Naskah Akademik Raperda Retribusi Terminal Kota Denpasar

NASKAH AKADEMIKRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

PEMERINTAH KOTA DENPASAR BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010



TIM PENELITIGD MARHAENDRA WIJA ATMAJA, SH. MHum. I KETUT SUDIARTA, SH. MH. MADE MAHARTA YASA, SH., MH. NI LUH GEDE ASTARIYANI, SH., MH. A.A. SRI UTARI, SH., MH. A.A. ISTRI ARI ATU DEWI, SH., MH. NYOMAN MAS ARYANI, SH. , SE., MH.

TIM PENGARAHPROF. DR. I.G.N WAIROCANA, SH., M.H. I NYOMAN SUYATNA, SH., MH. DR. IGST KT ARIAWAN, SH MH. DR. IB WYASA PUTRA, SH. M.Hum. KETUT WIRAWAN, SH. M.Hum. I NENGAH SUANTRA, SH.MH.

PEMERINTAH KOTA DENPASARKERJASAMA DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010

PUSAT PERANCANGAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA Jalan Bali Nomor 1 Denpasar Tlp. (0361)222666

Tim Peneliti Pusat Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana

CLD

NARASI PENGANTARBerdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaran Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 158 undang-undang ini ditentukan bahwa Retribusi Daerah pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang. Selama ini pungutan daerah yang berupa Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Golongan Retribusi yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian BiayaNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

ii


CLD

Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j)Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; dan (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Terminal di Wilayah Kota Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 7). Namun dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan pengganti undang-undang sebelumnya, maka Pemerintah Kota Denpasar merasa perlu untuk menyesuaikan Perda Retribusi Fasilitas Terminal tersebut dengan perda yang baru. Pemungutan Retribusi Terminal harus efisien dan efektif berdasarkan dan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat,

akuntabilitas. Tujuan pemungutan Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Kota yang penting guna membiayai pelaksanaan pembagunan Pemerintahan Kota Denpasar.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

iii


CLD

DAFTAR ISI

Narasi Pengantar Daftar Isi Daftar Ragaan Daftar Matriks BAB I. PENDAHULUAN A. B. C. D. Latar Belakang Identifikasi Masalah Tujuan dan Kegunaan Landasan Konseptual 1. 2. 3. 4. 5. E. 1. 2. 3. 4. BAB II KONDISI A. B. Menempatkan Sudut Pandang Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Konsep Retribusi Daerah Konsep Terminal Konsep Peraturan Daerah Konsep Naskah Akademik Pendekatan Sumber Bahan Hukum Metode Pengumpulan Bahan Hukum Metode Analisis EKSISTING PENGATURAN RETRIBUSI Retribusi Terminal dan Fasilitas

>> ii >> v >> viii >> ix >>> 1 >>> 1 >>> 1 >>> 2 >>> 3 >>> 3 >>> 5 >>> 8 >>> 9 >>> 10 >>> 11 >>> 11 >>> 12 >>> 13 >>> 13 >>> 17 >>> 17 >>> 18

Metode Penelitian

TERMINAL KOTA DENPASAR Kondisi Eksisting Pengaturan Retribusi Terminal Kota Denpasar Identitas dan Kapasitas Perda Kota Denpasar Tentang Retribusi Terminal


v


CLD>>> 33

C. BAB III

Usulan Raperda Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal KEWENANGAN PENGATURAN RETRIBUSI >>> 51 >>> 57 >>>59 >>> 59 >>> 61 >>> 61 >>> 74 Pembentukan MATERI MUATAN Peraturan RAPERDA >>> 81 >>> 81 >>> 84 >>> 86 >>> 84 >>> 84 >>> 84 >>> 85 >>> 86 >>> 87 >>> 87 Golongan >>> 88 >>> 88 >>> 88 dan Konsiderans Dasar Hukum Ketentuan Umum Materi Pokok Yang Diatur a. b. c. Objek, Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Subjek

BATAS A. B.

TERMINAL KOTA DENPASAR Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengaturan Retribusi Daerah Batas Kewenangan Pengaturan Retribusi Daerah 1. 2. Batas Negatif Batas Positif a. b. BAB IV RUANG Landasan Keabsahan Norma Hukum Asas Perundangan-undangan Yang Baik LINGKUP RETRIBUSI TERMINAL DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF A. B. C. Ruang Lingkup Materi Muatan Kerangka Raperda Tentang Retribusi Terminal Materi Muatan Raperda Retribusi Terminal 1. 2. Judul Pembukaan a. b. 3. 3.1. 3.2.

Batang Tubuh


vi


CLD>>> 89 >>> 89

d. e. f.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Wilayah Pemungutan Penentuan Pembayaran, Pembayaran, Angsuran Tempat dan

Penundaan Pembayaran g. h. i. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. BAB VI PENUTUP A. B. C. Rangkuman Konklusi Rekomendasi Sanksi Administratif Penagihan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

>>> 89 >>> 89 >>> 90 >>> 90 >>> 91 >>> 91 >>> 95 >>> 95 >>> 97 >>> 97 >>> 103 >>> 104

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PERATURAN DAN DOKUMEN LAINNYA LAMPIRAN 1. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal


vii


CLD

DAFTAR RAGAANRagaan 1: Unsur sosiologis dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan UU atau Perda

>>> 65


viii


CLD

DAFTAR MATRIKSMatriks 1: Matriks 2: Matriks 3: Matriks 4: Perbedaan Definisi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah >>> 6 Analisis Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar Analisis Raperda Usulan SKPD Kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu Ketentuan di Luar Materi Muatan Perda tentang Retribusi Daerah Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU PDRD 2009 Perbedaan Kategori Ketentuan Pidana Sebagai Materi Muatan Perda dan Ketentuan Pidana Sebagai Dasar Penegakan UU >>> 18 >>> 33

>>> 57 >>> 82

Matriks 5:

Matriks 6:

>>> 93


ix


CLD

BABA. Latar Belakang

I PENDAHULUAN

Retribusi Terminal di Wilayah Kota Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 7). Namun dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan pengganti undang-undang sebelumnya, maka Pemerintah Kota Denpasar merasa perlu untuk menyesuaikan Perda Retribusi Fasilitas Terminal tersebut dengan perda yang baru. Dengan adanya kenyataan itu, maka perlu diadakan kajian yang dituangkan dalam sebuah Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. B. Identifikasi Masalah Kajian hukum perundang-undangan atau kajian terhadap suatu pengaturan menyangkut dua isu pokok, yaitu penormaan materi muatan dan prosedur pembentukan, kajian ini fokus pada upaya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, oleh karena itu berada pada isu penormaan materi muatan atau perumusan materi muatan sebagai suatu aturan yang mengandung norma hukum. Isu perumusan aturan melingkupi beberapa sub isu yaitu: (a) landasan; (b) asas-asas dalam pengaturan; (c) batas-batas kewenangan pengaturan; (d) ruang lingkup materi muatan pengaturan.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

1


CLD

Dikaitkan dengan pengaturan Retribusi Terminal pada Kota Denpasar, maka kajian ini dituntut oleh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi landasan pengaturan Retribusi Terminal? 2. Apakah yang menjadi asas-asas dalam pengaturan Retribusi Terminal? 3. Bagaimanakah batas-batas kewenangan Kota Denpasar dalam pengaturan Retribusi Terminal? 4. Bagaimanakah ruang lingkup materi muatan pengaturan Retribusi Terminal? C. Tujuan dan Kegunaan A. Tujuan, yaitu: 1. Merumuskan landasan ilmiah penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. 2. Merumuskan arah dan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. B. Kegunaan, yaitu: 1. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pembuat rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. 2. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. D. Landasan Konseptual Konsep-konsep pokok yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep Retribusi Terminal dan rancangan peraturan daerah, yang akan diurai dalam urutan sebagai berikut: 1. Menempatkan sudut pandang perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Konsep Retribusi Daerah.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

2


CLD

3. Konsep Retribusi Terminal dan Terminal. 4. Konsep peraturan daerah. 5. Konsep naskah akademik 1. Menempatkan Sudut Pandang Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara umum, pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Retribusi yang dipungut dengan kompensasi layanan tertentu dan (2) Pajak yang dipungut tanpa kompensasi layanan.1 Pada retribusi daerah terdapat suatu

tegenprestatie atau pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah.2Secara argumentum a contrario, pada pajak daerah tidak terdapat pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah. Unsur pengembalian jasa yang lansung dan yang tidak lansung merupakan pembeda retribusi daerah dan pajak daerah, sebagaimana tampak pada pendapat berikut. Pajak Daerah, di dalamnya halnya harus retribusi pula terdapat Faktor unsur yang imbalan/kontraprestasi sebagaimana daerah.

membedakan, pada pajak daerah kontraprestasi tersebut untuk masyarakat yang lebih luas, atau setidak-tidaknya untuk sektor pajak yang bersangkutan, sedangkan pada retribusi daerah kontraprestasinya langsung kepada pembayar retribusi.3 Artinya, setiap pembayaran pajak memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima konstraprestasi langsung yang dapat dinikmati, dan setiap pembayaran retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pembayaran yang telah disediakan atau dibuat untuk itu.4

Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal: Politik PerubahanKebijakan 1974-2004, Kencana, Jakarta, hlm. 125. 2 R. Soedargo, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, N.V. Eresco, Bandung, hlm. 29. 3 Tjip Ismail, 2007, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, hlm. 56. 4 Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

1

3


CLD

Jenis pelayanan yang membedakan dalam pengenaan pajak dan retribusi adalah tergantung pada tipe pelayanan. Pelayanan suatu barang publik, yaitu barang/jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara kolektif, maka pembebanan pungutannya adalah pajak. Pelayanan suatu barang privat, yaitu barang/jasa yang memberi keuntungan pada diri sendiri, maka pembebanan pungutannya adalah retribusi.5 Dengan demikian, secara konseptual dalam konsep pajak daerah terdapat ciri-ciri, yang membedakannya dengan retribusi daerah, yaitu: a. pengembalian barang/jasa yang tidak langsung dari pihak pemerintah daerah; b. berupa barang/jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara kolektif; dan c. untuk masyarakat yang lebih luas, atau setidak-tidaknya untuk sektor pajak yang bersangkutan. 2. Konsep Retribusi Daerah Ketentuan konstitusional pengenaan pajak dan pungutan oleh Negara diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menentukan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, ada 2 (dua) macam pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, yakni pajak dan pungutan lain (selain pajak). Frase diatur dengan undang-undang menunjukan politik hukum6 pembatasan kekuasaan pemerintah dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara, baik pajak maupun pungutan lain (selain pajak). Sebab, diatur dengan undang-undang bermakna adanya keterlibatan rakyat baik melalui mekanisme perwakilan melalui Dewan

5. 5 Kesit Bambang Prakosa, Ibid., 36. 6 Politik hukum adalah arah resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Lihat Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (LP3ES, Jakarta, 2006), hlm. 6 dan 15.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

4


CLD

Perwakilan Rakyat maupun mekanisme partisipasi publik, sehingga pemerintah mengenakan pungutan tersebut berdasarkan kehendaknya sendiri. Pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, dari segi kewenangan pengenaannya, dibedakan menjadi dua, yakni (1) yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat; dan (2) yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk jenis pungutan yang kedua ini telah diundangkan UU PDRD. Undang-undang ini menentukan jenis pungutan yang bersifat memaksa menjadi: pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai bentuk dari pungutan lain yang bersifat memaksa. Undang-undang PDRD mendefinisikan Retribusi Daerah sebagai pungutan Daerah dan mendefinisikan Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah, dan sejumlkah perbedaan lain. Matrik berikut dapat memperjelas. Matrik 1 : Perbedaan Definisi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.RETRIBUSI DAERAH [Pasal 1 angka 64 UU PDRD] Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah PAJAK DAERAH [Pasal 1 angka 10 UU PDRD] Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Derah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyak.

