RAPATKERJA RISALAH DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-100533-4217.pdf · risalah rapatkerja proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penanaman modal

RISALAHRAPATKERJA

PROSES PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANGPENANAMAN MODAL

MASA SIDANG IIITAHUN SIDANG 2006-2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT .REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 26 MARET 2007

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJAPROSES PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapatke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari, tanggal

Wa kt u

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Aca ra

Had i r

2006-2007

III

74

Rapat Kerja RUU tentang Penanaman Modal antaraKomisi VI OPR RI dengan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia (RAKER ke-15)

Terbuka

Senin, 26 Maret 2007

Pukul 09.00 sid 12.10 WIB

Ruang Rapat Komisi VI OPR RI

Prof. Dr. Didik J. Rachbini, didampingi 4 orangWakil Ketua Komisi VI OPR RI (Dr. Ir. H. LiliAsdjudiredja, SE, PhD, H. Oudhie Makmun Murad,MBA, Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM, dan Ir. H.Agus Hermanto, MM)

Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI OPR RI)

1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUUtentang Penanaman Modal di PembicaraanTingkat I/Komisi VI OPR RI;

2. Pengesahan RUU tentang Penanaman Modal diPembicaraan Tingkat I/Komisi VI OPR RI;

3. Penandatanganan Naskah RUU tentangPenanaman Modal;

4. Sambutan Pemerintah; dan5. Penutup.

I. PEMERINTAH:- Menteri Perdagangan Republik Indonesia

beserta jajarannya.

II. ANGGOTA PANJA KOMISI VI DPR RI49 dari 52 orang Anggota.1. F-PG = 11 dari 12 Orang anggota2. F-POIP = 9 dari 10 Orang anggota3. F-PPP = 5 dari 6 Orang anggota4. F-PO = 6 dari 6 Orang anggota5. F-PAN = 5 dari 5 Orang anggota6. F-KB = 5 dari 5 Orang anggota7. F-PKS = 4 dari 4 Orang anggota8. F-BPO = 1 dari 1 Orang anggota9. F-PBR = 1 dari 1 Orang anggota

10. F-POS = 2 dari 2 Orang anggota

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

-2-

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini;2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD;3. H. Dudhie Makmun Murod, MBA;4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM; dan5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)6. Rambe Kamarulzaman, MSc.7. Dr. H.M. Azwir Dainyara, MBA.8. H. Marzuki Achmad, SH.9. Drs. Djoko Poerwongemboro10.Nusron Wahid, SS.11.GBPH H. Joyokusumo12.Hj. Hayani Isman Soetoyo13.Adi Putra Darmawan Tahir14.Muhidin M. Said, SE, MBA.15.1r. Hamzah Sangadji

FFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)16. H. Irmadi Lubis17. H. Soekardjo Hardjosoewirjo18. Aria Bima19. Iman Soeroso20. Ir. Hasto Kristiyanto21. H. Suwignyo, BA.22. Herman Hery23. Alfridel Jinu

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)24. H. Efiyardi Asda25. Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag.26. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi27. Drs. H. Sa'adun Syibromalisi

FRAKSI PARTI DEMOKRAT (F-PD)28. Ir. H.M. Yusuf Perdamean, Nst.29. Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.30. Ir. H. Azam Azman Natawijana31. drh. Jhonny Allen Marbun, MM.32. Drs. Idealisman Dachi

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)33. Nasril Bahar, SE.34. Zulkifli Hasan, SE, MM.35. Ir. Cecep Rukmana, MM.36. Ora. Mardiana Indraswati

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F-KB)37. H.A. Syafrin Romas, Arch, MBA.38. Ir. A. Helmy Faishal Zaini39. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin40. Drs. Bisri Romli, MM.41. Choirul Sholeh Rasyid, SE.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)42. H. Refrizal43. H.A. Najiyulloh44. Dr. Zulkiflimansyah, SE, MSc.45. H. Fahri Hamzah, SE.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 3 -

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI (F-BPD)46. Muhammad Tonas, SE.

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI (F-PBR)47. Zainal Abidin Hussein, SE.

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA (F-PDS)48. Constant M. Ponggawa, SH, LLM.49. Carol Daniel Kadang, SE, MM.

KETUA RAPAT (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI/F-PAN) :Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

dalam rangka pembahasan RUU tentang Penanaman Modal, Masa Sidang III TahunSidang 2006-2007, Senin, 26 Maret 2007.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhSelamat pagi dan salam sejahteran buat kita semua.Yang terhormat Anggota Komisi VI DPR RI;Yang saya hormati Menteri Perdagangan beserta jajaran;Para pekerja media dan para hadirin sekalian.Pada pagi hari ini kita berbahagia semua dalam rangka menunaikan tugas dan

tanggung jawab kita, "Insya Allah" ini merupakan bagian dari karya dan usaha kitabersama.

saya ingin memberikan informasi sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Tata TertibDewan, maka sidang sudah dihadiri oleh 28 orang anggota (25 menandatangani, 3 izin)sehingga kuorum sudah tercapai, dan sudah dihadiri lebih dari separuh unsur fraksi,dengan membaca rrSismillaahirrahmaanirrahiim rr, RAKER saya buka dan sayanyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT KERJA DIBUKA PUKUL 10.05 WIB)

Para hadirin sekalian yang terhormat;Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan melakukan tahap-tahap akhir dari

perjalanan pembahasan RUU ini, yang pada pagi hari ini agendanya ingin sayabacakan dan mohon persetujuan.1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penanaman Modal;2. Usulan-usulan setelah Bamus mengesahkan jadual kita untuk Pembicaraan

Tingkat I;3. Penandatanganan Naskah RUU tentang Penanaman Modal; dan4. Sambutan Pemerintah;

Mohon agenda ini dapat disetujui ?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/lbu sekalian;Sebagaimana layaknya dan proses yang berjalan seperti biasa maka setelah kita

melakukan perdebatan, persinggungan dan kemudian perbincangan yang mendalambahkan bersifat antagonis, maka kita pada hari ini akan memberikan pandanganpandangan mini sehingga pandangan itu dicatat di dalam sejarah rumusan undangundang. Tetapi kita berharap dari semua masing-masing kita yang sudah mengerahkanpikiran dan tenaga, kebersamaan kita jaga dan tentu saja dari seluruh hasil kita tidakada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna dan kalau ada diantara kita yangmerasa ingin lebih baik tentu saja kita dibatasi oleh hal-hal terbatas. Karena ituperkenankan saya berselang-seling memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi yanghadir dari kecil, dari fraksi tengah, atas bawah dan lain-lain.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

-4-

Saya persilakan yang pertama Fraksi Partai Damai Sejahtera. Kami berikankeseempatan yang pertama dari tengah, atas, bawah, Pak Constant untukmenyampaikan pandangannya dan masing-masing kita harapkan 7 menit.

Kami persilakan.

F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Terima kasih Pimpinan.Hak istimewa diberikan pertama kepada Fraksi Partai Damai Sejahtera.

PENDAPAT AKHIR MINIFRAKSIPARTAIDAMAISEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I

TERHADAPKETERANGAN PEMERINTAH

ATASRUU TENTANG PENANAMAN MODAL

------------------------------------------------------------------Disampaikan olehNomor Anggota

: Constant M. Ponggawa, SH, LLM.: A-412.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.salam dami sejahtera, syaloom !Saudara Pimpinan Komisi VI DPR RI yang kami hormati;Para Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati;Saudara Menteri Pedagangan Republik Indonesia beserta para pejabat

Departemen Perdagangan yang kami hormati;Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama

menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karuniaNya yang oleh-Nya kita dimampukan untuk bersama-sama dalam Rapat Kerja KomisiVI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam rangkamendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap draft RUU tentang Penanaman Modal.Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikankesempatan kepada Fraksi Partai Damai Sejahtera Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia untuk menyampaikan pendapat singkat Fraksi Partai DamaiSejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Modal.

Setelah mempelajari isi dari RUU tentang Penanaman Modal serta mengikutipembahasan dalam Rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) maupun Tim Perumus (Timus)antara Anggota Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, maka Fraksi Partai DamaiSejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpendapat bahwapembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus), Panja mengenai RUUtentang Penanaman Modal ini telah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa hal yangkami anggap sangat baik yang telah dicapai oleh Pansus dan Panja, antara lain:

1.Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada para calon investor;2. Kepastian hukum yang diberikan kepada para investor dengan jaminan tidak

akan diadakannya nasionalisasi tanpa adanya suatu proses pengadilan yang adil;3. Hak atas tanah yang cukup panjang sehingga dapat menyamankan investasi

pengusaha;4. Masalah izin kerja yang sudah jauh lebih baik dan lebih sederhana

pengurusannya;5. Treatment yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam

negeri;6. Sistem penyelesaian persengketaan yang sudah mengacu kepada sistem

penyelesaian yang dapat diterima oleh umum dan tidak berpihak;7. Namun demikian ada satu hal yang kami masih harapkan, namun setelah kami

diskusikan bersama-sama ternyata harapan kami be/um dapat dicapai pada saat ini,yaitu mengenai Ke/embagaan, dimana kami berharap agar Ketua BKPM adalahsetingkat dengan Menteri.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 5 -

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI; sertaSaudara Menteri Perdagangan dan jajarannya yang kami hormati;Berdasarkan kebutuhan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kami

sampaikan di atas, maka Fraksi Partai Damai Sejahtera Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia berpendapat bahwa mendukung dan menyetujui sepenuhnyaDraft RUU tentang Penanaman Modal untuk dilanjutkan pada tahap PembicaraanTingkat /I dalam rangka Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna DPR RI.

Oleh karenanya dengan menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,maka sekali Fraksi Partai Damai Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia menyetujui draft RUU ini untuk dibicarakan dalam tahap PembicaraanTingkat II.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Damai Sejahtera Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasasenantiasa memberkati kita semua.

Sekian, terima kasih.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam Sejahtera.

Jakarta, 25 Maret 2007.

PIMPINANFRAKSIPARTAIDAMAISEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Pastor Saut M. HasibuanNo.A-420

Terima kasih Pimpinan.

Sekretaris,

Carol Daniel Kadang. SE, MM.No.A-413

KETUA RAPAT :Terima kasih F-PDS atas penyampaian pandangan dan memberikan dukungan

serta apresiasi bahwa usaha kita "Insya Allah" lebih baik dari sebelumnya.Kami ingin memberikan kesempatan kepada Fraksi Golongan Karya untuk

menyampaikan pandangannya.

F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :

PENDAPAT MINIFRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

TERHADAPRANCANGAN UNDANG-UNDANG


Disampaikan olehAnggota DPR-RI

: RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc.: A-425

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.Yang kami terhormati Saudara Pimpinan Komisi VI DPR RI dan Para AnggotaKomisi VI DPR RI;Saudari Menteri Perdagangan dan jajarannya, Pejabat BKPM serta hadirin yangsaya muliakan;Perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir Mini dari Fraksi Partai

Golongan Karya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modaldisampaikan oleh Rambe Kamarul Zaman, MSc. (No.A-425).

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 6 -

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi limpahan rahmat,ridlo dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hariyang berbahagia ini, dalam Rapat Kerja yang mulia ini, untuk mendengarkan pendapatmini fraksi mengenai RUU Penanaman Modal.

Mengawali pandangan FRAKSI PARTAI GOLKAR, izinkanlah kami mengucapkanterima kasih yang sebesar-besarnya dan turut bangga kepada seluruh fraksi ataskomitmen dan kesungguhannya dalam pembahasan RUU Penanaman Modal.Sepanjang pembahasan, kami melihat seluruh fraksi telah mencurahkan perhatian yangserius dalam menyusun dan membahas RUU Penanaman Modal, sehingga saat inikita semua akan mengambil sebuah keputusan. Perhatian ekstra yang diberikan itukami yakin didorong oleh kesadaran bahwa adanya RUU Penanaman Modal adalahinstrumen penting guna mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Ada beberapa kemajuan penting yang perlu kita apresiasi dalam pembahasan

RUU Penanaman Modal.Pertama adalah dirumuskannya kebijakan dasar penanaman modal di mana

terdapat prinsip-prinsip penting, yaitu perlakuan yang sama bagi pemodal asing dandalam negeri, prinsip jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan diIndonesia serta prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Penegasan prinsip-prinsip inisangat penting agar supaya para investor merasa nyaman dan aman tatkalamenanamkan modalnya di Indonesia. Masalah ini kemudian dipertegas denganjaminan tidak akan ada tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikankecuali dengan undang-undang. Tanpa adanya penegasan masalah ini, kami kirainvestor dapat meragukan tekad kita untuk menarik investasi.

Kedua, dirumuskannya secara jelas fasilitas-fasilitas yang akan diperolehpenanam modal diantaranya adalah :a. Insentif pajak berupa pembebasan dan keringanan bea rnasuk barang modal dan

bahan baku, pembebasan dan/atau penangguhan PPN, pengurangan penghasiJannetto bagi pajak penghasilan, serta keringanan PBB.

b. Kemudahan perizinan menyangkut hak atas tanah, antara lain HGU selama 95tahun, HGB selama 80 tahun, dan Hak Pakai selama 70 tahun.

c. Fasilitas keimigrasian antara lain pemberian izin tinggal terbatas selama 2 tahunyang selanjutnya dapat diubah menjadi izin tinggal tetap, izin masuk untukbeberapa kali, baik bagi pemegang izin tinggal tetap mapun izin tinggal terbatas.

d. Kemudahan perizinan impor barang selama tidak bertentangan dengan perundangundangan, termasuk relokasi pabrik dari luar negeri.

e. Pelayanan terpadu satu pintu.

Saudara Ketua;Pelayanan terpadu satu pintu ini adalah yang sangat cukup panjang

pembahasannya di bahas dalam Pansus, sampai ada istilah jika batu turun maka pasiritu akan naik.

Fasilitas-fasilitas tersebut terutama ditujukan bagi kegiatan penanaman modalyang memenuhi kriteria tertentu seperti menyerap tenaga kerja yang banyak,melakukan alih teknologi, mendapat skala prioritas tinggi, industri pioner, berada didaerah terpencil, perbatasan atau daerah tertinggal.

Akan tetapi, guna melindungi kepentingan nasional, RUU Penanaman Modal masihmengenal bidang usaha yang tertutup bagi pemodal asing meskipun ruang Iingkupnyasudah sangat terbatas. Di samping itu, guna memajukan daya saing Indonesia,kegiatan penanaman modal mensyaratkan pengutamaan penggunaan tenaga kerjaIndonesia, alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, keharusan mencadangkanbidang usaha bagi UKMK serta keharusan kerjasama usaha besar dengan UKMK.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 7 -

Ketiga, ditegaskannya kewenangan BKPM dalam mengkoordinasikanpelaksanaan kebijakan penanaman modal. Kewenangannya meliputi koordinasipelaksanaan kebijakan, kajian dan usulan kebijakan pelayanan, menetapkan norma,standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan investasi, promosiinvestasi, pengembangan potensi investasi, khususnya sektor-sektor usaha yangatraktif bagi penanaman modal, penyelesaian berbagai hambatan, hinggamelaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Oengan ditegaskannya kewenangandalam satu lembaga ini, di samping mampu memangkas hambatan birokrasi danmenyederhanakan prosedur investasi, masyarakat dunia usaha juga tidak akanbingung, apabila mereka melakukan kegiatan investasi.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Fraksi kami menyadari tidak ada sistem yang sempurna, termasuk RUU

Penanaman Modal. Tetapi, yang dirumuskan dalam RUU ini sesungguhnya merupakansuatu kesepakatan yang maksimal. Dan apabila dilaksanakan dengan sunguh-sungguh,akan menjadi karya besar anak negeri ini.

Salah satu perdebatan panjang adalah bagaimana RUU Penanaman Modal dapatmengatur hal-hal khusus yang dapat menjawab masalah-masalah di bidangpenanaman modal demi kemajuan perekonomian nasional untuk mewujudkankesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Perdebatan kekhususan itu diawali dariazaz, tujuan, kebijakan dasar penanaman modal, hingga masalah pengembanganpenanaman modal bagi usaha rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di sampingitu, perdebatan juga membahas masalah kekhususan menyangkut fasilitas, pelayanandan perizinan.

Oalam RUU nu koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modaldilaksanakan oleh BKPM. Oalam menjalankan tugas dan fungsinya, instansi inimenyampaikan tanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena memang,Presidenlah yang mengangkat Kepala BKPM.

Dalam hal penguatan kelembagaan, RUU ini menegaskan dalam tugas dan fungsiBKPM. RUU ini menyatakan BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung darisetiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dankewenangan. Inilah salah satu kekhususan yang penting dalam RUU ini.

Hadirin yang berbahagia dan sidang yang terhormat;Menyadari betapa pentingnya kehadiran undang-undang yang mengatur tentang

Penanaman Modal, maka FRAKSI PARTAI GOLKAR dengan mengucapkanBismillahirrahmaanirrahim menyatakan "SETUJU" RUU Penanaman Modal yangtelah dibahas pada Tingkat I untuk dilanjutkan pada pembahasan di Tingkat IIsekaligus untuk mendapatkan pengesahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dankekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugaskonstitusional dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Fraksi POIPerjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Bintang PeloporOemokrat, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Oemokrat dan Fraksi POS sertapihak Pemerintah, atas perhatiannya yang serius dalam pembahasan RUU ini.

Kepada Pimpinan Pansus, Panja, Timus, Timcil, Timsin dan pihak Pemerintahyang mewakili Presiden kami sampaikan mohon maaf jika dalam pembahasan ada tuturkata, sikap yang kurang berkenan dan kadangkala juga kita bisa bingung karenaperdebatan-perdebatan yang sangat cukup panjang dan sangat melelahkan itu.

Oemikian pandangan kami dari Fraksi Golongan Karya, semoga Allah SWTmemberikan kekuatan iman kepada kita semua dan mencurahkan rahmat dan hidayahNya dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Terima kasih.Wabillahit Taufiq Wal Hidayah,Wassalaamu'alaikum Waraahmatullaahi wabarakaatuh.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 8 -


Pimpinan Komisi VI Fraksi Partai Golongan KaryaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.

KETUA RAPAT :Terima kasih atas pandangannya.Kita selang-seling, berikutnya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (H.A. NAJIYULLOH, Le) :

PENDAPAT AKHIR MINIFRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAPRANCANGAN UNDANG-UNDANG


--------------------------------------------------------Oisampaikan oleh : H.A. Najiyulloh, Le.Nomor Anggota : A-263

Bismillaahirrahmaanirrahiim.Yang kami hormati Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI OPR RI;Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajarannya;Hadirin yang berbahagia;Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam sejahtera untuk kita semua.Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa keimanan, kesehatan dan kesempatankepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kenegaraandengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw,insan yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang arti keadilan yang harusditegakkan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, dan negara yang aman dandamai.

Hadirin yang kami hormati;Teriring ucapan terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang telah

diberikan. Selanjutnya, terkait dengan draft akhir Rancangan Undang-Undang tentangPenanaman Modal, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kami sampaikan.

Kesatu, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkembangan RancanganUndabng-Undang tentang Penanaman Modal secara substanstif telah mengalamikemajuan yang signifikan. Hal itu antara lain ditandai dengan adanya perubahansubstansi Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dari lex generalis kelex specialis. Oi samping itu beberapa pengaturan mengenai fasilitas dan insentif bagiPenanaman Modal juga telah disepakati. Untuk penyempurnaan Undang-Undangtentang Penanaman Modal, terutama yang terkait dengan implementasi di lapangan,maka kami mengusulkan agar formulasi kebijakan, baik yang masih berlaku maupunyang akan dibentuk khususnya yang terkait dengan peraturan pelaksanaan RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut, hendaknya segeradiharmonisasikan dan tetap mengedepankan kepentingan nasional sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 9 -

Kedua, terkait mengenai sistematika maupun teknik penyusunan RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Modal, agar disesuaikan dengan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 dan kaidah Bahasa Indonesia yang benar. Sebab, dalam draftterakhir Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang kami terimamasih ditemukan beberapa kesalahan penulisan. Intinya kami menyarankan bahwa"bahasa hukum" yang digunakan hendaknya tunduk kepada "hukum bahasa"sepanjang memang tidak ada konsep tertentu yang mengkhususkannya. Hal itu pentingagar Undang-Undang tentang Penanaman Modal nantinya tidak menimbulkanmultitafsir yang menyebabkan terjadi berbagai penyimpangan.

Ketiga, terkait dengan pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi, kami berharap agar Pemerintah sungguh-sungguhmelaksanakan amanat tersebut, baik dalam bentuk regulasi maupun pembiayaannya.

Keempat, terkait mengenai rumusan pasal-pasal dan/atau ayat-ayat dalamRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang secara substantifmengatur mengenai pelayanan terpadu satu pintu (one stop service), kami mendukunghal tersebut karena bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperolehkemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.

Hadirin yang kami hormati;Demikian beberapa catatan singkat kami atas draft akhir Rancangan Undang

Undang tentang Penanaman Modal, maka dengan mengharap bimbingan danperlindungan Allah SWT seraya mengucapkan "Bismillaahirrahmaanirrahiim""Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menyetujui agar Rancangan UndangUndang tentang Penanaman Modal tersebut untuk disahkan dalam RapatParipurna DPR RI". Untuk itu kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras atasterselesaikannya draft akhir Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal,kami mengucapkan terima kasih. Semoga dengan disahkan dan diundangkannyaRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal tersebut, kita berharap ikliminvestasi di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan mampu mewujudkanmasyarakat yang adil dan sejahtera, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.Amin.

Billahi Taufiq Wal Hidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 7 Rabi'ul Awal1428 H26 Maret 2007 M

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERADEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Drs. Mahfudz Siddiq, Msi.NO.A-265

Terima kasih.

Mustafa Kamal, 5.5.NO.A-248

KETUA RAPAT :Baik, dengan do'a yang ikhlas dan tulus dari F-PKS, "Insya Allah" semuanya

lancar.Berikutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

F-PDlP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 10-

PENDAPAT AKHIRFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAPRUU TENTANG PENANAMAN MODAL

=================================Disampaikan oleh : Ir. Hasto Kristiyanto, MM.Nomor Anggota : A-375

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam sejahtera bagi kita semua.Om swasti astu.Terimalah salam perjuangan kami, Merdeka !I!Merdeka itu 5 Panca Sila, kita kepalkan satu kekuatan, kita lawan kemiskinan dankebodohan.

Yang terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua;Yang terhormat Saudara Anggota Pansus RUU tentang Penanaman Modal;Yang kami hormati Menteri Perdagangan selaku wakil Pemerintah;Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan tugaskonstitusi. Disinilah seluruh komitmen dan keputusan politik kita diuji untukmampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berpihak padakepentingan nasional sehingga bangsa Indonesia dapat semakin berdaulat di bidangpolitik, berdikari di bidang ekonomi bahkan berkepribadian di bidang kebudayaan.Fraksi POI Perjuangan DPR RI sejak awal pembahasan menyimpulkan bahwa RUUyang diusulkan Pemerintah hanyalah legalisasi atas liberalisasi perekonomian nasional.Hal ini terlihat dari pemberian hak kesempatan yang sama bagi penanam modal asingdan dalam negeri, hak dengan bebas melakukan transfer dan repatriasi tanpa ramburambu, dan jaminan tidak dilakukannya nasionalisasi. Perumusan versi Pemerintahtersebut sangat/ah berbahaya karena mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraanperekonomian sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan TAP MPR NO.xVI Tahun1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Oemokrasi Ekonomi. Perumusan tersebutjustru menempatkan korporasi sebagai kekuatan pelobi kebijakan untuk mempercepatbekerjanya fundamentalisme pasar sebagaimana dikhawatirkan oleh Profesor JhonGaltung. Padahal sang tokoh kapitalis seperti Goerge Soros pun dengan tegasmengingatkan pentingnya regulasi agar Pemerintah tidak terbuai oleh kehebatanmekanisme pasar. Justru dibalik nilai-nilai efisiensi, daya saing dan transparansi yangmenjadi credo masyarakat global, tersembunyi penyakit akut berupa ketidak-adilanekonomi, berkuasanya pemegang kapital dan eksisnya kejahatan korporasi dalambentuk yang kian kompleks. Korporasi yang selalu menuntut fasilitas lebih, menurutProfesor Joel Balkan telah menjelma menjadi institusi patologis, pemilik kekuatandahsyat yang bisa berbahaya bagi masyarakat. Thesis ini semakin memperkuatbahwa pemberian fasilitas penanaman modal kepada korporasi tanpa disertaipeningkatan kemampuan produksi rakyat akan semakin memperparahkesenjangan ekonomi Indonesia.

Sidang yang terhormat;Pada kesempatan ini, Fraksi POI Perjuangan OPR RI mengingatkan bahwa

pembahasan Rancangan Undang-Undang ini masih menyisakan kuatnya pengaruhpara pemuja penanam modal asing. Mereka lupa, bahwa potensi sektor informasi,pertanian, perkebunan, kelautan dan sektor primer lainnya apabila diberikan legalisasiyang sah menurut hukum ekonomi dan mendapat pelayanan birokrasi yang efisien,maka kapitalisasi dari sektor informal tersebut menurut Hernando de Soto jauhmelampaui nilai penanaman modal asing. Pendapat tersebut hendaknya menjadiperhatian serius kita, khususnya atas dampak kerusakan lingkungan, ketidak-adilansistem ekonomi, dan kerusakan modal sosial masyarakat akibat eksploitasi berlebihandari korporasi besar berkolaborasi dengan kekuasaan yang korup selama lebih dari 32tahun Orde Baru.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 11 -

Realitas yang begitu menyedihkan terjadi di Papua, Aceh, Kalimantan, Riau dandaerah sumber kekayaan alam lainnya. Disitulah terjadi praktek-praktek yangmengatasnamakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing. Disitulah korporasi yang menelan peradaban manusia justru mendapatkanlegalitasnya sehingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas penggelembungancost recovery dari sebagian kecil kontraktor production sering menemukan nilaipenyimpangan lebih dari US$ 2 milyard pada tahun 2006, dan temuan tersebut sepidari tindak lanjut.

Berbagai praktek penyimpangan kegiatan investasi di masa lalu telah membentuksuasana kebathinan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang menolakpemberian hak kesempatan yang sarna, menolak pencantuman frasa dengan bebas,penolakan terhadap konsiderans yang tanpa memasukan prinsip-prinsip demokrasiekonomi, penolakan terhadap tidak adanya konsiderans dan batang tubuh tentangpencadangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga kemudian olehkesepakatan bersama ditambahkan ketentuan sebagai pelaksanaan TAP MPR No.xVITahun 1998 dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruangan inijuga menjadi saksi terhadap pembatasan hak transfer dan repatriasi, sehingga haktersebut hanya diberikan, sekali lagi hak tersebut hanya diberikan apabila tidak adatanggung jawab hukum yang menjadi kewajiban penanam modal. Selanjutnya penyidik,Menteri Keuangan atau keputusan pengadilan negeri dapat meminta penundaan haktersebut apabila terdapat kewajiban hukum yang belum diselesaikan.

Perlu kami ingatkan bahwa kewajiban hukum yang dimaksudkan disini mencakupantara lain kewajiban fiskal, sosial dan Iingkungan yang belum diselesaikan olehpenanam modal. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilihlangsung oleh rakyat seharus tidak tinggal diam atas berbagai kejahatan korporasi danperampasan hak rakyat atas tanah, fasilitas produksi dan hak atas pekerjaan.

Sidang yang terhormat;Pembatasan yang sangat ketat juga berlaku terhadap persyaratan hak atas tanah

yang diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus. Persyaratan yang disampaikansebagaimana terdapat Pasal 22 ayat (2) merupakan satu kesatuan persyaratan danbersifat akumulatif atau semua persyaratan harus dipenuhi.

Sidang yang terhormat;Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyadari bahwa problematika dasar dari

perekonomian Indonesia saat ini adalah ketidakmampuan untuk mengatasi persoalankronis pengangguran dan kemiskinan, lemahnya daya saing, ketidakpastian hukum danego sektoral serta ekonomi biaya tinggi adalah penyakit-penyakit investasi.Pemberantasan penyakit tersebut memerlukan ketegasan kepemimpinan dari Presidenserta koordinasi yang lebih baik dari seluruh jajaran pemerintahan. Dengan demikianmengacu pada kajian Rancangan Undang-Undang ini pada dasarnya insentif yangpaling utama yang diperlukan adalah jaminan dari Pemerintah untuk memberikankepastian hukum, bukan berupa insentif pemotongan pajak yang justru seringbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itulah seluruh fasilitas yangdiberikan menurut undang-undang ini disampaikan sebagai pilihan, artinya Pemerintahdapat memberikan sejauh hal tersebut sejalan dengan politik investasi. Adapun politikinvestasi yang ditegaskan dalam undang-undang ini adalah politik yang mendorongkegiatan penanaman modal untuk dapat dikaitkan dengan kebijakan mengatasipengangguran, mendorong keterkaitan dengan pelaku ekonomi kerakyatan danmemperbesar nilai tambah bagi integrasi vertikal dan horizontal yang memperkuat dayasaing perekonomian nasional Indonesia. Politik investasi juga berpihak kepada daerahdaerah tertinggal dan daerah dengan infrastruktur terbatas, sehingga desain fasilitasharus memerhatikan prinsip efisiensi berkeadilan dan keseimbangan kemajuan sertakesatuan ekonomi nasional. Perlu kami tegaskan bahwa fasilitas fiskal hanya dapatdiberikan kepada penanam modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dansetelah Pemerintah membuat suatu produk hukum tentang arah kebijakan industrinasional.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 12 -

Perlu kami tegaskan, kami ulangi bahwa fasilitas fiskal hanya dapat diberikankepada penanam modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dan setelahPemerintah membuat suatu produk hukum tentang arah kebijakan industri nasional. Halini sebagai koreksi kegagalan pelaksanaan Undang-undang NO.1 Tahun 1967 dimanapemberian fasilitas tidak didasarkan pada suatu kebijakan industri nasional.

Pimpinan, Anggota dan Wakil Pemerintah yang kami hormati;Hal-hal pokok dari Undang-undang Penanaman Modal ini adalah mengatur

kekhususan terkait dengan kelembagaan penanaman modal, perizinan, fasilitaspenanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal. Berbagai ketentuan tersebut diharapkan dapat mendorongpeningkatan daya tarik investasi Indonesia, dimana seluruh kegiatan penanaman modalakan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pe/ayanan terpadu satu pintu inisebagai koreksi atas kelemahan pelayanan penanaman modal dan kegagalanPemerintah mengatasi ego sektoral dalam Rancangan Undang-Undang yang diajukan.

Sidang yang terhormat;Selanjutnya, perkenankanlah Fraksi POI Perjuangan OPR RI menyampaikan

beberapa catatan atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang PenanamanModal tersebut.

Pertama, harus disadari bahwa hasil akhir dari Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal tersebut masih menimbulkan pro-kontra, baik di kalanganmasyarakat, pelaku usaha, diantara komisi OPR RI dan diantara jajaran pemerintahansendiri. Hal ini menunjukkan luasnya implikasi undang-undang tersebut dan jugasebagai tanggapan atas pengalaman buruk Undang-undang NO.1 Tahun 1967 yangmembawa kerusakan politik, sosial, budaya dan kerusakan ekonomi di tengahpengorbanan atas pengurasan kekayaan alam secara luar biasa demi kepentinganpenanam modal asing. Karena itulah seluruh substansi peraturan perundangundangan yang diperintahkan oleh undang-undang ini harus dicermati gunamewujudkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari politik investasi Indonesia.

Kedua, Fraksi POI Perjuangan DPR RI menyadari bahwa ketentuan berkaitandengan kejahatan korporasi, batasan kepemilikan asing, hak negara untuk me/akukannasionalisasi atas praktek penanaman modal yang mengingkari semangat Pembukaandan Pasal 33 UUO 1945, dan ketentuan bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagipenanam modal asing menimbulkan ketidakpuasan banyak pihak. Namun realitas petakekuatan politik di OPR RI, akhirnya menjadikan undang-undang ini sebagai "bentukkompromi" sarnbil menunggu pemimpin nasional yang berani mengatakan TIOAKatas tekanan internasional. Sebab ketika Blok Cepu yang kaya minyak diberikankepada ExxonMobil bukan kepada Pertamina dan ketika pemimpin bangsa inilebih suka membeli beras dari petani Vietnam dan Thailand dibandingkanmelakukan "penanaman modal" bagi petani Indonesia, maka akar persoalanpenanaman modal untuk kedaulatan ekonomi lebih ditentukan oleh leadershipdan nasionalisme dari pemimpin nasionalnya, bukan semata-mata pada undangundangnya. Statement ini sejalan dengan ungkapan para bijak yang mengatakanbahwa kualitas pemimpin yang baik dengan undang-undang yang buruk masih jauhlebih baik daripada pemimpin yang lemah dengan undang-undang yang baik.

Ketiga, Fraksi POI Perjuangan OPR RI menyesalkan penolakan Pemerintah darifraksi lainnya terhadap usulan Fraksi POI Perjuangan OPR RI yang mengatur kewajibanPemerintah untuk melakukan penuntutan terhadap penanam modal yang berdasarkantemuan Badan Pemeriksa Keuangan telah mengakibatkan kerugian negara. Karenaitulah kami memberikan minderheids nota terhadap penjelasan atas Pasal 33 ayat (3)yang mengatur sanksi terhadap kejahatan korporasi. Seharusnya undang-undang inimemberikan payung hukum terhadap pencegahan atau pengurangan dampak ataupemberian ganti rugi, khususnya terhadap rakyat kecil yang menjadi korban kejahatankorporasi, termasuk perampasan atas hak rakyat dan aset produksi rakyat olehkegiatan penanaman modal.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 13 -

Keempat, Fraksi POI Perjuangan OPR RI menyadari bahwa undang-undang inimenjadi skala prioritas bahkan sering dipersepsikan oleh Pemerintah sebagai bagiandari "ramuan obat mujarab" investasi. Kondisi ini menyebabkan proses pembahasanmenjadi tergesa-gesa dan mengesankan kuatnya "politik kejar tayang". Akibatnya,beberapa daftar inventaris masalah yang diberikan oleh fraksi-fraksi belum seluruhnyadiputuskan statusnya di Rapat Panitia Kerja (Panja). Karena itulah Fraksi POIPerjuangan OPR RI memberikan catatan serius atas belum diputuskannya statusbeberapa daftar inventaris masalah, termasuk yang diberikan secara tertulis oleh FraksiPOI Perjuangan OPR RI. Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran atas Undangundang NO.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Metode pendekatan dengan langsung masuk pada substansi perumusanakhir hanyalah sebagai jembatan atas perbedaan DIM diantara fraksi-fraksi danmensiasati keterbatasan waktu, namun tidak secara otomatis menggantikan DIM fraksifraksi.

Kelima, terlepas dari kekurangan yang ada, Fraksi POI Perjuangan OPR RImemberikan apresiasi, kami memberikan apresiasi atas kerjasama dengan seluruhfraksi dan kesediaan Pemerintah untuk menerima usulan fraksi-fraksi, khususnyaperubahan sebagian besar usulan Pemerintah terhadap konsiderns, perubahan hakkesempatan yang sama menjadi perlakuan yang sama, pelayanan terpadu satu pintu,pencantuman hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, ketentuan tentangkawasan ekonomi khusus yang diatur dengan udang-undang, dan pemberian sanksiterhadap kejahatan korporasi serta dapat ditundanya hak transfer dan repatriasi.

Pimpinan, Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah yang kami hormati;Fraksi POI Perjuangan OPR RI mengharapkan agar ditingkat pelaksanaan,

Pemerintah sungguh-sungguh memerhatikan politik investasi dimana penanamanmodal ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorongpengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatdalam suatu sistem perekonomian nasional yang berdaya saing. Karena itulah setelahmempelajari dengan seksama Rancangan Undang-Undang Penanaman Modaltersebut, maka Fraksi POI Perjuangan OPR RI dengan mengucapkan syukur kehadiratTuhan Yang Maha Esa, dengan ini menyatakan : menyetujui dengan catatansebagaimana dijelaskan di atas terhadap Rancangan Undang-Undang tentangPenanaman Modal ini. Sikap ini diambil melihat realitas dan konstruksi kekuatanpolitik di CPR RI. Namun sikap ini juga sebagai jalan keluar agar CPR RI tidakdipersepsikan menjadi faktor penghambat atas rendahntya realisasi investasi diIndonesia. Sebab undang-undang ini pada dasarnya memberikan penguatan terhadapsistem pemerintahan presidensial. Persoalannya tinggal satu, apakah Presiden danWakil Presiden yang telah dipilih langsung oleh rakyat berani dan tegas menggunakanmandat politiknya untuk kepentingan rakyat, atau justru tunduk pada tekananinternasional dan menjadikan arus penanaman modal asing sebagai pahlawan ekonomiIndonesia. Hendaknya realitas fundamentalisme pasar dan mengguritanya kekuatankorporasi sebagai institusi patologis yang lebih sering menuntut fasilitas dibandingkantanggung jawab korporasinya dapat dihadapi dengan penuh ketegaran oleh seluruhpenyelenggara kekuasaan pemerintahan negara Indonesia.

Pimpinan, Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah yang kami hormati;Kami sungguh menghargai kerjasama yang telah terjalin dan kuatnya kemauan

mewujudkan mekanisme demokrasi meskipun masih sering terjebak pada mekanismeprosedural semata. Sejarahlah yang akan mencatat, apakah keputusan politik hari iniakan merubah sistem perekonomian Indonesia agar semakin berkeadilan sosial dansemakin meningkatkan kesejahteraan rakyat ATAU justru menjadi bagian dari jaringkorporasi global dengan keuasaan yang kian tak terbatas. Sebelum undang-undang inidisahkan, hendaknya dengan penuh kearifan, kita membuka mata hati dan telinga kitaserta merenungkan kembali sejarah terwujudnya kemerdekaan Indonesia yang saratdengan perjuangan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 14-

Cita-cita dan pengorbanan para founding fahters seharusnya menjadi bentengmoral dan integritas kita untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia yang semakinterbelenggu pada jerat kapitalisme global. Jangan sekali-kali melupakan sejarah I!!

Jadi pada saat pembahasan ini kami sungguh merasakan, bahwa Undang-UndangPenanaman Modal ini satu hal yang sangat penting, ada perbedaan-perbedaan terkaitdengan filosofi paradigma. Atas kekurangan yang ada, yang terjadi juga dari Fraksi POIPerjuangan OPR RI kami mengucapak permohonan maaf, baik kepada fraksi-fraksiyang telah bermitra dengan baik maupun kepada Pemerintah.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TTO

TJAHJO KUMOLOKetua

TID

JACOBUS K. MAYONG PADANGSekretaris

Oemikian dapat kami sampaikan, dan sebagai penutup kami sampaikan salamperjuangan kita bersama MEROEKA !I!

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih Mas Hasto.Kita sudah dengarkan tadi yang gegap gempita seperti mobil yang laju kencang,

kalau tidak pakai rem maka akan bahaya. Tetapi masalahnya kalau rem dipencetmelulu mengganggu kita itu, dan layaknya ruang demokrasi kalau tidak ada suaraoposisi maka akan menjadi ruang rindu, seperti lagu itu.

Bapak/lbu sekalian;Ini hal yang muncul konsep-konsep fundamentalisme pasar, saya kira bisa

dikembangkan di seminar nant. Teroris pasar dan lain-lain yang saya kira itu hal-halyang bentuk peringatan.

Kami melanjutkan yang berikutnya adalah dari Fraksi Bintang Pelopor Oemokrasi.

F-BPD (MUHAMMAD TONAS, SE) :Bismillahirrahmanirrahiim.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Lebih awal saya mohon maaf karena keterlambatan kehadirannya Ibu Menteri yang

saya hormati.

PENDAPAT AKHIR MINIFRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

ATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG


----------------------------------------Oisampaikan oleh : Muhammad Tonas, SE.Anggota Nomor : A-oS

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Penanaman Modal;Yang terhormat Saudari Menteri Perdagangan RI beserta Staf;Para Hadirin sekalian yang kami hormati;

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 15 -

Dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufiq dan hidayah dari ALLAH SWT,semoga kita dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang diamanahkan rakyatIndonesia sesuai dengan petunjuk-Nya, marilah kita memanjatkan puji dan syukurkepada ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa marilah kita sampaikan kepadaRasulullah saw, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti petunjuknya hingga harizaman nanti.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnyakepada Anggota Pansus, Panja, Tim Perumus dan Tim Kecil serta tak lupa kepadaPemerintah dan seluruh jajarannya yang telah berperan serta dalam pembahasanRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini, yang tiada kenai lelah,siang dan bahkan sampai larut ma/am selalu fokus dalam pembahasan RancanganUndang-Undang ini.

Selanjutnya izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapatatas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi(F-BPD) untuk menyampaikan pendapat akhir mini melalui forum yang terhormat ini,atas Rancangan Undang-undang Penanaman Modal.

Yang terhormat Pimpinan Rapat;Para Hadirin sekalian yang kami hormati;Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) setelah menelaah terhadap Rancangan

Undang-Undang tentang Penanaman Modal memandang perlu dalam pendapat Fraksiini kami menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatanpenanaman modal untuk mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomiriil, dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luarnegeri. Sejalan dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaanIndonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan suatu iklimpenanaman modal yang kondusif dan promotif.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negerisebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Perluuntuk diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan iklim perekonomian nasionalyang lebih terbuka dan supaya memberikan kemajuan pada perekonomiannasional.

3. Percepatan pembangunan ekonomi nasional diperlukan suatu sistem dankelembagaan yang memberikan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitasserta perlakuan yang adil, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatdengan meningkatkan kapasitas teknologi nasional dan untuk terciptanyakemampuan daya saing dunia usaha.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas maka Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi(F-BPD) perlu menyampaikan pendapat mini sebagai berikut :

1. Kami berpendapat bahwa Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini tidakboleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnyadengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak Guna Usaha diberikanuntuk waktu paling lama 25 tahun", dan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa"untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hakguna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun". Disamping itu secara ekonomiakan banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia, terutamainvestasi dibidang sumber daya energi dan mineral. Jika perjanjian itu terlalu lamasampai dengan 95 tahun hal ini hampir sama dengan 1 atau 2 generasi umurmanusia dan dikhawatirkan akan terjadi pengambil-alihan hak guna usaha menjadihak milik, karena sistem birokrasi pertanahan yang masih buruk di Indonesia.Untuk itu kami akan memberi catatan mengenai ini dipandangan akhir fraksi nanti.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 16-

2. Kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi juga berpendapat bahwa untukmengatur Pajak Investasi sebagaimana yang terdapat dalam Rancangan UndangUndang tentang Penanaman Modal ini, diperlukan Peraturan Pemerintah yangmengatur tentang Pajak Investasi yang respostif bagi Penanam Modal.

3. Berdasarkan kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh para anggota Panjayang menyetujui tentang kata "Kebijakan" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal15 Rancangan Undang-Undang ini, maka semua sepakat bahwa koordinasipenanaman modal yang dilakukan oleh BPKM perlu ditingkatkan, dimana BPKMbukan hanya sebagai lembaga yang dapat melaksanakan kebijakan (PolicyExecution) tetapi juga sebagai pengambil kebijakan (policy making), dan sudahtentu Jembaga yang selama ini belumlah kuat. Untuk itu perlu dibentuk lembagaatau departemen yang khusus mengatur dan mengurus persoalan investasi, dansudah tentu departemen yang dimaksud dipimpin oleh seorang menteri yangbertanggungjawab dalam hal investasi.

4. Penanaman Modal yang berkaitan PMA harus memberikan transfer teknologi danmengutamakan tenaga kerja lokal baik ditingkat level pimpinan (atas) atau Madyasehingga akan memberikan peningkatan pendapat masyarakat dan lebihdipertegas dalam Peraturan Pemerintah.

Yang terhormat Pimpinan Rapat;Para Hadirin sekalian yang kami hormati;Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT dan mengharap perlindungannya

maka Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dapat menyetujui diteruskannyadalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-UndangPenanaman Modal.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 26 Maret 2007.PIMPINAN FRAKSI

BINTANG PELOPOR DEMOKRASIDPRRI

Ketuattd

JAMALUDDIN KARIM, SH

Sekretaristtd

RAPIUDDIN HAMARUNG

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Tonas.Berikutnya kesempatan kami berikan kepada yang tercinta Hj. Sundari Fitriyana

dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :Terima kasih Ketua.

PENDAPAT AKHIR MINIFRAKSIPARTAIPERSATUANPEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIATERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 17 -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat;Yang kami hormati Saudara Menteri Perdagangan beserta Jajarannya;Yang kami hormati Rekan-rekan Anggota Komisi VI OPR RI; danHadirin yang Berbahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikantaufik dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat untukmembahas Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dalam keadaansehat wal'afiat. Shalawat beserta salam marilah kita anugerahkan kepada nabi besarMuhammad sawt beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penanaman Modal yang kinisedang kita lakukan hampir mencapai penyelesaian. Setelah mengikuti pembahasanRancangan Undang-Undang tersebut secara seksama dan mendalam, Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan ingin mengungkapkan kembali bahwa penyusunanRancangan Undang-Undang ini sangat terkait dengan upaya kita untuk merancangsebuah perubahan bagi iklim investasi yang lebih kondusif dan berorientasi padapeningkatan kesejahteraan rakyat.

Saudara Ketua Rapat; danSaudara Menteri Perdagangan sebagai Wakil Pemerintah;Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa adanya kekhawatiran

berbagai masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang ini yang dianggap terlaluliberal. Menurut kami Rancangan Undang-Undang ini justru telah membatasi liberalisaiinvestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (7) yang menyatakan urusankewenangan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenagan dari Pemerintah,diantaranya adalah penanaman modal yang terkait dengan dengan sumber daya alamyang tidak terbarukan dalam tingkat risiko yang tinggi dan kerusakan lingkungan yanglebih tinggi, bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional,penanaman modal yang terkait dengan fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah, penanaman modal yang terkait dengan pelaksanaan strategi keamanan.Oengan adanya ketentuan tersebut berarti kita telah melindungi kepentingan nasionalkita, karena modal asing tidak bisa secara serta merta melaksanakan penanamanmodalnya secara langsung ke provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Melainkansemua urusan penanaman modal yang terkait dengan ketentuan tersebut merupakanurusan dari Pemerintah, artinya Pemerintah melaksanakan sendiri. Oisamping itu didalam Pasal 12 ayat (2) juga ditegaskan tentang bidang usaha yang tertutup bagipenanaman modal asing.

Selain itu, kami juga berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang inimerupakan solusi dalam memecahkan berbagai permasalahan investasi yang sedangkita hadapi. Kita mengetahui beberapa permasalahan investasi yang kerap terjadikendalanya adalah masalah perizinan yang berbelit, memakan waktu yang lama jugamemakan biaya yang banyak. Oalam Rancangan Undang-Undang ini masalah tersebuttelah teratasi dengan dibentuknya sistim pelayanan terpadu satu pintu. Pelayananterpadu satu pintu tersebut bertujuan untuk membantu penanaman modal dalammemperoleh kemudahan-kemudahan dalam pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasimengenai penanaman modal. Pelayanan terpadu satu pintu itu dilakukan oleh lembagaatau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapatpendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memilikikewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga instansi yangberwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Saudara Menteri beserta hadirin sekalian yang kami hormati;Salah satu fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal yang

diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah antara lain tentang kemudahanpelayanan atau perizinan hak atas tanah, hak guna usaha yang diperoleh dengan caramemberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus 60 tahun dan dapat diperbaharuiselama 35 tahun, hak guna bangunan dapat diperoleh dengan cara memberikan dandiperpanjang dimuka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 18 -

tahun, sementara hak pakai diperoleh dengan cara dapat diberi dan diperpanjangdimuka selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. Pemberian fasilitasatas tanah lagi dilakukan sangat hati-hati dan dilakukan dengan pembahasan yangsangat mendalam oleh semua fraksi-fraksi. Kekhawatiran yang dikhawatirkan olehmasyarakat secara umum sebetulnya sudah menjadi pemikiran yang mendalam bagikita semua, semua fraksi yang ada di dewan. Untuk itu fasilitas tersebut diberikandengan persyaratan, penanaman modal dilakukan dalam jangka panjang dan terkaitdengan perubahan struktur perekonomian yang berdaya saing, tingkat pengembalianmodalnya memerlukan rentang waktu yang panjang, penanaman modal yang tidakmemerlukan area yang luas, penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanahnegara, dan penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakatserta tidak merugikan kepentingan umum.

Disamping itu, materi Rancangan Undang-Undang yang mendapat perhatian danpembahasan mendalam adalah keberadaan posisi dan tugas pokok, dan fungsi BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga tersebut yang semula tugasnyahanya melakukan promosi, dalam Rancangan Undang-Undang ini kewenangannyadiperluas menjadi koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, baik koordinasiantarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dan Bank Indonesia, antarinstansiPemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Dengankewenang dan kedudukan ini diharapkan BKPM akan dapat lebih efektif dalammengembangkan dan membangun penanaman modal yang kondusif dan menarik parainvestor.

Saudara Pimpinan Rapat yang kami hormati;Saudara Menteri Perdagangan sebagai Wakil Pemerintah; sertaRekan-rekan sekalian;Dalam Ketentuan Penutup Rancangan Undang-Undang ini, pada Pasal 39

menyatakan bahwa "semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkaitsecara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikankepada peraturannya dalam undang-undang ini". Pengaturan ini merupakan salah satubentuk kekhususan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga nantinyadiharapkan tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang saling bertentangandalam bidang yang terkait langsung dengan penanaman modal.

Selanjutnya setelah membahas dan mengkaji Rancangan Undang-Undangtentang Penanaman Modal bersama fraksi-fraksi lain dan dengan Pemerintah, makaFraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui untuk meneruskanpembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal padaPembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Demikianlah Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadapRancangan Undang-undang tentang Penanaman Modal. Kepada saudara PimpinanRapat, Saudara Menteri Perdagangan sebagai Wakil Pemerintah beserta jajarannya,Rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR RI, dan hadirin sekalian kami haturkan terimakasih.

Wabillahit taufiq wal hidayahWassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 15 Maret 2007Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Hi. SUNDAR FITRIYANA, S.AgAnggota DPR RI No.A-25

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih Ibu Fitri.Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 19 -

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Terima kasih Pimpinan.

PENDAPAT AKHIRFRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIATERHADAP

RANCANGANUNDANG~NDANG


Dibacakan Oleh : Nasril Bahar, SE. Nomor Anggota: A-137

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI;Yang kami hormati Ibu Menteri Perdagangan Republik Indonesia besertajajarannya;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua;Puji dan syukur marilah kita panjatkan karena Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapatmelaksanakan Rapat Kerja dalam rangka melanjutkan pembahasan RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Modal.

Saudara Pimpinan, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang PenanamanModal dan Ibu Menteri Perdagangan yang kami hormati;Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada hakekatnya

merupakan perwujudan dari kesungguhan dan komitmen Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia bersama dengan Pemerintah dalam menciptakan kepastian hukumdi bidang penanaman modal.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang PolitikEkonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal harus selalumendasari kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomiannasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomiberkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorongpertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pembentukan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menjagakeseimbangan antara peningkatan investasi dan kestabilan makro ekonomi dankeseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok sertamasyarakat mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaedah-kaedah tatakelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Secara umum Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat, bahwa kesepakatanatas berbagai substansi dari Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modalmerupakan hasil optimal, setelah melalui pembahasan secara intensif antara AnggotaPansus, Panja dan Timcil dengan Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagaiaspirasi perkembangan dalam masyarakat.

Mencermati berbagai ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang PenanamanModal ini, kami berpendapat bahwa hal-hal yang diatur telah bersifat spesifik (lexspesialis) sebagaimana diharapkan berbagai kalangan, termasuk para investor.

Dalam Rancangan Undang-Undang ini telah dinyatakan bahwa kegiatanpenyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasianatas pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahapan

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 20-

permohonan sampai dengan tahapan keluarnya dokumen dilakukan dalam satu pintudan satu tempat. Dengan adanya ketentuan pelayanan terpadu maka RancanganUndang-Undang ini telah mendorong adanya reformasi birokrasi secara menyeluruhdan penerapan prinsip-prinsip best practices.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI serta Ibu Menteri Perdaganganyang kami hormati;Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam tahapan pembahasan Rancangan

Undang-Undang Penanaman Modal ini mendapat respon dan apresiasi dari berbagaikelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat kurang menyetujui berbagaiketentuan dalam Rancangan Undang-Undang ini karena dianggap memberikankebebasan bagi modal asing, terlampau liberal, tidak berpihak pada usaha kecil danmenengah, dan dianggap tidak berpihak pada rakyat dan mengancam kedaulatanrakyat.

Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi positif dan penghargaanyang tinggi kepada seluruh anak bangsa yang memberikan berbagai masukan dan kritikkontruktif tersebut. Namun demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional perlu menegaskanbahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang ini telah dilakukan dengan kearifandan kesungguhan, melibatkan tim ahli dari seluruh instansi terkait dalam menempatkankemandirian dan kedaulatan rakyat sebagai prioritas yang utama dan yang pertama.Berbagai kemudahan untuk iklim investasi yang dimaksudkan untuk memberikan iklimyang kondusif telah dibingkai dengan instrumen kontrol yang kuat agar kepentingannasional terjaga.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati;Ibu Menteri Perdagangan yang kami hormati;Fraksi Partai Amanat Nasional merasakan proses pembahasan telah berlangsung

secara demokratif, positif dan ada nuansa kebersamaan. Dengan semangat inilah,setiap pembahasan dapat terlaksana secara efektif, aspiratif dan produktif.

Akhirnya, kami atas nama Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan kemaafan kami kepada :1. Pimpinan Pansus dan Pimpinan Panja yang telah memimpin persidangan dengan

penuh kesabaran, toleransi, dan bijaksana, sehingga pembahasan ini dapatberjalan lancar dan tertib.

2. Seluruh fraksi yang telah berpartisipasi dalam pembahasan dengan penuh energik,kreatif dan dinamis.

3. Kepada Ibu Menteri Perdagangan beserta jajarannya selaku Wakil Pemerintahyang selalu menunjukkan kearifan dalam pembahasan.

4. Seluruh Staf Sekretariat yang telah memberikan dukungan penuh selamapembahasan sehingga melancarkan jalannya pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Penanaman Modal ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati;Saudara Menteri Perdagangan beserta jajarannya;Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional, dengan

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dapat menerima dan menyetujuiRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal untuk disahkandibicarakan ke Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Billahit taufiq wal hidayah.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Juru Bicara,

Nasril Bahar, SE.No.A-137

Terima kasih.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 21 -

KETUA RAPAT :Terima kasih Saudaraku Nasril Bahar yang te/ah menyampaikan pandangannya.Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM) :

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRATTERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG

PENANAMAN MODAL

Disampaikan oleh : Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Sidang;Yang terhormat para Anggota Komisi VI DPR R/;Yang terhormat Ibu Menteri Perdagangan beserta jajarannya;Rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya muliakan;

No. Anggota : A-86

Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YangMaha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapatmenghadiri Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Pansus yang telahmemberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikanPendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat tentang pembahasan Rancangan UndangUndang Penanaman Modal.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang kami hormati;Setelah pembahasan yang begitu intensif dari pembahasan Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM) Fraksi dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat Panitia Kerja(Panja), Tim Kecil (Timcil), Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin),akhirnya Rancangan Undang-Undang ini dapat disepakati melalui pembahasan yangcukup alot.

Secara umum, ketentuan pokok pada Rancangan Undang-Undang PenanamanModal ini dengan tujuan untuk dapat meningkatkan investasi langsung, baikpenanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing paling tidak ada 9(sembilan) aspek, yaitu :1. Kebijakan Umum;2. Bentuk Badan Usaha;3. Kelembagaan;4. Pembatasan terhadap kegiatan investasi;5. Fasilitas serta insentif bagi kegiatan investasi, keimigrasian serta hak atas tanah;6. Aspek perpajakan;7. Aspek ketenagakerjaan;8. Aspek /arangan dan penye/esaian sengketa;9. Aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hampir semua aspek mendapatkan perhatian yang sangat detail dan sangat rinci,namun aspek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat sedikitmendapat perhatian.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 22-

Yang paling menarik dari Rancangan Undang-Undang ini adanya daya tarik darifasilitas yang diberikan, seperti tax holiday, ada unsur "reward and punishment", di satupihak investor diberikan "reward" kemudahan yang menurut hemat kami cukup menarik,yaitu dengan pelayanan terpadu satu pintu untuk kemudahan perizinan. Serta fasilitasyang menarik lainnya seperti keimigrasian, fasilitas fiskal, fasilitas ketenagakerjaan, danfasilitas hak atas tanah serta perlakuan khusus lainnya.

Sedangkan dilain pihak ada juga punishment, yaitu larangan dan sanksi berupalarangan dan sanksi bahkan kejahatan korporasi dan penggelembungan biayapemulihan (cost recovery) mendapat perhatian dalam Undang-Undang PenanamanModal ini.

Hal lainnya yang menjadi perhatian, yaitu keberpihakan pada PengembanganPenanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta KawasanEkonomi Khusus masuk dalam undang-undang ini.

Harapan kami dari Fraksi Partai Demokrat, dengan berakhirnya pembahasanRancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini dapatlah bermanfaat bagipertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan;Kepada Pimpinan Pansus, Ibu Menteri serta Anggota Dewan Komisi VI yang

terhormat, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk dapat membahas danmenyelesaikan tugas mulia ini, yaitu tugas legislasi. Kami mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai permohonan maaf bila adakekhilafan, baik tingkah laku, ucapan selama pembahasan dari Rancangan UndangUndang Penanaman Modal ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui bahwa Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal ini untuk dapat diambil keputusan pada tingkat RapatParipurna DPR RI.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati;Demikianlah Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat tentang pembahasan

Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini, semoga Tuhan Yang Maha Esasenantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya kepada kita semua,agar dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah,Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Insya Allah bersama kita bisa.

Jakarta, 26 Maret 2007

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI

KETUA,

Syarief Hasan, SE, MM, MBA.No.A-94

SEKRETARIS,

Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM.No.A-85

(TERJADI LEMPARAN SELEBARAN KERTAS DARI RUANG ATAS YANGBERTULISKAN "MENOLAK RUU UNTUK DISAHKAN")

F-PBR (H. ZAINAL ABIDIN HUSSEIN, SE) :Pimpinan, ini bukan arena sirkus mau lempar-Iempar, ini ruangan terhormat,

mohon keamanan untuk mengusir orang itu. Mohon diusir itu.

KETUA RAPAT :Mohon keamanan supaya tertib.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 23-

F-PDIP (ARIA BIMA)Pimpinan, saya kira kita memperbolehkan terbuka tetapi dengan cara-cara yang

santun.

KETUA RAPAT :Ini simbol-simbol negara saya kira penting.

F-PPP (H. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Ini pelecehan, Pimpinan.

KETUA RAPAT :Saya mohon keamanan untuk menertibkan, ini simbol-simbol negara.Saik, saya ingin sedikit memberi komentar.Saudara-saudara sekalian, terutama teman-teman Media. Kita ini sudah cukup

panjang pembahasan dan sudah mengundang seluruh, coba teman-teman Mediajangan yang kecil kemudian menjadi mengaburkan seluruh, bahwa Pansus ini danPanja sudah puluhan kali dan mengerahkan ribuan jam untuk berkeliling ke daerah danjuga sudah disampaikan kepada Media Massa, sudah dibuka apapun dan tidak adayang tertutup, tidak boleh sedikit orang, dua ekor atau tiga orang melakukan satupropokasi yang berlebihan, sehingga proses-proses demokrasi yang terbuka sekarang,konsolidasi demokrasi yang kita bangun bisa terwujud dengan baik. Kalau maudemokrasi jalanan kita tidak akan pernah memantapkan proses-proses lembaga dandirusak semua lembaga, dan kalau dirusak saya kira kita ke hutan saja hidup.

Saya mohon perhatian rekan-rekan wartawan, sebab ini bisa kecil menjadimengaburkan seluruh usaha kita. Jadi hanya melempar kertas satu kali saja dan diamenghapuskan seluruh kerja kita siang-malam, itu tidak par juga buat kita semua.

Saya berharap mohon perhatian rekan-rekan wartawan.Saik, kita lanjutkan sekarang, mudah-mudahan kesabaran kita ini bisa kita terus, ini

perlu pengendalian kesabaran.Serikutnya yang terhormat Choirul Sholeh Rasyid dari Fraksi Kebangkitan Sangsa.

F-KB (H. CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Terima kasih Pak Ketua.

PENDAPAT AKHIR MINIFRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

TERHADAPRANCANGANUNDANG-UNDANG


------------------------------------------Disampaikan oleh : H. Choirul Sholeh Rasyid, SE.Nomor Anggota : A-218

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan Pansus dan Wakil-wakil yang kami hormati;Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan beserta seluruh jajaran yangmendampingi;Yang terhormat Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Penanaman Modaldan kawan-kawan publik Media Massa yang pada siang ini bersama-sama kitamenyaksikan pengesahan tingkat Pansus untuk Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal;Pertana kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua dalam rangkamenjalankan amanah rakyat dalam kondisi sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur shalawat dan salam kepadajunjungan kita nabi besar Muhammad saw.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 24-

Saudara Pimpinan Sidang, Menteri Perdagangan dan hadirin yang kami hormati;Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RJ memberikan apresiasi yang cukup tinggi

terhadap Pansus yang telah berhasil menyelesaikan Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal dalam waktu yang relatif singkat dengan cakupan materi yanghampir semuanya, pasal demi pasal memiliki makna strategis bagi kehidupan investasidi Indonesia masa mendatang.

Salah satu mater; penting yang berhasi/ dirumuskan o/eh Pansus dan be/um diaturdalam Undang-Undang Penanaman Modal yang lama adalah soal rumusan insentifatau fasilitas bagi investor. Untuk merumuskan persoalan ini, bukanlah hal yang mudah,karena akan berdampak langsung terhadap pendapatan negara, khususnya sektorpajak. Namun Anggota Pansus bersama Wakil Pemerintah berhasil mencari titik temudan kesepahaman sehingga lahirlah sejumlah fasilitas bagi investor yang jumlahnyamencapai lebih dari sepuluh item. Mulai dari insentif fiskal seperti pembebasan ataukeringanan bea masuk, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai(PPN), keringanan pajak bumi dan bangunan untuk bidang usaha tertentu serta fasilitaskemudahan dalam hal mendapatkan perizinan.

Selain berhasil merumuskan sejumlah fasilitas bagi penanam modal, Pansus jugaberhasil mengimbanginya dengan memasukkan sejumlah prasyarat-prasyarat dankriteria bagi investor yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Tidak kurang darisepuluh prasyarat yang harus dipenuhi oleh investor jika memang mereka inginmendapatkan fasilitas dalam undang-undang ini. Antara lain, bersifat padat karya ataumenyerap tenaga kerja yang masif, berkaitan juga dengan pembangunan infrastruktur,alih teknologi serta berbadan hukum di Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Oalam sepuluh prasyarat tersebut, lima diantaranya merupakan usulan FraksiKebangkitan Bangsa OPR RI, antara lain : investasi daerah terpencil, bermitradengan usaha kecil dan menengah serta koperasi, skala prioritas tinggi,konservasi dan industri pioner. Atas disetujuinya usulan Fraksi Kebangkitan BangsaOPR RI tersebut, kami sampaikan terima kasih kepada Anggota Pansus dan fraksifraksi lain dalam rangka menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini.

Hadirin, Ibu Menteri, Pimpinan yang kami hormati;Selain itu Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI juga memberikan apresiasi kepada

Pansus yang telah menetapkan posisi kelembagaan BKPM yang bertanggungjawablangsung kepada Presiden dan menjadi koordinator atas seluruh pelaksanaan kegiataninvestasi. Meski Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak secaraeksplisit menyebut pejabat BKPM adalah setingkat Menteri, namun rumusan yangmenyangkut tersebut "Kepala BKPM bertanggungjawab langsung kepadaPresiden" sudah lebih dari cukup untuk menyebut setingkat Menteri. Sekarang tinggalpolitical will dari Presiden, apakah mampu dan berani memperjelas posisi dan statusBKPM atau dibiarkan sesuai dengan rumusan undang-undang ini.

Selain menyerahkan kepada political will Presiden, Fraksi Kebangkitan BangsaOPR RI mengusulkan persoalan kementerian investasi diserahkan sepenuhnya kepadaPemerintah dan Anggota OPR RI yang sekarang in; terlibat dalam pembahasanRancangan Undang-Undang Kementerian Negara, dan hal ini sudah disetujui olehPansus di dalam pasal-pasal penjelasan di dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Keputusan Pansus bahwa BKPM bertanggungjawab langsung terhadap Presiden,kemudian diperkuat dengan sistem perizinan satu pintu. Hal ini tentunyamenghindarkan pada investor dari sistem birokrasi yang ber/iku dan high cost economi.Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI berharap, kebijakan satu pintu ini sekaligusmenjadi awal dan point yang bagus untuk reformasi birokrasi khususnya di bidanginvestasi, terutama usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI tentang KomisiPengawas Investasi yang tidak diterima dan disetujui oleh Pansus.

Hadirin yang berbahagia;Terkait dengan persoalan repatriasi yang sempat memicu kontroversi, perlu

disampaikan kepada publik bahwa Rancangan Undang-Undang telah memberikanrambu-rambu yang sangat ketat sesuai Undang-Undang Pasar Modal sertamemberikan mandat kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagaipenyidik untuk menunda atau membatalkan reaptriasi yang berindikasi pidana.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 25-

Berikutnya terkait kebijakan tenaga kerja asing yang juga sempat membuatkebijakan kalangan sangat khawatir, perlu disampaikan bahwa Fraksi KebangkitanBangsa OPR RI sudan mengusulkan agar persoalan ini disesuaikan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, yakni penempatan tenaga kerja asing harus mendapatkanrekomendasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan hal ini disetujui olehPansus untuk dimasukkan dalam penjelasan-penjelasan Rancangan Undang-Undangini.

Pimpinan Sidang, Ibu Menteri Perdagangan yang kami hormati;Secara umum, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal telah

mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Meskipun kita juga tahu masalahadabeberapa ketentuan yang dianggap kontroversi oleh sebagian kalangan, termasukdalam hal ini catatan-catatan Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI, meliputi :

Pertama, BAB VII tentang Bidang Usaha.Sejak awal Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI menginginkan agar ketentuan

tentang bidang usaha yang tertutup, terbuka dan terbuka tapi bersyarat dijelaskansecara rinci dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang ini. Hal ini menjadipenting mengingat Pasal 33 Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menginginkan ketentuan tentang cabang-cabang produksi yang menyangkut hajathidup orang yang penguasaan ditetapkan melalui yang diatur oleh undang-undangbukan diatur melalui Peraturan Presiden seperti yang temuat dalam RancanganUndang-Undang Penanaman Modal ini.

Bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI persoalan ketentuan cabang produksiyang harus dikuasai oleh negara adalah persoalan yang sangat strategis dan tidak bisadiserahkan begitu saja kepada Presiden. Jika hal ini dibiarkan, berarti undang-undangini nantinya akan membuka peluang bagi Presien untuk "menjual" asset-assetstrategis milik negara kepada asing tanpa ada pihak manapun yang dapat mengontrolapalagi melarangnya.

Oleh sebab itu Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI mengusulkan : ketentuantentang Badan Usaha yang tertutup, terbuka dan terbuka tapi bersyarat untuk investasidirinci dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang ini. Jika permintaan ini sulitdisetujui maka pasal ini perlu diberikan penjelasan bahwa pada saat penyusunanPeratura Presiden tentang bidang usaha, maka Presiden harus berkonsultasi danberkomunikasi dengan OPR RI.

Kedua, Pasal 22 tentang Fasilitas Hak Guna Usaha (HGU) Tanah.Sejak awal Fraksi Kebangkitan Bangsa OPR RI menghindari untuk memasukkan

tanah sebagaui bagian dari skema insentif untuk para investor. Bagi Fraksi KebangkitanBangsa OPR RI tanah adalah asset yang sangat berharga dan harus dijagapenguasaannya dan pengelolaannya oleh negara, karena berkaitan langsung dengansumber penghidupan rakyat serta nilai-nilai dan tradisi bagi masyarakat.

Memang betul, hak penguasaan tanah tetap dipegang oileh negara, sementarainvestor hanya memiliki hak guna yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pemerintah.Namun resening nalar seperti ini adalah nalar a historis, nalar yang tidak berpijak padarealitas. Harap dicatat, bahwa dalam sejarah konflik agraria antara petani danpengusaha, negara lebih banyak condong dan berpihak kepada pengusahadibandingkan membela rakyatnya. Bahkan dalam banyak kasus Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan ekonomirakyat, justru banyak terlibat dalam kasus HGU dengan menjadikan petani sebagaibukan mitranya tetapi bagai musuhnya.

Selain itu pemberian fasilitas HGU hingga 95 tahun sama artinya denganmenyerahkan negeri ini kepada pihak lain. Bisa dibayangkan umur satu generasi diIndonesia sekarang ini rata-rata berkisar antara 60-70 tahun. Artinya jika HGU diberikanhingga 95 tahun berarti tanah HGU baru dapat dinikmati oleh generasi ketiga, dan itujika kondisinya masih layak nilai-nilai ekonomisnya, bukan bahan bekas tambang yangrecoveri-nya masih memerlukan waktu yang cukup lama.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 26-

Untuk menghindari kontroversi yang berlarut-Iarut dan demi mempercepat prosespenyelesaian konflik agraria yang hingga sekarang ini, maka Fraksi KebangkitanBangsa DPR RI mengusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modalini ketentuan tentang HGU disesuaikan dengan Undang-Undang bidang Pertanahanserta menjadikan ketentuan tentang prasyarat mendapatkan HGU yang ada pada PasaJ22 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini sebagai satu kesatuanprasyarat yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu item dengan item lainnya.

Hadirin yang kami hormati;Saudara Pimpinan Sidang, Ibu Menteri Perdagangan dan seluruh jajaran yangkami hormati;Demikianlah Pendapat Akhir Mini Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap

Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RIberharap Rancangan Undang-Undang ini nantinya akan dapat menarik investasisebesar-besarnya di Indonesia dan memberikan manfaat seluas-Iuasnya bagimasyarakat, "Baldatun Thoyibatun Rabbun Qabur". Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RIjuga berharap catatan yang kami berikan dapat diterima oleh Pansus ini demikemaslahatan rakyat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR R/ dapat menyetujui pembahasan RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Moda/ ini untuk diteruskan da/am SidangParipurna yang akan datang, tentunya dengan beberapa catatan yang te/ah kamisampaikan sebagai kesatuan da/am pandangan mini fraksi kami.

Akhirul kalam, mudah-mudahan kita semua dapat membela dan membawa amanatrakyat yang ada di dalam lembaga perwakilan rakyat ini, dan masyarakat bisamemahami bahwa ini adalah bagian dari kepentingan publik dan kepentingan rakyatsemata.

Wallahul Muwaffiq lIaa Aqwamit ThoriqWassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.Damailah negeriku, bangkitlah bangsaku.


PIMPINAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

Terima kasih.

Dra. Hi. FauziyahKetua

Ir. H. Helmy Faishal ZainiSekretaris

KETUA RAPAT:Terima kasih, Insya Allah semuanya lancar.Sebelum yang terakhir saya ingin memastikan mudah-mudahan proses selanjutnya

lancar dan apabila ada penolakan, silakan saja. Tetapi kalau ada pelecehan saya kirasaya berharap keamanan untuk memproses sebagai satu penghinaan pada Par/emensehingga kita berjalan dengan baik.

Berikutnya saya berharap ini yang terakhir tetapi tetap utama, yaitu dari FraksiPartai Bintang Reformasi.

F-PBR (H. ZAINAL ABIDIN HUSSEIN, SE) :

PENDAPAT MINIFRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

TERHADAPRUU TENTANG PENANAMAN MODAL

Disampaikan dalam Rapat Kerja DPR-RITanggal : 26 Maret 2007Juru Bicara : Zainal Abidin Hussein, SENomor Anggota : A- 286

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 27-

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Pansus;Yang Terhormat Saudara Menteri Perdagangan RI;Yang Terhormat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang diwakili,dan Anggota Pansus, para hadirin yang kami hormati;

Assalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yangtelah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita bersama dapatmenghadiri Rapat Kerja ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kitasebagai Anggota Dewan. Agenda yang kita bahas pada Rapat Kerja ini adalah untukmengambil keputusan atas Draft Rancangan Undang-Undang tentang PenanamanModal.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat;Saudara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalyang tidak hadir;Segenap hadirin yang kami muliakan;Investasi merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan melalui nilai

tambah yang dihasilkannya akan menciptakan lapangan kerja. Indonesia,bagaimanapun, merupakan negara yang menarik bagi investasi terutama perkebunan,pertambangan, jasa, dan komponen produk-produk manufaktur. Namun, hal itu barubisa terwujud jika ada kepastian usaha dan hukum. Rancangan Undang-Undangtentang Penanaman Modal ini diharapkan dapat memayungi kegiatan investasi diIndonesia dan bisa menjawab empat masalah pokok yaitu, kepastian hukum danketenagakerjaan, perpajakan dan kepabeanan, perizinan dan infrastruktur. Hal palingbanyak disorot adalah persoalan efisiensi pelayanan, dan pemberian insentif kepadainvestor, baik asing maupun domestik berupa kemudahan fiskal. Rancangan UndangUndang ini bersama Rancangan Undang-Undang Perpajakan merupakan sepasangperangkat hukum yang sangat ditunggu oleh kalangan pebisnis, domestik maupunasing.

Dalam semangat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif itu, DraftRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal hasil pembahasan Panja telahberupaya semaksimal menyerap berbagai masukan dari masyarakat untuk menjawabberbagai persoalan di atas. Oleh karena itu, kami hanya akan memberikan catatan atasbeberapa fokus masalah saja.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat;Saudara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalyang tidak hadir pada hari ini yang seharusnya BKPM hadir, karena ini adalahsejarah;Segenap hadirin yang kami muliakan:Catatan pertama tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seperti

yang pernah terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BKPM, diIndonesia, waktu yang diperlukan untuk mengurus prosedur birokrasi dan perizinanjauh lebih lama dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini sulit dihindarimengingat masing-masing departemen dan investasi telah memiliki undang-undangsektoral yang juga mengatur perizinan pada sektornya masing-masing.

Oleh karena itu dalam Rancangan Undang-Undang ini (Bab XI dan XII) untukmenyederhanakan proses birokrasi dan memudahkan bagi para investor memperolehpelayanan, termasuk memperpendek perizinan, dibentuk institusi pelayanan terpadusatu pintu, dalam hal ini BKPM. Tugas dan fungsi utamanya adalah mengoordinasipelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal (Pasal 28 ayat (1)).Sedangkan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal (Bab XIII) dilaksanakan olehPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam urusan penanamanmodal ini, kebijakannya ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Presiden) atas usulBKPM dan/atau departemen teknis bersangkutan; penyelenggaranya adalah

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 28-

Pemerintah (dalam hal ini menteri); penyelenggaraan di daerah adalah PemerintahDaerah (dalam hal ini Gubernur atau Bupati), pelaksanaan prosesnya dikoordinasikanoleh BKPM.

Pasal-Pasal dalam Bab XI, XII, XIII apabila dicemati menurut hemat kamiberpotensi menjadi pasal-pasal grey area. Oleh karena itu, itu pertama, kedudukan danfungsi BKPM perlu dipertegas dalam rangka memperkuat kelembagaan BKPM, danperlu diatur hubungan kerja antara Kepala BKPM dengan menteri departemen teknisbersangkutan. Dan kedua, untuk memperkuat lembaga yang sedemikian pentingnyabagi pertumbuhan ekonomi, kedudukan Kepala BKPM seyogyanya setingkat menteri.Dengan demikian koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah Pusat- Daerah, antar instansi Pemerintah Daerah dapat berlangsung dengan cepat,menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara yangsatu denganyang lain, dan juga keputusan-keputusan dapat diambil dengan cepat.

Dalam kaitan ini patut kita perhatikan bahwa menurut PERC (Political andEconomic Risk Consultancy), suatu lembaga yang mengkhususkan diri di bidanganalisis informasi strategik di Asia Tenggara dan Asia Timur, Indonesia masuk dalamperingkat berisiko tinggi karena institusi pemerintahnya dinilai lemah. Lemah dalamkoordinasi, lemah dalam mengeksekusi kebijakan, lemah dalam menyelesaikan konflik,lemah dalam mengambil keputusan yang tegas. Belum lagi untuk mengatasi persoalanlain, seperti pungutan liar selama pengurusan perizinan, Perda-perda yang seringkalimenghalangi arus barang dan jasa, duplikasi pajak/retribusi, serta infrastruktur yangjauh dari memadai.

Catatan kedua, tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Bagi wilayah-wilayah yangtelah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone),sebaiknya penguasa kawasan diberi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yangberhubungan dengan investasi di kawasan tersebut, termasuk masalah perizinan.BKPM dalam hal ini melakukan monitoring dan pengawasan apakah implementasinyatelah dijalankan sesuai dengan kebijakan, norma/standar yang telah ditetapkan.

Catatan ketiga, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengkritik RancanganUndang-Undang Penanaman Modal ini yang dipandang sangat liberal sehinggamengancam akses masyarakat terhadap sumber daya alam, mengabaikan hak-hakadat masyarakat, ancaman terhadap kelestarian Iingkungan bahkan menimbulkanancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dari pengalaman kita,kasus-kasus seperti itu memang banyak terjadi, terutama pada investasi padat modalyang bersifat ekstraktif. Kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkankepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Rancangan UndangUndang ini yang akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya,seharusnya dapat menjawab kritik-kritik itu sehingga tidak menimbulkan kekhawatirandi tengah-tengah masyarakat. Sekedar perbandingan, di banyak negara sebelum izininvestasi diberikan, pertanyaan paling awal yang harus dijawab oleh investor adalahpersoalan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, baik fisik maupun sosial, dancara mengatasinya. Jika investor mempunyai program yang jelas dan bersediamengalokasikan dana untuk mengatasi persoalan tersebut, barulah izin diberikan.Langkah yang demikian lebih bersifat preventif daripada kuratif.

