REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK

1

Peningkatan Profesionalisme Radiografer Berbasis Aspek Legal dan Teknologi Informasi dalam Pelayanan

Radiologi Diagnostik dan Radiografer Menghadapi AFTA 2016Persatuan Ahli Radiografer Indonesia

Sarangan, Magetan Jawa Timur, 08 Mei 2014

Zainal ArifinDirektur Perizinan Fasilitas Radiasi

dan Zat Radioaktif

REGULASI PERIZINAN RADIODIAGNOSTIK X-RAY

MONAS

KUALITAS

RADIOLOGI

DOSISAKURAT

GUIDANCE LEVEL• PP 33/2007

• SUMBER DAYA MANUSIA• PESAWAT SINAR-X• PROGRAM PR (PROSEDUR)

PERIZINAN

PERATURAN

INSPEKSI

1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 2) tentang Ketenaganukliran:

Pasal 14, pengawasan terhadap pemanfaat:an tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui

Undang Undang NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Bagian Ketujuh Peralatan  Pasal 16 1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan

nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.

2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

3)Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.

4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.

5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan 7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan

keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT

B. PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKITUntuk mendapatkan izin operasional RS harus memiliki persyaratan:1. Memiliki izin mendirikan.2. Sarana prasarana

Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

3. Peralatan,a.Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.b.Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk

peralatan tertentu, misalnya penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dari Bapeten.

8

A. Impor Dan Pengalihan Zat Radioaktif Dan/Atau Pembangkit Radiasi Pengion U/Keperluan Medik;

B. Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk medik

C. Penggunaan Dan/Atau Penelitian Dan Pengembangan Dalam:

1. Radiologi Diagnostik Dan Intervensional2. Radioterapi;3. Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo; Dan 4. Kedokteran Nuklir Terapi5. Iradiator (untuk Jaringan Di Rumah Sakit)6. Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro

D. Produksi Radioisotop (Siklotron);

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR TERKAIT BIDANG MEDIS

HIRARKI PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Undang-Undang No 10 Tahun 1997Tentang Ketenaganukliran

Pedoman/Juklak

I

IIIIII

IVIV

VV

IIII

Peraturan PemerintahPP-33 Tahun 2007 Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber RadioaktifPP-29 Tahun 2008 Perizinan untuk pemanfaatan sumber radiasi pengionPP 27 Tahun 2009 Tarif PNBP PerizinanPP 61 Tahun 2013 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Peraturan Kepala (Perka)No. 16 /2014 Tentang Persyaratan Untuk Memperoleh SIB PPRNo. 7/2007 Tentang Keamanan Sumber Radioaktif – untuk Radioterapi dan KNNo. 8/2011 Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan IntervensionalNo. 9/2011 Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-x Radiologi DiagnostikDan IntervensionalNo. 6 / 2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja RadiasiNo. 17/ 2012 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Kedokteran Nuklir

Peraturan Presiden

10

PERIZINAN TENAGA NUKLIR

PERSONIL

Menjamin keselamatan,

keamanan dan pencegahan

penyalahgunaan tenaga nuklir

12

a. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat

b. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup

c. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir

d. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir

e. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; serta

f. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir

Tujuan Pengawasan.Pasal 15UU No. 10 Th1997 Ketenaganukliran

FUNGSISesuai denga Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dalam melaksanakan tugas pengawasannya BAPETEN menyelenggarakan fungsi:a.Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklirb. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETENc.Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir, dand. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumahtangga

PENGAWASAN

INSTALASI NUKLIR

FASILITAS RADIASI

REAKTOR

Non REAKTOR

KESEHATAN

INDUSTRI

LIT & DIK

RISET

DAYA

D B B N

INST.LIMBAH

. . .

TAPAKDESAINKONSTRUKSIKOMISIONING, OPERASIPERAWATAN, MODIFIKASIDEKOMISIONING

TAPAKDESAINKONSTRUKSIKOMISIONING, OPERASIPERAWATAN, MODIFIKASIDEKOMISIONING

DIAGNOSTIK

TERAPI

KED.NUKLIR

RADIOGRAFI

IRRAD/AKS

PROD. R.I.