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Penggunaan istilah atau tanda yang berbeda untuk menandai pajak daerah dan retribusi daerah menunjukan: (1) retibusi daerah adalah pungutan, sedangkan pajak daerah bukanlah pungutan; dan (2) retribusi daerah tidak bersifat memaksa, sedangkan pajak daerah bersifat memaksa. Pembedaan ini tidak koheren dengan karakter pungutan yang bersifat memaksa dalam Pasal 23A UUD 1945. Berdasarkan karakter konstitusional ini, maka pemahamannya adalah: 1. Pajak Daerah (sebagai spesies pajak) adalah pungutan yang bersifat memaksa. Pemahaman ini diperoleh dengan menafsirkan teks Pajak danNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

5


CLD

pungutan lain yang bersifat memaksa, yang maknanya pungutan yang bersifat memaksa terdiri dari pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Jadi, pajak daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa. 2. Retribusi Daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa, yang dalam konteks Pasal 23A UUD 1945 termasuk dalam pungutan lain yang bersifat memaksa. Pembedaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan dipungut oleh Daerah adalah pada imbalan. Pada pajak daerah, imbalannya tidak langsung, sedangkan pada retribusi daerah, imbalannya langsung berupa jasa atau izin tertentu. Sekali pun ditemukan pengertian retribusi daerah tidak ada koherensi dengan karakter yang terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945, namun dalam rangka pembentukan peraturan daerah pengertian tersebut tetap digunakan. Oleh karena, pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya adalah pelaksanaan undangundang. Hal itu dapat dipahami dalam kerangka implementasi kebijakan publik, yang salah satu aktivitasnya adalah interpretasi (interpretation), aktivitas yakni aktivitas dalam atau menjabarkan substansi kebijakan agar menjadi rencana dan pengarahan yang diterima dan dilaksanakan.7 Dapat dipahami, interpretasi implementasi kebijakan publik adalah menjabarkan sebuah kebijakan publik yang masih bersifat umum ke dalam kebijakan publik yang lebih operasional, pembuatan kebijakan pelaksanaan. Pembuatan kebijakan publik, termasuk

kebijakan pelaksanaan, dalam bentuknya yang positif hakekatnya merupakan perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum.8 Dalam konteks ini, kebijakan pelaksanaan dari kebijakan retribusi daerah yang dituangkan dalam UU PDRD 2009Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), terjemahan, (Rajawali Pers, Jakarta, 1991),hlm. 296. Menurutnya ada 3 (tiga) aktivitas dalam implemetansi kebijakan publik, yakni pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. 8 Marhaendra Wija Atmaja, Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HAIV/AIDS dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006, Makalah, Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS bagi Anggota DPRD 10 Provinsi Di Indonesia, (diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), di Bandung pada Minggu-Rabu 11-14 Juni 2006), hlm. 2-4.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal7

6


CLD

tersebut adalah Peraturan Daerah, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Satu hal yang jelas adalah Retribusi Daerah mendapatkan konstitusionalitasnya dalam Pasal Pasal 23A UUD 1945 dan legalitasnya dalam UU PDRD. Legalitas berikutnya dalah legalitas dalam pemungutan retribusi daerah oleh Daerah yang mensyaratkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3. Pengertian Terminal, Konsep Retribusi Terminal dan Fasiltas Terminal Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan, terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dilihat bahwa terminal yang dimaksud adalah terminal penumpang dan terminal barang. Namun dalam Pasal 131 ayat (1) disebutkan bahwa objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terminal yang dimaksud oleh UU PDRD 2009 adalah Terminal Penumpang. Pasal 1 angka 64 UU PDRD 2009 menentukan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selanjutnya UU PDRD 2009 tidak memberikan isi konsep atau pengertian retribusi terminal maupun terminal, namun berdasarkan hal-hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai objek retribusi, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

7


CLD

4. Konsep Peraturan Daerah Menurut Pasal 1 angka 7 UU P3, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang berada pada posisi paling bawah (Pasal 7 ayat (1) huruf e UU P3).9 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam kajian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama bupati. Pasal 1 Angka 2 UU P3 menentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian dalam pengertian Peraturan Daerah Kabupaten terdapat unsur-unsur: 1. bentuknya berupa peraturan tertulis; 2. pembentuknya adalah DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama bupati; dan 3. kekuatan mengikat adalah mengikat secara umum.

) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU P3 adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

9

8


CLD

Mengikat secara umum merupakan konsekuensi logis dari karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan tertulis tersebut, yaitu norma hukum yang umum-abstrak, atau sekurang-kurangnya norma hukum yang umum-konkret.10 Norma umum-abstrak adalah norma yang ditujukan kepada orang tidak tertentu dan objek yang diatur berupa fakta tidak tertentu. Norma umum-konkret adalah norma yang ditujukan kepada orang tidak tertentu dan objek yang diatur berupa fakta tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut, penyusunan konsep awal Raperda tentang Retribusi Terminal sebagai salah satu keluaran dari kajian akademik ini diarahkan pada karakter norma hukum tersebut di atas. 5. Konsep Naskah Akademik Pasal 1 angka 7 Perpres nomor 68 Tahun 200511 menentukan Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.PP.01.01 Tahun 200812 menentukan Penyusunan Naskah Akademik adalah pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis. Isi Naskah Akademik ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan

A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 317. 11 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. 12 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

10

9


CLD

Perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan, Naskah Akademik disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran. E. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian hukum (legal research), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif. Bahan-bahan hukum ini dianalisis secara hermeneutika hukum. a. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan

(statutory

approach),

pendekatan

konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach). 13 Pendekatan perundang-undangan (statutory approach) beranjak pada peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan Retribusi Terminal, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan pajak daerah. Pendekatan historis (historical approach) beranjak pada sejarah perkembangan pengaturan pajak daerah, khususnya Retribusi Terminal. Pendekatan filsafat (philosophical approach) beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis UU PDRD serta ratio legis dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU PDRD, khususnya tentang Retribusi Terminal.

Tentang pendekatan tersebut berdasarkan Peter Mahmud Marzuki; 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset, hal. 93-137.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

13

10


CLD

b. Sumber Bahan Hukum Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.14 Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta peraturan perundangundangan yang lain yang terkait dengan Retribusi Terminal. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum berkenaan dengan pengaturan Retribusi Terminal, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar maupun para pihak yang membidangi Retribusi Terminal. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data primer dan sekunder. c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum. Untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan studi dokumenter dan kepustakaan. Untuk bahan hukum informatif dilakukan studi lapangan bersaranakan FGD (Focus Group Discussion), wawancara, mendengan pendapat narasumber atau para ahli. d. Metode Analisis. Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum: a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;

C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2 , Alumni, Bandung, hal. 134.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

14

11


CLD

b.

dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (historikal) dan dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); serta dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (sistematikal) dan secara kontekstual merujuk pada faktorfaktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamendal (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futurological).15

c.

Interpretasi secara hermeneutikal tiada lain adalah hermeneutika hukum, sebagaimana dikemukakan Gregory Leyh, bahwa tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum lebih luas adalah hermeneutika, sebagaimana diungkapkan, dalam upaya kerangka interpretasi yang lebih luas.16 Makna dalam kerangka interpretasi yang mengkontekstualisasikan teori hukum dengan cara seperti ini mengisyaratakan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum).17 Jadi, tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka hermeneutika. Untuk mendapatkan pemahaman secara utuh diperlukan proses pemahaman yang berlangsung dalam suatu gerakan bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Proses pemahaman ini disebut lingkaran hermeneutis, yaitu bagian hanya dapat dipahami dalam konsteks pemahaman terhadap keseluruhan, yang mengandaikan pemahaman terhadap bagian-bagian. Demikianlah, untuk dapat memahami dengan baik sebuah teks, maka:

Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, eds.,2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refeksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 145-146. 16 Gregory Leyh, Pendahuluan, dalam Gregory Leyh, ed., 2008, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori, dan Praktik, (judul asli: Legal Hermeneitics, University of California Press, 1992), terjemahan M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1. 17 Ibid.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

15

12


CLD

a. terlebih dahulu harus memahami keseluruhan teks teks tersebut; dan

untuk dapat

menginterpretasi dengan baik tiap kalimat yang mewujudkan keseluruhan b. untuk dapat memahami keseluruhan teks maka terlebih dahulu tiap kalimat harus diinterpretasi dengan baik.18 Interpretasi hukum secara hermeneutika dalam kajian ini beranjak dari lingkaran hermeneutis tersebut, yaitu memahami suatu peraturan perundangundangan secara keseluruhan untuk dapat menginterpretasi dengan baik tiap norma hukum yang mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan untuk dapat memahami suatu peraturan perundang-unangan secara keseluruhan maka terlebih dahulu tiap norma hukum harus diinterpretasi dengan baik. Pentingnya pendekatan hermeneutika dalam ilmu hukum, karena interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap aturan hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat yang merupakan bunyi teks hukum dan yang tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang aturan hukum.19 Karenanya, diperlukan ketepatan pemahaman (subtilitas intellegendi), ketepatan penafsiran (subtilitas explicandi), dan ketepatan penerapan (subtilitas applicandi).20

Penafsiran bukan tindakan tambahan yang secara berkala dilakukan sebelum pemahaman, tetapi pemahaman selalu sebuah penafsiran, dan karena itu penafsiran adalah bentuk eksplisit dari pemahaman. Berikutnya adalah penerapan, yaitu penerapan terhadap teks untuk dipahami oleh situasi penafsir sekarang, yang

Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu HUkum sebagai Landasan Pengmbangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 98-99. 19 E. Sumaryono, 1999, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, Edisi Revisi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2005, Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.17, yang mengutip dari E. Sumaryono. 20 E. Sumaryono, 1999, hanya menyebut subtilitas intellegendi (ketepatan pemahaman) dan subtilitas explicandi (ketepatan penafsiran, yang disebutnya ketepatan penjabaran). Tiga tindakan hermeneutika tersebut dikutip dari Hans-Georg Gadamer, 2004, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, terjemahan Ahmad Sahidah (judul asli: Truth and Method, The Seabury Press, New York, 1975), Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 370.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

18

13


CLD

merupakan bagian integral dari tindakan hermeneutika sebagaimana pemahaman dan penafsiran.21 Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau aturan hukum berkenaan dengan pajak daerah, khususnya Retribusi Terminal, melalui menafsirkan, dan menerapkannya dalam bentuk Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

21

Hans-Georg Gadamer, 2004, Ibid, hlm. 370-371.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

14


CLD

BAB

IIKONDISI EKSISTING PENGATURAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA DENPASAR

A. KONDISI EKSISTING PENGATURAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA DENPASAR Retribusi Terminal di Wilayah Kota Denpasar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 7). Mengenai objek retribusi, di Kota Denpasar terdapat lima terminal besar22, yaitu: a. Terminal Ubung b. Terminal Kreneng c. Terminal Tegal d. Terminal Wangaya e. Terminal Gunung Agung Pada terminal-terminal tersebut disediakan fasilitas-fasilitas yang merupakan objek retribusi terminal, seperti: penyediaan layanan parker, tempat usaha, ruang tunggu dan toilet.

B. IDENTITAS DAN KAPASITAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Untuk memudahkan mengetahui identitas dan kapasitas Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:22

http://www.denpasarkota.go.id/Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

15


CLD

Matriks 2

: Analisis Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar:Analisis

Peraturan Derah Kota Denpasar No. 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal di Kota Denpasar PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI FASILITAS TERMINAL DI KOTA DENPASAR Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan terminal Dalam Butir bahwa konsideran terakhir tidak tampak berbunyi: transportasi jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional dalam menunjang kegiatan mendapatkan baiknya; b. Bahwa untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a perlu ditata dan didukung oleh tersedianya biaya yang memadai dimana antara lain bersumber dari retribusi fasilitas terminal; c. Bahwa untuk memungut retribusi fasilitas terminal perlu ditetapkan dalam peraturan daerah. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundangyang peraturan undangan dan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembuatan perundang-undangan tersebut.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

landasan filosofis pembentukan perda. seharusnya berdasarkan pertimbangan

perekonomian penanganan

dan sebaik-

pembangunan di Kota Denpasar perlu

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

16


CLD

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 3465); Lembaran Negara Nomor

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Urusan tentang Penyerahan Dalam Sebagian Bidang Pemerintahan

Lalau Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor Negara 26, Tambahan Lembaran Nomor


17


CLD

3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 9. 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Bentuk tentang Teknik Penyusunan dan Peraturan Perundang-undangan Rancangan

Undang-undang,

Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Angkutan Pengelolaan Penumpang; 14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota DenpasarNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

Terminal

18


CLD

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5). Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Denpasar Tanggal 19 Februari 2001 Nomor 03 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi 17 (tujuh belas) Peraturan daerah Kota Denpasar. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG RETRIBUSI FASILITAS TERMINAL DI KOTA DENPASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota adalah Denpasar; b. Pemerintah c. Kota Denpasar Pemerintah Daerah Kota Denpasar; Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar; e. Wilayah Kota Denpasar adalah Wilayah Daerah Kota Denpasar;Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

Tidak sesuai dengan UU No. 10/2004.

