-
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata
Ruang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
189);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
MEMUTUSKAN
-
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG
TENTANG PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah
hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif.
3. Peninjauan Kembali RTR adalah upaya untuk melihat kesesuaian
antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika
internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya
disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan
ruang wilayah negara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya
disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
wilayah provinsi yang merupakan penjabaran
dari RTRWN dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan
ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang
wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan
kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah
provinsi; dan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat RTRWK/K adalah rencana tata ruang
yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan
penjabaran dari RTRWP dan yang berisi: tujuan,
kebijakan, strategi penataan ruang; rencana struktur ruang;
rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
arahan pemanfaatan ruang; dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah
-
- 3 -
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
9. Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah dan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan
lainnya dalam peninjauan kembali RTR.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan peninjauan
kembali RTR yang berkualitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kriteria peninjauan kembali RTR;
b. tata cara peninjauan kembali RTR; dan
c. revisi RTR.
(2) RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. RTRWN;
b. RTRWP; dan
c. RTRWK/K.
(3) Kriteria peninjauan kembali, tata cara peninjauan kembali,
dan revisi rencana rinci tata ruang diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri.
BAB II
KRITERIA PENINJAUAN KEMBALI RTRW
Pasal 4
Peninjauan kembali RTRW terdiri atas:
a. peninjauan kembali RTRW yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun; dan
b. peninjauan kembali RTRW yang dilakukan lebih dari 1
(satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
Pasal 5
Peninjauan kembali RTRW yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dilakukan setelah RTRW berlaku 5 (lima) tahun sejak
diundangkan.
Pasal 6
-
- 4 -
Pasal 6
(1) Peninjauan kembali RTRW yang dilakukan lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b dilakukan sebelum RTRW berlaku 5 (lima) tahun sejak
diundangkan.
(2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis
berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan; atau
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Dalam hal peninjauan kembali RTRW ditindaklanjuti dengan revisi,
peninjauan kembali RTRW selanjutnya dilakukan setelah
RTRW hasil revisi berlaku 5 (lima) tahun sejak diundangkan.
BAB III
TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RTRW
Bagian Kesatu
Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW yang Dilakukan 1 (Satu) Kali
dalam 5
(Lima) Tahun
Pasal 8
Peninjauan kembali RTRW yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun dilakukan melalui:
a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW;
b. pelaksanaan peninjauan kembali RTRW; dan
c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan
peninjauan kembali RTRW.
Paragraf 1
-
- 5 -
Paragraf 1
Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW
Pasal 9
Peninjauan RTRW ditetapkan dengan:
a. keputusan Menteri untuk peninjauan kembali terhadap
RTRWN;
b. keputusan gubernur untuk peninjauan kembali RTRWP; dan
c. keputusan bupati/walikota untuk peninjauan kembali
RTRWK/K.
Pasal 10
Keputusan Menteri, keputusan gubernur, dan keputusan
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar
pelaksanaan peninjauan kembali RTRW.
Paragraf 2
Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW
Pasal 11
Peninjauan kembali RTRW dilakukan oleh tim yang dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 12
(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ditetapkan dengan keputusan Menteri, keputusan gubernur, atau
keputusan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Penetapan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan bersama dengan penetapan
pelaksanaan peninjauan kembali RTRW.
Pasal 13
Ketentuan mengenai format konsep keputusan Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota tentang penetapan pelaksanaan
peninjauan kembali RTRW secara lebih terperinci tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 14
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas unsur:
a. pemerintah
-
- 6 -
a. pemerintah;
b. perguruan tinggi; dan
c. lembaga penelitian.
Pasal 15
Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
a terdiri atas:
a. pejabat dari instansi di lingkungan kementerian/lembaga yang
menjadi anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional dan pejabat dari instansi kementerian/lembaga terkait
lainnya dalam hal diperlukan, untuk tim peninjauan
kembali RTRWN;
b. pejabat dari instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang
menjadi anggota badan koordinasi penataan ruang
daerah provinsi dan pejabat dari instansi di lingkungan
pemerintah provinsi terkait lainnya dalam hal diperlukan,
untuk tim peninjauan kembali RTRWP; dan
c. pejabat dari instansi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota
yang menjadi anggota badan koordinasi
penataan ruang daerah kabupaten/kota dan pejabat dari instansi
di lingkungan pemerintah kabupaten/kota terkait lainnya dalam hal
diperlukan, untuk tim peninjauan
kembali RTRWK/K.
