Laporan Kinerja Kecamatan Paliyan Tahun 2017 - 1 - BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pmerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertangggungjawaban kepada publik.
33
Embed
BAB I PENDAHULUAN - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/134_kecamatan paliyan/Laporan... · Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 1 -
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi
Pmerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik setiap akhir tahun anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good
governance serta berfungsi sebagai media pertangggungjawaban kepada
publik.
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 2 -
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja
Tahun 2017, maka LKj IP Kecamatan Paliyan merupakan realisasi hasil
kegiatan Tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan
pemerintahan oleh Kepala PD kepada Bupati Gunungkidul.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Kecamatan Paliyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
1) Tugas Pokok
Untuk memberikan arah dan ketugasan yang jelas telah diterbitkan
Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
yang mengatur sebagai berikut :
a. Tugas Kecamatan :
Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa. rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan
serta melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat
yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerjanya, dengan demikian kecamatan
merupakan unsur pelaksana tugas–tugas pemerintahan umum, yang
diberikan oleh Bupati. Jadi, kedudukan Kecamatan sama dengan
Dinas dan Bagian yang ada di Kabupaten selaku Organisasi Perangkat
Daerah/OPD.
b. Fungsi Kecamatan
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 3 -
pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanah publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang ada di Kecamatan;
9. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. Penyusunan dan penerapan norma, srandar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
12. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
13. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
14. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
15. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
16. Peningkatan partisipasi masyarakat
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 4 -
17. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah
Daerah
18. Peningkatan perekonomian masyarakat
19. Peningkatan kesejahteraan sosial
20. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi
vertikal
21. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
22. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional kecamatan, dan
23. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan.
Kecamatan terdiri :
a. Unsur Pimpinan : Camat
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat yang membawahi
- Subbag Tata Usaha
- Subbag Perencanaan dan
Keuangan
c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
- Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban
- Seksi Pelayanan Umum
d. Kelompok jabatan fungsional
2) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor : 76 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan, maka Organisasi Kecamatan Paliyan terdiri dari :
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 5 -
1. Camat
2. Sekretaris Camat; yang membawahi :
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun bagan struktur organisasi sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 76 tahun 2016
: Komando
: Koordinasi
CAMAT
Seksi Tata Pemerintahan
SeksiKetentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Pelayanan Umum
KELOMPOK JF
SEKRETARIAT
Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
Sub Bagian Umum
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 6 -
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumber
daya manusia sebanyak 18 orang pada akhir tahun 2017. Adapun jabatan
struktural dilingkungan Kantor Kecamatan Paliyan sebanyak 9 (sembilan)
jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a
= 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah pegawai negeri non
eselon sebanyak 9 orang.
Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017.
Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Paliyan berdasarkan Golongan
Ruang adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2017
1 Golongan II/a - II/d 5
2 Golongan III/a - III/d 11
3 Golongan IV/a - IV/e 2
Jumlah 18
50%
11%
28%
5% 6%
Non Eselon
Eselon IV.b
Eselon IV.a
Eselon III.b
Eselon III.a
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 7 -
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017.
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2017
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Paliyan Tahun 2017
Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gunungkidul. Untuk Tahun 2017 anggaran yang dikelola
Kecamatan Paliyan adalah sebesar Rp. 2.012.184.125,29
C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued )
Pemerintah Kecamatan Paliyan dalam upaya mewujudkan tercapainya visi dan
misi prioritas pembangunan yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan
tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya :
- Terbatasnya sarana dan prasarana Pelayanan Umum di tingkat desa maupun
kecamatan untuk menciptakan pelayanan prima.
28%
61%
11%
Golongan II/a - II/d Golongan III/a - III/d Golongan IV/a - IV/e
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 8 -
- Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang ada, juga penempatan
pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang
pendidikan yang dimiliki.
- Terbatasnya dana alokasi anggaran APBD yang ada sehingga upaya untuk
mencapai sasaran belum optimal.
- Terbatasnya penguasaan teknologi yang perkembangannya sangat pesat.
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 9 -
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan
oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis
operasional.
A. Rencana Strategis Kecamatan Paliyan 2016 - 2021
Rencana Strategis Kecamatan Paliyan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor: 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan
pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam
melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi Kecamatan Paliyan yaitu : “Terwujudnya Penyelenggaraan
Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”, kemudian untuk
merealisasikan visi tersebut dijabarkan dalam misi sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran
yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai dengan visi dan misi
tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan Kecamatan Paliyan tahun 2016 –
2021, yaitu :
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 10 -
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Memantapkan pengelolaan Pariwisata yang profesional;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang
kondusif;
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya Kecamatan Paliyan
menjabarkan dalam sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai secara
tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja
sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2016 – 2021
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
2. Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu :
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 11 -
4. Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD terhadap
Program dalam Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) dan
Program dalam Renstra
PD terhadap Program
dalam RPJMD
Kecamatan Paliyan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang
Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Paliyan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Utama
Alasan/Penjelasan/Formu
lasi
1. Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase Desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
∑desa yang menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
_______________________ x 100%
∑seluruh desa
Yang dimaksud dengan tepat
waktu adalah RKPDesa
ditetapkan dalam batas
waktu paling lambat bulan
September Tahun – 1 dan
APBDesa ditetapkan dalam
batas waktu paling lambat
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 12 -
tanggal 31 Desember Tahun
– 1
Tipologi Data : Non
komulatif
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Paliyan
Nomor 16a/KPTS/2017, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Program
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase
Desa yang
menetapkan
APBDesa tepat
waktu
∑desa yang menetapkan
APBDesa tepat waktu
_____________________ x 100%
∑seluruh desa
Tipologi data : Non komulatif
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan public
meningkat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
Total nilai
persepsi perunsur
______________________ x Nilai
Total unsur yang penimbang
terisi
Dimana bobot nilai rata-rata
tertimbang = Jumlah bobot
dibagi jumlah unsur + 1 dibagi
14 = 0,071
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 13 -
Untuk memudahkan
interprestasi terhadap penilaian
IKM antara 25-100, maka hasil
penilaian tersebut
dikonversikan dengan nilai
dasar 25 dengan rumus : IKM
Unit Pelayanan x 25
Tipologi : Non Komulatif
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
laporan
keuangan
disusun tepat
waktu :
1. laporan
bulanan
2. laporan
semesteran
3. laporan
tahunan
∑laporan keuangan
disusun tepat waktu
_________________________ x 100%
∑laporan keuangan
disusun
Tipologi data : Non komulatif
4 Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Persentase
kesusuaian
Program dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap
program dalam
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
Persentase
∑Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD yang
sama dengan RKPD
____________________________ x 100%
∑program dalam Rencana
Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
∑Program dalam Renstra
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 14 -
kesesuaian
Program dalam
Renstra PD
terhadap
program dalam
RPJMD
PD yang sama dengan
RPJMD
_____________________________ x100%
∑Program dalam RPJMD
Tipologi data : Non komulatif
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
∑Realisasi pemenuhan
Administrasi perkantoran
_____________________________ x100%
∑administrasi perkantoran
yang dibutuhkan
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
∑Realisasi pemenuhan
Sarana dan prasara
____________________________ x 100%
∑sarana dan prasarana
Yang direncanakan
Tipologi data : Non komulatif
Persentase
Aparatur Sipil
Negara taat
aturan
∑ASN PD yang taat
Aturan
____________________________ x 100%
∑ASN PD
Tipologi data : Non komulatif
7. Program-program
Untuk mencapai sasaran Strategis Kecamatan Paliyan dengan
melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan program-program
penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah :
1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2). Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
3). Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Laporan Kinerja
Kecamatan Paliyan Tahun 2017
- 15 -
4). Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6). Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
B. Rencana Kinerja Tahun 2017
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan
keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa
yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target
(quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat
pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk
komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target
kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut
Kecamatan Paliyan menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam
bentuk Rencana Kerja Kecamatan Paliyan. Dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh