14 Rasional Di tengah tuntutan masyarakat yang sedang kuat menuntut anak-anak bangsa ini memiliki kualitas, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, terlebih pada era otonomi daerah yang berjalan menginjak tahun ke delapan, namun arah kebijakan pendidikan seringkali menjadi tidak sinergis antara Pusat (Depdiknas RI) dengan SKPD di Tingkat Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gambaran tidak sinergis akan nampak terlihat pada tataran rumusan kebijakan maupun pada tataran operasinal. Hal ini akan sangat dimaklumi karena pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik akan memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk mempersiapkan pemindahan kewenangan dan tanggung jawab yang biasanya atas dasar kebijakan pusat, sekarang harus diatur sendiri oleh daerah. Pendidikan adalah salah satu sektor yang dilimpahkan urusannya dari pusat ke daerah dan menjadi urusan wajib daerah (obligatory function) untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan pendidikan terhdap masyarakat. Pendidikan adalah hak dan sekaligus kewajiban bagi masyarakat, jika dilihat dari fungsi sosialnya pendidikan adalah kebutuhan dasar dan bagi pemerintah daerah adalah menjadi program layanan dasar bagi masyarakat. Pendidikan di Batam saat ini secara umum berjalan sangat baik, kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadikan Kota Batam yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riua. Namun demikian tentunya tidak ada gading yang tak
22
Embed
Rasional - file.upi.edufile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK....FINISH/BAB_II_NEW.pdfterhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadikan Kota Batam yang terbaik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
Rasional
Di tengah tuntutan masyarakat yang sedang kuat menuntut anak-anak bangsa ini
memiliki kualitas, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan
masyarakat pada umumnya, terlebih pada era otonomi daerah yang berjalan menginjak
tahun ke delapan, namun arah kebijakan pendidikan seringkali menjadi tidak sinergis
antara Pusat (Depdiknas RI) dengan SKPD di Tingkat Pemerintah Daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota. Gambaran tidak sinergis akan nampak terlihat pada tataran
rumusan kebijakan maupun pada tataran operasinal. Hal ini akan sangat dimaklumi
karena pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik akan
memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk mempersiapkan pemindahan
kewenangan dan tanggung jawab yang biasanya atas dasar kebijakan pusat, sekarang
harus diatur sendiri oleh daerah. Pendidikan adalah salah satu sektor yang dilimpahkan
urusannya dari pusat ke daerah dan menjadi urusan wajib daerah (obligatory function)
untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan pendidikan terhdap masyarakat.
Pendidikan adalah hak dan sekaligus kewajiban bagi masyarakat, jika dilihat dari fungsi
sosialnya pendidikan adalah kebutuhan dasar dan bagi pemerintah daerah adalah menjadi
program layanan dasar bagi masyarakat.
Pendidikan di Batam saat ini secara umum berjalan sangat baik, kontribusi
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadikan Kota Batam yang
terbaik di Provinsi Kepulauan Riua. Namun demikian tentunya tidak ada gading yang tak
15
retak, Kota Batam dengan 12 kecamatan yang letak geografis berbentuk pulau atau juga
orang mengenal dengan daerah hiterland, tentunya akan membawa kendala yang tidak
sederhana, minat untuk mengakses pendidikan, minat untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi, putus sekolah, pola perilaku yang akan mengikuti
orangtuanya, daya jangkau dan intensitas layanan dan pembinaan oleh para pengelola
dan pembina pendidikan semkain tidak terprogram karena berbagai alasan termasuk
alasan administratif dan sistem penghargaan. Semua ini akan sangat memungkinkan
tingkat aksesibilitas yang sebenarnya menjadi rendah, angka buta aksara semakin tinggi
(kalaupun tidak ada data yang jelas untuk membedakan anak tidak/belum pernah sekolah
dengan anak buta aksara yang terditeksi secara kasat mata menurut para penyusun data,
serta anak yang putus sekolah yang tidak sedikit terlebih jika dari kelas rendah, ini akan
menjadikan mereka buta aksara kembali). Layanan anak berkebutuhan khusus (ABK)
tidak terungkap datanya, pada hal secara teoritis diperkirakan terdapat sekitar 5 % atau
menurut prediksi BPS sekitar 2, % dan UNICEP sekitar 2,5 % dari jumlah penduduk
adalah mereka yang tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK); data tentang
PLB/SLB tidak terungkap. Selanjutnya data tentang layanan pendidikan melalui jalur
pendidikan nonformal itupun tidak jelas; berapa SKB, PKBM, KB, KBU dan sebagainya
terlebih data tentang “Mitra Pendidikan Nonformal/PLS) sama sekali tidak terungkap.
