katan biaya produksi harus dima- sukkan dalam komponen harga jual jika mereka tidak mau rugi. Di sisi lain, ini bisa menurunkan daya saing di tengah kompetisi bisnis. Keempat, berkaitan dengan proses pengiriman ke pasar ekspor, selama ini distribusi pro- duk nasional menggunakan tarif dalam bentuk dolar. Hal ini mem- pengaruhi penambahan biaya atau ongkos produksi yang lari ke harga jual produk. Sementara itu Menteri Koordina- tor Bidang Perekonomian Hatta Rajasa masih otmisitis nilai tukar rupiah akan membaik. Dia menga- takan, pelemahan nilai tukar ter- hadap dolar AS tidak hanya terjadi pada rupiah, melainkan pada mata uang lainnya. Karena itulah, dia meminta semua pihak untuk tidak panik dan terlalu mengkha- watirkan pelemahan rupiah yang sudah menembus kisaran Rp. 10.000/USD. “Jangan anggap Rp 10.000 itu angka psikologis. Enggak ada itu angka psikologis. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, jadi S ejumlah kalangan teru- tama para pengusaha mengharapkan Pemerin- tah segera mengantisipasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini dinilai menjadi sangat dilematis. Saat ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sudah menyentuh angka di atas Rp 10.000 per USD per Senin (15/7). Pelemahan nilai tukar rupiah membawa keuntungan bagi para eksportir tetapi justru sebaliknya untuk para importir. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pelemahan ini memang menjadi kabar baik bagi para eksportir. Menurutnya, dengan melemahnya Rupiah, maka penyerapan dolar AS dari penerimaan negara akan naik. "Namun, berakibat buruk apabila pemerintah Indonesia melakukan impor besar-besaran. Jadi saya pikir kita perlu berhati- hati dengan situasi yang dilema- tis”. Menurut Ketua Umum, para pelaku industri lebih terbiasa dengan nilai tukar Rupiah terha- dap dolar AS sebesar Rp 9.500 per USD. Dia berharap, pemerin- tah bisa menjaga Rupiah pada level tersebut. "Apalagi, cadangan devisa kita menurun sehingga memprihatinkan. Banyak membu- tuhkan dolar AS, impor tentu semakin berat," katanya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjaga kepercayaan inves- tor, sehingga apabila investasi masuk ke Indonesia maka diperkirakan Rupiah akan kem- bali menguat. "Kita harapkan demikian investasi kita jaga tetap deras masuk ke Indonesia, kon- sumsi domestik penting, ini kita jaga jangan sampai investasi melambat," tandasnya. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari kekhawatiran pen- gusaha atas pelemahan nilai tukar rupiah diantaranya per- tama, industri nasional masih bergantung pada pembelian bahan baku impor. Dolar ber- peran penting pada transaksi pembelian bahan baku ini. Sebab itu jika dolar menguat maka pengusaha harus mengeluarkan dana pembelian bahan baku lebih besar. Kedua, penguatan dolar menye- babkan pengusaha yang memiliki fasilitas kredit yang mengguna- kan dolar, secara otomatis harus membayar cicilan lebih besar lagi setiap bulannya. Ketiga, terkait dengan biaya pembelian bahan baku maka dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Karena pening- Your headline is an important part of the newsletter and should be considered carefully. In a few words, it should accurately represent the contents of the story and draw readers into the story. Develop the headline before you write the story. This way, the headline will help you keep the story focused. Examples of possible headlines include Product Wins Industry Award, New Product Can Save You Time!, Membership Drive Ex- ceeds Goals, and New Office Opens Near You. Pelemahan Rupiah Antara Berkah & Musibah DAFTAR ISI : Pelemahan Rupiah 1 Kadin Minta Masalah Pelabuhan Segera Diatasi 2 Event 3 Kartel Komoditas Strate- gis 4 Hadapi Pasar Bebab Asean, Asosiasi Bisnis Nasional Harus Solid 5 Regulasi 5 Revitalisasi Pasar Tra- disional 6 BUSINESS NAME JULI 2013 VOLUME I REDAKSI Diterbitkan : Sekretariat Kadin Indonesia Pelindung : Ketua Umum Kadin Indonesia Penanggungjawab : Rahardjo Jamtomo Suprayitno Sutrisno Iesye S. Latief Ade Widaya Pemimpin Redaksi : Miftahul Hakim Pelaksana Teknis : Ari Kristiana K Nurdin Kontributor : Sekretaris Penghubung Dewan Pengurus Kadin Direktorat Sekretariat Kadin Indonesia Lembaga Dalam Naungan Kadin Indonesia Alamat Redaksi : Menara Kadin Indonesia lt.29 Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia Tlp. (021) 527 4484 ext 111, Fax. (021) 5274331/2 Email. [email protected]www.kadin-indonesia.or.id Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto (kiri) dan Gubernur BI Agus Matowardojo (kanan) dalam sesi foto Rakornas Perbankan dan Finansial Kadin. ACTIVE PROGRAMME 7 Perkuat Ekonomi Daerah, Kadin Genjot Pembiayaan Ekspor 9 Konsep Industrialisasi Na- sional Harus Terintegrasi 8 Berita Daerah & Luar Negeri 10 Newsletter Bisa Diperoleh di www.kadin-indonesia.or.id Galeri 12
12
Embed
REDAKSI Antara Berkah & Musibah Simage.kadin-indonesia.or.id/images/berita/file/kadin-indonesia... · DAFTAR ISI : Pelemahan Rupiah 1 ... No. Penyelenggara Pelabuhan Nama Pelabuhan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
katan biaya produksi harus dima-
sukkan dalam komponen harga
jual jika mereka tidak mau rugi. Di
sisi lain, ini bisa menurunkan daya
saing di tengah kompetisi bisnis.
Keempat, berkaitan dengan
proses pengiriman ke pasar
ekspor, selama ini distribusi pro-
duk nasional menggunakan tarif
dalam bentuk dolar. Hal ini mem-
pengaruhi penambahan biaya atau
ongkos produksi yang lari ke
harga jual produk.
Sementara itu Menteri Koordina-
tor Bidang Perekonomian Hatta
Rajasa masih otmisitis nilai tukar
rupiah akan membaik. Dia menga-
takan, pelemahan nilai tukar ter-
hadap dolar AS tidak hanya terjadi
pada rupiah, melainkan pada mata
uang lainnya. Karena itulah, dia
meminta semua pihak untuk tidak
panik dan terlalu mengkha-
watirkan pelemahan rupiah yang
sudah menembus kisaran Rp.
10.000/USD.
“Jangan anggap Rp 10.000 itu
angka psikologis. Enggak ada itu
angka psikologis. Fenomena ini
bukan hanya di Indonesia, jadi
S ejumlah kalangan teru-
tama para pengusaha
mengharapkan Pemerin-
tah segera mengantisipasi
pelemahan nilai tukar Rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat
(AS) yang saat ini dinilai menjadi
sangat dilematis. Saat ini, nilai
tukar Rupiah terhadap dolar AS
sudah menyentuh angka di atas
Rp 10.000 per USD per Senin
(15/7). Pelemahan nilai tukar
rupiah membawa keuntungan
bagi para eksportir tetapi justru
sebaliknya untuk para importir.
Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Suryo
Bambang Sulisto mengatakan,
pelemahan ini memang menjadi
kabar baik bagi para eksportir.
Menurutnya, dengan melemahnya
Rupiah, maka penyerapan dolar
AS dari penerimaan negara akan
naik. "Namun, berakibat buruk
apabila pemerintah Indonesia
melakukan impor besar-besaran.
Jadi saya pikir kita perlu berhati-
hati dengan situasi yang dilema-
tis”.
Menurut Ketua Umum, para
pelaku industri lebih terbiasa
dengan nilai tukar Rupiah terha-
dap dolar AS sebesar Rp 9.500
per USD. Dia berharap, pemerin-
tah bisa menjaga Rupiah pada
level tersebut. "Apalagi, cadangan
devisa kita menurun sehingga
memprihatinkan. Banyak membu-
tuhkan dolar AS, impor tentu
semakin berat," katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan,
seharusnya pemerintah Indonesia
bisa menjaga kepercayaan inves-
tor, sehingga apabila investasi
masuk ke Indonesia maka
diperkirakan Rupiah akan kem-
bali menguat. "Kita harapkan
demikian investasi kita jaga tetap
deras masuk ke Indonesia, kon-
sumsi domestik penting, ini kita
jaga jangan sampai investasi
melambat," tandasnya.