Pasal 16
Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
b paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dosen atau
akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan serta
kompeten di bidang penataan ruang dan/atau bidang lainnya
yang terkait dengan penataan ruang.
Pasal 17
(1) Dalam tim peninjauan kembali RTRWP, unsur perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri atas 1
(satu) orang dosen atau akademisi pada
perguruan tinggi lokal.
(2) Dalam hal tidak terdapat perguruan tinggi lokal, unsur
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari perguruan tinggi lokal lain di daerah provinsi
sekitarnya.
Pasal 18
(1) Dalam tim peninjauan kembali RTRWK/K, unsur perguruan
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit
terdiri atas 1 (satu) orang dosen atau akademisi pada
perguruan tinggi lokal.
(2) Dalam
-
- 7 -
(2) Dalam hal tidak terdapat perguruan tinggi lokal, unsur
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari perguruan tinggi lokal lain di daerah
kabupaten/kota sekitarnya.
Pasal 19
(1) Unsur lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf c paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang peneliti.
(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari lembaga penelitian milik pemerintah, lembaga
penelitian milik swasta, atau lembaga penelitian milik
masyarakat, yang bergerak di bidang penataan ruang dan/atau bidang
lainnya yang terkait dengan penataan
ruang.
Pasal 20
(1) Dalam tim peninjauan kembali RTRWP, unsur lembaga penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang peneliti dari lembaga
penelitian lokal.
(2) Dalam hal tidak terdapat lembaga penelitian lokal, unsur
lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari lembaga penelitian lokal lain di daerah
provinsi sekitarnya.
Pasal 21
(1) Dalam tim peninjauan kembali RTRWK/K, unsur lembaga
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang peneliti dari lembaga
penelitian lokal.
(2) Dalam hal tidak terdapat lembaga penelitian lokal, unsur
lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari lembaga penelitian lokal lain di daerah kabupaten/kota
sekitarnya.
Pasal 22
Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan melalui:
a. pengkajian;
b. evaluasi; dan
c. penilaian.
Pasal 23
Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan
terhadap:
a. RTRW
-
- 8 -
a. RTRW; dan
b. peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang
terkait dengan pelaksanaan RTRW.
Pasal 24
(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
dilakukan terhadap hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk melihat:
a. kualitas RTRW;
b. kesahihan RTRW; dan
c. permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan
ruang.
Pasal 25
(1) Kualitas RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
huruf a dinilai dengan memperhatikan:
a. kelengkapan muatan RTRW;
b. kedalaman pengaturan muatan RTRW;
c. kesesuaian antara muatan RTRW dan karakteristik daerah;
dan
d. kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang
berkembang.
(2) Kesahihan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf b dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara materi
muatan RTRW dan berbagai peraturan
perundang-undangan terkait.
(3) Permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
huruf a dinilai dengan memperhatikan kesesuaian antara RTRW dan
pemanfaatan ruang di lapangan.
Pasal 26
(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
dilakukan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
melihat:
a. tingkat kualitas RTRW;
b. tingkat kesahihan RTRW; dan
c. tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang.
Pasal 27
-
- 9 -
Pasal 27
(1) Tingkat kualitas RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf a dinyatakan baik jika tingkat kualitas
RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
(2) Tingkat kesahihan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf b dinyatakan tinggi jika tingkat
kesahihah RTRW dinilai lebih dari 50% (lima puluh persen).
(3) Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa
simpangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf c dinyatakan kecil jika tingkat permasalahan
pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang dinilai kurang dari 50% (lima puluh
persen).
