• PRESIDEN REPUE.JLlK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 2011-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan; b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat; d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014; e. bahwa ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
•
PRESIDEN REPUE.JLlK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2011-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan
langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi,
dilindungi, dan ditegakkan;
b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis;
c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan
kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah,
dan diperlukan partisipasi masyarakat;
d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun
2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
e. bahwa ...
Mengingat
PRE$IDEN REPUBUK INDONESIA
2
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan
Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Terlaksananya Program RANHAM 2011-2014 secara optimal
V V V V Panitia RANHAM Nasional, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Kota sedikit 6 (enam) bulan sekali
2. Membentuk '"
...
PHESIDEN REPUBLIK INDONESIA
10
---------------
NO PERMASALAHAN STRATEGI
1 2 3
PENGUATAN PANITIA RANHAM
1 Masih lemahnya Peningkatan pemahaman pemahaman Program RANHAM Program oleh Panitia RANHAM RANHAM
RENCANA AKSI KELUARAN
4 5 2. Membentuk Pokja di 2. Penetapan Pokja di
setiap Kementerianl setiap Kementerianl Lembaga, dan di setiap Lembaga, dan di Satuan Kerja Perangkat setiap Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan (SKPD) di Pemerintah Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Kabupaten/Kota ~-------
1. Sosialisasil Diseminasi 1. Terselenggaranya Program RANHAM Sosialisasil bagi Panitia RAN HAM Diseminasi Program
RANHAM bagi Panitia RAN HAM
2. Pelatihan HAM bagi 2. Terselenggaranya Panitia RANHAM Pelatihan HAM bagi
Panitia RANHAM
-----------
WAKTU PENANGGUNG HASIL
~ ~ ~ ~ ~
JAWAB (INSTANSII Tl T2 T3 T4 LEMBAGA)
6 7 8 9 10 11 -------------
Meningkatnya V V V V Kemenkurnham, pemahaman Program Pemerintah Provinsi RANHAM oleh dan Kab/Kota Panitia RANHAM
I
B. PERSIAPAN ".
------------ ----------
..
PRESIDE!\! REPU8UK INDONESIA
11
B. PERSIAPAN PENGESAHAN INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM
NO PERMASALAHAN STRATEGJ RENCANA AKSI KELUARAN HASIL WAKTU PENANGGUNG
Internasionalinstrurnen HAM Kernenhan, Kernensos, MABES TNI
internasional
4. Tersosialisasinya4. Sosialisasi muatan 4. Konvensi - V Kernenlu,- -instrurnen HAM instrumen Penghentian Kernenkurnharn,internasional yang Internasional HAM Perdagangan Kepolisian,akan disahkan yang akan disahkan Manusia dan Kejaksaan,
Eksp]oitasi Kernennakertrans Prostitusi
- V Kernenlu,- -5. Konvensi Kernenkurnharn ,
perlindungan hak- Kernennakertrans, hak Pekerja Kernen PP & PA, Migran dan Kernensos, Kernen anggota-anggota dagd, BNP2TKI keJuarganya
--- '-----
6. Protokol ...
--- ---
1
"
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA
13
NO PERMASALAHAN
2 ---
HASILKELUARANRENCANA AKSI STRATEGI T3
9
-
T4
10 L---_
-
- -
- -
6543
6. ProtokolOpsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak
7. Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskrirninasi terhadap Perernpuan
8. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalarn konflik bersenjata
10. ProtokolOpsional Tahun1967 Konvensi Status Pengungsi
11. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
12. Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dad Penghilangan Paksa
-
WAKTU PENANGGUNG - JAWAB (INSTANSII
Tl T2 T3 T4 LEMBAGA)- 7 __ 8 9 10 11
-- - V Kemenlu,
Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
- - - V Kemenlu, Kemenkumham, Kemennakertrans Kemensos
- - - V Kemenlu, Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhan
- - V Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, MABES TNI,
.-~. Kepolisian
C. HARMONISASI ...
--
------
--
...
PRESIDEN REPUBLH< INDONESIA
15
C. HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
WAKTU PENANGGUNG NO KELUARAN HASILRENCANA AKSI JA W AB (INST ANSI! STRATEGIPERMASALAHAN T3Tl T2 T4
LEMBAGA)._-<)
'-
104 5 6 7 83 11 1
21 V V1. Menyiapkan parameter 1. Tersusunnya 1. Terlaksananya V V Kemenkumham,
peraturan perundang-HannonisasiMasih adanya
parameter HAM harmonisasi Kernendagri, undangan yang belum
rancangan dan HAM untuk hannonisasi rancangan untuk hannonisasi rancangan Kernenterian terkait,
berperspektif HAM evaluasi
dan evaluasi peraturan rancangan peraturan peraturan Pernerintah Provinsi perundangperaturan
perundang-undangan perundangperundang -undangan dan Kab!Kota undangan dan evaluasi undangan dan berperspektif evaluasi peraturan HAM
peraturan perundang-undangan perundang
undangan berperspektifHAM
2. Rekomendasi evaluasi peraturan
2. Membentuk Pokja 2. Terbentuknya Pokja evaluasi peraturan adanya peraturan
perundang-undangan perundang-undangan perundangdan hannonisasi dan harmonisasi undangan yang rancangan peraturan belum perundang-undangan
rancangan peraturan perundang-undangan berperspektif yang efektif HAM
-
3. Melaksanakan ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16
!
PENANGGUNG~- " NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL JAWAB (INST ANSI!
TI T2 T4T3 LEMBAGA)
1 2 3 4 5 6 7 8 129 10,_ -
3. Melaksanakan 3. Terlaksananya sosialisasi pedoman sosialisasi pedoman hannonisasi rancangan harmonisasi dan evaluasi peraturan rancangan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
4. Melakukan harmonisasi 4. Rancangan rancangan peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
yang berperspektif HAM I
I 5. Meltlksanakan evaluasi 5. Tersusulluya
peraturan perundang- informasi peraturan Iundangan yang belum perundang-undangan berperspektif HAM yang belum
berperspektif HAM
I 2. Masih ...
~
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
17
1 L ___ WAKTU NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI I KELUARANI HASIL
Tl T2 T3 T4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Masih adanya I Penyelarasan ! I. Menginventarisasi 1. Terinventarisasinya Peraturan perundang- V V V I V I
peraturan perundang- I peraturan I peraturan perundang peraturan perundang undangan yang serasi undangan yang perundang undangan yang undangan yang dan selaras I turn pang tindih undangan turnpang tindih turnpang tindih
2. Melakukan pengkajian 12 Tersusunnya hasil dan penelitian terhadap kajian dan penelitian
II peraturan perundang terhadap peraturan
undangan yang turnpang perundang-undangan tindih yang turnpang lindih
3. Menyusun dan 3. Tersusunnya rnenyelaraskan peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan yang serasi
dan selaras 4. Meningkatkan \4. Meningkatnya
koordinasi Pantia koordinasi Panitia I RAN HAM dengan Law RANHAM dengan I
Centre Kernenkumharn Law Centre I II
Kernenkurnharn I
I I j I
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 11
Kernenkumharn, Kernen LH, Kernen ESDM, Kernenhut, Kernendagri, Kernen KP, Kernentan, Kernen PU, Kernenbudpar, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
I
I I
I D. PENDIDIKAN ...