Selain itu Kota Batam adalah daerah urban yang selalu akan diminati untuk didatangi
berbagai ragam orang dengan kualifikasi dalan status sosial yang beragam pula.
Implikasinya dan konsekuensinya adalah bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan
layanan bagi penduduk yang terkadang tidak jelas asal muasalnya akan tetapi mereka
adalah menjadi bagian dari masyarakat yang harus terlayani dan dapat mengakses
pendidikan. Namun demikian, sebagai sebuah Kota, Batam adalah daerah yang akan
16
terus dikembangkan dan berkembang sesuai dengan tuntutan yang dihadapi, karena Kota
Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara maju (Malaysia dan Singapura)
akan mendorong masyarakatnya terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan
jaman. Semangat ini dijawantahkan dalan visi keempat (d) Kota Batam yang sangat
berkaitan erat dengan layanan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya
manusianya baik dari segi pendidikan maupun kesehatan; yaitu : “Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan
IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan
kepemudaan dan olah raga”. Sangat tepat, dan ini harus menjadi “pijakan arah
kebijakan bidang pendidikan” di Kota Batam, khususnya oleh SKPD Dinas Pendidikan
Kota Batam; karena ini adalah energi dan pemacu semangat dan secara mendasar
menjadi dasar pengembangan rencana strategis (RENSTRA) dan/atau rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) Dinas Pendidikan.
Pendidikan di Kota Batam jauh melebihi kualitas pendidikan di kabupaten dan kota
di Provinsi Kepulauan Riau (berdasarkan data yang ada), artinya ini akan menjadi modal
dasar untuk lebih mengembangkan program pembangunan bidang pendidikan secara
komprehensif , integratif (PF/PNF/PI), sistematis yang didasarkan pada data yang
diharapkan lebih akurat, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dan menjadi
salah tafsir. Sajian data dari mulai jumlah penduduk usia sekolah, jumlah guru, atau data
yang missing yang terkadang timbul tenggelam pada setiap tahunnya akan menyesatkan
analisis dan perencanaan program. Oleh karena itu Program Pendidikan Untuk Semua
(PUS) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dikembangkan ini akan menjadi bahan
mengkaji ulang data dan mengembangkan program yang lebih mikro khususnya pada
17
SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam; seperti bagaimana layanan perawatan dan
pendidikan anak usia dini, pemberantasan buta aksara, akasesibilitas perempuan terhadap
pendidikan, keaksaran fungsiaonal, life skills, dan memperoleh pendidikan yang
bermutu.
2.1 Tinjauan Geografis dan Potensi Penduduk
Pergeseran paradigama pembangunan dari system sentralistik birokratik ke sistem
desentralistik demokratik yang lebih dikenal dengan ”Otonomi Daerah”, berimplikasi
terhadap sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang bergeser ke arah yang sama;
yakni manajemen pembangunan pendidikan yang desentralistik. Artinya Pemerintah
Daerah (PEMDA) memiliki konsekuensi mengimplementasikan kewenangan wajib
(obligatory function) dalam menyelenggarakan pendidikan, seperti yang diamanatkan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 (Bab I, ayat (1), huruf (f) ).
Penyelenggaraan pendidikan di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) tentunya harus sejalan dengan hakekat pendidikan itu sendiri serta visi, misi,
tujuan dan fungsi pembangunan Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyuratkan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa ,dan negara
( Bab I, pasal 1, butir 1). Selanjutnya (pada butir 2) yang dimaksud dengan Pendidikan
Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar
18
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Uraian di atas memberi gambaran tentang sejumlah esensi yang menjadi tanggung
jawab baik pemerintah maupun pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar
terhadap masyarakat; yakni penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan seperti diurai di
atas, begitu syarat esensi; artinya pendidikan tidak sekadar diselenggarakan untuk
menggugurkan kewajiban, akan tetapi pendidikan harus diselenggarakan melalui
perencanaan yang baik dan dimplementasikan dengan baik sehingga akan memberikan
atmosfir belajar dan proses pembelajaran yang normatif, fungsional, sehingga dapat
menumbuhkembangkan potensi diri sasaran didik yang memiliki “ke-kaffah-an”
kecerdasan; baik kecerdasan spiritual keagamaan (yang akan mendorong kepemilikan
akhlak mulia, pribadi yang baik), kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan
intelektual/akademik, kecerdasan ekonomik, maupun kecerdasan cultural. Esensi lain
yang teramat penting adalah bagaimana pendidikan dan atau pembelajaran dapat
menjawab tuntutan perubahan zaman.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama
teknologi komunikasi dan informasi, menyebabkan batas Negara dan bangsa menjadi
“imajiner”; budaya dan peradaban bangsa-bangsa akan melintas dan dapat diakses tanpa
batas sehingga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya ada hal
yang penting untuk disikapi, karena ”madani-nya dunia” salah satunya dipicu oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya teknologi informasi) yang tidak
hanya berpengaruh terhadap proses pendidikan; tetapi berpengaruh terhadap pemaknaan
pendidikan itu sendiri bagi masa depan anak-anak bangsa. Inilah “Dunia Madani” dengan
segala aspek kemajuan dan tuntutannya. Persoalannya adalah bagaimana upaya-upaya
19
pendidikan, para pelaku pendidikan, para pengambil kebijakan menyikapi dan melakukan
upaya strategis dan signifikan, sehingga anak-anak bangsa ini menjadi asset pembangunan
yang mampu bergaul, merespons (kreatif dan inovatif), melakukan komparasi, dan
memiliki daya saing dalam tatanan “dunia madani”, namun tetap memiliki ketahanan
moral dan budaya.
Kota Batam, secara geografis letaknya sangat strategis, yakni terletak pada jalur
pelayaran Internasional, memiliki luas total (wilayah darat dan laut) 3.990,00 Km2, yang
berbatasan dengan : Singapura dan Malaysia di sebelah Utara, Kabupaten Lingga di
sebelah Selatan, Kabupaten Karimun dan Laut Internasional di sebelah Barat, serta
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang di sebelah Timur, memiliki penduduk
berjumlah 702.079 jiwa, terdiri atas 340.712 jiwa laki-laki dan 359.793 jiwa perempuan
yang berdomisili di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan; dengan kepadatan penduduk 314,
87 per kilo meter persegi (Sumber: Profil Batam dan Profil Pendidikan Batam 2006).
Batam sebagai wilayah yang berbatatasan langsung dengan dua Negara ( Singapura
dan Malaysia ) yang dikenal sebagai negara berpotensi sumber daya manusia dan
ekonomi maju; sejak awal (OB) dikembangkan sebagai daerah Industri, Perdagangan, dan
Pariwisata dalam skala nasional dan internasional. Oleh karena itu, sangat tepat ketika
Pemerintah Kota Batam menetapkan Visi : “TERWUJUDNYA BATAM MENUJU
BANDAR DUNIA YANG MADANI DAN MENJADI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN
EKONOMI NASIONAL”. Guna mencapai visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Batam
merumuskan Misi yang diusung sebagai berikut :
a. Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota pusat kegiatan Industri, Per dagangan,
Pariwisata, Kelautan dan Alih Kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam
suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi,
20
sistem Teknologi Informasi (TI) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat,
hijau dan nyaman
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pengembangan dan pembinaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan investasi yang didukung
oleh iklim/situasi usaha yang kondusif berlandaskan supermasi hukum.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan
masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan
pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan
bermuatan IMTAQ melalui peningkatkan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan
dan olah raga.
e. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan
Budaya daerah lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang
harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti.
f. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. (Sumber : Batam Dalam Angka :
2006)
Kearifan yang dirumuskan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, adalah
potensi energi yang mendorong setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
mengejawantahkan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), sehingga Visi dan Misi Kota Batam dapat tercapai. Adalah
Dinas Pendidikan Kota Batam, sebagai salah satu SKPD teknis, berupaya
21
mengejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan (RPJMBP) dan
berupaya mengimplementasikanya secara efektif dan efisien;
Besarnya jumlah penduduk dan keragaman etnis (heterogenitas) ditunjang dengan
kekayaan sumber daya alam (SDA) yang tersedia, bisa dijadikan potensi berharga untuk
menunjang pembangunan, namun disisi lain bisa pula menjadi beban apabila kuantitas
penduduk tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai ini penting diperhatikan karena
essensi pembangunan manusia memandang bahwa keberdayaan manusia menjadi tujuan
akhir (ends) dan seluruh proses pembangunan dengan penekanan prinsip perlunya
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, daya kreativitas dan energi (termasuk hidup sehat).
2.2 Tuntutan Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Kota Batam Tahun 2007
4453542028
14280
69811
9481
20046
74572
7422669152
105388
120142
80654
Batu Ampar
Nongsa
Galang
S. Beduk
Bulang
B. Padang
Sekupang
Lubuk baja
Bengkong
Batam Kota
Sagulung
Batuaji
22
Arah kebijakan Pembangunan nasional ke depan menuntut sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas, baik kualitas intelektual, spiritual, emosional, sosial; bahkan
kualitas keterampilan dan kecakapan hidup bagi setiap individu anak-anak bangsa ini;
sehingga mereka bukan hanya dapat berkomparasi akan tetapi harus dapat berkompetisi
baik pada tataran lokal, regional, nasional bahkan internasional. Tindak berlebihan
manakala isu globalisasi, era pasar bebas dan era otonomi daerah menuntut kebutuhan
akan sumber daya manusia yang berkualitas makin mendesak dan tidak dapat ditunda-
tunda lagi. Pada saat ini mutu sumber daya manusia Kota Batam (baca: data IPM
Provinsi Kepulauan Riau) sacara umum menjadi yang terunggul di Provinsi Kepulauan
Riau. Namun karena posisinya yang sangat strategis dan penuh tantangan; baik secara
regional, nasional, maupun internasional, kiranya Pemerintah daerah Kota Batam sangat
berkepentingan untuk terus mendorong sejumlah SKPD yang berkaitan dengan
peningkatan sumber daya manusia untuk terus memberdayakan dan meningkatkan upaya
pengembangan program strategis dan operasional dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, terlebih untuk memprioritaskan pembangunan bidang
pendidikan.
Terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan
kecederungan dinamika pembangunan manusia. Salah satunya adalah Indeks
Pembangunan Manusia atau Development Index (HDI) yang didalamnya memasukan 2
(dua) indikator dalam bidang pendidikan, yakni Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama
Sekolah penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indeks Pembangunan manusia (IPM)
merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan mengukur pencapaian
pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu negara atau wilayah. Walaupun
tidak mampu mengukur semua dimensi dan pembangunan manusia, namun diperkirakan
23
mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang melihat kecenderungan
status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga komponen dasar itu
adalah umur panjang (Usia Harapan Hidup) dan hidup sehat yang diukur melalui angka
harapan hidup, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui melek huruf
dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya dan sumber-sumber
layanan terutama pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi yang dibutuhkan untuk
mencapai standar hidup layak (berdaya beli) yang diukur dengan pendapatan perkapita
yang disesuaikan dengan standar.
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan upaya
pencapaian nilai ideal (100 atau 1) dan angka ini dapat diperbandingkan antar daerah.
Dengan demikian, tantangan bagi semua daerah adalah bagaimana menemukan cara
yang tepat dalam mengembangkan program pembangunan untuk ngurangi jarak terhadap
nilai ideal. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan posisi kualitas manusia Kota
Batam dari tahun 2003 (73,2), 2004 (75,8), 2005 (76,5), dan 2006 (76,7); artinya Kota
Batam selalu berada dalam kategori di atas IPM kabupaten/kota lainnya bahkan
terunggul dengan posisi ke 1 dari 6 kabupaten/kota dan di atas rerata IPM Provinsi
Kepulauan Riau (lihat Tabel 2.1). Artinya perkembangan kualitas sumber daya manusia
di Kota Batam jika dilihat dari angka IPM menunjukan kualitas yang baik, tanpa harus
terus memperbandingkan dengan daerah yang telah lebih dahulu maju, Kota Batam terus
memacu diri untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya; karena Pemerintah Daerah
Kota Batam menyadari bahwa wilayahnya sangat strategis untuk terus dipacu
perkembangannya sehingga visi yang dicanangkan tentang : “TERWUJUDNYA
BATAM MENUJU BANDAR DUNIA YANG MADANI DAN MENJADI
24
LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL” dapat dicapai dengan baik,
sehingga masyarakat Kota Batam menjadi sejahtera.
