Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan
Fungsi Kelembagaan dalam Tata Kelola Informasi Publik
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan
Fungsi Kelembagaan dalam Tata Kelola Informasi PublikOleh :Dr. Ir.
Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc.Deputi Bidang Tata
LaksanaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi
Birokrasi
1
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi merupakan transformasi
segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju pemerintah berkelas
dunia
2
REFORMASI BIROKRASI
perubahan yang signifikan dalam pola pikir aparat pelaksana
humas, yaitu adanya pola pikir yang sehat antara humas instansi
pemerintah dan publiknya, terlebih informasi yang didapat oleh
masyarakat sebagai publik eksternal yang besar merupakan informasi
yang sehat dan bersifat membangun.
perubahan dalam hal budaya, yaitu adanya kelancaran arus
informasi dua arah timbal-balik. Selanjutnya, hal itu akan
berdampak positif pada perilaku dua arah juga, antara humas
instansi pemerintah dan publiknya.
3
TATALAKSANAAREA PERUBAHANHASIL YANG
DIHARAPKANORGANISASIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSDM
APARATURPENGAWASANAKUNTABILITASPELAYANAN PUBLIKMIND SET DAN CULTURE
SETORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANREGULASI YANG LEBIH
TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIFSDM APARATUR YANG
BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA
TINGGI DAN SEJAHTERAHMENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISMEMENINGKATNYA
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASIPELAYANAN PRIMA SESUAI
KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKATBIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN
KINERJA TINGGISISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS,
EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE
4
Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010 - 2025
Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB 2010 - 2014
Makro:Kerangka Regulasi NasionalMikro:Implementasi Kebijakan RB
NasionalManajemen PerubahanPenataan Peraturan
Perundang-undanganPenataan dan Penguatan OrganisasiPenataan Tata
LaksanaPenataan Sistem Manajemen SDM AparaturPenguatan
PengawasanPenguatan Akuntabilitas KinerjaPeningkatan Kualitas
Pelayanan PublikMonitoring dan Evaluasi
8 Area PerubahanOrganisasiTata LaksanaPeraturan
Perundang-undanganSumber Daya Manusia
AparaturPengawasanAkuntabilitasPelayanan PublikPola Pikir
(mind-set) dan Budaya Kerja (culture-set)
9 Percepatan Reformasi Birokrasi
Penataan Struktur Birokrasi
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri
Penataan OrganisasiPenataan Tata LaksanaPenataan Sistem
Manajemen SDM AparaturPenguatan PengawasanPenguatan Akuntabilitas
KinerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5
TUJUAN UNDANG-UNDANGUU No. 14 tahun 2008
Pasal 3
Undangundang ini bertujuan untuk: menjamin hak warga negara
untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg
baik;mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yg
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyakmengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkanlayanan informasi yang berkualitas.
6
Humas Pemerintah
7
8Kebijakan Kehumasan
8
8
Revitalisasi HumasRevitalisasi Humas adalah mengembalikan
kembali sangat pentingnya peran Humas suatu lembaga. Transformasi
Humas adalah perubahan mendasar dan mengubah kinerja Humas suatu
lembaga.Revitalisasi Humas bertujuan untuk image building
(membangun citra) dan reputation building (membangun reputasi)
suatu organisasi.
9
REVITALISASI KEHUMASANKesepakatan Bersama Tiga Menteri
(MENKOMINFO, MENDAGRI, dan MENPAN) NOMOR : 41 Tahun 2007NOMOR :
373/M.KOMINFO/08/2007NOMOR : KB/01/M.PAN/08/2007tentang
Revitalisasi Fungsi Humas pada InstansiPemerintah, Kesekretariatan
Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik
Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di
lingkungan instansi Pemerintah
Lima Pedoman Umum KehumasanPerMenPAN dan RB Nomor 27 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi
PemerintahPerMenPAN dan RB Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi PemerintahPerMenPAN
dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah;PerMenPAN dan
RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan
di Lingkungan Instansi PemerintahPerMenPAN dan RB Nomor 31 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di
Lingkungan Instansi Pemerintah
1010
10
11Transformasi Kehumasan
11
Peranan Humas
Juru bicara lembaga menyampaikan pesan bersifat informatif.
