RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dapat
kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah
untuk pedoman dan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2019 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah
tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora.
Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan
kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu
sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah demi kemajuan
Kabupaten Blora yang kita cintai sangat kami hargai.
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah demi kemajuan
Kabupaten Blora, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
melindungi kita semua, Amin.
Blora, 2018
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLORA
SRI RAHAYU RS, SE.Msi.
Pembina Tk. I
NIP. 19600323 198503 2 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................... i
DAFTAR TABEL .................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. I-1
1.1 Latar Belakang ............................................................ I-1
1.2 Landasan Hukum ........................................................ I-1
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... I-1
1.4 Sistematika Penulisan ................................................. I-1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
.......................................................................................... II-1
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Target Renstra Perangkat Daerah ................ II-1
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.............................. II-1
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ....................................................... II-1
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................... II-1
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................ III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................... III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .................... III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH...........................................................................IV-1
4.1 Program dan Kegiatan ............................................... IV-1
BAB V PENUTUP .......................................................................... V-1
ii
DAFTAR TABEL
Tabel II-1 Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Blora Tahun
Anggaran 2017 ........................................................... II-2
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2019....... ................................................................. II-17
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2019 ......................................... II-22
Tabel T-C.33 Rumusan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Blora
Tahun 2019 dan Perkiraan Maju TAhun 2020 .............. IV
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Aula
Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Blora, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi
Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten
Blora Tahun 2019 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019
2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan dalam Rencana
Kerja BPBD Kabupaten Blora dengan program pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap BPBD Kabupaten Blora, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blora
Tahun 2019 telah sesuai dengan Program/Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora
Tahun 2019.
2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja BPBD
Kabupaten Blora Tahun 2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target
kinerja dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
3. Sistematika penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Blora Tahun 2019, telah
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Blora, 1 Agustus 2018 Yang menerima hasil verifikasi,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
Drs. SUNANTO, MM.
Pembina Tk. I NIP. 19611010 198709 1 001
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan
Budaya Bappeda Kab. Bloraa
A. MAHBUB DJUNAIDI,S.Pd.Msi.
Pembina NIP. 19660311 198603 1002
Mengetahui,
Kepala Bappeda Kabupaten Blora,
Ir. SAMSUL ARIEF
Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198903 1 009
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-1
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan
Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja OPD
merupakan hal yang sangat penting didalam menunjang proses
pembangunan daerah. Renja OPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora menjadi acuan dalam langkah
operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan yang
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.
Berdasarkan tuntutan adanya usaha keras untuk
tercapainya Visi dan Misi pembangunan 2016 – 2021, maka
dalam Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Blora Tahun 2019 dirumuskan berbagai
rencana kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif
diharapkan dapat memberi hasil yang optimal dengan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-2
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan
potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan,
yang tidak terlepas dari capaian Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Blora.
Dalam penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman
pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Renja OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
ini merujuk pada perencanaan tahun ketiga dalam RPJMD
Kabupaten Blora yang memperhatikan hasil penjaringan aspirasi
masyarakat dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta
memperhatikan pula kebijakan Kepala Daerah.
Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 juga memperhatikan RKPD Tahun
2019. Hal ini terkait dengan beberapa sumber pendanaan
program dan kegiatan Kabupaten Blora Tahun 2019. Selanjutnya
Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2019 akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan kebijakan internal OPD guna menunjang kelancaran
program dan kegiatan.
Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa RKPD Kabupaten
sekurang-kurangnya memuat tentang Kerangka Ekonomi
Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
dan Pendanaannya, dengan mempertimbangkan pagu indikatif
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-3
Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lainnya guna
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Penyusunan Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 memperhatikan beberapa
unsur pokok berikut :
1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan
digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
5. OPD pelaksananya.
Pada sisi lain, penyusunan Renja OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
ini juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2019.
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (sustainable
development) guna menjaga stabilitas dan konsistensi
pembangunan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada rencana kerja dan
pendanaan dalam Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 disusun berdasarkan
urusan yang menjadi kewenangan OPD beserta program dan
kegiatan yang menyertainya.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-4
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-5
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-6
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 17);
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-7
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Renja OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora tahun 2019
adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-8
a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blora 2016 – 2021 ke dalam rencana
program prioritas kegiatan tahunan OPD.
b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD
Kabupaten Blora tahun 2016 – 2021.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora tahun 2019
adalah untuk menghasilkan pedoman dalam :
a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya
konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Blora Tahun 2019 dalam Bidang Kebencanaan.
b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Blora Tahun
2019.
c. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun
2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut :
I. BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas Renja
OPD, proses penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD dan landasan hukum penyusunan Renja OPD.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-9
II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), evaluasi
capaian kinerja pernagkat daerah, isu-isu penting tentang
tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap
rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada Bab ini dikemukakan permasahan – permasalahan
pelayanan perangkat daerah serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya, perumusan tujuan dan sasaran perangkat
daerah berdasarkan Renstra perangkat daerah.
IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan
perangkat daerah, jumlah program dan kegiatan, total pagu
indikatif yang dibutuhkan yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
V. BAB V PENUTUP
Bab ini mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-1
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2017 dilakukan
untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora tahun 2017 sesuai penyusunan
program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program
(outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian
program/kegiatan maupun realisasi.
Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bloratahun 2017
belum tercapai 100% berdasarkan data capaian kinerja. Hal ini
disebabkan indikator capaian kinerja progam dan kegiatan yang
berkaiatan dengan kebencanaan tidak dapat diprediksi secara pasti.
Pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
diberikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas. Dalam
penetapan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.927.650.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.271.711.330,- sedangkan untuk Gaji dan
Tambahan Penghasilan PNS BPBD dianggarkan sebesar Rp.
1.125.985.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.076.522.612,- sehingga
total alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.053.635.000,-
dan total realisasi sebasar Rp. 2.348.233.942,- Alokasi anggaran
Tahun 2017 sebesar Rp. 1.927.650.000,- tersebut digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan, dengan capaian pelaksanaan
renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-2
Tahun 2017 dan terealisasi sebesar Rp. 1.271.711.330,- , dengan
rincian sebagaimana terlampir pada Tabel II.1.
Tabel II.1 Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2017
PROGRAM / KEGIATAN TOTAL
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
(Rp) %
(1) (2) (3) (4)
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 1.027.500 17%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 60.000.000,00 40.823.813 68%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 9.369.350 19%
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 46.950.000,00 45.470.000 97%
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.000.000,00 20.103.000 96%
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.000.000,00 8.450.000 17%
7 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00 43.900.000 98%
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.000.000,00 10.646.550 44%
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 18.750.000,00 18.366.000 98%
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.750.000,00 79.650.000 97%
11 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000,00 18.730.000 94%
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 8.500.000,00 3.492.000 41%
13 Penyediaan makanan dan minuman 59.500.000,00 28.084.000 47%
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 151.473.000,00 138.006.570 91%
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 50.000.000,00 38.552.648 77%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-3
16 Pengadaan Mebeler 30.000.000,00 23.100.000 77%
17 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah
jabatan, dan gedung kantor 182.535.000,00 181.072.000 99%
18 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional 63.750.000,00 36.548.779 57%
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya 40.900.000 34.938.500 85%
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
20 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.000.000 4.950.000 29%
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
21 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 9.317.000 93%
22 Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan
Penetapan Kinerja SKPD 0,00 0 0%
23 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 10.000.000,00 9.249.000 92%
6 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
24 Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan,
Kebersihan, Sopir, dan Tenaga Lepas Lainnya 84.036.000,00 84.000.000 100%
7 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
25
Penangganan Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
581.270.000,00 244.256.450 42%
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 3.950.000 40%
8 PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
27 Pemantuan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana 63.500.000,00 60.170.000 95%
28 Pengadaan tempat penampungan sementara dan
evakuasi penduduk 17.486.000 0 0%
29 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman / korban bencana 10.000.000 7.427.500 74%
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-4
30 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
dari ancaman/korban bencana 14.250.000 8.106.670 57%
31 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana 50.000.000 40.145.000 80%
32 Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Pasca Bencana 50.000.000 19.809.000 40%
JUMLAH 1.927.650.000 1.271.711.330 66%
Apabila dilihat dari Tabel II.1 dapat disimpulkan bahwa
penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Blora yang masuk kategori
sedang bukan dikarenakan capaian kinerja yang sedang atau
bahkan kecil melainkan kondisi wilayah Kabupaten Blora yang
relatif aman dari dampak bencana alam. Hal ini juga merupakan
keberhasilan Program penyebar luasan informasi tentang
kebencanaan dan pelatihan – pelatihan kepada petugas Linmas dan
masyarakat tentang tata cara penanganan apabila ada bencana.
