Rangkuman Peraturan Menteri tentang ASDP dan NCVS

TUGAS TEKNIK SARANA ASDP

OLEH :

AHMAD BIRBIK ANWARI (12.01.030)

KELAS 3B

DOSEN PENGAMPU :

Arief Muljanto, ST, MT

JURUSAN DIV TRANSPORTASI DARAT

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

OKTOBER 2014

1. a. Angkutan Penyebrangan adalah angkutan yang

dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang

berfungsi sebagai jembatan bergerak yang

menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur

kereta api yang terputus karena adanya perairan,

untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta

muatannya (KepMenHub 32 Tahun 2001)

b. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan

angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di

sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal dan

terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau

hewan yang dielenggarakan oleh pengusaha angkutan

sungai dan danau (KepMenHub 73 Tahun 2004)

2. a. KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan,

BAB I KETENTUAN UMUM

Berisi pasal 1 yang membahas tentang pengertian-

pengertian yang berkaitan dengan penyelenggaraan

angkutan penyeberangan.

BAB II ANGKUTAN

Terdapat beberapa bagian antara lain :

1. Lintas Penyeberangan, terdiri dari pasal 2 –

pasal 5 menerangkan tentang beberapa fungsi

serta penjelasan dari lintas penyeberangan,

pasal 6 menjelaskan rencana penetapan lalu

lintas, pasal 7 kriteria lintasan

penyeberangan, pasal 8 hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam penetapan lalu lintas serta

persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Pelayanan Operasional, terdiri dari pasal 9 –

pasal 11 persyaratan wajib dalam pelayanan

angkutan penyeberangan baik dari segi

operasional maupun sarana serta awak kapal yang

bertugas.

3. Tarif, terdiri dari pasal 12 – pasal 18 yakni

tentang persyaratan serta hal-hal yang

berkaitan dengan penetapan tarif.

4. Pelayanan Angkutan Perintis, terdiri dari pasal

19 tentang penyediaan angkutan penyeberangan

perintis oleh perusahaan angkutan

penyeberangan, pasal 20 kriteria angkutan

penyeberangan perintis, pasal 21 pemberian

subsidi, pasal 22 penugasan dalam keadaan

tertentu.

5. Penempatan Kapal, pasal 23 harus memenuhi

spesifikasi teknis lintas dan fasilitas, pasal

24 dan pasal 25 frekuensi sarana yang

dibutuhkan, pasal 26 pengembangan serta

pengisian lintas penyeberangan, pasal 27

evaluasi dalam pelayanan angkutan

penyeberangan, pasal 28 sanksi yang ditetapkan

baik administratif maupun operasional, pasal 29

dan pasal 30 penilaian kinerja, pasal 31 sanksi

administratif.

BAB III PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 32 - pasal 36 izin usaha serta persyaratan,

pasal 37 – pasal 40 persetujuan pengoperasian kapal

serta permohonannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN

PENYEBERANGAN

Pasal 42 kewajiban perusahaan angkutan

penyeberangan setelah memperoleh persetujuan

pengoperasian, pasal 43 keharusan awak kapal, pasal 44

karcis, pasal 45 pelayanan angkutan umum secara

tertulis, pasal 46 penugasan terhadap hal yang

mendesak, pasal 47 kewajiban setelah mendapat izin

usaha, pasal 48 persyaratan pengembangan usaha, pasal

49 dan pasal 50 laporan terhadap pihak yang berwajib,

pasal 51 – pasal 53 pencabutan izin usaha dan sanksi.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 54 – pasal 56 sistem informasi serta

laporannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57 dan pasal 58

BAB VII PENUTUP

Pasal 59 dan pasal 60 pengesahan terhadap

keputusan.

b. KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Sungai dan Danau, memiliki 10 bab dan 67 pasal yang

terbagi sebagai berikut :


Berisi 1 pasal yang membahas tentang beberapa

pengertian yang berkaitan dengan angkutan sungai dan

danau.

BAB II ANGKUTAN

Terdiri dari beberapa bagian antara lain :

1. Wilayah Operasi, terdiri dari pasal 2 tentang

penetapan trayek sebagai suatu sistatranas

serta wilayah operasi dan pasal 3 tentang

penyelenggaraan harus menggunakan kapal

berbendera Indonesia.

2. Persyaratan Operasional, yang harus dipenuhi

suatu kapal untuk melakukan pelayaran yang

dijelaskan pada pasal 4 tentang persyaratan

yang wajib di penuhi setiap kapal, pasal 5-8

tentang kapal wajib memiliki surat ukur

mengenai kelaikan kapal serta pihak berwajib

yang berhak mengeluarkan surat dan melakukan

pengawasan, pasal 9 dan 10 mengenai surat izin

berlayar, pasal 11 mengenai kewajiban awak

kapal.

3. Trayek Tetap dan Teratur, berisi pasal 12 yang

membahas tentang penetapan jaringan trayek.

4. Ciri-Ciri Pelayanan, berisi pasal 13 yakni

pelayanan angkutan dalam trayek dan trayek

cabang.

5. Tata Cara Pengangkutan yang termuat dalam pasal

14.

6. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur, yang

termuat dalam pasal 15 dan 16.

7. Ciri-ciri Pelayanan Trayek Tidak Tetap dan

Tidak Teratur yang termuat dalam pasal 17.

BAB III PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DAN/ATAU HEWAN

Terdiri dari beberapa bagian yakni :

1. Umum, yang terdapat dalam pasal 18, 19 dan 20

membahas tentang pengangkutan barang dan/atau

hewan.

2. Pengangkutan Barang Umum dan Hewan, terdapat

pasal 21-26 yang memuat tentang berbagai

prosedur yang harus dilakukan dalam proses

bongkar muat barang umum dan hewan.

3. Pengangkutan Barang Khusus, terdapat pasal 27-

30 yang memuat berbagai prosedur yang harus

dilakukan dalam pengangkutan barang khusus.

4. Pengangkutan Bahan Berbahaya, terdapat pasal

31-36 yang memuat berbagai prosedur yang harus

dilakukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

5. Angkutan Khusus Sungai dan Danau, terdapat

dalam pasal 37 yang membahas angkutan usaha.

BAB IV PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Terdiri dari beberapa bagian yakni :

1. Izin Usaha Angkutan, yang dibahas dalam pasal

38 – pasal 42.

2. Persetujuan Pengoperasian Kapal, yang dibahas

dalam pasal 43 - pasal 46 serta pihak yang

memberikan persetujuan kapal.

3. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus

Sungai dan Danau, yang dibahas dalam pasal 47 –

pasal 50 berisi tentang berbagai persyaratan

yang wajib dipenuhi untuk pengoperasian kapal.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Terdapat beberapa pasal yang membahas tentang

kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang tertera

dalam pasal 51 – pasal 57, serta tanggung jawab

perusahaan yang dapat dilakukan seperti yang tertera

dalam pasal 57 – pasal 60.

BAB VI TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 61 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak

menentukan tarif angkutan sungai dan danau.

BAB VII PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP PENYANDANG CACAT DAN

ORANG SAKIT

Pasal 62 menjelaskan kewajiban pengusaha untuk

memberikan fasilitas serta prioritas bagi penderita

cacat dan orang sakit.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 64 menjelaskan tentang kewajiban pengusaha

serta pejabat pemberi izin untuk membuat sistem

informasi guna memudahkan penumpang dalam menggunakan

moda.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Terdiri dari pasal 65 dan pasal 66 tentang

pelaksanaan keputusan setelah ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67, menghapus Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor 12 Tahun 1988 tentang Usaha Angkutan Perairan

Daratan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Peraturan Menteri no 52 tahun 2012 tentang Alur

Pelayaran Sungai Dan Danau

Peraturan menteri perhunungan no 52 tahun 2012

ditetapkan pada tanggal 30 oktober 2014 terdiri

dari 10 bab yang terdiri dari :


Terdiri dari 2 pasal yang pada dasarnya merupakan

pendahuluan atau dasar dari alur penyeberangan yang

berhubungan dengan alur penyeberangan. (pasal 1 – 2)

BAB II PENYELENGGARAAN ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

Bab ini terdiri dari 6 bagian yaitu :

1. Umum

Terdiri dari 2 pasal (pasal 3 dan pasal 4)

2. Alur Pelayaran

Terdiri dari 19 pasal (pasal 5 – pasal 23)

3. Izin Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai Ke

Terminal Khusus


4. Sistem Rute


5. Tatacara Berlalu Lintas (pasal 44 – pasal

77)

Terdiri dari 5 paragraf yaitu paragraf 1

tentang umum (1 pasal), paragraf 2 tentang

kelaikan kapal sungai dan danau (1 pasal),

paragraf 3 tentang pengaturan berlalu lintas

(10 pasal), paragraf 4 tentang penggunaan lampu

penerangan / navigasi (15 pasal), dan paragraf

5 tentang alat pemberi isyarat (7 pasal)

6. Daerah Labuh Kapal Sungai Dan Danau Sesuai

Dengan Kepentinganya

Terdiri dari 6 pasal (pasal 78 – pasal 86 )

BAB III FASILITAS ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

Terdiri dari 20 pasal (yaitu pasal 87 – pasal 107)

BAB IV BANGUNAN ATAU INSTALASI DI ALUR PELAYARAN SUNGAI

DAN DANAU

Pada bab ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Persyaratan Bangunan Atau Instalasi

Terdiri dari 1 pasal (pasal 108)

2. Perizinan

Terdiri dari 8 pasal (pasal 109 - pasal 116)

BAB V PENGERUKAN


BAB VI KERANGKA KAPAL SUNGAI DAN DANAU DAN PEJERJAAN

BAWAH AIR

Terdiri dari 2 bagian,yaitu :

1. Kerangka Kapal Sungai dan Danau


2. Pekerjaan Bawah Air

Terdiri dari 2 pasal (pasal 128 dan pasal 129)

BAB VII SISTEM INFORMASI ALUR PELAYARAN DAN LALU LINTAS

SUNGAI DAN DANAU


BAB VIII PENGAWASAN

Terdiri dari 5 pasal (pasal 134 - pasal 138)

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN


BAB X KETENTUAN PENUTUP


4. KAPAL NON KONVENSI BERBENDERA INDONESIA

Pasal 1 Definisi

Standar kapal non konvensi berbendera Indonesia

adalah standar yang berlaku untuk kapal – kapal

domestik yang berlayar di perairan Indonesia. Dalam

pasal 1 ini dijelaskan berbagai macam definisi yang

berkaitan dengan petunjuk teknis pelayanan kapal non

konvensi berbendera Indonesia.

Pasal 2 Penerapan

1. Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam

Peraturan ini, semua kapal penumpang dan semua

kapal barang dengan GT lebih besar dan sama dengan

500 berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran

Internasional harus memenuhi ketentuan Konvensi

SOLAS 1974 beserta Protokol dan amandemen-

amandemennya yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah Indonesia.

2. Kapal-kapal penumpang yang diatur dalam aturan ini

adalah kapal penumpang yang hanya berlayar dalam

daerah pelayaran kawasan Indonesia (near coastal

voyage), lokal, terbatas, pelabuhan dan perairan

daratan yang hanya berada dalam wilayah perairan

Indonesia saja.

3. Peraturan tentang Kapal Non Konvensi Berbendera

Indonesia diterapkan pada kapal-kapal yang tidak

diatur dalam konvensi Internasional meliputi :

a. Seluruh kapal niaga yang tidak berlayar ke luar

negeri;

b. Kapal-kapal barang berukuran GT dibawah 500

yang berlayar ke luar negeri;

c. Kapal-kapal yang tidak digerakan dengan tenaga

mekanis (tongkang, pontoon dan kapal layar);

d. Kapal-kapal kayu (KLM) dan kapal kayu dengan

mesin penggerak;

e. Kapal-kapal penangkap ikan;

f. Kapal-kapal pesiar;

g. Kapal-kapal dengan rancang bangun baru dan

tidak biasa (novel);

h. Kapal-kapal negara yang difungsikan untuk

niaga; dan

i. Semua kapal yang ada, yang mengalami perubahan

fungsi

4. Peraturan ini berlaku bagi kapal laut dan kapal

perairan daratan yang terdaftar di Indonesia dan

tidak diatur dalam peraturan konvensi-konvensi

Internasional.

Pasal 3 Daerah Pelayaran dan Daerah Operasi Kapal

1. Daerah Operasi Kapal sesuai yang tercantum dalam

dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera

Indonesia Bab I Pendahuluan Bagian C Seksi 4 serta

amandemennya.

