-
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN HAKIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk tegaknya hukum dan
keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hakim sebagai pejabat negara yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga
integritas, kemandirian, dan profesionalitas serta adanya
dijamin keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat
diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara
optimal;
c. bahwa pengaturan mengenai jabatan hakim masih
tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat
kekosongan hukum, sehingga perlu diatur ketentuan
mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Jabatan Hakim;
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B,
dan
Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada
badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan
-
2
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus
yang
berada dalam lingkungan peradilan.
2. Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung.
3. Jabatan Hakim adalah kedudukan Hakim sebagai pelaksana
kekuasaan
kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan
perkara.
4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik
Indonesia.
5. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang
memiliki
keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili,
dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam
undang-
undang.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi
eksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud
dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Jabatan Hakim dilakukan berdasarkan asas:
a. mandiri;
b. keadilan;
c. pengayoman;
d. imparsial;
e. profesional;
f. keterbukaan;
g. akuntabilitas;
h. kesejahteraan; dan
i. ketertiban dan kepastian hukum.
Pasal 3
Jabatan Hakim bertujuan untuk:
a. mewujudkan kemandirian Hakim dalam melaksanakan fungsi
dan
tugasnya;
b. menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim;
c. meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas
Hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan;
d. memberikan pelindungan Hakim; dan
-
3
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
e. meningkatkan kesejahteraan Hakim.
BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN
Pasal 4
(1) Ruang lingkup Jabatan Hakim yang diatur dalam Undang-Undang
ini
meliputi:
a. Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
b. Hakim pada lingkungan peradilan umum;
c. Hakim pada lingkungan peradilan agama;
d. Hakim pada lingkungan peradilan militer;
e. Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
f. Hakim ad hoc.
(2) Ketentuan mengenai Hakim pada lingkungan peradilan
militer
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan
undang-
undang tersendiri.
Pasal 5
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan
sebagai
Pejabat Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
Pasal 6
(1) Kedudukan Hakim di lingkungan peradilan terdiri atas:
a. Hakim pertama;
b. Hakim tinggi; dan
c. Hakim Agung.
(2) Hakim pertama dan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
huruf a dan huruf b merupakan Hakim pada lingkungan
peradilan:
a. umum;
b. agama; dan
c. tata usaha negara.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7
Hakim bertugas melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
hukum
dan keadilan.
Pasal 8
Hakim dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai
dengan
tingkatan dan lingkungan badan peradilan.
Pasal 9
Tugas dan wewenang Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal
8 dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
-
4
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 10
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 7 dan Pasal 8, Hakim wajib mematuhi kode etik dan
pedoman
perilaku Hakim.
(2) Kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) meliputi:
a. berperilaku adil;
b. berperilaku jujur;
c. berperilaku arif dan bijaksana;
d. bersikap mandiri;
e. berintegritas tinggi;
f. bertanggung jawab;
g. menjunjung tinggi harga diri;
h. berdisiplin tinggi;
i. berperilaku rendah hati; dan
j. bersikap profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman
perilaku Hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 11
(1) Hakim berhak atas:
a. keuangan;
b. cuti; dan
c. fasilitas.
(2) Hak Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c
diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan Hakim
di
lingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara.
Pasal 12
(1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan jabatan;
c. penghasilan pensiun; dan
d. tunjangan lain.
(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri
atas:
a. cuti tahunan; dan
b. cuti khusus.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
terdiri atas:
a. rumah jabatan milik negara;
b. sarana transportasi milik negara;
c. jaminan kesehatan;
-
5
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
d. kedudukan protokol sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan; dan
e. jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, hak cuti, dan
fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 13
Hakim wajib:
a. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945;
b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memegang teguh sumpah atau janji;
d. menegakkan hukum dan keadilan;
e. melindungi hak asasi manusia;
f. mematuhi etika profesi Hakim;
g. bersedia diperiksa, melaporkan, dan mengumumkan
kekayaannya
sebelum, selama, dan setelah menjabat; dan
h. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BAB VI
MANAJEMEN HAKIM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
Manajemen Hakim meliputi pengangkatan, pembinaan,
pengawasan,
pelindungan, dan pemberhentian.