•
E,·C:S· E>J R Er-'LJ 8 L. i ~-<, r"~ C-,()f'-,J ES~.i...
18
D. PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
-- --
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL WAKTU
'----- --- -- , ----
T1 T2 T3
----
T4
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 1 1
2 Belum maksimalnya
3 Peningkatan
4 --
1. Menyusun modul dan 1. 5
Tersusunnya modul 6
Meningkatnya 7 V
8 V
9 ----
V 10 11
---- - ,~
V Kemenkumham, pemahaman dan pemahaman dan bahan untuk diseminasi dan bahan untuk pemahaman dan Kemendiknas, kesadaran aparatur kesadaran HAM dan pelatihan HAM diseminasi dan kesadaran HAM bagi LAN, pemerintah dan bagi aparatur bagi aparatur pelatihan HAM aparatur pemerintah Kemenag, Kemen masyarakat tentang pemerintah dan pemerintah dan bagi aparatur dan masyarakat PP & PA, HAM masyarakat masyarakat pemerintah dan Kcmcnsos,
masyarakal Kemenkominfo, Kt:lllt:ll(.lagri,
2. Melaksanakan 2. Terlaksananya KOMNAS HAM, uiscminasi dan diseminasi dan Pemerintah Provinsi pelatihan HAM pelatihan HAM bagi dan Kab/Kota berkelanjutan bagi aparatur pemerintah aparatur pemerintah dan masyarakat dan masyarakat
~--- -- --- '-----
3. Melaksanakan ...
,
~JP. c~s;, C-,E!'-J ';~EPi-lE 1 , ; [)Ot'JES:l~..
19
NO I PERMASALAHAN STRATEGI
1 I 2 3 -
2 I Masih terbatasnya Pe bahan ajar dan ku penggunaan ku metodologi HAM di aj lingkungan pe pendidikan ra
pe m H lin pe
llingkatan llitas dan mtitas bahan r serta 19aneka~aman
199unaan todologi \.M di gkungan Ididikan
RENCANA AKSI KELUARAN
4 5 3. Melaksanakan pelatihan 3. Terlaksananya
untuk pelatih dan pelatihan untuk fasilitatorl penyuluh pelatih dan pelatihan HAM bagi fasilitator/penyuluh aparatur pemerintah pelatihan HAM bagi dan masyarakat aparatur pemerintah
dan masyarakat
1. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya dan kuantitas bahan kualitas dan ajar HAM dalam kuantitas bahan ajar lingkungan pendidikan HAM dalam
Iingkungan pendidikan
2. Menganekaragamkan 2. Meningkatnya metodologi HAM di penganekaragaman lingkungan pendidikan penggunaan
metodologi HAM di lingkungan pendidikan
WAKTU PENANGGUNG HASIL
T1 T2 T3 T4 JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA)- ._
6 7 8 9 10 12
-- -- -- -Terpenuhinya bahan V V V V ajar dan penggunaan metodologi HAM di lingkungan pendidikan
3. Belum ...
--- --- ---------
"
j'~ ;::::PLJr"."",,", i DOi\lESi;:
20
--
WAKTU PENANGGUNG NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
T1 T2 T3 T4 JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- ---- -- ----
3 Belum semua Penguatan 1. Melakukan koordinasi 1. Terlaksananya Semua kurikulum V V V V Kemendiknas, kurikulum pendidikan materi HAM dengan instansi terkait koordinasi dengan pendidikan LAN, kepemirnpinan, pada kurikulum untuk memasukan instansi terkait untuk kepemimpinan, teknis, Kemenkumham, teknis, dan fungsional pendidikan materi HAM dalam memasukan materi dan fungsional Kemenag, memuat materi HAM kepemimpinan kurikulum pendidikan HAM dalam memuat materi HAM Pemerintah Provinsi
teknis, dan kepemimpinan, teknis kurikulum dan Kab/Kota fungsional dan fungsional pendidikan
kepemimpinan, teknis dan fungsional
2. Melaksanakan 2. Terlaksananya pendidikan HAM bagi pendidikan HAM Widyaiswara bagi Wi(iyaiswara
--
4 Belum optimalnya Peningkatan Melakukan pembudayaan Terlaksananya Meningkatnya peran V V V V Kemenkumham, peran media massa, peran lembaga/ HAM melalui peran pembudayaan HAM lembaga/instansi, Kemendiknas, seni dan budaya instansi _media lembaga/instansi, media melalui peran lembaga/ media massa, seni dan Kemenbudpar, dalam pembudayaan massa, seni dan cetak, elektronik dan seni instansi, media cetak, budaya dalam Kemenkominfo, nilai-nilai HAM budaya dalam tradisional elektronik dan seni pembudayaan nilai- Pemerintah Provinsi
pembudayaan tradisional nitai HAM dan Kab/Kota HAM
-------- -----
E. PENERAPAN ...
---
"
p~ F~S! ~JEf'"~
r~f::p~} L i ! t~~ r)Ci 1": ESLA
21
E. PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA
---------
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN
I 2 3 4 5
1. HAK UNTUK HIDUP -----
1 Masih tingginya Peningkatan 1. Meningkatkan pemberian 1. Meningkatnya angka kematian ibu taraf hidup ibu gizi tambahan bagi ibu pemberian gizi dan bayi pada saat hamil hamil dad keluarga tambahan bagi ibu proses kelahiran, miskin hamil dari keluarga khususnya sebagai miskin akibat kemiskinan
12. Meningkatkan pelayanan 2. Meningkatnya kesehatan kepada ibu pelayanan kesehatan hamil, pada saat dan kcpada ibu hamil, setelah melahirkan di pada saat dan setelah Puskesmas, Puskesmas melahirkan di Pembantu, maupun Puskesmas, Rumah Sakit oleh tenaga- Puskesmas Pembantu, tenaga yang profesional maupun Rumah Sakit dan didukung sarana dan prasarana yang memadai
-----
HASIL
6
Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran
WAKTU ------------
Tl T2 T3 --~ --
7 8 9
----
V V V
T4 J
10
V 1< 1< 1< B P d
PENANGGUNG A W AB (INSTANSII --.!:EMBAGA)
11
emenkes, emensos, emen PP & PA, KKBN, cmcrintah Provinsi n Kab/Kota
--~--~
3. Meningkatkan ...
-------
-----
..
REFIL: ()(::-f'-,JE$~l·
22
WAKTU PENANGGUNG NO I PERMASALAHAN JA WAB (lNSTANSII HASILSTRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN
T4Tl T2 T3 LEMBAGA)
1 I 2 4 5 6 7 8 9 10 113 3. Meningkatnya
program vaksinasi tanpa 3· Meningkatkan target
program vaksinasi dipungut biaya bagi bayi gratis bagi bayi dari dan keluarga miskin keluarga miskin
4. Terlaksananya gizi bagi bayi dan
4· Memberikan bantuan bantuan gizi bagi bayi
keluarga miskin dan keluarga miskin
5. Meningkatnya perilaku hidup bersih
5 · Sosialisasi tentang perilaku hidup bersih
dan sehat dan sehat
6. Meningkatnya penanganan perinatal
6 · Sosialisasi tentang pengetahuan tentang penanganan perinatal
7. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
7· Meningkatkan akses dan kesertaan KB bagi
yang berkualitas (sesuai keluarga miskin dengan SOP) I
~~ ~
2. Terbatasnya ...
-----
------------
•
PRESIDEI'\! REPUBLIK INDONESIA
23
----
NO PERMASALAHAN
1 2
2 Terbatasnya layanan kesehatan, terutama bagi yang mengidap penyakit HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria mengakibatkan terancamnya usia hidup termasuk narapidana dan tahanan.
STRATEGI
3 Perlindungan terhadap Hak Hidup termasuk narapidana dan tahanan
RENCANA AKSI
4 1. Meningkatkan
rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan
2. Meningkatkan layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV / AIDS, Napza, TB dan Malaria termasuk narapidana dan tahanan
KELUARAN
5 1. Meningkatnya
rehabilitasi dan perlindungan sosial korban Napza termasuk narapidana dan tahanan
2. Meningkatnya layanan kesehatan yang layak bagi penderita HIV / AIDS, Napza, TB dan Malaria
HASIL
6 Meningkatnya kesehatan narapidana dan tahanan bagi penderita HIV/AIDS, Napza, TB dan Malaria
T1
7 V
WAKTU
T2
8 V
T3
9 V
T4
10 V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI/
LEMBAGA) 11
Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
3 Menurunnya kualitas Peningkatan lingkungan yang upaya mengancam perlindungan perikehidupan dan dan pengelolaan makhluk hidup lingkungan
hidup
-
RENCANA AKSI KELUARAN
4 5
1. Bakti so sial dan gerakan 1. Terlaksananya bakti masyarakat sadar so sial dan gerakan lingkungan masyarakatsadar
lingkungan
2. Pendidikan adiwiyata 2. Terlaksanannya dalam lingkungan pendidikan adiwiyata pendidikan formal dalam lingkungan
pendidikan formal
3. Menyusun panduan 3. Tersusunnya panduan pengelolaan lingkungan pengelolaan hidup (baku mutu, lingkungan hidup amdal) dan ijin (baku mutu, amdaJ) pengelolaan lingkungan dan ijin pengelolaan hidup lingkungan hidup
HASIL
6
Semakin me kualitas Iin~
hidup
mbaiknya kungan
WAKTU
Tl I T2 T3
7 8 9
V V V
PENANGGUNG
T4 JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 10 11
V I Kemenhut Kernen LH, Kemendagri, Kernen ESDM, Kementan, Kernen BUMN, Kernen KP, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. Melanjutkan ...
------
-----
------------- ------
--------- --- --
-----
1
•
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
25
KELUARAN
;
an 14. Terlaksan mya ru pemberia I
pengharg an Kalpataru dan Satya Lencana Pembang nan kepada Pemerintah Kab/Kota dan peme "hati lingkunga :1
ung 15. Meningkatnya tanggung iawab sosial pelaku us Iha dalam rangka pe :1gelolaan
n SDA dan ~elestarian lingkunga :1 dengan mengikut ertakan masyarak It setempat
RENCANA AKSISTRATEGIPERMASALAHANNO
432 4. Melanjutkan pembe
penghargaan Kalpat dan Satya Lencana Pembangunan kepac a Pemerintah Kab/Ko ta dan pemerhati lingkungan
5. Meningkatkan tangl jawab sosial pelaku usaha dalam rangka pengelolaan SDA d: n pelestarian lingkunl: dengan mengikutsertakan masyarakat setempa
HASIL T1
76
---~--
WAKTU
T2
8
--~---
T3
9
T4
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 11
4. Masih ...
•
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
26
NO PERMASALAHAN
1 2 -----
4 Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam
---------- ---
STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
---
3 4 5 6 ----
Peningkatan 1. Menginventarisasi dan 1. Terinventarisasinya Meningkatnya pengawasan dan mengkaji peraturan dan tersusunnya hasil Pengawasan dan penegakan perundang-undangan kajian peraturan penegakan hukum di hukum di di bidang lingkungan perundang-undangan bidang lingkungan bidang hidup dan sumber daya lingkungan hidup hidup dan sumber lingkungan aJam yang tum pang dan sumber daya daya alam sehingga hidup dan tindih alam yang tumpang masyarakat menikmati sumber daya tindih Jingkungan hidup yang alam baik dan sehat
2. Melaksanakan 2. Terlaksananya pengawasan dan pengawasan meningkatkan peran lingkungan hidup posko pengaduan dan sumber daya Jingkungan hidup dan alam sumber daya alam
----- -- -----
WAKTU PENANGGUNG -
T1 T2 T3 T4 JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 7 8 9 10 11 V V V V Kernen LH
Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- ---------'----- '-------
3. Memberikan ...
f
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
27
NO
1
PERMASALAHAN
2
STRATEGI
----------
3
----
RENCANA AKSI
4
3. Memberikan advokasi kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
4. Melaksanakan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam
KELUARAN
5
3. Terlaksananya advokasi kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
4. Terlaksananya tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggar lingkungan hidup dan sumber daya alam
HASIL
6
------
WAKTU
T1 T2 T3
7 8 9
T4
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 11
------- -------
5. Masih ...
c:
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 --------
NO PERMASALAHAN STRATEGI
1 2 3
5 Masih belum Peningkatan terpenuhinya fasilitas urnum lingkungan hidup yang menunjang yang baik dan sehat terciptanya bagi rnasyarakat lingkungan
hid up yang baik dan sehat
RENCANA AKSI
4
-----
KELUARAN
5 Membangun fasilitas MCK Tersedianya fasilitas dan sanitasi di lingkungan MCK dan sanitasi di masyarakat dan tempat Iingkungan masyarakat urnurn dan tempat urnum
2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN ~----~~ ~- ~----~~----
1 Masih adanya Kernudahan 1. Melakukan pendataan 1. Adanya data kendala untuk rnelangsungkan gelandangan, pengemis gelandangan, rnelangsungkan perkawinan dan orang miskin pengemis, dan orang perkawinan yang sah yang sah, rniskin yang tidak bagi gelandangan, mernperoleh mernpunyai KTP pengernis dan orang surat nikah dan rniskin akta kelahiran 2. Memberikan KTP gratis 2. Gelandangan,
bagi gelandang pada gelandangan, pengernis, dan orang an, pengernis pengernis, dan orang miskin mendapatkan dan orang miskin kemudahan miskin secara rnemperoleh KTP gratis gratis
----
WAKTU PENANGGUNG HASIL
Tl T2 T3 T4 JAW AB (INSTANSII
LEMBAGA) 6 7 8 9 10 11
--- --- ~~~~~
Terpenuhinya V V V V KernenLH lingkungan hidup yang Kernen PU, baik dan sehat bagi Kemensos, masyarakat Kemenkes,
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
~~~~ ~~~~~ -~~
-------
Tepenuhinya hak bagi V V V V Kemendagri, gelandangan, Kemenag, pengernis, dan orang Kemensos, rniskin memperoleh Kemenkumharn, surat/akta nikah dan Pemerintah Provinsi akta kelahiran dan Kab/Kota
~-~-'---~
3. Melaksanakan ...
,
PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA
29
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL WAKTU PENANGGUNG
JAWAB (INSTANSII LEMBAGA)
Tl T2 T3 T4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Melaksanakan
perkawinan yang sah bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin secara gratis
4. Pemberian suratlakta nikah gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin
5. Pemberian akta kelahiran gratis bagi gelandangan, pengemis, dan orang miskin
3. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh perkawinan yang sah secara gratis
4. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh surat nikah gratis
5. Gelandangan, pengemis, dan orang miskin mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran gratis
Masih banyaknya warga masyarakat termasuk anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan dasar
Peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar
31
RENCANA AKSI KELUARAN
4 5
1. Melak'Ukan pendataan 1 Tersedianya data terhadap warga warga rnasyarakat masyarakat termasuk terrnasuk anak usia anak usia sekolah yang sekolah yang belurn belum memperoleh memperoleh pendidikan dasar pendidikan dasar
2. Meningkatkan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat pemahaman tentang pentingnya masyarakat tentang pendidikan pentingnya
pendidikan
3. Mendorong Pemda untu k 13. Tersusun dan membuat dan terlaksananya melaksanakan kebijakan kebijakan Pemda pendidikan dasar tanpa tentang pendidikan dipungut biaya dasar tanpa dipungut
biaya
- ~~~------ -------------
HASIL I W AKTU
I T2 I T3
PENANGGUNGI~~ JAWAB (INSTANSII Tl LEMBAGA)
6 1718191101 11
Terpenuhinya pendidikan dasar bawarga masyarakat tennasuk anak usia sekolah tanpa diDUngut biaya
gi v v v
.....L --'___-'-___J
v 1 Kemendiknas, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemensos, Kernen PDT, Kemenkominfo, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
warga rnasyarakat transportasi, dan rnenyediakan sarana pendidikan bagi pendidikan terutarna Kernen PDT, tidak rnendapatkan kornunikasi, dan transportasi di wilayah warga rnasyarakat bagi rnasyarakat yang Kernen PU, akses pendidikan inforrnasi bagi wilayah yang sulit terutarna karena belurn rnendapatkan Kernenhub, terutarna karena warga terjangkau faktor geografis, pendidikan karena Kernensos, faktor geografis rnasyarakat bencana alarnlsosial faktor geografis, Kernen KP, (pesisir dan pulau yang belurn dan kornunitas adat bencana alarnlsosial Kernenkorninfo, pulau kecil dan/atau rnendapatkan terpencil dan kornunitas adat Pernerintah Provinsi terluar), danlatau pendidikan 2. Mernbangun jaringan 2. Terbukanya akses terpenciI dan Kab/Kota rnengalarni bencana terutarna karena inforrnasi dan jaringan inforrnasi alarnlsosial, dan faktor geografis, kornunikasi rnenyiapkan dan kornunikasi kornunitas adat rnengalami tenaga pendidik yang rnenyiapkan tenaga terpencil bencana berkualitas pendidik yang
alarnlsosial dan berkualitas komunitas adat 3. Menyiapkan sarana dan 3. Tersedianya sarana terpencil prasarana pendidikan dan prasarana
WAKTU PENANGGUNG NO I PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN BASIL JA W AB (INSTANSII
Tl T2 T3 T4 LEMBAGA)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. HAK ATAS RASA AMAN
1 Masih adanya Pe tlghapusan 1. Sosialisasi UU No,51 L Terlaksananya Berkurangnya tindak V V V V Kemenkumham, tindakan kekerasan tindakan 1998 tentang sosialisasi UU No.51 penyiksaan yang Kepolisian, dalam proses ke cerasan dalam Ratifikasi Konvensi 1998 ten tang dialami masyarakat Kejaksaan, Komnas penegakan HUl'cU1U pr )ses Menentang Penyiksaan Ratifikasi Konvensi HAM,
pe legakan dan Perlakuan atau Menentang Pemerintah Provinsi hu rum Penghukuman lain Penyiksaan dan dan Kab/Kota
yang kejam, tidak Perlakuan atau manusiawi, atau Penghukuman lain merendahkan martabat yang kejam, tidak manusia manusiawi, atau
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL WAKTU
-------------
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI!
LEMBAGA)Tl T2 T3 T4
I 2 3 4 5 6 ----------
Berkurangnya demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
7 8 9 V
10 11 2 Masih terjadinya
demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyebabkan terganggunya rasa aman
Penghapusan demonstrasi anarkis, perkelahian massall konflik antar pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
1. Meningkatkan pendidikan!sosialisasi hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
2. Peningkatan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Sosialisasi Program Gerakan Pembangunan karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa
1. Terlaksananya pendidikan!sosialisasi Hukum dan HAM bagi pelajar, mahasiswa maupun kelompok masyarakat
2. Meningkatnya peran Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Terciptanya/terbangunnya rasa kebangsaan dan rasa patriotisme dikalangan pelajar dan mahasiswa
V V V Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Kemendagri, Kemenbudpar, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
JA W AB (INST ANSI! RENCANA AKSI T2 G;I T4Tl LEMBAGA)
117 104 1. Mewujudkan Japangan
kerja dan usaha-usaha mandiri
2. Menyempurnakan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah
3. Meningkatkan keterampiJan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi caJon tenaga kerja
KELUARAN HASIL
65 1. Terwujudnya lapangan
kerja dan usaha-usaha mandiri
2. Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah bidang ketenakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan pusat dan daerah
3. Tersedianya calon tenaga kerja yang terampil
Menurunnya angka pengangguraI
V V Kemennakertrans, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkop & UKM, BNP2TKI, Kemenperin, Kemen PP & PA, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
