`SKRIPSI MANAJEMEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR OLEH : FAISAL N Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11242 16 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
`SKRIPSI
MANAJEMEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
OLEH :
FAISAL N
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11242 16
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
i
SKRIPSI
MANAJEMEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh:
FAISAL N
Nomor Stambuk: 105611124216
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Faisal N
Nomor Stambuk : 10561 11242 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar skipsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil
plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Makassar, 16 Oktober 2020
Yang Menyatakan
(Faisal N)
NIM.105611124216
v
ABSTRAK
Faisal N, Muhammadiyah dan Abdi. Manajemen Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur.
Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang meliputi
fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan, pengorganisasian, pembagian
tugas, pengendalian serta pengawasan. Proses ini melibatkan berbagai macam
organisasi yang bekerja sama dalam melakukan proses pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan proses pemulihan atau rekonstruksi dan
rehabilitasi pasca bencana. kajian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan
menjelaskan manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan manajemen bencana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir. Teknik
pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik,
dan Triangulasi waktu.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa manajemen Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur.(1)bahwa indicator pencegahan sudah
dijalankan dengan baik itu di tunjukan dengan banyak nya hal-hal yang dilakukan
seperti perungatan dini, pemasangan alat dekteksi, pemasangan alat-alat informasi
dan lain sebagainya. (2) mitigasi terkait dengan manajemen bencana sudah
berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan banyaknya yang dilakukan program
mitigasi seperti sosialisasi, pelatihan kepada relawan-relawan ataupun juga
program kesiapsiagaan terkait Bencana yang terjadi di kabupaten Luwu Timur (3)
kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana sudah berjalan dengan
baik itu di tunjukan dengan sigap nya dalam merespon masyarkat jika ada
pelaporan yang masuk dan langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan
Standar Operasinal Prosedur (SOP). (4) reaksi cepat mengenai Manajemen
Bencana sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan cepatnya respon jika
terjadi bencana dan segera mungkin terjun ke lapangan jika ada pelaporan terkait
bencana. Pemerintah juga menyiapkan personal dan melakukan pelatihan kepada
relawan.
Kata kunci: Manajemen bencana, badan penanggulangan bencana
vi
KATA PENGANTAR
Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikanskripsiyang berjudul “. Manajemen Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Di Kabupaten Luwu Timur”.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Dr. Muhammadiyah, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi,
M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya
membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar
5. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Nursyam dan Ibu Darmawati, kedua
adik saya Amelia dan Adilla, dan segenap keluarga yang senantiasa
memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Bapak Adnan Ma‟ruf, S.Sos, M.Si selaku Penasehat akademik
7. Para dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan
dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada pegawai dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur yang telah menerimah dengan baik pada saat penelitian
9. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi
Negara (HUMANIERA) yang selalu mendukung dalam penyelesian
vii
10. Kepada sahabat-sahabat saya di IMPAR yang selalu mensupport dalam
penyusun Skipsi saya.
11. Saudara-saudara seperjuangan di bangku perkuliahan angkatan 2016 terutama
Jurusan Ilmu Aministrasi Negara kelas F yang tidak bisa saya sebutkan satu
per satu
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang
telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Makassar,18 Oktober 2020
Faisal N
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ............................................................................
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR ......................................... ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM. .......................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN................................................................... vii
DAFTAR ISI ............................................................................................ viii
DAFTAR TABEL..................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 9
C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 10
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu...................................................................... 11
B. Konsep dan Teori Manajemen ....................................................... 13
C. Konsep Manajemen Bencana ......................................................... 23
D. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.............................. 30
E. Kerangka Pikir .............................................................................. 33
F. Fokus Penelitian ............................................................................ 34
G. Deskripsi Fokus ............................................................................. 35
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi.......................................................................... 38
B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................... 38
C. Informan ....................................................................................... 39
D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 40
E. Teknik Analisis Data ..................................................................... 41
F. Teknik Pengabsahan Data.............................................................. 42
BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .......................................................... 44
B. Hasil Penelitan .............................................................................. 62
C. Pembahasan Penelitian .................................................................. 87
ix
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 102
B. Saran ............................................................................................. 103
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Informan Penelitian ......................................................................................... 39
Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administratif di Kabupaten Luwu Timur ........................... 45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu
Timur .............................................................................................................................. 47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin ................. 48
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2013 ........ 49
Tabel 4.5 kondisi topografi di Kabupaten Luwu Timur ................................................... 49
Tabel 4.6 Kemiringan Lereng di Kabupaten Luwu Timur ............................................... 50
Tabel 4.7 data bencana pada tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 56
Tabel 4.8 data bencana pada tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 57
Tabel 4.9 data bencana pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur ............................... 57
Tabel 4.10 data bencana terparah pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu
Timur .............................................................................................................................. 58
Tabel 4.11 data jumlah Relawan pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu
Timur .............................................................................................................................. 59
Tabel 4.12 data jumlah Anggaran pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Luwu
Timur .............................................................................................................................. 59
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ..................................................................... 34
Gambar 4.1 Peta wilah Kabupaten Luwu Timur................................................. 44
Gambar 4.2 Peta Adminitrasi Kabupaten Luwu Timur ....................................... 46
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur ........................... 50
Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur .......................................... 51
Gambar 4.5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur ........................ 57
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar didunia dengan
Kondisi geografis daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang beragam
mulai dari suatu daerah yang terletak di dataran tinggi, dataran rendah,
namun juga ada suatu daerah yang memiliki dataran yang rendah dan ada
pula juga dataran tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan negara
Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai potensi bencana alam
yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain dalam jurnal
Mahardika dan Setianingsih (2018).
Bencana merupakan salah satu kejadian yang mengakibatkan
dampak yang cukup besar bagi manusia, peristiwa alam dapat dibagi
dalam 3 (tiga) bagian yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia, dan
sosial. Faktor alam antara lain gempa bumi, letusan gunung api, tanah
longsor, angin topan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karena faktor
alam, penyakit pada hama tanaman, pendemik wabah, kejadian yang luar
biasa, dan kejadian antariksa atau benda angkasa. Faktor Bencana buatan
manusia antara lain berupa kebakaran lahan atau hutan karena factor
kesengajaan manusia, kecelakaan transportasi, limbah industri, bom nuklir,
polusi udara, polusi air sungai, dan lainnya. Faktor Bencana sosial terjadi
karena rusaknya atau kurang harmonisnya hubungan antar sosial
2
masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor baik ketimpangan sosial,
budaya, suku ataupun agama. Bencana alam dapat menyebabkan dampak
yang merusak pada beberapa sektor, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rawan
akan terjadinya bencana alam. Serangkain kejadian bencana alam telah
menimbulkan cukup banyak korban jiwa serta kerugian harta benda, dan
juga kerusakan lingkungan.Resiko terhadap bencana alam bervariasi antar
daerah di Indonesia, tergantung pada tingkat kerentanan lingkungan, fisik,
dan sosial ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu kabupaten luwu timur
merupakan wilayah yang rawan bencana di Indonesia, dan yang paling
rawan karena di wilayah luwu timur di lalui sesar matano yang
pergerakannya cukup aktif sehingga perlu adanya langkah-langkah
antisipasi guna meminimalkan resiko bencana (sulselsatu.com).
Bencana alam ada beberapa kategori, antara lain bencana alam
yang bersifat meteorologis, geologi, wabah, dan bencana diluar angkasa.
(1) Bencana alam meteorologis berhubungan dengan iklim. Bencana ini
umumnya juga tidak terjadi hanya pada suatu tempat khusus, walaupun
ada daerah yang juga mengalami kekeringan, banjir musiman atau badai
yang hanya terjadi di tempat tertentu. Bencana alam meteorologis seperti
halnya banjir dan kekeringan adalah bencana alam yang sering terjadi di
dunia. (2) Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang biasa
terjadi di permukaan bumi yaitu gunung Meletus, tsunami, gempa bumi,
dan tanah longsor. gunung Meletus dan gempa bumi terjadi di sepanjang
3
jalur pertemuan lempeng tektonik yang ada di darat atau dasar samudera.
Seperti bencana alam geologi yang paling sering atau umum adalah
gunung Meletus, tsunami, dan gempa bumi. gunung Meletus biasanya
diawali dengan hujan abu, banjir lahar, semburan gas beracun, dan
muntahan batuan. Aliran lahar yang berupa banjir lumpur atau perpaduan
lumpur dengan debu yang dikarenakan cairnya salju di puncak gunung
atau dapat pula di sebabkan hujan yang cukup lebat. Sementara itu
terjadinya Gempa bumi karena gerakan lempeng tektonik. Gempa bumi
pada dasar samudera dapat menyebabkan gelombang tsunami ke pesisir
yang jauh. (3) Wabah atau epidemi adalah salah satu penyakit menular
yang penyebaranya melalui populasi manusia atau hewan di dalam suatu
ruang lingkup yang cukup besar , contohnya antar negara atau bahkan
seluruh dunia.seperti wabah terburuk yang menelan korban jiwa dalam
jumlah besar yaitu flu, cacar, dan virus covid 19. (4) Bencana dari luar
angkasa yaitu munculnya berbagai benda langit seperti halnya asteroid
atau gangguan pada badai matahari. walaupun dampak langsung asteroid
yang memiliki ukuran yang kecil tidak berpengaruh besar, namun asteroid
tersebut dapat berjumlah sangat banyak sehingga berpotensi menabrak
bumi (sumber Wikipedia).
Sementara itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 14 tahun 2014 tentang penanggulangan bencana daerah
pasal 21 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan
bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: a.
4
kesiapsiagaan, b. peringatan dini, an c. mitigasi bencana. Sementara itu,
Kabupaten Luwu Timur masuk dalam zona merah terhadap bencana, itu
terbukti dengan beberapa kali Kabupaten Luwu Timur terkena bencana
seperti Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi.
Seperti bencana tanah longsor yang pernah terjadi di Desa
Maliwowo Kecematan Angkona Kabupaten Luwu Timur tepatnya pada
jumat pagi tanggal 12 Mei 2017 dalam kejadian itu 7 orang dilaporkan
meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka-luka serta mengakibatkan
belasan rumah rusak akibat kejadian tersebut. Tidak hanya memakan
korban jiwa dan mengkibatkan orang mengalami luka-luka ke serta
belasan rumah rusak, kejadian tersebut sempat mengakibatkan jalan poros
menuju Sulawesi Tenggara sempat terputus akibat material lomgsor yang
menutupi badan jalan. Dalam kerjadiaan tersebut kerugian di taksir sebesar
2,5 Milyar Rupiah (sumber Liputan6.com). selain itu pada selasa 30 April
2019, ada beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur terendam banjir
akibat tingginya curah hujan, seperti Kecematan Tomoni Timur, Malili,
Mangkutana, Wotu, Kalaena, Dan Wasponda. Walaupun tidak memakan
korban jiwa, kejadian tersebut sempat memutus jalur trans Sulawesi dan
ada beberapa warga yang terpaksa harus mengungsi (sumber
InewsSulsel.id). selain kejadian tersebut ada beberapa lagi bencana alam
yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur Gempa Bumi dan lain-lain .
Sementara itu di lihat dari kejadian di atas kosep Manajemen Bencana
menurut Carter (2008) dalam buku Disaster Management yang mesti
5
diterapkan dalam hal manajemen yaitu seperti Pencegahan (Prevention)
Mengukur dan juga memperkirakan bencana apa yang mungkin terjadi Di
kabupaten Luwu Timur.
Memang pada dasarnya sangat sulit untuk memprediksi dimana
saja bencana akan terjadi namun kita bisa (berusaha) mencegah,
Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) Tindakan
mitigasi bisa dalam bentuk program yang spesifik. Ini di upayakan agar
pada saat kejadian bencana, program ini dapat memperkecil korban jiwa
dan kerusakan, Kesiapsiagaan (Preparedness) standar tanggap bencana
yang sebaiknya ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur dan disosialisasikan kepada masyarakat, agar
dapat melatih masyarakat dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana
yang terburuk agar nantinya tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat.
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa ada tiga bagian,
antara lain: Peringatan (Warning), Ancaman (Threat), dan Tindakan
Pencegahan (Precaution), Reaksi Cepat (Response) biasanya dapat
dilakukan sesegera mungkin pada saat terjadi bencana ataupun setelah
bencana terjadi. Perbaikan (Recovery) Proses perbaikan setelah terjadinya
bencana di utamakan untuk kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
seperti tempat tinggal, sanitasi kemudian dilanjutkan dengan perbaikan
infrastruktur pendukung percepatan pemulihan berbagai sektor ekonomi
daerah terdampak bencana, Pengembangan (Development) Dibutuhkan
6
pengembangan simulasi bencana yang mungkin saja menghantam negara
agar kita selalu siap siaga dalam menghadapi efek bencana.
Sesuai dengan Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21
tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Dalam
Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan, Bencana ialah
kejadian atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan juga
mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh suatu faktor
alam dan atau faktor nonalam ataupun faktor manusia yang mengakibatkan
adanya korban jiwa manusia, kerusakan alam, kerugian materi, dan
dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu
serangkaian cara yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya suatu bencana, kegiatan pencegahan bencana, dan
rehabilitasi, tanggap darurat, Pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah risiko
terhadap bencana, baik melalui pengurangan sebuah ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, dan Kesiapsiagaan
ialah serangkaian kegiatan atau cara yang dilakukan untuk mengantisipasi
terjadinya bencana baik melalui pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan juga berdaya guna.
Sementara itu adapun peraturan daerah kabupaten luwu timur
nomor 14 tahun 2014 tentang pananggulangan bencana daerah pada pasal
3 yang berisi penanggulangan bencana bertujuan untuk : a memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyesuaikan
7
peraturan perundang-undangan yang telah ada; c. menjamin
terselenggaranya penanggulangan bencana secara teratur atau terencana,
terkoordinasi, terpadu, terkoordinasir, dan menyeluruh; d. menghargai
budaya lokal; e. membangun kemitraan publik, partisipasi, dan serta
swasta; f. meningkatkan semangat gotong royong, kedermawanan dan
kesetiakawanan; g. meminimalkan dampak bencana; h. membuat
perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan i. meminimalisir
kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengalami
suatu bencana.
Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai sebuah
tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan
penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Adapun
tugas dan fungsi Badan Nasional Peanggulangan Bencana yaitu: tugas dari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1). memberikan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
suatu bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rekonstruksi dan
rehabilitasi, secara adil dan juga setara; (2). menentukan standardisasi dan
kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan; dan menyampaikan informasi kegiatan
penanggulangan bencana alam kepada masyarakat; (3). Memberitahukan
8
penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan
sekali dalam situasi normal dan juga setiap saat dalam situasi darurat
bencana; (4). menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan
atau bantuan nasional dan juga internasional; (5).
mempertanggungjawabkan penggunaan pada anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara; (6). melaksanakan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (7). Mengatur suatu
pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Sementara fungsinya ialah perumusan dan penetapan kebijakan
penanggulangan bencana alan dan penanganan pengungsi untuk bertindak
cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam penanganan bencana alam;
dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara teratur, terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain itu apabila
terjadi suatu bencana nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
melaksanakan fungsi komando dalam penanganan keadaan darurat
bencana alam dan keadaan tertentu.