Bagian Kedua
Pengangkatan Hakim
Pasal 15
Pengangkatan Hakim terdiri atas pengangkatan:
a. Hakim pertama;
b. Hakim tinggi; dan
c. Hakim Agung.
Paragraf 1
Pengangkatan Hakim Pertama
Pasal 16
Pengangkatan Hakim pertama dilakukan berdasarkan:
a. formasi dan alokasi kebutuhan;
-
6
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
b. penetapan wilayah penerimaan;
c. seleksi calon Hakim;
d. pendidikan; dan
e. pengangkatan.
Pasal 17
(1) Formasi dan alokasi kebutuhan pengangkatan Hakim pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan oleh
Mahkamah Agung.
(2) Penetapan formasi dan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan beban
kerja.
(3) Penetapan formasi dan alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada
ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci setiap 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan kebutuhan.
Pasal 18
(1) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(2) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan,
partisipatif, dan
akuntabel.
(3) Seleksi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. seleksi administrasi; dan
b. uji kelayakan.
(4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a
mencakup penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan
persyaratan
administrasi.
(5) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan
dengan tahapan:
a. seleksi potensi akademik;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. seleksi kepribadian; dan
d. wawancara.
(6) Jangka waktu pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun.
Pasal 19
Untuk menjadi peserta pendidikan calon Hakim pertama
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan
sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945;
d. sarjana hukum, serta sarjana syariah atau sarjana hukum
Islam;
e. sehat secara rohani dan jasmani;
f. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
-
7
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi
35 (tiga
puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
h. memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai
advokat, jaksa,
polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun;
i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
j. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan
tindak pidana
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta pendidikan calon
Hakim
pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur
dengan
Peraturan Mahkamah Agung.
Pasal 21
(1) Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16
huruf c diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama
dengan
perguruan tinggi.
(2) Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
merupakan pendidikan profesi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan calon Hakim
pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Mahkamah
Agung.
Pasal 22
(1) Hakim pertama ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah
Agung.
(2) Pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan terhadap peserta pendidikan calon Hakim pertama
yang
memenuhi persyaratan:
a. lulus pendidikan calon Hakim pertama;
b. sehat jasmani dan rohani; dan
c. memiliki integritas, kejujuran, dan kepribadian yang tidak
tercela
berdasarkan rekam jejak peserta pendidikan calon Hakim pertama
oleh
Mahkamah Agung.
Pasal 23
(1) Pengangkatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22
dilaksanakan secara mandiri untuk meningkatkan profesionalitas
dan
kualitas dalam menjalankan tugas kehakiman dan fungsi pelayanan
publik
di lingkungan badan peradilan.
(2) Pengangkatan hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
-
8
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 24
(1) Pengadilan tingkat pertama dipimpin oleh ketua dan wakil
ketua.
(2) Untuk dapat ditetapkan menjadi ketua atau wakil ketua
pengadilan
tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
lingkungan
pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan
agama,
hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai
hakim.
Pasal 25
(1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim pertama diambil sumpah
atau
janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya,
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak
memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan
menerima
langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji
atau
pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan
akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan
hidup
bangsa, dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang yang berlaku
bagi
Negara Republik Indonesia."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak
membeda-bedakan
orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku
sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Hakim
yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."
(2) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan oleh Presiden.
Paragraf 2
Pengangkatan Hakim Tinggi
Pasal 26
(1) Pengangkatan Hakim tinggi dilakukan melalui seleksi Hakim
tinggi yang
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan formasi dan
alokasi
kebutuhan di lingkungan pengadilan tinggi.
(2) Seleksi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui
penawaran terbuka.
Pasal 27
(1) Hakim tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat ditetapkan menjadi Hakim tinggi sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai
ketua/wakil
ketua pengadilan tingkat pertama, atau paling singkat 15 (lima
belas)
tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama; dan
-
9
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
b. lulus uji kompetensi dan kelayakan yang diselenggarakan
oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Pasal 28
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan
Pasal 24
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Hakim
tinggi.
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Hakim tinggi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Mahkamah
Agung.
Pasal 30
(1) Pengadilan tinggi dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
(2) Untuk dapat ditetapkan menjadi ketua pengadilan tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berpengalaman paling singkat 5
(lima)
tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi
hakim
pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan
tingkat
pertama.
(3) Untuk dapat ditetapkan menjadi wakil ketua pengadilan
tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpengalaman paling
singkat
4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua)
tahun bagi
hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan
tingkat
pertama.
Paragraf 3
Pengangkatan Hakim Agung
Pasal 31
(1) Calon Hakim Agung berasal dari:
a. Hakim karier; atau
b. nonkarier.
(2) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat
ditetapkan menjadi calon Hakim Agung jika memenuhi
persyaratan
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil,
dan
profesional;
d. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana
hukum
atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
e. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling
tinggi
60 (enam puluh) tahun;
f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas
dan
kewajiban;
g. berpengalaman paling singkat 20 (dua puluh) tahun menjadi
hakim;
dan
h. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara
akibat
melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku
hakim.
-
10
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
(3) Nonkarier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
ditetapkan
menjadi calon Hakim Agung jika memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil,
dan
profesional;
d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas
dan
kewajiban;
f. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi
hukum
paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
g. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar
sarjana
hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang
hukum;
dan
h. tidak pernah dipidana penjara karena bersalah melakukan
tindak
pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Ketentuan mengenai calon Hakim Agung, tata cara pengajuan,
pemilihan,
dan pengangkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 32
(1) Hakim Agung memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan
dapat
ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap 5 (lima)
tahun
berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan
persetujuan diangkat kembali menjadi Hakim Agung.
Paragraf 4
Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung
Pasal 33
(1) Mahkamah Agung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua.
(2) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
pada
ayat (1) dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan wakil
ketua
Mahkamah Agung diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Pasal 34
(1) Pada Mahkamah Agung dibentuk kamar perdata, kamar pidana,
kamar
agama, kamar militer, dan kamar tata usaha negara.
(2) Setiap Hakim Agung kecuali ketua dan wakil ketua Mahkamah
Agung
harus menjadi hakim pada salah satu kamar sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1).
(3) Setiap kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh ketua
muda Mahkamah Agung.
-
11
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
(4) Ketua muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
dipilih oleh Hakim Agung pada setiap kamar secara
demokratis.
(5) Ketua muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
ditetapkan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.
Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 35
(1) Pembinaan Hakim disesuaikan dengan jenjang Jabatan
Hakim.
(2) Pembinaan Hakim meliputi:
a. Hakim pertama;
b. Hakim tinggi; dan
c. Hakim Agung.
Pasal 36
(1) Hakim dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu
perkara
yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
c. penasihat hukum;
d. politisi; dan
e. pengusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan rangkap jabatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 1
Pembinaan Hakim Pertama
Pasal 37
(1) Pembinaan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat
(2) huruf a meliputi:
a. penempatan;
b. peningkatan kapasitas;
c. penilaian kinerja;
d. promosi; dan
e. mutasi.
(2) Pembinaan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi
Yudisial.
Pasal 38
(1) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat
(1) huruf a dilakukan berdasarkan lingkungan peradilan pilihan
peserta
pendidikan Hakim.
(2) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(3) Penempatan Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim,
pengembangan
-
12
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
wawasan kebangsaan Hakim, alokasi kebutuhan, dan pilihan
wilayah
penempatan tugas Hakim.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Hakim pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Mahkamah
Agung.
Pasal 39
(1) Peningkatan kapasitas Hakim pertama sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelatihan Hakim.
(2) Peningkatan kapasitas Hakim pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknis peradilan
dan
kepribadian Hakim.
(3) Pelatihan kemampuan teknis peradilan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
(4) Pelatihan kepribadian Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
(5) Pelatihan kemampuan teknis yudisial dan kepribadian
sebagaimana
dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang
dan
berkelanjutan.
Pasal 40
(1) Penilaian kinerja Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37
ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap teknis
yudisial.
(2) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kemampuan teknis dalam menangani perkara;
b. penyusunan berita acara persidangan;
c. pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan;
d. tenggang waktu penyelesaian perkara;
e. penyelesaian minutasi; dan
f. kualitas putusan.
(3) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana
dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Hakim
pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Mahkamah
Agung.
Pasal 41
(1) Promosi Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1)
huruf d dilakukan dari penempatan semula menjadi:
a. Hakim pertama dengan kelas pengadilan yang lebih tinggi;
dan/atau
b. pimpinan pengadilan.
(2) Promosi menjadi Hakim pertama dengan kelas pengadilan lebih
tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
mempertimbangkan
kompetensi, hasil penilaian kinerja, dan kepribadian.
(3) Promosi menjadi pimpinan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan menjadi:
a. wakil ketua pengadilan; atau
-
13
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
b. ketua pengadilan.
(4) Promosi menjadi wakil ketua pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(3) huruf a mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian
kinerja,
kepribadian, dan pengalaman kerja.
(5) Promosi menjadi ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)
huruf b mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian
kinerja,
kepribadian, pengalaman kerja, dan pernah menjadi wakil
ketua
pengadilan.
(6) Promosi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh tim promosi yang dibentuk Mahkamah Agung bersama Komisi
Yudisial.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi Hakim pertama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah
Agung.
Pasal 42
(1) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1)
huruf e bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
mematangkan
pribadi, menambah pengalaman, dan mengisi kekurangan Hakim di
suatu
daerah.
(2) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
dengan pola regional dan nasional.
(3) Mutasi Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh tim mutasi yang dibentuk Mahkamah Agung bersama dengan
Komisi
Yudisial.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mutasi Hakim
pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan
Mahkamah Agung.
Paragraf 2
Pembinaan Hakim Tinggi
Pasal 43
(1) Pembinaan Hakim tinggi meliputi:
a. penempatan;
b. peningkatan kapasitas;
c. penilaian kinerja;
d. promosi; dan
e. mutasi.
(2) Pembinaan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
Pasal 44
(1) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1)
huruf a berada dalam lingkungan peradilan sebagaimana Hakim
tingkat
pertama.
(2) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
-
14
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
(3) Penempatan Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
mempertimbangkan prestasi hasil pendidikan Hakim dan
pengembangan
wawasan kebangsaan Hakim.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Hakim tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung.
Pasal 45
(1) Peningkatan kapasitas Hakim tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
43 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan,
serta
sertifikasi keahlian Hakim tinggi.
(2) Peningkatan kapasitas Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)
dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
peradilan dan kepribadian Hakim.
(3) Pelatihan kemampuan teknis peradilan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.
(4) Pelatihan kepribadian Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)
diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
(5) Pelatihan kemampuan teknis peradilan dan kepribadian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara
berjenjang dan
berkelanjutan.
Pasal 46
(1) Penilaian kinerja Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat
(1) huruf c meliputi penilaian terhadap teknis yudisial.
(2) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kemampuan teknis dalam menangani perkara;
b. penyusunan berita acara persidangan;
c. pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan;
d. tenggang waktu penyelesaian perkara;
e. penyelesaian minutasi; dan
f. kualitas putusan.
(3) Penilaian kinerja terhadap teknis yudisial sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Hakim
tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
Mahkamah
Agung.
Pasal 47
(1) Promosi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1)
huruf d diberikan dengan hak yang sama kepada Hakim tinggi
yang
memenuhi persyaratan.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi
Hakim tinggi
untuk menjadi pimpinan pengadilan.
(3) Promosi menjadi pimpinan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2) berdasarkan penilaian objektif terhadap aspek kompetensi,
kualifikasi,
prestasi atas penilaian kinerja, kepemimpinan, dan
kepribadian.
-
15
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
(4) Setiap Hakim tinggi yang dipromosikan menjadi pimpinan
pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menjabat sebagai Hakim
tinggi
paling singkat 4 (empat) tahun dan sudah dimutasi secara
nasional.
Pasal 48
(1) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1) huruf
e dilakukan dengan sistem terbuka.
(2) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
mutasi nasional.
(3) Mutasi nasional Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
merupakan mutasi antarwilayah pengadilan tinggi.
(4) Mutasi Hakim tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling
lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Hakim
tinggi atau
paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak mutasi nasional
sebagai
Hakim tinggi dilakukan.
Paragraf 3
Pembinaan Hakim Agung
Pasal 49
(1) Pembinaan Hakim Agung meliputi peningkatan kapasitas dan
penilaian
kinerja.
(2) Pembinaan Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh Ketua Mahkamah Agung.
Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 50
(1) Pengawasan Hakim meliputi pengawasan terhadap teknis
yudisial,
penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.
(2) Pengawasan teknis yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilakukan sesuai hukum acara oleh pengadilan yang lebih
tinggi.
(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
(4) Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1) dilakukan oleh Komisi Yudisial.
(5) Pengawasan terhadap perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat
(4), berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.
Bagian Kelima
Pelindungan
Pasal 51
(1) Pelindungan terhadap Hakim meliputi:
a. keamanan Hakim; dan
b. keluhuran dan martabat Hakim.
-
16
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
(2) Keamanan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dijamin oleh negara.
(3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Pelindungan terhadap keluhuran dan martabat Hakim
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komisi
Yudisial.
(5) Pelindungan keamanan Hakim dan pelindungan terhadap
keluhuran dan
martabat Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pemberhentian Hakim
Pasal 52
(1) Hakim dapat diberhentikan secara hormat maupun secara tidak
dengan
hormat.
(2) Pemberhentian secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Hakim pertama,
berusia 63
(enam puluh tiga) tahun bagi Hakim tinggi, dan berusia 65
(enam
puluh lima) tahun bagi Hakim Agung;
d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3
(tiga) bulan
berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
atau
e. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(3) Pemberhentian secara tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
selama
3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
d. melakukan rangkap jabatan; dan/atau
e. melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim.
Pasal 53
(1) Hakim yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 52 ayat (2) dan secara tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan
oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Hakim yang diberhentikan secara tidak dengan hormat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh
Presiden atas
usul Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Majelis
Kehormatan
Hakim.
-
17
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Hakim
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan
Mahkamah
Agung.
Agung
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. bagi Hakim yang telah melewati usia pensiun sebagaimana
diatur dalam
Undang-Undang ini maka tetap menggunakan pengaturan batas
usia
pensiun dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan
Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha
Negara.
b. bagi Hakim yang belum memasuki usia pensiun sejak berlakunya
Undang-
Undang ini wajib menyesuaikan ketentuan Undang-Undang ini.
c. bagi Hakim militer berlaku Undang-Undang ini sepanjang
tidak
bertentangan dengan undang-undang yang mengatur jabatan
Hakim
militer, dan/atau telah dibentuk undang-undang yang khusus
mengatur
mengenai jabatan Hakim militer.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-
undangan mengenai Hakim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 57
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 58
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal…
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
-
18
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal…
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASSONA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
Jakarta, September 2016
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,
Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH. A-388
Wakil Ketua,
Arif Wibowo A-193
Wakil Ketua,
Firman Soebagyo, SE., MH. A-273
Wakil Ketua,
H. Totok Daryanto, SE. A-489
Wakil Ketua,
Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo A-554
-
19
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN HAKIM
I. UMUM
Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal
1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Tujuan negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jaminan pelindungan
tersebut
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
merupakan komitmen para pendiri bangsa untuk menjadikan
Indonesia
sebagai negara hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip
demokrasi
dan keadilan sosial.
Negara hukum menjamin kepastian hukum yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara
konsekuen.
Dibutuhkan adanya pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan
lain
untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Indonesia mengatur
mengenai
kekuasaan kehakiman dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan
kehakiman
tersebut diatur dengan frasa “kekuasan kehakiman merupakan
kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan
hukum dan keadilan”.
Hakim pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan
Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi
Hakim
dan independensi kekuasaan kehakiman adalah ‘dua sisi mata uang’
yang
tidak dapat dipisahkan. Pada saat Hakim secara individu mampu
untuk
independen maka kekuasaan kehakiman secara lembaga akan
independen.
Kemandirian kekuasaan kehakiman kembali di revitalisasi
pasca
krisis 1998, tuntutan tersebut terangkum dalam Ketetapan MPR
Nomor X
Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam
Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai
Haluan
Bangsa. Tuntutan reformasi di bidang hukum menginginkan
kekuasaan
kehakiman dijauhkan dari intervensi eksekutif. Urusan
administrasi
Hakim yang sebelumnya dipegang oleh Departemen Kehakiman dan
Hak
Asasi Manusia diserahkan kepada Mahkamah Agung.
Selanjutnya, Hakim yang sebelumnya merupakan Pegawai Negeri
Sipil diubah statusnya menjadi Pejabat Negara. Hal ini berakibat
Hakim
tidak lagi masuk ranah eksekutif, baik secara kelembagaan
maupun
individu. Hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara
utuh dan
mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya sistem
satu
atap Mahkamah Agung dan Hakim menjadi Pejabat Negara,
independensi
-
20
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan
fungsi
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan
keadilan.
Melalui Undang-Undang ini pengaturan mengenai Jabatan Hakim
menjadi lebih utuh dan komprehensif. Aturan ini dapat
memberikan
landasan bagi pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim
sejak
rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, pelindungan,
dan
pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih
baik,
sehingga dapat melahirkan hakim yang memiliki integritas,
independensi,
dan dapat mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “mandiri” adalah bahwa
manajemen Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas
dari pengaruh pihak lain dan/atau lembaga yang
menaunginya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa
manajemen Hakim harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” bahwa manajemen
Hakim harus berfungsi untuk memberikan pelindungan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan
martabat setiap warga negara secara proporsional demi
terciptanya ketenteraman dan keadilan dalam masyarakat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “imparsial” bahwa manajemen
Hakim harus berpegang pada kebenaran, tidak memihak, dan
memperlakukan para pihak sama kedudukannya di hadapan
hukum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah bahwa
manajemen Hakim harus mengutamakan keahlian yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan
pedoman perilaku Hakim.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa
manajemen Hakim harus dilakukan secara terbuka, responsif,
dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
-
21
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa
manajemen Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara
etik, hukum, dan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” bahwa Hakim
dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal harus
didukung dengan jaminan kualitas hidup yang baik.
Huruf i
Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa Hakim dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus dapat mewujudkan ketertiban masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
-
22
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan tunjangan lain antara lain
tunjangan istri dan tunjangan anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi” adalah perguruan
tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka
waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
-
23
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”,
untuk penganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik
diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk
penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang
Adi Budha”, untuk penganut agama Hindu didahului dengan
frasa “Om Atah Paramawisesa”, dan untuk penganut agama
Khonghucu diawali dengan frasa “Kehadirat Tian (baca Thien)
di
tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong
Zi (baca Khung Ce) dipermuliakanlah”.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penawaran terbuka” adalah hakim
pertama yang akan menduduki jabatan sebagai hakim tinggi
harus memenuhi penilaian objektif terhadap aspek
kompetensi, kualifikasi, prestasi atas penilaian kinerja,
kepemimpinan, dan kepribadian.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
-
24
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
-
25
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dimutasi secara nasional” adalah
hakim tinggi telah bertugas di lebih dari satu wilayah
Pengadilan Tinggi.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah mutasi untuk
menjadi hakim tinggi dari berbagai pengadilan tinggi di
seluruh
Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keamanan Hakim” adalah
Hakim dan keluarganya mendapatkan pelindungan dari
segala ancaman, gangguan, dan teror yang dapat
berakibat pada timbulnya gangguan psikologis, siksaan
fisik, dan hilangnya jiwa, sebagai akibat pelaksanaan
tugas dan wewenang sebagai Hakim dalam memeriksa,
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
-
26
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
Jakarta, September 2016
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,
Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
A-388
Wakil Ketua,
Arif Wibowo
A-193
Wakil Ketua,
Firman Soebagyo, SE., MH.
A-273
Wakil Ketua,
H. Totok Daryanto, SE.
A-489
Wakil Ketua,
Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
A-554
-
27
Draft RUU Jabatan Hakim FINAL (05092016)