4. Membuka ...
------
------
----------
------
-----
--------------
---------
--------------
--------
f:
\f',;Ci()i"JESi
47
NO I PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI
1 2 3 4 4 · Membuka kesempatan
dan Japangan kerja di daerah-daerah baik di sektor formal maupun infomIaI
7 Belum optimalnya Peningkatan · Meningkatkan fasilitasi perlindungan Tenaga perlindungan dan perlindungan TKI Kerja Indonesia Tenaga Kerja sejak perekrutan sampai (TKI) Indonesia (TKI) dengan kepulangannya
2· Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) cal on TKI
KELUARAN
5 4. Tersedianya Japangan
kerja di daerah
1. Meningkatnya perlindungan TKI sejak perekrutan sampai dengan kepulangannya
2. Meningkatnya kualitas keterampilan dan kemampuan berbahasa asing (negara tujuan) calon TKI
HASIL
6
Terpenuhinya perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia
WAKTU
Tl T2
87
VV
T3
9
V
T4
10
V
PENANGGUNG JAWAB (INST ANS II
LEMBAGA) ~~
11
Kemennakertrans, Kemenkumham, Kemenlu, Kemendagri, BNP2TKI, Kepolisian, Pemerintah Provins dan Kab/Kota
3. Meningkatkan ...
----------
----------
•
NO I PERMASALAHAN STRA
2 3
RENCANA AKSI rEGI
4 3. Meningkatkan kualitas
pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
4. Meningkatkan pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
5. Melakukan kerjasama Bilateral dengan negara penerima
6. Meningkatkan layanan bantu an hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum
f.-:-~Sj Et--,,! NDOf"..}EE~tjA
48
KELUARAN
5 3. Meningkatnya kualitas
pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
4. Meningkatnya pengawasan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
5. Terwujudnya kerjasama Bilateral dengan negara penerima
6. Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi permasalahan hukum
BASIL T1
--------- ... _.....
6 7
WAKTU
T2 r---:
8
T3
9
T4
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) 11
7. Meningkatkan ...
------------- ----
------ -------1
• ,
IDE.N r..:'"ONES!
49
PENANGGUNGWAKTU ~-- ~~ ~~--~r----~~
JA W AB (INSTANSII NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL T3 T4Tl T2
LEM"I3A9A) 112 7 9 103 4 5 6 8
-------- ~-
7. Meningkatkan 7. Meningkatnya Sosialisasi tentang pemaharnan prosedur bekerja keluar rnasyarakat/calon TKI negeri rnaupun tentang prosedur pernaharnan ten tang hak bekerja keluar negeri dan kewajiban TKI rnaupun pernaharnan
akan hak dan kewajibannya
8. Meningkatkan 8. Meningkatnya Penegakan hukurn Penegakan hukurn terhadap pelaku terhadap pelaku pelanggaran terkait pelanggaran terkait dengan perekrutan, dengan perekrutan, penernpatan, dan penernpatan, dan perlindungan TKI perlindungan TKI
8. Belurn ...
-------------- -- ------
--------
--------
--------
-------
NO PERMASALAHAN STRATEGI
1 8
2 Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
9 Masih belum meratanya kecukupan pangan bagi masyarakat miskin
Peningkatan akses pangan yang layak bagi masyarakat miskin
RENCANA AKSI
4 1. Melakukan pendataan
masyarakat miskin
2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas
1. Menyusun mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
2. Pemerataan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
2. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas
I. Tersusunnya mekanisme pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
2. Meningkatnya pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin
WAKTU PENANGGUNG HASIL JAWAB (lNSTANSII
T1 T2 T3 T4 LEMBAGA)
6 7 8 9 10 11
Terpenuhinya hak V V V V Kemenkes, BKKBN atas kesehatan bagi Kemensos, BPS, masyarakat miskin Kemendagri,
Pemerintah Provins dan Kab/Kota
Terpenuhinya hak V V V V Kementan, Kernen atas pangan yang BUMN, Bappenas, meliputi kecukupan Kemendag, gizi dan kalori bagi Kemenkop & UKM masyarakat miskin Pemerintah Provins
dan Kab/Kota
•
"
3. Pengembangan ...
"
PRES!DEN REPLJBLt}~::' ;f',~t_>ONESil-.\
51
--------
NO PERMASALAHAN
1 2
STRATEGI
3
RENCANA AKSI
4 3. Pengembangan sistem
distribusi dan harga pangan
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
KELUARAN
5 3. Tersusunnya sistem
distribusi dan harga pangan
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri
HASIL
6
T1
7
WAKTU
T2 T3
8 9
-------
PENANGGUNG
T4 JAW AB (INSTANSII
LEMBAGA) 10 11
10 -----------------
Masih tingginya jumlah pertambahan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat
Pengendalian pertambahan penduduk
1. Sosialisasi ten tang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Meningkatnya pemahaman tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
V V V V Kemenkes, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkumham, BKKBN, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik
3, Pemberian subsidi
KELUARAN
5 2. Terpasangnya jaringan
listrik dan meningkatnya daya listrik
3. Tersedianya subsidi pemasangan instalasi dan pemasangan instalasi pembayaran listrik bagi dan pembayaran listrik masyarakat miskin bagi masyarakat miskin
8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN -------
Masih terdapat data Penyempurnaan 1, Melaksanakan tertib 1. Terlaksanannya tertib kependudukan yang sistem data administrasi administrasi tidak akurat dalam kependudukan kependudukan kependudukan pemenuhan hak yang akurat dan 2. Memberikan Kartu 2. Penduduk memperoleh untuk dipilih dan terkini Tanda Penduduk gratis KTP gratis memilih dalam kepada penduduk pemilihan umum
-------- ----
WAKTU PENANGGUNG HASIL
~-- ----,-------- ----
JAWAB (INSTANSII T1 T2 T3 T4 LEMBAGA)
6 7 8 9 10 11 ---- ------
-----
------ --------------
Terwujudnya data V V V V Kemendagri, BPS, kependudukan yang Pemerintah Provinsi akurat dan terkini dan Kab/Kota dalam rangka pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
1 Belum dicapainya 1. Peningkatan keadilan dan pemahaman kesetaraan gender tentang
keadilan dan kesetaraan gender
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukurn agar lebih responsif gender
------------ -
RENCANA AKSI KELUARAN
--------
4 5 ------- -
1.Penyusunan Rancangan 1. Tersusunnya UU Keadilan dan Rancangan UU Kesetaraan Gender Keadilan dan (KKG) Kesetaraan Gender
(KKG)
2 Melakukan sosialisasi 2. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pemaharnan rnasyarakat gender bagi masyarakat dan penyelenggara dan penyelenggara negara tentang keadilan negara dan kesetaraan gender
3. Meningkatkan kesetaraan 3. Meningkatkan dan keadilan gender perencanaan dan melalui perencanaan dan penganggaran yang penganggaran yang responsif gender baik responsif gender di tingkat pusat
maupun daerah
WAKTU PENANGGUNG HASIL JAWAB (lNSTANSII
T1 T2 T3 T4 LEMBAGA) 6 7 8 9 10 11
---------------
Tercapainya keadilan V V V V Kernen PP & PA, dan kesetaraan Kemenkumham, gender Kernendagri,
