RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Disampaikan oleh : Ir. Hardi Afriansyah, MSi Kasubdit Pekerjaan Konstruksi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan HP: 081368035765, email : [email protected]Balikpapan, 28 Juli 2017 Bimtek PBJ Kementerian PU-PR
39
Embed
RANCANGAN REVISI...LATAR BELAKANG 1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RANCANGAN REVISIPERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Disampaikan oleh :
Ir. Hardi Afriansyah, MSi
Kasubdit Pekerjaan Konstruksi
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Balikpapan, 28 Juli 2017Bimtek PBJ Kementerian PU-PR
AGENDA
1. Latar Belakang
2. Pokok Perubahan
3. Hal-hal Baru
4. Hal-hal Yang Berubah
2RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
1.Latar Belakang2. Hasil Rapat Terbatas Kabinet
3. Pokok Perubahan
4. Hal-hal Baru
5. Hal-hal Yang Berubah
LATAR BELAKANG
1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalamrangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan PeraturanPresiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016
3. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yangmembahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
1. Latar Belakang
2.PokokPerubahan3. Hal-hal Baru
4. Hal-hal Yang Berubah
POKOK PERUBAHAN
6
LAMA
19 BAB 139 PASAL 15 BAB 93 PASAL
BARU
SIMPLIFIKASI MENGHILANGKAN BAGIAN
PENJELASAN
DENGAN MEMPERJELAS NORMA
HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL,
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DIATUR LEBIH LANJUT DALAM
PERATURAN KEPALA LKPP DAN
PERATURAN KEMENTERIAN
SEKTORAL LAINNYA
PERPRES HANYA MENGATUR HAL
YANG BERSIFAT NORMATIF
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
STRUKTUR PERPRES 54/2010
7
BAB II
TATA NILAI PENGADAAN
BAB III
PARA PIHAK DALAM PENGADAANG BARANG/JASA
BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
BAB VII
PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI
DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
BAB XI
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
BAB XII
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
BAB XIII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BAB XIV
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN
BAB XV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
BAB VIII
PERAN SERTA USAHA KECIL
BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL
BAB V
SWAKELOLA
BAB XVI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
STRUKTUR PERPRES (REVISI)
8
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA
BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN
BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA
BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM
BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
(E-GOVERNMENT PROCUREMENT)
BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN
BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS
• PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PENANGANAN
KEADAAN DARURAT
• PENGADAAN
BARANG/JASA
DI LUAR NEGERI
• PENGECUALIAN • PELAKSANAAN
PENELITIAN
• TENDER/SELEKSI
INTERNASIONAL DAN
DANA PLN/HLN
• PERAN SERTA
USAHA KECIL
• PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI
• PENGADAAN
BERKELANJUTAN
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
1. Latar Belakang
2. Pokok Perubahan
3.Hal-hal Baru4. Hal-hal Yang Berubah
HAL-HALBARU
1. Tujuan Pengadaan
2. Agen Pengadaan
3. Konsolidasi Pengadaan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengecualian
6. Layanan Penyelesaian Sengketa
7. Swakelola
8. E-marketplace Pemerintah
9. Repeat Order
10. E-Reverse Auction
11
01.
TUJUAN PENGADAAN
HAL-HAL BARU
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
PASAL 4
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang
yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,
waktu, biaya, dan penyedia
Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil,
dan menengah
Meningkatkan peran perusahaan nasional
Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian dan industri kreatif
Mendorong pengadaan berkelanjutan
12
02.
AGEN PENGADAAN
HAL-HAL BARU
PASAL 14
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang belum/tidak memiliki kapasitas untuk
melaksanakan sebagian/seluruh pengadaan
barang/jasa dapat menyerahkan pelaksanaan
pengadaan kepada Agen Pengadaan
AGEN PENGADAAN
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
Agen Pengadaan dapat berupa :
• UKPBJ pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
lain;
• Badan Usaha; atau
• Perorangan.
13
03.
KONSOLIDASI
PENGADAAN
HAL-HAL BARU
PASAL 21
Perencanaan Persiapan KontrakSerah Terima
PekerjaanPemilihan Penyedia
ADALAH
strategi pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan beberapa paket pengadaan
Barang/Jasa sejenis
DILAKSANAKAN OLEH
PA/KPA/PPK/UKPBJ
PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
KONSOLIDASI PENGADAAN
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
14
04.
PELAKSANAAN
PENELITIAN
HAL-HAL BARU
PASAL 62
PELAKSANA PENELITIAN
• Individu/kelompok individu
• Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
• Perguruan Tinggi
• Organisasi Kemasyarakatan
• Badan usaha
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan
hasil kompetisi atau penugasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
penelitian diatur dengan Peraturan Menteri
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
di bidang Ristekdikti.
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
15
05.
PENGECUALIAN
HAL-HAL BARU
PASAL 61Sudah Diatur Dalam Peraturan
Perundang-undangan yang Lain
Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan
Secara Luas
Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik
Bisnis yang Mapan
Pengadaan pada Badan Layanan Umum
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
16
06.
LAYANAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
HAL-HAL BARU
PASAL 83
Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS)
memberikan pendapat hukum dan layanan
penyelesaian sengketa kontrak sebagai
alternatif penyelesaian sengketa selain
penyelesaian di pengadilan dan arbitrase yang
telah ada (BANI).
Alternatif penyelesaian sengketa tersebut
terdiri dari :
• Mediasi
• Konsiliasi
• Arbitrase
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
17
07.
SWAKELOLA
HAL-HAL BARU
PASAL 23, 47 Direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi oleh K/L/PD
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN
Direncanakan dan diawasi oleh
K/L PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
dan dilaksanakan oleh K/L/PD PELAKSANA
SWAKELOLA
Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggungjawab
anggaran dan dilaksanakan oleh
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggungjawab
Anggaran dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKATdan dilaksanakan serta
diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT
TIPE I TIPE II TIPE III TIPE IV
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
18
08.
E-MARKETPLACE
PEMERINTAH (1/2)
HAL-HAL BARU
Pasal 70
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
adalah pasar elektronik yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah
KATALOG
ELETRONIK
E-TENDERING/
E-SELEKSI
E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG/JASA
DEFINISIDalam rangka pengembangan
dan pengelolaan E-Marketplace
Pengadaan Barang/Jasa, LKPP
dapat bekerjasama dengan UKPBJ
dan/atau Pelaku Usaha.
PENYEDIAK/L/PD
TOKO DARING
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
19
HAL-HAL BARUJENIS KATALOG ELEKTRONIK
KATALOG SEKTORAL
KATALOG LOKAL
KATALOG NASIONAL
a. Produk UMKMb. Produk Dalam Negeric. Produk Infant Industryd. Produk ramah
lingkungan
KEBIJAKAN PRIORITAS PRODUK KATALOG
08.
E-MARKETPLACE
PEMERINTAH (2/2)
PENYELENGGARAAN KATALOG DAERAH
a. B/J yang sesuai dengan kebutuhan daerah
b. Cocok untuk Katalog Lokal/Daerah
c. Penyedia Katalog Lokal adalah UKM setempat
d. Layanan penyedia bersifat daerah setempat
e. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh UKPBJ setempat
Pasal 70
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
20
09.
REPEAT ORDER
HAL-HAL BARU
PASAL 41
Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat
dilakukan berulang (Repeat Order) melalui proses
Penunjukan Langsung
Permintaan berulang dilakukan paling banyak
2 (dua) kali
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
21
10.
E-REVERSE
AUCTION
HAL-HAL BARU
E-REVERSE AUCTION
Metode penawaran harga secara berulang
MERUPAKAN
a. pada tender cepat;
b. sebagai tindak lanjut tender yang
hanya terdapat 2 (dua) penawaran;
DAPAT DIGUNAKAN :
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
1. Latar Belakang
2. Pokok Perubahan
3. Hal-hal Baru
4.Hal-hal Yang Berubah
HAL-HALBERUBAH
1. Perubahan Istilah
2. Perubahan Definisi
3. Perubahan Pengaturan
PERUBAHAN ISTILAH
24
HAL-HAL BERUBAH
ULPUnit Layanan Pengadaan
UKPBJUnit Kerja PengadaanBarang/Jasa
LELANG TENDERDOKUMEN
PENGADAAN
DOKUMEN
PEMILIHAN
POKJA
ULP
POKJA
PEMILIHAN
K/L/D/I
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat Daerah
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
layanan pengadaan
secara elektronik
Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik
Swakelola
Pengadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.
Metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia dalam keadaan tertentu
Penunjukkan
Langsung
Metode pemilihan penyedia barang/jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
penyedia barang/jasa
Layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.
Cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau
kelompok masyarakat
25RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Penyedia
Barang/Jasa
Pemerintah
Badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang / pekerjaan konstruksi
/jasa konsultansi/jasa lainnya.
PPHP
PPHP = Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Untuk nilai sampai dengan Rp200 Juta
PPHP
PjPHP = Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pelaku usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan perjanjian
26
Memiliki tugas :
a. melakukan pemeriksaan administrasi
hasil pekerjaan sebelum serah terima
dari Penyedia ke PPK;
b. menerima hasil pekerjaan; dan
c. membuat dan menandatangani BAST.
PPHP = Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Untuk nilai di atas Rp200 Juta
PjPHP/PPHP memiliki tugas :
melakukan pemeriksaan administrasi hasil
pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK
kepada PA/KPARANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
PERUBAHAN DEFINISI
HAL-HAL BERUBAH
Perpres No. 54/2010 Revisi Perpres No. 54/2010
Pekerjaan
Konstruksi
Seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.
Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan
(Merujuk ke UU No.2 Thn.2017 tentang Jasa
Konstruksi)
27
Untuk pengadaan atau pembuatan wujud
fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada
Perpres No.54/2010 dimasukan ke dalam
kategori pengadaan barang/jasa lainnya.
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
28
Usaha Mikro dan Kecil1.
Alasan : Karena peran Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah masih sangat kecil di mana tidak semua paket dibawah Rp2,5
Miliar mampu dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Kecil sehingga diperlukan
bauran kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas peran Usaha Mikro
dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan
a. Paket dibawah Rp2,5 Miliar dicadangkan dan diperuntukkan
bagi Usaha Mikro dan Kecil
b. Pembelian Produk/Jasa Usaha Mikro dan Kecil melalui
Swakelola
c. Pencantuman Produk Usaha Mikro dan Kecil dalam eKatalog
Paket di bawah Rp2,5 Miliar diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Kecil
LAMA
BARU
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
RANCANGAN REVISI PERPRES NO.54 THN.2010 29
(Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah)UKPBJ2.Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan
Alasan :
Untuk meningkatkan
profesionalitas dan
kapasitas SDM pengelola
pengadaan
Memiliki tugas :
a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat
dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
ULP memiliki Tugas Melaksanakan
Pemilihan Penyedia Barang /Jasa
30
BATAS NILAI3.Hal-hal Berubah >> Perubahan Pengaturan