. . .

MAMO, DENTAL, CT SCAN, FLUOROSKOPI

TELETERAPHY, BRACHYTERAPHY, …

DIAGNOSTIK, TERAPI, LIMBAH..

INST.TERBUKA, TERTUTUP, FLOUROGRAFI,..

SISTEM, PEMANFAATAN, ..

SISTEM, PROSES, ..Fasilitas Radiasi dan Zat Radioa

OBJEK PENGAWASAN

Struktur Organisasi BAPETEN

DIREKTORAT PERIJINAN FASILITAS RADIASI & ZAT RADIOAKTIF

HIRARKI PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Undang-Undang No 10 Tahun 1997Tentang Ketenaganukliran

Pedoman/Juklak

I

IIIIII

IVIV

VV

IIIIPeraturan PemerintahPP-33 Tahun 2007 Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber RadioaktifPP-29 Tahun 2008 Perizinan untuk pemanfaatan sumber radiasi pengionPP 56 Tahun 2014 Tarif PNBP PerizinanPP 61 Tahun 2013 PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIFPP 26 Tahun 2002 Pengangkutan Zat Radioaktif

Peraturan Kepala (Perka)No. 16 /2014 Tentang Persyaratan Untuk Memperoleh SIB PPRNo. 7/2007 Tentang Keamanan Sumber Radioaktif – untuk Radioterapi dan KNNo. 8/2011 Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan IntervensionalNo. 9/2011 Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-x Radiologi DiagnostikDan IntervensionalNo. 6 / 2010 Pemantauan Kesehatan Pekerja RadiasiNo. 17/ 2012 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Kedokteran Nuklir No. 3/ 2013 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Radioterapi

Peraturan Presiden

17

DIKELOMPOKKAN MENJADI 3 (TIGA) :

☻ KELOMPOK A;

☻ KELOMPOK B; DAN

☻ KELOMPOK C.

KELOMPOK B KELOMPOK C

Sumber Radiasi Pengion

KELOMPOK A

PP No. 29 TAHUN 2008

02/05/23 17

18

a. Ekspor Zat Radioaktif; b. Impor Dan Pengalihan Zr Dan/Atau Pembangkit

Radiasi Pengion U/Keperluan Medik; c. Impor Zat Radioaktif Untuk Keperluan Selain Medik; d. Pengalihan Zat Radioaktif Dan/Atau Pembangkit

Radiasi Pengion Untuk Keperluan Medik; e. Pengalihan Zat Radioaktif Dan/Atau Pembangkit

Radiasi Pengion U/Keperluan Selain Medik; f. Produksi Pembangkit Radiasi Pengion; g. Produksi Barang Konsumen Yang Mengandung Zat

Radioaktif; h. Penggunaan Dan/Atau Penelitian Dan

Pengembangan Dalam: 1, .. 2,… 3,… (LIHAT SLIDE )

i. Produksi Radioisotop; j. Pengelolaan Limbah Radioaktif

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR KELOMPOK A:

19

1.Radiologi Diagnostik Dan Intervensional; 2. Iradiator Kategori I Dengan Zat Radioaktif Terbungkus;3. Iradiator Kategori I Dengan Pembangkit Radiasi Pengion; 4. Gauging Industri Dgn Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi; 5. Radiografi Industri Fasilitas Terbuka; 6. Well Logging; 7. Perunut; 8. Fotofluorografi Dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang Atau Pembangkit

Radiasi Pengion Dengan Energi Sedang;

9.Radioterapi; 10.Fasilitas Kalibrasi; 11.Radiografi Industri Fasilitas Tertutup; 12.Fotofluorografi Dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi Atau Pembangkit

Radiasi Pengion Energi Tinggi; 13. Iradiator Kategori II Dan III Dengan Zr Terbungkus; 14. Iradiator Kategori II Dengan Pembangkit Radiasi Pengion;15. Iradiator Kategori IV Dengan Zat Radioaktif terbungkus; 16.Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo; Dan 17.Kedokteran Nuklir Terapi.