Secara garis besar dari evaluasi pelaksanaan renja 2017
tujuan dan sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah BPBD
Kabupaten Blora yang tertuang dalam Renstra BPBD Kabupaten
Blora Tahun 2016-2021 tercapai.
Secara keseluruhan capaian realisasi renja tahun 2017 bila
dikaitkan dengan Renstra BPBD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021
dapat di lihat pada Tabel (terlampir).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja BPBD Kabupaten Blora tahun 2017 belum
sepenuhnya 100% yaitu baru 66,57% atau kategori sedang. Hal
ini dikarenakan pada tahun 2017 kondisi di Kabupaten Blora
relatif aman dari dampak bencana. Kegiatan pelatihan penanganan
bencana maupun sosialisai kebencanaan terus dilaksanakan baik
kepada petugas Linmas dan masyarakat.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-5
Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini
masih minim karena BPBD Kabupaten Blora baru memiliki
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu
dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat
bencana misalnya perlu diadakan Perjanjian Kerjasama dengan
BPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Blora sebagai payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat
bencana.
BPBD Kabupaten Blora sudah berusaha sebaik - baiknya
dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak
bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana
pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca
bencana dari BPBD Kabupaten Blora terus berupaya untuk
melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada tahun 2017 sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran capaian realisasi
sedang yaitu 66,73% hal ini disebabkan ada capaian capaian
realisasi kegiatan yang rendah antara lain :
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yaitu 17%
disebabkan kegiatan pengiriman surat menyurat lebih banyak
menggunakan surat elektronik/email sehingga menghemat
biaya/anggaran;
b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional sebesar 19% disebabkan proses
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-6
Balik Nama kepemilikan kendaraan dinas hibah dari BNPB ke
Pemerintah Kabupaten Blora baru tahap proses/belum selesai
sehingga anggaran belum dicairkan;
c. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja yaitu
sebesar 17% hal ini disebakan barang dan peralatan kerja di
BPBD Kabupaten Blora relatif masih baru sehingga tingkat
kerusakan sangat kecil sehingga biaya pemeliharaan juga
terserap kecil;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu sebesar
44% ini disebabkan kegiatan surat menyurat yang telah
menggunakan surat elektronik/email sehingga menghemat
anggaran;
e. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
– undangan yaitu sebesar 41% belanja buku bacaan belum
dilaksanakan karena belum tersedianya tempat dan sarana
penyimpanan. BPBD masih dalam proses perpindahan kantor
dan tahap penataan tempat dan barang – barang.
f. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian yaitu
sebesar 47% hal ini disebabkan kegiatan rapat koordinasi
lebih banyak di luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaian
relaisasi sedang yaitu 77,66% disebabkan ada satu kegiatan
dengan capaian realisasi rendah yaitu :
a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional yaitu sebesar 57% disebabkan ;
- Kendaraan dinas hibah dari BNPB masih baru sehingga
pemeliharaan kecil;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-7
- Kendaraan dinas/operasional Kepala Pelaksana dan
Operasional Sekretariat realatif masih dalam kondisi bagus
sehingga biaya pemeliharaan kecil;
- Kerusakan berat ada pada kendaraan tangki, biaya
pemeliharaan/perbaikan sangat besar.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu
sebesar 29% hal ini disebabkan kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diikuti personil BPBD dibiayai oleh penyelenggara
pendidikan pelatihan sehingga anggaran yang terserap kecil.
4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yaitu
sebesar 41,5% dari 2 kegiatan.
a. Kegiatan Penangganan Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
sebesar 42%. Penyerapan anggaran menyesuaikan banyaknya
kejadian bencana atau masalah yang memerlukan
penanganan.
b. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar 40% juga
menyesuaikan kondisi.