2. Daerah Pelayaran Kapal terdiri dari :

a. Daerah Pelayaran Semua Lautan yang meliputi

semua laut di dunia;

b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (Near Coastal

Voyage) yang meliputi daerah Utara di Pantai Barat

Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura,

Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung

Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung

Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina,

sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung

San Augustin.

c. Daerah Pelayaran Lokal yang meliputi jarak

dengan radius 500 mil laut dari suatu pelabuhan

tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik

terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai

tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk

dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib

pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai

pelampung terluar atau sampai muara sungai atau

batas luar dari perairan wajib pandu;

d. Daerah Pelayaran Terbatas yang meliputi jarak

dengan radius 100 mil laut dari suatu pelabuhan

tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik-titik

terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai

tempat labuh yang lazim. Jika pelabuhan tertunjuk

dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib

pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai

pelampung terluar atau sampai muara sungai atau

batas luar dari perairan wajib pandu;

e. Daerah Pelayaran Pelabuhan yang meliputi

perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan

f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan adalah

perairan sungai, danau, waduk dan kanal atau

terusan.

Pasal 4 Survei dan Pemeriksaan Kapal

1. Survei dan pemeriksaan kapal berdasarkan waktu

pelaksanaan terdiri dari:

a. Survei dan Pemeriksaan Pertama;

b. Survei dan Pemeriksaan Tahunan;

c. Survei dan Pemeriksaan Pembaharuan;

d. Survei dan Pemeriksaan Antara;

e. Survei dan Pemeriksaan Kerusakan dan Perbaikan;

dan

f. Survei dan Pemeriksaan Diluar Jadwal.

2. Survei kapal:

a. Survei terkait dengan kekuatan konstruksi

lambung dan permesinan dapat dilaksanakan oleh

pemerintah, badan klasifikasi atau otoritas survei

yang diakui oleh pemerintah.

b. Hasil survei kapal dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk penerbitan sertifikat

keselamatan kapal.

c. Hasil survei dan salinan sertifikat konstruksi

lambung dan permesinan yang masih berlaku

dilampirkan pada permohonan sertifikat keselamatan

kapal.

d. Hasil survei kapal dilaporkan kepada pemerintah

dengan format standar sesuai ketentuan yang

berlaku secara berkala dengan jangka waktu setiap

6 (enam) bulan.

3. Pemeriksaan harus dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Pertama dilaksanakan sebelum kapal

dioperasikan, meliputi pemeriksaan lengkap atas

bangunan, permesinan dan perlengkapannya, termasuk

sisi luar kulit dasar kapal. Pemeriksaan harus

sedemikian untuk memperoleh kepastian bahwa tata

susunan, bahan dan kekuatan bangunan, bejana tekan

serta kelengkapannya, permesinan induk dan

permesinan bantu, baling-baling dan poros baling-

baling, instalasi radio dan elektronika kapal,

termasuk yang digunakan untuk sarana penyelamatan

diri, perlengkapan pemadam kebakaran, peralatan

navigasi, publikasi nautika, tangga pandu, dan

peralatan lainnya memenuhi persyaratan peraturan

ini. Pemeriksaan harus dilaksanakan sedemikian

rupa hingga dapat diperoleh kepastian bahwa

konstruksi kapal dan perlengkapannya memenuhi

persyaratan, dan kapal harus dilengkapi dengan

lampu-lampu, sosok benda, sarana yang menghasilkan

isyarat bunyi dan isyarat bahaya untuk pencegahan

tubrukan di laut.

b. Pemeriksaan Tahunan dilaksanakan setiap dua

belas bulan, meliputi pemeriksaan bangunan,

permesinan dan perlengkapannya, termasuk sisi luar

kulit dasar kapal (khusus untuk kapal penumpang).