h. Penggunaan Dan/Atau Penelitian Dan Pengembangan Dalam:

20

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR KELOMPOK B

● IMPOR, EKSPOR, DAN/ATAU PENGALIHAN PERALATAN YANG MENGANDUNG ZAT RADIOAKTIF UNTUK PRODUK KONSUMEN; ● PENYIMPANAN ZAT RADIOAKTIF;

● PENGGUNAAN DALAM:

◘ KEDOKTERAN NUKLIR DIAGNOSTIK IN VITRO; ◘ FLUOROSKOPI BAGASI; DAN

◘ GAUGING INDUSTRI DGN ZR AKTIVITAS RENDAH ATAU

PEMBANGKIT RADIASI PENGION DGN ENERGI RENDAH.

SISTEM PERIZINAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2008

IZIN ?

PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2014

?

22

IMPOR RADIOAKTIF/X-RAY

PRODUKSIRADIOAKTIF/X-RAY

PENGALIHAN

EKSPORHABIS PAKAI

ZAT RADIOAKTIF

PENGGUNAAN

SIKLUS SUMBER RADIASI PENGION

KE PTLR BATANKE LUAR NEGRI

Re Export

23

Alur Proses Perizinan

Permohonantertulis Dok lengkap ?

Penilaian terhadap Dokumen

Persyaratan

tdk

yaPenuhi

persyaratan ?

ya

tdk

Pemberitahuantentang dok yg tdk

memenuhi persyaratan

Penyampaiandok perbaikan ?

Pemohon Izin

Permohonan batal

tdk

ya

3 hr kerja 15 hr kerja 7 hr kerja

5 hr kerja

15 hr kerja

Dokumen perbaikan

Dokumen persyaratan izin

tdk

Tagihan Biaya Izin

Cek Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan Persyaratan Penerbitan

Terbit izin

25

PERSYARATAN ADMINISTRATIF KELOMPOK A• Identitas pemohon yang berwenang mewakili di luar

dan di dalam pengadilan (KTP, Paspor, KITAS). • Akta pendirian badan hukum atau badan usaha dan

perubahannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

• Izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Data lokasi pemanfaatan SRP

02/05/23 25

27

BA

A C

A

PERSYARATAN TEKNIS - KELOMPOK

a. prosedur operasi; b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan

Nuklir sesuai dengan standar keselamatan radiasi; c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan

keamanan Sumber Radioaktif; d. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau

program keamanan Sumber Radioaktif; e. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan

Sumber Radioaktif; +Sertifikat Uji Kesesuaian

f. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi g. data kualifikasi personil, yang meliputi:

• petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;

• personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau

• petugas keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir.

BA CBA C

BA C

BA

BA

A

BA

02/05/23 27

28

MEDIK 2

MEDIK 3

a. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit Radiasi Pengion; dan

b. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional.

penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam kedokteran nuklir diagnostik in vitro.

PERIZINAN KEDOKTERAN NUKLIRPERIZINAN KEDOKTERAN NUKLIRTAHAPAN IZIN:TAHAPAN IZIN:a.Izin Konstruksi b.Izin Operasic.Izin Penutupan

PERSYARATAN IZIN:PERSYARATAN IZIN:a.Persyaratan Administrasi, seperti:

a. Izin Usaha Tetap, Izin Pelayanan Kesehatan, dsb.b.Persyaratan Keselamatan Radiasi, misalnya:

a. Manajemen keselamatan radiasi,b. Persyaratan proteksi radiasi, dsb.

Personila. Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir;b. Tenaga Ahli dan/atau Fisikawan Medis; c. Petugas Proteksi Radiasi; d. Radiofarmasis; e. Radiografer dan f. Perawat.