Sedikitnya ada 4 alasan yang
mendasari kekhawatiran pen-
gusaha atas pelemahan nilai
tukar rupiah diantaranya per-
tama, industri nasional masih
bergantung pada pembelian
bahan baku impor. Dolar ber-
peran penting pada transaksi
pembelian bahan baku ini. Sebab
itu jika dolar menguat maka
pengusaha harus mengeluarkan
dana pembelian bahan baku
lebih besar.
Kedua, penguatan dolar menye-
babkan pengusaha yang memiliki
fasilitas kredit yang mengguna-
kan dolar, secara otomatis
harus membayar cicilan lebih
besar lagi setiap bulannya.
Ketiga, terkait dengan biaya
pembelian bahan baku maka
dipastikan akan mempengaruhi
biaya produksi. Karena pening-
Your headline is an important part of the newsletter and should be
considered carefully.
In a few words, it should accurately represent the contents of the
story and draw readers into the story. Develop the headline before
you write the story. This way, the headline will help you keep the
story focused.
Examples of possible headlines include Product Wins Industry
Award, New Product Can Save You Time!, Membership Drive Ex-
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto
Pengelola 25 Pelabuhan Strategis di Indonesia
Sumber : Kementerian Perhubungan
No. Penyelenggara Pelabuhan Nama Pelabuhan Jumlah
1. PT Pelindo I Belawan, Dumai, Lhokseumawe, Pekanbaru dan Tanjung Pinang.
5
2. PT Pelindo II Banten, Palembang, Panjang, Pontianak, Teluk Bayur, Tanjung Priok.
6
3. PT Pelindo III Banjarmasin, Benoa, Tena, Tjg. Emas dan Tjg. Perak.
5
4. PT Pelindo IV Ambon, Balikpapan, Biak, Bitung, Jayapura, Makassar, Samarinda dan Sorong.
8
5 Otoritas Batam Pelabuhan Batam 1
JUMLAH 25
EVENT 11 Juni 2013, di IPB International Convention Center Bogor – Jawa Barat
RAKERNAS BIDANG KOORDINATOR ASOSIASI
13 Juni 2013, di Hotel Clarion Makassar
KLINIK BISNIS PEMBIAYAAN UKM
18 Juni 2013, di Hotel Grand Hyatt Jakarta
KUNJUNGAN PM PAPUA NUGINI
19 & 24 Juni 2013, di Hotel Bidakara Jakarta
FOCUS GROUP DISCUSSION KEBIJAKAN INDUSTRI
25 OKTOBER 2013, di Nusa Dua, Bali
APEC CEO SUMMIT
This story can fit 75-125 words.
P A G E 4
“Kontrol
DPR
Terhadap
Pangan
Masih
Lemah”
Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia meminta Menteri Koordina-
tor Perekonoimian Hatta Rajasa untuk
merombak tata niaga impor pangan
nasional karena adanya ketidakseim-
bangan antara suplay dan demand
sehingga rentang dengan spekulasi
dan kartel.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
Pemberdayaan Daerah dan Bulog
Natsir Mansyur mengatakan, selama
ini pangan nasional tidak seimbang
karena demandnya banyak sementara
suplaynya kurang. Berdasarkan cata-
tan Kadin, potensi kartel dari 6 ko-
moditas strategis seperti daging sapi,
daging ayam, gula, kedelai, jagung
dan beras nilainya mencapai Rp.
11,34 triliyun. “Nilai potensi kartel ini
belum termasuk dengan komoditas
lainnya yang juga berpengaruh pada
tata niaga pangan”.
Bila dirinci, perkiraan kebutuhan kon-
sumsi nasional dengan nilai potensi
kartel bisa diperkirakan, kebutuhan
daging sapi yang mencapai 340 ribu
ton nilai kartelnya diperkirakan men-
capai Rp 340 milyar, daging ayam 1,4
juta ton mencapai Rp 1,4 trilyun, gula
4,6 juta ton mencapai Rp 4,6 trilyun,
kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp 1,6
trilyun, jagung 2,2 juta ton mencapai
Rp 2,2 trilyun dan beras impor 1,2
juta ton kartelnya diperkirakan
mencapai Rp 1,2 trilyun.