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
----'--------
4. Melaksanakan ...
----- ------ ----- -----
------
------
ILlEN f'{EF1,~: i f)ONESlt"
55
'"~~~ ~~
WAKTU NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
T1 T2 T3 T4
I 2 3 4 5 ~-~
6 ---
7 8 9 10 ~-~ ~-~
4. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender bagi aparat penegak hukum
4. Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kesetaraan dan keadilan gender
5. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang bias gender
5. Adanya rekomendasi mencabut/merevisi peraturan perundangundangan yang masih bias gender
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSI I
LEMBAGA) 11
2. Masih ...
p;::: DONES!A
56
NO
-~ ~-
I 2
PERMASALAHAN
2 Masih terbatasnya keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
----
STRATEGI
3 Peningkatan keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
RENCANA AKSI
4 1. Meningkatkan kapasitas
perernpuan rnelalui peningkatan akses terhadap pendidikan
2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dalarn jabatan publik
_r~"
KELUARAN
5 1. Meningkatnya
kapasitas perernpuan rnelalui peningkatan akses terhadap pendidikan
2. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutarnaan gender dalarn jabatan publik
I-~~-~
HASIL
6 Meningkatnya keterwakilan perernpuan dalarn jabatan publik
Tl
7 V
WAKTU
T2 T3 T4
8 9 10 I-- ~-~
V V V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMBAGA) - --
11 Kernenkurnharn, Kernen PP & PA, Kernen PAN & RB, Kernendagri, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
3. Optirnalisasi kebijakan yang rnernberikan kesernpatan bagi perernpuan dalarn jabatan publik
3. Terpenuhinya kesernpatan bagi perernpuan untuk rnenduduki jabatan publik
-~~
3. Masih ...
!::~ t',j
f",: i-"'.1Er:~!
57
I
I
c--~~
WAKTU PENANGGUNG NO
-~~ ~~-~
PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI
~- ----
KELUARAN HASIL Tl T2 T3 T4
JAWAB (INSTANSII LEMBAGA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ~-~
3 Masih belurn Peningkatan 1. Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya Terpenuhinya akses V V V V Kernenkes, optirnalnya akses akses kesehatan reproduksi pelayanan kesehatan perernpuan pada Kernen PP & PA, perernpuan pada perernpuan pada perernpuan dan reproduksi perernpuan pelayanan kesehatan Kernenag, pelayanan kesehatan pelayanan pelayanan KB dan pelayanan KB reproduksi dan Kernenkumharn, reproduksi dan kesehatan pelayanan KB BKKBN, pelayanan KB reproduksi dan Kernendagri,
pelayanan KB Kernenkorninfo, 2. Sosialisasi tentang hak 2. Meningkatnya Pernerintah Provinsi
perernpuan atas pemaharnan dan Kab/Kota
I pelayanan kesehatan reproduksi dan
rnasyarakat tentang hak perernpuan atas
pelayanan KB pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB
- ~~~~~ L~~~ ~~~
4. Masih ...
•
~-~ r\ ,::.5 i f) [" ~~-1 8 L 'k \'\,j ~)C-, :"~.: C~~; "\
58
WAKTU PENANGGUNG NO PERMASALAHAN STRATEGJ RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
Tl T2 T3 T4 JAWAB (lNSTANSll
LEMBAGA) 1 2 3 4
------------
5 6 7 8 9 -10 11 -----------
4 Masih banyaknya Peningkatan 1. Sosialisasi tentang 1. Meningkatnya Berkurangnya V V V V Kernenkumham, korban kekerasan upaya Penghapusan KDRT pernaharnan aparatur korbankekerasan Kernen PP & PA dalam rumah tangga pencegahan kepada aparatur dan dan rnasyarakat dalarn rurnah tangga Kepolisian, terutarna perernpuan KDRT dan masyarakat tentang Penghapusan terutarna perernpuan Kejaksaan, dan anak pelayanan serta KDRT dan anak Sekretariat Kornnas
perlindungan Anti Kekerasan korban terutarna 2. Peningkatan pe]ayanan 2. Meningkatnya terhadap Perernpuan, terhadap terpadu dan advokasi pelayanan terpadu dan Pernerintah Provinsi perernpuan dan bagi korban kekerasan advokasi bagi korban dan Kab/Kota anak dalarn rurnah tangga kekerasan dalarn
rurnah tangga
5 Masih tingginya Peningkatan 1. Sosialisasi Peraturan 1. Terlaksananya Berkurangnya V V V V Kernen PP & PA eksploitasi dan Pencegahan Perundang-undangan sosialisasi Peraturan ekspioitasi dan Kepolisian, perdagangan orang, Tindak Pidana yang terkait dengan Perundang-undangan perdagangan orang, Kejaksaan, terutarna perernpuan Perdagangan TPPO yang terkait dengan terutarna perernpuan Setjen MA dan anak Orang (TPPO) TPPO dan anak. Kernenlu,
2. Pemerintah dan 2. Tersusunnya kebijakan Komnas Anti
membuat kebijakan, pemerintah dan
Kekerasan terhadap program, kegiatan, dan
pemerintah daerah Perempuan,
mengalokasikan mengenai program,
Pemerintah Provinsi anggaran untuk
kegiatan, serta dan Kab/Kota
melaksanakan teralokasikannya anggaran untuk
pencegahan dan melaksanakan penanganan pencegahan dan perdagangan orang penanganan
perdagangan orang
3. Pemerintah daerah 3. Terbentuknya gugus membentuk gugus tugas tugas pencegahan dan pencegahan dan penanganan TPPO di penanganan TPPO di daerah daerah
~--- ~~- ---~
4. Me1aksanakan ...
---
--1
~:~!~; .,:'.