Pasal 28
Ketentuan mengenai persentase penilaian terhadap tingkat
kualitas RTRW, tingkat kesahihan RTRW, dan tingkat permasalahan
pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang secara lebih
terperinci tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Paragraf 3
Perumusan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan
Peninjauan
Kembali RTRW
Pasal 29
Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi
tindak lanjut berupa:
a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW;
atau
b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW.
Pasal 30
Rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diberikan jika:
a. tidak terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi
pelaksanaan RTRW;
b. tidak terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya
dilakukan revisi RTRW; dan
c. berdasarkan hasil evalusi dinyatakan tingkat kualitas RTRW
baik, tingkat kesahihan tinggi, dan tingkat permasalahan
pemanfaatan
-
- 10 -
pemanfaatan ruang berupa simpangan pemanfaatan ruang
kecil.
Pasal 31
(1) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi
tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf a, RTRW yang ditinjau kembali tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya.
(2) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang.
Pasal 32
Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diberikan jika:
a. terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi
pelaksanaan RTRW;
b. terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya
dilakukan revisi RTRW; dan/atau
c. berdasarkan hasil evalusi dinyatakan tingkat kualitas RTRW
tidak baik, tingkat kesahihan rendah, dan/atau tingkat permasalahan
pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang besar.
Pasal 33
(1) Dalam hal peninjauan kembali RTRW menghasilkan rekomendasi
tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf b, revisi terhadap RTRW dilakukan dengan
memperhatikan saran penyempurnaan yang termuat dalam
rekomendasi hasil peninjauan kembali.
(2) Revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RTRW sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
Ketentuan mengenai format konsep rekomendasi tidak perlu
dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada
pasal 29 huruf a dan format konsep rekomendasi perlunya
dilakukan revisi terhadap RTRW sebagaimana dimaksud pada Pasal 29
huruf b secara lebih terperinci tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian
-
- 11 -
Bagian Ketiga
Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW yang Dilakukan Lebih dari 1
(Satu) Kali dalam 5 (Lima) Tahun
Pasal 35
Ketentuan mengenai tata cara peninjauan kembali RTRW yang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 32 berlaku mutatis
mutandis untuk peninjauan kembali RTRW yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan
ketentuan:
a. selain perincian dalam Pasal 23 ditambahkan data dan
informasi terkait dengan bencana alam skala besar, perubahan batas
territorial negara, dan/atau perubahan
batas wilayah daerah; dan
b. selain rincian dalam Pasal 25 ayat (2) ditambahkan
kesesuaian
antara muatan RTRW dan kebutuhan pembangunan pasca bencana alam
skala besar, perubahan batas territorial negara, dan/atau perubahan
batas wilayah daerah.
Pasal 36
(1) Peninjauan kembali RTRW yang dilakukan lebih dari 1
(satu)
kali dalam 5 (lima) tahun dapat diusulkan oleh masyarakat.
(2) Untuk peninjauan kembali RTRWN, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
(3) Untuk peninjauan kembali RTRWP, usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur yang
berwenang menetapkan peninjauan kembali RTRWP yang diusulkan
untuk ditinjau kembali.
(4) Untuk peninjauan kembali RTRWK/K, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota yang
berwenang menetapkan peninjauan
kembali RTRWk/K yang diusulkan untuk ditinjau kembali.
Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan kajian terhadap usulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Kajian sebagaimana dimaksud oleh dilakukan oleh tim yang
dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan:
a. rekomendasi perlunya dilakukan peninjauan kembali RTRW;
atau
b. rekomendasi tidak perlu dilakukan peninjauan kembali
RTRW.
Pasal 38
-
- 12 -
Pasal 38
Dalam hal kajian menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
peninjauan kembali RTRW sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 39
Dalam hal kajian menghasilkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan
rekomendasi dimaksud kepada masyarakat
yang menyampaikan usulan peninjauan kembali RTRW.
BAB IV
REVISI RTRW
Pasal 40
(1) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat
dilakukan melalui:
a. perubahan peraturan perundang-undangan; atau
b. pencabutan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan jika perubahan
materi muatan RTRW tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
(3) Pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan jika perubahan materi muatan RTRW
lebih dari 50% (lima puluh persen).
Pasal 41
Ketentuan mengenai persentase bobot perubahan materi
muatan RTRW secara lebih terperinci tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 42
Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui perubahan peraturan
perundang-undangan, jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan
sesuai dengan jangka waktu RTRW sebelum
dilakukan revisi.
Pasal 43
-
- 13 -
Pasal 43
Dalam hal revisi RTRW dilakukan melalui pencabutan peraturan
perundang-undangan, jangka waktu RTRW berlaku 20 (dua puluh) tahun
sejak RTRW baru hasil revisi diundangkan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
REPUBLIK INDONESIA,
FERRY MURSYIDAN BALDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
PENJELASAN
-
- 14 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
I. UMUM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Peninjauan
Kembali Rencana Tata Ruang merupakan peraturan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang sebagaimana penyusunannya diamanatkan dalam
Pasal
92 Peraturan Pemerintah dimaksud yang menyatakan bahwa tata cara
peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan peraturan
menteri Namun, ruang lingkup Peraturan Menteri ini diperluas tidak
hanya mengatur mengenai tata cara, tetapi juga kriteria peninjauan
kembali dan revisi RTR. RTR dimaksud yaitu RTRW yang meliputi
RTRWN, RTRWP, dan
RTRWK/K. Adapun untuk pengaturan mengenai kriteria peninjauan
kembali, tata cara peninjauan kembali, dan revisi rencana rinci
tata ruang akan diatur dalam peraturan menteri tersendiri.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Peninjauan
Kembali Rencana Tata Ruang disusun dengan dasar pada pemikiran
bahwa
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang belum mengatur secara lebih rinci mengenai
peninjauan
kembali RTRW sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peraturan
pelaksanaan yang lebih terperinci agar peninjauan kembali RTRW
dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Secara umum Peraturan Menteri ini memuat materi-materi pokok
yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kriteria
peninjauan kembali, tata cara peninjauan kembali, dan revisi RTRW.
Selain materi muatan tersebut, juga dalam Lampiran dimuat matriks
mengenai
persentase bobot untuk setiap perubahan materi muatan RTRW.
Matriks dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan pedoman
dalam
perhitungan persentase perubahan RTRW untuk menentukan bentuk
revisi yang akan ditempuh.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
-
- 15 -
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peninjauan kembali RTR yang berkualitas
adalah peninjauan kembali yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur
yang benar dan menghasilkan rekomendasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis substantif.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria peninjauan kembali RTR adalah
syarat-syarat yang menjadi dasar dilakukannya peninjauan kembali
RTR.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan revisi RTR adalah proses memperbaiki RTR
melalui perubahan materi muatan RTR sebagai tindak lanjut
peninjauan kembali yang menghasilkan
perlunya dilakukan revisi RTR.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun adalah setelah
RTRW berlaku 5 (lima) tahun.
Huruf b
Yang dimaksud lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
adalah sebelum RTRW berlaku 5 (lima) tahun.
Pasal 5
5 (lima) tahun berlakunya RTRW dihitung sejak peraturan
perundang-undangan tentang RTRW, seperti peraturan daerah kabupaten
tentang
RTRWK/K, diundangkan dalam lembar daerah. Misalnya, jika RTRWK/K
diundangkan Tahun 2014, RTRWK/K tersebut ditinjau kembali pada
Tahun 2019.
Pasal 6
-
- 16 -
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dilakukannya sebelum RTRW berlaku 5 (lima)
tahun misalnya RTRWK/K yang diundangkan Tahun 2014 ditinjau kembali
pada Tahun 2017.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan bencana alam skala besar adalah bencana,
baik bencana nasional maupun bencana daerah, sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa,
kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas
wilayah yang terkena bencana, dan
dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan perubahan batas teritorial Negara adalah
perubahan batas Negara yang meliputi perubahan matra darat, matra
laut, dan matra udara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan perubahan batas wilayah daerah adalah
perubahan batas daerah yang berupa pemekaran
wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Misal RTRWK/K berlaku Tahun 2014 s.d. 2034, kemudian oleh karena
terdapat perubahan batas wilayah daerah pada Tahun 2017
ditinjau
kembali dan direvisi. Tahun 2018 peraturan daerah tentang
RTRWK/K baru ditetapkan dan diundangkan. Oleh karena peraturan
daerah
tentang RTRWK/K tersebut diundangkan pada Tahun 2018, dalam hal
sebelum Tahun 2023 tidak terdapat bencana alam skala besar,
perubahan atas teritorial negara, dan/atau perubahan batas
wilayah
daerah, RTRWK/K tersebut hanya dapat ditinjau kembali pada Tahun
2023.
Pasal 8
Dalam peninjauan kembali RTRW, penetapan pelaksanaan
peninjauan
kembali RTRW, pelaksanaan peninjauan kembali RTRW, dan perumusan
rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRW
merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara berurutan
dimulai dengan penetapan peninjauan kembali RTRW.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
-
- 17 -
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dilakukan bersama dengan penetapan
pelaksanaan peninjauan kembali RTRW adalah bahwa dalam keputusan
Menteri, keputusan gubernur, atau keputusan
bupati/wailkota tentang penetapan pelaksanaan peninjauan kembali
RTRW dapat sekaligus menetapkan pembentukan tim
peninjauan kembali RTRW.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perguruan tinggi lokal adalah perguruan
tinggi yang berdomilisi di daerah provinsi yang melakukan
peninjauan kembali RTRWP.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan provinsi sekitarnya adalah provinsi yang
berada di sekitar provinsi yang melakukan peninjauan kembali
RTRWP, terutama provinsi yang berbatasan.
Pasal 18
-
- 18 -
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perguruan tinggi lokal adalah perguruan
tinggi yang berdomilisi di daerah kabupaten/kota yang melakukan
peninjauan kembali RTRWK/K.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kabupaten/kota sekitarnya adalah
kabupaten/kota yang berada di sekitar kabupaten/kota yang melakukan
peninjauan kembali RTRWK/K, terutama
kabupaten/kota yang berbatasan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga penelitian lokal adalah lembaga
penelitian yang berdomilisi di daerah provinsi yang melakukan
peninjauan kembali RTRWP.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan provinsi sekitarnya adalah provinsi yang
berada di sekitar provinsi yang melakukan peninjauan kembali RTRWP,
terutama provinsi yang berbatasan.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga penelitian lokal adalah lembaga
penelitian yang berdomilisi di daerah kabupaten/kota yang melakukan
peninjauan kembali RTRWK/K.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kabupaten/kota sekitarnya adalah
kabupaten/kota yang berada di sekitar kabupaten/kota yang melakukan
peninjauan kembali RTRWK/K, terutama kabupaten/kota yang
berbatasan.
Pasal 22
Dalam peninjauan kembali RTRW, pengkajian, evaluasi, dan
penilaian dilakukan secara bertahap diawali dengan pengkajian
selanjutnya
evaluasi dan diakhiri dengan penilaian.
Pasal 23
-
- 19 -
Pasal 23
Huruf a
RTRW dimaksud mencakup keseluruhan materi muatan RTRW,
terutama peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola
ruang.
Huruf b
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya dimaksud
mencakup seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik
pada tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan karakteristik daerah adalah kearifan lokal
dan karakteristik fisik, misalnya bentang alam, daerah rawan
bencana, dll.
Huruf d
Yang dimaksud dengan dinamika pembangunan adalah tuntutan
perubahan yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan
kebutuhan pembangunan, antara lain terkait dengan perkembangan
paradigma pemikiran, kebijakan,
perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, upaya
mitigasi bencana, dan perubahan perilaku sosial dan ekonomi
yang mempengaruhi pencapaian tujuan penataan ruang wilayah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
-
- 20 -
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan prosedur penyusunan RTRW adalah prosedur
penyusunan RTRW berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait dengan perencanaan tata ruang,
terutama Bab IV tentang Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimakud dengan masyarakat adalah orang perseorangan,
kelompok orang, termasuk hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku
-
- 21 -
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa revisi
terhadap RTR yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua
puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan
peraturan perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mengatur bahwa jika suatu perubahan peraturan
perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan
perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen),
peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik
dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-
undangan yang baru. Dengan mempertimbangkan asas peraturan
perundang-undangan, penetapan persentase perubahan materi muatan
RTRW sebagai dasar menentukan peraturan perundang-
undangan tentang RTRW diubah atau dicabut mengacu pada ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu 50% (lima puluh
persen).