Sementara itu penanggulangan bencana di tingkat daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah
non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam
di daerah baik itu Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota yang
berpedoman pada kebijakan yang diatur oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Badan Peanggulangan bencana Bencana Daerah
dibentuk berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008,
9
menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana
(Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana
(Satlak PB) di tingkat Kabupaten atau Kota. Berkaitan dengan peraturan
yang dijelaskan di atas baik itu peraturan tingkat pemerintah pusat maupun
peraturan tingkat daerah adalah bentuk dari kesiapsiagan pemerintah
dalam menanggulai bencana daerah.
Berdasarkan penjelasan dan fenomena di atas maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Manajemen
Badan Penangulangan Bencana Daerah di Kabupaten Luwu Timur”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya maka yang
menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pencegahan bencana BPBD Dalam Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana mitigasi bencana BPBD Dalam Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimana kasiapsiagaan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Luwu Timur ?
4. Bagaimana respon BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Luwu Timur ?
10
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini
ialah sebagai berikut :
1. mengetahui pencegahan bencana BPBD Dalam Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Luwu Timur
2 mengetahui mitigasi bencana BPBD Dalam Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Luwu Timur
3. mengetahui kasiapsiagaan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Luwu Timur
4. mengetahui Bagaimana respon BPBD Dalam Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Luwu Timur
D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dan hasil yang dapat di hasilkan dari penelitian ini ialah
sebagai berikut:
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan
menjadi salah satu sumbangsi pemekiran ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan
bagi semua pihak.
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan
acuan bagi penelitian berikutnya.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian terdahulu
Penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai pola dasar pendukung
untuk penelitian ini sebagai pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah
selanjutnya. Tentunya penelitian terdahulu ini berkaitan dengan pelaksanaan
manajemen bencana di ruang lingkup badan penanggulangan bencana.
Berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang singkron dengan objek
penelitian ini yakni adalah sebagai berikut:
1. Mahardika dan Setianingsih (2018) degan judul Manajemen Bencana
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Banjir
di Kota Semarang, dengan focus penelitian pada manajemen bencana oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apakah sudah sesuai dengan tahap
manajemen bencana yaitu sebelum bencana, saat terjadinya bencana, dan
setelah bencana. Sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
bagaimana manajemen bencana yang telah dilakukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang untuk menanggulangi bencana banjir. Hasil
penelitian dapat menunjukkan bahwa tahapan manajemen bencana yang
dilakukan oleh BPBD Kota Semarang yaitu mulai dari sebelum bencana yang
masih terdapat banyak kekurangan yakni belum terbentuknya rencana
kontijens, kemudian pada tahap saat terjadinya bencana masih terdapat
adanya kekurangan yakni keterbatasan logistik dan juga personil kedaruratan
12
bencana dan tahapan yang terakhir yaitu pasca bencana masih juga terdapat
kekurangan yaitu dimana dalam rehabilitasi yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah masih ada yang kurang tepat sasaran.
2. Maheswara dan Winarni (2016) dengan judul Manajemen Bencana Pada
Daerah Rawan Kekeringan Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul,
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan manajemen bencana
pada daerah rawan kekeringan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten
Gunungkidul yang meliputi tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan
pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi
kekeringan BPBD Kota Gunungkidul telah melaksanakan seluruh kegiatan
dan manajemen bencana yaitu mitigasi dengan pencairan sumber air bersih,
pembuatan dan perbaikan bak penampung hujan. Kesiapsiagaan dengan
pembentukan desa tangguh bencana dan pemaskarta, tahap respon dengan
kegiatan droping air, logistik dan pemulihan meliputi bantuan sarana produksi
pertanian, bantuan pangan dan pelayanan medis, pembangunan prasaranan
pengairan, pelaksanaan sumber air di daerah tangkap hujan.
3. Dian Lestari, Mappamiring, dan Abdi (2020) Dengan Judul Manajemen
Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di
Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar, Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis proses perencanaan strategik Badan Usaha Milik Desa dan
untuk menganalisis proses pelaksanaan strategik Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) yang ditemui di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo
Kabupaten Polewali Mandar . Manajemen strategik pada tahap perencanaan
13
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat disimpulkan bahwa pada tahapan
perumusan strategi sudah dilakukan secara matang dengan memperhatikan
berbagai macam faktor baik dari dalam BUMDes maupun dari luar BUMDes.
Secara rinci tahap-tahap perencanaan manajemen strategik yang telah
dilakukan oleh BUMDes Desa Sugihwaras yaitu menetapkan tujuan
BUMDes mulai dari tujuan umum, tujuan jangka panjang dan jangka pendek,
sesuai dengan AD/ART yang ada, penyusunan dan pemilihan strategi
alternatif untuk BUMDes dengan mempertimbangkan analisis SWOT dan
kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan untuk pengembangan BUMDes,
memilih strategi tertentu untuk digunakan dalam menjalankan BUMDes,
pelaksanaan atas strategi yang dipilih dengan adanya target tahunan BUMDes
serta dalam pengembangan BUMDes memanfaatkan teknologi dan sistem
informasi, pengembangan budaya organisasi yang mendukung strategi serta
menciptakan struktur organisasi yang efektif dengan pembagian
masingmasing bidang disetiap unit usaha BUMDes.
B. Konsep dan Teori Manajemen
1. Pengertian manajemen
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.
Pengaturan dilakukan melalui suatu proses yang diatur berdasarkan urutan
fungsi-fungsi dari manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan. Atau manajemen dapat pula
diartikan sebagai suatu proses, manajemen adalah sebagai kolektivitas
orang-orang yang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan manajemen,
14
manajemen juga sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu Hasibuan
(2004).
Sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia pengetahuan
manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi
di kukuhkan kedudukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat
di pelajari dan ia dewasa ini menjadi ilmu terapan (appalied sciences) atau
lebih terkenal dengan istilah “manajemen keilmuaan” (scientific
management). Selanjutnya di dalam pengertian manajemen menurut Peter
Ducker menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu fungsi manajemen dan
orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu
kedudukan pada sosial dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu
disiplin imu dan bidang telaah Budiono (2004).
Penegertian manajemen menurut G.R Terry dalam buku Hasibuan
(2004) Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga
pengendalian yang dilakukan agar untuk menentukan serta mencapai suatu
sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui sebuah pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu penjelasan
lain yang di utarakan tentang manajemen yaitu tenaga atau kekuatan yang
memimpin, memberi petunjuk dan bimbingan suatu organisasi dalam
mencapai suatu tujuan yang di tentukan terlebih dahulu . oleh Albert
Lepawsky masih dalam buku Brantas (2009).
15
Penjelasan manajemen menurut para ahli mengenai manajemen
juga di utarakan oleh Jhon D. Millet mengenai Manajemen yaitu proses
pembimbingan, pengarahan serta pemberiaan fasilitas kerja kepada orang-
orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok jurnal dalam mencapai
suatu tujuan yang telah di tentukan. Dalam buku Brantas (2009).
Masih sama dalam buku dari Brantas (2009) oleh Dalton E.MC
Farland mengenai manajemen yaitu suatu proses yang mana manajer
sebagai pencipta, mengrahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan
organiosasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia. Malayu
S.P Hasibuan dalam buku Kartono (2016) mengatakan bahwa manajemen
sebagi ilmu dan seni dalam mengatur proses dalam suatu pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif dan
efisien agar tercapai suatu tujuan.
2. Unsur dan Tujuan Manajemen
a. Unsur manajemen
Menurut Brantas (2009) Manajemen merupakan suatu subjek
yang sangat penting karena manajemen mempersoalkan penetapan
serta pencapaian tujuan tertentu. Manajemen tidak saja
mengidentifikasikan, akan tetapi juga menganalisis dan juga
mengabungkan secara efektif bakat orang-orang dan mendayukan
sumber-sumber tersebut kadang juga dinyatakan 6 M dari manajemen
sebagai berikut: (1). Men, tenaga kerja manusia dan tenaga kerja yang
eksekutif maupun operatif; (2) Money, uang yang di butuhkan dalam
16
mencapai tujuan; (3) Methods, cara yang di pergunakan untuk
mencapai tujuan; (4) Materials, Bahan yang di pergunakan usaha
untuk mencapai tujuan; (5) Machines, mesin atau alat yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan; (6) Market, pasar untuk
menjual output dan jasa yang di hasilkan . sumber-sumber tersebut di
persatukan dan ditetapkan secara harmonis dengan sedemikian rupa.
Sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas waktu,
usaha, serta biaya yang telah di tetapkan sehinggah apa yang inginkan
dalam unsur manajmen itu dapat tercapai sebagai mana mestinya.
b. Tujuan manajemen
Konsep tujuan organisasi yang dipandang secara luas memiliki
beberapa fungsi penting yang berbeda-beda menurut waktu dan
keadaan. Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu ada tujuan
yang ini dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi
kebutuhan yang berupa materi dan nonmateri yang dapat dilihat dari
hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan keuntungan
atau laba (business organization) atau pelayanan atau pengabdian
(public organization) melalui suatu proses manajemn itu. Tujuan yang
ingin di capai selalu di tetapkan dalam suatu rencana (plan), karena itu
hendaknya tujuan di tetapkan “jelas, realitas, dan cukup ,menantang”
umtuk di perjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika
tujuannya jelas, realitis, dan cukup menantang maka usaha yang ingin
17
dicapai cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan di tetapkan terlalu mudah
atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi,
semangat kerja karyawan akan meningkat, jika tujuan di tetapkan
jelas, realistis dan cukup menantang untuk di capainya. menurut
Hasibuan (2004). Dalam menetapkan suatu tujuan harus didasarkan
dengan analisis “data, informasi, dan potensi” yang memiliki serta
memilihnya dari alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi yang
dapat diketahui dalam suatu anggaran dasar (AD) dan juga anggaran
rumah tangga (ART)-nya. Menurut Hasibuan (2004) Tujuan-tujuan
tersebut dapat dilihat dan kita kaji dari beberapa sudut dan dibedakan
sebagai berikut.
1. Menurut tipe-tipenya, tujuan di bagi atas:
a). Profit objectives, bertujuan agar mendapatkan laba bagi
pemiliknya.
b). Service objectives, bertujuan agar memberikan pelayanan yang
baik dan memuaskan bagi konsumen dengan mempertinggi suatu
nilai barang dan jasa yang di tawarkan pada konsumen.
c). Social objectives, bertujuan meningkatkan nilai guna yang
dibuat oleh perusahaan untuk kesejateraan masyarakat.
d). Personal objectives, bertujuan untuk para karyawan secara
individual economic, social psychological mendapat kepuasan di
suatu bidang pekerjaannya dalam perusahaan.
2. Menurut prioritasnya, tujuan di bagi atas:
18
a). Tujuan primer
b). Tujuan sekunder
c). Tujuan individual, dan
d). Tujuan sosial
3. Menurut jangka waktunya, tujuan di bagi atas:
a). Tujuan jangka pangjang
b). Tujuan menengah, dan
c). Tujuan jangka pendek
4. Menurut sifatnya, tujuan di bagi atas:
a). Manajement objectives, tujuan dari segi efektifnya yang harus
ditimbulkan dari suatu manajer
b). Managerial objectives, tujuan yang mesti dicapai daya upaya
atau kreativitas yang bersifat manajerial.
c). Administrative objectives, tujuan-tujuan pencapainnya
memerlukan administrasi.
d). Economic objectives, tujuan-tujuan yang dimaksud ialah
memenuhi suatu kebutuhan dan juga memerlukan efisiensi untuk
pencapaiannya.
e). Social objectives, tujuannya ialah tanggung jawab, terutama
tanggung jawab mengenai moral.
f). Technical objectives, tujuannya ialah berupa detail mengenai
teknis, kerja, dan karya.
19
g). Work objectives, yaitu tujuan yang merupakan kondisi
kerampungan sebuah pekerjaan.
5. Menurut tingkatnya tujuan dapat di bagi sebagai berikut:
a). Overall enterprise objectives, adalah tujuan semesta (generalis)
yang harus di capai pada badan usaha secara totalitas.
b). Divisional objectives, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh
setiap devisi.
c). Departemental objectives adalah suatu tujuan yang harus
dicapai oleh setiap masing-masing bagian.
d). Sectional objectives, adalah tujuan-tujuan yang mesti dicapai
oleh setiap bagian.
e). Group objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai oleh setiap
kelompok urusan.
f). Individual objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai oleh
setiap individu.
6. Menurut bidangnya, tujuan di bagi menjadi:
a). Top level objectives, yaitu tujuan-tujuan umum, menyeluruh,
dan menyangkut berbagai jenis bidang sekaligus.
b). Finance objectives, yaitu tujuan-tujuan tentang suatu modal.
c). Production objectives, adalah tujuan-tujuan tentang produksi.
d). Marketing objectives, adalah tujuan mengenai bidang
pemasaran barang dan juga jasa.
20
e). Office objectives, adalah tujuan mengenai bidang
ketatausahaannya dan juga administrasinya,
7. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas:
a). Public objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai berdasarkan
ketentuan undang-undang negara.
b). Organization objectives, adalah tujuan yang mesti dicapai
berdasarkan pada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah
tangga, statute organisasi yang bersifat zakelijk dan impersonal
(tidak berdasarkan suatu pertimbangan perasaan dan selera
pribadi) dalam upaya pencapaian tujuan.
c). Personal objectives, yaitu tujuan pribadi atau tujuan individual
(walaupun mungkin hanya hubungan dengan organisasi) yang
dalam usaha pencapaiannya sangat berpengaruh oleh selera pribadi
maupun pandangan pribadi.
Kesimpulan bahwa tujuan adalah hal terjadi dalam proses
manajemen dan aktivitas suatu kerja, dan memiliki tujuan yang
beraneka macam, tetapi harus ditetapkan dengan jelas, realistis
yang cukup menantang berdasarkan dengan analisis data,
informasi, dan pemilihan dari alternatif yang ada. Kecakapan
manajer dalam mengankat suatu tujuan dan kemampuannya dalam
memanfaatkan peluang, dalam mencerminkan tingkat hasil yang
ingin di capai.
21
3. Fungsi manajemen
Hasibuan (2004) Manajemen oleh para penulis dibagi atas
beberapa macam fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini
bertujuan agar sistematika urutan pembahasannya lebih teratur, Agar
analisis pembahasannya lebih mudah dan juga lebih mendalam, dan
Untuk menjadi syatu pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi
manajer itu sendiri.
Pada umumnya manajemen juga dibagi menjadi beberapa fungsi
yaitu merencanakan, mengkordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan. Kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang
diinginkan secara efektif dan efisien. Amirullah dkk.
Hasibuan (2004) Berbagai pendapat mengenai beberapa fungsi
manajemen akan tampak jelas dengan dikemukakannya pendapat oleh
beberapa Ahli sebagai berikut:
a. Menurut G.R Terry
1) Planning (perencanaan)
2) Organizing (pengorganisasian)
3) Actuating (pelaksanaan)
4) Controlling (pengawasan)
b. Henry Fayol
1) Planning (perencanaan)
2) Organizing (pengorganisasian)
3) Commanding (pengarahan)
22
4) Coordinating (pengkordinasian)
5) Controlling (pengendalian)
c. Lutter Gullick
1) Planning (perencanaan)
2) Organizing (pengorganisasian)
3) Staffing (penempatan)
4) Directing (pengarahan)
6) Coordinating (pengkordinasian)
5) Reporting (pelaporan)
6) Budgeting (penganggaran)
d. Lyndall F. Urwick
1) Forecasting (peramalan)
2) Planning (perencanaan)
3) Organizing (pengorganisasian)
4) Commanding (pengarahan)
5) Coordinating (pengkoordinasian)
6) Controlling (pengendalian)
e. DR. Sondang P. Siagian
1) Planning (perencanaan)
2) Organizing (pengorganisasian)
3) Motivating (motivasi)
4) Controlling (pengendalian)
5) Evaluating (mengevaluasi)
23
C. Konsep Manajemen Bencana
1. Konsep bencana
Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang menganggu dan
mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor
alam, non alam, dan faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri,
sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian
harta dan benda, rusaknya lingkungan dan timbulnya dampak psikologis.
Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam yang
kenyataannya dapat yang dapat berdampak besar bagi populasi
perkembangan suatu makhluk hidup, seperti manusia, hewan ataupun
tumbuhan. Bencana dapat artikan baik secara normatif maupun pendapat
para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana
merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan maupun penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor
alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Jenis-jenis dan faktor penyebab bencana
a. Jenis-jenis Bencana
Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang penanggulangan bencana, sebagai berikut:
1) Bencana alam ialah bencana yang diakibakan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu berupa
24
gempa bumi, tsunami, banjir gunung meletus, kekeringan, tanah
longsor, dan angin topan;
2) Bencana non alam ialah bencana yang diakibatkan oleh beberapa
peristiwa ataupun rangkaian kejadian non alam seperti berupa
gagal teknologi,gagal modernisasi. dan wabah penyakit;
3) Bencana sosial ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian kejadian yang disebabkan oleh faktor manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas
masyarakat.
4) Kegagalan Teknologi ialah semua peristiwa bencana yang
diakibatkan oleh faktor kesalahan desain, kelalaian dan juga
kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau
insdustri yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan
bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.
a. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana
Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya suatu bencana,
sebagai berikut: (1) Faktor alam karena fenomena alam dan juga tanpa
ada campur tangan manusia. (2) Faktor non-alam adalah bukan karena
fenomena alam dan bukan akibat ulah manusia, dan (3) Faktor
sosial/manusia karena murni akibat perbuatan manusia itu sendiri,
misal adanya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Faktor
yang menjadi penyebab terjadinya bencana ialah karena adanya suatu
interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability).
25
Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007
adalah “Suatu kejadian dan peristiwa yang bisa menimbulkan
bencana”.
3. Manajemen bencana
Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang
meliputi fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan,
pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian serta pengawasan.
Proses ini melibatkan berbagai macam organisasi yang bekerja sama
dalam melakukan proses pencegahan, proses mitigasi, proses
kesiapsiagaan, proses tanggap darurat, yang proses pemulihan atau
rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana menurut Istiqomah, U
(2019).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan pasal 36 agar setiap daerah
dalam upaya untuk penanggulangan bencana memiliki perencanaan
penanggulangan bencana yang terstruktur dengan baik Oleh karena itu
pada setiap daerah pelu dilakukan pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai jembatan di dalam
menanggulangi bencana.
Secara umum manajemen bencana memiliki tahap-tahap dan
dapat dibagi dalam tiga ketiatan utama, diantaranya:
a. Kegiatan pada pra bencana dengan cakupan kegiatan pencegahan,
kegiatan mitigasi, dan kesiapsiagaan.
26
1) Pencegahan adalah kegiatan yang lebih di beratkan dalam upaya
penyusunan berbagai peraturan perundang – undangan yang
tujuannya untuk mengurangi resiko bencana. Misalnya peraturan
tentang RUTL, IMB, rencana pembuatan peta rawan bencana,
rencana tata guna tanah dan sebagainya.
2) Mitigasi adalah upaya yang di lakukan mengurangi dampak yang
akan ditimbulkan bencana, seperti pembuatan tanggul, sabo dam,
check dam, Break water, Rehabilitasi dan normalisasi saluran.
3) Kesiapsiagaan adalah suatu kegiatan penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan kepada masyarakat oleh petugas lapangan maupun
operator pemerintah, disamping itu perlu adanya keterampilan dan
kemahiran serta tingkat kewaspadaan kepada masyarakat.
b. Kegiatan ketika terjadi bencana dengan cakupan kegiatan tanggap
darurat untuk dapat meringankan penderitaan sementara, seperti
halnya search and rescue (SAR), bantuan darurat dan juga tempat
pengungsian.
1) Peringatan dini, ialah kegiatan yang memberikan suatu tanda atau
isyarat terjadinya bencana pada kesempatan pertama atau
peringatan paling awal. Peringatan dini ini sangat perlu bagi
penduduk yang bertempat tinggal didaerah rawan bencana agar
mereka mempunyai kesempatan atau segera untuk
menyelamatkan diri.
27
2) Penyelamatan dan pencarian, ialah kegiatan yang meliputi
pemberian suatu pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang
sedang mengalami bencana. Kegiatan ini meliputi mencari,
memilah penduduk yang meninggal, luka ringan, luka berat dan
menyelamatkan penduduk yang masih hidup.
3) Pengungsian, ialah kegiatan untuk memindahkan penduduk yang
sehat, luka ringan, luka berat ketempat pengungisan atau tempat
evakuasi yang lebih aman dan juga terlindung dari resiko dan
ancaman bencana.
c. Kegiatan pada pasca bencana dengan cakupan kegiatan pemulihan
kembali.
1) Penyantunan dan pelayanan, ialah kegiatan pemberian
pertolongan kepada para pengungsi untuk tempat tinggal mereka
yang sementara, makan, pakaian dan kesehatan.
2) Konsolidasi, ialah kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan
yang telah dilakukan oleh petugas dan mesyarakat dalam tanggap
darurat bencana, seperti dengan melakukan pencarian dan
penyelamatan ulang, penghitungan ulang korban yang meninggal,
hilang, luka berat, luka ringan dan yang mengungsi.
3) Rekonstruksi, ialah kegiatan membangun kembali berbagai sarana
dan prasarana yang diakibatkan oleh peristiwa bencana secara
lebih baik dari pada keadaan sebelumnya dengan telah
mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana di masa
28
yang akan datang. Disini peranan K 3 menjadi penting untuk
mendukung siklus itu.
Candra (2014) Konsep Sistem Manajemen Bencana ( Disaster
Management System) menurut Carter dalam buku Disaster Management :
A Disaster Manager’s Handbook. dibutuhkan siklus manajemen
menghadapi bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan
(Prevention), Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (Mitigation),
Kesiapsiagaan (Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response),
Perbaikan (Recovery), Pengembangan (Development).
a) Pencegahan (Prevention) adalah Mengukur dan memperkirakan
bencana yang akan terjadi. Memang pada dasarnya sangat sulit untuk
di perkirakan dimana suatu bencana akan terjadi akan tetapi kita bisa
berusaha untuk mencegah dengan, sebagai contoh: membuat bangunan
yang tahan lama secara konstruksi kuat menahan goncangan,
membangun rumah tidak terlalu dekat dengan laut dan gunung, sungai
atau setidaknya memperhatikan syarat standar keamanan
pembangunan, pengeboran, dan lain sebagainya.
b) Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) ialah
Tindakan mitigasi juga bisa dilakukan dalam bentuk program yang
spesifik. Ini di upayakan agar pada saat terjadinya bencana, program
yang dapat memperkecil korban jiwa dan kerusakan lainnya.
c) Kesiapsiagaan (Preparedness) ialah dengan adanya suatu standar
tanggap bencana yang sebaiknya telah ditetapkan dan diberlakukan
29
oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada publik, diharapkan dapat
melatih masyarakat, baik sebagai komunitas dan kelompok agar selalu
siap siaga menghadapi yang terburuk dan agar tidak terjadi kepanikan
masal saat terjadinya bencana. Kesiapsiagaan untuk menghadapi suatu
bencana bisa dibagi menjadi 3 bagian, antara lain: Peringatan
(Warning), Ancaman (Threat), dan Tindakan Pencegahan
(Precaution).
d) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi cepat biasanya dapat dilakukan
secepat atau sesegera mungkin pada saat maupun setelah bencana
terjadi. Dengan adanya personel dalam masyarakat yang sudah terlatih
maka diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan
penanganan dini sebelum bantuan datang. Tindakan yang diharapkan
ialah menyelamatkan hidup masyarakat dan menjaga harta benda yang
masih tersisa.
e) Perbaikan (Recovery) adalah Proses perbaikan yang di utamakan
kepada kebutuhan dasar masyarakat korban bencana seperti halnya
tempat tinggal, sanitasi. kemudian dilanjutkan dengan perbaikan
infrastruktur yang mendukung dalam percepatan pemulihan sektor
ekonomi kepada daerah yang terdampak bencana.
f) Pengembangan (Development) ini Dibutuhkan pengembangan
simulasi-simulasi berbagai macam bencana yang mungkin saja
menghantam negara kita agar kita selalu siap siaga dalam menghadapi
efek-efek bencana yang bisa saja terjadi.
30
Carter juga menjelaskan terkait pendapatnya mengenai penetapan
kebijakan nasional kebencanaan harus terlebih dahulu melalui penetapan-
penetapan yaitu Identifikasi jenis bencana ancaman dan pengaruhnya,
Inventarisasi sumber daya dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dipakai untuk melakukan suatu tindakan penanggulangan, dan Pengaturan
Organisasional.
Seperti halnya yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu
Banjir akibat tingginya curah hujan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi
Selatan meluas hingga merendam ribuan rumah warga di enam
kecamatan. Bencana tersebut juga memutuskan Jalur Trans Sulawesi.
Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga dari Sulawesi
Selatan (Sulsel) menuju Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi
Tenggara (Sultra) maupun sebaliknya lumpuh total. Banjir yang diklaim
terparah dalam beberapa tahun terakhir itu selain disebabkan tingginya
curah hujan, juga akibat meluapnya sejumlah sungai. Tidak ada korban
jiwa dalam bencana itu, namun puluhan kepala keluarga sudah diungsikan
ke tempat aman. Dari data BPBD Luwu Timur, banjir kini meluas hingga
ke Kecamatan Tomoni Timur, Mangkutana, dan Wasponda. Sebelumnya,
banjir merendam ribuan rumah warga di Malili, Wotu, dan Kalena
(sumber inews.id).
D. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana ini dapat dilihat
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Nasional
31
Penangulangan Bencana, yang dimana masing-masingnya mempuyai
ruang lingkup tersendiri dalam penanggulangan Bencana itu sendiri, ketika
bencana yang terjadi masuk kedalam kategori bencana yang terjadi di
ruang lingkup kabupaten atau kota, maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah memiliki peran dan tanggung jawab di dalam penyelesaian
penanggulangan Bencana tersebut, maupun pemulihan kembali wilayah
bencana. Akan tetapi apabila bencana yang terjadi masuk kedalam ruang
lingkup secara nasional maka sudah jelas apabila yang memiliki peran
andil dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya adalah Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, akan tetapi Badan Nasional Peanggulangan
Bencana juga masih perlu berkoordinasi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah setempat. Pemerintah dalam hal ini harus memiliki
kemampuan yang cukup besar dalam melakukan pengontrolan terhadap
situasi suatu daerah yang rawan terhadap bencana. Kemampuan yang
harus dimiliki yakni perencanaan serta persiapan terhadap respon bencana,
dan bantuan dalam melakukan koordinasi, kebijakan rekontruksi serta
kemampuan dalam mengatasi permasalahan populasi.
Melalui pengembangan suatu program menejemen bencana,
pemerintah dapat melaksanakan koordinasindengan baik. Wilayah suatu
daerah serta bncana adalah sebuah upaya dalam pengujian kumpulan suatu
kebijakan, praktik serta profesionalitas terhadap menejemen tanggap
darurat berdasarkan suatu perspektif pemerintah lokal. Upaya ini di
fokuskan terhadap pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahapan
32
bencana. Respons tersebut merupakan sesuatu yangnpenting agar dapat
meminimalisir korban-korban serta mengoptimalkan kemampuan suatu
komunitas agar selanjutnya dapat merespons Upaya terhadap tanggap
darurat dalam kewilayahan bergantung pada pemerintahan lokal. Berikut
beberapa alasan dari focus pemerintah lokal:
a. Menejemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah local,
b. Pemerintah lokal memiliki peranan aktif dalam menejemen bencana,
c. Pemberian wewenang yang begitu besar yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, Dan d. Kebijakan terhadap respon
bencana yang memerlukan tersedianya tempat secara lokal.
Alasan tersebut merupakan hal yang mendasari dari menejemen
bencana di wilayah lokal sebagai kunci dari pelaksanaan menejemen
bencana. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum didalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada undang-
undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (Disaster
Management), akan tetapi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini terdapat perubahan
pandangan di dalam proses atau tahapan penanggulangan bencana dari
responsive ke pengurangan resiko serta kesiapsiagaan, dengan
terintegrasikannya proses penanggulangan bencana ke dalam rencana
pembangunan baik itu nasional dan daerah, penanggulangan bencana
selanjutnya diatur, diselenggarakan, dan juga di biayai oleh anggaran
33
pembangunan pemerintah/pemerintah daerah serta adanya kelembagaan
yang kuat serta diaturnya hak serta kewajiban rakyat. Pemerintah pusat
dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam proses
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Hal ini tertera pada Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 pada
pasal ke 6 Tentang penanggulangan Bencana, tanggung jawab yang di
miliki pemerintah tersebut diantaranya a). Pengurangan terhadap resiko
terjadinya bencana serta pemaduan terhadap pengurangan resiko bencana
melalui program pembangunan di daerah yang terdampak bencana, b)
Perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat dari dampak bencana, c)
Penjaminan untuk pemenuhan terhadap hak dari masyarakat serta juga
pengungsi yang dimana terkena bencana dengan secara adil dan merata
serta juga sesuai dengan standar pada pelayanan minimum, d) Pemulihan
Kembali terhadap kondisi dari dampak bencana, e). Pengalokasian
anggaran untuk penanggulangan bencana dalam sebuah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan secara memadai, f).
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang berbentuk Dana
Siap Pakai (DSP), dan g). Pemeliharaan dokumen dan arsip otentik serta
kredibel dari dampak dan juga ancaman bencana. Sedangkan pada
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal ke 7 ayat (1) dijelaskan
bahwasanya wewenang yang dimiliki meliputi Penetapan kebijakan
penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional,
pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur
34
kebijakan untuk penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan
pada bencana nasional dan maupun daerah, penentuan kebijakan kerja
sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain. Badan atau
pihak pihak internasional lain, Perumusan kebijakan tentang suatu
penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau
bahaya bencana yang serius, perumusan kebijakan mencegah penguasaan
dan pengurangan sumber daya alam berskala besar atau melebihi
kemampuan alam. Agar dapat dilakukan pemulihan, pengendalian
pengumpulan dan penyaluran uang.
E. Kerangka Pikir
Dalam penelitian mengenai manajemen bencana, untuk mengetahui
bagaimana saja manajemen bencana tersebut berjalan dengan baik maka
penulis memfokuskan 4 indikator dalam manajemen BPBD di Kabupaten
Luwu Timur dengan menggunakan Teori W. Nick Carter yaitu
Pencegahan (Prevention), Mitigasi (Mitigation), Kesiapsiagaan
(Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response).; demikian dari
keempat indikator tersebut dilaksanakan yang memiliki hubungan yang
sangat erat. maka adapun model kerangka pikir yang digunakan dalam
penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
35
Gambar Kerangka Pikir 2.1
F. Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan bagian dari deksripsi teori dari
kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan
data agar tidak terlalu luas dan bias. Maka adapun yang menjadi fokus dari
penelitian ini adalah Manajemen bencana yang terdiri dari 4 indikator
adalah sebagai berikutsebagai berikut:
1. Pencegahan (Prevention)
2. Mitigasi (Mitigation)
3. Kesiapsiagaan (Preparedness
4. Reaksi Cepat (Response)
Manajemen Bencana Menurut
(W. Nick Carter 1991)
Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
Manajemen Badan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Luwu Timur
Preparedness
(Kesiapsiagaan) Mitigation
(Mitigasi)
Prevention
(pencegahan)
Response
(Respon)
36
G. Deskripsi Fokus
Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas Penelitian ini
menggunakan enam dasar/landasan pelaksanaan manajemen bencana dari
W. Nick Carter yaitu Pencegahan (Prevention), Mitigasi Atau
Memperkecil Efek Bencana (Mitigation), Kesiapsiagaan (Preparedness),
Respon atau Reaksi Cepat (Response), Perbaikan (Recovery),
Pengembangan (Development). Maka peneliti perlu mendeskripsikan
pelaksanaan manajemen bencana :
1. Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan bencana yang
mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menghilangkan atau mengurangi ancaman dan kejadian bencana, melalui
pengurangan risiko bencana dan kerentanan bencana. Contoh kegiatan
seperti Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya efek bencana dan
kegiatan dalam lain tentang pencegahan bencana.
2. Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana) dalah
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi sistem drainase
yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor, Melakukan pembuatan
tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di hutan yang gundul, Tidak
mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil,
37
Memperhatikan dan membuat sistem peringatan dini Memantau informasi
gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG.
3. Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta
melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh kegiatan
kesiapsiagaan Merumuskan dan mempertahankan perencanaan tanggap
bencana yang valid dan diperbarui yang dapat diaplikasikan saat
dibutuhkan ketetapan khusus untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi
penduduk atau memindahkan mereka untuk sementara ke tempat
berlindung yang aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi
gawat darurat, Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.
4. Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi cepat
biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada saat maupun
setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama ditujukan untuk
menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk menangani
dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung lainnya yang disebabkan
oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan Mengaktifkan sistem tanggap
darurat, Mencari dan menyelamatkan (SAR), Menyediakan makanan,
tempat tinggal (posko), pengobatan darurat Melakukan survei dan
penilaian.
38
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini
berlokasi di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dan melihat kondisi wilayah Kabupaten Luwu Timur. Penentuan lokasi
penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi
pemerintah yang menengani persoalan menajemen bencana dan melakukan
fungsi dan tugasnya sesuai yang menjadi problem berdasarkan kasus yang telah
dipaparkan dilatar belakang.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk mengetahui masalah-masalah
sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran dan disusun
dalam latar alamiah Creswell (2002). Penelitian kualitatif bertujuan untuk
memberikan gambaran secara faktual dan jelas terkait dengan pelaksanaan
Manajemen Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemecahan masalah
sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja
39
melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut.
Dasar dalam penelitian ini adalah berfokus pada studi kasus yang merupakan
sebuah penelitian rinci mengenai sebuah objek penelitian. Studi kasus merupakan
suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata
bilamana batas-batas dan fenomena dan konteks yang tidak Nampak dan tegas
serta sumber pembuktian dimanfaatkan Yin (2000). Penelitian ini penulis
mendeskripsikan kenyataan-kenyataan yang terjadi diteliti penulis untuk
mengumpulkan data yang objektif dan relevan.
C. Informan
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyampaikan
informasi tentang situasi dan kondisi penelitian ini. Informan pada penelitian
kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian atau informan dipilih dengan
perencanaan untuk membantu penulis dalam memahami masalah dalam suatu
proses penelitian yang diteliti Creswell (2010).
Informan penelitian ini yaitu:
Tabel 3.1 Informan penelitian
NO INFORMAN KODE INFORMAN
1. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur
INFORMAN A
40
2. Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur.
INFORMAN B
3. Masyarakat Dikabupaten Luwu Timur INFORMAN C
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur.
INFORMAN D
D. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi/pengamatan langsung
Observasi yaitu suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan
pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek yang sementara
diteliti. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala
yang berkesinambungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara
Wawancara yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
sejumlah data dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi
langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan/informan.
3. Dokumentasi
41
Dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengkaji dokumen yang ada baik berupa referensi, buku, jurnal ataupun
peraturan dan pasal yang berkesinambungan dengan penelitian ini guna
melengkapi data yang diperlukan serta cara mengumpulkan data, dimana
dokumen yang dianggap mendukung dan sesuai dengan masalah,baik berupa
buku, literatur, laporan dan sebagainya.
E. Teknik Analisis Data
Data yang didapat dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif
dengan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan
data sekunder. Data yang dibagi agar lebih mudah mendapatkan data yang
diperlukan dengan data yang tidak diperlukan. Setelah dikelompokkan, data
tersebut dapat di uraikan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami, setelah
itu penulis menyimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok
permasalahan penelitian.
Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan informasi dapat melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi,
2. Reduksi data
42
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi
data kasar yang muncul dari suatu catatan lapangan. Langkah ini bertujuan
memilih informasi mana yang singkron dan tidak dengan masalah
penelitian.
3. Penyajian data
Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam
suatu pola hubungan, sehingga mudah dapat dimengerti. Penyajian data
dapat dilakukan dalam pola uraian naratif.
4. Tahap akhir
Tahap akhir ialah menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan
verifikasi dan melakukan tinjauan ulang pada catatan dilapangan sehingga
data yang teruji viliditasnya.
F. Teknik Pengabsahan Data
Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah
penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni
melalui:
1. Triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang
satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi
lainnya yang terakit dengan objek penelitian.
2. Triangulasi teknik yakni untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan
43
pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik
yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicetak ataupun dibandingkan
dengan hasil dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Triangulasi waktu yakni mengecek semua hasil wawancara berulangkali
dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data akurat.
44
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Sumber: Data BPBD
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan dengan dua
propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Tenggara Tengah dan Propinsi Sulawesi
Tenggara. Selain itu Kabupaten Luwu Timur itu sendiri berbatasan dengan
laut, ialah dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur
terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 2o03‟00” - 2
o03‟25”
Lintang Selatan dan 119o28‟56” - 121
o47‟27” Bujur Timur. Kabupaten Luwu
Timu adalah kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun
45
batas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur sebagai
Sebelah Utara Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
Sebelah Timur Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Sebelah Selatan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Sebelah Barat Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Malili adalah Ibukota Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah
Kabupaten Luwu Timur tercatat 6.944,88 km2 atau sekitar 11,14% dari luas
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.. Kecamatan terluas adalah Kecamatan
Towuti yang mencapai 1.820,48 km2 atau sekitar 26,21% dari luas wilayah
Kabupaten Luwu Timur. Pembagian wilayah dan peta administrasi
berdasarkan kecamatan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administratif di Kabupaten Luwu Timur
No Kecamatan Desa Kelurahan Dusun Luas(km2)
1 Burau 18 - 66 256,23
2 Wotu 16 - 70 130,52
3 Tomoni 12 1 52 105,91
4 Tomoni Timur 8 - 24 168,09
5 Angkona 10 - 48 147,24
6 Malili 14 1 56 921,20
7 Towuti 18 - 56 1.820,46
8 Nuha 4 1 17 808,27
9 Wasuponda 6 - 29 1.244,00
10 Mangkutana 11 - 47 1.300,96
11 Kalaena 7 - 27 41,98
Jumlah 124 3 492 6.944,88
Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur
46
Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan dan wilayah
Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 124 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan
yang sudah terbentuk kelurahan adalah Kecamatan Tomoni, Kecamatan
malili dan Kecamatan Nuha.
Sumber: Data BPBD
Gambar 4.2 Peta Adminitrasi Kabupaten Luwu Timur
2. Demografi
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk, Jumlah
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan
PendudukKabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan
tabel 4.4 sebagai berikut:
47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan
Penduduk Kabupaten Luwu Timur
No
Kecamatan Luas
(km)
Jumlah
Penduduk
Kepadatan
Penduduk
Jumlah
KK
Kepadatan
Penduduk per KK
1 Burau 256,23 34.346 134 8.139 4
2 Wotu 130,52 30.305 232 6.886 4
3 Tomoni 105,91 23.453 102 6.253 4
4 Tomoni Timur 168,09 12.678 289 3.497 4
5 Angkona 147,24 24.792 168 6.069 4
6 Malili 921,20 39.566 43 7.367 5
7 Towuti 1.820,46 33.427 18 7.132 5
8 Nuha 808,27 23.323 29 6.230 4
9 Wasuponda 1.244,00 20.604 17 4.187 5
10 Mangkutana 1.300,96 21.650 17 5.592 4
11 Kalaena 41,98 11.379 271 3.105 4
Jumlah 6.944,88 275.523 40 64.45
7
4
Sumber: DataKabupaten Luwu Timur
Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen Luwu
Timur Dalam Angka 2014 mencapai 275.523 jiwa dengan jumlah rumah
tangga sebanyak 64.457 rumah tangga. Kecapatan yang terbanyak jumlah
penduduknya ialah Kecamatan Malili sebesar 39.566 jiwa. Disusul
Kecamatan Burau sebesar 34.346 jiwa dan Kecamatan Towuti sebesar
33.427 jiwa.
48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur
Menurut Jenis Kelamin
No Kecamatan Laki-
laki
Perempua
n
Jumlah Rasio
1 Burau 17.387 16.959 34.346 102,52
2 Wotu 15.297 15.008 30.305 101,93
3 Tomoni 12.085 11.368 23.453 106,31
4 Tomoni Timur 6.459 6.219 12.678 103,86
5 Angkona 12.632 12.160 24.792 103,88
6 Malili 20.042 19.524 39.566 102,65
7 Towuti 17.564 15.863 33.427 110,72
8 Nuha 12.415 10.908 23.323 113,82
9 Wasuponda 11.023 9.581 20.604 115,05
10 Mangkutana 10.858 10.792 21.650 100,61
11 Kalaena 5.761 5.618 11.379 102,55
Jumlah 141.523 134.000 275.523 105,61
Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur
Secara umum jumlah dari penduduk laki-laki lebih banyak
dibanding dengan perempuan, dimana setiap 100 perempuan di
kabupaten Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki. Rasio jenis
kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wosuponda yaitu sebesar
115,05 dan rasio terendah yaitu di Kecamatan Mangkutana yaitu
100,61.
49
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2012-2013
No Kecamatan 2012 2013 Laju
Pertumbuhan
1 Burau 31.708 34.346 8,32
2 Wotu 28.781 30.305 5,30
3 Tomoni 22.843 23.453 2,67
4 Tomoni Timur 11.928 12.678 6,29
5 Angkona 22.140 24.792 11,98
6 Malili 33.862 39.566 16,84
7 Towuti 28.746 33.427 16,28
8 Nuha 20.692 23.323 12,72
9 Wasuponda 18.744 20.604 9,92
10 Mangkutana 20.377 21.650 6,25
11 Kalaena 10.787 11.379 5,49
Jumlah 250.60
8
275.52
3
9,94
Sumber: Data Kabupaten Luwu Timur
3. Topografi
Sebagian wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah bertopografi
pegunungan dan beberapa tempat yang merupakan daerah pedataran hingga
rawa. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Luwu Timur
diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori ketinggian dimana luas tiap-tiap
ketinggian tersebut yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4.5 Kondisi Topografi di Kabupaten Luwu
Timur
No. Ketinggian(mdpl) Luas (Km
2) Persentase(%)
1 0-300 1.546,18 22.26 2 300-500 2.032,10 29.26 3 500 - 1.000 1.844,47 26.56 4. 1.000 – 1.500 893,92 12.87
50
5 1.500 – 2.000 476,25 6.86 6 2.000 – 2.500 103,36 1.49 7. > 2.500 48,59 0.70
Jumlah 6.944,88 100,00
Sumber : Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur
Adapun dalam spasial kemiringan lereng di wilayah Kabupaten
Luwu Timur yakni dikategorikan ke dalam kelerengan 0–8%, 8-15%,
15-25%, 25-40% dan di atas 40%. wilayah dengan kelerengan 15-25%
adalah indikator kemiringan lereng yang paling dominan di wilayah
Kabupaten Luwu Timur. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan
kelerengan di Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6 Kemiringan Lereng di Kabupaten Luwu Timur
No. Kemiringan Lereng Luas (Km
2) Persentase (%)
1 0-8 % 409,29 5,89 2 8 - 15 % 1.578,03 22,72 3 15 - 25 % 2.497,21 35,96 4 25 – 40 % 1.301,24 18,74 5 > 40 % 1.159,11 16,69
Jumlah 6.944,88 100
Sumber : Peta Kemiringan Lereng Kab. Luwu Timur
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu Timur
51
Berdasarkan pada tabel 4.6 dan gambar 4.3 diketahui bahwa
wilayah dengan kemiringan 0-8% yakni memiliki luas 409,29 Km2,
sedangkan luas wilayah yang kemiringan lereng 8-15% yakni 1.578,03
Km2 dan 2.497,21 Km
2 untuk wilayah dengan kemiringan lereng 15-
25% serta 1.159,11 Km2 diatas 40%.
Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur
4. Geohidrologi
Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 danau dan 14 sungai. Danau
yang terdalam ialah Danau Matano dengan dalam 589 m, yang berada di
Kecamatan Nuha. Danau terluas yaitu Danau Towuti (585 km2) yang
terletak di Kecamatan Towuti. Sungai terpanjang di Luwu Timur ialah
sungai Bambalu dengan panjang 15 km.
5. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur
Penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2007. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya
penanggulangan bencana melalui seluruh Instansi terkait kebencanaan
52
dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Rincian
Tugas Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terletak
dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl.
Soekarno Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan subsistem dari
sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki tanggungjawab yang
besar dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai
tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga
evaluasi. Dengan demikian yang menjadi kewenangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yakni berupa tindakan kebencanaan yang
meliputi beberapa bidang yakni Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Pemadam Kebakaran; Bidang Kedaruratan dan Logistik; serta Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Secara geofrafis Kabupaten Luwu Timur yang sebahagian wilayahnya
dikelilingi oleh gugusan pegunungan dan pesisir Laut Teluk Bone serta
kondisi masyarakat yang heterogen sangat memungkinkan akan terjadinya
potensi bencana alam maupun bencana sosial, sehingga Pemerintah
53
Kabupaten Luwu Timur mempunyai komitmen dalam memberikan
perlindungan pada masyarakat terhadap ancaman bencana tersebut, sehingga
dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana BPBD Kab.
Luwu Timur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya kecuali fungsi
kebakaran.
Berdasarkan PERDA tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut
Tugas : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,
Fungsi : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan
tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
54
Tahun 2017 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 33 orang, terdiri darI
Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang dan Tenaga Upah Jasa 11 orang
(Tenaga Administrasi 1 orang, Sopir 1 orang, Cleaning Service 1 orang dan
Tim Reaksi Cepat 8 orang).
A. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Luwu Timur
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan
pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan
pandangan jauh ke depan, kemana dan instansi pemerintah harus
dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.
Memperhatikan Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu “Luwu Timur
Terkemuka 2021” serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan
peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-
2021 adalah:
” Menjadikan Luwu Timur yang Tangguh dan Terkemuka dalam
Penanggulangan Bencana”
Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh unsur organisasi,
maka dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
55
Kabupaten Luwu Timur yang didalamnya mengandung tujuan organisasi
serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi,
rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu lembaga
teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk menetapkan
visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Luwu Timur dengan serta
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Luwu Timur
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016
mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016–2021.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong
efektivitas dan efisiensinya penanggulangan bencana yang professional,
maka rumusan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan
darurat bencana;
2. Optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana
dan masyarakat yang terkena dampak bencana;
3. Memperkuat kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatkan kemitraan multi pihak dalam penyelenggaraan
56
penanggulangan bencana.
Kedua Visi dan Misi tersebut diatas sangat berkaitan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka melindungi masyarakat
dari bencana guna mewujudkan rasa aman serta menunjang kehidupan
masyarakat yang lebih baik.
B. Jenis bencana yang pernah terjadi pada tahun 2017-2019 di
kabupaten Luwu Timur
Table 4.7 data bencana pada tahun 2017 di Kabupaten Luwu Timur
No Jenis bencana Jumlah
kejadian
Jumlah kerugian
1. Kebakaran hutan dan lahan 6 kali
2. Kebakaran rumah/ ruko/
hotel/ pasar
17 kali Rp. 1.450.215.00
3. Cuaca ekstrim 1 kali Rp. 3.380.000
4. Banjir 19 kali
5. Tanah longsor 5 kali Rp. 3.425.095.000
6. Orang hilang/tenggelam 8 kali
57
7. Gempa bumi -
Jumlah total 56 kali Rp. 4.878.690.000
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
Table 4.8 data bencana pada tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur
No Jenis bencana Jumlah
kejadian
Jumlah kerugian
1. Kebakaran hutan dan lahan 10 kali
2. Kebakaran rumah/ ruko/
hotel/ pasar
10 kali
3. Cuaca ekstrim 5 kali
4. Banjir 12 kali
5. Tanah longsor 1 kali
6. Orang hilang/tenggelam 7 kali
7. Gempa bumi 26 kali
Jumlah total 71 kali
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
Table 4.9 data bencana pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur
No Jenis bencana Jumlah
kejadian
Jumlah kerugian
1. Kebakaran hutan dan lahan 15 kali
58
2. Kebakaran rumah/ ruko/
hotel/ pasar
14 kali
3. Cuaca ekstrim 13 kali
4. Banjir 29 kali
5. Tanah longsor 5 kali
6. Orang hilang/tenggelam 9 kali
7. Gempa bumi 45 kali
Jumlah total 130 kali
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
C. Jenis Bencana Terparah Di Kabupaten Luwu Timur
Tabel 4.10 data bencana terparah pada tahun 2017-2019 di
Kabupaten Luwu Timur
No Jenis Bencana Jumlah Bencana
1. Banjir 60 kali
2. Tanah Longsor 11 kali
3. Gempa Bumi 71 kali
Jumlah 142
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
59
D. Data Relawan Tanggap Darurat yang Mengikuti Pelatihan
Tabel 4.11 data jumlah Relawan pada tahun 2017-2019 di Kabupaten
Luwu Timur
No Jumlah Relawan Tahun
1. 300 Relawan 2017
2. 300 Relawan 2018
3. 300 Relawan 2019
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
E. Anggaran Penanggulangan Bencana
Tabel 4.12 data jumlah Anggaran pada tahun 2017-2019 di
Kabupaten Luwu Timur
No Jumlah Anggaran Tahun
1. Rp. 2.500.000.000 2017
2. Rp. 2.500.000.000 2018
3. Rp. 14.500.000.000 2019
Sumbetr: Data BPBD Luwu Timur
60
Bidang Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
Bidang Rehabilitasi
&Rekonstruksi
Bidan Kedaruratan & Logistik
Kepala Pelaksana
Seksi
Rekonstruksi
Seksi
Rehabilitasi
Seksi
Logistik
Seksi
Kedaruratan
Seksi
Kesiapsiagaan
Seksi
Pencegahan
Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian
Sub Bagian
Keuangan Sub Bagian Perencanaan
Sekretariat
F. Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur
Gambar 4.5 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Timur
61
G. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu
Timur
1. Kepala Badan tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan
penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta
menangani pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien
b. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati mengenai tugas
dan fungsinya.
2. Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan
dalam hal penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penanggulangan bencana. Dan mempunyai fungsi mengkordinasikan
pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum baik administrasi
kepegawaian, keuangan, dan pembinaan organisasi dan tatalaksananya.
3. Sekretariat dipimpin Sekretaris tugas pokoknya yaitu memimpin dan
melaksanakan penyiapan suatu bahan dalam rangka penyelenggaraan
subbagian umum dan kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi
dan fungsional kepada seluruh unsur di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. sekretaris memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
62
monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian, serta pelaporan
realisasi kegiatan pada bidang keuangan.
4. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,
menghimpun, mengelola penyusunan perencanaan, serta penyajian data
penyusunan laporan. Kepala Subbagian Perencanaan memiliki fungsi
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan.
5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai
tugas pokok memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan
mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan,
pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Kepala Subbagian Keuangan
memiliki fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
keuangan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan .
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan
barang. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum
63
dan kepegawaian, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang umum dan kepegawaian.
7. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin seseorang Kepala Bidang, tugas
pokoknya yaitu memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
kedaruratan dan logistik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan,
pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan
dan logistik.
8. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan suatu penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu
program dan kegiatan di Seksi Kedaruratan. fungsi Kepala Seksi Kedaruratan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan.
9. Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan
di Seksi Logistik. memiliki fungsi, penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang logistic, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang logistic.
64
10. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam dipimpin
Kepala Bidang, tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu
program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi .memiliki fungsi
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang rehabilitasi.
11. Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
di Seksi Rehabilitasi. berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang rehabilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi.
12. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan suatu bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi
Rekonstruksi. berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang rekonstruksi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi.
13. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. berfungsi
perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan
65
evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
kesiapsiagaan.
14. Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan
kegiatan di Seksi Pencegahan. berfungsi penyiapan bahan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pelaksanaan tugas di bidang
pencegahan.
15. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan suatu program dan
kegiatan di Seksi Kesiapsiagaan. berfungsi menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di
bidang kesiapsiagaan.
B. Hasil Penelitian
Melalui pengembangan suatu program menejemen bencana,
pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Badan Penanggulangan
Bencana dapat melaksanakan koordinasin dengan baik Kepada masyarakat
maupun instansi yang terkait persoalan manajemen bencana. Wilayah suatu
daerah serta bencana adalah sebuah upaya dalam pengujian kumpulan suatu
66
kebijakan, praktik serta profesionalitas terhadap menejemen tanggap darurat
berdasarkan suatu perspektif pemerintah lokal. Upaya ini di fokuskan
terhadap pemerintah lokal sebagai level pertama dalam tahapan bencana.
Respons tersebut merupakan sesuatu yang penting agar dapat meminimalisir
korban-korban serta mengoptimalkan kemampuan suatu komunitas agar
selanjutnya dapat merespons Upaya terhadap tanggap darurat dalam
kewilayahan bergantung pada pemerintahan lokal. Adapun hasil penelitian
Manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4
indikator ialah sebagai berikut :
1. Pencegahan (Prevention)
Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan
bencana yang mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman dan
kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan
bencana. Contoh kegiatan seperti Sosialisasi kepada masyarakat
tentang bahaya efek bencana dan kegiatan dalam lain tentang
pencegahan bencana. Untuk mengatuhui lebih pastinya mengenai
pencegahan yang dilakukan oleh Badan Penagnggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur berikut ini adalah pernyataan atau
hasil wawancara dengan informan A selaku bidang pencegahan dan
67
kesiapsiagaan Di Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur :
“Secara umum kita tidak pernah menginginkan akan terjadinya
bencana tapi kalau di daerah luwu timur ini adalah
supermarketnya bencana atau daerah rawan bencana . pada
tahun 2019 Luwu Timur masuk 136 dari 554 Kabupaten/Kota
daerah rawan bencana. Di BPBD itu ada 3 bidang yaitu bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan
logistic, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi . jadi roh atau
yang paling utama dari 3 bidang tersebut yaitu bidang
pencegahan dan rekonstruksi. Apabila bidang 1 sudah bekerja
dengan maksimal bidang 2 dan bidang 3 sudah tidak setengah
mati, karna kita lebih bagus mencegah dari pada mengobati.
Jadi hamper kegiatan-kegiatan itu dibidang 1 itu untuk
pencegahan dan kesiapsiagaan , contoh salah satu nya kegiatan
selalu mengadakan sosialisasi di masyarakat ,penyuluhan
pelatihan persoalan bencana jadi bentuk pencegahannya seperti
kegiatan tersebut. Jadi instansi pemerintah di BPBD sifatnya
itu kordinasi Adapun seperti di instansi lain seperti PU juga
melakukan pencegahan contohnya membangun talut, drainase
pencegahan banjir. Dan masih banyak lagi” (wawancara
dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).
Berdasarkan wawancara tersebut dari informan A selaku
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memberikan informasi
menunjukan bahwa Badan penaggulangan Bencana Daerah dalam hal
pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ini ada beberapa hal yang dilakukan diantara nya rutin
melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait persoalan Manajemen
Bencana. Selain melakukan sosialisasi Badan Penanggulangan
68
Bencana Daerah juga melakukan Penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat serta tim-tim reaksi cepat penanggulangan Bencana agar
dapat meminimalkan terjadinya bencana. Begitupun informan B
selaku Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur yang menyatakan Bahwa:
“ jadi kalau di bidang 1 memang sebenarnya di bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan salah satu pencegahan
sebenarnya termasuk peringatan dini itu dilakukan dengan
cara-cara memperbanyak informasi-informasi baik itu dalam
bentuk spanduk , baliho setiap kecematan di luwu timur itu ada
kami punya ada kami pasang baliho yang ukurannya 3x4 yang
permanen untuk himbauan-himbauan kemasyarakat .
tergantung juga di wilayah itu kalau semisalnya dikecematan
mangkutana misalnya disana rawan gempa atau longsor.
Terkait dengan pencegahnya ada memang beberapa daerah
seperti yang ada dikecematan kalaena kemarin kita dibantu
oleh BNPB untuk pemasangan alat peringatan dini, alat itu
berfungsi atau digunakan seumpamanya debit air mencapai
ketinggian tertentu alat itu akan berbunyi, jadi kalau berbunyi
masyarakat sekitarnya memahami bahwa aka nada peringatan
waspada , bisa jadi banjir akan datang” (wawancara dengan
informan B pada tanggal 21 September 2020).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari informan B selaku
sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah hampir sama yang sebelumnya
dibahasakan informan A bahwa Adapun hal-hal yang dilakukan yaitu
seperti peringatan dini kepada daerah yang dianggap berpotensi
69
menimbulkan bencana selain itu Badan Penanggulangan Bencana
Daerah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui
pemasangan spanduk atau baliho di setiap kecematan tergantung dari
jenis bencana yang berpotensi di daerah tersebut. Selain peringatan
dini dan pemasangan baliho informasi badan penanggulangan bencana
daerah juga melakukan pemasangan alat deteksi ketinggian banjir,
agar Ketika debit air tinggi di daerah tersebut alat ini bisa memberikan
sinyal waspada kepada masyarakat sekitar sungai yang di pasang alat
tersebut. Itulah pencegahan-pencegahan yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang Di
sampaikan oleh Sekertaris BPBD Kabupaten Luwu Timur. Begitupun
dengan informan D selaku bidang kedaruratan dan logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang
menyatakan Bahwa:
“bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh BPBD ialah
seperti melakukan sosialisai kemasyarakat ataupun kita memasang
alat-alat deteksi bencana di bebrapa daerah yang kita anggap tingkat
kedaruratannya cukup tinggi dan juga kita memasang alat-alat
informasi di daerah-daerah atau kecematan yang berada di kabupaten
Luwu Timur berdasarkan jenis bencananya masing-masing daerah”
(wawancara dengan informan D pada tanggal 21 September 2020).
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat
disimpulkan bahwa pencegahan-penceghan terkait dengan manajemen
bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
70
Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah menjalankan tugasnya dengan
baik itu di tunjukan dengan banyak nya hal-hal yang dilakukan seperti
perungatan dini, pemasangan alat dekteksi, pemasangan alat-alat
informasi dan lain sebagainya.
2. Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)
Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)
dalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi
sistem drainase yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor,
Melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di
hutan yang gundul, Tidak mendirikan bangunan di daerah tebing
atau tanah yang tidak stabil, Memperhatikan dan membuat sistem
peringatan dini Memantau informasi gejala tanah longsor dari media
elektronik, misalnya website BMKG.
program ini dapat meminimalisir korban jiwa dan kerusakan
yang bisa saja terjadi di kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui
lebih jelasnya terkait hal-hal mitigasi apa yang dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Berikut ini
pernyataan dari beberapa informan. Yang pertama informan A selaku
Bidang 1:
71
Tindakan yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur agar dapat meminimalkan
terjadinya bencana di Kabupaten Luwu Timur
“Seperti yang saya bahasakan tadi kita rutin setiap tahun sosialisai,
penyuluhan, pelatihan kemasyarakat. salah satu pelatihannya yaitu
pelatihan tanggap darurat bencana bagaimana jika terjadinya
bencana itu salah bentuk pelatihannya atau membangun alat-alat
pendeteksi dini seperti yang dibangun oleh PT. Vale dan bantuan
alat untuk mendeteksi banjir jadi air kalau sudah mencapai level
tertentu jadi bunyi alarm pendeteksinya. Termasuk juga dengan
gempa punya alat pendeteksi dini , ada alat pendeteksi gempa
bantuan dari BMKG yang disimpan di daerah atas, tengah, dan
daerah bawa itu Tindakan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten
Luwu Timur‟‟(wawancara dengan informan A pada tanggal 16
September 2020).
Peryataan dari informan A selaku Bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur dari Tindakan yang dilakukan agar dapat meminimalkan
terjadinya bencana dalam hal mitigasi yaitu rutinnya turun sosialisasi
kemasyarakat ataupun diadakannya kegiatan seperti pelatihan tanggap
darurat bencana kepada relawan-relawan. Selain itu badan
penanggulangan bencana juga bekerjasama dengan PT. Vale
membangun alat-alat pendeteksi dini, Badan Penanggulangan bencana
juga mendapat bantuan Alat pendeteksi Gempa Dari BMKG agar
dapat mendeteksi gempa-gempa kecil dan juga besar yang mungkin
saja terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Yang di letakkan didaerah atas,
tengah, bawah di kabupaten Luwu Timur. Selaian menganai Tindakan
72
dalam hal mitigasi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur juga melakukan program-program dalam hal mitigasi
yang disampiakan masih informan A selaku Bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan Adapun pernyataannya sebagai Berikut:
Program yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi bencana
„‟ program yang dilakukan BPBD ini ya cukup banyak salah
satunya itu pemetaan daerah rawan Bencana program lainnya lagi
untuk daerah rawan bencana ,kajian resiko bencana jadi kita kaji
kecematan ini seperti jenis bencananya, resiko bencana nya seperti
apa dia resiko bencananya tinggi sedang atau rendah seperti itu
kajian resiko bencananya. Setelah itu ada RPB (rencana
penanggulangan bencana) jadi setelah dikaji apa rencana
selanjutnya atau apa yang kita harus laksanakan seumpanya daerah
ini rawan longsor . contoh daerah Kec. Angkona yang dulu
memakan 7 korban akibat longsor tepatnya di desa maliwowo .
didesa tersebut untuk resiko longsornya cukup tinggi , jadi
sekarang apa yang harus kita lakukan , jadi kita kerjasama dengan
PU lalu kerja sama dengan Dinas BLH kerja sama dengan
menanam pohon di sekitar daerah yang rawan longsor”
(wawancara dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan A mengenai program-
program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Luwu Timur ada beberapa program yang pertama yaitu
program pemetaan daerah rawan bencana disini dipetakan daerah-
daerah rawan bencana berdasarkan jenis bencana masing-masing
kecematan atau desa yang berada di kabupaten Luwu Timur,
selanjutnya yaitu program kajian resiko bencana, program kajian
resiko bencana disini di kaji daerah-daerah mana saja yang berada di
73
kabupaten luwu timur yang punya tingkat resiko bencana yang tinggi,
setalah itu ada program RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)
program di lakukan setalah dikaji langsung dirancangkan rencana
penanggulangan Bencana, selain itu ada beberapa program yang
berkjasama dengan dinas terkait seperti BLH yang dmana programnya
yaitu Penanaman pohon di sekitar daerah yang pernah terkena longsor,
dan juga dinas PU yang programnya yaitu Pembiatan Drainase. Itu
tadi pernyataan informan A, selanjutnya informan B memberikan
pernyataan tidak jauh bedah dengan informan A, informan B selaku
sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur Adapun pernyataannya atau hasil wawancara adalah sebagai
berikut:
Tindakan yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur agar dapat meminimalkan
terjadinya bencana
“persoalan mitigasi ya , kalau kita berbicara bencana sebenarnya
belum ada yang bisa prediksikan kapan akan terjadinya bencana
cuman ada upaya-upaya atau kesiapsiagaan Namanya jadi ada kita
memang selalu harus siap siaga dalam menghadapi Bencana. Jadi
kesiapsiagaan itu kita sampaikan kemasyarakat kita adakan
semacam sosialisai termasuk pelatihan-pelatihan kepada relawan
yang bergerak dibidang seperti tim sar atau lainnya. Ada beberapa
relawan-relawan yang berikan atau pelatihan kepada mereka yang
bergerak dibidang kemanusiaan. Luwu timur itu sendiri kemari ada
pada tahun 2015 sudah ada daerah Tangguh bencana Namanya.
Ada di desa kasintuwu yang tasngguh terhadap bencana longsor
74
dan satunya daerah pongkeru Tangguh terhadap bencana banjir,
artinya kalau didaerah itu terjadi longsor ataupun banjir sudah
tidak kaget karna sudah kita beri pemahaman, tinggal mereka-
mereka memperluaskan pengetahuan kepada tetangga ataupun
keluraga terdekatnya” (wawancara dengan informan B pada
tanggal 21 September 2020).
.
Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku Sekertaris
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dari
Tindakan yang dilakukan agar dapat meminimalkan terjadinya
bencana dalam hal mitigasi yaitu turun sosialisasi kemasyarakat terkait
persoalan Bencana Itu sendiri dan juga diadakannya kegiatan-kegiatan
seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan
yang tegabung didalam Tim SAR atau Bidang kemanusiaan lainnya.
Dan juga adanya daerah yang di buat seperti daerah tanggung Bencana
yang berada di desa Kasintuwu yang Tangguh terhadap Bencana
longsor dan yang kedua ada desa Pongkeru yang Tangguh terhadap
Bencana Banjir. Itulah hal-hal yang dilakukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur persoalan Tindakan
meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi bencana seperti
yang dijelaskan oleh informan B selaku Sekertaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Selanjutnya persoalan program yang dilakukan yang masih
75
disampaikan Oleh Informan B selaku Sekertaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pernyataannya sebagai berikut:
Program apa yang pernah diterapkan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menanggulangi
bencana
“kalau kita berbicara program kita di sini kalau di
kesiapsiagaan memang Namanya program pencegahan
bencana. Di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu ada
beberapa kegiatan itu diluagkan didalam RPA dan
anggarannya itu kita melalui APBD. Jadi kita agendakan setiap
tahun. Jadi di 3 bidang masing-masing punya program dan ada
kegiatan-kegiatan di dalamnya” (wawancara dengan informan
B pada tanggal 21 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan B selaku Sekertaris
Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Timur yaitu program
pencegahan Bencana yang di Susun dan dilaksanakan masing-masing
bidang terkait dan diluangkan di dalam RPA dan di anggarkan melalui
APBD untuk pelaksanaan program yang dilakukan. Itulah tadi
pernyataan yang di sampiakan oleh informan B selaku sekertaris
Badan Penangulangan Bencana Daerah terkait persoalan Program
mitigasi bencana.
76
Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan, dapat
disimpulkan bahwa mitigasi terkait dengan manajemen bencana yang
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan
banyaknya yang dilakukan program-program mitigasi seperti
sosialisasi, pelatihan kepada relawan-relawan ataupun juga program-
program kesiapsiagaan terkait Bencana, secara keseluruhan mitigasi
bencana ini sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan
informasi yang didapatkan dan juga obesvasi dilapangan.
3. Kesiapsiagaan (Preparedness)
Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna. Contoh kegiatan kesiapsiagaan Merumuskan dan
mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan
diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan ketetapan khusus
untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau
memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang
aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi gawat darurat,
Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.
77
untuk mengetahui lebih jelas mengenai kesiapsiagaan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal Badan Penanggulangan
Bencana Daerah apakah sudah berjalan dengan semestinya, berikut ini
pernyataan Dari beberapa Informan, yang pertama informan A selaku
Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang akan menjelaskan
beberapa Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur, penyataannya adalah sebagai berikut:
Standar tanggap darurat yang diterapkan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tanggap darurat
bencana
“Standarnya ya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)
ada yang melapor kalau memang misalkan ada kejadian langsung
standbye kami disini mempunyai tim reaksi cepat. kalau ada
laporan langsung turun assessment kalau memang tidak perlu lagi
assessment langsung turun membawa peralatan . karna di sini 24
jam menjaga den gan system sif dengan personel lainnya.‟‟
(wawancara dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).
Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai standar tanggap darurat
yang ditetapkan perosalan kesiapsiagaan mengacu kepada SOP
(standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan bahwa jika
terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi baik itu
78
melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau
telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim
Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu
terjadi bencana. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai standar tanggap
darurat yang di tetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur. Selain melaksanakan standar tanggap darurat
Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga
mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat
paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun penjelasannya masih
dari informan A selaku bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah
sebagai Berikut:
pemerintah khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur kerap mensosialisasikan standar tanggap
darurat bencana kepada masyarakat
“ya kami selalu mensosialisasikan tanggap darurat kami pasang
dimana-mana itu ada bulletin setiap jam berapanya ada laporan di
kita masalah kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat pada hari
ini apa-apa yang terjadi.‟‟ (wawancara dengan informan A pada
tanggal 16 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan A mengenai standar
tanggap darurat yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu
79
pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah memasang beberapa Bulletin di
beberapa tempat agar penyampaiannya tersampaikan secara maksimal.
Itu tadi pernyataan informan A yang menjelaskan beberapa standar
tanggap darurat dan juga bagaimana sosialisasi mengenai standar
tanggap daruratnya kepada masyarakat, selanjutnya informan B selaku
sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan
memberikan informasi mengai standar dan sosialisai tanggap darurat
bencana , penjelasan dari informan B adalah sebagai berikut:
Standar tanggap darurat apa yang diterapkan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
dalam tanggap darurat bencana
“kalau kita disini ada semacam SOP dan kita mengacu pada
SOP tersebut. Dan tentu saja setiap bencana pasti beda SOP
nya dan setiap jenis ancaman bencana dan kita di luwu timur
ada 11 ancaman bencana , dan sebenarnya secara nasional ada
12 jenis ancaman bencana dan kita di luwu timur ada 11
ancaman, dan berdasarkan kajiannya ada 3 proritas oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disarankan ke
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur untuk segera membuat rancangan kontigensi, Adapun
bencana proritas itu diantaranya bencana Gempa, Banjir, Dan
tana longsor. Dan sebenarnya SOP nya itu termuat di Rencon”
(wawancara dengan informan B pada tanggal 21 September
2020).
80
Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku
sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur mengenai standar tanggap darurat yang ditetapkan perosalan
kesiapsiagaan hampir sama yang dikatakan oleh informan A selaku
bidang 1 dimana mengacu kepada persoalan Standar Operasional
Prosedur (SOP), dan juga setiap bencana punya SOP yang berbeda
beda tuturnya. Selain itu di Luwu Timur sendiri ada 11 ancaman
bencana dari 12 ancaman bencana secara nasional. Dan berdasarkan
kajiannya ada 3 proritas bencana yang di sarankan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Peanggulangan
Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur, diantaranya Gempa Bumi,
banjir, dan tanah longsor. Selain melaksanakan standar tanggap
darurat Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
juga mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan
Penangulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat
paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun penjelasannya masih
dari informan B selaku sekertaris adalah sebagai Berikut:
pemerintah khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur kerap mensosialisasikan standar
tanggap darurat bencana kepada masyarakat
81
“jadi makanya hal-hal seperti itu kita soosialisasikan semua
bahkan daerah-daerah rawannya juga kita sampaikan, bahwa
daerah ini rawan ini begitupun daerah lainnya. Bagaimana cara
mitigasinya setiap tahun itu ada sosialisasinya dan secara rutin
untuk kita sampaikan dan sebar luaskan kepada masyarakat
atau di sampaikan pada saat pertemuan. (wawancara dengan
informan B pada tanggal 21 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan B mengenai standar
tanggap darurat yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu
pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah rutin melaksanakan sosialisasi
standar tanggap darurat kemasyarakat khususnya ke daerah-daerah
rawan bencana agar masyarakat bisa mengatahui secara maksimal
ataupun juga di sampaikan pada saat pertemuan-pertemuan. hal serupa
juga di sampaikan oleh infroman C selaku masyarakat pernyataannya
atau hasil penelitian adalah sebagai berikut:
“saya melihat pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi
mengenai standar darurat bencana dengan rutin dan di
sosialisasikan kepada daerah kami dan juga adanya spanduk-
spanduk atau papan pertingatan kepada daerah kami agar
masyarakat juga bisa mengetahui standar dan apa yang di
lakukan pemerintah” (wawancara dengan informan C pada
tanggal 28 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan C mengenai standar
tanggap darurat yang disosialisasikan oleh pemerintah kepada
masyarakat yaitu pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melaksankan
82
sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan
pernyataan dari masyarkat bahwa pemerintah rutin melaksankan
sosialisasi persoalan standar tanggap darurat bencana dan juga ada nya
bulletin yang di pasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur agar seluruh masyarakat dapat mengetahui
standar tanggap daurat bencana mengenai kesiapsiagaan Bencana.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, baik itu
pemerintah dan juga masyarakat dapat disimpulkan bahwa
kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana yang
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan dengan sigap
nya dalam merespon masyarkat jika ada pelaporan yang masuk dan
langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan Standar Operasinal
Prosedur (SOP). Selain itu juga rutin malaksanakan sosialisai kepada
masyarakat terkait standar tanggap darurat bencana dan juga adanya
papan-papam informasi atau bulletin agar masyarakat bisa mengatuhi
secara maksimal standar tanggap darurat bencana Badan
Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur. Secara
keseluruhan persoalan sesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sudah berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan
informasi yang didapatkan dan juga obesvasi dilapangan.
83
4. Reaksi Cepat (Response)
Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi
cepat biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada
saat maupun setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama
ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan
untuk menangani dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung
lainnya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan
Mengaktifkan sistem tanggap darurat, Mencari dan menyelamatkan
(SAR), Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan
darurat Melakukan survei dan penilaian.
untuk mengetahui lebih jelas mengenai reaksi cepat
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal Badan Penanggulangan
Bencana Daerah apakah sudah berjalan dengan semestinya, berikut ini
pernyataan Dari beberapa Informan, yang pertama informan A selaku
Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang akan menjelaskan
beberapa reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur, penyataannya adalah sebagai berikut:
reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi
bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
“ Ya kami pasti merespon dengan cepat dan sigap jadi jika
adanya laporan yang masuk langsung kami lakukan dengan
sigap , dan kami juga lihat dari jenis bencana yang terjadi , jadi
84
kami sesuai dengan kebutuhan nya di lapangan.‟‟ (wawancara
dengan informan A pada tanggal 16 September 2020).
Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai reaksi cepat atau respon
dari masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah direspon dengan cepat dan sigap jika
terjadi laporan yang masuk, dan juga di susauikan dengan kebutuhan
dilapangan menganai jenis bencana yang terjadi. Selain melaksanakan
reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi bencana
kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana dengan baik,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan
personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat
dilakukan pencegahan sesegera mungkin . Adapun penjelasannya
masih dari informan A selaku bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
adalah sebagai Berikut:
pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat
agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan
sesegera mungkin
“kalau persoalan disiapkan di masyarkat tidak tetapi kami
melatih masyarakat untuk tanggap darurat kami ambil
perwakilan tiap masyarakat dan kami adakan pelatihan , ya
Namanya relawan yg di siapkan didesa-desa dan kemarin
85
namanya tim reaksi cepatnya dimasyarakat pada tahun 2016
dan kami data ulang untuk disiapkan relawan di masyarkat.
Jadi jika terjadi Apa-apa nanti sisa kita komunikasi dan
relawan tersebut yang bekerja duluan sambal menunggu
personel dari BPBD kabupaten‟‟. (wawancara dengan
informan A pada tanggal 16 September 2020).
Peryataan atau hasil wawancara dari informan A selaku Bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai personel di dalam
masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan
pencegahan sesegera mungkin dari pernyataan dari informan A
persoalan di siapkan didalam masyarakat tidak tetapi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah melatih masyarakat untuk tanggap
darurat atau respon cepat pada saat terjadi bencana, perwakilan tiap
desa untuk dilakukan pelatihan. Mereka bertugas pada saat urgen dan
langsung dikomunikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Relawan tersebut
melakukan evakuasi sebelum personel dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah datang. Itu tadi pernyataan informan A yang
menjelaskan tentang reaksi cepat atau respon dari masyarakat kepada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat terjadi bencana dan
juga personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana
dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin. selanjutnya informan
B selaku sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan
86
memberikan informasi, penjelasan dari informan B adalah sebagai
berikut:
Reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat terjadi
bencana
“kalau semisal terjadi di desa A atau desa B responnya itu
cepat. Kalau pelporannya sudah tiba di BPBD langsung kita
turun . dan lansung kita tindak lanjuti dan kita turun ke lokasi.
Dan itulah fungsinya tenaga-tenaga relawan yang ada di
masyarakat yang kita siapkan dan mereka juga cepat
memberikan informasi apakah mereka-merka langsung turun
langsung memberikan foto dan informasi terkait kejadian yang
terjadi di daerah nya dan melaporkan korban dan sebaginya
dan kita langsung terjun kelokasi Ketika sudah ada informasi
yang diberikan. (wawancara dengan informan B pada tanggal
21 September 2020).
Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku
sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur mengenai reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat
terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
seperti yang dibahasakan oleh informan A di respon dengan cepat jika
ada pelaporannya sudah tiba di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah langsung di tindak lanjuti dan segera mungkin terjun ke lokasi
kejadian untuk melakukan penangan dengan cepat agar bisa
meminimalkan korban ataupun kerugian materil. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan personel
87
didalam masyarakat agar pada saat terjadi bencana dapat dilakukan
pencegahan sesegera mungkin . Adapun penjelasannya masih dari
informan B selaku sekertaris adalah sebagai Berikut:
pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat
agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan
sesegera mungkin
“ ya tentunya kami siapkan seperti yang saya bahasakan
sebelumnya Dan itulah juga fungsinya tenaga-tenaga relawan
yang ada di masyarakat yang kita siapkan dan mereka juga
cepat memberikan informasi apakah mereka-merka langsung
turun langsung memberikan foto dan informasi terkait kejadian
yang terjadi di daerah nya dan melaporkan korban dan
sebaginya dan kita langsung terjun kelokasi Ketika sudah ada
informasi yang diberikan”. (wawancara dengan informan B
pada tanggal 21 September 2020).
Peryataan atau hasil wawancara dari informan B selaku
Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur mengenai personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi
bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin dari
pernyataan dari informan B tentunya di siapkan untuk respon cepat
dan itulah fungsinya relawan yang ada di masyarakat yang telah
disiapkan agar sesegera mungkin atau dengan cepat memberikan
informasi mengenai kondisi ditempat kejadian kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, relawan dimasyarakat juga
88
melaporkan jumlah korban dan sebagainya. Setelah itu personel dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa langsung terjun ke lokasi
kejadian. hal serupa juga di sampaikan oleh infroman C selaku
masyarakat pernyataannya atau hasil penelitian adalah sebagai berikut:
“ ya kami dilatih atau ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar pada
saat terjadi bencana kami bisa segera melapor ke pemerintah
agar bisa lakukan penanganan segera mungkin dan pemerintah
juga bisa merespon dengan cepat dan kami juga sebagai
relawan bisa bekerja dengan baik, jika direspon dengan cepat
mengevakuasi korban dan juga meminimalkan kerugian yang
bisa saja dapat ditimbulkan dari bencana yang terjadi di daerah
yang terkena bencana.” (wawancara dengan informan C pada
tanggal 28 September 2020).
Berdasarkan pernyataan dari informan C mengenai pemerintah
telah menyiapkan personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi
bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin. pemerintah
sudah melaksankan atau menyiapkan personel dengan baik kepada
masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari masyarkat bahwa
pemerintah telah menyiapkan dan melakukan pelatihan kepada
masyarakat terkait pelatihan tanggap darurat Bencana agar nantinya
masyarakat bisa melaporkan sesegera mungkin jika terjadi bencana.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, baik itu
pemerintah dan juga masyarakat dapat disimpulkan bahwa reaksi cepat
atau respon cepat mengenai Manajemen Bencana Badan
89
Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur sudah
berjalan dengan baik itu ditunjukan dengan cepatnya respon jika
terjadi bencana dan segera mungkin terjun ke lapangan jika ada
pelaporan terkait bencana. Pemerintah juga menyiapkan personal dan
melakukan pelatihan kepada relawan agar jika terjadi bencana ada tim
didalam masyarakat untuk melakukan pelaporan secepatnya kepada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan relawan didalam
masyarakat juga bisa mengavakuasi secapatnya agar dapat melakukan
pertolongan pertama dan dapat meminimalkan kerugian dampak dari
bencana.
Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan mengenai 4
indikator diantaranya Pencegahan (Prevention), Mitigasi (Mitigation),
Kesiapsiagaan (Preparedness), Reaksi Cepat (Response) persoalan
Manajemen Bencana dapat disimpulkan bahwa seleruh indikator
terkait manajemen bencana sudah berjalan dengan baik itu di
tunjukannya dengan sejalannya apa yang disampaikan dan apa yang
terlaksana dari hasil observasi begitupun dari pernyataan masyarakat.
Itu juga didukung dengan ada nya berbagai program, kegiatan,
maupun sosialisai yang dilakukan secara baik dan terlaksa juga dengan
baik dan masyarakat juga saling bekerja sama dengan Pemerintah
dalam Hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu
90
Timur dalam menangani Bencana yang terjadi Kabupten Luwu timur,
dan dukungan dari beberapa instansi yang ada Kabupaten di Luwu
Timur. Tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki agar
kedepannya semua berjalan dengan secara maksimal.
C. Pembahasan Penelitian
Penegertian manajemen menurut G.R Terry dalam buku Hasibuan
(2004) Manajemen merupakan suatu proses yang memiliki khas yang
terdiri dari suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
juga pengendalian yang dilakukan agar untuk menentukan serta mencapai
suatu sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui sebuah pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Manajemen bencana merupakan proses yang dinamis, yang meliputi
fungsi manajemen klasik. Diantaranya perencanan, pengorganisasian,
pembagian tugas, pengendalian serta pengawasan. Proses ini melibatkan
berbagai macam organisasi yang bekerja sama dalam melakukan proses
pencegahan, proses mitigasi, proses kesiapsiagaan, proses tanggap darurat,
yang proses pemulihan atau rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana
menurut Istiqomah (2019).
Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang menganggu dan
mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor
alam, non alam, dan faktor yang disebabkan oleh manusia itu sendiri,
91
sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian
harta dan benda, rusaknya lingkungan dan timbulnya dampak psikologis.
Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam yang
kenyataannya dapat yang dapat berdampak besar bagi populasi
perkembangan suatu makhluk hidup, seperti manusia, hewan ataupun
tumbuhan. Bencana dapat artikan baik secara normatif maupun pendapat
para ahli.
Konsep Sistem Manajemen Bencana ( Disaster Management System)
menurut Carter dalam buku Disaster Management : A Disaster Manager’s
Handbook, Candra (2014). Dibutuhkan alur manajemen menghadapi
bencana untuk setiap negara, yang meliputi : Pencegahan (Prevention),
Mitigasi Atau Memperkecil Efek Bencana (Mitigation), Kesiapsiagaan
(Preparedness), Respon atau Reaksi Cepat (Response).
1. Pencegahan (Prevention)
Pencegahan (Prevention) Mengukur dan memperkirakan
bencana yang mungkin akan terjadi atau Serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman dan
kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan
bencana. Contoh kegiatan seperti Sosialisasi kepada masyarakat
tentang bahaya efek bencana dan kegiatan dalam lain tentang
pencegahan bencana.
92
Hal ini sangatlah berpengaruh langsung terhadap manjemen
bencana dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh badan
penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur, kegiatan
pencegahan merupakan siklus manajemen menghadapi bencana yang
bisa saja terjadi kapan pun di daerah kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil penelitian, Adapun pernyataan oleh informan
selaku Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memberikan informasi
menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal
pencegahan Bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah ini ada beberapa hal yang dilakukan diantara nya rutin
melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait persoalan Manajemen
Bencana. Selain melakukan sosialisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah juga melakukan Penyuluhan dan pelatihan kepada
masyarakat serta tim-tim reaksi cepat penanggulangan Bencana agar
dapat meminimalkan terjadinya bencana.
Selain itu, Adapun pernyataan lain dari sekertaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana daerah hampir sama yang sebelumnya
dibahasakan oleh Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bahwa
93
adapun hal-hal yang dilakukan yaitu seperti peringatan dini kepada
daerah yang dianggap berpotensi menimbulkan bencana selain itu
badan penanggulangan bencana daerah memberikan informasi-
informasi kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk atau baliho
di setiap kecematan tergantung dari jenis bencana yang berpotensi di
daerah tersebut.
Selain peringatan dini dan pemasangan baliho informasi badan
penanggulangan bencana daerah juga melakukan pemasangan alat
deteksi ketinggian banjir, agar Ketika debit air tinggi di daerah tersebut
alat ini bisa memberikan sinyal waspada kepada masyarakat sekitar
sungai yang di pasang alat tersebut. Itulah pencegahan-pencegahan
yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Luwu Timur yang Di sampaikan oleh Sekertaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam
hal penceghan bencana yang dilakukan oleh badan penanggulangan
bencana daerah sudah melakukan hal-hal terkait pecegahan salah
satunya adanya peringatan dini, sosialisasi pelatihan, dan lain-lain.
2. Mitigation (mitigasi atau usaha untuk memperkecil efek bencana)
Mitigation (mitigasi atau usaha memperkecil efek bencana)
dalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
94
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contoh kegiatan mitigasi
sistem drainase yang tepat, Peta rawan bencana tanah longsor,
Melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan, Reboisasi di
hutan yang gundul, Tidak mendirikan bangunan di daerah tebing
atau tanah yang tidak stabil, Memperhatikan dan membuat sistem
peringatan dini Memantau informasi gejala tanah longsor dari media
elektronik, misalnya website BMKG.
Tindakan mitigasi juga bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan
yang spesifik. Ini di upayakan agar pada saat terjadinya bencana,
program yang dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan lainnya.
Hal ini sangatlah berpengaruh langsung terhadap manjemen bencana
dalam hal mitigasi yang dilaksanakan oleh badan penanggulangan
bencana daerah Kabupaten Luwu Timur, kegiatan mitigasi merupakan
siklus manajemen menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan
pun di daerah kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan Bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Tindakan yang dilakukan agar
dapat meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi yaitu
rutinnya turun sosialisasi kemasyarakat ataupun diadakannya kegiatan
seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan.
Selain itu badan penanggulangan bencana juga bekerjasama dengan
95
PT. Vale membangun alat-alat pendeteksi dini, Badan Penanggulangan
bencana juga mendapat bantuan Alat pendeteksi Gempa Dari BMKG
agar dapat mendeteksi gempa-gempa kecil dan juga besar yang
mungkin saja terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Yang di letakkan
didaerah atas, tengah, bawah di kabupaten Luwu Timur.
Selaian menganai Tindakan dalam hal mitigasi Badan
penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur juga
melakukan program-program spesifik kepada relawan ataupun
personel dalam hal mitigasi. mengenai program-program yang
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu
Timur ada beberapa program yang pertama yaitu program pemetaan
daerah rawan bencana disini dipetakan daerah-daerah rawan bencana
berdasarkan jenis bencana masing-masing kecematan atau desa yang
berada di kabupaten Luwu Timur, selanjutnya yaitu program kajian
resiko bencana, program kajian resiko bencana disini di kaji daerah-
daerah mana saja yang berada di kabupaten luwu timur yang punya
tingkat resiko bencana yang tinggi, setalah itu ada program RPB
(Rencana Penanggulangan Bencana) program di lakukan setalah dikaji
langsung dirancangkan rencana penanggulangan Bencana, selain itu
ada beberapa program yang bekerja sama dengan dinas terkait seperti
BLH yang dmana programnya yaitu Penanaman pohon di sekitar
96
daerah yang pernah terkena longsor, dan juga dinas PU yang
programnya yaitu Pembiatan Drainase.
Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan
bencana daerah hampir sama yang dibahasakan oleh bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan mengenai Tindakan dan program yang
dilakukan yaitu Tindakan agar dapat meminimalkan terjadinya
bencana dalam hal mitigasi yaitu turun sosialisasi kemasyarakat terkait
persoalan Bencana Itu sendiri dan juga diadakannya kegiatan-kegiatan
seperti pelatihan tanggap darurat bencana kepada relawan-relawan
yang tegabung didalam Tim SAR atau Bidang kemanusiaan lainnya.
Dan juga adanya daerah yang di buat seperti daerah tanggung Bencana
yang berada di desa Kasintuwu yang Tangguh terhadap Bencana
longsor dan yang kedua ada desa Pongkeru yang Tangguh terhadap
Bencana Banjir. Itulah hal-hal yang dilakukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur persoalan Tindakan
meminimalkan terjadinya bencana dalam hal mitigasi bencana seperti
yang dijelaskan oleh informan B selaku Sekertaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. mengenai
program-program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Luwu Timur yaitu program pencegahan Bencana
yang di Susun dan dilaksanakan masing-masing bidang terkait dan
diluangkan di dalam RPA dan di anggarkan melalui APBD untuk
97
pelaksanaan program yang dilakukan. Itulah tadi pernyataan yang di
sampiakan oleh informan B selaku sekertaris Badan Penangulangan
Bencana Daerah terkait persoalan Program mitigasi bencana.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam
hal mitigasi bencana yang dilakukan oleh badan penanggulangan
bencana daerah sudah melakukan Tindakan dan program mitigasi
dengan baik itu ditunjukan dengan banyaknya yang dilakukan dalam
hal Tindakan dan program mitigasi.
