1 | Halaman RANCANGAN PERATURAN BUPATI SISTRANAS PADA TATRALOK PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR ………..TAHUN 2013 TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang efektif dan efisien perlu dibuat dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah, dan tataran transportasi Kabupaten/Kota, sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Badung. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-
31
Embed
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SISTRANAS PADA …elibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000045/... · sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang ... dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 | H a l a m a n
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SISTRANAS PADA TATRALOK
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR ………..TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang efektif dan efisien perlu dibuat dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional, tataran transportasi wilayah, dan tataran transportasi Kabupaten/Kota, sebagai acuan dalam penyelenggaraan transportasi yang terpadu.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Badung.
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-
2 | H a l a m a n
2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-
2014;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWP,
RTRWK;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan
di Perairan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan
Multimoda;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan;
25. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
3 | H a l a m a n
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006
tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010
tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan
Tahun 2010-2030;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010
tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010
Tatanan Kebandar Udaraan Nasional; dan
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005
tentang Sistranas.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK) KABUPATEN BADUNG
Pasal 1
(1) Menetapkan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal
Kabupaten Badung.
(2) Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Badung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan
transportasi di Kabupaten Badung bagi para pemangku kepentingan terkait.
(3) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bagian meliputi:
a. Pendahuluan;
b. Pendekatan;
c. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program; dan
d. Penutup.
(4) Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
4 | H a l a m a n
Pasal 2
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam rangka
penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah kabupaten Badung.
Pasal 3
Koordinasi pelaksanaan Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal
Kabupaten Badung dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal .......................
BUPATI BADUNG,
TTD
Anak Agung Gde Agung, SH
Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Badung
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN
C. PENGERTIAN
D. SISTEMATIKA
BAB II. PENDEKATAN
A. SISTRANAS
B. SISTRANAS PADA TATRANAS
C. SISTRANAS PADA TATRAWIL
D. SISTRANAS PADA TATRALOK
BAB III. VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
A. VISI
B. MISI
C. KEBIJAKAN
D. STRATEGI
E. PROGRAM
BAB IV. PENUTUP
Lampiran I Peta Provinsi Bali
Lampiran II Peta Jaringan Pelayanan Transportasi di Kabupaten Badung (Jaringan Antar
Kabupaten dan Dalam Kabupaten) (2014, 2019, 2025, dan 2030)
Lampiran III Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Kabupaten Badung (Jaringan Skala
Provinsi dan Skala Kabupaten) (2014, 2019, 2025, dan 2030)
Lampiran IV Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Provinsi di Kabupaten
Badung (2014, 2019, 2025, dan 2030)
Lampiran V Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi di Kabupaten
(2014, 2019, 2025, dan 2030)
Lampiran VI Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Lokal di Kabupaten Badung (2014,
2019, 2025, dan 2030)
Lampiran VII Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Lokal di Kabupaten Badung (2014,
2019, 2025, dan 2030)
1 - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat
nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan.
Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang
efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola
distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan
hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai
tantangan, peluang, dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan
yang dinamis, seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku
permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup, serta adanya keterbatasan
sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu
terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang
berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam
rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat, serta perdagangan
nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana
transportasi.
Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan
perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka
perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal,
berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi Lokal jangka menengah
dan jangka panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau
acuan pembangunan transportasi di wilayah.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi
Lokal adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah kabupaten.
C. PENGERTIAN
1. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan.
2. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan
intermoda, yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
1 - 2
3. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan
perlengkapan jalan, yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas,
alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan
jalan, serta fasilitas pendukung.
4. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang
menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang
berkesinambungan.
5. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling
sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak, yang
menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang
diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan
untuk penerimaan barang tersebut.
6. Transportasi jalan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas
angkutan jalan dan jaringan jalan.
7. Transportasi sungai dan danau yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah
pelayaran di sungai dan danau.
8. Transportasi kereta api yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah
perkeretaapian.
9. Transportasi penyeberangan yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah
pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau kereta api yang terputus.
10. Transportasi laut yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut.
11. Transportasi udara yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah penerbangan.
12. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas
operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
13. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang
meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang
pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
14. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan
yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
15. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan
maritim.
16. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lainnya.
17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat
perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional
dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
18. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam
negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan
1 - 3
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
20. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
21. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah
udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya.
22. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar
udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
23. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan
bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang,
kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
24. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas
tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan
intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
25. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani
kepentingan umum.
26. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani
kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
27. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar
udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
28. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar
udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari
dan ke luar negeri.
29. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan
pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi
secara nasional atau berbagai provinsi.
30. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan
pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
1 - 4
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.
32. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah
satu atau semua kriteria sebagai berikut:
berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau
pintu gerbang menuju kawasan internasional;
berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala
nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional
atau melayani beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah
satu atau semua kriteria sebagai berikut:
berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang
melayani beberapa kabupaten;
berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani
beberapa kabupaten;
berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor
mendukung PKN.
35. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu
atau semua kriteria sebagai berikut:
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri barang dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa
kecamatan;
kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar
kawasan perkotaan yang berfungsi PKN dan PKW.
D. SISTEMATIKA
Dokumen Sistranas Pada Tatralok ini terdiri atas pendahuluan, pendekatan tataran
transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi, serta program pengembangan
transportasi lokal yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program
pengembangan transportasi lokal meliputi program optimalisasi dan pembangunan,
sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen
Sistranas Pada Tatralok, tujuan, pengertian, serta sistematika penulisan.
Bab II. Pendekatan berisi gambaran sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas
Pada Tatrawil, dan Sistranas pada Tatralok.
1 - 5
Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Transportasi
Lokal.
Bab IV. Penutup.
2 - 1
BAB II
PENDEKATAN
A. SISTRANAS
1. DEFINISI
Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan
antar moda terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi
sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara
serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana,
kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan
perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif
dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus
berkembang secara dinamis.
2. TATARAN TRANSPORTASI
Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi
Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah
(Sistranas pada Tatrawil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas
pada Tatralok).
3. ARAH PERWUJUDAN
Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan
antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan
pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan
dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan
aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda
transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam,
yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada,
baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan
udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.
Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran
Transportasi Wilayah (TATRAWIL), dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK).
Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan
pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ke tiga tataran tersebut
secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan
dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang
efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.
2 - 2
Di dalam undang-undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana
induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut,
antara lain, meliputi:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak
Biru Transportasi Multimoda;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
3. Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru
Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Perkeretaapian Nasional;
6. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian); dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan
Kebandarudaraan Nasional.
Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika
nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen
perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional
(RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-
undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, dan Cetak Biru Transportasi
Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.
Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrawil, Sistranas
pada Tatralok serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Gambar 1.
2 - 3
Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas
Perpres No. 26/2012 Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
Cetak Biru
Transportasi
Multimoda
(KM 15/2010)
RENSTRA Kementerian Perhubungan
Rencana Investasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
SISLOGNA
MP3EI
(Perpres
32/2011)
Rencana Induk
Perkeretaapian
Nasional
Tatanan KA
Nasional
Tatanan Kepelabuhanan
Nasional
Rencana Induk
Jaringan
Penyeberangan
Nasional
Tatanan Kebandar
udaraan Nasional
(KM 11/2010)
Rencana Induk
Nasional Bandar
Udara
UU 38/
2004 ttg
Jalan
Rencana
Umum
Jaringan
Jalan
Nasional
SISTRANAS
Sistranas Pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas)
Sistranas Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi (Tatrawil)
Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
Rencana
Induk
Pelabuhan
Nasional
UU 26/
2006 ttg
Penataan
Ruang
RTRWN
(PP
26/2008)
RTRWP,
RTRWK
PP 5/ 2010 ttg RPJMN
2010 – 2014
UU 17/
2007 ttg
RPJPN
2005 -
2025
UU 22/2009
ttg LLAJ
UU 17/2008 ttg
Pelayaran
UU 1/2009 ttg
Penerbangan UU 23/2007 ttg
KA
Rencana
Induk
LLAJ
Nasional
3 - 1
B. SISTRANAS PADA TATRANAS
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman dan antar moda, terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api,
transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut,
transportasi udara, dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana
dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan
perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif
dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar
simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau
sebaliknya.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada
Tatranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan
jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar
simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau
sebaliknya.
3. ARAH PENGEMBANGAN
Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi,
dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau
besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan
yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar
moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi
antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan
kepadatan populasi, yang terbagi dalam dua kategori, yaitu untuk kawasan
perkotaan (urban transport) dan kawasan perdesaan (rural transport).
Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan
moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk
mengangkut LNG dan transportasi kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan
dan hasil pertambangan.