Menurut Natsir, gambaran seperti
itu diakibatkan karena penataan
managemen pangan nasional yang
sangat lemah dari aspek pro-
duksi,distribusi dan perdagan-
gannya. Pengelolaan kebijakan pan-
gan oleh pemerintah dinilai masih
sangat sentralistik dimana Ke-
mendag, Kementan dan Kemen-
perin tidak ikhlas menyerahkan
kebijakan tata niaga pangan ke
pemerintah daerah yang se-
benarnya lebih tahu akan kebutu-
han daerahnya.
“Kontrol DPR terhadap pangan ini
juga lemah, sehingga perlu DPR
memberikan sanksi kepada Kemen-
trian yang tidak dapat menjaga
kenaikan pangan yang berdampak
ke rakyat. Sanksinya bisa berupa
pengurangan anggaran di Kemen-
trian itu,” kata Natsir.
Selain itu, kata dia, tidak adanya
logistik pangan ikut menyebabkan
persoalan pangan nasional sehingga
setiap kebijakan yang dikeluarkan
Ke men dag d an Ke men t an
cenderung spekulatif dan pada
gilirannya data pangan tidak bisa
tepat dan akurat. “Jadi wajar kalau
presiden kita marah terhadap Ke-
mendag dan Kementan karena tidak
mampu mengatur pangan nasional
yang juga kerap kali terjadi kelang-
kaan,” ungkap Natsir yang juga me-
rupakan Ketua Asosiasi Pengusaha
Gula dan Terigu Indonesia (Apegti).
Pihaknya berharap agar Menkopere-
konomian bisa merombak tata niaga
pangan ke arah yang tepat, teru-
tama komoditas pangan yang strate-
gis seperti gula konsumsi/rafinasi
yang perlu dibuka pabrik-pabrik baru,
kedelai, jagung, daging sapi, ayam,
hingga bawang putih.
Kartel Komoditas Strategis Mencapai Rp 11,34 Trilyun
INDIKASI KARTEL PANGAN NASIONAL UNTUK 6 KOMODITAS
No Jenis Komoditi Perkiraan Kebutuhan-Konsumsi Nasional
PerkiraanKonsumsi/Kapita/Tahun
Perkiraan Nilai Kartel/Tahun (X)
1 Daging Sapi 340 ribu ton 1,7 Kg/Kapita/tahun Rp 340 Miliar
2 Daging Ayam 1,4 juta ton 7 Kg/Kapita/tahun Rp 1,4 Trilyun
3 Gula Kristal Putih (GKP) & Gula Kristal Rafinasi (GKR)
2,5 juta ton (GKR) 2,1 juta ton (GKP) Total 4,6 juta ton
12,5 Kg/kapita/tahun Rp 4,6 Trilyun
4 Kedelai 1,6 juta ton 8 Kg/Kapita/Tahun Rp 1,6 Trilyun
5 Jagung 2,2 juta ton 11 Kg/Kapita/tahun Rp 2,2 Trilyun
6 Beras 1,2 juta ton (Impor) 130 kg/Kapita/tahun Rp 1,2 Trilyun
Jumlah Rp 11,34 Trilyun
Sumber : Diolah Kadin
Hadapi Pasar Bebas ASEAN,
Asosiasi Bisnis Nasional Harus Solid
P A G E 5
Dalam rangka mengoptimalkan peran dan
fungsi Asosiasi anggota Kadin dalam
mempersiapkan dan memajukan dunia
usaha untuk bersama-sama membangun
perekonomian nasional, menyusul diberla-
kukannya Asean Economic Community
(AEC) 2015, Kadin Indonesia mengadakan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang
Koordinator Asosiasi yang akan digelar di
Bogor, Selasa (11/6).
“AEC sudah di depan mata, dunia usaha
harus memiliki strategi untuk menghadap-
inya dan penguatan asosiasi-asosiasi bis-
nis bisa menjadi salah satu ujung tombak
bagi kesiapan Indonesia untuk mengha-
dapi pasar bebas,” kata Wakil Ketua
Umum Kadin Bidang Koordinator Asosiasi
Noke Kiroyan.