•
60
WAKTU NO HASILKELUARANPERMASALAHAN RENCANA AKSI STRATEGI T3 T4TI T2
106 7 8 952 43 4. Terlaksananya aksi
nasional pencegahan 4. Melaksanakan aksi
nasional pencegahan eksploitasi serta eksploitasi serta perdagangan perempuan perdagangan dan anak perempuan dan anak
5. Meningkatnya penindakan terhadap
5. Meningkatkan penindakan terhadap
pelaku TPPO pelaku TPPO
6. Terbentuknya Pusat pembentukan Pusat
6. Mendorong Pelayanan Terpadu
Pelayanan Terpadu (PPT) untuk untuk perlindungan saksi perlindungan saksi danlatau korban TPPO danlatau korban
1. Tersusunnya Undang 1. Terlindunginya yang berhadapan
I Penanganan anak Peningkatan 1. Revisi Undang-undang -
undang ten tang ABH dalarn dengan hukurn
perlindungan, tentang Pengadilan Anak yang berperspektif Pengadilan Anak yang proses peradilan
(ABH) belurn dan pernenuhan
pidana berorientasi pada
hak ABH HAM dengan berbasis HAM dengan rnengutarnakan
kepentingan terbaik pendekatan restorative
kepentingan terbaik bagianak
justice bagianak
2. Penanganan ABH aparat penegak hukurn
2. Meningkatnya2. Peningkatan kapasitas pernaharnan, dengan
yang be:;perspektif kepekaan, dan pendekatan HAM anak untuk kernarnpuan aparat restorative justice rnenangani ABH penegak hukurn dalarn
penanganan ABH
--~- ..-.-~- ....-.-~- ..-.-~-~ -~- --'
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
W A.KTU
T3 T4 T.F.MRA(-l",_)_~.·[T~ 119 10
-
VIV V V Kernenkumharn, Kernen PP&PA, Kernensos, Kepolisian, Kejaksaan, Setjen MA, KPAI, Pernerintah Provinsi dan Kab/Kota
3. Partisipasi ...
- --
--
4
.,
OR
62
I
--- --_.
WAKTU1----- -~-- --
KELUARAN HASILPERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI NO T4T1 T2 T3
5 6 7 9 104 8I 2 3 3. Meningkatnya
dalam menangani ABH 3. Partisipasi masyarakat
partisipasi masyarakat melalui pendekatan dalam menangani ABH restorative justice yang melalui pendekatan berbasis masyarakat restorative justice yang
berbasis masyarakat
'--
V VV V1. Tersedianya data anak Anak miskin dan 2 Belum optimalnya Peningkatan 1. Melakukan pendataan miskin dan anak cacat anak cacat mendapat
bagi anak miskin dan pelayanan kesehatan pelayanan terhadap anak miskin
pelayanan kesehatan anak cacat
kesehatan bagi dan anak cacat yang optimal
anak cacat anak miskin dan
2. Meningkatnya jumlah kesehatan dasar bagi
2. Program pelayanan anak miskin dan anak
anak miskin dan anak cacat yang memperoleh cacat (JAMKESMAS) pelayanan kesehatan
dasar (JAMKESMAS)
3. Meningkatnya kualitas anak miskin dan anak
3. Peningkatan kualitas gizi gizi anak miskin dan
cacat anak cacat
--- '---- -
----~~~,
PENANGGUNG WAll (INSTANSII
LEMBAGA) 11
menkes, mensos, AI, Kernen PP & , Pemerintah
ovinsi dan b/Kota
4. Peningkatan ...
-----
----
-----
-----
~~~tf,~"" .~'" 11"_~.
~t,,"(II ~ h I"~f;,,
\t~t>'<:.~,"'W
.o.-M~~'it
..
PRES! (-:.PU8L1h, , t:Si/..t,
63
...
PENANGGUNGWAKTU .- ....
JAWAB (INSTANSII NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL T2 T3 T4T1 LEMBAGA)
1 11 4, Peningkatan pemberian
2 104 7 8 93 5 6 4. Meningkatnya
imunisasi dasar bagi imunisasi dasar balita balita
Kemensos, penanganan anak
V V3 Belum optimalnya 1. Tersedianya data Meningkatnya V VPeningkatan 1. Melakukan pendataan Kemenkes,
terlantar, anak penanganan terhadap jumlah dan jumlah dan kebutuhan pemenuhan hak -hak
Kemendiknas, jalanan dan anak
anak terlantar, kebutuhan anak anak terlantar, anak anak terlantar, anak Kernen PP & PA,
yang termarjinalkan anak jalanan terlantar, anak jalanan jalanan dan anak yang jalanan dan anak
KPAI, termarjinalkan dan anak yang dan anak yang termarj inalkan yang termarj inalkan
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
termarj inalkan
2. Meningkatkan 2. Meningkatnya layanan Pelayanan Kesehatan kesehatan bagi anak kepada anak terlantar, terlantar, anak jalanan anak jalanan dan anak dan anak yang yang termarjinalkan termarjinalkan
..__..
3. Melakukan .,.
pp E~~3 E·.>J ::(t::_ BL )() ~~:.::S!
64
----
WAKTU PENANGGUNG NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
M eningkatkan keterampilan bakat keterampilan bakat dan dan rninat anak minat anak terlantar, terlantar, anak jalanan anak jalanan dan anak dan anak yang yang termarjinalkan termarjinalkan
4 Belum memadainya Peningkatan 1. Melakukan pendataan 1. Tersedianya data anak Anak korban V V V V Kernenkurnharn, perlindungan khusus koordinasi K/L anak korban NAPZA korban NAPZA NAPZA Kernensos, bagi anak yang dalarn rnendapatkan Kernenkes menjadi korban penanganan 2. Sosialisasi kepada 2. Meningkatnya penanganan secara Kemenag, penyalahgunaan NAPZA masyarakat akan pemahaman terpadu Kemenpora, narkotika, alkohol, bahaya NAPZA masyarakat akan Kernen PP & PA, psikotropika dan zat bahaya N APZA Kepolisian, adiktif lainnya BNN, KPAI, (NAPZA) 3. Penyusunan program 3. Tersedianya program Pernerintah Provinsi
rehabilitasi anak korban rehabilitasi dalarn dan Kab/Kota NAPZA penanganan anak
korban NAPZA
-------- ---
5. Perlindungan ...
f:..
CJ;1
r~ E-~~) LJ 8 ~...
65
WAKTU PENANGGUNGl ~~..
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL T1 T2 T3 T4
---- f--
JAWAB (INSTANSII LElv1BAGA) I
1 5
2 Perlindungan anak
3 Penanganan 1.
4 Penyusunan kebijakan
5 1. Tersusunnya kebijakan
6 Terpenuhinya hak
7 . _.
V 8, .