Ayat (3)
-
- 22 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Dengan dicabutnya peraturan perundang-undangan tentang RTRW yang
direvisi, maka RTRW hasil revisi merupakan RTRW baru yang oleh
karenanya memiliki masa berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak
peraturan perundang-undangan tentang RTRW baru diundangankan.
Pasal 44
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
LAMPIRAN I
-
- 23 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR TAHUN TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
FORMAT KONSEP KEPUTUSAN MENTERI, KEPUTUSAN GUBERNUR,
DAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
PENINJAUAN KEMBALI RTRW
KEPUTUSAN ____(1)____
NOMOR: ____(2)____
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI ____(3)____
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
____(4)____,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ____(5)____,
____(6)_____
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa tahun ____(7)____ merupakan masa periodik 5
(lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali
____(8)____ untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan
pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan ____(9)____ Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, penetapan
pelaksanaan peninjauan kembali ____(10)____ dilakukan dengan
Keputusan ____(11)____;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
____(12)____ tentang Penetapan
Pelaksanaan Peninjauan Kembali ____(13)____;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. ____(14)____
MEMUTUSKAN
-
- 24 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN ____(15)____ TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI ____(16)____
KESATU : Menetapkan pelaksanaan peninjauan kembali
____(17)____.
KEDUA : Pelaksanaan peninjauan kembali ____(18)____ sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan oleh Tim
Peninjauan Kembali ____(19)____.
KETIGA : Tim Peninjauan Kembali ____(20)____ sebagaimana
dimaksud
dalam DIKTUM KEDUA yang selanjutnya disebut Tim PK ____(21)____
terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Narasumber dengan
susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEEMPAT : Tugas Tim PK ____(22)____yaitu sebagai berikut:
1. Tim Pengarah bertugas:
a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan
peninjauan kembali ____(23)____;
b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim
Pelaksana; dan
c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab
kepada ____(24)____;
2. Tim Pelaksana bertugas:
a. menyiapkan materi peninjauan kembali ____(25)____;
b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan
kembali ____(26)____;
c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan
Narasumber;
d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh
rangkaian kegiatan peninjauan kembali____(27)____;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung
jawab kepada ____(28)____ melalui Tim Pengarah;
3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai
bidang keahliannya
KELIMA : Tim PK ____(29)____ dinyatakan berakhir masa tugasnya
setelah pelaksanaan peninjauan kembali ____(30)____ selesai.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada ____(31)____.
KETUJUH
-
- 25 -
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. ____(32)____
Ditetapkan di ____(33)____
pada tanggal ____(34)____
____(35)____
____(36)____
Lampiran
-
- 26 -
Lampiran Keputusan ____(37)____
Nomor : ____(38)____
Tanggal : ____(39)____
TIM PENINJAUAN KEMBALI
____(40)____
NO. NAMA/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH
1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil Ketua merangkap anggota
3. Anggota
... dll.
B. TIM PELAKSANA
1. Ketua merangkap anggota
2. Wakil Ketua merangkap anggota
3. Anggota
.... dll.
C. NARASUMBER
1. Narasumber
2. Narasumber
3. Narasumber
.... dll.