Menurut Noke, asosiasi bis-
nis sangat berperan dalam
melakukan business scan-
ning bagi para anggotanya
untuk melihat tantangan,
prospek dan peluang
pengembangan bisnis ang-
gotanya. “Asosiasi lebih
mengetahui persis kendala
dan peluangnya seperti apa,
karena mereka bersatu
dalam sebuah asosiasi spe-
sifik pada sektor bisnis tertentu. Kita
harapkan Asosiasi bisnis utamanya
dibawah naungan Kadin Indonesia
bisa menggerakkan anggotanya untuk
berpartisipasi secara aktif dan lebih
optimal melakukan penguatan ka-
pasitasnya”.
Pemberlakuan AEC 2015 selain men-
jadi tantangan juga bisa menjadi pe-
luang besar karena akan menjadi
pasar potensial bagi pengusaha Na-
sional. Kadin menilai bahwa kesiapan
dunia usaha, yang dalam hal ini asosi-
asi-asosiasi bisnis memiliki peran
strategis dalam memanfaatkan pe-
luang yang ada atas pemberlakuan
pasar bebas ASEAN. “Sekarang ting-
gal bagaimana program dunia usaha
menghadapi itu, jangan sampai Indo-
nesia yang memiliki pasar yang besar
hanya menjadi sasaran empuk pelaku
bisnis asing,” ungkap Noke.
Menurutnya, untuk dapat menguasai
pasar Asean dan pasar lainnya di luar
negeri, Indonesia harus berupaya untuk
lebih meningkatkan daya saing agar bisa
berkembang. “Pada intinya adalah ba-
gaimana kita meningkatkan daya saing.
Karena dengan meningkatnya daya
saing, pengusaha nasional tidak saja
bisa survive, tetapi juga berkembang di
pasar yang lebih besar nantinya,” kata
Noke. Oleh karena itu, pihaknya
mengharapkan Asosiasi yang tergabung
dalam Kadin bisa melakukan penguatan
dalam upaya-upaya menumbuhkan
perekonomian.
Bagi Kadin, lanjut Noke, Asosiasi
memiliki posisi penting dalam memper-
juangkan aspirasi dan kepentingan
dunia usaha. Saat ini pihaknya tengah
mengkaji mekanisme penyaluran aspi-
rasi yang lebih baik. Maka dari itu, porsi
suara Asosiasi harus lebih diperhhatikan
dalam menentukan keberlanjutan or-
ganisasi Kadin ke depan sebagai payung
dunia usaha.
program pembinaan dan perlindungan TKI.
Perlindungan berdasarkan PP tersebut
diberikan kepada calon TKI/TKI yang
ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, peru-
sahaan yang menempatkan TKI untuk ke-
pentingan sendiri, dan TKI yang bekerja
secara perseorangan. PPTKIS wajib mem-
bantu Perwakilan dalam memberikan per-
lindungan dan bantuan hukum selama masa
penempatan. Perlindungan pun diberikan
oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas
Provinsi kepada calon TKI/TKI.
Berbagai perlindungan yang diberikan
Untuk melaksanakan isi UU Noor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri maka Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Per-
lindungan Tenaga Kerja Indonesia Di
Luar Negeri pada tanggal 2 Januari 2013.
Peraturan ini mengatur perlindungan TKI
mulai dari pra penempatan, masa penem-
patan hingga purna penempatan dan
perlindungan TKI melalui penghentian
dan pelarangan penempatan TKI serta
kepada TKI pada masa penempatan di
luar negeri meliputi pembinaan dan pen-
gawasan, bantuan dan perlindungan ke-
konsuleran, pemberian bantuan hukum,
pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI,
perlindungan dan bantuan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta hukum dan kebiasaan
internasional, dan upaya diplomatik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi,
Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah & Tata
Kelola Perusahaan, Anindya Bakrie
Regulasi
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Noke Kiroyan (Kiri) Bersama Rocky Pesik
(Kanan) Memberikan Paparan Saat Jumpa Pers
di Kantor Pusat Kadin, (10/6).