31

Personil yang terkait dengan Penggunaan pesawat sinar-X Medik Meliputi:1.Dr Spesialis Radiologi atau Dokter yang berkompeten;2.Drg Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi atau Drg yang berkompeten;3.Tenaga Ahli (Qualified Expert) dan/atau Fisikawan Medis;4.Petugas Proteksi Radiasi; dan5.Radiografer

Accelerator interlock failure1.Overdosis

Incorrect repair of accelerator [Output mesin dan tampilan dikomputer tidak sesuai]1.Low dosis2.Overdosis

Miscalibration of beam1.0.3 Menit <> 30 menit

Kedokteran Nuklir

TRAINING IN RADIATION PROTECTION AND THE SAFE USE OF RADIATION SOURCES

Perubahan Format KTUN

Daftar Penguji Berkualifikasi (Tester)No Penguji Berkualifikasi Lingkup Uji1 BPFK Jakarta RU, RM, F, M, CT, G2 BPFK Surabaya RU, RM, F, M, CT, G3 BPFK Medan RU, RM, G4 BPFK Makassar RU, RM, G5 PT Global Promedika Services RU, RM6 PT Sri Intan Perkasa RU, RM, G7 PT Rajawali Medika Mandiri RU, RM8 Poltekkes Semarang RU, RM, D9 PTKMR BATAN RU, RM, F, M, CT, G10 Poly Jaya Medikal RU, RM

No. Penguji Berkualifikasi Alamat Telepon Ruang Lingkup

1 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta

Jl. Percetakan Negara No. 23A Lt. 2, Jakarta Pusat.

Telp. 021-4240406 RU, RM, F, M, CT, GIGI Fax. 021- 4244168

2 PT. GPS Graha IMP Lantai IV A Telp.021-5701467 RU, RM Jl. Penjernihan Raya No. 38, Jakarta Pusat

Fax. 021-5701468

3 PT. Sri Intan Perkasa (SIP) Jl. Ruko Harapan Indah Blok EN No.7, Bekasi Barat

Telp.021-8873435 RU, RM, GIGIFax. 021-8873235

4 PT. Rajawali Medika Mandiri (RMM)

Jl. Rajawali Komp. Rajawali Sakti Permai No. B22-23, Bandung - 40183

Telp.022-6005525; RU, RM Fax.022-6019613

5 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya

Jl. Karangmenjangan No. 22 Surabaya

Telp.031-5035830/ 031-5014638

RU, RM, F, M, CT, GIGI

Fax. 031-5021002 6 Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK) Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11, Makassar-90245

Telp.0411-582345 RU, RM, GIGI Fax. 0411-582345

7 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 15 Medan

Telp.061-4533162 RU, RM, GIGI Fax. 061-4564958

8Poltekkes Semarang Jl. Tirto Agung Pedalangan, Semarang

Telp: (024) 7460274 RU, RM, GIGI

9PTKMR BATAN Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PO BOX 7043/JKSKL

Telp: (021) 7513906 RU, RM, F, M, CT, GIGIFax : (021) 7657950

10Poly Jaya Medikal Jl. Ciliwung No. 61 RT.

05/RW. 01, Kampung Kebon Duren, Kalimulya, Depok Jawa Barat

Telp: 021-87911526 RU, RM Fax : 021-87917166

PP NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG

KESELAMATAN RADIASI DANKEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Pasal 11. Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk

melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.

2. Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif

3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.

4. Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien

Pasal 4 (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga

Nuklir wajib memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi.

(2) Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan manajemen;b. persyaratan Proteksi Radiasi; c. persyaratan teknik; dan d. verifikasi keselamatan

Pasal 6 Penanggung jawab Keselamatan Radiasi terdiri dari:

Pemegang Izin; dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga

Nuklir.

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab untuk:

a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan

mendokumentasikan program Proteksi dan Keselamatan Radiasi, c. membentuk dan menetapkan penyelenggara Proteksi dan

Keselamatan Radiasi d. menentukan sumber daya yang diperlukan e. dst.

Pemegang Izin, dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada atau menunjuk personil yang bertugas di fasilitas atau instalasinya untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam mewujudkan Keselamatan Radiasi.

Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin dari pertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dalam Keselamatan Radiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

PASAL 8

Pi wajib menyelenggarakan pemantauan kesehatan seluruh pekerja radiasi: melalui(1)Pemeriksaan Kesehatan(2)Konseling; dan/ atau(3)Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih

Pasal 16(1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang

memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis Pemanfaatan

(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:a. Petugas Proteksi Radiasi;b. Pekerja Radiasi;c. tenaga ahli;d. operator; dan/ataue. tenaga medik atau paramedik.

Pasal 21Pemegang Izin dalam memanfaatkan Tenaga Nuklir, wajib memenuhi persyaratan Proteksi Radiasi, yang meliputi:a. justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;b. limitasi Dosis; danc. optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

Pasal 35Penerapan optimisasi dilaksanakan melalui:

a. Pembatas Dosis; dan

b. Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.

Pasal 36(1) Pembatas Dosis ditentukan oleh Pemegang Izin setelah

mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN.(2) Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis( NBD).(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasi di satu

kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkan dengan mempertimbangkan kontribusi Dosis dari masing-masing fasilitas atau instalasi.

(4) Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atau instalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberlakukan.

Pasal 37(1) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik hanya

diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran nuklir.

(2) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Paparan Medik dalam radioterapi.

Pasal 39(1) Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduan untuk

Paparan Medik pada saat melaksanakan prosedur radiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokteran nuklir untuk mengoptimisasikan proteksi terhadap pasien.

(2) Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepat dapat memberikan paparan yang tidak sesuai dengan Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.

(3) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

Pasal 40

(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan intervensional.

(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.

(3) Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh tenaga ahli untuk menentukan keandalan pesawat sinar-X.

(4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada parameter operasi dan keselamatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuaian diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Cat. Pada Ketentuan Peralihan, Ketentuan tentang Uji Kesesuaian wajib dipenuhi 5 tahun yaitu 8 Juni 2012

54

Berakhirnya Izin

a.     habis masa berlaku izin;b.     dicabut oleh Kepala BAPETEN;c.      badan Pemegang Izin bubar atau

dibubarkan;d.     terjadi pengalihan Sumber

Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir; atau

e. Pemegang Izin perorangan meninggal dunia. Pencabutan Izin;

1.Berhubungan Dengan Keselamatan2.Tidak membayar PNBP setelah ditagih Bendahara

55

INSPEKSIInspektur Keselamatan Nuklir

BAPETEN melakukan Inspeksi ke lokasi pemanfaatan

56

Pemegang Izin berkewajiban1. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan

Inspektur BAPETEN2. melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radias 3. menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu

yang bersangkutan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

4. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir terhadap keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup

5. memanfatkan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sesuai tujuan yang tercantum dalam izin

6. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN jika terjadi kegagalan fungsi peralatan yang mengarah pada insiden, dan/atau kecelakaan radiasi

7. menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja

NOMOR TELEPON PENTING DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (DPFRZR)

No Nama No. Telpon Extensi

1 Help Desk Perizinan

(021) 6385 4879, 6385 4883, 6385 4871 -

Operator (021) 63858269/70 3320

2 Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi

Operator (021) 63858269/70 3123

3 Faksimili (021) 63856613

4 Bendahara Perizinan dan Penerimaan Dokumen Perizinan

(021) 63858269/70 3300

Fax Bendahara (021) 63859141

Email : [email protected]

Website : www.bapeten.go.id

SMS Centre : 081511858858 Ketik

Balis Status NNNNN.15 (Nomor Registrasi.tahun)

13/01/12Tandan tangan

No.Telp dan alamat e-mail

No.Telp dan alamat e-mail

No.Tagihan

Nama dan No.Telp

No.Telp dan format SMS

Nama,Tanda Tangan, NIP

13/01/12

No.Rek Unik 8500XXXX

No. Telp Bantuan/konfirmasi

Laporkan ke BAPETEN dan/atau POLISI

Penyegaran PPR 2011

Bersama Persatuan Ahli Radiografer Indonesia

Kita Tingkatkan Budaya Keselamatan Nuklir

Terima kasih

6202/05/23 62