____(41)____
____(42)____
Keterangan:
(1), (4), (11), (12), (15), (24), (28), (35), (37), dan (41):
untuk RTRWN yaitu Menteri
Agraria dan Tata Ruang, untuk RTRWP yaitu gubernur yang
RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk RTRWK/K yaitu bupati/walikota
yang RTRWK/K-nya ditinjau kembali
(2), (38): nomor
(3), (6), (8), (10), (13), (16) s.d (23), (25) s.d. (27), (29),
(30), (40): RTRW yang ditinjau kembali
(4) : untuk
-
- 27 -
(4) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang, untuk
RTRWP
dan RTRWK/K yaitu gubernur atau bupati/walikota yang RTRW-nya
ditinjau kembali
(5) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20
ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataa Ruang (PP 15/2010);
- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23
ayat (4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
- untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain
Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
dan
- untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal
26
ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP
15/2010.
(7) : tahun dilakukannya peninjauan kembali RTRW
(9) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW, yaitu
sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 84
huruf a PP 15/2010;
- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 84
huruf b PP 15/2010; dan
- untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu antara lain Pasal 84
huruf c PP 15/2010.
(14) : peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar
kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan
keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan peraturan
perundang-undangan yang memerintahkan penetapan keputusan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota dimaksud.
(31) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu yaitu Anggaran
Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah provinsi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
dan
- untuk peninjauan kembali RTRWK/K yaitu yaitu Anggaran
Pendapatan dan Daerah instansi di lingkungan pemerintah
kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang penataan ruang.
(32) : pimpinan kementerian/lembaga terkait serta instansi
pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
(33) : lokasi
-
- 28 -
(33) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang,
gubernur,
atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
(34), (39): tanggal penetapan
(36), (42): nama Menteri Agraria dan Tata Ruang, gubernur, atau
bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (1)
LAMPIRAN II
-
- 29 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR TAHUN TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
PERSENTASE TINGKAT KUALITAS RTRW,
TINGKAT KESAHIHAN RTRW, DAN TINGKAT PERMASALAHAN PEMANFAATAN
RUANG
No. Objek Variabel Keterangan Nilai
1. kualitas RTRW
kelengkapan muatan RTRW
lengkap 20,00% - 40,00%
tidak lengkap 0% - 19,99%
kedalaman pengaturan muatan RTRW
sesuai (dengan pedoman penyusunan
RTRW)
10,00% - 20,00%
tidak sesuai (dengan pedoman
penyusunan RTRW)
0% - 9,99%
kesesuaian antara muatan RTRW dan
karakteristik daerah
sesuai 10,00% - 20,00%
tidak sesuai 0% - 9,99%
kesesuaian antara RTRW dan dinamika pembangunan yang
berkembang
sesuai 10,00% - 20,00%
tidak sesuai 0% - 9,99%
2. kesahihan RTRW
kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan terkait
sesuai 50,00% - 100,00%
tidak sesuai 0% - 49,99%
3. simpangan pemanfaatan ruang
kesesuaian antara perda tentang RTRW dan pemanfaatan
ruang di lapangan
sesuai 50,00% - 100,00%
tidak sesuai 0% - 49,99%
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,
FERRY MURSYIDAN BALDAN
LAMPIRAN III
-
- 30 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR TAHUN TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
FORMAT KONSEP SURAT REKOMENDASI
TIDAK PERLU DILAKUKAN REVISI TERHADAP RTRW
Nomor : ____(1)____
Tanggal : ____(2)____
Lampiran : ____(3)____ berkas
Kepada Yth.
____(4)____
di
____(5)____
Perihal : Hasil Peninjauan Kembali ____(6)____
Sehubungan dengan pelaksanaan peninjauan kembali ____(7)____,
kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan ____(8)____ yang
mengamanatkan
bahwa ____(9)____ ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,
Tim Peninjauan
Kembali melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi
peninjauan
kembali ____(10)____ dimaksud.
2. ____(11)____ telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim
Peninjauan Kembali
yang hasilnya secara terperinci dituangkan dalam Lampiran.
3. Berdasarkan hasil kajian, evaluasi, dan penilaian sebagaimana
dimaksud
pada angka 2, dinyatakan bahwa ____(12)____ memiliki:
a. kualitas yang baik;
b. tingkat kesahihan yang tinggi; dan
c. tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang yang kecil.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
angka 3, Tim
Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa ____(13)____
tidak
perlu dilakukan revisi dan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya.
