RENCANA KERJA DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN BIDANG P2KSDM TAHUN 2010
I. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi serta
pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu negara. Kenyataannya sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Disatu pihak telah terwujud bangunanbangunan yang mewah yang dapat dibanggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut masih banyak terdapat perkampungan kumuh yang memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian, juga berbagai permasalahan sosial yang terjadi disekitar area tersebut. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa ini semakin mempertajam jurang
kesenjangan sosial, sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini keluarga miskin umumnya hanya mampu bertahan hidup pas-pasan bahkan serba kekurangan. Ditambah lagi dengan kurangnya pemerataan hasil pembangunan dan distribusi sumber daya alam semakin menambah kesenjangan sosial tersebut.
Pembangunan bidang sosial budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu: 1. Terwujudnya masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap, yang ditandai antara lain oleh: (a) karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berahlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku1
manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan
berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradapan, harkat dan martabat manusia indonesia dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa; dan 2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, yag antara lain meningkatnya kualitas sumber daya manusia, ditunjukkan oleh termasuk peran
perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
Dalam rangka mencapai kedua sasaran pembangunan jangka panjang tersebut diatas, berbagai upaya pembangunan di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama selama periode 2004-2009 telah dilakukan antara lain melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana, kesehatan,
pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga dan kebudayaan. Pelaksanaan pembangunan sosial budaya tahun 2008 dan perkiraan pencapaian tahun 2009 yang merupakan tahun keempat dan kelima RPJMN 2004-2009 memberikan kemajuan penting sekaligus merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan 2010.
Ada 2 kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Perencanaan Sosial Budaya yaitu : 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
2
Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM BAPPEDA adalah melakukan koordinasi Perencanaan Pembagunan di Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembinaan Dayah, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Pengembangan Kelembagaan,
Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. Koordinasi ini dilakukan mulai dari tahap penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan,
pelaksanaan kebijakan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan, dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
Pelaksanaan Tupoksi ini dilandasi oleh Pergub No.20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui proses yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif , serta top-down dan bottom-up. Proses
perencanaan dengan pendekatan politis dilakukan dengan mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan dengan melibatkan lembaga legislatif, yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan3
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan aspirasi dan
(stakeholders),
untuk
mendapatkan
menciptakan rasa memiliki (sense of ownership). Sedangkan pendekatan top-down dan bottom-up dalam perencanaan dilaksanakan dengan
mensinkronkan menurut jenjang pemerintahan dan di antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan proses partisipatif dilaksanakan dengan penyelarasan rancangan rencana pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, dan Desa.
Dengan memperhatikan tujuan pembangunan dan tuntutan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, koordinasi merupakan suatu keharusan dan syarat mutlak dalam sebuah perencanaan
pembangunan, agar sebuah perencanaan dapat disusun dengan berbagai pendekatan secara komprehensif dan terpadu sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang kredibel, responsif, dapat dilaksanakan (implementable) dan dapat menimbulkan sense of ownership di kalangan stakeholders. Maksud dan Tujuan memantau kemajuan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial dan budaya di daerah; membahas dan mendiskusikan berbagai isu, kebijakan dan programprogram/kegiatan di bidang sosial dan budaya antara Bappeda, SKPA dan SKPK terkait, sehingga tersusun rencana pembangunan yang sinergis, terpadu, berkeseinambungan, serta adanya kesesuaian antara RPJMA 2007-2012 dengan RKPA.
4
Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang timbul di daerah terkait pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial dan budaya.
Output Hasil yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan budaya adalah : Mengetahui kemajuan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial dan budaya; Mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul di daerah terkait pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial dan budaya Merekomendasikan alternatif pemecahan masalah sehingga
tujuan/sasaran program/kegiatan dapat tercapai. Adanya akses informasi yang sama antara Bappeda dengan SKPA dan SKPK terkait sehingga sinergitas kegiatan perencanaan yang
komprehensif dapat diwujudkan. Anggaran Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini bersumber dari APBA tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 441.289.927,-
Capaian Terlaksananya koordinasi ke daerah (kab/Kota) dan pusat (departemen terkait)
2. Koordinasi perencanaan peningkatan sumber daya manusia BAPPEDA membutuhkan informasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang disebabkan oleh peran BAPPEDA sebagai coordinator dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini ada tiga jenis informasi yang dibutuhkan BAPPEDA, yaitu;5
Informasi Strategis, yaitu; informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang, diantaranya; dalam penyusunan RPJP, RPJM, dan Rencana Strategis.
Informasi Taktis, yaitu;
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung
pengambilan keputusan jangka pendek (1 tahun), misalnya; dalam penyusunan RKPA, Pengalokasian Anggaran, dan Penyusunan Anggaran. Informasi Teknis, yaitu; informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan/keperluan operasional, diantaranya; pembahasan anggaran, monitoring, dan evaluasi untuk mendapatkan feedback dari
program/kegiatan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam perencanaan pembangunan. Sektor ini menarik perhatian banyak orang karena alokasinya (sesuai dengan amanah Undang-Undang) cukup besar, yaitu; 20% dari total anggaran pemerintah setiap tahunnya. Namun demikian, meski alokasi anggarannya cukup besar, pembangunan pendidikan masih menampakkan kelemahan, terutama masalah akses (pemerataan layanan) dan kualitas di daerah-daerah remote. Karena adanya kebutuhan tersebut, Bidang P2KSDM berencana untuk membangun dan menyediakan sebuah alat pendukung perencanaan berbasis bukti (evidance-based planning tool), yaitu; Aceh Education Management
Information System (A-EMIS) berbasis GIS. Meskipun EMIS memiliki standar sendiri dalam pengembangannya, system ini masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya (demand-responsive). Sebagai fondasi bagi
pengembangan AEMIS, Bappeda Aceh telah membangun NAD Education Database. EMIS yang modern dan fleksibel merupakan kebutuhan penting bagi Bappeda, khususnya bidang P2KSDM, saat ini. Tujuan dari EMIS ini adalah mengembangkan, memproses, dan6
menyebarluaskan
informasi
tentang
pembangunan sektor pendidikan secara sistematis dan terorganisir. Hal yang paling penting adalah EMIS dibutuhkan dapat mendukung fungsi-fungsi pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.
Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh system informasi yang komprehensif, stabil, dan berbasis ICT untuk mendukung bidang P2KSDM dalam perencanaan pendidikan secara terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah: 1. Membangun sebuah platform system informasi yang stabil untuk mendkung pengambilan keputusan pada berbagai level. . 2. Menyediakan sebuah kerangka kerja yang terbaik dan systematis untuk mengelola system informasi. 3. Membangun koordinasi dan linkages antara BAPPEDA dengan berbagai stakeholder pendidikan dengan dukungan teknologi informasi (ICT).
Target, Aktivitas, Tempat Target: menyediakan data pendidikan pada berbagai tingkatan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan A-EMIS. Aktivitas: pengumpulan data dari 23 kabupaten/kota, pemrosesan data, dan analisis hasil. Tempat: BAPPEDA Aceh dan kabupaten/kota Output Buku Analisis Capaian Target Kinerja Pendidikan System informasi pendidikan (A-EMIS) yang sustainable Pelaksana BAPPEDA Aceh (Bidang P2KSDM) bekerjasama/berkoordinasi dengan UNICEF, Dinas Pendidikan, Depag, dan BPPD.
7
Anggaran Sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini bersumber dari APBA tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 127.000.000,Capaian Telah dilaksanakannya Pembahasan dana pendidikan untuk Perguruan Tinggi Adanya Koordinasi dalam Pengumpulan, pemrosesan , dan analisis data bekerjasama dengan pihak terkait.
II. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Aceh atau dikenal juga dengan Program SPADA (Support for Poor And Disadvanted Area Project NAD-Nias, dari dana Grant TF 057955 (bersumber dari PHLN) dengan Nomor Register 70701901 tanggal 25 Januari 2007 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dengan Bank Dunia kepada 17 Kabupaten lokasi P2DTK di Aceh yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Singkil, Seumeulu, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Bener Meriah sedangkan untuk Kabupaten Pidie Jaya tidak termasuk karena baru pemekaran tahun 2007 dari Kabupaten Pidie, insya Allah untuk siklus II tahun 2011 sampai dengan 2015 Pidie Jaya masuk lokasi P2DTK Aceh yaitu semuanya berjumlah 18 Kabupaten. Maksud dan Tujuan Program P2DTK termasuk dalam payung PNPM Mandiri DTK (Daerah Tertinggal dan Khusus). PNPM Mandiri DTK memfokuskan pada pencapaian tujuan yaitu membantu pemerintah daerah yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal dan khusus, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, memberdayakan perencanaan
masyarakat
dan
lembaga-lembaga8
masyarakat
dalam
pembangunan Ekonomi.
partisipatif
terutama
bidang
Pendidikan,
Kesehatan
dan untuk
Melembagakan
pelaksanaan
pembangunan
partisipatif
menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan Kesehatan) BAPPEDA Aceh dalam Program P2DTK ini ditunjuk sebagai Tim Koordinasi P2DTK Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan berfungsi melakukan pembinaan serta penendalian program P2DTK tingkat provinsi. Dan Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi Provinsi P2DTK. Adapun tugas dan tanggungjawab TK P2DTK Provinsi adalah : 1. Melakukan Pembinaan dan fasilitasi pada seluruh tahapan program P2DTK. 2. Melakukan koordinasi berkala dengan TK-kab dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Bersama KM-Prov melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten. 4. Menyusun dan merumuskan strategi pelaksanaan program sesuai dengan Kondisi lokal 5. Memberi dukungan pelayanan administrasi dan penanganan masaalah ditingkat provinsi. 6. Bersama pihak perusahaan jasa konsultan dan tim pusat melakukan seleksi calon dan penempatan lokasi tugas konsultan. 7. Menyusun rencana anggaran PAP (Pembinaan Administrasi Program) Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pembinaan dan pengendalian Program P2DTK. 8. Membuat laporan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan program P2DTK kepada Gubernur. Target: Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan P2DTK di Daerah dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi P2DTK dengan Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas
9
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Biro Tata Pemerintahan, BKPP, MAA, Dinas Syariat Islam. Output: Terkoordininya pelaksanaan kegiatan Koordinasi ditingkat Provinsi dan Tersusunnya Buku Laporan Pelaksanaan Tahunan P2DTK 2010. Anggaran: Rp. 646.000.000,Capaian: Rapat-rapat Koordinasi P2DTK (dilaksanakan setiap bulan),
monitoring pelaksanaan kegiatan ke 17 kabupaten. Khusus untuk melihat permasalahan di 17 Kab. TK Prov dan KM-Prov melakukan Rapat Koordinasi bersama-sama setiap Selasa di Bappeda Aceh. Total Anggaran DIPA Tugas Perbantuan P2DTK T.A 2010 71.181.000.000,Kendala dan Hambatan saat ini masih ada Bintang (*) pada masing-masing DIPA TP Satker Kab. Upaya yang telah dilakukan dengan Surat Gubernur Aceh Nomor : 050/13442 Perihal Percepatan Pencabutan Bintang DIPA TP P2DTK Aceh TA 2010 yang ditujukan ke Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI tanggal 14 April 2010/29 Rabiul Akhir 1431 H. Rp.
III. PROGRAM PERENCANAAN SYARIAT ISLAM.
PENGEMBANGAN
DAN
PEMBINAAN
Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Program Syari at Islam Pelaksanaan Syari at Islam di Aceh adalah amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Subtansinya sebagaimana dalam pasal 125 ayat (1) meliputi aqidah, syari ah dan akhlak. Ayat (2) syari at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ibadah, ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), mua amalah (hukum perdata) Jinayah (hukum pidana) , qadha (Peradilan), tarbiyah (pendidikan), dahwah, syiar dan pembelaan Islam.10
Pasal 126 ayat (1) menyebutkan setiap penyebut agama Islam di Aceh wajib menta ati dan mengamalkan syari at. Pasal 127 ayat (1) menegaskan
Pemerintahan aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota beratanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan syariat Islam. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nannggroe Aceh Darusslam 2007-2012 pada buku I bab II point 2.3 1 disebutkan dengan kalimat Agama Pelaksanaan Syari at Islam secara kaffah di Aceh mengacu pada Al-Qur an dan Hadits yang penjabarannya dalam kontek Aceh lebih lanjut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara tehnis diatur dengan Qanun. Berangkat dari masalah tersebut Program Perencanaan Pembangunan dan pembinaan Syari at Islam adalah dengan Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Program Syari at Islam. Untuk melaksanakan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan koordinasi dan
evaluasi perencanaan program-program Syari at Islam dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang terkait yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsinya diantaranya adalah Dinas
Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial, Badan Satpol PP dan WH dan Mahkamah Syar iyah. Program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan evaluasi secara menyeluruh kegiatan yang dalam pelaksanaan
penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan pada masa saat ini dan mendatang.
11
Maksud dan Tujuan Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan koordinasi serta evaluasi perencanaan program-program Syari at Islam. Adapun tujuannya adalah : 1. membangun sebuah wadah komitmen bersama dalam rapat koordinasi antara dinas dan badan yang melaksanakan program dan kegiatan syari at Islam secara konfrehansif; 2. untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Program Syariat Islam di Aceh sudah 9 tahun dicanangkan, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Adanya pemahaman yang sama tentang mekanisme perencanaan programprogram Syari at Islam; 4. Membangun koordinasi antara Bappeda dengan dinas tehnis dalam pelaksanaan program dan kegiatan syari at Islam. Target, Aktifitas dan Lokasi : y Target; Target yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan evaluasi perencananan program-program syari at Islam dan melaksanakan Rapat-rapat koordinasi perencanaan Syariat Islam, terlaksananya kegiatan syiar Islam di Bappeda Aceh (ceramah agama) y Aktifitas; Koordinasi yang akan dilakukan pada tahun 2010 ini adalah ke kabupaten/Kota dan Konsultasi ke kementerian yang terkait. y Tempat; 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota dan luar daerah. Output ( keluaran/ hasil)
12
Adapun output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terkoordinirnya perencanaan dan adanya pemahaman bersama tentang mekanisme perencanaan program-program Syari at Islam. Pelaksanaan Bappeda Aceh Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh Sumber Daya Manusia Anggaran Melalui kegiatan ini anggaran yang dialokasikan adalah 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). sebesar Rp. dan
IV.PROGRAM KERJASAMA INTERNASIONAL
DENGAN
LEMBAGA-LEMBAGA
1. Penunjang Program Kerjasama Antara Pemerintah RI dan UNICEF Dasar Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF adalah perjanjian kerjasama RI-UNICEF yang ditandatangani tanggal 17 November 1966 untuk periode 2006-2010 telah disepakati piagam rencana kerja program kerjasama (Country Programme Action Plan) Pemerintah RI dengan UNICEF yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2006. Kerjasama periode 2006-2010 sangat penting mengingat hal ini bersamaan dengan upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang lebih berkualitas, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung serta dengan merefitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disamping untuk mendukung RPJMN 2004-2009, Program Kerjasama
Pemerintah RI dan UNICEF juga diarahkan agar sejalan dengan komitmen Bangsa Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM)
13
khususnya peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan, sesuai yang tertuang dalam: a. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), yang merupakan program Indonesia terhadap deklarasi dunia yang layak bagi anak (A Word Fit For Children). b. Laporan Kemejuan Indonesia dalam pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs), atau tujuan-tujuan pembangunan millennium. c. Rencana Aksi Nasional mengenai pekerja anak, eksploitasi seksual komersial anak, dan perdagangan anak.
Program kerjasama di daerah merupakan satu kesatuan dengan program kerjasama di tingkat pusat yang didasarkan pada piagam perjanjian kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (CPAP) yang disepakati setiap lima tahun sekali.
Saat ini kerjasama Pemerintah RI-UNICEF merupakan tahun terakhir kerja sama dalam kerangka program (CPAP) Tahun 2006-2010. Kerjasama ini kemungkinan akan dilanjutkan kembali untuk periode 2011-2015 dengan lebih menitik beratkan pada pengembangan ibu dan anak. Kegiatan UNICEF di Aceh
Ada 5 (lima) fokus kegiatan Unicef di Aceh dengan key partner sebagai berikut : Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (Bappeda Pendidikan (Disdik) Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes & BPM) Perlindungan Anak (Dinsos dan BP3A) Air dan Penyehatan Lingkungan (Bappeda, PU & Distamben) Sekt. KHPPIA)
14
Program
Pengembangan
Terpadu
(Integrated
Development
Program)
dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten yaitu : Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Timur
Maksud dan Tujuan Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan SDM Dini untuk peningkatan kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA). Bantuan yang diberikan oleh UNICEF dipandang sebagai bantuan untuk mengoptimalkan peran provinsi dalam upaya pemerataan pembangunan SDM melalui fasilitasi program di kabupaten/kota. Target, Aktivitas, Tempat Target: terbangunnya koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara UNICEF dan mitra kerja (counterpart), dimana dalam hal ini BAPPEDA merupakan coordinator dalam pelaksanaan program.
Aktivitas: Rapat koordinasi berkala baik dalam perencanaan dan evaluasi program (kuartalan, tengah tahun, dan akhir tahun), serta koordinasi yang dilakukan setiap saat dibutuhkan.
Output (Keluaran/hasil) Output: adanya kesamaan persepsi terhadap kerjasama dengan UNICEF
Pelaksana Panitia : tim teknis dan secretariat koordinasi pelaksanaan program
Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) Anggaran Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 103.000.000,(seratus tiga juta rupiah).
Capaian15
Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi berkala baik dalam perencanaan maupun evaluasi program (Review kuartalan dan tengah tahun)
2. Penunjang Program Kerjasama Antara Pemerintah RI Dan UNFPA Dari tahun 1972 sampai 1994, program bantuan UNFPA difokuskan pada pengumpulan dan analisa data kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan kapasitas. Dari tahun 1995 sampai 2010, program ini diarahkan untuk upaya membantu pemerintah dalam melaksanakan Program Aksi ICPD, dengan fokus kepada kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pencegahan HIV/AIDS, kependudukan dan pembangunan. Salah satu pencapaian utama dari program bantuan ini adalah
pengembangan indikator kependudukan, kesehatan reproduksi dan gender yang mampu memperkuat proses-proses perencanaan wilayah dan
pengawasan. Pencapaian lainnya yang juga diperoleh adalah: 1). Berbagai temuan penelitian yang memberikan sumbangan kepada pengembangan rancangan kebijakan nasional mengenai kesehatan reproduksi remaja, strategi nasional tentang HIV/AIDS dan sebuah undang-undang mengenai gender; 2). Semakin menguatnya kemampuan organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) yang mengangkat masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS; 3). Diperkenalkannya paket terpadu
mengenai pelayanan kesehatan reproduksi esensial di 44 kabupaten di empat provinsi, yang memperkuat kemapuan dari tenaga kesehatan; dan 4). Pembentukan forum parlemen untuk kependudukan dan pembangunan, yang membantu merevisi berbagai peraturan perundang-undangan mengenai
kesehatan reproduksi dan gender. Berbagai hasil tersebut telah membantu dirumuskannya kebijakan nasional mengenai kesehatan reproduksi.
16
Berbagai kegiatan advokasi telah mampu mengumpulkan dana sebesar $5 juta untuk pengadaan alat kontrasepsi dan untuk memperkuat sistem manajemen logistik. Dana ini juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan kesehatan reproduksi di wilayah-wilayah konflik. Dalam bidang gender, program telah mengembangkan dan menggunakan beragam modul pelatihan tentang kekerasan berbasis gender dan
pengarusutamaan gender. Berbagai pembelajaran yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut: 1). Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan yang telah membantu meningkatkan kepedulian dan komitmen anggota DPR/DPRD dalam masalah-masalah kependudukan, kesehatan reproduksi, dan gender, serta memfasilitasi dilaksanakannya revisi atas berbagai peraturan dan kebijakan; 2). Kemitraan dengan berbagai badan PBB lainnya dan organisasi masyarakat sipil dalam bidang kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS telah mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mengurangi tumpang tindih yang terjadi yang khususnya terjadi di tingkat kabupaten; 3). Instrumen pengarusutamaan gender bantuan UNFPA terbukti dapat digunakan oleh pemerintah pada skala nasional; dan 4). Berbagai modul pelatihan mengenai kekerasan berbasis gender, yang dirintis oleh UNFPA, telah memberikan landasan bagi pelaksanaan berbagai aktifitas selanjutnya dalam bidang ini. Pemanfaatan indikator kabupaten telah memperlancar pekerjaan para perencana dan pelaksana program. Penggunaan berbagai indikator ini akan dikembangkan lebih lanjut dimasa datang. Kemampuan pelaksana nasional dibawah sistem desentralisasi (otonomi daerah) harus diperkuat, bersamaan dengan berbagai perencanaan tahunan bersama antara UNFPA dan otoritas di tingkat kabupaten yang terkait. Pendekatan daerah percontohan dalam mengintegrasikan kegiatan kependudukan dan pembangunan juga harus diperkuat.17
Ada beberapa program komponen dari kerjasama UNFPA : PDS (Population and Development Strategis) Program Komponen ini memiliki output yang fokus pada peningkatan ketersediaan data terpilah dan meningkatnya kapasitas pengambil kebijakan. Gender, outputnya meningkatkan kapasitas pemerintah, NGO dan masyarakat sipil lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis Gender yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum adat maupun interpretasi agama yang melanggar hak asasi perempuan dan anak. Advokasi, outputnya yang memfokuskan untuk meningkatkan komitmen kebijakan ditingkat nasional dan daerah untuk mendukung kesehatan reproduksi yang menyeluruh dan berkualitas Kesehatan Reproduksi, Output untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi kepada pengguna maupun remaja dengan kualitas bagus.
Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan UNFPA di Aceh adalah di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat. Program UNFPA bekerjasama dengan Bappeda, Dinas Kesehatan. BKKBN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan BPS. Selain itu UNFPA juga bekerjasama dengan NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya seperti Pusat Kesehatan Reproduksi IAIN Ar-Raniry, PKBI dan Fatayat NU.
Maksud dan Tujuan: Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNFPA di provinsi dan kab/kota.
Target& Aktivitas
18
Target: Adanya kesamaan persepsi terhadap kerja sama antara Pemerintah RI dan UNFPA di Aceh Output Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerja sama antara Pemerintah Aceh dan UNFPA
Anggaran: Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Capaian: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kab/Kota dan UNFPA ini adalah sebesar Rp.
19
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BIDANG P2KSDM HINGGA TANGGAL 31 JUNI 2010
NO 1.
PROGRAM/KEGIATAN Program Pengembangan Data Informasi Koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dan KP2DT Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Programprogram Syarit Islam Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan UNFPA Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)
REALISASI FISIK (%) 15.87
REALISASI KEUANGAN (%) 15.42
2.
32.71 2.02
31.43 1.85
3.
3.31
7.19
4.
1.52 30.00
1.42 29.16
20
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
FISIK % 16,62
REALISASI KEUANGAN Rp. 285.510.400
SISA ANGGARAN % 16,61 1.433.679.527
BELANJA LANGSUNG 1 Program Pengembangan Data Informasi Koordinasi program pembagunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) dan KP2DT 2 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia 3 Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Programprogram Syari'at Islam 4 Program Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Internasional Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan UNFPA Koordinasi Program kerjasama antara pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)
1.719.189.927
646.000.000
15,87
99.622.800
15,42
546.377.200
441.289.927 127.000.000
32,71
138.701.000 2.355.600
31,43 1,85
302.588.927 124.644.400
2,02
250.000.000
3,31
17.962.500
7,19
232.037.500
170.000.000 84.900.000
1,52 30,00
2.110.500 24.758.000
1,24 29,16
167.889.500 60.142.000
TOTAL
1.719.189.927
16,62
285.510.400
16,61
1.433.679.527
21