P A G E 6
“Jika setiap
daerah bisa
mengoptimalkan
pasar
domestiknya,
maka diharapkan
bisa memperkuat
pasar nasional”
Kadin Jadikan Jabar Sebagai Proyek Percontohan Revitalisasi Pasar
S ejumlah pasar tradisional milik
pemerintah daerah di sejum-
lah kabupaten dan kota di
Jawa Barat akan menjadi
proyek percontohan (pilot project)
revitalisasi pasar.Langkah revitalisasi
itu dilakukan secara bertahap dengan
harapan kelak akan mampu mening-
katkan perdagangan domestik di ting-
kat daerah. Diharapkan revitalisasi
tersebut sudah mulai bisa terlaksana
akhir tahun 2013 ini.
“Tergantung kesiapan pemda untuk
menunjuk pasar mana yang perlu dire-
vitalisasi. Nanti, pasar itu dibongkar
dan akan dibangun kembali oleh pen-
gusaha yang bergabung dalam Kamar
Dagang dan Industri (Kadin). Kelak
proyek revitalisasi itu akan mengun-
tungkan pedagang lama, karena
mereka tidak digusur,” kata Wakil
Ketua Umum Kadin Indonesia bidang
Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik,
Haryadi B. Sukamdani.
Menurut Haryadi, mengenai pasar
mana saja yang akan direvitalisasi se-
penuhnya berada di tangan Ketua
Umum Kadin Jabar, Agung Suryamal.
“Kalau mengenai pasar mana yang
akan segera direvitalisai, itu ada di Pak
Agung. Koordinasinya ada di Pak
Agung. Yang jelas, Kadin pusat men-
dorongnya,” kata Haryadi.
Menurut Haryadi, revitalisasi atau
peremajaan pasar-pasar tradisional itu
merupakan hasil kerjasama antara
pemda sebagai pemilik pasar
dengan Kadin. Kadin/pengusaha
masuk sebagai mitra yang akan
membangun kembali pasar-pasar
tradisional yang sekarang sudah
banyak yang tidak layak lagi.
Menurut Haryadi, pengusaha
yang terlibat nanti adalah yang
sudah memiliki pengalaman di
bidang ritel dan properti.
"Pengusaha ini kelak akan men-
coba mempebesar pasar tra-
disional yang selama ini ada. Pasar
-pasar di sejumlah kabupaten dan
kota di Jabar maupun provinsi
lainnya sekarang ini relatif kecil
dan banyak yang rusak".
Dengan model kerjasama pere-
majaan antara pemda dengan
Kadin, diharapkan pasar-pasar
tersebut dibangun lebih bagus
dan lebih layak lagi. Tentu, ada
hak mengelola bagi pengusaha
yang membangunnya kembali,
misalnya dalam beberapa tahun.
“Model ini tidak akan mematikan
pedagang lama yang ada di pasar
itu. Mereka (pedagang lama) tidak
akan digusur, tetapi diutamakan
memiliki atau menempati pasar
yang baru dibangun. Jadi, jangan
khawatir, karena kehadiran pen-
gusaha dalam revitalisasi itu bu-
kan membangun mall,” ujarnya.
Pihaknya berharap, dengan mere-
majakan pasar-pasar yang ada,
diharapkan kegiatan atau
kapasitas ekonomi dan perda-
gangan para pedagang men-
ingkat. “Kan pasarnya akan
menjadi baru dan lebih luas,”
ujarnya.
Sementara itu Ketua Kadin
Jabar Agung Suryamal menga-
takan, dengan memperkuat
pasar domestik merupakan
aksi yang penting untuk dila-
kukan di tengah-tengah
perdagangan bebas yang akan
dihadapi Indonesia di masa
mendatang. "Peluang dan
Potensi pasar di Jabar begitu
besar dan terbuka lebar. Jika
setiap daerah bisa mengopti-
malkan pasar domestiknya,
maka diharapkan bisa mem-
perkuat pasar nasional," ujar
Agung.
Menurut Agung, dengan me-
maksimalkan potensi pasar
lokal dan kualitas produk
yang berdaya saing, penguatan
itu dapat membuat Jabar
tetap menjadi subjek dunia
usaha, bukan hanya sebagai
obyek.