V 9 V
10 V
11 Kernensos,
dalarn situasi darurat perlindungan teknis secara terpadu teknis secara terpadu anak dalarn situasi Kernendiknas, (pengungsi, korban anak situasi penanganan anak dalarn dalarn penanganan darurat secara Kernen PP & PA, kerusuhan, bencana darurat yang situasi darurat anak situasi darurat terpadu Kernenpora, alam, situasi konflik rnernadai Kepolisian, bersenjata) bel urn 2. Sosialisasi peraturan 2. Terlaksananya Badan Nasional rnemadai perundang-undangan sosialisasi peraturan Penanggulangan
perlindungan anak dan perundang-undangan Bencana, KPAI, kebijakan yang perlindungan anak dan Pernerintah Provinsi berkaitan dengan kebijakan yang dan Kab/Kota penanganan berkaitan dengan perlindungan anak penanganan situasi darurat perlindungan anak
situasi darurat
3. Melakukan pendataan 3. Tersedianya data anak anak situasi darurat situasi darurat
._... '--.-. ...._...~~.
4. Meningkatkan ...
~
f"
REPUBL iE~SIA
66
NO
1
PERMASALAHAN
2
STRATEGI
3
RENCANA AKSI
4
KELUARAN
5 -----
HASIL
6
----
T1
7
WAKTU
T3T2
8 9
T4
10
--------
PENANGGUNG JA WAB (INSTANSII
LEMBAGA) 11
4. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat
4. Terlaksananya koordinasi dan mekanisme penanganan anak dalam situasi darurat
5. Memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi darurat
5. Tersedianya perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam situasi daruat
6. Melaksanakan perlindungan anak dalam situasi darurat
6. Terlaksananya perlindungan anak dalam situasi darurat
--------
F. PELAYANAN ...
nEP1JE~L!'~ t\~
67
F. PELAYANAN KOMUNlKASI MASYARAKAT
NO
1
PERMASALAHAN
2 Belum optimalnya penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
-
STRATEGI
3 Peningkatan penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
RENCANA AKSI
4 1. Menyusun Standard
Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
KELUARAN
5 1. Tersusunnya Standard
Operating Prosedur (SOP) untuk penanganan komunikasi masyarakat dalam permasalahan HAM
HASIL
6 Meningkatnya penanganan Komunikasi Masyarakat
WAKTU '------ --
T1 T2 T3 ~-
7 8 9 V V V
T4
10 V
PENANGGUNG JAWAB (INSTANSII
LEMJ:JAGA) 11
---
Kemenkumham, Kemendagri, ORI, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
2. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran HAM yang beluml tidak diadukan
2. Tersedianya peta potensi pelanggaran HAM yang beluml tidak diadukan
3. Mengkoordinasikan ...
----------- -----------
•
F"K~.S rlEP
68
PENANGGUNG NO
WAKTU I PERMASALAHAN JA WAB (INSTANSII STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL
T4Tl T2 T3 TPMRA
116 7 108 91 I 2 3 I 4 ........--l 5 ~ 3. Mengkoordinasikan · Terlaksananya
penanganan koordinasi Komunikasi penanganan Masyarakat Komunikasi
Masyarakat
4. Melakukan Pelayanan I 4 · Terlaksananya Komunikasi Pelayanan Masyarakat Komunikasi
Masyarakat
5. Melakukan I 5 · Terlaksananya pemantauan, evaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaporan Pelayanan Komunikasi Pelayanan Masyarakat Komunikasi
Masyarakat
G. PEMANTAUAN...
I'
r->~lES!t) ~'J
J-~EPUB DONES!A
69
G. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
NO
1
---
PERMASALAHAN
2
--
STRATEGI
3
RENCANA AKSI
4
KELUARAN
5
HASIL
---
6
WAKTU
Tl T2 T3 --f-----
7 8 9
T4
10
PENANGGUNG JAWAB (lNSTANSII
LEMBAGA) --- -----'
11
Belum tersedianya data komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat dan terkini
Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data implementasi RANHAM
L Persiapan penyusunan pedoman: a. Penyusunan
indikator implementasi RANHAMdan HAM
b. Penyusunan konsep dan definisi data dan implementasi RANHAMdan HAM
1. Terbentuknya: a. Indikator
implementasi RANHAMdan HAM
b. Konsep dan definisi data dan inplementasi RANHAMdan HAM
Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAMyang akurat dan terkini serta mudah diakses
V V V V Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo, BPS, Kementerianl Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
-
2. Menyusun ...
'f
.,
p :",jESL~
70
- -- --- --- ----
WAKTU ---
I ENANGGUNG NO
I
PERMASALAHAN
2
STRATEGY
3
RENCANA AKSI
4
KELUARAN
5
HASIL
6
Tl --.
>,
T2
~
T3
~
T4
10
JAWAB (INSTANSII T.RMRArTA)
11 ------
2. Menyusun pedoman 2. Tersedianya pedoman pengumpulan data, pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan yang komprehensif pelaporan yang tentang implementasi komprehensif tentang RAN HAM implementasi
RANHAM
3. Melaksanakan 3> Dipahaminya sosialisasi pedoman pedoman pengumpulan data, pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan evaluasi, dan yang komprehesif pelaporan yang tentang implementasi komprehensif tentang HAM dan RANHAM impiementasi HAM
danRANHAM
------ ------ '----- - ---
4. Melakukan ...
---- ------ ----
•
~
R
71
WAKTU r---~~ ~~~ -~~
NO PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN HASIL Tl T2
1 2 3 4 5 6 7 8 ~-~
4. Melakukan 4. Tersedianya Data ---
pengumpulan data hasil pengumpulan administratif (data data administrasi sekunder) dan/atau dan/atau pengumpulan pengumpulan data data melalui kegiatan melalui kegiatan survei survei
5. Membangun Sistem 5. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Informasi Manajemen (SIM) HAM (SIM) HAM
6. Menyiapkan Informasi 6. Tersedianya Informasi HAM berbasis peta HAM berbasis peta Indonesia Indonesia
~ ~ ~~-
T3
9
T4
10
PENANGGUNG JAWAB (INSTAN SIt
LEMBAGA) 11
7. Melakukan ...
----
---
------
---
-----
----
-- -----
1
• ..
P~~ES:DE~~
..... ~ r. f"-1I.... , c.;. ~'!';
72
PENANGGUNG NO
WAKTU JAWAB (INST ANSI! PERMASALAHAN STRATEGI RENCANA AKSI KELUARAN BASIL
T4T3Tl T2 LEMBAGA) 2 114 7 103 5 6 8 9
7. Melakukan evaluasi 7. Terlaksananya dan pelaporan yang evaluasi dan komprehensif tentang pelaporan yang implementasi komprehensif ten tang RANHAM implementasi