Seharusnya : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Ketentuan umum seharusnya berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Ketentuan umum perda ini tampak belum memberikan definsi dengan jelas dan singkat.

19


CLD

f.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan serta untuk keperluan orang memuat dan dan menurunkan dan/atau kedatangan barang

mengatur

pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; h. Retribusi daerah Daerah sebagai yang selanjutnya atas disebut Retribusi adalah pemungutan pembayaran pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang, tempat kegiatan usaha serta pemakaian fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; i. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya; j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan dengan karena dikenakan oleh Pemerintah prinsip atas Daerah komersial pula Nama Retribusi Daerah tidak merupakan judul bab, melainkan nama Retribusi pelayanan/pemberian jasa usaha yang menganut pada

dasarnya BAB II

dapat

disediakan oleh swasta. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI


20


CLD

Pasal 2 Dengan nama Retribusi Fasilitas Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah Pasal 4 Subyek Retribusi Fasilitas Terminal adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal. Pasal 5 Wajib Retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. pemberian jasa/pelayanan fasilitas terminal.

Daerah tercantum dalam judul Perda dan dalam diktum Perda.

Tidak sesuai dengan UU PDRD 2009.

Secara substansi tidak berbeda dengan UU PDRD 2009

Pasal 139 (2) UU PDRD memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Fasilitas Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Fasilitas Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas yang tersedia, jumlah dan waktu pemakaian. BAB V

Sesuai dengan UU PDRD 2009

Secara normatif hal ini disebutkan dalam Pasal 151 UU PDRD 2009, dan cara penghitungan seperti itu logis dan wajar. Hal ini juga diminta oleh SKPD yang membidangi rettribusi terminal.

Dalam UU PDRD 2009 diatur dalam PasalNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

21


CLD

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Fasilitas Terminal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan, kemanan, ketertiban dan biaya pembinaan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 A. Pelayanan Terminal Untuk Kendaraan Penumpang Umum dan Bis Umum: 1) Mobil Bus Angkutan Antar Kota Antar Propinsi Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah)/sekali masuk; 2) Mobil Bus Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Rp. 500,(limaratus rupiah)/sekali masuk; 3) Mobil Mikro Bus Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)/sekali masuk; 4) Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi 5) Mobil Rp. Mikro 200,Bus (dua ratus rupiah)/sekali masuk; Angkutan Kota/Perkotaan Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/sekali masuk; 6) Mobil Penumpang Angkutan Kota/Perkotaan Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah)/sekali masuk; 7) Taksi Rp. 500,(limaratus

152. Narasi pasal ini kurang memerhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Berdasarkan FGD tanggal 22 Desember 2010, SKPD yang membidangi Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan Kota Denpasar) klasifikasi dan tarif ini perlu diubah sesuai dengan tingkat inflasi dan faktor ekonomi laiinya.


22


CLD

rupiah)/sekali masuk. B. Pelayanan Terminal Untuk Kendaraan Barang : 1) Sampai dengan JBB 2.750 Kg Rp. 1.500,(seribu limaratus rupiah)/sekali masuk 2) JBB 2.751 s/d 5.000 Kg Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)/sekali masuk 3) JBB 5.001 s/d 9.000 Kg Rp. 3.500,(tiga ribu lima ratus rupiah)/sekali masuk 4) JBB 9.000 kg ke atas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/sekali masuk C. Pemakaian Tempat Usaha 1) Los 2) Kios Rp.2

600,3.000,-

(enam (tiga

ratus ribu

rupiah)/m /bulan; Rp.2

rupiah)/m /bulan; D. Jasa Ruang Tunggu Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/sekali masuk. E. Jasa Toilet/WC 1) Buang air kecil Rp. 500,2) Buang air besar Rp. 1.000,3) Mandi Rp. 1.500,BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI RETRIBUSI Daerah atau Secara substasi tidak berbeda jauh dari UU PDRD 2009 Sanksi administratif diatur dalam bab dokumen lain yang dipersamakan. Bukan merupakan materi pokok perda retribusi dalam Pasal 156 (3) UU PDRD 2009.


23


CLD

Pasal 11 Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan. Pasal 12

tersendiri.

(1) RetribusiKetetapan

dipungut Retribusi

dengan Daerah

Surat atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidakmembayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 13 Bab ini secara substatif hal yang sama diatur juga dalam UU PDRD 2009

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di KasDaerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Daerah Surat secara Ketetapan jabatan Retribusi dan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukanNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

24


CLD

setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 (duapuluh empat) bulan dengan menerbitkan Pasal 14 Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukansecara tunai.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjukdapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata

cara

pembayaran

retribusi

sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini ditetapkan oleh walikota. Pasal 15

(1) Pembayaran

Retribusi

sebagaimana

dimaksud Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam bukupenerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tandabukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 16Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

Secara substansi hal yang sama diatur juga dalam UU PDRD 2009

25


CLD

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 Bentuk-bentuk formulir yang dupergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 Dengan narasi yang berbeda diatur juga dalam UU PDRD 2009.

(1) Walikotapengurangan,

dapat

memberikan dan

keringanan

pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Tata

cara

pemberian

pengurangan,

keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

Dalam

UU

PDRD

2009

kedaluwarsa

penagihan retribusi juga 3 tahun.

26


CLD

(1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali melakukan retribusi. apabila tindak Wajib pidana di Retribusi bidang

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat(1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran; b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII PEMBINAAN/PENGAWASAN Pasal 20 Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 Narasinya sesuai deng UU No.10/2004. Secara substansi diatur juga dalam UU PDRD 2009. Bukan materi muatan pokok perda retribusi daerah.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalamPeraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 Secara substansi diatur juga dalam UU PDRD 2009.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

27


CLD

lingkungan wewenang untuk

Pemerintah khusus

Daerah diberi penyidik tindak

sebagai penyidikan

melakukan

pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang

Penyidik

sebagaimana mencari dan meneliti laporan

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. menerima, mengumpulkan keterangan atau

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mengumpulkan mencari dan keterangan atau

mengenai orang pribadi

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. memeriksa catatan pidana daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, melakukan bahan pencatatan, lain penyitaan bukti dan serta buku-buku, catatandan dokumen-dokumen perpajakan

lain yang berkenaan dengan tindak dibidang

dokumen-dokumen

terhadap


28


CLD

bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; g. menyuruh atau berhenti, melarang saat seseorang meninggalkan ruangan tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya j. k. dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pasal ini hasil memberitahukan dan penyidikannya dimulainya menyampaikan penyidikan

kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara


29


CLD

Pidana. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi: 1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor; 2. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor. Pasal 24 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan memerintahkan pengundangan

Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

C. USULAN RAPERDA KOTA DENPASAR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan wewenangnya di bidang Retribusi Terminal telah membuat usulan Raperda Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. Naskah usulan ini perlu dianalisis berkenaan dengan kerangka


30


CLD

dan materi muatan, untuk mengetahui derajat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Matriks 3 : Analisis Raperda Usulan SKPD tentang Retribusi TerminalAnalisis Pencantuman Denpasar ketentuan tidak angka kata sesuai 2 Walikota dengan Teknik

Rancangan Peraturan Derah Kota Denpasar No. Tahun ..tentang Retribusi Terminal WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR ..TAHUN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR, Menimbang: a. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung seiring kebutuhan Denpasar; pembangunan semakin jasa akan terintegrasi meningkatnya angkutan bagi dengan

Penyusunan Peraturan Perundangundangan (TP3).

mobilitas orang dan barang dari dan ke Kota

Belum menunjukan latar belakang dan alasan pembuatan Perda, yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perlu penekanan pada fungsi retribusi disamping fungsi anggaran juga fungsi pengaturan/pengendalian. Penyebutan terminal barang tidak sesuai dengan UU PDRD 2009 yang hanya mengatur mengenai terminal penumpang. Perlu penyesuaian agar memenuhi ketentuan angka 17 dan 18 TP3 (vide Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/UU P3).

b.

Bahwa terminal penumpang dan terminal barang sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan dan menurunkan dan menaikkan kedatangan penumpang, mengatur

pemberangkatan

kendaraan umum atau untuk keperluanNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

31


CLD

membongkar atau memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi; c. Bahwa dalam berdasarkan upaya optimalisasi pertimbangan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Terminal Penumpang dan Terminal Barang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Terdapat pencantuman peraturan perundang-undangan yang tidak merupakan dasar kewenangan pembuatan Perda Retribusi dan tidak memerintahkan pembuatan Perda Retribusi. Perlu penyesuaian agar memenuhi ketentuan angka 26 TP3 (vide Pasal 44 ayat (2) UU P3). Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundangundangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Tahun Lembaran Negara Negara Republik 96, Republik Indonesia Tambahan Indonesia 2009 Nomor

Nomor 5025);

3.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tahun Lembaran Negara Negara Republik 130, Republik Indonesia Tambahan Indonesia 2009 Nomor

Nomor 5049);Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

32


CLD

4.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Negara Republik Perundang-undangan Tambahan Lembaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan 7. Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4441); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2527) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranma dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan


33


CLD

Lembaran 9.

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA DPS dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Denpasar; 2. Pemerintah Denpasar; 3. Walikota adalah Walikota Denpasar; 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Pehubungan Kota Denpasar; 5. Terminal bermotor mengatur adalah umum pangkalan yang dan kendaraan untuk digunakan Kota adalah Pemerintah Kota Secara dengan namun kesalahan teknis sudah sesuai 72 ketentuan masih yaitu angka ada Sesuai dengan ketentuan angka 38 TP3.

sampai dengan angka 82 TP3, sedikit penggunaan

tanda baca titik koma pada akhir setiap definisi, seharusnya tanda baca titik. Terdapat pengertian atau definisi yang tidak termasuk cakupan pengaturan retribusi terminal yang diamanatkan oleh UU PDRD 2009 (lihat angka: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 dan 22).

kedatangan

keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan; 6. Terminal untuk Penumpang mengatur adalah pangkalan dan kendaraan bermotor umum yang digunakan kedatangan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan;


34


CLD

7. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor mengatur umum yang digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan,

menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan; 8. Fasilitas Terminal adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; 9. Fasilitas Utama Terminal adalah fasiliytas yang wajib dimiliki pada setiap Terminal Penumpang dan Terminal Barang; 10. Fasilitas Penunjang Terminal adalah fasilitas yang bersifat menunjang kegiatan operasional terminal; 11. Daerah Lingkungan Kerja adalah daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal; 12. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal baik untuk angkutan orang maupun barang; 13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel; 14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dipungut biaya; 15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan maksimal yang 8 memiliki tempat termasuk duduk untuk (delapan) dan/atau orang dengan

pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tigaribu limaratus) kg; 16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat dudukNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

35


CLD

lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tigaribu limaratus) kg. 17. Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 18. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 19. Gudang atau lapangan penumpukan barang adalah bangunan dan atau pelataran di dalam terminal sementara. 20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan. 21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang umum atau bus umum tempat kegiatan dan usaha kendaraan barang, serta pemakaian barang yang barang dediakan yang untuk bersifat menempatkan

fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah. 22. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan atau pemberian jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atauNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

36


CLD

Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 25. Surat oleh Setoran Wajib Retribusi Retribusi pembayaran lain yang Retribusi SKRD, Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan atau melakukan pembayaran Walikota. 26. Surat Ketetapan Daerah, adalah yang surat selanjutnya disingkat penyetoran oleh

retribusi terhutang ke kas daerah atau tempat ditetapkan

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. 29. Pemeriksaan untuk adalah serangkaian kegiatan mengolah mencari, mengumpulkan,


37


CLD

data dan atau keterangan lainnya untuk menguji retribusi kepatuhan daerah pemenuhan berdasarkan kewajiban peraturan

perundang-undangan retribusi daerah. 30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. Pasal 2 Penyelenggaraan 1. Mewujudkan dan/atau mampu lainnya; 2. Menunjang 3. Memberikan kelancaran keamanan, mobilitas angkutan dan orang dan/atau barang; kenyamanan ketertiban dalam rangka pelayanan kepada pengguna jasa terminal; dan 4. Peningkatan pendapatan asli daerah. BAB II KENDARAAN UMUM DAN MOBIL BARANG Pasal 3 Bukan materi muatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) UU PDRD 2009. Retribusi diamanatkan adalah Terminal UU untuk PDRD yang 2009 terminal terminal lalu lintas dengan dilakukan angkutan selamat, dan orang aman, dilaksanakan dengan tujuan untuk: barang Bukan daerah 2009. materi muatan retribusi dimaksud sebagaimana

dalam Pasal 156 ayat (3) UU PDRD

cepat, lancar, tertib, nyaman, efisien dan memadukan moda transportasi

(1) Setiap kendaraan umum dalam trayek danmobil barang yang melintas di wilayah Kota Denpasar wajib memasuki terminal.


38


CLDmobil

(2) Kendaraandikecualikan

umum dari

tidak ketentuan

dalam

trayek

penumpang, jadi tidak boleh ada pengaturan barang. Bukan materi muatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) UU PDRD 2009. Pengaturan tersendiri, penyelenggaraan karena substansi terminal seharusnya dalam perda pengaturannya sangat berbeda. mengenai

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1). BAB III PENYELENGGARAAN TERMINAL Pasal 4

(1) Kegiatandilaksanakan Perhubungan.

penyelenggaran oleh Walikota

terminal melalui Dinas

(2) Penyelenggaraan terminal meliputi:a. Pengoperasian; b. Pengelolaan.

(3) Pengoperasian terminal yang sebagaimanadimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a kegiatannya meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan oprasional terminal.

(4) Pengelolaan terminal kegiatannya meliputikegiatan pengelolaan fasilitas-fasilitas terminal yang diusahakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraPenyelenggaraan dimaksud pada Peraturan Walikota. BAB IV FASILITAS TERMINAL Pasal 5 Bukan materi muatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) UU PDRD 2009. Fasilitas terminal diatur dalam pasal mengenai objek retribusi. Terminal ayat (2) sebagaimana diatur dengan

(1) Penyelenggara terminal bertanggung jawabterhadap pengadaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

(2) Pengoperasian dan pengelolaan fasilitas utamaNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

39


CLD

dan fasilitas penunjang terminal sepenuhnya untuk kegiatan operasional terminal. BAB V LINGKUNGAN KERJA TERMINAL Pasal 6 Bukan daerah materi muatan retribusi dimaksud sebagaimana


(1) Lingkungan Kerja Terminal merupakan daerah 2009.yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal yang diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) LingkunganPelaksana

kerja Teknis

terminal untuk

sebagaimana melakukan Bukan daerah 2009. materi muatan retribusi dimaksud

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit pelaksanaan pengoperasian fasilitas terminal. BAB VI TERTIB PENYELENGGARAAN TERMINAL Pasal 7 Dalam rangka tertib terminal pengoperasian atau petugas terminal terminal penyelenggara sebagaimana


mempunyai kewenangan sebagai berikut:

(1) Melakukan pengawasan, pengendalian danpenertiban di Lingkungan Kerja Terminal;

(2) MelaporkanTerminal;

kegiatan

operasional

dan

pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Kerja

(3) Melakukan monitoring dan evaluasi secaraberkala pelaksanaan operasional terminal dan

(4) Melakukankeberangkatan.

pemeriksaan

persyaratan

administrasi dan teknis kendaraan sebelum Pasal 8 Setiap wajib pengguna menjaga jasa yang mempergunakan kenyamanan dan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal ketertiban,


40


CLD

kebersihan terminal. Pasal 9

(1) Setiap pengguna jasa dapat berperan sertadalam mewujudkan tertib penyelenggaraan terminal;

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a. Melaporkan adanya kerusakan fasilitas terminal; b. Melaporkan kualitas pelayanan terminal; c. Memberikan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan terminal.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan kepada penyelenggara atau petugas terminal. Pasal 10 Setiap pengguna jasa yang melakukan kegiatan di daerah lingkungan kerja terminal dilarang:

(1) Melakukan perubahan fisik fasilitas utamaterminal dan fasilitas penunjang terminal tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Menjual tiket di luar tempat yang telahditentukan.

(3) Melakukan kegiatan atau usaha di daerahlingkungan kerja terminal tanpa kepala Dinas Perhubungan.

(4) Menaikkan dan menurunkan penunpang ataubarang di luar tempat yang telah ditentukan. Pasal 11

(1) Karyawan dan awak kendaraan umum wajibmembawa surat tugas dan berpakaian pakaian seragam.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

41


CLD

(2) Karyawan dan awak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan tanda pengenal oleh Pejabat atau petugas terminal. Pasal 12

(1) Karyawan ekspedisi dan petugas bongkar muatwajib membawa surat tugas dan pakaian seragam.

(2) Karyawan ekspedisi dan petugas bongkar muatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal oleh Pejabat atau petugas terminal.

(3) Setiap angkutan barang kendaraan bermotorumum Barang. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 Bukan daerah 2009. materi muatan retribusi dimaksud sebagaimana wajib menunjukkan Surat Muatan Barang dan Surat Perjanjian Pengangkutan

dalam Pasal 156 ayat (3) UU PDRD terminal Dinas

(1) Pembinaandilaksanakan Perhubungan.

penyelenggaraan oleh Walikota

melalui

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal. Pasal 14

(1) Setiap kegiatan dan/atau usaha di daerahlingkungan kerja wajib mendapatkan izin Kepala Dinas Perhubungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

42


CLD

BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 15 Dengan nama retribusi terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 16 Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 17 Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal. BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 18 Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. BAB X PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 19

Nama Retribusi Daerah tidak merupakan judul bab, melainkan nama Retribusi Daerah tercantum dalam judul Perda dan dalam diktum Perda Judul Peraturan Perundangundangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundangundangan. Diktum terdiri atas: kata Memutuskan; b. kata Menetapkan; nama Peraturan Perundang-undangan. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, angka 2 dan angka 35(vide Pasal Pasal 44 ayat (2) UU P3). Tidak sesuai dengan Pasal 131 UU PDRD 2009.

Tidak sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) UU PDRD 2009.

Sudah sesuai dengan UU PDRD 2009.

Tidak sesuai dengan Pasal 153 UU PDRD 2009.

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnyaNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

43


CLD

tariff retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan operasional terminal.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban. BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 20 FGD (Dinas digolongkan Denpasar), sebagaimana dalam ajukan. dengan SKPD yang Kota tariff membidangi Retribusi Terminal Perhubungan menghendaki yang yang

(1) Struktur

tarif

Retribusi

berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

disebutkan mereka

Raperda Namun

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi Terminal kendaraan umum meliputi: 1. Mobil Bus : a) Mobil Bus antar kota antar propinsi: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali masuk; b) Mobil Bus antar kota dalam propinsi: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali masuk; 2. Taksi: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali masuk. b. Retribusi Pemakaian Tempat Usaha meliputi: 1. Los: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/m2/bulan; 2. Kios: Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah)/m2/bulan c. Retribusi Pemakaian Toilet meliputi: 1. Buang air kecil : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali

pencantuman

retribusi terhadap mobil barang tidak sesuai dengan UU PDRD 2009. Retribusi Terminal Barang tidak diatur dalam UU PDRD 2009.


44


CLD

pakai 2. Buang air besar: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali pakai 3. Mandi: Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali pakai d. Retribusi Terminal Barang meliputi: 1. Retribusi Mobil Barang a) JBB 0 kilogram sampai dengan 2.750 kilogram adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/setiap masuk; b) JBB 2.751 kilogram sampai dengan 5.000 kilogram adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/setiap masuk; c) JBB 5.001 kilogram sampai dengan 9.000 kilogram adalah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/setiap masuk; d) JBB 9.001 kilogram sampai dengan 15.000 kilogram adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)/setiap masuk; e) JBB 15.001 kilogram sampai dengan 20.000 kilogram adalah Rp.12.000,00 (duabelas ribu rupiah)/setiap masuk; f) JBB 20.001 kilogram ke atas adalah Rp.18.000,00 (delapanbelas ribu rupiah)/setiap masuk. 2. Retribusi Bongkar Angkutan Barang a) JBB 0 kilogram sampai dengan 2.750 kilogram adalah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/setiap bongkar; b) JBB 2.751 kilogram sampai dengan 5.000 kilogram adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/setiap bongkar; c) JBB 5.001 kilogram sampai dengan 9.000 kilogram adalah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah)/setiap bongkar; d) JBB 9.001 kilogram sampai dengan 15.000 kilogram adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/setiap bongkar; e) JBB 15.001 kilogram sampai dengan 20.000 kilogram adalahNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

45


CLD

f)

3. a)

b)

c)

d)

e)

f)

4. a) b) 5. a)

b)

c)

d)

Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/setiap bongkar; JBB 20.001 kilogram ke atas adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)/setiap bongkar. Retribusi Muat Angkutan Barang JBB 0 kilogram sampai dengan 2.750 kilogram adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/sekali muat; JBB 2.751 kilogram sampai dengan 5.000 kilogram adalah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/sekali muat; JBB 5.001 kilogram sampai dengan 9.000 kilogram adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/sekali muat; JBB 9.001 kilogram sampai dengan 15.000 kilogram adalah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/sekali muat; JBB 15.001 kilogram sampai dengan 20.000 kilogram adalah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/sekali muat; JBB 20.001 kilogram ke atas adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)/sekali muat. Retribusi Pemakaian Gudang meliputi: Bulanan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/m2/bulan; Harian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/m2/hari. Retribusi Jasa Tunggu meliputi: JBB 0 kilogram sampai dengan 2.750 kilogram adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/hari; JBB 2.751 kilogram sampai dengan 5.000 kilogram adalah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ hari; JBB 5.001 kilogram sampai dengan 9.000 kilogram adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/ hari; JBB 9.001 kilogram sampai denganNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

46


CLD

15.000 kilogram adalah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/ hari; e) JBB 15.001 kilogram sampai dengan 20.000 kilogram adalah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ hari; f) JBB 20.001 kilogram ke atas adalah Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)/ hari. BAB XII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 21 Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan terminal.

Narasi sebaiknya: Retribusi yang terutang daerah diberikan. Tata cara pemungutan sebaiknya ditempatkan dalam bab tersendiri dengan judul bab: Penentuan pembayaran, pembayaran, angsuran, tempat dan dipungut tempat di wilayah pelayanan

penundaan pembayaran, sesuai dengan UU PDRD 2009. Pasal 22 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Saat retribusi terutrang sebaiknya ditempatkan dalam bab: Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, adalah pada saat angsuran, pembayaran, PDRD 2009. BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 24Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23 Saat retribusi terutang diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

dan sesuai

penundaan dengan UU

Tata cara penagihan ditempatkan dalam bab tersendiri.

47


CLD

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunassi paling lama 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 25 (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diberikan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 26 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanaNaskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

Bukan Retribusi 2009.

materi

muatan

Perda

sebagaimana

dimaksud


48


CLD

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, kelebihan permohonan pemngembalian

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajinb Retribusi mempunyai utang retribusi langsung lainnya, kelebihan pembayaran melunasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 27 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Besarnya kelebihan pembayaran; dan c. Alasan yang singkat dan jelas. pengembalian pembayaran (2) Permohonan

retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Terminal

49


CLD

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 28

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukandengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila

kelebihan

pembayaran

retribusi

diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 29 (1) Walikota retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu Bukan retribusi materi daerah muatan perda sebagaimana dapat da

Naskah Akademik Raperda Retribusi Terminal Kota Denpasar

Documents