PERSIAPAN PELAKSANAAN OSS · 2021. 1. 27. · 1. Regulasi: a. NSPK : • Penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur NSPK Perizinan Sektor yang berdasarkan PP Nomor

KEMENTERIA KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Juni 2018

PERSIAPAN

PELAKSANAAN OSS

1. Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) sebagai dasar regulasi

pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS.

2. Presiden akan meluncurkan OSS pada Minggu I Juli 2018.

UP DATE INFROMASI8

1. Regulasi:

a. NSPK :

• Penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur NSPK Perizinan

Sektor yang berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018

• Pencabutan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur Perizinan Sektor

yang tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018

• Penyiapan konsep Perda sebagai pelaksanaan NSPK di dearah

b. KBLI untuk jenis perizinan (otomasi di Sistem OSS)

2. Sistem OSS:

a. Aplikasi Sistem

b. SDM

3. Lainnya

PERSIAPAN8

NORMA, STANDAR, PROSEDUR,

KRITERIA (NSPK)

4

POKOK-POKOK MUATAN NSPK

Definisi PersyaratanTatacara

PenerbitanIzin

Masa BerlakuIzin

Pengawasan

5

DEFINISI

• K/L menyusun definisi izin dan batasan-batasannya, termasuk cakupanizin yang diatur.

• Beberapa definisi mengacu kepada RPP mengenai izin OSS, sepertidefinisi Pendaftaran, Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

6

PERSYARATAN (1/2)

• K/L menetapkan standar yang akan digunakan dalam pengawasan. Standar ini digunakan sebagai acuan pelaku usaha untuk penyelesaianizin serta digunakan K/L untuk melakukan pengawasan.

• Standar akan memudahkan pengawasan, tingkat pemenuhan(compliance) serta dalam menjamin tercapainya mutu dan kualitas yang diharapkan.

7

PERSYARATAN (2/2)

• Menghilangkan perlunya surat rekomendasi dengan mengubah menjadi ketentuanstandar dan memanfaatkan integrasi data (data sharing) antar instansi melaluisistem OSS.

• Persyaratan hanya yang bersifat teknis yang menyangkut K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan) dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

• Persyaratan yang bersifat administratif dan duplikatif dengan perizinan dasardihapus, misalnya: • Segala bentuk fotokopi dokumen;

• Akta Pendirian Perusahaan;

• NPWP dan/atau KTP;

• Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan mematuhi ketentuan yang berlaku;

• Surat keterangan domisili;

• dan lain-lain.

• Persyaratan yang sifatnya memenuhi ketentuan baku diubah menjadi standar. Ketentuan baku dapat mengacu kepada kesepakatan atau aturan internasional ataunasional.

8

TATACARA PENERBITAN IZIN

Prosedur Waktu Biaya

9

Tindak lanjut yang perlu dilakukan K/L/D adalah melakukan pengawasan atas:

• Pemenuhan komitmen atau persyaratan teknis dalam rangka memperoleh izin

• Kepatuhan terhadap standar/persyaratan teknis dalam proses pelaksanaan berusaha

K/L menentukan prosedur pemenuhannya, yang terdiri dari namun tidakterbatas pada:

• cara penyampaian persyaratan;

• prosedur pihak K/L/D dalam menerima pemenuhan persyaratan pelaku usaha;

• proses pembayaran (jika dipersyaratkan);

• proses monitor K/L dalam penyelesaian komitmen izin;

• penyampaian notifikasi dari K/L ke sistem OSS

• NIB yang diterbitkan OSS digunakan sebagai identitas pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan

1

0

TATACARA PENERBITAN IZIN: PROSEDUR

• K/L menetapkan waktu proses penyelesaian komitmen yang membutuhkan proses evaluasi, yaitu• Waktu pemeriksaan (jika dipersyaratan) hingga memberikan

persetujuan atas izin/non-izin yang telah diterbitkan. • Penentuan waktu memperhatikan waktu yang ditetapkan pada

RPP mengenai OSS mengenai penyelesaian masing-masing izin.• Penentuan waktu penyelesaian komitmen ini dilakukan oleh

K/L berdasarkan koordinasi dengan lembaga pengelola OSS.

1

1

TATACARA PENERBITAN IZIN: WAKTU

• K/L menetapkan ketentuan mengenai biaya izin (jika ditetapkan sebagaiPNBP), termasuk besaran, waktu pembayaran dan metodepembayarannya.

• K/L dapat menetapkan ketentuan kapan pembayaran perlu dilakukansaat pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen, sebagai contoh: apakah sebelum atau sesudah pemenuhan komitmen.

• Setelah melakukan pembayaran, pelaku usaha perlu menyampaikanbukti pembayaran kepada OSS dimana selanjutnya OSS akanmemberikan notifikasi atas pembayaran yang dilakukan.