C. SISTRANAS PADA TATRAWIL
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman dan antar moda, terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api,
transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut,
transportasi udara, dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri atas sarana
dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan
perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan
efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau
3 - 2
kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau
sebaliknya.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada
Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan
jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar
simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota
nasional atau sebaliknya.
D. SISTRANAS PADA TATRALOK
1. DEFINISI
Sistranas pada Tatralok adalah tataran transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman, yang terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi
sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi
udara, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana yang saling
berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan
efisien, terpadu dan harmonis dan berfungsi melayani perpindahan orang dan atau
barang antar simpul atau antar kota wilayah ke simpul atau kota/kabupaten atau
sebaliknya.
2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRALOK
Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada
Tatralok) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan
jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar
simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau
kota/kabupaten atau sebaliknya.
3 - 3
BAB III
VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. VISI
Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
dirumuskan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Badung. Visi Kabupaten
Badung yaitu: “Melangkah bersama membangun Badung berdasarkan "Trihita Karana" menuju masyarakat adil sejahtera dan ajeg”.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung menetapkan Visi yaitu : “Terwujudnya Transportasi yang Handal, Aman, Nyaman, Efektif dan Efesien serta Teknologi Informasi yang mampu berperan Optimal sebagai sumber Informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan Ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung”.
B. MISI
Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
dirumuskan berdasarkan Visi dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas
sebagai penyelenggara sebagian kewenangan Kabupaten (desentralisasi) di bidang
perhubungan.
Untuk mencapai visi pembangunan transportasi Kabupaten Badung, dirumuskan
misi sebagai berikut:
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka menunjang
pergerakan dan Interaksi Ekonomi Masyarakat
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sektor
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Sektor Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Menumbuhkembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang
Transpormasi, Komunikasi dan Informasi.
Arah Pengembangan Jaringan Transportasi
Rencana pengembangan sistem jaringan jalan diarahkan untuk meningkatkan
aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal
di wilayah Metropolitan Sarbagita dimana Kabupaten Badung merupakan bagian
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
Jaringan Pelayanan Transportasi Provinsi di Kabupaten Badung (2014, 2019, 2025 dan 2030)
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
1 Trayek Antar Moda a. Pengembangan Angkutan Pemandu Moda Trayek Bandara
Ngurah Rai - Ubung/Denpasar – Mengwitani
Armada
Pemprov. Bali (Dinas Perhubungan)
- Dinas Perhubungan : o Pemkot. Denpasar o Pemkab. Badung
b. Studi Pengembangan Angkutan Pemandu Moda Trayek
Bandara Buleleng - Singaraja - Mengwitani – Ubung
Armada
Pemprov. Bali (Dinas Perhubungan)
- Dinas Perhubungan : o Pemkot. Denpasar o Pemkab. Badung o Pemkab. Buleleng
2 Transportasi Jalan Studi Pengembangan Trayek AKDP (Trayek Pelabuhan Penyeberangan Amed - Padangbai - Denpasar - Badung -Tabanan - Negara - Gilimanuk)
Pemprov. Bali (Dinas Perhubungan)
- Dinas Perhubungan : o Pemkab. Karangasem o Pemkab. Klungkung o Pemkab. Gianyar o Pemkab. Bangli o Pemkot. Denpasar o Pemkab. Badung o Pemkab. Tabanan o Pemkab. Jembrana o Pengkab. Buleleng
3 Transportasi Kereta Api a. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang
Sistem 21 Futrex Monobeam Lintas Bandara Ngurah Rai - Denpasar - Mengwi
Rangkaian 13 PT. Kereta Api Indonesia
Ditjen. Perkeretaapian 32
42 b. Pengadaan Rangkaian Gerbong Kereta Api Penumpang
Lintas Mengwitani - Bedugul - Singaraja
Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Provinsi di Kabupaten Badung (2014, 2019, 2025 dan 2030)