Pemeriksaan harus sedemikian untuk memperoleh

kepastian bahwa bangunan kapal, serta

perlengkapannya, permesinan induk dan permesinan

bantu, instalasi listrik, instalasi radio dan

elektronika kapal, perlengkapan penyelamat,

perlindungan terhadap kebakaran, detektor

kebakaran dan perlengkapan pemadam kebakaran,

peralatan navigasi, tangga pandu dan peralatan

lain dalam keadaan baik dan memuaskan. Lampu-

lampu, sosok benda dan sarana yang menghasilkan

isyarat bunyi dan isyarat bahaya harus juga

diperiksa untuk diperoleh kepastian bahwa lampu-

lampu dan sosok benda memenuhi persyaratan

peraturan ini.

c. Pemeriksaan Pembaharuan atau Pemeriksaan Besar

dilaksanakan pada setiap periode tertentu tidak

melebihi 5 (lima) tahun, meliputi pemeriksaan

untuk memperoleh kepastian bahwa sisi luar kulit

dasar kapal, tata susunan, kekuatan bangunan,

bejana tekan serta kelengkapannya, tenaga

penggerak utama, baling-baling dan poros baling-

baling, perangkat mesin kemudi, permesinan-

permesinan bantu dalam kondisi memuaskan dan

memenuhi persyaratan peraturan ini.

d. Pemeriksaan Antara dilaksanakan setiap antara

Pemeriksaan Berkala ke dua dan Pemeriksaan Berkala

ke tiga, yang meliputi pemeriksaan bangunan,

permesinan dan perlengkapannya, termasuk sisi luar

kulit dasar kapal. Pemeriksaan harus sedemikian

untuk memperoleh kepastian bahwa bangunan kapal

serta perlengkapannya, permesinan induk dan

permesinan bantu, instalasi listrik, instalasi

radio dan elektronika kapal, perlengkapan

penyelamat, perlindungan terhadap kebakaran,

detektor kebakaran dan perlengkapan pemadam

kebakaran, peralatan navigasi, tangga pandu dan

peralatan lain dalam keadaan baik dan memuaskan.

Lampu-lampu, sosok benda dan sarana yang

menghasilkan isyarat bunyi dan isyarat bahaya

harus juga diperiksa untuk diperoleh kepastian

bahwa lampu-lampu dan sosok benda memenuhi

persyaratan peraturan ini. Khusus untuk kapal

tangki minyak harus juga diperiksa kamar pompa,

sistem pipa muatan dan pipa ventilasi.

e. Pemeriksaan kerusakan dan perbaikan

dilaksanakan pada setiap kali terjadi kecelakaan

atau ditemukan adanya suatu kerusakan yang

mempengaruhi keselamatan kapal atau fungsi dan

kelengkapan pesawat penyelamat serta

perlengkapannya. Pemeriksaan itu harus sedemikian

untuk memperoleh kepastian bahwa bahan dan

penyelesaian perbaikan-perbaikan dalam keadaan

memuaskan dan memenuhi persyaratan peraturan ini.

f. Pemeriksaan diluar jadwal dilaksanakan selain

dari pemeriksaan dilaksanakan apabila diperlukan

yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan

kapal.

4. Untuk pemenuhan keselamatan kapal, pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh

Penilik Keselamatan Kapal (Marine Inspector) dan

dibuktikan dengan adanya hasil laporan pemeriksaan

dengan format standar sesuai ketentuan yang

berlaku.

Pasal 5 Pengujian

1. Setiap bahan konstruksi bangunan, permesinan dan

listrik, stabilitas, perangkat komunikasi radio

dan elektronika, perlengkapan penolong, perangkat

detektor dan pemadam kebakaran, peralatan navigasi

dan meteorologi serta peralatan pencegahan

pencemaran dari kapal harus lulus uji coba sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengujian terkait keselamatan dilakukan oleh

Penilik Keselamatan Kapal (Marine Inspector) dengan

memperhatikan standar mutu pabrik pembuat.

3. Bahan, peralatan dan perlengkapan dianggap telah

lulus uji mutu yang dibuktikan dengan sertifikat

pabrik pembuat.

Pasal 6 Sertifikasi Keselamatan

1. Sertifikat Keselamatan Kapal diterbitkan setelah

hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

Peraturan ini.

2. Kekurangan dan ketidaklengkapan yang ditemukan

pada saat pemeriksaan dalam rangka sertifikasi

Keselamatan Kapal harus dapat dipenuhi sebelum

penerbitan sertifikat tersebut.

3. Kekurangan dan ketidaklengkapan yang merupakan

catatan rekomendasi hasil pemeriksaan dan

pengujian oleh Penilik Keselamatan Kapal wajib

ditindak lanjuti dan diketahui pada pemeriksaan

selanjutnya sebagai kekurangan yang harus dipenuhi

dan harus terdokumentasi di atas kapal.