1

2

TATACARA PENERBITAN IZIN: BIAYA

• Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankankegiatan usahanya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

• Untuk izin atau non-izin yang masuk ke dalam kategori IzinKomersial atau Operasional, K/L dapat menetapkan masa berlaku ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

1

3

MASA BERLAKU IZIN

PENGAWASAN (1/3)

• K/L wajib melakukan pengawasan atas:• pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha;

• pemenuhan Standar, Sertifikasi, Lisensi dan/atau Pendaftaran; dan/atau

• kegiatan Usaha,

• K/L wajib menyusun rencana aksi implementasi pengawasan yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada :• mekanisme dan tata cara pengawasan,

• penyediaan SDM pelaksana,

• periode waktu dan

• parameter keberhasilan.

1

4

PENGAWASAN (2/3)

• Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antar K/L (misalnya : pengawasanAndalalin dilakukan sekaligus saat pengawasan Amdal oleh Kemenhub dan KLHK)

• Pengawasan dapat melalui mekanisme pelaporan berkala oleh pelaku usaha

• K/L dapat bekerjasama dengan tenaga ahli profesi bersertifikasi dalam melakukanpengawasan

• Kegiatan pengawasan juga mengacu pada ketentuan dalam RPP, dimana dinyatakanbahwa setelah mendapatkan Izin Usaha berdasarkan komitmen pelaku usaha dapatmelakukan kegiatan:

• Pengadaan tanah

• Perubahan luas lahan

• pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya

• pengadaan peralatan atau sarana

• pengadaan sumber daya manusia

• penyelesaian sertifikasi atau kelaikan

• pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau

• pelaksanaan produksi. 1

5

PENGAWASAN (3/3)

• K/L dapat mengambil tindakan jika berdasarkan hasil pengawasanditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan:• peringatan;

• penghentian sementara kegiatan berusaha;

• pengenaan denda administratif; dan/atau

• pencabutan Perizinan Berusaha

• Tindakan tersebut disampaikan melalui sistem OSS oleh K/L kepadaLembaga OSS. Lembaga OSS berdasarkan penyampaian K/L melakukanpenghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

1

6

KBLI TERKAIT IZIN

17

KBLI TERKAIT IZIN

• Informasi KBLI diperlukan sistem OSS sebagai coding atas izin pada bidangusaha atau kegiatan

• Diperlukan informasi KBLI:• Terkait izin usaha

• Terkait izin komersial atau operasionalyang relevan dengan bidang usaha

• Tim Menko telah mengidentifikasiKBLI terkait izin yang ada di lampiranPP 24/2018• Tiap K/L perlu memeriksa kembali dan

mengkonfirmasi daftar KBLI yang telahdiidentifikasi

18

TERIMA KASIHMENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN BISNIS PROSES PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS21

Izin Usaha

• Izin Usaha

Sektoral

(otomatis)

•SIUP (otomatis)

Komitmen & Compliance


• SNI Wajib (14 hari)

• SNI Sukarela (14

hari)

• CPOB (35 hari)

• CPOTB (35 hari)

• CPAKB (5 hari)

• Izin Lingkungan (UKL-

UPL) - (12 hari)

• Pemenuhan Standar

IMB (Standar Komposit

atau per Bagian (SNI)) -

(30 hari)


SLF (3 hari)

Izin Komersial/

Operasional

• Izin Edar

(Pendaftaran):

Pangan

Obat

Suplemen

Kosmetika

Obat Tradisional

Alat Kesehatan

•Sertifikasi/ Lisensi

Pendaftaran

•Pengesahan

Badan Usaha

•Nomor Induk

Berusaha (NIB)**

•NPWP

•BPJS

• Izin Lokasi

•Fasilitas Fiskal*

•RPTKA*

* Sesuai kebutuhan investor

** NIB berlaku sebagai TDP & API

Keterangan:

• Baru ada 40 Perda RDTR . UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTZ)

PERUBAHAN BISNIS PROSES PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS22

* Sesuai kebutuhan investor

** NIB berlaku sebagai TDP & API

Izin Usaha

• Izin Usaha

Sektoral

(otomatis)

•SIUP

(otomatis)



• SNI Wajib

• SNI Sukarela

• CPOB

• CPOTB

• CPAKB

• Perizinan Lingkungan

(UKL-UPL/Amdal )


IMB (Standar

Komposit atau per

Bagian (SNI))


SLF

Izin Komersial/

Operasional

• Izin Edar

(Pendaftaran):

Pangan

Obat

Suplemen

Kosmetika

Obat

Tradisional

Alat

Kesehatan

•Sertifikasi/

Lisensi

Pendaftaran

•Pengesahan

Badan Usaha

•Nomor Induk

Berusaha

(NIB)**

•NPWP

•BPJS

• Izin Lokasi

•Fasilitas

Fiskal*

•RPTKA*

Izin Lokasi

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR

23

Presiden

SATGAS

Nasional

PTSP/

BKPM

SATGAS K/L

Pendukung

SATGAS

Leading

Sector

SATGAS

Provinsi

SATGAS

Kab/Kota

Sekjen Sekjen Sekretaris Daerah

Garis Komando

Keterangan

Garis Koordinasi

Garis Pendukung

Garis Penugasan

L

L

L

Laporan

SATGAS Nasional bertanggung

jawab terhadap pemantauan proses

perizinan berusaha dan

melaporkannya kepada Presiden.