12
Fungsi Humas
13
Fungsi Humas
14
Kendala Humas Pemerintahan
15
Reformasi Humas
16
Kualifikasi SDM Humas
17
Kelembagaan Humas
18
Pembentukan lembaga humas berfungsi untuk menterjemahkan
kebijakan kepada intern atau masyarakat. Selain itu, untuk
memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk
disampaikan kepada pimpinan instansi atau organisasi sebagai bahan
pengambil keputusan
19
20
LEMBAGA HUMAS SAAT INIM E N T E R ISESMEN/SESJENSTAF AHLIBIRO
HUMAS DAN HUKUMDEPUTI/DIRJENDEPUTI/DIRJENDEPUTI/DIRJENBIRO UMUMBIRO
PERENCANAANGaris koordinasi terputus-putus menunjukkan bahwa Biro
Humas dan Hukum memiliki wewenang untuk menginformasikan program
yang akan atau sedang dilakukan kepada seluruh biro dan deputi yang
ada di bawah kementerian dan, sebaliknya, seluruh biro dan deputi
yang ada di bawah kementerian berkoordinasi dengan Biro Humas dan
Hukum untuk menginformasikan program yang akan atau sedang
dilakukan sehingga pengelolaan komunikasi dan informasi dapat
terpadu.
Secara garis struktur terdapat unit kerja humas instansi
pemerintah yang merupakan bagian dari Biro Humas dan Hukum. Biro
Humas dan Hukum berada sejajar dengan Biro Perencanaan dan Biro
Umum. Dalam koordinasi sekretariat unit kerja, masing-masing
memiliki bagian dan subbagian yang mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi humas. Juga terdapat Bagian Humas yang berada di bawah Biro
Perencanaan dan Biro Umum.Setiap kegiatan seluruh bagian struktur
yang ada saling berkoordinasi.
21
CONTOH IDEAL KELEMBAGAAN HUMAS PEMERINTAH YANG AKAN DATANG :
M E N T E R ISESMEN/SESJENSTAF AHLIBIRO
HUMASDEPUTI/DIRJENDEPUTI/DIRJENDEPUTI/DIRJENBIRO UMUMBIRO
PERENCANAANDi masa datang, diharapkan muncul kelembagaan ideal
humas pemerintah yang memiliki struktur lebih baik.Dengan
kelembagaan ideal humas pemerintah seperti di atas, humas
diharapkan lebih optimal di dalam melakukan tugas, fungsi, dan
perannya.
22
SARANA DAN PRASARANA
23
Prasarana Humas PemerintahJENISPENJELASANPusat Media (Media
Center)Ruangan yang disediakan untuk wartawan baik untuk mencari
informasi awal, berdiskusi dengan praktisi humas, membuat laporan
untuk dikirimkan ke media massa yang diwakilinya, dan
sebagainya.
Ruang wartawan juga biasa digunakan untuk menyampaikan arahan
(press briefing) terbatas untuk wartawan lobby (wartawan yang
ditempatkan di instansi tertentu).
24
JENISPENJELASANRuang Wartawan (Press Room)Merupakan fasilitas
yang menyediakan segala informasi yang dibutuhkan media massa untuk
kepentingan peliputan dan publikasi. Di sini tersedia perpustakaan
yang berisi publikasi yang berkaitan dengan instansi yang dapat
menjadi rujukan bagi media.
Publikasi ini meliputi buku-buku dan majalah, profil lembaga,
laporan tahunan, kumpulan kebijakan, kumpulan pidato, kliping
media, brosur, bahan presentasi, stok foto-foto pejabat dan
kegiatan di lingkungan instansi yang bersangkutan, serta seluruh
informasi yang diamanatkan UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Prasarana Humas Pemerintah
25
JENISPENJELASANMeja Informasi (information desk)Tempat untuk
memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang ingin mengakses
informasi atau mencari informasi dan/atau publikasi yang berkaitan
dengan instansi pemerintah. Meja Informasi juga digunakan sebagai
sarana pelaporan, pengaduan, dan hal-hal yang berkaitan informasi
serta dokumentasi yang berkaitan dengan instansi pemerintah.Pojok
Cendera Mata (Brand corner)Pojok yang menyediakan berbagai cendera
mata untuk mempromosikan instansi yang bersangkutanHandycamKamera
audio visual yang digunakan untuk merekam kegiatan instansi
Prasarana Humas Pemerintah
26
JENISPENJELASANKamera digitalKamera yang praktis untuk segera
menyebarluaskan informasiTelevisiUntuk fungsi pemantauan
berita-berita terkini yang sangat bermanfaat untuk kelengkapan
beritaKomputerPerangkat kerja Humas yang wajib dipunyaiTape
recorderAlat pendukung untuk mengontrol informasi yang
disampaikanSitus/webInternetJejaring media sosial yang tidak dapat
diabaikan serta dapat menunjang distribusi informasi secara cepat,
tepat, serta relatif murah dan, sebaliknya, juga dapat digunakan
untuk mendapatkan InformasiLemariTempat untuk pengarsipan
Prasarana Humas Pemerintah
27
28
TERIMA KASIH
29