RAPERDA KOTA BANJARMASIN - KEMENKUMHAMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Kota-Baru-25-2014.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN, PENGELOLAAN DAN PERIZINAN

MEMBAWA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa benda cagar budaya dan situs merupakan kekayaan budaya yang penting bagi pemahaman dan

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan

kebudayaan dalam lingkup skala Kabupaten Kotabaru

dan Nasional;

b. bahwa perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan

benda cagar budaya dan situs cagar budaya pada

skala Kabupaten Kotabaru memerlukan koordinasi dan peran masyarakat daerah untuk

kelangsungannya;

c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf V Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan

Cagar Budaya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten berwenang mengatur tentang Penetapan, Pengelolaan

dan Perizinan Membawa Cagar Budaya ke Luar

Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan,

Pengelolaan dan Perizinan Membawa Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik



Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

-3-

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05

Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991

Nomor 05 Seri C);


Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2007 Nomor 19);


Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010

Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN,

PENGELOLAAN DAN PERIZINAN MEMBAWA CAGAR

BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

-4-

4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan cagar budaya.

5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan

berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,

struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya,

atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan

kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang

terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia

untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau

tidak berdinding, dan beratap.

8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti

kejadian pada masa lalu.

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II KRITERIA BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA

Pasal 2

Kriteria Benda Cagar Budaya meliputi:

a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang

dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau

dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 3

Benda Cagar Budaya dalam bentuk bangunan dapat berunsur

tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu

dengan formasi alam.

-5-

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diusulkan sebagai Benda Cagar

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar

Budaya, meliputi:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh)

tahun;

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Kriteria lokasi sebagai Situs Cagar Budaya meliputi:

a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan

b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat benda, bangunan, struktur, lokasi,

atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat

daerah dan dapat dinilai sebagai khasanah budaya bangsa

dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

Pasal 7

(1) Setiap orang yang berada dalam wilayah daerah dapat

memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan atau

situs cagar budaya apabila jumlah dan jenisnya telah

memenuhi kebutuhan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan atau putusan atau penetapan

pengadilan kecuali yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

-6-

(3) Dalam hal pemilik asal meninggal dunia dan tidak memilik

ahli waris atau tidak menyerahkannya kepada seseorang berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah, kepemilikannya

diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kawasan cagar budaya dikuasai oleh Pemerintah Daerah

kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

(2) Temuan atas benda/situs cagar budaya wajib dilaporkan

kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDAFTARAN BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA

Pasal 9

(1) Setiap benda atau situs cagar budaya yang kepemilikan/penguasaannya ada pada orang atau badan

wajib didaftarkan.

(2) Pendaftaran dilakukan pada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang lingkup tanggungjawabnya meliputi

bidang cagar budaya.

(3) Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan

lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak

memiliki atau menguasainya.

(3) Pemerintah daerah berkewajiban membuat deskripsi dan dokumentasi atas benda cagar budaya yang telah

didaftarkan.

Pasal 11

Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat

diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk dikuasasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau didaftarkan kepada Pemerintah

Pusat sesuai dengan skala tingkatannya.

BAB V

TIM AHLI PENILAI BENDA DAN

SITUS CAGAR BUDAYA DAERAH

Pasal 12

(1) Bupati dapat membentuk Tim Ahli Penilai Benda dan

Situs Cagar Budaya Daerah.

-7-

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. unsur Pemerintah Daerah dari Dinas yang lingkup

tugas dan tanggungjawabnya mencakup bidang cagar

budaya;

b. unsur Masyarakat yang memiliki pengetahuan sejarah daerah (jika ada); dan

c. ahli bidang Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Arsitektur,

Seni Rupa, Lingkungan.

Pasal 13

(1) Tugas Tim meliputi :

a. membuktikan terhadap adanya benda dan atau situs

yang belum diketahui secara umum dalam wilayah

daerah berdasarkan adanya pemberitahuan atau penemuan termasuk keterangan dari orang yang

dapat dipercaya;

b. menilai perlu tidaknya dilakukan penggalian atas

indikasi terdapatnya benda peninggalan yang terpendam dalam tanah atau air;

c. melakukan inventarisasi benda cagar budaya daerah

yang menyatu dengan formasi alam termasuk yang penguasaannya ada pada perorangan atau badan; dan

d. melakukan pengkajian dan penilaian benda dan situs

cagar budaya yang keberadaannya dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau orang/badan yang

mendaftarkan keberadaannya.

(2) Tim wajib menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Bupati sebagai rekomendasi tindak lanjut atas benda dan

situs cagar budaya.

BAB VI

PENETAPAN BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA

Pasal 14

(1) Benda dan atau situs cagar budaya untuk ditetapkan

sebagai cagar budaya harus melalui proses pengkajian dan penilaian oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

(2) Selama proses pengkajian dan penilaian benda atau situs disamakan/diperlakukan kedudukannya sebagai cagar

budaya.

(3) Bupati menetapkan benda dan situs cagar budaya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima

hasil rekomendasi dari Tim Ahli yang menyatakan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang

geografis layak sebagai Cagar Budaya.

-8-

Pasal 15

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya

peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;

b. mewakili masa gaya yang khas;

c. tingkat keterancamannya tinggi;

d. jenisnya sedikit; dan/atau

e. jumlahnya terbatas.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar

Budaya didaerah berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat

kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar

Budaya.

Pasal 17

(1) Dalam hal situs cagar budaya atau terdapatnya kawasan

cagar budaya yang lokasinya juga masuk kedalam wilayah kabupaten/kota tetangga masih dalam satu

daerah Provinsi, dilakukan koordinasi dengan

kabupaten/kota tetangga dan diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat dijadikan situs atau

kawasan cagar budaya tingkat Provinsi.

(2) Dalam hal kabupaten/kota tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabupaten/kota

diluar provinsi sesuai dengan kewenangan yang ada,

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kepada

Pemerintah Provinsi dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk penetapan cagar budaya skala

nasional.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan cagar

budaya daerah kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

BAB VII REGISTER CAGAR BUDAYA

Pasal 19

(1) Bupati menunjuk Dinas melakukan pencatatan cagar

budaya yang telah ditetapkan Bupati.

-9-

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengurusan registerasi nasional atas

cagar budaya yang telah ditetapkan diwilayah daerah

kecuali oleh Pemerintah dinyatakan cukup diregister di

daerah.

(3) Dinas wajib menyebarluaskan informasi tentang Cagar

Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan

kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya,

pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan

hukum berupa:

a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang

sah.

(2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan

Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak

mendapat kompensasi dalam hal penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGGALIAN/PENGANGKATAN BENDA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Penggalian/Pengangkatan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

(1) Dalam hal diwilayah daerah terdapat benda cagar budaya

yang terpendam dalam tanah atau air (sampai dengan 4

mil laut dari garis pantai) dapat dilakukan penggalian/pengangkatan sesuai dengan kebijakan

pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran.

(2) Penggalian/pengangkatan benda cagar budaya dapat dipihak ketigakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa :

a. Instansi Pemerintah lainnya yang bergerak dalam

bidang kepurbakalaan atau memiliki tenaga ahli

bidang Arkeologi, Sejarah, Antropologi, Arsitektur, Seni Rupa, Lingkungan; dan

b. Perorangan atau badan yang spesifik bidang benda

kepurbakalaan.

-10-

Bagian Kedua

Perizinan Survei dan Pengangkatan oleh Orang atau Badan

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan survei

dan pengangkatan benda cagar budaya/situs bawah air

dalam wilayah daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan

diterbitkan apabila memenuhi persyaratan :

a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;

b. menyerahkan copy dan memperlihatkan aslinya :

1. Identitas Kependudukan/Akte Perusahaan (bagi

yang berbentuk badan usaha); dan

2. Surat Keterangan Domisili.

c. memiliki rekomendasi dari Pemerintah; dan

d. membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah

Daerah.

BAB IX PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 23

Perlindungan ditujukan untuk menjaga nilai dan bukti

sejarah yang pernah ada diwilayah daerah.

Pasal 24

Pemerintah daerah melindungi keberadaan cagar budaya

daerah.

Pasal 25

Setiap orang atau badan pemilik atau bukan pemilik wajib

melindungi cagar budaya daerah.

Pasal 26

Setiap cagar budaya yang mengalami penurunan nilai kualitas dan kuantitas dan dapat musnah keberadaannya

dapat dilakukan, penyelamatan, pengamanan zonasi, dan

pemugaran.

-11-

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 27

Pemeliharaan ditujukan untuk menjaga keutuhan cagar budaya agar dapat diketahui dan dinikmati dari generasi

kegenerasi.

Pasal 28

Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan terhadap cagar

budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang memiliki/menguasai cagar budaya daerah wajib memelihara keberadaannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 30

Pemanfaatan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi

pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 31

Pemerintah daerah melakukan pemanfaatan terhadap cagar

budaya yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang memiliki/menguasai cagar

budaya daerah dapat memanfaatkan untuk tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama bidang

perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan

benda/situs cagar budaya daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.

(2) Bentuk dan tatacara kerjasama mengacu pada Peraturan

Daerah tentang Kerjasama Daerah.

-12-

BAB X PERIZINAN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan selaku pemilik atau yang menguasasi benda cagar budaya yang akan membawa

benda cagar budaya keluar daerah dalam Provinsi

Kalimantan Selatan wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Bupati dapat menunjuk Pejabatnya untuk menerbitkan

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat izin :

a. copy Identitas Kependudukan;

b. copy terdaftar benda cagar budaya;

c. pernyataan jangka waktu benda cagar budaya berada diluar daerah dan waktu kembalinya; dan

d. pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya atas

keberadaan benda cagar budaya.

Pasal 35

Dalam hal benda cagar budaya akan dibawa melewati batas

provinsi, wajib mengajukan izin kembali kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 36

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas yang

ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 37

(1) Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta

masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan

pemanfaatan benda/situs cagar budaya yang berupa:

a. memantau dan menjaga keutuhan benda/situs cagar

budaya;

b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap perlindungan,

pemeliharaan dan pemanfaatan benda/situs cagar

budaya;

c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap

benda/situs cagar budaya yang dikuasai oleh orang

yang tidak berhak.

-13-

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan mengikuti

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 38

Setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda/situs cagar

budaya yang tidak memenuhi kewajiban dalam perlindungan,

pemeliharaan dan pemanfaatan benda/situs cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai

sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 39

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pemanfaatan;

c. pengambil alihan sementara benda/situs cagar

budaya;

d. pencabutan perizinan terkait dengan membawa benda

cagar budaya keluar daerah;

e. perintah pembongkaran bangunan dilokasi benda/situs cagar budaya; dan

f. pengambilalihan hak kepemilikan benda/situs cagar

budaya.

(2) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan oleh berat dan ringannya

pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah

yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

(2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;

-14-

b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui

Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan yang berdasarkan atas kepemilikannya/ penguasaannya tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal

29 dan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 42

Dipidana sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, terhadap perbuatan

atau tindakan sebagai berikut :

a. setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya;

b. setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan

temuan cagar budaya;

c. setiap orang yang tanpa izin Bupati melakukan pencarian

Cagar Budaya;

d. setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya

Pelestarian Cagar Budaya;

e. setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya;

-15-

f. setiap orang yang mencuri Cagar Budaya;

g. setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar

Budaya;

h. setiap orang yang tanpa izin Bupati memindahkan Cagar

Budaya;

i. setiap orang yang tanpa izin Bupati, memisahkan Cagar

Budaya;

j. setiap orang yang tanpa izin Bupati, membawa Cagar Budaya ke luar kabupaten;

k. setiap orang yang tanpa izin Bupati mengubah fungsi

ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya;

l. setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang

menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya; dan

m. setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar

Budaya dengan cara perbanyakan.

Pasal 43

Penjatuhan pidana dan penambahan pidana terhadap badan

usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada pemberi perintah, dengan mengacu pada ketentuan

Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

Pasal 44

(1) Selain penambahan pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dikenai tindakan pidana tambahan berupa:

a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak,

dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana.