SATGAS Leading Sector wajib: (1)

mengawal dan membantu

penyelesaian setiap perizinan

berusaha; (2) mengidentifikasi

perizinan yang perlu direformasi; (3)

melaporkan kegiatan berusaha dan

permasalahannya kepada SATGAS

Nasional.

SATGAS Provinsi, Kab/Kota adalah

SATGAS yang bertanggung jawab

terhadap pelayanan perizinan

berusaha yang menjadi tanggung

jawabnya.

SATGAS Pendukung adalah

SATGAS yang memberikan

dukungan untuk penyelesaian

perizinan usaha sektor atau daerah.

DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP

Sekretaris Daerah

STRUKTUR SATUAN TUGAS PERPRES NO. 91 TAHUN 2017

No SektorJumlah Izin

Saat Ini

Jumlah Izin

ReformKeterangan

1 Perhubungan

Izin 68 Izin 46 • Terdapat pengintegrasian Izin dan

penghapusan izin

• Terdapat pengintegrasian non-izin dan

penghapusan non-izin. Persetujuan

dikategorikan sebagai izin. Sudah

dikonfirmasi oleh sektor

Non-Izin 129 Non-Izin 73

2 PertanianIzin 26 Izin 12 • 29 Digabungkan*

• Sudah dikonfirmasi oleh sektor Non-Izin 35 Non-Izin 18

3 Kelautan dan Perikanan

Izin 32 Izin 11 • Terdapat pengintegrasian dan penghapusan

Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk setiap

sub-sektor

• Terdapat pengintegrasian dan penghapusan

non-izin

• Sudah dikonfirmasi oleh sektor

Non-Izin 47 Non-Izin 33

4Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Izin 15 Izin 5 • 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya

dengan AMDAL dan 3 dihapus


REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA PADA LEADING SECTORS (1/3)

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

24

25


Saat Ini

Jumlah Izin

ReformKeterangan

5Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Izin 39 Izin 16 • 20 digabung

• Sudah dikonfirmasi oleh sektor untuk

subsektor lingkunganNon-Izin 5 Non-Izin 7

6 PerdaganganIzin 86 Izin 41 • 68 digabung* dan 14 dihapus

• 10 DihapuskanNon-Izin 55 Non-Izin 4

7 PerindustrianIzin 6 Izin 5 • Beberapa izin digabung dan 3 dihapus

• Sudah dikonfirmasi oleh sektorNon-Izin 44 Non-Izin 15

8Komunikasi dan

Informatika

Izin 36 Izin 10 • 32 digabungkan*, 1 diubah menjadi standar


9 KesehatanIzin 31 Izin 15 • 22 digabungkan*, 3 diubah menjadi standar

dan 6 penambahan standar


10 PariwisataIzin 1 Izin 1

• Sudah dikonfirmasi oleh sectorNon-Izin 2 Non-Izin 2

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA ... (2/3)

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

26


Saat Ini

Jumlah Izin

ReformKeterangan

11Pendidikan dan

Kebudayaan

Izin 16 Izin 6 • 2 digabung dan 2 dihapus


12Riset dan Pendidikan

Tinggi

Izin 5 Izin 3 • 2 dihapuskan


13 KetenagakerjaanIzin 9 Izin 9 • 2 pendaftaran dihapus


14 KeuanganIzin 12 Izin 8 • 6 digabung dan 1 dihapus


15 ESDMIzin 43 Izin 6 • 3 diubah menjadi standar


16 AgamaIzin 6 Izin 6


17 Obat dan MakananIzin 12 Izin 11 • 4 digabung dan 3 dihapus

Non-Izin 8 Non-Izin 6 • Sudah dikonfirmasi oleh sektor

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA ... (3/3)

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

27

DAERAH YANG TELAH MENETAPKAN RDTR (1/2)

DAERAH YANG TELAH MENETAPKAN RDTR (2/2)28

PERSIAPAN PELAKSANAAN OSS · 2021. 1. 27. · 1. Regulasi: a. NSPK : • Penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengatur NSPK Perizinan Sektor yang berdasarkan PP Nomor

Documents