4. Pemberian tenggang waktu untuk pemenuhan

kekurangan dan ketidaklengkapan persyaratan

setelah penerbitan sertifikat hanya dapat

dilakukan dengan kondisi-kondisi seperti:

a. Kapal baru dibangun dan belum beroperasi;

b. Kekurangan dan ketidaklengkapan persyaratan

tersebut bukan merupakan hal-hal yang mendasar

yang mengancam keselamatan jiwa;

c. Daerah/tempat yang tidak memungkinkan untuk

dilakukannya pemenuhan kekurangan dan

ketidaklengkapan persyaratan tersebut.

5. Sertifikat Keselamatan Kapal diterbitkan dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat

keterangan penting tentang identitas kapal dan

bentuk sertifikat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

6. Sertifikat Keselamatan Kapal yang diterbitkan

berdasarkan peraturan ini harus disimpan di tempat

yang aman di atas kapal untuk diperlihatkan

bilamana diperlukan, kepada petugas syahbandar.

7. Sertifikat sementara hanya diberikan pada kapal-

kapal yang belum memiliki sertifikat

sertifikat/dokumen penunjang lainnya, dengan masa

berlaku maksimal 3 (tiga) bulan dan hanya dapat

diperpanjang paling lama 1 x 3 bulan.

Pasal 7 Penyetaraan dan Pembebasan

1. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan

penyetaraan dan pembebasan sebagian persyaratan

yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan

keselamatan kapal.

2. Dalam keadaan luar biasa dan atas permohonan

perusahaan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut

dapat memberikan pengecualian dari beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi setelah

mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan pengujian

oleh Penilik Keselamatan Kapal (Marine Inspector).

3. Penyertaraan dan Pembebasan yang tidak diatur

dalam ayat – ayat diatas, merujuk pada Bab

Pengecualian dan Kesetaraan dokumen Standar Kapal

Non Konvensi Berbendera Indonesia.

5. Bagian Kapal :

1. Lifting Gear (alat angkat) : Alat angkat adalah

peralatan yang mencakup seluruh peralatan yang

digunakan untuk menangani kargo baik yang tetap

maupun yang bergerak, termasuk ramp yang

dioperasikan dengan tenaga listrik dari darat,

yang digunakan di darat atau di atas kapal untuk

menahan, mengangkat atau menurunkan muatan atau

memindahkan muatan dari satu posisi ke posisi

lain ketika tergantung atau tertahan

2. Bangunan Atas / Superstructure :

Adalah bangunan atas suatu kapal termasuk

struktur geladak (termasuk geladak terpenggal

yang ditinggikan) diatas geladak lambung timbul

yang membentang dari sisi ke sisi kapal tersebut

atau dari sisi pelat samping bangunan tersebut

terletak kearah dalam pelat kulit sepanjang tidak

melebihi 4 persen lebar kapal. Jika geladak yang

lebih rendah ditetapkan sebagai geladak lambung

timbul suatu kapal, semua bagian.

3. Bangunan atas tertutup / Enclosed

superstructure :

Adalah bangunan atas yang mencakup sekat yang

dibangun secara efisien, jalan masuk, jika ada,

pada sekat yang dilengkapi dengan pintu sesuai

persyaratan; dan semua bukaan lain pada sisi-sisi

atau ujung-ujung bangunan atas yang dilengkapi

dengan penutup kedap cuaca yang efisien. Suatu

anjungan atau kimbul tidak dapat dianggap sebagai

suatu bangunan atas tertutup untuk pengertian sub

bagian ini, kecuali tersedia jalan masuk bagi

awak kapal untuk mencapai ruang mesin atau ruang

kerja lain di dalam anjungan atau kimbul dari

geladak paling atas yang terbuka seluruhnya atau

dari geladak yang lebih atas, dengan jalan masuk

yang tersedia setiap saat jika jalan masuk

didalam sekat yang melingkupi anjungan atau

kimbul tertutup.

4. Bukaan / Openings :

Adalah lubang palka, jalan masuk, ventilator

atau bukaan lain pada suatu kapal.

5. Geladak bangunan atas / Superstructure deck :

Adalah geladak yang membentuk bagian atas

dari bangunan atas.

Rangkuman Peraturan Menteri tentang ASDP dan NCVS

Documents