RANCANGAN UNDANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG UNDANG BALAI HARTA PENINGGALAN BALAI HARTA PENINGGALAN DIPRESENTASIKAN UNTUK DIPRESENTASIKAN UNTUK SOSIALISASI UNDANG SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANGAN TANGGAL TANGGAL 29 29 MEI MEI 2012 2012 DI DI HOTEL KARTIKA CHANDRA HOTEL KARTIKA CHANDRA - JAKARTA JAKARTA Oleh: Ricardo Simanjuntak SH,LL.M., ANZIIF.CIP (Ricardo Simanjuntak & Partners) Wirausaha Building, 2 nd Floor Jl. HR Rasuna Said Kav C5 Kuningan, Jakarta www.djpp.depkumham.go.id
19
Embed
RANCANGAN UNDANGNG--UUNDANG BALAI HARTA …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2113_RUU BHP.pdf · tanggal al 29 29 mei i 2012 2012 di i hhotel kartika chandra a --jakarta oleh ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN UNDANGRANCANGAN UNDANG--UNDANG UNDANG BALAI HARTA PENINGGALANBALAI HARTA PENINGGALAN
DIPRESENTASIKAN UNTUK DIPRESENTASIKAN UNTUK SOSIALISASI UNDANGSOSIALISASI UNDANG--UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANGJENDERAL PERATURAN PERUNDANG--UNDANGANUNDANGANTANGGAL TANGGAL 29 29 MEI MEI 2012 2012 DI DI HOTEL KARTIKA CHANDRA HOTEL KARTIKA CHANDRA -- JAKARTAJAKARTA
BHP DEMI HUKUM MENJALANKAN PENGURUSANATAS SETIAP HARTA PENINGGALAN TIDAKTERURUS DAN WAJIB MEMBERITAHUKANKEPADA KEJAKSAAN
APABILA SUATU WARISAN TERBUKA, TIDAKSEORANGPUN MENGGUGAT ATAU SEMUA AHLIWAJIB MENOLAK
DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENDAPATMENGENAI HARTA PENINGGALAN TERURUSATAU TIDAK TERURUS, PENGADILAN ATASPERMINTAAN YANG BERKEPENTINGAN ATAUJAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM,MENGELUARKAN PENETAPAN
BHP WAJIB MENGUMUMKAN ADANYA HARTATIDAK TERURUS DALAM SURAT KABAR DANBNRI
LEWAT WAKTU 38 TAHUNTERHITUNG SEJAKTERBUKANYA WARISANTIDAK ADA AHLI WARISYANG MENGGUGAT, MAKABHP MENGAJUKANPERHITUNGAN PENUTUPKE BPK
ATAS DASAR PERINTAH MENTERI, BHPMENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPANKEPADA PENGADILAN UNTUKMENYERAHKAN PENGUASAAN HARTAPENINGGAAN TIDAK TERURUS KEPADANEGARA
SETELAH DITERIMA BPK, BHPMELAPORKAN KE MENTERI
HAK KEKAYAAN DALAM UU BHPMENGACU PADA UU YANG MENGATURHAK ISTIMEWA DAN HAK DIDAHULUKANMENURUT UU YANG BERLAKU
DALAM HAL PEWARIS MENINGGAL DUNIADAN MENINGGALKAN SURAT WASIATTERTUTUP MAKA AHLI WARIS DAN NOTARISMOHON MENGHADAP BHP UNTUK MEMBUKADAN MEMBACAKAN SURAT WASIATTERTUTUP TERSEBUT
SURAT WASIAT YANG DIBUKA WAJIBDILEGALISIR DAN DIDAFTARKAN DI BHP,JIKA TIDAK, MAKA TIDAK MEMPUNYAIAKIBAT HUKUM PADA PIHAK KETIGA