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
1 Transportasi Jalan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Sidan - IB Mantra (KP 3) km Dinas PU Pemprov.
Bali - Dinas PU Kabupaten
Badung
2 Terminal a. Pembangunan prioritas 1 simpul jaringan angkutan
trayek AKDP (Kuta)
Dinas Perhubungan Badung
Dinas Perhubungan Badung
b. Pembangunan prioritas 2 simpul jaringan angkutan trayek AKDP (Nusa Dua)
c. Pembangunan prioritas 3 simpul jaringan angkutan trayek AKDP (Sangeh)
d. Pembangunan prioritas 4 simpul jaringan angkutan trayek AKDP:
- Taman Ayun - Sidan - Lukluk - Padangsambian - Bringkit
3 Transportasi Kereta Api a. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Bandara
Ngurah Rai - Denpasar - Mengwi untuk mendukung Pariwisata di Bali
Km
47.5
Ditjen. Perkeretaapian
- Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata:
o Pemprov. Bali o Pemkab Badung o Pemkot Denpasar
- PT. Kereta Api Indonesia
1) Tahap Pembangunan
- Studi Kelayakan Paket 1
- Studi Desain Teknik Rinci (DED) Paket 1
- Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Paket 1
- Pembebasan lahan m
- Konstruksi Paket 1
- Penyiapan SDM dan Fasilitas Pendukung Paket 1
2) Operasional
3) Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan
b. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Mengwitani - Bedugul – Singaraja
Km 50.8 Ditjen. Perkeretaapian
- Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata:
o Pemprov. Bali o Pemkab Badung o Pemkab Tabanan
4) Tahap Pembangunan
- Studi Kelayakan Paket 1
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
- Studi Desain Teknik Rinci (DED) Paket 1 o Pemkab Buleleng - PT. Kereta Api Indonesia
- Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Paket 1
- Pembebasan lahan m
- Konstruksi Paket 1
- Penyiapan SDM dan Fasilitas Pendukung
5) Operasional
6) Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan
c. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Bandara Ngurah Rai - Nusa Dua
Km 10.4 Ditjen. Perkeretaapian
Dinas Perhubungan & Dinas Pariwisata
4 Alur Pelayaran dan Pelabuhan Peningkatan TPI Kedonganan Menjadi PPI Pemprov. Bali (Dinas
Perikanan) Pemkab. Badung (Dinas Perikanan)
Jaringan Pelayanan Transportasi Kabupaten Badung (2014, 2019, 2025 dan 2030)
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
1 Trayek Antarmoda
a. Studi Peningkatan koneksitas jaringan trayek intra dan antarmoda di Bandara Ngurah Rai – Tempat Wisata (via Jalan Nasional)
Paket 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
b. Penyediaan Angkutan Umum (via Jalan Nasional) Bandara Ngurah Rai – Tempat Wisata
Unit Hasil Kajian
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
2 Transportasi Jalan
a. Studi Pembangunan sistem transportasi angkutan umum Kabupaten Badung
Paket 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
b. Penataan jaringan trayek feeder Trans Sarbagita dan peluasan jangkauan willayah pedesaan dan perkotaan
Paket 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Badung Tengah (Mengwi-Mambal- Jagapati dan trayek Mengwi-Darmasaba-Mambal-Penarungan)
Trayek 2
- Badung Tengah dan Utara (Mengwi Blahkiuh-Sangeh)
Trayek 1
- Badung – Plaga (AKDP Wangaya-Plaga) Trayek 1
- Badung tengah dan selatan (Mengwi-Puspem-Dalung-Canggu dan Munggu-Kerobokan-Sentral Parkir Kuta)
Trayek 2
- Jimbaran ke Tanjung Benoa (Jimbaran-GWK-Tanjung Benoa)
Trayek 1
- Arah Uluwatu (Bandara-GWK-Uluwatu) Trayek 1
c. Penyediaan Angkutan jaringan trayek SAMIGITA (medium Bus)
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Pusat Parkir Administrasi Kerobokan - Jalan Raya Kerobokan - Jalan Lasmana - Peti Tenget - Jalan Batu Belig, Pusat Parkir Administrasi Kerobokan
- Pusat Parkir Administrasi Kerobokan - Jalan Raya Kerobokan - Jalan Raya Seminyak - Jalan Kunti - Jalan Baru tembus ke Jalan Baik Baik – Jalan Nakula - Jalan Legian- Jalan Abimanyu - Jalan Drupadi - Jalan Lasmana - Peti Tenget - Jalan Batu Belig - Pusat Parkir Administrasi Kerobokan
- Pusat Parkir Administrasi Kerobokan - Jalan Raya Kerobokan - Jalan Raya Seminyak - Jalan Kunti - Jalan
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
Baru tembus ke Jalan Baik Baik – Jalan Nakula - Jalan Inspeksi Tukad Mati - Jalan Patih Jelantik - Jalan Sriwijaya - Jalan Legian – Jalan Abimanyu - Jalan Drupadi - Jalan Lasmana, Peti Tenget – Jalan Batu Belig - Pusat Parkir Administrasi Kerobokan
d. Studi kebutuhan sarana dan Prasarana Angkutan Umum SAMIGITA
e. Studi Penanganan dan implementasi Persimpangan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Simpang Ngurah Rai – UNUD _ Jimbaran - Simpang Ngurah Rai – Kedonganan
- Simpang Kerobokan – Semer - Simpang Canggu – Pantai Batubolong - Simpang Canggu – Pantai Pererenan - Simpang Canggu – Pantai Seseh
Paket 1
f. Manajemen Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
g. Pengalihan Rute Angkutan Barang Eksternal-Eksternal (Jalan Tol Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama)
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
h. Rute Angkutan Barang Regional - Arah Selatan (Jalan Raya Padang Luwih, Jalan Raya
Kerobokan) - Arah Utara (Jalan Ahmad Yani dan Mambal-
Blahkiuh) - Arah Barat (Jalan Gunung Sanghyang dan Jalan
Raya Canggu) - Arah Timur (Jalan Mambal-Sukawati)
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Jaringan Prasarana Transportasi Kabupaten Badung (2014, 2019, 2025 dan 2030)
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
1 Transportasi Antarmoda
a. Pra Studi Kelayakan Terminal dan shelter Antar Moda Bandara Ngurah Rai
Paket 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
b. Studi Kelayakan Terminal dan shelter Antar Moda Bandara Ngurah Rai
Paket 1
c. Ded Terminal dan shelter Antar moda Paket 2
d. Implementasi Terminal dan shelter Antar moda Unit 2
2 Transportasi Jalan
a. Pemeliharaan jalan eksisting Dinas PU Kabupaten Badung
Dinas PU Kabupaten Badung
b. Pengembangan ruas jalan Beringkit – Batuan - Pantai Purnama
km Dinas PU Kabupaten Badung
Dinas PU Kabupaten Badung
c. Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan Km
- Jalan Kerobokan – Canggu Km
- Ruas jalan Pererenan Km
- Ruas jalan Padonan km
- Ruas jalan Aseman
d. Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan Ruas Jalan Utama di Kawasan SAMIGITA
ruas 38 Dinas PU Kabupaten Badung
Dinas PU Kabupaten Badung
(Kubu Anyar, Wana Segara, Raya Tuban, Ngurah Rai, Singosari, Kalianget, Buni Sari, Raya Kuta (Utara), Raya Kuta (Tengah), Raya Kuta (Selatan), Blambangan, Imam Bonjol, Majapahit, Setiabudi, Legian Kelod, Patih Jelantik, Poppies I, Poppies II, Melasti, Padma Barat, Padma Timur, Werkudara, Arjuna, Nakula, Abimanyu, Plawa, Raya Seminyak, Kunti, Lasmana, Baik-Baik, Sunset, Ken Dedes)
e. pelebaran fasilitas pejalan kaki dengan pohon peneduh atau canopy serta traffic calming (paving block) badan jalan
ruas 26 Dinas PU Kabupaten Badung
Dinas PU Kabupaten Badung
- Kediri - Dewi Sartika - Pantai Kuta - Legian Utara - Raya Kerobokan - Pinggiran T. Mati
f. Penyediaan off street parking Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung - Pusat Administrasi Kerobokan Ha 700
No Program Satuan Jumlah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2030
Penanggung Jawab Instansi Terkait
- Tengah kawasan Kuta Ha 150
- selatan Kawasan SAMIGITA Ha 300
g. Pengadaan kelengkapan traffic safety Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung - Ruas Beringkit – Mengwi Unit
- Ruas Sibang Unit
- Ruas Abiansemal Unit
- Ruas Lukluk Unit
- Ruas Kapal Unit
h. Peningkatan Kelas Jalan sebagai Rute Angkutan Barang - Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Dinas PU Kabupaten Badung
- Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Dinas PU Kabupaten Badung
- Jalan Raya Padang Luwih
- Jalan Raya Kerobokan
- Jalan Ahmad Yani
- Mambal-Blahkiuh
- Jalan Gunung Sanghyang
- Jalan Raya Canggu
- Jalan Mambal-Sukawati
3 Terminal dan Shelter
Implementasi prasarana shelter Angkutan Umum SAMIGITA
Unit Hasil Kajian
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- Penentuan Lokasi Pemberhentian Hasil Kajian
- Penentuan Prasarana dan fasilitas Pembehentian Hasil Kajian