Tim Peninjauan Kembali
Ketua,
__________________
FORMAT
-
- 31 -
FORMAT KONSEP SURAT REKOMENDASI
PERLUNYA DILAKUKAN REVISI TERHADAP RTRW
Nomor : ____(1)____
Tanggal : ____(2)____
Lampiran : ____(3)____ berkas
Kepada Yth.
____(4)____
di
____(5)____
Perihal : Hasil Peninjauan Kembali ____(6)____
Sehubungan dengan pelaksanaan peninjauan kembali ____(7)____,
kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan ____(8)____ yang
mengamanatkan
bahwa ____(9)____ ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,
Tim
Peninjauan Kembali melakukan penyusunan dan perumusan
rekomendasi
peninjauan kembali ____(10)____ dimaksud.
2. ____(11)____ telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim
Peninjauan Kembali
yang hasilnya secara terperinci dituangkan dalam Lampiran.
3. Berdasarkan hasil kajian, evaluasi, dan penilaian sebagaimana
dimaksud
pada angka 2, dinyatakan bahwa ____(12)____ memiliki:
a. kualitas yang tidak baik;
b. tingkat kesahihan yang rendah; dan
c. tingkat permasalahan pemanfaatan ruang berupa simpangan
pemanfaatan ruang yang besar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
angka 3, Tim
Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa ____(13)____
perlu
dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
dengan memperhatikan saran penyempurnaan sebagaimana tertuang
dalam
Lampiran.
Tim Peninjauan Kembali
Ketua,
__________________
Keterangan:
(1) : nomor surat
(2) : tanggal surat
(3) : jumlah berkas yang dilampirkan
(4) : untuk
-
- 32 -
(4) : untuk RTRWN yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang, untuk
RTRWP
yaitu gubernur yang RTRWP-nya ditinjau kembali, dan untuk
RTRWK/K yaitu bupati/walikota yang RTRWK/K-nya ditinjau
kembali
(5) : lokasi berkedudukannya Menteri Agraria dan Tata Ruang,
gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud point (4)
(6), (7), (9), (10), (11), (12), (13): RTRW yang ditinjau
kembali
(8) : pasal dalam peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan dilakukannya peninjauan kembali, yaitu sbb.:
- untuk peninjauan kembali RTRWN yaitu antara lain Pasal 20 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (UU 26/2007) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataa
Ruang (PP 15/2010);
- untuk peninjauan kembali RTRWP yaitu antara lain Pasal 23 ayat
(4) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
- untuk peninjauan kembali RTRW kabupaten yaitu antara lain
Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010;
dan
- untuk peninjauan kembali RTRW kota yaitu antara lain Pasal 26
ayat (5) dan Pasal 28 UU 26/2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP
15/2010.
Dalam rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRW,
jika
berdasarkan hasil peninjauan kembali terdapat usulan penertiban
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, setelah kata berlakunya
pada angka 4 ditambahkan frasa dengan tetap memperhatikan usulan
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana
tertuang dalam Lampiran.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,
FERRY MURSYIDAN BALDAN
LAMPIRAN IV
-
- 33 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR TAHUN TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
PERSENTASE BOBOT PERUBAHAN MATERI MUATAN RTRW
No. Materi Muatan
Rencana Umum Tata Ruang
RTRWN
(% maks.)
RTRWP
(% maks.)
RTRWK/K
(% maks.)
1. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
15%
15% 15%
2. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
40% 40% 20%
2.1. Sistem Pusat Permukiman 5% 5% 5%
2.2. Sistem Jaringan Prasarana 35% 35% 15%
3. RENCANA POLA RUANG 20% 20% 40%
3.1. Kawasan Lindung 5% 5% 15%
3.2. Kawasan Budi Daya 15% 15% 25%
4. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 5% 5% 5%
5. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 10% 10% 10%
5.1. Perwujudan Rencana Struktur Ruang
5% 5% 5%
5.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang
5% 5% 5%
6. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
10% 10% 10%
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,
FERRY MURSYIDAN BALDAN