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
ada 3 kegiatan yang capaian realisasinya kurang yaitu :
a. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk dari
ancaman/korban bencana yaitu sebesar 57%. Penyerapan
anggaran tergantung ada tidaknya bencana yang terjadi.
b. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Pasca Bencana yaitu
sebesar 40%. Penyerapan anggaran tergantung ada tidaknya
bencana yang terjadi.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan
Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus
didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-
luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah
rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus
dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan dan
keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di
Kabupaten Blora, sehingga rencana pembangunan Pemerintah
Kabupaten Blora dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut
melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan
prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran
yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten
Blora dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di
Kabupaten Blora adalah:
a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Blora sangat tinggi
baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah
Kabupaten Blora;
b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama
antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun
dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk
penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan
Daerah Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tentang
penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama,
meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-9
pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum
sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku
kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru
diperhatikan manakala terjadi bencana;
e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat
mengintervensi secara langsung kepada pemerintah
kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih
dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;f. Belum optimalnya
kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan,
pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat
bencana;
g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Blora sangat terbatas
dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan,
kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan
kinerja penylenggaraan PB yang sangat luas;
h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum
ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab
pekerjaan;
i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur
normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk
kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive
terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan
pendanaan khusus, segera/mendesak;
j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang
komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata
secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10
penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan
belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih
belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola
untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan
komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.
Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk
tanggap darurat;
Peluang BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya :
Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat
dan BPBD di tingkat Povinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok
dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa Tengah secara
otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Blora. Sejalan dengan hal
tersebut, pemerintah Kabupaten Blora menindaklanjuti dengan
membentuk BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2008
melalui Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor Tahun 2018.
Dengan dibentuknya BPBD Kabupaten Blora maka tugas pokok
dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dan Dinas teknis lainnya
bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Kabupaten Blora.
Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normative belaka,
namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan
anggaran PB secara otomatis.
Peran BPBD Kabupaten Blora dalam penanggulangan
bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis
dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-11
UU dan Perda Jateng, maka BPBD Kabupaten Blora mempunyai 3
(tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana,
koordinasi dan komando.
a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Blora memiliki peran
untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya
penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat
maupun pasca bencana.
b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan
mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Badan
Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas
RUMKIMHUB dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis.
BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan
penanggulangan bencana baik pra, saat maupun
pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut
dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur
pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait
penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing
OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga
saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur
dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan
komando kepada para pemangku kepentingan untuk
memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana,
terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai
incider commander, BPBD memberikan komando untuk
melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang
bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-12
Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai
beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan
prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang
dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu
dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:
a. Legislasi,
Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam
negeri maupun peraturan kepada BNPB.
Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan
petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih
cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di
tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di
Kabupaten Blora adalah penyusunan lembaga BPBD
dengan peraturan daerah dan peraturan daerah
untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana
b. Perencanaan
Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat
dibedakan menjadi 2 yaitu :
1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana
penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian
dideskripsikan menjadi rencana aksi
2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana
tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya
mitigasi (struktural dan non struktural), siapa
melakukan apa, anggaran
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-13
b) rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana
dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan
skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan
apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada
saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi
rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan
c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah
terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa,
anggaran
c. Kelembagaan
Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal
(BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara
non formal dapat dibagi sebagai berikut:
1) Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat
Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga
usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan
lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun
Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini adalah satu-
satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
2) Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi
atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan
Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal :
perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di
provinsi atau kab/kota setempat.
3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non
formal yang disebut platform tematik (per satu jenis
ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G.
Merapi dibentuk Forum Merapi, dst
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-14
d. Pengembangan kapasitas
Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3
(tiga) sub sistem dalam sistem penangulangan bencana
dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang
diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (Hyogo
Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan
sebagai berikut.
1) kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk
aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. Dan sumberdaya
sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi,
trasnsportasi, obat-obatan dsb.
3) IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek
terapan untuk pembangunan rumah tahan gempabumi,
sistem peringatan dini,
4) Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan
pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
e. Pendanaan
Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan
dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
1) Pendanaan dari pemerintah.
Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan
tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :
a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan
risiko bencana digunakan dana yang ada di APBD
termasuk kalo ada bantuan dari Pusat maupun provinsi.
b. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-15
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana
digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan
akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk
penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh
DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP
kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya
digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya
banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24
jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan
tanggul, dll
c. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi)
pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah. digunakan untuk mengembalikan dan
memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak
akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi
untuk membangun dengan lebih baik dan aman (build
back better and safer)
2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang
dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat
(Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun
masyarakat internasional.
Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal
dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD
Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada
kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait
kebencanaan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja BPBD
Kabupaten Blora Tahun 2019 berpedoman pada Renstra BPBD
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Blora
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-16
Tahun 2016-2021 serta melaksanakan penelitian dan
pengamatan langsung dilapangan.
Sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam
Renja BPBD Kabupaten Blora Tahun 2019 benar – benar sesuai
kebutuhan dan tugas fungsi yang harus dilaksanakan oleh BPBD
Kabupaten Blora.
Penyusunan Program dan Kegiatan dalam Renja BPBD
Kabupaten Blora sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun sesuai Tabel
T-C.31.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-17
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Blora
Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Blora
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannnya
120 orang
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENCEGAHAN DINI
DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM
Kab. Blora Jumlah Relawan 305 orang
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Kab. Blora
Jumlah Relawan 305 orang
Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan
60 menit
Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan
60 menit
Persentase Aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenui Standar Kualifikasi
80% Persentase Aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenui Standar Kualifikasi
80%
Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana di Kabupaten Blora
97% Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana di Kabupaten Blora
97%
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Kab. Blora Jumlah desa/kelurahan yang terdata daerah rawan bencana bersama satlinmas
275 Desa/Kelurahan
75.000.000 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Kab. Blora
Jumlah desa/kelurahan yang terdata daerah rawan bencana bersama satlinmas
275 Desa/Kelurahan
75.000.000
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-18
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
BPBD jumlah peralatan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam
5 Jenis 715.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
BPBD jumlah peralatan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam
5 Jenis 715.000.000
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Kab. Blora jumlah logistik dan obat - obatan yang terbagi untuk penduduk ditempat penampungan sementara
400 Paket
200.000.000 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Kab. Blora
jumlah logistik dan obat - obatan yang terbagi untuk penduduk ditempat penampungan sementara
400 Paket
200.000.000
Pelatihan dan simulasi penanganan bencana
Kab. Blora jumlah peserta pelatihan dan simulasi penanganan bencana
320 Orang
200.000.000 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana
Kab. Blora
jumlah peserta pelatihan dan simulasi penanganan bencana
320 Orang
200.000.000
Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
Kab. Blora Jumlah laporan inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
16 Laporan
30.000.000 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
Kab. Blora
Jumlah laporan inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
16 Laporan
30.000.000
SOSIAL SOSIAL
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kab. Blora Persentase penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
100 % 529.400.000 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Kab. Blora
Persentase penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
100 % 529.400.000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kab. Blora Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
1 Dokumen
30.000.000 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kab. Blora
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
1 Dokumen
30.000.000
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100
Penyediaan jasa surat menyurat
Kab. Blora Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100 % 7.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Kab. Blora
Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100 % 7.500.000
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-19
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
100 % 90.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
100 % 90.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 35.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 35.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 % 55.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 % 55.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100 % 62.500.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100 % 62.500.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Blora Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100 % 57.800.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Blora
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100 % 57.800.000
Penyediaan alat tulis kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
100 % 45.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
100 % 45.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 % 25.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 % 25.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Blora Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100 % 20.775.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Blora
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100 % 20.775.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 27.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 27.500.000
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-20
Penyediaan peralatan rumah tangga
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
100 % 20.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
100 % 20.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 % 10.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 % 10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat
100 % 74.500.000 Penyediaan makanan dan minuman
BPBD Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat
100 % 74.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Blora Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 % 275.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Blora
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 % 275.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 % 50.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100 % 50.000.000
Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Kab. Blora Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran
100 % 87.700.000 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Kab. Blora
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran
100 % 87.700.000
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100 % 70.000.000 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100 % 70.000.000
Pengadaan mebeler BPBD Persentase pemenuhan mebeler
100 % 500.000.000 Pengadaan mebeler BPBD Persentase pemenuhan mebeler
100 % 500.000.000
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-21
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
BPBD Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
100 % 65.000.000 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
BPBD Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
100 % 65.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BPBD Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BPBD Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BPBD Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
100 Unit
81.000.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
BPBD Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
100 Unit
81.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Pendidikan dan pelatihan formal
BPBD Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
29 Orang
25.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal
BPBD Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
29 Orang
25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
BPBD Jumlah laporan keuangan akhir tahun
5 Laporan
10.000.000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
BPBD Jumlah laporan keuangan akhir tahun
5 Laporan
10.000.000
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
BPBD Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja
5 Dokumen
6.000.000 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
BPBD Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja
5 Dokumen
6.000.000
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada Renja BPBD Kabupaten Blora Tahun 2019 tidak ada
usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah lain yang langsung ditujukan kepada BPBD
Kabupaten Blora maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi BPBD Kabupaten Blora dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Blora
Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Blora
No. Program
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/Volume Catatan
N I H I L
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Direktorat Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana
Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen
Pemerintahan Umum 2010-2014 merupakan arah
kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan
strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup
Ditjen Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu
: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Pemerintahan
Umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
umum yang desentralistis dan demokratis dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan
“Misi” Ditjen Pemerintahan Umum yang salah satunya
sebagai berikut : “ Memfasilitasi terciptanya ketentraman
dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penegakan hak-hak sipil. “
2. BNPB
Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, maka tugas Badan Nasional
Penanggulangan Bencana adalah masuk dalam agenda
pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik,
dengan fokus prioritas pelestarian sumber daya alam,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang merupakan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-2
bagian dari enam fokus prioritas yaitu prioritas ke 3 sebagai
berikut:
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan
jangka menengah 2015-2019 melalui pelaksanaan agenda
pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka
arah kebijakan umum penanggulangan bencana dalam RPJMN
2015-2019 adalah mengurangi risiko bencana dan
meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang
dilaksanakan melalui strategi:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam
perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko
bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko
skal 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000
untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota
risiko tinggi terhadap bencana;
c) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan
bencana di Pusat dan daerah;
d) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota
yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan
operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
a) Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar
bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang kebencanaan;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-3
b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan
risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media
cetak, radio, dan televisi;
c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
kepada masyarakat;
d) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam
membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan
risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah
kebijakan umum, dan strategi pembangunan nasional
pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan umum
penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan
peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam
koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan
risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi
pembangunan;
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan
penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-4
3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan
kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman
dibanding sebelum bencana;
4. Penyiapan sumber daya yang memadai dalam rangka
kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian
penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat
otonomi daerah dan penerapan prinsip – prinsip perbaikan
tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi
birokrasi dan mewujudkan good governance.
3. BPBD Provinsi Jawa Tengah
Arah kebijakan BPBD Propinsi Jawa Tengah sebagai
OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan
bencana antara lain sebagai berikut :
1. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan
dalam penanggulangan bencana;
2. Menjadikan BPBD Prov.Jateng sebagai incider commander
yang kuat dalam tanggap darurat bencana;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu
antar wilayah perbatasan;
5. Menjadikan peralatan PB yang optimal dan handal untuk
PB;
6. Memfungsikan BPBD sebagai institusi rujukan kebijakan
dalam PB;
8. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
9. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur PB
yang handal;
10. Pengadaan sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan;
11. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic
dan peralatan sesuai standar;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-5
12. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat
Jawa Tengah dalam PB;
13. Mewujudkan kapasitas /kemampuan masyarakat;
14. Mewujudkan desa siaga dan sadar bencana di Jawa
Tengah;
15. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi
bencana di Jawa Tengah;
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat
dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi
komunitas;
Berdasarkan telaahan tersebut diatas dapat
dirumuskan permaslahan – permasalahan yang menjadi
kendala BPBD Kabupaten Blora yaitu :
1. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya
mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi
kebencanaan di Kabupaten Blora;
2. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten
Blora;
3. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk
penyimpan logistik dan peralatan bencana;
4. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas
penanggulangan bencana;
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten
Blora;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana
di Kabupaten Blora;
7. Belum memadainya jumlah dan kompetensi sumberdaya
manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten
Blora;
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana di Kabupaten Blora
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-6
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia
usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Blora
10. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan
bencana lintas sektor dan lintas wilayah
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Rencana Kerja ( Renja ) Perangakat Daerah merupakan bagian
dari satu kesatuan yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (
RKPD ). Sehingga tujuan dan sasaran Renja harus disinergikan dengan
RKPD dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Perangkat
Daerah.