Dengan beberapa catatan di atas, dengan mengucapkanBismillahirrahmanirrahim, Fraksi Bintang Reformasi dapat menyetujui DraftRancangan Undang-Undang Penanaman Modal hasil pembahasan Panja untukditindaklanjuti atau disahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Semoga Allah SWTsenantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Demikianlah, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal ibadah kita danmelimpahkan rahmat-Nya yang tiada terbatas. Sebelum saya mengakhiri pandanganmini fraksi saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terlebih dahulu, terutamakepada seluruh Anggota Pansus dan kepada Sekretariat yang telah bekerja siangmalam untuk mengadakan Pansus ini dan kepada Pemerintah, dan juga kepada parawartawan dan wabil khusus kepada Fraksi Partai Golongan Karya yang telah mewakilibeberapa kali Fraksi Partai Bintang Reformasi karena ketidakhadirannya.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 29-

Billahit Taufiq Wal Hidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Bursah Zarnubi, SE/A-292Ketua

dr. Diah Defawati Ande/A-298Sekretaris

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada F-PBR.Untuk hal-hal yang berbau koalisi politik harap dilakukan di luar Pansus agar tidak

mengganggu jalannya ini.

Bapakllbu dan Saudara-saudara sekalian;Kita akan melanjutkan acara nanti diakhiri dengan sambutan menteri tetapi

sebelumnya tadi kita sudah dengarkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi, kemudianseluruhnya menyampaikan persetujuan dan ada catatan yang juga penting kitadengarkan. Karena itu sekali lagi saya mohon persetujuan menerima NaskahRancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini untuk dilanjutkan padaPembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna, apakah dapat disetujui ?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapakllbu sekalian;Sebelum sambutan menteri kami minta dari perwakilan fraksi untuk

menandatangani diikuti oleh Sekretaris Jenderal Oepartemen Perdagangan, danberikutnya Pimpinan Komisi VI OPR RI dan Menteri Perdagangan.

Kami persilakan Sekretariat untuk mengatur.Silakan maju kedepan Pimpinan Poksi mewakili fraksi.

(PENANDATANGANAN NASKAHRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL)

Terima kasih.Kita sudah menandatangani Naskah Rancangan Undang-Undang tentang

Penanaman Modal untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat seianjutnya.Saya mohon untuk diperpanjang karena waktunya habis, 10 menit setuju ?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.Berikutnya tibalah kita mendengarkan sambutan dari Pemerintah dalam hal ini

Menteri Perdagangan Republik Indonesia.Kami persilakan.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 30-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (MARl ELKA PANGESTU):Pimpinan Komisi VI DPR RI dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI yang sayahormati;Sulit bagi saya untuk merangkai kalimat-kalimat yang tepat untuk mengungkapkan

rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk mengungkapkan apresiasiPemerintah atas kerja keras kesungguhan dan komitmen Anggota Dewan terhormat.

Begitu banyak tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam rangka membahasRancangan Undang-Undang Penanaman Modal sejak Rapat Kerja pertama tanggal 5Desember 2006 yang mengawali pembahasan DIM Persandingan Rancangan UndangUndang Penanaman Modal hingga sekarang tanggal 26 Maret 2007.

Pemerintah memahami kerja keras Dewan melalui keletihan yang terpancar dariwajah-wajah Anggota Dewan yang terhormat, terutama pada saat-saat pembahasan ditingkat Pansus, Panja, Tim Kecil, Tim Sinkronisasi ataupun Tim Perumus yangberlangsung sampai dengan tengah malam. Syukur kembali saya sampaikan kepadaTuhan Yang Maha Esa bahwa keletihan tersebut telah mulai sirna dengandiselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal olehDewan terhormat bersama Pemerintah. Pada hari yang bersejarah ini, terpancarsenyum lega dari kita semua. Sesungguhnya perjalanan melahirkan Undang-UndangPenanaman Modal ini sudah lama berlangsung tanpa penyelesaian selama bertahuntahun maka patutlah kita bersenyum lega pada hari ini. Kami atas nama Pemerintahsekali lagi memberi apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota KomisiVI DPR RI yang berhasil bersama-sama Pemerintah untuk pada akhirnyamenyelesaikan Undang-Undang Penanaman Modal yang sudah ditunggu sekian lamakarena seperti yang disampaikan oleh beberapa fraksi, investasi adalah instrumenpenting dalam pembangunan nasional.

Pimpinan Komisi VI DPR RI dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI yang sayahormati;Selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal di DPR RI

yang berlangsung intensif sejak bulan Desember 2006, telah terjadi diskusi dua arahyang serius, yang terkadang disertai argumentasi keras namun tetap diselingi dengancanda-canda ringan sampai yang berat yang dilontarkan Anggota Dewan. Diantaranyaadalah Anggota Dewan terhormat Bapak Irmadi Lubis, yang telah berhasilmemperkaya kamus kita semua dan berhasil mengendurkan ketegangan dan kelelahanselama pembahasan.

Pembahasan yang disertai debat dan diskusi yang keras maupun ringan adalahrefleksi upaya Dewan dan Pemerintah untuk menghasilkan Undang-UndangPenanaman Modal yang diperkirakan akan menarik bagi investor atau untukmenggunakan bahasa Pansus yang "seksi" bagi investor yang akan menggantikanundang-undang yang dahulu.

Perbedaan pendapat dari berbagai fraksi atau perbedaan pendapat antara Dewandengan Pemerintah adalah suatu hal yang wajar dan merupakan dinamika demokrasi diIndonesia. Kita memerlukan pembahasan dan diskusi karena sejak awal kita menyadarimemang ada perbedaan sudut pandang untuk menciptakan Undang-UndangPenanaman Modal yang benar-benar "berbeda" dan menarik dibandingkan denganperundangan dan peraturan yang ada sekarang. Dan harus diakui, bahwa perbedaanpendapat antar fraksi maupun perbedaan pendapat antara fraksi dan Pemerintah telahmenghasilkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal yang saya yakini lebihbaik dan lebih lengkap, jika dibandingkan dengan Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal yang tercantum dalam Amanat Presiden.

Beberapa fraksi termasuk top ten lawyer kita Bapak Constant telahmenyampaikan hal-hal pokok yang dicapai dalam Rancangan Undang-Undang ini,terutama kepastian hukum, prinsip-prinsip investasi yang penting seperti transfaransidan akuntabilitas, penyederhanaan proses penanaman modal, kejelasann wewenangpusat dan daerah maupun kelembagaan dan adanya aspek-aspek lex spesialis,terutama untuk pemberian fasilitas.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

- 31 -

Pada saat yang bersamaan Rancangan Undang-Undang ini tentunya juga tidakdapat terlepas dari keharusan kita bersama untuk berpihak kepada kepentingannasional, tadi sudah ditegaskan kembali oleh beberapa fraksi, termasuk keberpihakankita kepada UKM, menjaga ketahanan nasional dan pelestarian Iingkungan melaluidaftar sektor tertutup dan dibuka dengan syarat maupun rambu-rambu lain.

Pimpinan Komisi VI DPR RI dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI yang sayahormati;

Sebenarnya ktia belum selesai sepenuhnya menuntaskan pekerjaan besar kitayang terkait dengan upaya meningkatkan investasi di Indonesia karena masih adaperundangan dan peraturan lain di bidang lain seperti pajak yang perlu diselesikandalam rangka memperbaiki iklim inbvestasi secara komprehensif. Pemerintah Pusatbersama-sama dengan Pemerintah Daerah juga perlu mengurangi ekonomi biaya tinggidengan berbagai langkah-Iangkah debirokratisasi dan memperbaiki pelayanan publik.Di samping itu yang tidak kalah penting adalah diperlukannya langkah-Iangkahimplementasi dari Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini. Namun dengansemangat membuat iklim usaha investasi yang lebih kondusif, saya percaya bahwa sisapekerjaan yang tertinggal dapat kita selesaikan dengan baik.

Setidaknya, salah satu pekerjaan yang terkait dengan landasan hukum berupakebijaksanaan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal telah diselesaikan. Agarsupaya penerapan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini nantinya efektif,Pemerintah akan segera melakukan finalisasi beberapa peraturan pelaksana yangdiamanatkan oleh Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu antara lainPeraturan Presiden tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup danTerbuka dengan Persyaratan serta Peraturan Presiden tentang Tata Cara danPelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Maka dengan keberadaan Undang-Undang Penanaman Modal serta berbagaiperaturan pelaksana, saya berharap akan tercipta kepastian hukum bidang usaha manayang tertutup, bidang usaha mana yang benar-benar terbuka atau dapat diusahakanoleh siapapun, dan bidang usaha mana yang terbuka dengan persyaratan baik dari sisikepemilikan modal, lokasi, kemitraan dan pencadangan untuk usaha mikro, kecil danmenengah. Dalam Rancangan Peraturan Presidien yang akan mengatur mengenai tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu, kita berharap akan terjadi prosespenyederhanaan perizinan yang terkait dengan penanaman modal secara signifikan.

Pimpinan Komisi VI DPR RI dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI yang sayahormati;Dengan telah berakhirnya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang

Penanaman Modal, maka lahir bayi kedua kita, setelah Resi Gudang ini adalah bayikedua kita dan kita patut berterima kasih bahwa kerja sama kita selama ini berjalandengan baik untuk membuahkan hasil-hasil ini. Perkenankan saya sekali lagi sebagaiWakil Pemerintah menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang tulus darisaya sekiranya selama pembahasan pada tingkat Panja, Tim Kecil, Tim Sinkronisasidan Tim Perumus terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan diskusiberkepanjangan. Tidak ada maksud sama sekali dalam hati Pemerintah, bahkan sekecilbutiran pasir di lautan, untuk menunda pembahasan. Yang sebenarnya terjadi adalahusaha keras dari Dewan terhormat dan Pemerintah untuk mencapai mufakat gunapenyempurnaan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal.

Perkenankan pula saya sebagai pemegang amanat Presiden Republik Indonesiamenggunakan kesempatan ini untuk juga mengucapkan terima kasih dan apresiasisetinggi-tingginya kepada semua Anggota Tim Pemerintah dari berbagai instansiPemerintah maupun para ahli dan sejumlah nara sumber yang telah dengan sabar dantekun mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal selamaempat bulan ini.

Terima kasih.

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

~ 32-

KETUA RAPAT :Terima kasih.Saya tutup dengan pantun tlBurung Cenderawasih Burung Nuri, terima kasih

kepada ibu Menteri, juga kepada Anggota Dewan".Saya tutup lagi tlBurung Nuri hinggap di tahan, maat kami jika ada kesa/ahan".Dengan demikian maka Rapat Kerja ini saya tutup.Wassalamau'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT KERJA DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)

Jakart , 11 April 2007.a.n. ETUA RAPAT

SEK TARIS RAPAT,

""~DRS. HELMIZARNIP. 210001447

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

RAPATKERJA RISALAH DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170213-100533-4217.pdf · risalah rapatkerja proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penanaman modal

Documents