(2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum

dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin

usaha.

Pasal 45

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar

suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan,

kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena

jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya,

pidananya mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

-16-

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan

benda cagar budaya, Pemerintah Daerah dapat

membangun museum untuk penempatan benda cagar budaya.

(2) Bentuk dan tata cara pengelolaan museum diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 47

Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, terkait dengan pembiayaan, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangan di Kotabaru

pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2014 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 206 / 2014 )

-1-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN

BENDA DAN SITUS CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Perlindungan benda/situs cagar budaya sebagai salah satu upaya

bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk

memupuk kebanggaan daerah dan memperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda/situs cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi

kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan,

dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan

kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk

memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai pengaturan: penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian,

perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan serta hal-hal

lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.

Untuk pengaturan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya,

baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam

Peraturan Daerah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan kewajiban

serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya di sini, bukan

hanya meliputi benda buatan manusia, tetapi juga termasuk benda warisan

alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Berkenaan dengan hal-hal di atas, selain mengatur upaya-

upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, Peraturan Daerah

ini juga memberikan arah dalam tata cara/syarat pemilikan, penguasaan, dan upaya membawa benda cagar budaya ke luar daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

-2-

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar

Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan

kewajiban untuk melestarikannya. Dalam hal cagar budaya dimaksud adanya hanya satu dan dibutuhkan oleh

Pemerintah Daerah, pemilik berkewajiban menyerahkannya

kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan kompensasi

sesuai dengan kesepakatan dan dalam batas yang wajar, dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk

pemberian kompensasi atau pergantian, antara pemilik dan

Pemerintah Daerah wajib diadakan kesepakatan perjanjian untuk keberadaannya utuh dalam wilayah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Penemu cagar budaya sebagai warga negara yang baik wajib

memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah atas perihal

adanya cagar budaya dalam wilayah daerah hal ini diperlukan untuk pengembangan pengkajian dan penelitian.

Pasal 9 Ayat (1)

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,

struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah

selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar

Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah daerah wajib memberikan fasilitasi untuk pendaftaran cagar budaya daerah.

-3-

Pasal 10 Ayat (1)

Partisipasi oleh orang bukan pemilik/yang menguasai cagar

budaya dilakukan dalam hal pemilik/yang menguasai adalah

orang yang dalam keadaan tidak mampu baik fisik maupun ekonomi untuk menuju tempat pendaftaran, sehingga

memerlukan orang lain untuk membantu mendaftarkannya.

Ayat (2) Deskripsi atau dikumentasi dapat dilakukan oleh

pemilik/yang menguasai cagar budaya dari deskripsi itu

pemerintah membuatkan secara detail dan teratur, mengenai asal usulnya, penemuannya, lokasi dan jenis yang melekat

pada cagar budaya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

pengkajian.

Pasal 11

Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau

penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12 Ayat (1)

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari

berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan,

dan penghapusan Cagar Budaya.

Ayat (2) Unsur masyarakat diperlukan dalam hal penelusuran atas

pengetahuan masyarakat, dipilih orang yang memiliki

kompetensi pada bidang tersebut atau pengalaman yang

diketahui berdasarkan sejarah turun temurun atau hikayat yang diketahuinya. Orang dimaksud adalah orang yang

memang ada dalam wilayah daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

-4-

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19


Ayat (2)

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan

budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)


Cukup jelas


Pasal 22 Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 23 Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari

kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara

Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran

Cagar Budaya.

Pasal 24

Cukup jelas

-5-

Pasal 25 Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari

kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara

Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran

Cagar Budaya.

Pasal 26

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau

kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar

Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang

rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau

teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pasal 27

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.



Pasal 30

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap

mempertahankan kelestariannya.



Pasal 33 Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 34

Ayat (1)


Cukup jelas


-6-


Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)


Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)


Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas




Pasal 44 Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas


-7-

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas


Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 16

RAPERDA KOTA BANJARMASIN - KEMENKUMHAMditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2014/Kab-Kota-Baru-25-2014.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Documents