25
Tabel 2.1
Perkembangan IPM Propinsi Kepulauan Riau Menurut Kecamatan
Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006
2003 2004 2005 2006
Karimun 69.3 71.0 71.1 72.0
Bintan 67.3** 69.7 70.9 71.6
Natuna 64.7 67.7 68.4 69.0
Lingga - 67.7 69.4 69.9
Kota Batam 73.2 75.8 76.5 76.7
Kota Tanjung Pinang - 72.2 72.7 72.9
Propinsi Kepulauan Riau - 70.8 72.2 72.8Sumber : BPS Kota Batam
Ket ** : Termasuk Kab. Lingga dan Kota Tanjung Pinang
Kab/KotaIPM
Jika menganalisis data yang dapat diperoleh, terdapat hal yang sangat rentan untuk
menjadi pertanyaan masyarakat; apakah di Kota Batam memang telah bebas buta aksara
atau hanya dalam jumlah yang sangat kecil seperti yang tersaji pada tabel 2.2 kolom ke 4,
atau memang terjadi kekeliruan penafsiran sehingga terkesan bahwa Kota Batam (baca:
sebagai contoh pada tahun 2005) tidak ada yang buta aksara; pada hal pada kolom 3-nya
tersaji data 71.294 orang penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, apakah ini tidak buta
aksara ?. Ironis memang, sajian data yang diperoleh dari profil pendidikan Kota Batam,
nampaknya memerlukan pencermatan lebih lanjut sehingga tidak menyesatkan bagi para
pelaku pendidikan di Kota Batam manakala akan menyusun rencana kerja pembangunan
pendidikan. Tahun 2006 data buta aksara di Kota Batam sebesar 721 orang, namun
penduduk yang tidak/belum pernah sekolah trendnya ditemukan menjadi menurun yaitu
menjadi sebesar 52.140 orang penduduk; artinya dalam kurun waktu satu tahun data ini
missing (hilang) sebesar 19.154 orang. Pertanyaannya adalah apakah 19.154 orang
26
penduduk itu bersekolah atau mengikuti program pendidikan kesetaraan atau keaksaraan
melalui jalur pendidikan nonformal atau bagaimana, namun itulah data yang ditemukan.
Tahun 2007 trendnya menjadi naik, jumlah penduduk buta aksara seperti tersaji pada
kolom 4 tabel 2.2 jumlah menjadi 757, artinya naik sejumlah 36 orang. Namun yang
sangat mengejutkan adalah kenaikan data penduduk yang tidak/belum pernah sekolah
angkanya menjadi naik secara spektakuler yaitu menjadi sebesar 96.940 orang penduduk,
artinya trendnya naik tajam baik dari tahun 2005 maupun tahun 2006. Selain itu ditemukan
data (Data Keadaan Penduduk Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006),
terdapat angka yang cukup besar yaitu 7.725 orang anak usia 7-12 tahun (usia SD) yang
tidak menamatkan SD/MI-nya; manakala mereka drop out pada kelas rendah, artinya
sangat dimungkinkan mereka buta aksara kembali. Pluktuasi , konsistensi, dan tingkat
akurasi data yang disajikan sangat dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam
pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyusunan dan pengembangan rencana
strategis dan operasional SKPD (Dinas Pendidikan Kota Batam) maupun pengambilan
kebijakan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Batam.
Tabel 2.2
Keadaan Umum Pendidikan Kota Batam
TahunJumlah
Penduduk
Tidak/Belum
Pernah SekolahButa Huruf
2005 596.515 71.294 0
2006 702.239 52.140 721
2007 720.844 96.940 757
Sumber Profil Pendidikan Batam. 2005, 2006 dan 2007
27
Hal lain yang juga menjadi kendala untuk melakukan analisis ini adalah tidak
ditemukan dengan pasti data angka rata-rata lama sekolah (RLS), sehingga pada analisis
ini belum dapat menyajikan data tersebut. Namun demikian untuk kepentingan studi ini
terutama untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RADPUS),
data pendukung lainnya akan memberikan dukungan yang cukup signifikan dan diprediksi
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai bahan dasar data tentang
Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam telah memberikan gambaran bahwa
pengembangan sumber daya mansuianya baik, dan sebagai gambaran bagaimana
persentase penduduk kelompok usia sekolah terhadap total seluruh penduduk dapat