kegiatan : Pembinaan

kelembagaan

masyarakat desa

Kegiatan : Pembinaan partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Kegiatan : Pembinaan lembaga

ekonomi pedesaan

Program : Pengembangan

Otonomi Desa

Kegiatan : Pembinaan

pengelolaan kekayaan

Kegiatan : Pembinaan

administrasi dan

perangkat desa

Kegiatan : Pembinaan

pengelolaan keuangan

desa

1.043.000.000

954.500.000

2.111.262.500

3

Infrastruktur

Pengembangan

Wilayah dan Tata

Ruang

50

4 Ketahanan Pangan,

lingkungan hidup

dan pengelolaan

Bencana

5 Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Program : Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Kegiatan : Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

Program : Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan

pelayanan publik

Kegiatan : Implementasi,

Evaluasi, dan

pelaporan pencapaian

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Program : Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi, dan

koordinasi

Program : Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kegiatan :

Pengadaan/pembang

unan sarana dan

prasarana

24.485.000

4.287.500

253.930.000

326.600.000

51

perkantoran

Kegiatan :

Pemeliharaan/rehabili

tasi sarana dan

prasarana

perkantoran

Program : Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan

ketatalaksanaan dan

pengelolaan

kepegawaian

Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengembangan

kapasitas aparatur

Kegiatan : Penilaian angka kredit

tenaga fungsional

Perangkat Daerah

Program : Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kegiatan : Penyusunan laporan

keuangan Perangkat

Daerah

14.000.000

58.050.000

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 (Non DAK Fisik) dapat dilihat dalam tabel 3.7

sebagai berikut :

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Usulan rencana program dan kegiatan tahun 2018 untuk DAK Fisik dapat dilihat

dalam tabel 3.8 sebagai berikut :

64

66

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2018 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

1. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau

pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan

dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan, Musrenbang tingkat

Kecamatan hingga Forum Gabungan PD.

2. Rencana Kegiatan Pilihan Kepala Desa Serentak belum terakomodir karena

terkendala pagu indikatif yang tersedia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan

apabila ada penambahan pagu indikatif PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci

sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan

dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan

daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku

pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan

atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

66

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang

telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan

dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian

antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan

tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja

ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahun Anggaran 2018.

Wonosari, 2017

KEPALA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUJOKO, S.Sos, M.Si.

NIP. 196010117 198903 1 004

Target RealisasiTingkat

Realisasi (%)

Perkiraan realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Peningkatan

Pelayanan Publik

Persentase kesesuaian

program dalam renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

100%

100 100 100 100 100 100

Keg. Perencanaan

Kinerja Perangkat

daerah

Dokumen Renja dan

evaluasi, forum PD 1 dokumen

1 1 100 1 1 100

Keg. Evaluasi kinerja

PD

Dokumen LKjIP 1 dokumen

1 1 100 1 1 100

Keg. Pengelolaan data

dan sistem informasi

PD

Dokumen informasi PD 1 dokumen

1 1 100 1 1 100

Keg. Evaluasi dan

pelaporan pencapaian

standar pelayanan

minimal (SPM)

Dokumen SPM 1 dokumen

1 1 100 1 1 100

Program Peningkatan

Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 78,07

78,07 76,95 98,57 78,5 78 99,36

Keg. Penyusunan

standar pelayanan

publik

Dokumen RTP/Rencana

Tindak Lanjut 1 dokumen1 1 100 1 1 100

Keg. Penyelenggaraan

pelayanan publik

Dokumen monev PMPRB

1 dokumen

1 1 100 1 1 100

Target

program/kegiatan

Renja PD tahun

berjalan (Tahun

2017)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renja PD tahun

2017Catatan

TABEL 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPPPAKBPMD Tahun 2016

Kabupaten Gunungkidul

KODE

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Capaian kinerja

RENSTRA PD Tahun

2021 (akhir periode

Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan PD tahun 2016

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran 100%

100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan

Sarana & Prasarana

Aparatur

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan sarana

Prasarana Aparatur 90%

90 90 100 100 100 100

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

PNS/aparatur sipil taat

aturan 100%

100 100 100 100 100 100

Pengadaan pakaian

dinas/khusus

jumlah pakaian dinas

khusus hari tertentu

tersedia115 orang

115 115 100 115 115 100

Keg. Penatalaksanaan

kepegawaian PD

Hak dan kewajiban

pegawai dapat

terlaksana sesuai

ketentuan

100%

100 100 100 100 100 100

Keg. Pengembangan

kapasitas aparatur

Kinerja aparatur

semakin optimal

90%

Keg. Penilaian angka

kredit tenaga

fungsional PD

Kenaikan pangkat dapat

berjalan dengan lancar100%

100 100 100 100 100 100

Program

PeningkatanKualitas

Pelaporan Keuangan

Persentase laporan

keuangan yang disusun

tepat waktu dan

akuntabel100%

100 100 100 100 100 100

Program

Perlindungan

Perempuan, Anak dan

Pengaurutamaan

Gender

Persentase perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan layanan

rehabilitasi

87,50%

87,5 85 97,14 88 88 100

Keg. Perlindungan

perempuan dan

pemenuhan anak

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan sosialisasi

kesejahteraan dan

perlindungan anak180 orang

180 180 100 180 180 100

Keg. Pemberdayaan

perempuan dan

pengaurutamaan

gender

Jumlah SDM terlatih

pengasuhan anak

berperspektif gender

20 orang

20 20 100 20 20 100

Program Pembinaan

Keluarga Berencana

dan Sejahtera

Persentase cakupan

sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif 70,00%

70 70 100 71 71 100

Keg. Pelayanan

Keluarga Berencana

dan pembinaan

keluarga sejahtera

Jumlah peserta KB aktif

13.500 orang

13500 13500 100 13600 13600 100

Keg. Promosi dan

konseling keluarga

berencana

Jumlah kader KB dan

Kader pendukung yang

dibina

4.030 PPKBD

4030 4030 100 4000 4000 100

Jumlah kader UPPKS dan

Bina Keluarga Sejahtera

yang di fasilitasi

594 orang

594 594 100 600 600 100

Program Peningkatan

Partisipasi dan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

Persentase cakupan

desa yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat perekembangan

desa

90.09%

90,09 90,09 100 93,5 93,5 100

Keg. Pembinaan

partisipasi masyarakat

dalam membangun

desa

Jumlah desa yang

mengikuti perlombaan

desa 18

18 18 100 18 18 100

Jumlah Desa yang

terfasilitasi

TMMD/Karya Bhakti

4 Desa

4 4 100 4 4 100

Jumlah desa yang telah

menyusun profil desa

secara online

50 Desa

50 50 100 58 58 100

Frekuensi pencanangan

BBGRM tingkat

kabupaten di desa

berprestasi1

1 1 100 1 1 100

Keg. Pembinaan

kelembagaan

masyarakat desa

Evaluasi kegiatan

kelembagaan LPMD,

LPMP, RW, Posyandu,

Pokjanal PKK

18 kecamatan

18 18 100 18 18 100

Jumlah BKAD yang

dibina

1818 18 100 18 18 100

Keg. Pembinaan

lembaga ekonomi

perdesaan

Jumlah BUMDesa yang

aktif 30

30 30 100 35 35 100

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A IKU (Indikator Kinerja Utama)

1 Persentase kesesuaian program dalam Renja

DP3AKBPMD terhadap RKPD dan Renstra BPMPKB /

DP3AKBPMD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Nilai IKM BPMPKB/DP3AKBPMD 80% 78,50% 78,50% 79% 79,50% 80% 78,07 78,25% 78,50% 78,50%

3 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

aparatur

95% 90% 90% 90% 90%

5 Persentase PNS/aparatur sipil taat aturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat

waktu dan akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan rehabilitasi

90% 87,50% 88% 88,50% 89% 90% 87.5% 87,50% 87,50% 88%

8 Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta

KB aktif

75% 71% 72% 73% 74% 75% 70% 71% 71% 72%

9 Persentase cakupan desa yang memiliki data dasar

keluarga dan tingkat perkembangan desa

97,01% 91,10% 93,50% 95% 96,35% 97.01% 90.09% 91,10% 91,10% 93,50%

B SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan

1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di unit pel ayanan terpadu

100% 55 46 50 54 50 40 22 55 50

2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100% 20 23 25 27 25 15 11 20 20

C SPM Bidang Keluarga Berencana

1 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun 100% 1,90% 1,50% 1,45% 1,40% 1,80% 1,78% 1,45% 1,90% 1,80%

2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 100% 81,90% 81,60% 81,65% 81,70% 81,90% 82,54% 81,65% 81,90% 81,90%

3 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak tidak terpenuhi

( Unmet Need )

100% 8,54% 7,00% 6,51% 6,50% 6,50% 7,07% 6,51% 8,54% 6,50%

Catatan

Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKBPM&D

Kabupaten Gunungkidul

Angka/Nilai

Target/Standard

(IKU, SPM, IKK)

Indikator (IKU, SPM, IKK)

Proyeksi Capaian

Tahun

2018

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2017

Target Renstra DP3AKBPMD

Tahun

2017

Realisasi capaian

Tahun

2016

Tahun

2020

Tahun

2021Tahun 2015

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB) 100% 92,80% 92,86% 92,90% 92,95% 92,78% 83,61% 82,79% 92,80% 92,78%

5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) yang ber KB

100% 91,50% 91,47% 91,54% 91,60% 91,32% 92.4% 91,4% 91,50% 91,50%

6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP) 100% 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 72 PKB 47 PKB 64 PKB 72 PKB 72 PKB

D MDGs (Milenium Development Goals)

I Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

Keluarga Berencana

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

III Mendorong Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan PerempuanRasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di

tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang

diukur melalui angka partisipasi murni anak

perempuan terhadap anak laki-laki

Menghilangkan

ketimpangan gender

di tingkat pendidikan

dasar dan lanjutan

pada tahun 2015

dan disemua jenjang

pendidikan tidak

lebih dari tahun

2015

Data ada di

Dinas Dikpora

Rasio melek hurup perempuan terhadap laki-laki usia

15 - 24 tahun, yang diukur melalui angka melek

huruf/laki-laki ( Indeks paritas melek huruf gender)

Data ada di

Dinas Dikpora

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan

disektor pertanian

Data di

Dinsosnanertra

nsProporsi kursi DPR yang diduduki perempuan 7 7 7 7 7 6 7 7 7

D MDGs (Milenium Development Goals)

I Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

Keluarga Berencana

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

III Mendorong Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

dan perempuan

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Peningktan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