3. Kesiapsiagaan (preparedness)
Kesiapsiagaan (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya
guna. Contoh kegiatan kesiapsiagaan Merumuskan dan
mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan
diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan ketetapan khusus
untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau
memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang
aman, Menyediakan sistem peringatan, Komunikasi gawat darurat,
Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.
dengan adanya suatu standar tanggap bencana yang telah
ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah dan disamaikan kepada
publik, diharapkan agar melatih masyarakat, baik sebagai komunitas
98
dan kelompok agar selalu siap siaga menghadapi yang terburuk dan
agar tidak terjadinya kepanikan masal saat terjadinya bencana.
Kesiapsiagaan untuk menghadapi suatu bencana bisa dibagi menjadi 3
bagian, antara lain: Peringatan (Warning), Ancaman (Threat), dan
Tindakan Pencegahan (Precaution). Hal ini sangatlah berpengaruh
langsung terhadap manjemen bencana dalam hal kesiapsiagaan yang
dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten
Luwu Timur, kegiatan kesiapsiagaan merupakan siklus manajemen
menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan pun di daerah
kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan
Bidang pencegahan dan siapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai standar tanggap darurat
yang ditetapkan perosalan kesiapsiagaan mengacu kepada SOP
(standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan bahwa jika
terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi baik itu
melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau
telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim
Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu
terjadi bencana. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai standar tanggap
darurat yang di tetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur. Selain melaksanakan standar tanggap darurat
99
Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga
mensosialisasikan bagaimana standar yang di lakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat agar masyarakat
paham mengenai mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. selain ada standar badan
penanggulangan bencana daerah juga mensosialisasikan menganai
standar tersebut kepada masyarakat.
pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah memasang beberapa Bulletin di
beberapa tempat agar penyampaiannya tersampaikan secara maksimal.
Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan bencana
daerah hampir sama dimana mengacu kepada persoalan Standar
Operasional Prosedur (SOP), dan juga setiap bencana punya SOP yang
berbeda beda tuturnya.
Selain itu di Luwu Timur sendiri ada 11 ancaman bencana dari
12 ancaman bencana secara nasional. Dan berdasarkan kajiannya ada 3
proritas bencana yang di sarankan oleh BNPB kepada BPBD
kabupaten Luwu Timur, diantaranya Gempa Bumi, banjir, dan tanah
longsor. Selain melaksanakan standar tanggap darurat Bencana dengan
baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mensosialisasikan
bagaimana standar yang di lakukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah kepada masyarakat agar masyarakat paham mengenai
100
mekanismenya tanggap darurat yang dilakukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Begitupun dengan yang
disosialisasikan kepada masyarakat yaitu pemerintah Kabupaten Luwu
Timur Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah rutin
melaksanakan sosialisasi standar tanggap darurat kemasyarakat
khususnya ke daerah-daerah rawan bencana agar masyarakat bisa
mengatahui secara maksimal ataupun juga di sampaikan pada saat
pertemuan-pertemuan.
Sejalan dengan yang katakan oleh masyarakat bahwa persoalan
sosialiasasi yang rutin dilaksanakan oleh badan penanggulangan
bencana daerah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat
yaitu pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dalam hal ini Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sudah melaksankan sosialisasi
dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari
masyarkat bahwa pemerintah rutin melaksankan sosialisasi persoalan
standar tanggap darurat bencana dan juga ada nya bulletin yang di
pasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur agar seluruh masyarakat dapat mengetahui standar tanggap
daurat bencana mengenai kesiapsiagaan Bencana.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam
hal kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh badan
penanggulangan bencana daerah sudah berjalan dengan baik dengan
101
melakukan kesiapsiagaan bencana terkait dengan manajemen bencana
yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik itu di tunjukan
dengan sigap nya dalam merespon masyarkat jika ada pelaporan yang
masuk dan langsung ditangani dengan cepat sesuai dengan Standar
Operasinal Prosedur (SOP). Selain itu juga rutin malaksanakan
sosialisai kepada masyarakat terkait standar tanggap darurat bencana
dan juga adanya papan-papam informasi atau bulletin agar masyarakat
bisa mengatuhi secara maksimal standar tanggap darurat bencana
BPBD kabupaten Luwu Timur.
4. Reaksi Cepat (Response)
Reaksi Cepat (Response) Reaksi Cepat (Response) ialah reaksi
cepat biasanya dapat dilakukan secepat atau sesegera mungkin pada
saat maupun setelah bencana terjadi. Tindakan tersebut terutama
ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan
untuk menangani dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung
lainnya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Contoh kegiatan
Mengaktifkan sistem tanggap darurat, Mencari dan menyelamatkan
(SAR), Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan
darurat Melakukan survei dan penilaian. Hal ini sangatlah berpengaruh
langsung terhadap manjemen bencana dalam hal reaksi cepat yang
dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten
102
Luwu Timur, kegiatan reaksi cepat merupakan siklus manajemen
menghadapi bencana yang bisa saja terjadi kapan pun di daerah
kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peryataan
Bidang pencegahan dan siapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Luwu Timur mengenai reaksi cepat atau respon
dari masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, direspon dengan cepat dan sigap
jika terjadi laporan yang masuk, dan juga di susauikan dengan
kebutuhan dilapangan menganai jenis bencana yang terjadi. Selain
melaksanakan reaksi cepat atau respon dari masyarakat pada saat
terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana dengan baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga
telah menyiapkan personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi
bencana dapat dilakukan pencegahan sesegera mungkin.
Selain itu ada pula mengenai personel di dalam masyarakat
agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera
mungkin. dari pernyataan dari Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
persoalan di siapkan didalam masyarakat tidak tetapi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah melatih masyarakat untuk tanggap
darurat atau respon cepat pada saat terjadi bencana, perwakilan tiap
103
desa untuk dilakukan pelatihan. Mereka bertugas pada saat urgen dan
langsung dikomunikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Relawan tersebut
melakukan evakuasi sebelum personel dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah datang.
Adapun pernyataan lain dari sekertaris badan penanggulangan
bencana daerah hampir sama dengan pernyataan dari bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan mengenai reaksi cepat atau respon dari
masyarakat pada saat terjadi bencana kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah seperti yang dibahasakan oleh bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan di respon dengan cepat jika ada pelaporannya sudah
tiba di Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung di tindak
lanjuti dan segera mungkin terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan
penangan dengan cepat agar bisa meminimalkan korban ataupun
kerugian materil.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah
menyiapkan personel didalam masyarakat agar pada saat terjadi
bencana dapat dilakukan pencegahan sesegera mungkin. Begitu pula
mengenai personel di dalam masyarakat agar pada saat terjadi
bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera mungkin dari
pernyataan dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tentunya di
104
siapkan untuk respon cepat dan itulah fungsinya relawan yang ada di
masyarakat yang telah disiapkan agar sesegera mungkin atau dengan
cepat memberikan informasi mengenai kondisi ditempat kejadian
kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan
dimasyarakat juga melaporkan jumlah korban dan sebagainya. Setelah
itu personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa
langsung terjun ke lokasi kejadian.
Sejalan dengan yang katakana oleh masyarakat bahwa
mengenai pemerintah telah menyiapkan personel di dalam masyarakat
agar pada saat terjadi bencana dapat dilakakuan pencegahan sesegera
mungkin. pemerintah sudah melaksankan atau menyiapkan personel
dengan baik kepada masyarakat. Itu sejalan dengan pernyataan dari
masyarkat bahwa pemerintah telah menyiapkan dan melakukan
pelatihan kepada masyarakat terkait pelatihan tanggap darurat Bencana
agar nantinya masyarakat bisa melaporkan sesegera mungkin jika
terjadi bencana.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam
hal reaksi cepat pada saat terjadi bencana yang dilakukan oleh badan
penanggulangan bencana daerah sudah berjalan dengan baik itu
ditunjukan dengan cepatnya respon jika terjadi bencana dan segera
mungkin terjun ke lapangan jika ada pelaporan terkait bencana.
105
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian terkait manajemen bencana di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur maka kesimpulan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pencegahan (Prevention) dalam tahap ini Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sudah menjalankan tahap-tahap pencegahan dengan
rutin melaksanakan hal-hal terkait pecegahan salah satunya adanya
peringatan dini, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan kepada personel
tanggap darurat bencana, ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah
melaksanakan sebagai mana pencegahan bencana tetapi ada hal-hal yang
masih perlu di perbaiki.
2. Mitigasi (Mitigation) dalam tahap ini Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sudah menjalankan tahap-tahap mitigasi seperti pelatihan kepada
relawan, peringatan dini atau pemasangan alat-alat pendeteksi dini dan
juga program-program dalam menanggulangi bencana yang bekerja sama
dengan instansi-instansi terkait. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini
sudah melaksanakan sebagai mana mitigasi bencana tetapi ada hal-hal
yang masih perlu di perbaiki.
3. Kesiapsiagaan (Preparedness) tahap kesiapsiagaan bencana mengacu
kepada SOP (standar operasional prosedur) yaitu dimana dijelaskan
bahwa jika terjadi bencana masyarakat dapat langsung menguhubungi
106
baik itu melapor secara langsung ataupun dengan via media online atau
telefon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Tim
Reaksi Cepat yang sedia setiap saat dan standbye jika sewaktu-waktu
terjadi bencana dan rutin mensosialisasikan tanggap darurat bencana
kepada masyarakat. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah
melaksanakan sebagai mana kesiapsiagaan bencana tetapi ada hal-hal
yang masih perlu di perbaiki.
4. Reaksi Cepat (Response) tahap reaksi cepat atau respon cepat direspon
dengan cepat dan sigap jika terjadi laporan yang masuk, dan juga di
susauikan dengan kebutuhan dilapangan menganai jenis bencana yang
terjadi. ini menunjukan bahwa dalam tahap ini sudah melaksanakan
sebagai mana reaksi cepat pada saat bencana tetapi ada hal-hal yang
masih perlu di perbaiki.
B. Saran
1. Meningkatkan kegiatan atau program yang berbasis tanggap darurat
bencana dalam segala hal dalam menanggulangi bencana di kabupaten
Luwu Timur.
2. Meperluas Kerjasama antar instansi terkait dalam menaggulangi bencana,
3. Menambah sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas
yang mendukung dalam menanggulangi bencana di kabupaten Luwu
Timur.
4. Menambahkan alokasi dana untuk bencana proritas yang berada di
kabupaten Luwu Timur
107
5. Menambah Kawasan evakuasi bencana di setiap kecamatan sesuai
dengan jenis bencana yang berada di Kabupaten Luwu Timur.
108
DAFTAR PUSTAKA
Brantas. (2009). Dasar dasar manajemen. Bandung: Alfabeta.
Budiyono, A. H. (2004). Pengantar manajemen. Yogyakarta: Graha ilmu.
Carter, W. N. (2008). Disaster Management : A Disaster Manager’s. Handbook.
Asian Development Bank, 1991.
Creswell, J. W. (2002). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach.
London: Sage Publication Inc.
Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
Hasibuan, M. (2004). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah edisi revisi.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Karyoto. (2016). Dasar dasar manajemen teori, definisi dan konsep. Yogyakarta:
C.V Andi Offset.
Manullang, M. (2006). Dasar dasar manajemen. Yogyakarta: Gadjah mada
university press.
Yin, R. K. (2000). Studi Kasus: Desain dan Metode, Cetakan Ke-III. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Candra, N. (2014). Manajemen Bencana Di Indonesia ( Studi pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam Darurat Bencana
Gunung Kelud). Universitas Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/
(diakses pada tanggal 13 Februari 2020).
Istiqomah, U. (2019). Disaster Management ( Studi Peran Pemerintah Daerah dalam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Kabupaten Sampang). Universitas
Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/ (diakses pada tanggal 13
Februari 2020).
Kaharjono, S. M. (2018). Manajemen komunikasi Bencana BPBD Kabupaten
Magelang Dalam Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi.
Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. https://library.uii.ac.id/repositories/.
(diakses pada tanggal 13 Februari 2020).
109
Dian, L Dkk. (2020). Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Di Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar. Junal Kimap,
Volume 1 (1), (299-311).
Mahardika, D dan Setianingsih , E, L. (2018). Manajemen Bencana Oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Banjir di Kota
Semarang. Juornal of Public Policy and Management. volume 7 (2), (502-518).
Maheswara dan Winarni. (2016). Manajemen Bencana Pada Daerah Kekeringan Di
Kecematan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Adinegara. Volume 5 (5), (2-
13).
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Nomor 14 tahun 2014 tentang
pananggulangan bencana daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 21 tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Peraturan Presiden. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan peanggulangan bencana.
Peraturan Presiden. Nomor 83 Tahun 2005 Tentang koordinasi Nasional
penanggulangan Bencana.
Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
Https://www.Selselsatu.com/2018/10/sulsel/luwu-raya/luwu-timur-masuk-program-
kota-tangguh-bencana.html (diakses pada tanggal 13 februari 2020 pada pukul
14:00 wita).
Https://id.wikipedia.org/wiki/daerah_bencana (diakses pada tanggal 13 februari 2020
pada pukul 14:00 wita).
Https://m.liputan6.com/regional/read/2948699/longsor-luwu-timur-7-orang-tewas
(diakses pada 31 Maret 2020 pada pukul 23:00 wita)
Https://www.google.co.id/amp/s/.sulsel.inews.id/amp/berita/banjir-rendam-6-
kecematan-di-luwu-timur-jalur-trans-sulawesi-terputus (diakses pada 31 Maret
2020 pada pukul 23:00 wita)
http://bencanapedia.id/Pencegahan_bencana (diakses pada 26 Oktober 2020 pada
pukul 15:22 wita)
110
https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=603 pada Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. (diakses pada 26 Oktober
2020 pada pukul 15:22 wita).
https://sulsel.inews.id/berita/banjir-rendam-6-kecamatan-di-luwu-timur-jalur-trans-
sulawesi-terputus. ( diakses pada 5 Desember 2020 pada pukul 15:40 wita)
111
L
A
M
P
I
R
A
N
112
1.foto surat izin meneliti dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
113
2.Dokumentasi dengan Pegawai dan Tim dari BPBD Kab. Luwu Timur
114
3.wawancara dengan informan A selaku Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
115
4.wawancara dengan Informan B selaku Sekertaris BPBD Kab. Luwu Timur
116
5.wawancara dengan Informan D selaku Bidang Kedaruratan dan Logistik Kab.
Luwu Timur
117
6.wawancara dengan Informan C selaku Masyarakat di Kab. Luwu Timur
7.penjelasan tentang fungsi dari alat pendeteksi gempa bumi oleh sekertaris BPBD
Kab. Luwu Timur
118
8.dokumentasi di depan kantor BPBD Kab. Luwu Timur
119
9.foto surat telah melakukan penelitian Dari BPBD Kab. Luwu Timur
120
RIWAYAT HIDUP
121
Faisal N. Lahir pada tanggal 07 Juli 1996 di Kabupaten Polmas
Provinsi Sulawesi Barat. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah
cinta dari pasangan Bapak Nursyam dan Ibu Darmawati. Penulis
menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 154
Mangkulande Kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur
pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis
melanjutkan pendidikan di SMA Islam Kecamatan Mangkuna Kabupaten Luwu Timur dan
lulus pada tahun pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan
pendidikan di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S1).