Tujuan dan sasaran penyusunan Renja 2019 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora adalah sbb. :
“ Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap
darurat dan pasca bencana”.
Tujuan Rencana Kerja ini sebagai bentuk dukungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora kepada Bupati
Blora untuk dalam mewujudkan visi dan misinya, yaitu misi ke 4 :
“Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal.”.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-7
3.2.2 Prioritas Sasaran Program Kegiatan Tahun 2019
Dengan berpedoman RPJMD tahun 2015-2020 Kabupaten Blora
serta hasil dari penampungan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang
tingkat Kecamatan tahun 2018 dan diselaraskan dengan usulan
program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka prioritas sasaran
program tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional.
2. Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3.2.3 Rencana Program dan Kegiatan
Sesuai dengan prioritas sasaran yang akan dicapai pada
tahun 2019, maka disusun rencana program dan kegiatan untuk
mencapai prioritas sasaran tahun 2019 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora yaitu :
NO
PROGRAM
KEGIATAN
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-8
7 Penyediaan alat tulis kantor
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13 Penyediaan makanan dan minuman
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 Pengadaan mebelair
2
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan,
dan rumah dinas
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan formal
V
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
2
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan
kinerja SKPD
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-9
VI
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
2
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari
ancaman / korban bencana alam
3
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat
penampungan sementara
4 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana
5 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana
VII
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal.
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan
urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah
baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan
Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang
selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
dan
6. Sosial
Selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menetapkan SPM
untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, yaitu :
• pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
• pelayanan informasi rawan bencana;
• pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-2
• pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
• pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang PB maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.
Tentu saja dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD
Kabupaten Blora harus selalu berpedoman pada Renstra BPBD
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang merupakan bagian dari
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Sebagai upaya untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2016-2021.
b. Rumusan program dan kegiatan, kebutuhan dana dan sumber
dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 dan
Perkiraan Maju Tahun 2020 tersaji pada Tabel T-C.33 ( terlampir ).
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 V-1
BAB V
PENUTUP
a. Catatan Penting
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang
penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah
tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD, isi dokumen
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019
diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya
pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong
tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2019 sesuai dengan
yang dicita-citakan.
Masa berlaku Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah
sesuai dengan masa berlaku Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2019. Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 ini
sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019.
Namun apabila dalam pembahasan anggaran untuk program
dan kegiatan yang ada dalam Renja BPBD tahun 2019, rencana
program dan kegiatan tersebut dapat diusulkan kembali pada
Perubahan Anggaran atau tahun pada tahun anggaran berikutnya
dengan catatan tentu saja hal tersebut akan merubah target kinerja
dan keuangan pada Renja BPBD tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 V-2
b. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja ( Renja ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberi arah dan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora untuk kurun waktu tahun 2019. Renja ini disusun
dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora. Renja ini memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 1 ( satu ) tahun yang
berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora Tahun 2019.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 agar dapat berjalan
dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama
dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja
dan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran
beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang
tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja ( Renja ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 akan dijabarkan dalam RKA, DPA
Tahun 2019. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora wajib berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ).
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 V-3
memastikan pencapaian target-target Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, maka perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja BPBD Tahun
2019 secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat
dilakukan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Blora, 2018
BUPATI BLORA
DJOKO NUGROHO