IV Menurunkan angka kematian anak

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak

dan perempuan

Penguatan kelembagaan pengarustutamaan

gender dan anak

V Meningkatkan kesehatan ibu

Keluarga Berencana

15

SKPD: DP3AKBPMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

253.930 I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

253.930

1 Penyediaan jasa, peralatan, dan

perlengkapan kantor

DP3AKBPMD Jumlah surat yang dikirim 75 Buah 750 1 Penyediaan jasa, peralatan,

dan perlengkapan kantor

DP3AKBPMD Jumlah surat yang dikirim 75 Buah 750

DP3AKBPMD Jumlah sarana jasa listrik,

air,telepon, dan internet

2 rek listrik, 2

rek air, 3 rek

telepon , 1 rek

internet

29.000 DP3AKBPMD Jumlah sarana jasa listrik,

air,telepon, dan internet

2 rek listrik, 2 rek

air, 3 rek telepon

, 1 rek internet

29.000

DP3AKBPMD Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya

Roda empat 7

unit, roda dua 123

unit

39.000 DP3AKBPMD Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya

Roda empat 7 unit,

roda dua 123 unit

39.000

DP3AKBPMD Pembayaran jasa kebersihan

kantor

2 Orang 26.400 DP3AKBPMD Pembayaran jasa kebersihan

kantor

2 Orang 26.400

DP3AKBPMD Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi: komputer,mesin

ketik,kamera,

faximil,wireles,telepon,printer,lapt

op, LCD

komputer 37

unit,mesin ketik 5

unit,kamera 3

unit, faximil 1

unit,wireles 24

unit,telepon 8

unit,printer 36

unit, laptop 29

unit, LCD 3 unit

handicam 2 buah

15.000 DP3AKBPMD Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi: komputer,mesin

ketik,kamera,

faximil,wireles,telepon,printer,la

ptop, LCD

komputer 37

unit,mesin ketik 5

unit,kamera 3 unit,

faximil 1 unit,wireles

24 unit,telepon 8

unit,printer 36 unit,

laptop 29 unit, LCD

3 unit handicam 2

buah

15.000

DP3AKBPMD Jumlah alat tulis 12 paket 6.500 DP3AKBPMD Jumlah alat tulis 12 paket 6.500

DP3AKBPMD Jumlah barang cetakan dan

fotokopy

12 paket 14.000 DP3AKBPMD Jumlah barang cetakan dan

fotokopy

12 paket 14.000

DP3AKBPMD Komponen listrik tersedia lampu 50 Buah,

roll kabel 10

buah, baterai

kotak, besar kecil

80 buah

3.000 DP3AKBPMD Komponen listrik tersedia lampu 50 Buah, roll

kabel 10 buah,

baterai kotak, besar

kecil 80 buah

3.000

DP3AKBPMD Peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia: laptop 1 ,

handycame 1, exhaustfan 6 ,LCD

1, PC 2

Laptop 2 unit, PC

2 unit, mesin ketik

1 unit, Printer 1

Unit

18.000 DP3AKBPMD Peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia: laptop 1 ,

handycame 1, exhaustfan 6

,LCD 1, PC 2

Laptop 2 unit, PC 2

unit, mesin ketik 1

unit, Printer 1 Unit

18.000

DP3AKBPMD Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan

30 buah sapu , 12

buah sulak, 36

pembrsih lantai,

15 buah

pengharum

ruangan, londry

3.000 DP3AKBPMD Jumlah bahan dan peralatan

kebersihan

30 buah sapu , 12

buah sulak, 36

pembrsih lantai, 15

buah pengharum

ruangan, londry

3.000

DP3AKBPMD Jenis data(arsip) yang terkelola

dan terpelihara

15 jenis 3.000 DP3AKBPMD Jenis data(arsip) yang terkelola

dan terpelihara

15 jenis 3.000

DP3AKBPMD jumlah buku bacaan/refrensi,

majalah, surat kabar

2 buah surat

kabar

2.000 DP3AKBPMD jumlah buku bacaan/refrensi,

majalah, surat kabar

2 buah surat kabar 2.000

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator KinerjaTarget

CapaianLokasi

Pagu

Indikati(Rp.000)

Kebutuhan

dana

(Rp.000)

Catatan

pentingNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget

capaian

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DP3AKBPMD Biaya Angkut Peralatan Kantor (

Sewa Kendaraan dan Tenaga )

200 Kursi Rapat,

100 Kursi Kerja,

15 Meja Rapat,

Meja Pejabat 15,

Almari 15, Filling

Cabinet 17

12.000 DP3AKBPMD Biaya Angkut Peralatan Kantor (

Sewa Kendaraan dan Tenaga )

200 Kursi Rapat,

100 Kursi Kerja, 15

Meja Rapat, Meja

Pejabat 15, Almari

15, Filling Cabinet

17

12.000

DP3AKBPMD Jumlah tenaga administrasi

/teknik perkantoran

2 orang 39.600 DP3AKBPMD Jumlah tenaga administrasi

/teknik perkantoran

2 orang 39.600

2 Penyediaan Rapat-rapat

Konsultasi dan Koordinasi

DP3AKBPMD Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

615 os 9.000 2 Penyediaan Rapat-rapat

Konsultasi dan Koordinasi

DP3AKBPMD Jumlah makanan dan minuman

tersedia untuk rapat dan tamu

615 os 9.000

Jumlah rakor, konsultasi ke luar

daerah yang terlaksana

16 op 27.300 Jumlah rakor, konsultasi ke luar

daerah yang terlaksana

16 op 27.300

Jumlah rakor dalam daerah 120 op 6.300 Jumlah rakor dalam daerah 120 op 6.300

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

326.600 II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

326.600

1 Pengadaaan / Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPMD Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli (Bidang Pem

Desa & Subbag Keuangan)

Lemari 4 unit 22.000 1 Pengadaaan / Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPMD Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli (Bidang Pem

Desa & Subbag Keuangan)

Lemari 4 unit 22.000

DP3AKBPMD Pengadaan Peralatan Gedung

PLKB

Kabel STP 100 M,

Wifi Router ,

Radio Nano

40.100 DP3AKBPMD Pengadaan Peralatan Gedung

PLKB

Kabel STP 100 M,

Wifi Router , Radio

Nano

40.100

DP3AKBPMD Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,

Jaringan Internet,

Computer 1 Unit,

Printer 1 Unit,

Filing Cabinet 1

unit, Peralatan

Dapur

20.500 DP3AKBPMD Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,

Jaringan Internet,

Computer 1 Unit,

Printer 1 Unit, Filing

Cabinet 1 unit,

Peralatan Dapur

20.500

DP3AKBPMD Jumlah instalasi telepon yang

terpasang

1 unit 1.000 DP3AKBPMD Jumlah instalasi telepon yang

terpasang

1 unit 1.000

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPMD Jumlah dan jenis kendaraan dinas

yang dipelihara

7 roda empat, 123

roda dua

234.000 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPMD Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipelihara

7 roda empat, 123

roda dua

234.000

DP3AKBPMD Jumlah perlengkapan kantor yang

terpelihara

100% 4.000 DP3AKBPMD Jumlah perlengkapan kantor

yang terpelihara

100% 4.000

DP3AKBPMD Jumlah instalasi listrik yang

terpasang

1 unit 4.000 DP3AKBPMD Jumlah instalasi listrik yang

terpasang

1 unit 4.000

DP3AKBPMD Pengisian tabung pemadam

kebakaran dapat terlaksana

1 unit 1.000 DP3AKBPMD Pengisian tabung pemadam

kebakaran dapat terlaksana

1 unit 1.000

III Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

14.000 III Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

14.000

1 Penyelenggaraan Ketalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah ASN yg terfasilitasi 115 orang 4.000 1 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah ASN yg terfasilitasi 115 orang 4.000

2 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

DP3AKBPMD Jumlah ASN yang dikirim

mengikuti diklat

5 orang 5.000 2 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

DP3AKBPMD Jumlah ASN yang dikirim

mengikuti diklat

5 orang 5.000

3 Penilaian angka kredit tenaga

fungsional Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah tenaga fungsional yang

dinilai

67 orang 5.000 3 Penilaian angka kredit tenaga

fungsional Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah tenaga fungsional yang

dinilai

67 orang 5.000

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV Program Peningkatan \Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

58.050 IV Program Peningkatan

\Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

58.050

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah petugas penatausahaan

keuangan dan aset terfasilitasi

10 orang 38.750 1 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Jumlah petugas penatausahaan

keuangan dan aset terfasilitasi

10 orang 38.750

dokumen laporan keuangan

semesteran

2 dokumen 800 dokumen laporan keuangan

semesteran

2 dokumen 800

dokumen laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 2.500 dokumen laporan keuangan

akhir tahun

1 dokumen 2.500

dokumen laporan keuangan

bulanan/spj, metrai 400 lembar

12 Dokumen 16.000 dokumen laporan keuangan

bulanan/spj, metrai 400 lembar

12 Dokumen 16.000

V Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

24.485 V Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

24.485

1 Perencanaan Kinerja PD DP3AKBPMD Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen 2.750 1 Perencanaan Kinerja PD DP3AKBPMD Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen 2.750

DP3AKBPMD Dokumen Renja dan

perubahannya

2 dokumen 2.000 DP3AKBPMD Dokumen Renja dan

perubahannya

2 dokumen 2.000

DP3AKBPMD Dokumen Monev Pengendalian

Program Kegiatan PD

1 dokumen 7.025 DP3AKBPMD Dokumen Monev Pengendalian

Program Kegiatan PD

1 dokumen 7.025

2 Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

DP3AKBPMD Tersusunnya laporan SPIP 1 dokumen 4.000 2 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

DP3AKBPMD Tersusunnya laporan SPIP 1 dokumen 4.000

3 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

DP3AKBPMD dokumen profil SKPD 1 dokumen 8.650 3 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah

DP3AKBPMD dokumen profil SKPD 1 dokumen 8.650

VI Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

4.288 VI Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

4.288

1 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

DP3AKBPMD Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 3.288 1 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

DP3AKBPMD Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 3.288

2 Implementasi, Evaluasi dan

Pelaporan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

DP3AKBPMD Dokumen Monev pencapaian

SPM

2 dokumen 1.000 2 Implementasi, Evaluasi dan

Pelaporan Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal

DP3AKBPMD Dokumen Monev pencapaian

SPM

2 dokumen 1.000

Urusan Wajib Pemberdayaan

Masyarakat

Urusan Wajib

Pemberdayaan Masyarakat

VII Program Peningkatan partisipasi dan

keberdayaan masyarakat Perdesaan

954.500 VII Program Peningkatan partisipasi dan

keberdayaan masyarakat Perdesaan

954.500

1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa 18 Desa Desa yang mendapatkan evaluasi

kelembagaanya (LPMD,

Posyandu)

18 Desa 56.000 1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Desa

18 Desa Desa yang mendapatkan

evaluasi kelembagaanya

(LPMD, Posyandu)

18 Desa 56.000

67 desa Jumlah Posyandu yang

mendapatkan pelatihan

67 67.000 67 desa Jumlah Posyandu yang

mendapatkan pelatihan

67 67.000

20 BKM BKM yang mendapatkan

pembinaan dan pendampingan

20 BKM 26.500 20 BKM BKM yang mendapatkan

pembinaan dan pendampingan

20 BKM 26.500

Kecamatan Jumlah BKAD yang mendapatkan

pembinaan

18 kecamatan 56.000 Kecamatan Jumlah BKAD yang

mendapatkan pembinaan

18 kecamatan 56.000

2 Pembinaan Partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

kecamatan, desa Desa yang mendapatkan evaluasi

dalam perlombaan desa

18 desa 150.000 2 Pembinaan Partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

kecamatan, desa Desa yang mendapatkan

evaluasi dalam perlombaan

desa

18 desa 150.000

Jumlah desa yang terfasilitasi

TMMd dan KB TNI

2 desa dan 4

Desa

100.000 Jumlah desa yang terfasilitasi

TMMd dan KB TNI

2 desa dan 4 Desa 100.000

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Desa yang mendapatkan

pembinaan dan fasilitasi

penyusunan profil

desa/pengenalan SID

50 desa 45.000 Desa yang mendapatkan

pembinaan dan fasilitasi

penyusunan profil

desa/pengenalan SID

50 desa 45.000

Frekuensi pencanangan BBGRM

tingkat kabupaten di desa

berprestasi

1 kali 78.000 Frekuensi pencanangan

BBGRM tingkat kabupaten di

desa berprestasi

1 kali 78.000

Desa yang mendapatkan

pelatihan Dana Desa

144 desa 58.000 Desa yang mendapatkan

pelatihan Dana Desa

144 desa 58.000

Desa yang mendapatkan

pelatihan pengelolaan KPM

144 desa 69.000 Desa yang mendapatkan

pelatihan pengelolaan KPM

144 desa 69.000

3 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan kecamatan, desa BUMDES yang mendapatkan

pembinaan, pendampingan dan

pelatihan manajemen

25 BUMDesa 98.000 3 Pembinaan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

kecamatan, desa BUMDES yang mendapatkan

pembinaan, pendampingan dan

pelatihan manajemen

25 BUMDesa 98.000

Jumlah Pengelola BUMDesa yang

mengikuti pelatihan

25 desa Jumlah Pengelola BUMDesa

yang mengikuti pelatihan

25 desa

Kec. Saptosari (7

desa)

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200 Kec. Saptosari (7

desa)

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200

Kecamatan

Karangmojo

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200 Kecamatan

Karangmojo

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200

Kecamatan

Gedangsari

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200 Kecamatan

Gedangsari

Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200

Kecamatan Patuk Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200 Kecamatan Patuk Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200

Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200 Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Manajemen dan

Pendampingan BUMDes

1 paket 10.200

Kecamatan

Karangmojo (Desa

Bejiharjo)

Terlaksananya Pelatihan

Pengelolaan Pasar Desa

1 paket 21.000 Kecamatan

Karangmojo (Desa

Bejiharjo)

Terlaksananya Pelatihan

Pengelolaan Pasar Desa

1 paket 21.000

Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan

Pengelolaan Pasar Desa

1 paket 21.000 Kecamatan Playen Terlaksananya Pelatihan

Pengelolaan Pasar Desa

1 paket 21.000

Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang dikembangkan 3 penemu

TTG; TTG

Nasional

58.000 Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang

dikembangkan 3 penemu TTG;

TTG Nasional

58.000

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIII Program Pengembangan Otonomi Desa 2.111.263 VIII Program Pengembangan Otonomi

Desa

2.111.263

1 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan 144 desa Jumlah desa yang terfasilitasi

pembinaan pengelolaan

kekayaan/aset desa, Bimtek

pengelolaan aset

144 desa, 1

dokumen, 1

bimtek

103.995 1 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan 144 desa Jumlah desa yang terfasilitasi

pembinaan pengelolaan

kekayaan/aset desa, Bimtek

pengelolaan aset

144 desa, 1

dokumen, 1 bimtek

103.995

2 Pembinaan Administrasi dan Perangkat

Desa

144 desa Desa terfasilitasi permasalahan

penyelenggaraan pem des,

bimtek, pembinaan, koordinasi,

pemberian penghargaan

perangkat, Raperda dan

Raperbup

144 desa, 2

bimtek, 2

sosialisasi/penjari

ngan, 1

pembinaan

administrasi, 1

pembinaan BPD,

2 Raperda, 5

Raperbub;

1.922.268 2 Pembinaan Administrasi dan Perangkat

Desa

144 desa Desa terfasilitasi permasalahan

penyelenggaraan pem des,

bimtek, pembinaan, koordinasi,

pemberian penghargaan

perangkat, Raperda dan

Raperbup

144 desa, 2 bimtek,

2

sosialisasi/penjaring

an, 1 pembinaan

administrasi, 1

pembinaan BPD, 2

Raperda, 5

Raperbub;

1.922.268

31 desa Pemilihan Kepala Desa 31 desa 31 desa Pemilihan Kepala Desa 31 desa Belum

terakomodir

oleh Pagu

Anggaran

3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 144 desa Evaluasi siklus tahunan desa,

evaluasi pelaksanaan ADD,

Bimtek keuangan desa

144 desa, 1

bimtek

85.000 3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Desa

144 desa Evaluasi siklus tahunan desa,

evaluasi pelaksanaan ADD,

Bimtek keuangan desa

144 desa, 1 bimtek 85.000

Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan

IX Program Perlindungan

Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender

641.200 IX Program Perlindungan

Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender

641.200

1 Perlindungan Perempuan dan

Pemenuhan Hak anak

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan pengetahuan

tentang pentingnya pelaporan

terhadap kasus tindak

kekerasan terhadap anak

………. Orang, ………..

Kelompok

1 Perlindungan Perempuan dan

Pemenuhan Hak anak

Jumlah masyarakat yang

mendapatkan pengetahuan

tentang pentingnya

pelaporan terhadap kasus

tindak kekerasan terhadap

anak

………. Orang, ……….. Kelompok

4 Desa Frekuensi Sosialisasi UUPA dan

UUPKDRT, UUPTPPPO

4 kali 12.000 4 Desa Frekuensi Sosialisasi UUPA

dan UUPKDRT, UUPTPPPO

4 kali 12.000

3 Desa Jumlah kelompopk sadar

HIV/Aids

3 kelompok/ 90

orang

8.500 3 Desa Jumlah kelompopk sadar

HIV/Aids

3 kelompok/ 90

orang

8.500

Desa Jumlah peserta Rakor dan

Workshop KLA

150 orang 13.000 Desa Jumlah peserta Rakor dan

Workshop KLA

150 orang 13.000

Desa Jumlah peserta Worksop gugus

tugas PTPPO

50 orang 4.500 Desa Jumlah peserta Worksop gugus

tugas PTPPO

50 orang 4.500

7 Desa(kec.Nglipar) Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah

Anak)

290 orang 27.000 7 Desa(kec.Nglipar) Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah

Anak)

290 orang 27.000

5 Desa

(Kec.Purwosari)

Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah

Anak)

230 orang 22.000 5 Desa

(Kec.Purwosari)

Inisiasi KLA (Kecamatan Ramah

Anak)

230 orang 22.000

Desa Jumlah forum anak yang

mandapatkan pembinaan dan

kegiatan

24 forum anak(1

forum 30 anak)

47.500 Desa Jumlah forum anak yang

mandapatkan pembinaan dan

kegiatan

24 forum anak(1

forum 30 anak)

47.500

Kecamatan dan Desa Pembentukan forum anak 250 orang 14.000 Kecamatan dan Desa Pembentukan forum anak 250 orang 14.000

Kabupaten/Provinsi Penyelenggaraan rakor dan

Konggres anak, jambore anak

250 orang 18.500 Kabupaten/Provinsi Penyelenggaraan rakor dan

Konggres anak, jambore anak

250 orang 18.500

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim mengikuti

forum anak daerah dan nasional

14 anak 4.500 Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim

mengikuti forum anak daerah

dan nasional

14 anak 4.500

Kab Kasus kekerasan terhadap

perempuan yang dilaporkan

60 kasus 26.500 Kab Kasus kekerasan terhadap

perempuan yang dilaporkan

60 kasus 26.500

DP3AKBPM&D Jumlah SDM pengelola,

pendamping dan konselor

P2TP2A

5 orang/12 bulan 79.200 DP3AKBPM&D Jumlah SDM pengelola,

pendamping dan konselor

P2TP2A

5 orang/12 bulan 79.200

DP3AKBPM&D Biaya operasional P2TP2A ls dalam setahun 17.000 DP3AKBPM&D Biaya operasional P2TP2A ls dalam setahun 17.000

Kec. Tepus (Desa

Giripanggung)

Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 7.500 Kec. Tepus (Desa

Giripanggung)

Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 7.500

Kec. Karangmojo Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 7.500 Kec. Karangmojo Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 7.500

Kec. Semanu (5

Desa)

Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 3.000 Kec. Semanu (5 Desa) Terlaksananya workshop Desa

Layak Anak

1 paket 3.000

Kec. Panggang

(Desa Girikarto)

Terlaksananya Pendampingan

Desa Prima

1 paket 6.000 Kec. Panggang (Desa

Girikarto)

Terlaksananya Pendampingan

Desa Prima

1 paket 6.000

2 Pemberdayaan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender

Kab Masyarakat yang dilatih pola

pengasuhan anak berperspektif

gender

60 orang 12.000 2 Pemberdayaan Perempuan

dan Pengarusutamaan

Gender

Kab Masyarakat yang dilatih pola

pengasuhan anak berperspektif

gender

60 orang 12.000

2 desa (kec.

Ponjong) Desa

Sawahan dan

Umbulrejo

Desa yang mendapatkan

pendampingan dan pembinaan

untuk menjadi desa prima

60 orang (2 angkt

x 30 orang) 2 hari

20.000 2 desa (kec. Ponjong)

Desa Sawahan dan

Umbulrejo

Desa yang mendapatkan

pendampingan dan pembinaan

untuk menjadi desa prima

60 orang (2 angkt x

30 orang) 2 hari

20.000

4 Desa Kelompok masyarakat yang

mendapatkan pelatihan dan

pengetahuan sadar gender

4 klpk/satu klpk

20 orang

20.000 4 Desa Kelompok masyarakat yang

mendapatkan pelatihan dan

pengetahuan sadar gender

4 klpk/satu klpk 20

orang

20.000

DP3AKBPM&D Desa yang mendapatkan

Pelatihan implementasi PPRG

dalam pemerintahan desa

144 desa 25.000 DP3AKBPM&D Desa yang mendapatkan

Pelatihan implementasi PPRG

dalam pemerintahan desa

144 desa 25.000

DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang KKG yang

diterbitkan

1000 booklet/

leaflet

100 buku

20.000 DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang KKG yang

diterbitkan

1000 booklet/

leaflet 100

buku

20.000

8 desa Kec.

Ponjong; Kec.

Saptosari; Kec.

Gedangsari; Kec.

Semin

Jumlah desa yang mendapatkan

pengenalan program, pembinaan

lanjutan dan evaluasi

P2WKSS,evaluasi KSI/GSI dan

pembentukan KP Ibu

6 Desa dan 2

desa

76.000 8 desa Kec. Ponjong;

Kec. Saptosari; Kec.

Gedangsari; Kec.

Semin

Jumlah desa yang

mendapatkan pengenalan

program, pembinaan lanjutan

dan evaluasi P2WKSS,evaluasi

KSI/GSI dan pembentukan KP

Ibu

6 Desa dan 2 desa 76.000

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Kabupaten Jumlah organisasi perempuan

yang mendapatkan pembinaan

dan kegiatan

10 organisasi

perempuan

20.000 Kabupaten Jumlah organisasi perempuan

yang mendapatkan pembinaan

dan kegiatan

10 organisasi

perempuan

20.000

Kabupaten - Jumlah seminar hari-hari besar

perempuan dan anak

3 kegiatan 20.000 Kabupaten - Jumlah seminar hari-hari

besar perempuan dan anak

3 kegiatan 20.000

Kabupaten Jumlah kaukus perempuan

parlemen yang mendapatkan

pendidikan politik perempuan

Kabupaten 15.000 Kabupaten Jumlah kaukus perempuan

parlemen yang mendapatkan

pendidikan politik perempuan

Kabupaten 15.000

Desa Jumlah desa yang mengikuti

evaluasi tingkat nasional

3 jenis lomba 25.000 Desa Jumlah desa yang mengikuti

evaluasi tingkat nasional

3 jenis lomba 25.000

Kabupaten (18

Kecamatan)

Jumlah Pembinaan PKK

Kabupaten

144 desa 70.000 Kabupaten (18

Kecamatan)

Jumlah Pembinaan PKK

Kabupaten

144 desa 70.000

X Program Pembinaan Keluarga

Berencana dan Sejahtera

1.878.000 X Program Pembinaan

Keluarga Berencana dan

Sejahtera

1.043.000

1 Pengembangan Kelembagaan dan

Pembinaan Keluarga Sejahtera

Kabupaten,

kecamatan, desa

- Masyarakat yang telah

mendapatkan pembinaan

tentang KB

900 orang 90.000 1 Pengembangan Kelembagaan dan

Pembinaan Keluarga Sejahtera

Kabupaten,

kecamatan, desa

- Masyarakat yang telah

mendapatkan pembinaan

tentang KB

900 orang 90.000

- Penambahan sarpras dan

terpenuhinya operasional balai

penyuluh KB

18 kecamatan - Penambahan sarpras dan

terpenuhinya operasional

balai penyuluh KB

18 kecamatan

kabupaten,

kecamatan

kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan 760.000 kabupaten, kecamatan kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan 760.000

kabupaten,

kecamatan

pengadaan sarana prasarana

kader KB (DAK)

18 kecamatan 835.000 kabupaten, kecamatan pengadaan sarana prasarana

kader KB (DAK)

18 kecamatan

DAK FISIK

Kabupaten,

kecamatan, desa

Kader KB yang telah

mendapatkan pembinaan

keterpaduan BKB posyandu

paud bagi anggota PKK

125 kader 30.000 Kabupaten,

kecamatan, desa

Kader KB yang telah

mendapatkan pembinaan

keterpaduan BKB posyandu

paud bagi anggota PKK

125 kader 30.000

Desa Frekuensi sarsehan PIkR 3 kecamatan 18.000 Desa Frekuensi sarsehan PIkR 3 kecamatan 18.000

Desa Jumlah kelompok PIKR yang

dibina

4 desa 10.000 Desa Jumlah kelompok PIKR yang

dibina

4 desa 10.000

Kabupaten,

kecamatan

Jumlah kader UPPKS dan Bina

Keluarga Sejahtera yang

difasilitasi

90 kader 30.000 Kabupaten, kecamatan Jumlah kader UPPKS dan Bina

Keluarga Sejahtera yang

difasilitasi

90 kader 30.000

kecamatan Masyarakat yang mendapatkan

pelayanan pemasangan

kontrasepsi IUD dan Implant

300 orang 45.000 kecamatan Masyarakat yang

mendapatkan pelayanan

pemasangan kontrasepsi IUD

dan Implant

300 orang 45.000

39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2Promosi, Konseling, dan Pelayanan

Keluarga Berencana

Kecamatan Jumlah Pembinaan KB Pria 9 lokasi 30.000 2

Promosi, Konseling, dan Pelayanan

Keluarga Berencana

Kecamatan Jumlah Pembinaan KB Pria 9 lokasi 30.000

Kecamatan Jumlah Pembinaan KB MKJP 9 lokasi 30.000 Kecamatan Jumlah Pembinaan KB MKJP 9 lokasi 30.000

JUMLAH 6.266.315 JUMLAH 5.431.315

39

SKPD : DP3AKBPM&D

NO Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 3 4 5 6

I Program Peningkatan partisipasi

dan keberdayaan

masyarakat pedesaan

I Kegiatan Pembinaan lembaga

ekonomi pedesaan Kecamatan

Saptosari

Pelatihan ketrampilan

manajemen dan

pendampingan Bumdes

1 paket

Kecamatan

Karangmojo

Pelatihan ketrampilan

manajemen dan

pendampingan Bumdes

1 paket

Kecamatan

Gedangsari

Pelatihan ketrampilan

manajemen dan

pendampingan Bumdes

1 paket

Kecamatan

Patuk

Pelatihan ketrampilan

manajemen dan

pendampingan Bumdes

1 paket

Kecamatan

Playen

Pelatihan ketrampilan

manajemen dan

pendampingan Bumdes

1 paket

Kecamatan

Karangmojo

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket

Kecamatan

Playen

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket

II Program Perlindungan

Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan

Gender

1 Kegiatan Perlindungan Perempuan

dan Pemenuhan Hak

Anak

Kecamatan

Tepus

Workshop Desa Layak

Anak

1 paket

Kecamatan

Karangmojo

Workshop Desa Layak

Anak

1 paket

Kecamatan

Semanu

Workshop Desa Layak

Anak

1 paket

2 Kegiatan Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan

Gender

Kecamatan

Panggang

Pendampingan Desa

Prima1 paket

III Program Pembinaan Keluarga

Berencana dan

Sejahtera

Kegiatan Pelayanan KB dan

Pembinaan Keluarga

Sejahtera

Kecamatan,

Desa

Pembinaan kampung

KB1 Kecamatan, 1

Desa

Kabupaten,

Kecamatan

Kegiatan DAK non fisik

(DAK)18 Kecamatan

Kabupaten,

Kecamatan

pengadaan sarana

prasarana Kader KB

(DAK)

18 Kecamatan

Program/Kegiatan

2

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

dari Para Pemangku Kepentingan

42

IV Program Program

Pengembangan

Otonomi Desa

Kegiatan Pembinaan Administrasi

dan Perangkat DesaKecamatan,

Desa

Pemilihan Kepala Desa

Serentak31 Desa Usulan penting

dan mendesak

untuk kegiatan

pilkades

serentak

42

Jenis

KegiatanSKPD

Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 02 2 02 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100%

253.930.000 239.425.000 APBD

2 02 2 02 01 01 01 Penyediaan jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah surat yang

dikirim

75 Buah Rasio surat yang

dikirm sampai

sasaran

100% 750.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah sarana jasa

listrik, air,telepon, dan

internet

2 rek listrik, 2 rek

air, 3 rek

telepon , 1 rek

internet

Persentase

terbayarnya jasa

rekening,

listrik,telepon, air

dan internet

100% 29.000.000 29.350.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

Roda empat 7 unit,

roda dua 123 unit

persentase

legalitas kendaraan

dinas di SKPD

100% 39.000.000 39.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Pembayaran jasa

kebersihan kantor

2 Orang Persentase jasa

kebersihan yang

terbayarkan

100% 26.400.000 16.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi:

komputer,mesin

ketik,kamera,

faximil,wireles,telepon,

printer,laptop, LCD

komputer 37

unit,mesin ketik 5

unit,kamera 3 unit,

faximil 1 unit,wireles

24 unit,telepon 8

unit,printer 36 unit,

laptop 29 unit, LCD

3 unit handicam 2

buah

Persentase

peralatan kerja

dalam kondisi baik

100% 15.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis 12 paket Persentase

ketersediaan ATK

yang memadahi

100% 6.500.000 6.475.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah barang cetakan

dan fotokopy

12 paket persentase barang

cetakan dan

fotokopy yang

tersedia dalam

kondisi baik

100% 14.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Tabel 3.7

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

SUMBER DANA APBD ( NON DAK FISIK )

Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA

Kode Rekening

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Rp. Perkiraan Maju Rp.

Sumber

Dana

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD

DP3AKBPM&D Komponen listrik

tersedia

lampu 50 Buah, roll

kabel 10 buah,

baterai kotak, besar

kecil 80 buah

persentase

komponen listrik

tersedia dengan

baik

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia: laptop 1 ,

handycame 1,

exhaustfan 6 ,LCD 1,

PC 2

Laptop 2 unit, PC 2

unit, mesin ketik 1

unit, Printer 1 Unit

Persentase

peralatan dan

perlengkapan

kantor tersedia

dengan baik

100% 18.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan

peralatan kebersihan

30 buah sapu , 12

buah sulak, 36

pembrsih lantai, 15

buah pengharum

ruangan, londry

Presentase

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

tersdia dengan baik

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jenis data(arsip) yang

terkelola dan

terpelihara

15 jenis persentase Jenis

data yang terkelola

dan terpelihara

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D jumlah buku

bacaan/refrensi,

majalah, surat kabar

2 buah surat kabar Persentase jumlah

buku

bacaan/refrensi,maj

alah surat kabar

tersedia dengan

baik

100% 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Biaya Angkut Peralatan

Kantor ( Sewa

Kendaraan dan

Tenaga )

200 Kursi Rapat,

100 Kursi Kerja, 15

Meja Rapat, Meja

Pejabat 15, Almari

15, Filling Cabinet

17

Persetase Barang

yang di angkut ke

gedung baru

100% 12.000.000 12.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah tenaga

administrasi /teknik

perkantoran

2 orang Persentase tenaga

admistrasi /teknik

perkantoran

terfasilitasi dengan

baik

100% 39.600.000 39.600.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 01 02 Penyediaan rapat-

rapat,Konsultasi dan

Koordinasi

DP3AKBPM&D Jumlah makanan dan

minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

615 os Persentase

makanan dan

minuman tersedia

untuk rapat dan

tamu dengan baik

100% 9.000.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah rakor,

konsultasi ke luar

daerah yang

terlaksana

16 op Persentase rapat,

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 27.380.000 28.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah rakor dalam

daerah

120 op Persentase rapat,

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 6.300.000 8.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan sarana

prasarana

aparatur

90% Persentase

pemenuhan

perlengkapan

kantor

100%

326.600.000 291.200.000

2 02 2 02 01 02 01 Pengadaaan /

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

yang dibeli (Bidang

Pem Desa & Subbag

Keuangan)

Lemari 4 unit Persentase

pemenuhan

kebutuhaan

mebelair baru

100% 22.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Pengadaan Peralatan

Gedung PLKB

Kabel STP 100 M,

Wifi Router , Radio

Nano

Presentase

jaringan komunikasi

dengan baik

100% 40.100.000 40.100.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,

Jaringan Internet,

Computer 1 Unit,

Printer 1 Unit, Filing

Cabinet 1 unit,

Peralatan Dapur

Presentase

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

tersdia dengan baik

100% 20.500.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah instalasi

telepon yang terpasang

1 unit Persentase

pemenuhan

instalasi telepon

100% 1.000.000 1.000.000

2 02 2 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

dipelihara

7 roda empat, 123

roda dua

Persentase

kendaraan dinas

dalam kondisi baik

100% 234.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah perlengkapan

kantor yang terpelihara

100% Persentase

perlengkapan

kantor dalam

kondisi baik

80% 4.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah instalasi listrik

yang terpasang

1 unit keamanan

pemakaian listrik

terjaga

100% 4.000.000 2.000.000

DP3AKBPM&D Pengisian tabung

pemadam kebakaran

dapat terlaksana

1 unit keamanan situasi

gawat darurat

(kebakaran) terjaga

100% 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Aparatur Sipil Tata

Aturan

100%

14.000.000 13.000.000

2 02 2 02 01 03 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah ASN yg

terfasilitasi

115 orang Persentase ASN

SKPD yang

memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

100% 4.000.000 4.000.000

2 02 2 02 01 03 03 Pengembangan

Kapasitas Aparatur

DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang

dikirim mengikuti diklat

5 orang Persentase tenaga

fungsional yang

terfasilitasi

100% 5.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 03 04 Penilaian angka kredit

tenaga fungsional

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah tenaga

fungsional yang dinilai

67 orang 5.000.000 4.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 04 Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi Birokrasi

dan pelayanan

publik

16.Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

Laporan Keuangan

yang disusun tepat

waktu

dokumen laporan

akhir tahun

tersusun tepat

waktu dan baik

100% 58.050.000 43.800.000

2 02 2 02 01 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah petugas

penatausahaan

keuangan dan aset

terfasilitasi

10 orang Honor Penata

Usahaan Aset dan

Keuangan(PPK,

Pembantu

PPK,Bedahara,Pem

bantu Bendahara,

Penguna Barang,

PPB,Pengurus

Barang, Penyimpan

Barang)

100% 38.750.000 13.200.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan semesteran

2 dokumen Dokumen laporan

semesteran

tersusun tepat

waktu dan benar

800.000 800.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan akhir tahun

1 dokumen 2.500.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan bulanan/spj,

metrai 400 lembar

12 Dokumen 100% 16.000.000 27.800.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah meningkat

Persentase

Dokumen

perencanaan, dan

Pelaporan SKPD

disusun tepat

waktu

Persentase usulan

yang terealisasi

90%

24.485.000 28.150.000

2 02 2 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja

PD

DP3AKBPM&D Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen Dokumen lakip

tersusun tepat

waktu dan benar

100% 2.750.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Dokumen Renja dan

perubahannya

2 dokumen Dokumen RENJA

tersusun tepat

waktu dan benar

100% 2.000.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Dokumen Monev

Pengendalian Program

Kegiatan PD

1 dokumen Persentase

kegiatan SKPD

yang terlaksana

dengan baik

90% 7.025.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat daerah

DP3AKBPM&D Tersusunnya laporan

SPIP

1 dokumen SPIP

terimplementasi

dengan baik

100% 4.060.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 03 Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D dokumen profil SKPD 1 dokumen Dokuemn profil

SKPD tersusun

dengan baik

100% 8.650.000 8.650.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 06 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah meningkat 4.287.500 5.500.000

2 02 2 02 01 06 01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

DP3AKBPM&D Dokumen Pengukuran

IKM

2 dokumen Dokumen

pengukuran IKM

tersusun dengan

baik dan tepat

waktu

100% 3.287.500 3.500.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 06 02 Implementasi, Evaluasi

dan Pelaporan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

DP3AKBPM&D Dokumen Monev

pencapaian SPM

2 dokumen Dokumen

pengukuran SPM

tersusun dengan

baik dan tepat

waktu

100% 1.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Wajib Pemberdayaan

Masyarakat

2 07 2 02 01 15 Program Peningkatan

partisipasi dan

keberdayaan

masyarakat

Perdesaan

Sosial budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

7.Jumlah Penduduk

Miskin Tutun

Persentase

lembaga

kemasyarakatan

yang aktif 954.500.000 944.000.000

2 07 2 02 01 15 01 Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat Desa

18 kecamatan Desa yang

mendapatkan evaluasi

kelembagaanya

(LPMD, Posyandu)

18 Desa Meningkatnya

cakupan desa yang

telah di evaluasi

kelembagaannya

20 persen 56.000.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

67 Jumlah Posyandu yang

mendapatkan pelatihan

67 Meningkatnya

kapasitas layanan

kesehatan

67.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

18 kecamatan BKM yang

mendapatkan

pembinaan dan

pendampingan

20 BKM Persentase BKM

yang aktif/sehat

90% 26.500.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

18 kecamatan Jumlah BKAD yang

mendapatkan

pembinaan

18 kecamatan Persentase

lembaga

masyarakat yang

berdaya

100% 56.000.000 56.000.000 Sedang

Berjalan

2 07 2 02 01 15 02 Pembinaan Partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

18 desa Desa yang

mendapatkan evaluasi

dalam perlombaan

desa

18 kecamatan Terpilihnya

perwakilan desa

yang akan maju

lomba ke tingkat

prop/nasional

1 desa 150.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

2 Desa/2

kecamatan

Jumlah desa yang

terfasilitasi TMMd dan

KB TNI

2 desa dan 4 Desa persentase desa

yang terfasilitasi

TMMD dan KB TNI

100% 100.000.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan, Desa Desa yang

mendapatkan

pembinaan dan

fasilitasi penyusunan

profil desa/pengenalan

SID

50 desa Persentase desa

yang telah

menyelesaikan

penyusunan profil

desa secara on line

100% 45.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Frekuensi

pencanangan BBGRM

tingkat kabupaten di

desa berprestasi

1 kali Persentase desa

yang melaksanakan

keigatan BBGRM

100% 78.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Desa yang

mendapatkan pelatihan

Dana Desa

144 desa 90% 58.000.000 60.000.000

Desa yang

mendapatkan pelatihan

pengelolaan KPM

144 desa Desa dapat

melaksanakan

penggunaan dana

desa dengan baik

90% 69.000.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

2 07 2 02 01 15 03 Pembinaan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

kecamatan, desa BUMDES yang

mendapatkan

pembinaan,

pendampingan dan

pelatihan manajemen

25 BUMDesa Meningkatnya

jumlah desa yang

memiliki BUMDES

aktif

25% 98.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah Pengelola

BUMDesa yang

mengikuti pelatihan

25 desa Peningkatan kinerja

BUMDesa

50%

Kec. Saptosari (7

desa)

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 PIWK

Kecamatan

Karangmojo

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan

Gedangsari

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan Patuk Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan Playen Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan

Karangmojo (Desa

Bejiharjo)

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK

Kecamatan Playen Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK

Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang

dikembangkan 3 penemu TTG;

TTG Nasional

Peningkatan

penggunaan TTG

bagi kesejahteraan

masyarakat

50% 58.000.000 60.000.000

2 07 2 02 01 16 Program

Pengembangan

Otonomi Desa

Prosentase

penyusunan

LPPDesa tepat

waktu

55,00% 2.111.262.500 2.375.000.000

2 07 2 02 01 16 01 Pembinaan

Pengelolaan Kekayaan

144 desa Jumlah desa yang

terfasilitasi pembinaan

pengelolaan

kekayaan/aset desa,

Bimtek pengelolaan

aset

144 desa, 1

dokumen, 1 bimtek

terwujudnya

pengelolaan

kekayaan/aset yang

tertib dan akuntabel

100% 103.995.000 105.000.000

2 07 2 02 01 16 02 Pembinaan

Administrasi dan

Perangkat Desa

144 desa Desa terfasilitasi

permasalahan

penyelenggaraan pem

des, bimtek,

pembinaan, koordinasi,

pemberian

penghargaan

perangkat, Raperda

dan Raperbup

144 desa, 2 bimtek,

2

sosialisasi/penjarin

gan, 1 pembinaan

administrasi, 1

pembinaan BPD, 2

Raperda, 5

Raperbub;

terselesainya

permasalahan

pemdes,

terlaksananya

bimtek, sosialisasi,

pembinaan per

desa, dan BPD;

Pilkades

berlangsung lancar

sesuai aturan

100% 1.922.267.500 2.200.000.000

2 07 2 02 01 16 03 Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan Desa

144 desa Evaluasi siklus tahunan

desa, evaluasi

pelaksanaan ADD,

Bimtek keuangan desa

144 desa, 1 bimtek terwujudnya

pengelolaan

keuangan desa

yang tertib dan

akuntabel

100% 85.000.000 70.000.000

2.111.262.500 2.375.000.000

Wajib Pemberdayaan

Perempuan

2 02 2 02 01 15 Program

Perlindungan

Perempuan, Anak,

dan

Pengarusutamaan

Gender

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Cakupan Korban

Tindak Kekerasan

terhadap Anak

yang dilayani

50 kasus

641.200.000 495.000.000

2 02 2 02 01 15 01 Perlindungan

Perempuan dan

Pemenuhan Hak anak

Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

pengetahuan tentang

pentingnya

pelaporan terhadap

kasus tindak

kekerasan terhadap

anak

………. Orang, ……….. Kelompok

Persentase

lembaga

penanganan

perlindungan anak

yang terbentuk

100% Sedang

Berjalan

4 Desa Frekuensi Sosialisasi

UUPA dan UUPKDRT,

UUPTPPPO

4 kali Persentase

penyelesaian kasus

UUPA dan

UUPKDRT,

UUPTPPPO

100% 12.000.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

3 Desa Jumlah kelompopk

sadar HIV/Aids

3 kelompok/ 90

orang

Persentase

Kecamatan yang

bebas HIV/AIDS

100% 8.500.000 8.500.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah peserta Rakor

dan Workshop KLA

150 orang Persentase

kecamatan yang

ramah anak

100% 13.000.000 13.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah peserta

Worksop gugus tugas

PTPPO

50 orang Persentase RAD

yang direalisasikan

100% 4.500.000 4.500.000 Sedang

Berjalan

7

Desa(kec.Nglipar)

Inisiasi KLA

(Kecamatan Ramah

Anak)

290 orang Jumlah peserta

workshop KLA

100% 27.000.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

5 Desa

(Kec.Purwosari)

Inisiasi KLA

(Kecamatan Ramah

Anak)

230 orang Jumlah peserta

workshop KLA

100% 22.000.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah forum anak

yang mandapatkan

pembinaan dan

kegiatan

24 forum anak(1

forum 30 anak)

Persentase

pemenuhan forum

anak yang

mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan

100% 47.500.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan dan Desa Pembentukan forum

anak

250 orang Persentase

terbentuknya forum

anak kecamatan

dan desa

100% 14.000.000 16.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten/Provins

i

Penyelenggaraan rakor

dan Konggres anak,

jambore anak

250 orang Persentase anak

yang menjadi duta

anak mengikuti

jambore anak

100% 18.500.000 16.000.000

Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim

mengikuti forum anak

daerah dan nasional

14 anak Persentase forum

anak tingkat

nasional yang

diikuti

4.500.000 35.000.000

Kab Kasus kekerasan

terhadap perempuan

yang dilaporkan

60 kasus Persentase

penyelesaian kasus

kekerasan yang

dilaporkan

100% 26.500.000 17.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah SDM

pengelola, pendamping

dan konselor P2TP2A

5 orang/12 bulan Persentase

pemenuhan SDM

pengelola,

pendamping dan

konselor P2TP2A

100% 79.200.000 45.000.000 baru

DP3AKBPM&D Biaya operasional

P2TP2A

ls dalam setahun tersedianya ATK,

rapat-rapat, alat

kebersihan di

P2TP2A

100% 17.000.000 25.000.000 segera

dikonsultasi

kan dgn

bappeda

2 07 2 07 01 15 01 Workshop Desa Layak

Anak

Kapasitas Sumber

daya meningkat

Kec. Tepus (Desa

Giripanggung)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK

Kec. Karangmojo Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK

Kec. Semanu (5

Desa)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 3.000.000 3.000.000 APBD PIWK

2 07 2 07 01 15 02 Desa Prima

(Perempuan Indonesia

Maju Mandiri)

Kapasitas Sumber

daya meningkat

Kec. Panggang

(Desa Girikarto)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

Pendampingan Desa

Prima

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 6.000.000 6.000.000 APBD PIWK

318.200.000 248.000.000

2 02 2 02 01 15 02 Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan

Gender

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Kab Persentase SKPD

yang memiliki

dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

Masyarakat yang

dilatih pola

pengasuhan anak

berperspektif gender

60 orang Persentase

peserta pelatihan

yang berubah

pola asuhnya

100% 12.000.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

2 desa (kec.

Ponjong) Desa

Sawahan dan

Umbulrejo

Desa yang

mendapatkan

pendampingan dan

pembinaan untuk

menjadi desa prima

60 orang (2 angkt x

30 orang) 2 hari

Persentase desa

yang menjadi desa

prima

20% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

4 Desa Kelompok masyarakat

yang mendapatkan

pelatihan dan

pengetahuan sadar

gender

4 klpk/satu klpk 20

orang

Penambahan

jumlah kelompok

sadar gender

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Desa yang

mendapatkan

Pelatihan

implementasi PPRG

dalam pemerintahan

desa

144 desa Peningkatan

jumlah desa yang

memiliki vokal

point PPRG

100% 25.000.000 25.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang

KKG yang diterbitkan

1000 booklet/

leaflet 100

buku

Persentase

leaflet/buku yang

terpublikasikan

tepat tempat

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

8 desa Kec.

Ponjong; Kec.

Saptosari; Kec.

Gedangsari; Kec.

Semin

Jumlah desa yang

mendapatkan

pengenalan program,

pembinaan lanjutan

dan evaluasi

P2WKSS,evaluasi

KSI/GSI dan

pembentukan KP Ibu

6 Desa dan 2 desa Persentase desa

yang mendapatkan

pembinaan,

evaluasi

P2WKSS,KSI dan

KP Ibu

100% 76.000.000 20.000.000

Kabupaten Jumlah organisasi

perempuan yang

mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan

10 organisasi

perempuan

Peningkatan

kapasitas

kelompok

perempuan

100% 20.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten - Jumlah seminar hari-

hari besar perempuan

dan anak

3 kegiatan Persentase

terselenggaranya

seminar hari-hari

besar perempun

dan anak

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten Jumlah kaukus

perempuan parlemen

yang mendapatkan

pendidikan politik

perempuan

Kabupaten Persentase

Perempuan yang

duduk diparlemen

100% 15.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah desa yang

mengikuti evaluasi

tingkat nasional

3 jenis lomba persentase desa

yang mengikuti

lomba di tingkat

nasional

100% 25.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten (18

Kecamatan)

Jumlah Pembinaan

PKK Kabupaten

144 desa Persentase desa

yang mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan PKK

100% 70.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

323.000.000 247.000.000

2 08 2 02 01 15 Program Pembinaan

Keluarga Berencana

dan Sejahtera

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Cakupan sasaran

PUS menjadi

peserta KB aktif

Meningkatnya

jumlah peserta KB

aktif

100%

1.043.000.000 1.043.000.000

2 08 2 02 01 15 01 Pengembangan

Kelembagaan dan

Pembinaan Keluarga

Sejahtera

Kabupaten,

kecamatan, desa

- Masyarakat yang

telah mendapatkan

pembinaan tentang

KB

900 orang 90.000.000 90.000.000 Sedang

Berjalan

- Penambahan

sarpras dan

terpenuhinya

operasional balai

penyuluh KB

18 kecamatan Persentase

keberhasilan

cakupan program

yang diatas rata-

rata

85%

kabupaten,

kecamatan

kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan Peningkatan

pelayanan

masyarakat

80% 760.000.000 760.000.000 baru

Kabupaten,

kecamatan, desa

Kader KB yang telah

mendapatkan

pembinaan

keterpaduan BKB

posyandu paud bagi

anggota PKK

125 leader Persentase

pemenuhan kader

Kb dan kader

pendukung yang

dibina

100% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah sarana kerja

PPKBD (DAK)

144 paket Persentase

pememnuhan saran

kerja PPKBD

100%

Desa Frekuensi sarsehan

PIkR

3 kecamatan Persentase anggota

kelompok yang

memahami

kesehatan

reproduksi remaja

100% 18.000.000 18.000.000

Desa Jumlah kelompok PIKR

yang dibina

4 desa Persentase

kelompok PIKR

yang mandiri

10.000.000 10.000.000

Kabupaten,

kecamatan

Jumlah kader UPPKS

dan Bina Keluarga

Sejahtera yang

difasilitasi

90 kader Peningkatan

pengetahuan dan

pendapatan

kelompok UPPKS

60% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

kecamatan Masyarakat yang

mendapatkan

pelayanan

pemasangan

kontrasepsi IUD dan

Implant

300 orang Persentase calon

peserta KB yang

menggunakan IUD

dan implant

20 persen 45.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

983.000.000 983.000.000

2 08 2 02 01 15 02 Promosi, Konseling,

dan Pelayanan

Keluarga Berencana

Kecamatan Jumlah Pembinaan KB

Pria

9 lokasi Masyarakat

mendapatkan

pemahaman KB

Pria

20% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah Pembinaan KB

MKJP

9 lokasi Masyarakat yang

mendapatkan

konseling tentang

alat kontrasepsi

IUD dan Implant

30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

60.000.000 60.000.000

JUMLAH 5.431.315.000 5.478.075.000

SUJOKO, S. Sos., M. Si.

-

Wonosari, Juni 2017

Kepala DP3AKBPM&D

SUJOKO, S.Sos. Msi

NIP. 19601017 198903 1 004

Jenis

KegiatanSKPD

Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 08 2 02 01 15 Program

Pembinaan

Keluarga

Berencana

dan

Sejahtera

Sosial,

budaya dan

penanggulan

gan

kemiskinan

Harapan

hidup

masyarakat

meningkat

Cakupan

sasaran PUS

menjadi

peserta KB

aktif

Meningkatn

ya jumlah

peserta KB

aktif

100%

835.000 835.000 DP3AKBPMD

2 08 2 02 01 15 01 Pengembang

an

Kelembagaa

n dan

Pembinaan

Keluarga

Sejahtera

Kabupaten,

kecamatan,

desa

kabupaten,

kecamatan

pengadaan

sarana

prasarana

Kader KB

(DAK)

18

kecamatan

Peningkatan

pelayanan

masyarakat

80% 835.000.000 835.000.000 DAK baru

DP3AKBPMD

JUMLAH 835.000.000 835.000.000

SUJOKO, S. Sos., M. Si.

-

Tabel 3.8

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK PHISIK)

Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA

Kode Rekening

Urusan/Bida

ng Urusan

Pemerintaha

n Daerah

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Rp.

Perkiraan

Maju

Rp.

Sumber

Dana

1

Wonosari, Juni 2017

Kepala DP3AKBPM&D

SUJOKO, S.Sos. Msi

NIP. 19601017 198903 1 004

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD

Jenis

KegiatanSKPD

Uraian Target Uraian Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 02 2 02 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100%

253.930.000 239.425.000 APBD

2 02 2 02 01 01 01 Penyediaan jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah surat yang

dikirim

75 Buah Rasio surat yang

dikirm sampai

sasaran

100% 750.000 1.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah sarana jasa

listrik, air,telepon, dan

internet

2 rek listrik, 2 rek

air, 3 rek

telepon , 1 rek

internet

Persentase

terbayarnya jasa

rekening,

listrik,telepon, air

dan internet

100% 29.000.000 29.350.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

Roda empat 7 unit,

roda dua 123 unit

persentase

legalitas kendaraan

dinas di SKPD

100% 39.000.000 39.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Pembayaran jasa

kebersihan kantor

2 Orang Persentase jasa

kebersihan yang

terbayarkan

100% 26.400.000 16.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi:

komputer,mesin

ketik,kamera,

faximil,wireles,telepon,

printer,laptop, LCD

komputer 37

unit,mesin ketik 5

unit,kamera 3 unit,

faximil 1 unit,wireles

24 unit,telepon 8

unit,printer 36 unit,

laptop 29 unit, LCD

3 unit handicam 2

buah

Persentase

peralatan kerja

dalam kondisi baik

100% 15.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah alat tulis 12 paket Persentase

ketersediaan ATK

yang memadahi

100% 6.500.000 6.475.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah barang cetakan

dan fotokopy

12 paket persentase barang

cetakan dan

fotokopy yang

tersedia dalam

kondisi baik

100% 14.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Komponen listrik

tersedia

lampu 50 Buah, roll

kabel 10 buah,

baterai kotak, besar

kecil 80 buah

persentase

komponen listrik

tersedia dengan

baik

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Rp.

Perkiraan Maju

Rp.

Sumber

Dana

Tabel 3.6

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

SUMBER DANA APBD ( NON DAK FISIK )

Organisasi/Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA

Kode Rekening

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

DP3AKBPM&D Peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia: laptop 1 ,

handycame 1,

exhaustfan 6 ,LCD 1,

PC 2

Laptop 2 unit, PC 2

unit, mesin ketik 1

unit, Printer 1 Unit

Persentase

peralatan dan

perlengkapan

kantor tersedia

dengan baik

100% 18.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah bahan dan

peralatan kebersihan

30 buah sapu , 12

buah sulak, 36

pembrsih lantai, 15

buah pengharum

ruangan, londry

Presentase

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

tersdia dengan baik

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jenis data(arsip) yang

terkelola dan

terpelihara

15 jenis persentase Jenis

data yang terkelola

dan terpelihara

100% 3.000.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D jumlah buku

bacaan/refrensi,

majalah, surat kabar

2 buah surat kabar Persentase jumlah

buku

bacaan/refrensi,maj

alah surat kabar

tersedia dengan

baik

100% 2.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Biaya Angkut Peralatan

Kantor ( Sewa

Kendaraan dan

Tenaga )

200 Kursi Rapat,

100 Kursi Kerja, 15

Meja Rapat, Meja

Pejabat 15, Almari

15, Filling Cabinet

17

Persetase Barang

yang di angkut ke

gedung baru

100% 12.000.000 12.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah tenaga

administrasi /teknik

perkantoran

2 orang Persentase tenaga

admistrasi /teknik

perkantoran

terfasilitasi dengan

baik

100% 39.600.000 39.600.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 01 02 Penyediaan rapat-

rapat,Konsultasi dan

Koordinasi

DP3AKBPM&D Jumlah makanan dan

minuman tersedia

untuk rapat dan tamu

615 os Persentase

makanan dan

minuman tersedia

untuk rapat dan

tamu dengan baik

100% 9.000.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah rakor,

konsultasi ke luar

daerah yang

terlaksana

16 op Persentase rapat,

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 27.380.000 28.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah rakor dalam

daerah

120 op Persentase rapat,

konsultasi dan

koordinasi yang

terfasilitasi

100% 6.300.000 8.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan sarana

prasarana

aparatur

90% Persentase

pemenuhan

perlengkapan

kantor

100%

326.600.000 291.200.000

2 02 2 02 01 02 01 Pengadaaan /

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor

yang dibeli (Bidang

Pem Desa & Subbag

Keuangan)

Lemari 4 unit Persentase

pemenuhan

kebutuhaan

mebelair baru

100% 22.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Pengadaan Peralatan

Gedung PLKB

Kabel STP 100 M,

Wifi Router , Radio

Nano

Presentase

jaringan komunikasi

dengan baik

100% 40.100.000 40.100.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Peralatan P2TP2A Camera 1 Unit,

Jaringan Internet,

Computer 1 Unit,

Printer 1 Unit, Filing

Cabinet 1 unit,

Peralatan Dapur

Presentase

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

tersdia dengan baik

100% 20.500.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah instalasi

telepon yang terpasang

1 unit Persentase

pemenuhan

instalasi telepon

100% 1.000.000 1.000.000

2 02 2 02 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

DP3AKBPM&D Jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

dipelihara

7 roda empat, 123

roda dua

Persentase

kendaraan dinas

dalam kondisi baik

100% 234.000.000 220.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah perlengkapan

kantor yang terpelihara

100% Persentase

perlengkapan

kantor dalam

kondisi baik

80% 4.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah instalasi listrik

yang terpasang

1 unit keamanan

pemakaian listrik

terjaga

100% 4.000.000 2.000.000

DP3AKBPM&D Pengisian tabung

pemadam kebakaran

dapat terlaksana

1 unit keamanan situasi

gawat darurat

(kebakaran) terjaga

100% 1.000.000 1.100.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah Meningkat

Persentase

Aparatur Sipil Tata

Aturan

100%

14.000.000 13.000.000

2 02 2 02 01 03 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah ASN yg

terfasilitasi

115 orang Persentase ASN

SKPD yang

memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

100% 4.000.000 4.000.000

2 02 2 02 01 03 03 Pengembangan

Kapasitas Aparatur

DP3AKBPM&D Jumlah ASN yang

dikirim mengikuti diklat

5 orang Persentase tenaga

fungsional yang

terfasilitasi

100% 5.000.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 03 04 Penilaian angka kredit

tenaga fungsional

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah tenaga

fungsional yang dinilai

67 orang 5.000.000 4.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 04 Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi Birokrasi

dan pelayanan

publik

16.Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

Laporan Keuangan

yang disusun tepat

waktu

dokumen laporan

akhir tahun

tersusun tepat

waktu dan baik

100% 58.050.000 43.800.000

2 02 2 02 01 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

DP3AKBPM&D Jumlah petugas

penatausahaan

keuangan dan aset

terfasilitasi

10 orang Honor Penata

Usahaan Aset dan

Keuangan(PPK,

Pembantu

PPK,Bedahara,Pem

bantu Bendahara,

Penguna Barang,

PPB,Pengurus

Barang, Penyimpan

Barang)

100% 38.750.000 13.200.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan semesteran

2 dokumen Dokumen laporan

semesteran

tersusun tepat

waktu dan benar

800.000 800.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan akhir tahun

1 dokumen 2.500.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D dokumen laporan

keuangan bulanan/spj,

metrai 400 lembar

12 Dokumen 100% 16.000.000 27.800.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 Program Peningkatan

Kualitas Perencanaan

Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah meningkat

Persentase

Dokumen

perencanaan, dan

Pelaporan SKPD

disusun tepat

waktu

Persentase usulan

yang terealisasi

90%

24.485.000 28.150.000

2 02 2 02 01 05 01 Perencanaan Kinerja

PD

DP3AKBPM&D Dokumen LAKIP/LKjIP 1 dokumen Dokumen lakip

tersusun tepat

waktu dan benar

100% 2.750.000 3.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Dokumen Renja dan

perubahannya

2 dokumen Dokumen RENJA

tersusun tepat

waktu dan benar

100% 2.000.000 2.500.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Dokumen Monev

Pengendalian Program

Kegiatan PD

1 dokumen Persentase

kegiatan SKPD

yang terlaksana

dengan baik

90% 7.025.000 9.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat daerah

DP3AKBPM&D Tersusunnya laporan

SPIP

1 dokumen SPIP

terimplementasi

dengan baik

100% 4.060.000 5.000.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 05 03 Pengelolaan data dan

sistem informasi

Perangkat Daerah

DP3AKBPM&D dokumen profil SKPD 1 dokumen Dokuemn profil

SKPD tersusun

dengan baik

100% 8.650.000 8.650.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 06 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

15.Akuntabilitas

kinerja Pemerintah

Daerah meningkat 4.287.500 5.500.000

2 02 2 02 01 06 01 Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

DP3AKBPM&D Dokumen Pengukuran

IKM

2 dokumen Dokumen

pengukuran IKM

tersusun dengan

baik dan tepat

waktu

100% 3.287.500 3.500.000 Sedang

Berjalan

2 02 2 02 01 06 02 Implementasi, Evaluasi

dan Pelaporan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

DP3AKBPM&D Dokumen Monev

pencapaian SPM

2 dokumen Dokumen

pengukuran SPM

tersusun dengan

baik dan tepat

waktu

100% 1.000.000 2.000.000 Sedang

Berjalan

Wajib Pemberdayaan

Masyarakat

2 07 2 02 01 15 Program Peningkatan

partisipasi dan

keberdayaan

masyarakat

Perdesaan

Sosial budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

7.Jumlah Penduduk

Miskin Tutun

Persentase

lembaga

kemasyarakatan

yang aktif 954.500.000 944.000.000

2 07 2 02 01 15 01 Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat Desa

18 kecamatan Desa yang

mendapatkan evaluasi

kelembagaanya

(LPMD, Posyandu)

18 Desa Meningkatnya

cakupan desa yang

telah di evaluasi

kelembagaannya

20 persen 56.000.000 50.000.000 Sedang

Berjalan

67 Jumlah Posyandu yang

mendapatkan pelatihan

67 Meningkatnya

kapasitas layanan

kesehatan

67.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

18 kecamatan BKM yang

mendapatkan

pembinaan dan

pendampingan

20 BKM Persentase BKM

yang aktif/sehat

90% 26.500.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

18 kecamatan Jumlah BKAD yang

mendapatkan

pembinaan

18 kecamatan Persentase

lembaga

masyarakat yang

berdaya

100% 56.000.000 56.000.000 Sedang

Berjalan

2 07 2 02 01 15 02 Pembinaan Partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

18 desa Desa yang

mendapatkan evaluasi

dalam perlombaan

desa

18 kecamatan Terpilihnya

perwakilan desa

yang akan maju

lomba ke tingkat

prop/nasional

1 desa 150.000.000 150.000.000 Sedang

Berjalan

2 Desa/2

kecamatan

Jumlah desa yang

terfasilitasi TMMd dan

KB TNI

2 desa dan 4 Desa persentase desa

yang terfasilitasi

TMMD dan KB TNI

100% 100.000.000 100.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan, Desa Desa yang

mendapatkan

pembinaan dan

fasilitasi penyusunan

profil desa/pengenalan

SID

50 desa Persentase desa

yang telah

menyelesaikan

penyusunan profil

desa secara on line

100% 45.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

Frekuensi

pencanangan BBGRM

tingkat kabupaten di

desa berprestasi

1 kali Persentase desa

yang melaksanakan

keigatan BBGRM

100% 78.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Desa yang

mendapatkan pelatihan

Dana Desa

144 desa 90% 58.000.000 60.000.000

Desa yang

mendapatkan pelatihan

pengelolaan KPM

144 desa Desa dapat

melaksanakan

penggunaan dana

desa dengan baik

90% 69.000.000 70.000.000 Sedang

Berjalan

2 07 2 02 01 15 03 Pembinaan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

kecamatan, desa BUMDES yang

mendapatkan

pembinaan,

pendampingan dan

pelatihan manajemen

25 BUMDesa Meningkatnya

jumlah desa yang

memiliki BUMDES

aktif

25% 98.000.000 80.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah Pengelola

BUMDesa yang

mengikuti pelatihan

25 desa Peningkatan kinerja

BUMDesa

50%

Kec. Saptosari (7

desa)

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 PIWK

Kecamatan

Karangmojo

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan

Gedangsari

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan Patuk Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan Playen Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Ketrampilan

Manajemen dan

Pendampingan

BUMDes

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 10.200.000 10.200.000 APBD PIWK

Kecamatan

Karangmojo (Desa

Bejiharjo)

Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK

Kecamatan Playen Persentase

cakupan desa

yang memiliki data

dasar keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket Terlaksananya

Pelatihan Pengelolaan

Pasar Desa

1 paket Persentase

cakupan desa yang

memiliki data dasar

keluarga dan

tingkat

perkembangan

desa

1 paket 21.000.000 21.000.000 APBD PIWK

Desa, Kecamatan Jumlah TTG yang

dikembangkan 3 penemu TTG;

TTG Nasional

Peningkatan

penggunaan TTG

bagi kesejahteraan

masyarakat

50% 58.000.000 60.000.000

2 07 2 02 01 16 Program

Pengembangan

Otonomi Desa

Prosentase

penyusunan

LPPDesa tepat

waktu

55,00% 4.071.262.500 2.375.000.000

2 07 2 02 01 16 01 Pembinaan

Pengelolaan Kekayaan

144 desa Jumlah desa yang

terfasilitasi pembinaan

pengelolaan

kekayaan/aset desa,

Bimtek pengelolaan

aset

144 desa, 1

dokumen, 1 bimtek

terwujudnya

pengelolaan

kekayaan/aset yang

tertib dan akuntabel

100% 103.995.000 105.000.000

2 07 2 02 01 16 02 Pembinaan

Administrasi dan

Perangkat Desa

144 desa Desa terfasilitasi

permasalahan

penyelenggaraan pem

des, bimtek,

pembinaan, koordinasi,

pemberian

penghargaan

perangkat, Raperda

dan Raperbup ,

Pilkades Serentak

144 desa, 2 bimtek,

2

sosialisasi/penjarin

gan, 1 pembinaan

administrasi, 1

pembinaan BPD, 2

Raperda, 5

Raperbub; Pilkades

serentak 31 Desa

terselesainya

permasalahan

pemdes,

terlaksananya

bimtek, sosialisasi,

pembinaan per

desa, dan BPD;

Pilkades

berlangsung lancar

sesuai aturan

100% 3.882.267.500 2.200.000.000

2 07 2 02 01 16 03 Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan Desa

144 desa Evaluasi siklus tahunan

desa, evaluasi

pelaksanaan ADD,

Bimtek keuangan desa

144 desa, 1 bimtek terwujudnya

pengelolaan

keuangan desa

yang tertib dan

akuntabel

100% 85.000.000 70.000.000

4.071.262.500 2.375.000.000

Wajib Pemberdayaan

Perempuan

2 02 2 02 01 15 Program

Perlindungan

Perempuan, Anak,

dan

Pengarusutamaan

Gender

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Cakupan Korban

Tindak Kekerasan

terhadap Anak

yang dilayani

50 kasus

641.200.000 495.000.000

2 02 2 02 01 15 01 Perlindungan

Perempuan dan

Pemenuhan Hak anak

Jumlah masyarakat

yang mendapatkan

pengetahuan tentang

pentingnya

pelaporan terhadap

kasus tindak

kekerasan terhadap

anak

………. Orang, ……….. Kelompok

Persentase

lembaga

penanganan

perlindungan anak

yang terbentuk

100% Sedang

Berjalan

4 Desa Frekuensi Sosialisasi

UUPA dan UUPKDRT,

UUPTPPPO

4 kali Persentase

penyelesaian kasus

UUPA dan

UUPKDRT,

UUPTPPPO

100% 12.000.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

3 Desa Jumlah kelompopk

sadar HIV/Aids

3 kelompok/ 90

orang

Persentase

Kecamatan yang

bebas HIV/AIDS

100% 8.500.000 8.500.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah peserta Rakor

dan Workshop KLA

150 orang Persentase

kecamatan yang

ramah anak

100% 13.000.000 13.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah peserta

Worksop gugus tugas

PTPPO

50 orang Persentase RAD

yang direalisasikan

100% 4.500.000 4.500.000 Sedang

Berjalan

7

Desa(kec.Nglipar)

Inisiasi KLA

(Kecamatan Ramah

Anak)

290 orang Jumlah peserta

workshop KLA

100% 27.000.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

5 Desa

(Kec.Purwosari)

Inisiasi KLA

(Kecamatan Ramah

Anak)

230 orang Jumlah peserta

workshop KLA

100% 22.000.000 6.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah forum anak

yang mandapatkan

pembinaan dan

kegiatan

24 forum anak(1

forum 30 anak)

Persentase

pemenuhan forum

anak yang

mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan

100% 47.500.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kecamatan dan Desa Pembentukan forum

anak

250 orang Persentase

terbentuknya forum

anak kecamatan

dan desa

100% 14.000.000 16.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten/Provins

i

Penyelenggaraan rakor

dan Konggres anak,

jambore anak

250 orang Persentase anak

yang menjadi duta

anak mengikuti

jambore anak

100% 18.500.000 16.000.000

Provinsi/Nasional jumlah anak yg dikirim

mengikuti forum anak

daerah dan nasional

14 anak Persentase forum

anak tingkat

nasional yang

diikuti

4.500.000 35.000.000

Kab Kasus kekerasan

terhadap perempuan

yang dilaporkan

60 kasus Persentase

penyelesaian kasus

kekerasan yang

dilaporkan

100% 26.500.000 17.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Jumlah SDM

pengelola, pendamping

dan konselor P2TP2A

5 orang/12 bulan Persentase

pemenuhan SDM

pengelola,

pendamping dan

konselor P2TP2A

100% 79.200.000 45.000.000 baru

DP3AKBPM&D Biaya operasional

P2TP2A

ls dalam setahun tersedianya ATK,

rapat-rapat, alat

kebersihan di

P2TP2A

100% 17.000.000 25.000.000 segera

dikonsultasi

kan dgn

bappeda

2 07 2 07 01 15 01 Workshop Desa Layak

Anak

Kapasitas Sumber

daya meningkat

Kec. Tepus (Desa

Giripanggung)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK

Kec. Karangmojo Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 7.500.000 7.500.000 APBD PIWK

Kec. Semanu (5

Desa)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

workshop Desa Layak

Anak

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 3.000.000 3.000.000 APBD PIWK

2 07 2 07 01 15 02 Desa Prima

(Perempuan Indonesia

Maju Mandiri)

Kapasitas Sumber

daya meningkat

Kec. Panggang

(Desa Girikarto)

Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket Terlaksabanya

Pendampingan Desa

Prima

1 paket Persentase

perempuan dan

anakkorban

kekerasan yang

mendapat layanan

rehabilitasi

1 paket% 6.000.000 6.000.000 APBD PIWK

318.200.000 248.000.000

2 02 2 02 01 15 02 Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan

Gender

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Kab Persentase SKPD

yang memiliki

dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

Masyarakat yang

dilatih pola

pengasuhan anak

berperspektif gender

60 orang Persentase

peserta pelatihan

yang berubah

pola asuhnya

100% 12.000.000 12.000.000 Sedang

Berjalan

2 desa (kec.

Ponjong) Desa

Sawahan dan

Umbulrejo

Desa yang

mendapatkan

pendampingan dan

pembinaan untuk

menjadi desa prima

60 orang (2 angkt x

30 orang) 2 hari

Persentase desa

yang menjadi desa

prima

20% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

4 Desa Kelompok masyarakat

yang mendapatkan

pelatihan dan

pengetahuan sadar

gender

4 klpk/satu klpk 20

orang

Penambahan

jumlah kelompok

sadar gender

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

DP3AKBPM&D Desa yang

mendapatkan

Pelatihan

implementasi PPRG

dalam pemerintahan

desa

144 desa Peningkatan

jumlah desa yang

memiliki vokal

point PPRG

100% 25.000.000 25.000.000

DP3AKBPM&D Jumlah buku tentang

KKG yang diterbitkan

1000 booklet/

leaflet 100

buku

Persentase

leaflet/buku yang

terpublikasikan

tepat tempat

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

8 desa Kec.

Ponjong; Kec.

Saptosari; Kec.

Gedangsari; Kec.

Semin

Jumlah desa yang

mendapatkan

pengenalan program,

pembinaan lanjutan

dan evaluasi

P2WKSS,evaluasi

KSI/GSI dan

pembentukan KP Ibu

6 Desa dan 2 desa Persentase desa

yang mendapatkan

pembinaan,

evaluasi

P2WKSS,KSI dan

KP Ibu

100% 76.000.000 20.000.000

Kabupaten Jumlah organisasi

perempuan yang

mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan

10 organisasi

perempuan

Peningkatan

kapasitas

kelompok

perempuan

100% 20.000.000 10.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten - Jumlah seminar hari-

hari besar perempuan

dan anak

3 kegiatan Persentase

terselenggaranya

seminar hari-hari

besar perempun

dan anak

100% 20.000.000 20.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten Jumlah kaukus

perempuan parlemen

yang mendapatkan

pendidikan politik

perempuan

Kabupaten Persentase

Perempuan yang

duduk diparlemen

100% 15.000.000 15.000.000 Sedang

Berjalan

Desa Jumlah desa yang

mengikuti evaluasi

tingkat nasional

3 jenis lomba persentase desa

yang mengikuti

lomba di tingkat

nasional

100% 25.000.000 25.000.000 Sedang

Berjalan

Kabupaten (18

Kecamatan)

Jumlah Pembinaan

PKK Kabupaten

144 desa Persentase desa

yang mendapatkan

pembinaan dan

kegiatan PKK

100% 70.000.000 60.000.000 Sedang

Berjalan

323.000.000 247.000.000

2 08 2 02 01 15 Program Pembinaan

Keluarga Berencana

dan Sejahtera

Sosial, budaya dan

penanggulangan

kemiskinan

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Cakupan sasaran

PUS menjadi

peserta KB aktif

Meningkatnya

jumlah peserta KB

aktif

100%

1.043.000.000 1.043.000.000

2 08 2 02 01 15 01 Pengembangan

Kelembagaan dan

Pembinaan Keluarga

Sejahtera

Kabupaten,

kecamatan, desa

- Masyarakat yang

telah mendapatkan

pembinaan tentang

KB

900 orang 90.000.000 90.000.000 Sedang

Berjalan

- Penambahan

sarpras dan

terpenuhinya

operasional balai

penyuluh KB

18 kecamatan Persentase

keberhasilan

cakupan program

yang diatas rata-

rata

85%

kabupaten,

kecamatan

kegiatan DAK non fisik 18 kecamatan Peningkatan

pelayanan

masyarakat

80% 760.000.000 760.000.000 baru

Kabupaten,

kecamatan, desa

Kader KB yang telah

mendapatkan

pembinaan

keterpaduan BKB

posyandu paud bagi

anggota PKK

125 leader Persentase

pemenuhan kader

Kb dan kader

pendukung yang

dibina

100% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah sarana kerja

PPKBD (DAK)

144 paket Persentase

pememnuhan saran

kerja PPKBD

100%

Desa Frekuensi sarsehan

PIkR

3 kecamatan Persentase anggota

kelompok yang

memahami

kesehatan

reproduksi remaja

100% 18.000.000 18.000.000

Desa Jumlah kelompok PIKR

yang dibina

4 desa Persentase

kelompok PIKR

yang mandiri

10.000.000 10.000.000

Kabupaten,

kecamatan

Jumlah kader UPPKS

dan Bina Keluarga

Sejahtera yang

difasilitasi

90 kader Peningkatan

pengetahuan dan

pendapatan

kelompok UPPKS

60% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

kecamatan Masyarakat yang

mendapatkan

pelayanan

pemasangan

kontrasepsi IUD dan

Implant

300 orang Persentase calon

peserta KB yang

menggunakan IUD

dan implant

20 persen 45.000.000 45.000.000 Sedang

Berjalan

983.000.000 983.000.000

2 08 2 02 01 15 02 Promosi, Konseling,

dan Pelayanan

Keluarga Berencana

Kecamatan Jumlah Pembinaan KB

Pria

9 lokasi Masyarakat

mendapatkan

pemahaman KB

Pria

20% 30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

Jumlah Pembinaan KB

MKJP

9 lokasi Masyarakat yang

mendapatkan

konseling tentang

alat kontrasepsi

IUD dan Implant

30.000.000 30.000.000 Sedang

Berjalan

60.000.000 60.000.000

JUMLAH 7.391.315.000 5.478.075.000

SUJOKO, S. Sos., M. Si.

-

Wonosari, Juni 2017

Kepala DP3AKBPM&D

SUJOKO, S.Sos. Msi

NIP. 19601017 198903 1 004