Ketua Kadin Jabar
Agung Suryamal
UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diundang pada tanggal 8
Januari 2013 yang bertujuan meningkatkan akses pendanaan skala mikro untuk masyarakat miskin. LKM hanya bisa dimiliki oleh WNI, Badan Usaha Milik Des a/Ke l ura ha n, Pemda
Kabupaten/Kota atau Koperasi. Untuk itu cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu w il ayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/kota.
Syarat untuk mendirikan LKM
adalah harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas, memiliki modal yang besarannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki ijin usaha dari OJK. Oleh karena itu yang membina dan mengawasi LKM adalah OJK. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan LKM
meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan s i m p an a n se r t a j a s a konsultasi pengembangan usaha.
Penyaluran pinjaman dan pengelolaan simpanan
dapat dilakukan secara konvensional atau berdasar prinsip syariah. LKM bisa bertransformasi menjadi bank bi la memenuhi persyaratan tertentu.
ACTIVE PROGRAMME
P A G E 7
Sejak Januari 2012, KADIN Indonesia bekerjasama dengan Uni
Eropa telah melaksanakan suatu program kerja terkait dengan
advokasi kebijakan publik dan otonomi daerah, yaitu Advancing
Indonesia’s Civil Society in Trade and Investment Climate
(ACTIVE) Programme. Program ACTIVE bertujuan untuk mendu-
kung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia den-
gan cara memperkuat kapasitas KADIN dan KADINDA dalam
memonitor, mengevaluasi dan melakukan advokasi kebijakan publik
terkait dengan perdagangan dan investasi, sehingga dapat secara
efektif merepresentasikan dunia usaha, terutama usaha kecil dan
menengah.
Tiga kegiatan utama yang akan dilaksanakan hingga akhir 2014
adalah:
1. Pembentukkan serta berfungsinya Tim Advokasi ACTIVE yang
merupakan bagian dari Sekretariat KADIN dan berfungsi sebagai
“think tank” dalam mendukung Dewan Pimpinan KADIN melaku-
kan advokasi dan analisa kebijakan dan regulasi.
2. Penguatan kapasitas KADINDA untuk dapat secara efektif mela-
kukan tugas advokasi kebijakan daerah dan memiliki kerjasama
dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya yang melembaga dan terintegrasi
3. Pembentukkan jaringan komunikasi yang terintegrasi dan
berkesinambungan antara KADIN-KADINDA dan pemangku
kepentingan lainnya.
Tim Advokasi ACTIVE bertanggungjawab untuk mengorganisasi,
menyiapkan serta menerapkan kegiatan-kegiatan Pengurus
KADIN yang terkait dengan advokasi kebijakan. Hal ini mencakup
kegiatan memonitor dan menganalisa kebijakan publik dan regu-
lasi terkait dengan dunia usaha, membuat policy paper, melakukan
sosialisasi, komunikasi dan publikasi, serta berjejaring dengan para
pemangku kepentingan, terutama pemerintah terkait.
Selanjutnya, Tim Advokasi ACTIVE, bersama-sama dengan pengu-
rus dan sekretariat KADIN akan melakukan penguatan kapasitas
KADINDA dalam melakukan advokasi kebijakan di daerah. KAD-
INDA yang akan menerima penguatan kapasitas adalah KAD-
INDA di delapan provinsi, yaitu: 1) DKI Jakarta; 2) Jawa Barat; 3)
Jawa Tengah; 4) Jawa Timur; 5) Sumatera Utara; 6) Bali; 7) Kali-
mantan Timur; 8) Nusa Tenggara Timur.
Penguatan kapasitas tersebut akan dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan: a) pelatihan bagi KADINDA dan Asosiasi; b) peman-
tapan hubungan KADIN dengan KADINDA, serta KADINDA
dengan Asosiasi serta pemangku kepentingan lainnya dalam mela-
kukan advokasi kebijakan di daerah; dan c) sosialisasi kebijakan-
kebijakan pemerintah yang tidak kondusif bagi dunia usaha.
22 Agustus 2013 Pelatihan Advokasi untuk Asosiasi
27-28 Agustus 2013 KADINDA Jawa Tengah
5 September 2013 Workshop Pengintegrasian Jaringan
Active Programme
Menara Kadin Indonesia, Lt. 29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia