R E N JA ( RENCANA KERJA ) - setwan-bandungkab.id · Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode ... indikator kinerja hasil ... memasukan program dan kegiatan

R E N JA

( RENCANA KERJA )

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2018

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2012 i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD pada tahun 2018, seiring

sejalan dengan penyusunan proses Renstra SKPD periode 2016-2021,

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Recana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun

2018. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun

2018 dapat dikerjakan dengan fokus pada rencana capaian kinerja

berdasarkan kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Sekretariat

DPRD Tahun 2018.

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018,

disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan

bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga

terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD

sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Soreang, 2017

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

H.SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si

Pembina Utama

NIP. 19600307 198503 1 010

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa

setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD),

jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun

(RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus

menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD

disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD

dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari

Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana

Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah,

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai

2

arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

2. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan

program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk

evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara

dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun 2018 :

3

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran

pembangunan daerah Tahun 2018 (RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung selaras dengan program dan kegiatan yang

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan

indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran

(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja

dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa

Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Suba

Engan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

4

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme ( lembaran Negara Repunlik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia );

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108);

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Negara Nomor 5494 );

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( lembara

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 , Tambahan lembaran negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

5

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 5679).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (

Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019;

19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Tentang. Program

Pembangunan Yang Berkeadilan;

6

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah

ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan

evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

Tentang :Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat;

26. Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Tentang Pajak Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 7 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (

RPJPD ) Kabupaten Bandung 2005-2025;


Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi

7

Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten

Bandung;


Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bandung;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

RPJMD ) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 ( lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 7 ) ;


Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;


tentang rencana Tata Ruangn Wilayah Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2036;


tentang Pedoman Pelaksanaan Musrembang RPJPD ,RPJMD

dan RKPD Kabupaten Bandung;

36. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat

DPRD Kabupaten Bandung tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk

memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja

(RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

8

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Tahun 2018, meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang

latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,

hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan

Sekretariat DPRD,, Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap

rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan

usulan program.

.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan

mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan

kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2018.

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung Tahun 2016 – 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008

mempunyai tugas pokok “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi

sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin

dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 -

2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan fasilitas Pelayanan dalam setiap kegiatan

DPRD oleh Sekretariat DPRD;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan

kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Bandung harus mampu

menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa

dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan

untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan

menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan

sebagai berikut:

9

1. Meningatkan Kualitas dan Fasilitas Pelayanan dalam Kegiatan

DPRD.


Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan

dalam 8 program dan 36 kegiatan pada tahun 2017. Adapun beberapa

pencapaian kinerja program/kegiatan selama tiga bulan (Januari s.d Maret

2017) dari target yang telah ditetapkan 25 %, terealisasi sebesar 16,25%

baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan

melebihi target kinerja. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan

pada bulan Januari. s/d Maret 2017, realisasi pencapaian target kinerja

yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisir 4.73% dengan

target 100% 1 (satu) tahun, terdiri dari kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat 12 bulan , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 12 bulan, Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah 12 bulan ,

penyediaan Jasa kebersihan 12 bulan , penyediaan Jasa perbaikan

Peralatan Kerja 12 bulan, Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%,

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46 Jenis, Penyediaan

komponen instalasi listrik 12 jenis/barang, Penyediaan peralatan rumah

tangga 14 jenis, penyediaan bahan bacaan & peraturan per UU an 17

jenis/surat kabar/majalah,penyediaan bahan logistik kantor 8 Jenis, dan

penyediaan makanan dan minuman 100%, serta kegiatan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi Luar Daerah kegiatan.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target

100% dalam waktu 1 tahun terealisasi baru 8,38% dimana realisasi

tertinggi pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/Operasional 11,10% , Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 1

Kegiatan, Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor 3 Unit dalam

satu tahun. ;

10

c. Program peningkatan disiplin aparatur targetnya 100% terealisasi 100 %

pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan target

100% dari target tersebut masih teralisasi 4,35% dengan kegiatan 11

Bimbingan Teknis .

e. Program peningkatan kapasitas pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan target 1 tahun 100% terealisasi

sampai dengan tribulan 9,60% .

f. Program peningkatan Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah dengan target 100 % terealisasi 4,57% dengan

realisasi kegiatan terendah adalah pada kegiatan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan AnggotaDPRD, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

g. Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah Derah target 26

kegiatan terealisasi 16.25% dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi

Kegiatan DPRD.

h. Program Penataan Peraturan Per-UU target 100% realisasi target

2,64% terdiri dari kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan UU dan

kegiatan Kajian terhadap Peraturan Per-UU yang baru,lebih tinggi,dan

keserasian antar Peraturan Peraturan Daerah;

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun

sebelumnya (Tahun 2017) triulan pertama belum ada yang memenuhi target

kinerja 25% seperti yang telah direncanakan.

Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa

program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya:

Anggaran Kas Budget tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan kegiatan ;

Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

11

Perubahan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan selalu berubah –

ubah.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan

implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk

menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional,

diantaranya:

Tersedianya anggaran operasional yang cukup.

Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut

sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi

tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi

dan fasilitasi Sekretariat menunjang kegiatan Anggota DPRD

b. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan

perencanaan proyek dan penganggarannya;

c. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan

data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;

d. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD

untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui

pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka

mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di

bidangnya;

e. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh

seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

mempunyai tugas pokok ”Menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah. ”Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat

DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;

3. Penyelenggara Rapat - Rapat DPRD;

4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD;

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Sekretariat DPRD;

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di

bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan,

kehumasan;

7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan

sarana prasarana kerja;

8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan

bekerja di lingkungan kantor;

9. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub

domain website Pemerintah Daerah;

13

10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat

DPRD; dan

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu

proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau

pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam

upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang

akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu

perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung

dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari

tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down),

sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung

bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu

dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2018, maka ditetapkan

rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur

atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan

pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif,

efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Tahun 2018 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1

(satu) tahun anggaran dan dengan target triwulan 1 (pertama) 25 %

yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program

didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran

Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai

14

dengan Maret 2018 sebesar 18%. Hal itu menunjukkan bahwa

Penyerapan yang sangat rendah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2018

(Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah

adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap

sebagai hal yang kurang penting.

2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi

dan/atau pengambilan keputusan.

3. Pelaksanaan kegiatan dan angaran yang tersedia tidak

sesuai Pelaksanaa

4. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang

percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Sekretariat

DPRD Kabupaten Bandung yang ditandai dengan kurang

disiplin.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupate Bandung

antara lain :

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD

terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan

yang digunakan.

2. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di

DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak

dapat maksimal.

15

3. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran,

menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai

mekanisme anggaran yang ada.

4. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh

kinerja kegiatan dan ketersedian dana cas budget dalam

SIMDA.

5. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan

RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam

pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa usulan yang

diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi

rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya

beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan

Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah

provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan

sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2018 guna mendukung

target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah

adalah sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program

16

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional,

maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu

indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan

hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top

down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan

akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat

yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap

dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang

disampaikan masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan

dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana

yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom

up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga

diharapkan mampu menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat

langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu

bersama-sama pemerintah membuat konsep,

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan

memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip

pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya

pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan

pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan

masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi

Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat

Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD

serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD,

17

usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan

disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan

hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan

prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu

strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan

musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk

menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut

dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh

Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah

sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta

penajaman indikator dan target kinerja program dan

kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan

dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan

nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum

SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten

Bandung Tahun 2018, maka ditetapkan Renja Sekretariat

DPRD Kabupaten Bandung tahun 2018.

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan

kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

18

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan bahan bacaan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan makan dan Minum

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan

kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

Pengadaan Pakain Dinas beserta kelengkapannya

Pengadaan pakaian kerja lapangan

pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

19

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,

dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

Bimbingan dan konseling

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan-kegiatan

indikatif sebagai berikut :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut :

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat Paripurna

Reses

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam

Daerah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Jasa tenaga Ahli Fraksi

Hearing/ dialog PImpinan dan Anggota DPRD

7) Program Peningkatan Kerjsama Antar Pemerintah Daerah

20

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

8) Program penataan peraturan perundang-undangan

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar peraturan perundang-undangan

daerah.

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

TAHUN : 2017 - 2021

SEKRETRIAT DPRD

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan

Tahun 2020

(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

5 URUSAN PENDUKUNG

5.2 Sekretariat DPRD

1.3.1.1

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProsentase pemenuhan

adminsitrasi kantor100 kegiatan

5.851.334.000

100 kegiata n

9.993.756.210

100 kegiata n

10.759.527.318

100 kegiata n

10.759.527.318

100 kegiata n

10.759.527.318

1.3.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat - 0 - 160.850.000 0 - 280.608.250 0 - 279.825.174 0 - 279.825.174 0 - 279.825.174

1.3.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -0 - 136.164.000 0 - 231.480.000 0 - 230.855.768 0 - 230.855.768 0 - 230.855.768

1.3.1.1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- 0 - 36.070.000 0 - 316.744.000 0 - 750.000.000 0 - 750.000.000 0 - 750.000.000

1.3.1.1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - 0 - 73.440.000 0 - 206.880.000 0 - 206.870.754 0 - 206.870.754 0 - 206.870.754

1.3.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 0 - 208.764.000 0 - 713.277.900 0 - 712.554.818 0 - 712.554.818 0 - 712.554.818

1.3.1.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - 0 - 79.676.000 0 - 274.540.000 0 - 273.828.920 0 - 273.828.920 0 - 273.828.920

1.3.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor - 0 - 271.509.000 0 - 381.219.587 0 - 350.000.000 0 - 350.000.000 0 - 350.000.000

1.3.1.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 0 - 372.168.000 0 - 445.026.250 0 - 444.722.151 0 - 444.722.151 0 - 444.722.151

1.3.1.1.12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

-

0 - 26.116.000 0 - 278.775.250 0 - 278.775.250 0 - 278.775.250 0 - 278.775.250

1.3.1.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor- 0 - 561.150.000 0 - 1.478.116.048 0 - 1.478.116.048 0 - 1.478.116.048 0 - 1.478.116.048

1.3.1.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - 0 - 15.571.000 0 - 219.827.400 0 - 218.863.261 0 - 218.863.261 0 - 218.863.261

1.3.1.1.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan - 0 - 381.400.000 0 - 431.400.000 0 - 430.730.893 0 - 430.730.893 0 - 430.730.893

1.3.1.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor - 0 - 164.116.000 0 - 379.307.000 0 - 550.000.000 0 - 550.000.000 0 - 550.000.000

1.3.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman - 0 - 996.382.000 0 - 1.500.000.000 0 - 1.499.063.432 0 - 1.499.063.432 0 - 1.499.063.432

1.3.1.1.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 0 - 2.367.958.000 0 - 2.616.554.525 0 - 2.616.365.376 0 - 2.616.365.376 0 - 2.616.365.376

1.3.1.1.22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 0 - 0 0 - 240.000.000 0 - 438.955.473 0 - 438.955.473 0 - 438.955.473

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021

Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan

Tahun 2020


Total: 5,851,334,000 9,993,756,210 10,759,527,318 10,759,527,318 10,759,527,318

Selisih: 0 0 0 0 0

1.3.1.2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-persentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100 kegiatan

1.284.008.000

100 kegiatan

6.923.226.663

100 kegiatan

3.360.043.860

100 kegiatan

3.640.975.716

100 kegiatan

3.923.312.076

1.3.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 0 - 235.135.000 0 - 1.269.881.000 0 - 0 0 - 280.931.856 0 - 563.268.216

1.3.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 0 - 131.890.000 0 - 745.920.000 0 - 745.920.000 0 - 745.920.000 0 - 745.920.000

1.3.1.2.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

0 - 916.983.000 0 - 1.614.123.860 0 - 2.614.123.860 0 - 2.614.123.860 0 - 2.614.123.860

1.3.1.2.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung - 0 - 0 0 - 3.293.301.803 0 - 0 0 - 0 0 - 0

kantor Total: 1,284,008,000 6,923,226,663 3,360,043,860 3,640,975,716 3,923,312,076

Selisih: 0 0 0 0 0

1.3.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur 100 282.820.000 100 396.400.000 100 1.025.000.000 100 1.025.000.000 100 1.025.000.000

dalam rangka Peningkatan

Disiplin Aparatur

stell stell stell stell stell

1.3.1.3.2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 0 - 209.050.000 0 - 263.900.000 0 - 750.000.000 0 - 750.000.000 0 - 750.000.000

1.3.1.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan - 0 - 9.000.000 0 - 13.500.000 0 - 25.000.000 0 - 25.000.000 0 - 25.000.000

1.3.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - 0 - 64.770.000 0 - 119.000.000 0 - 250.000.000 0 - 250.000.000 0 - 250.000.000

Total: 282,820,000 396,400,000 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000

Selisih: 0 0 0 0 0

1.3.1.5Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 0 -

719.246.000 0 - 795.275.0000 -

795.257.0000 -

795.257.0000 -

795.257.000

1.3.1.5.4 Bimbingan dan Konseling - 0 - 719.246.000 0 - 795.275.000 0 - 795.257.000 0 - 795.257.000 0 - 795.257.000

Total: 719,246,000 795,275,000 795,257,000 795,257,000 795,257,000

Selisih: 0 0 0 0 0

1.3.1.6 Program peningkatan pengembangan 100 579.083.500 100 840.788.500 100 840.788.500 100 840.788.500 100 840.788.500

sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

keuangan

Jumlah Dokumen

Pelaporan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


1.3.1.6.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- 0 - 333.867.500 0 - 382.227.000 0 - 382.227.000 0 - 382.227.000 0 - 382.227.000

1.3.1.6.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran - 0 - 41.382.000 0 - 49.615.000 0 - 49.615.000 0 - 49.615.000 0 - 49.615.000

Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan

Tahun 2020


1.3.1.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi - 0 - 143.754.000 0 - 352.237.900 0 - 352.237.900 0 - 352.237.900 0 - 352.237.900

anggaran

1.3.1.6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - 0 - 60.080.000 0 - 56.708.600 0 - 56.708.600 0 - 56.708.600 0 - 56.708.600

Total: 579,083,500 840,788,500 840,788,500 840,788,500 840,788,500

Selisih: 0 0 0 0 0

1.1.1.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerahpersentase pemenuhan

peningkat kapasitas

lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

85 - 23.157.383.325 85 - 29.758.742.500 90 - 36.733.997.803 95 - 36.733.997.803 95 - 36.733.997.803

1.1.1.15.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Pembahasan Raperda 22 5.178.869.000 17 5.178.869.000 22 9.410.102.803 21 9.410.102.803 22 9.410.102.803

Raperda Raperd a Raperd a Raperd a Raperd a

1.1.1.15.2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

- 0 -

0

0 -

0

0 -

0

0 -

0

0 -

0

1.1.1.15.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan -Jumlah Rapat AKD 40 8.936.112.575 44 11.843.147.500 44 12.845.000.000 44 12.845.000.000 44 12.845.000.000

kegiata kegiata kegiata kegiata kegiata

1.1.1.15.4 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Paripurna 25 740.810.000 25 1.190.262.500 25 1.190.262.500 25 1.190.262.500 25 1.190.262.500

Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata

1.1.1.15.5 Reses - 3 4.051.979.000 3 6.022.632.500 3 6.022.632.500 3 6.022.632.500 3 6.022.632.500

kegiata kegiata kegiata kegiata kegiata

1.1.1.15.6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Jumlah Kunjungan Keija Dalam 50 1.562.693.000 50 865.791.000 50 1.500.000.000 50 1.500.000.000 50 1.500.000.000

dalam daerah daerah kegiata kegiata kegiata kegiata kegiata

1.1.1.15.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota -Jumlah Kegiatan penimngkatan 11 2.470.919.750 11 4.442.040.000 11 5.550.000.000 11 5.550.000.000 11 5.550.000.000

DPRD Kapasitas Pimpinan dan Anggota kegiata kegiata kegiata kegiata kegiata

1.1.1.15.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

1.1.1.15.9 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi - 6 216.000.000 6 216.000.000 6 216.000.000 6 216.000.000 6 216.000.000

orng/buln orng/bln orng/b orng/b orng/b

TARGET KIN ERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


Total: 23,157,383,325 29,758,742,500 36,733,997,803 36,733,997,803 36,733,997,803

Selisih: 0 0 0 0 0

Kode


Indikator Kinerja


Kegiatan

Tahun 2020


1.1.1.25Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

DaerahJumlah penyebarluasan infomasi 100

411.370.372

100

945.605.372

100 0 100 0 100 0

1.1.1.25.6 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan - 0 - 411.370.372 0 - 945.605.372 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Pemerintahan Daerah Total: 411,370,372 945,605,372 0 0 0

Selisih: 0 0 0 0 0

1.1.1.26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan-Jumlah Penataan

peraturan Perundang-

undangan

95 kegiatan

907.750.300

95 kegiata n

1.141.705.250

95 kegiata n

1.726.100.300

95 kegiata n

1.726.100.300

95 kegiata n

1.726.100.300

1.1.1.26.1Koordinasi keijasama permasalahan peraturan perundang-

undangan

-

0 -

97.738.000

0 -

165.604.950

0 -

750.000.000

0 -

750.000.000

0 -

750.000.000

1.1.1.26.6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

dan keserasian antar peraturan peundang-undangan

daerah

0 - 810.012.300 0 - 976.100.300 0 - 976.100.300 0 - 976.100.300 0 - 976.100.300

Total: 907,750,300 1,141,705,250 1,726,100,300 1,726,100,300 1,726,100,300

Selisih: 0 0 0 0 0

1.1.1.50

Program Penyebarluasan Informasi Publik-Jumlah Penyembarluasan

Infromasi Publik0 Kegiata n

0

0 Kegiata n

0

100 Kegiata n

945.605.372

100 Kegiata n

945.605.372

100 Kegiata n

945.605.372

1.1.1.50.1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran JUmlah Penyebarluasan Informasi 0 - 0 0 - 0 26 - 945.605.372 26 - 945.605.372 26 - 945.605.372

Pemerintahan Daerah Publik Penyelenggaraan

Pemerimtahan Daerah

Total: 0 0 945,605,372 945,605,372 945,605,372

Selisih: 0 0 0 0 0


SKPD

Penanggung

Jawab

SKPD

Penanggung

Jawab

SKPD

Penanggung

Jawab

SKPD

Penanggung

Jawab

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, diukur sampai tingkat output dari

kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur.

No

Program

(kegiatan)

Indikator Kinerja

Tar get

Kinerja

Rencana

Tingkat

Capaian

(Terget)

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

capaian

kinerja

Keterang

an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belanja Tidak

Langsung

Belanja

Pegawai

Sekretariat

DPRD

Kab.Bandung

Terpenuhinya belanja

pegawai tidak

langsung

14 bln

6.348.013.190,00

5.456.923.743

89,6

14 bln

- Gaji Rutin

12 bln

- Gaji 13 1

bln

- THR 1 bln

Belanja

Langsung

32.437.068.090

I.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6.789.782.550,00

5.929.146.750

98,6

1.

Penyediaan jasa

surat menyurat

Surat-surat dan

naskah dinas

disampaikan tepat

waktu

1 tahun

204.993.750,00

145.663.950

99,2

31 kecamatan

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

2.

Penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi, sumber

daya air dan listrik yg

memadai dan

penunjang kebutuhan

perkantoran

1 tahun

136.164..000.00

92.484.420

56,5

12 bln

3

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Meningkatnya

pelayanan dan kinerja

1 unit

jaringan

36.070.000.00

50.018.000

99,9

8 unit

loud-speak

er

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

4.

Penyediaan jasa

jaminan milik

daerah

Pemenuhan

kebutuhan

pengamanan kantor

1 tahun

73.440.000.00

54.184.000

100

12 bln

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

5.

Penyediaan jasa

pemeliharaan &

perijinan

kendaraan

dinas/operasion

al

-

-

-

-

6.

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Tercapainya

kebersihan lingkungan

kantor

12 bulan

239.914.000.00

232.096.299

100

12 bln

Sesuai

rencana

kkegiatan

7.

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Terlaksana nya

perbaikan peralatan

kerja

12bulan

121.076.000.00

94.578.000

100

12 jenis Sesuai

rencana

kegiatan

8.

Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

61 jenis

ATK

385.484.000.00

315.293.500

99,7 61 jenis

ATK

Terealisasi

sesuai

rencana

kebutuhan

9.

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

46 jenis

cetakan

412.941.275.00

504.582.000,00

99,6

46 jenis

cetakan

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

10

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

13 jenis brg

126.116.000.00

26.116.000,00

100

12 jenis brg

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

11

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan ktr

yang memadai

20 jenis

880.145.500.00

198.400.000,00

99,6

7 jenis

Terealisasi

sesuai

rencana

kebutuhan

12

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

14 jenis

15.571.000.00

29.901.000,00

99,4

22 jenis

Terealisasi

sesuai

rencana

kebutuhan

13

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undan

gan

Tersedianya bahan

bacaan dan

Peraturan Per

Undang2an

17 s surat

kabar/

majalah

381.400.000.00

802.770.000,00

99,9

15 jenis

surat kbr/

majalah

Terealisasi

sesuai

rencana

kegiatan

Penyediaan bahan

Tersedianya bahan

9 jenis

bahan

9 jenis

bahan

Terealisasi

sesuai

rencana

14 logistik kantor logistic kantor logistik 252.366.000.00 193.325.350,00 99,1 logistik kebutuhan

15

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman

12 bulan

1.156.143.025.00

909.600.256,00

99,8

12 bulan

Sesuai

dengan

rencana

kegiatan

16

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya

Peraturan,

ketentuan dan

informasi yang

perlukan

22 keg

2.367.958.000.00

2.277.950.975,00

99.8

27 keg

Sesuai

dengan

rencana

kegiatan

17

Penyediaan

Tenaga

Pendukung

teknis& Adm

perkantoran

II

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.337.818.000,00

3.133.019.500,00

99,2

1. Pengadaan

Kendaraan

Dinasoperasional

-

-

-

-

-

-

2.

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya sumber

air artesis, kuncii

elektrik,kanopi,

perb.air mancur,

APAR, pipanisasi

6 kegiatan

554.095.000.00

-

-

-

3.

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

rutin/berkala

gedung

kantordengan baik

3 gedung

dan taman

678.740.000.00

577.510.000,00

98,7

3

gedung/pa

ket

Terealisasi

sesuai

rencana

4.

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya

secara rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

41

kendaraan

1.104.983.000.00

756.313.100,00

97.8

49 ken 30

R4,

19 R2

Terealisasi

sesuai

rencana

kebutuhan

III.

Program

Peningkatan

Dispilin

Aparatur

435.170.000,00

253.399.450,00

83,8

1.

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya

kebutuhan pakaian

dinas

&kelengkapannya

3 jenis

pakaian

325.650.000.00

199.512.450,00

80,9

3 jenis

Terealisasi

Sesuai

rencana

kebutuhan

2.

Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Terpenuhinya

kebutuhan

pakaiankerja

lapangan

20 stel

pakaian

9.000.000.00

8.100.000,00

90,0

20 stel

Terealisasi

Sesuai

rencana

kebutuhan

3.

Pengadaan

pakaian dinas

khusus hari-hari

tertentu

Terpenuhinya

pakaian olahraga

dan batik

232

pakaian( 59

pakaian

olahraga, 59

KORPRI,59

bj putih, 55

paikaian

adat)

100.520.000.00

45.787.000,00

7,7

232

pakaian ( 59

pakaian

olahraga, 59

KORPRI,59

bj putih, 55

paikaian

adat)

Terealisasi

Sesuai

rencana

kebutuhan

IV.

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

949.426.000.00

632.312.000,00

83,4

1.

Bimibingan dan

Konseling

Terlaksananya

Bimibingan dan

Konseling

15 keg

949.426.000.00

632.312.000,00

83,4

15 keg

V.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

716.205.000,00

295.998.675,00

90,4

1.

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya

laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

9 lap

kinerja,

ANJAB, 1

pkt SOP

470.989.000.00

164.510.00000

00

5 lap

kinerja

2.

Penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

Tersusunnya

pelaporan

keuangan

semesteran

2 lap

smester

41.382.000.00

13.448.050

66,5

2 lap

smester

Sesuai

dengan

rencana

kegiatan

3

Penyusunan

pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

Tersusunnya

pelaporan

keuangan

semesteran

12 lap

pajak, 4 lap

keu

143.754.000.00

71.752.975

94,2

12 lap

Sesuai

dengan

rencana

kegiatan

4.

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Tersusunnya

laporan keuangan

akhir tahun

1 lap

akhir tahun

60.080.000.00

46.287.650

94,3

1 lap

akhir tahun

Sesuai

dengan

rencana

kegiatan

VI.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

21.251.022.050

17.720.380.866

83,4

1.

Pembahasan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Terbahasnya

Beberapa buah

raperda

22 raperda

5.178.869.000.00

4.875.004.424

90,5

20 raperd

efisiensi

dari biaya

akomodasi

Rapat-rapat Aalat

Meningkatnya

kapasitas alat

40 keg

9.083.962.575.00

7.873.258.427

85,6

37 keg

Ada efisiensi

dari biaya

akomodasi

perjalanan

2. Kelengkapan

DPRD

kelengkapan DPRD dinas karena

penganggar

an di angka

maksimal

3.

Rapat-rapat

Paripurna

Terlaksananya

Rapat-rapat

Paripurna

26 keg

740.810.000.00

503.535.250

66,1

28 keg

Keg.Rapat

paripurna

rencana

disatukan tp

dlm

pelaksanaan

ada yang

dipisahkan

4. Reses Terlaksananya

kegiatan Reses

3 kali masa

sidang

6.075.422.000.00

1.642.832.250

76,0

1 kali masa

sidang

5.

Kunjungan kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

dalam daerah

Terlaksananya

Kunjungan kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

dalam daerah

1 Tahun

945.843.850.00

356.344.000

92,6

1 Tahun

6.

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan

anggota DPRD

Terwujudnya

Peningkatan

kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

11 keg

bimtek/wor

kshop, 1

pkt medical

check-up

2.936.479.750.00

2.261.406.515

72,1

9 keg

- Adanya

efisiensi dari

biaya

kontribusi

dan biaya

perjalanan

dinas

7

Penyediaan Jasa

tenaga Ahli Fraksi

Meningkatnya

kinerja

Pimpinan &

anggota DPRD

12 bln

216.000.000.00

208.000.000

96,3

12 bln

-

VII

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

1.197.593.372,00

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah kpd

masyarakat

26 kegiatan

1.197.593.372,00

VIII

Program

Penataan

Peraturan

Per-UUan

1.141.676.250,00

562.543.776

89,8

1.

Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

per-UU

Terselesaikannya

permasalahan

perundang-undang

an

12 keg

137.798.000.00

76.607.072

78,4

11 keg

- Tidak semua

kegiatan

didukung

dengan

anggaran

Kajian peraturan

2.

perundang-undan

gan terhadap

peraturan yang

baru, lebih tinggi

dan keserasian

antar peraturan

per-UU Daerah

Terlaksananya

Kajiann Peraturan

Perundang-undang

an

14 kajian, 3

naskah

akademik

1.003.878.250.00 485.936.704 91,9 7 keg/

paket

K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp

x Urusan Rutin

x xx Urusan Rutin

x xx 1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Diisi oleh PD 100 6789782550 250946710

x xx 1 1 Penyediaan

jasa surat

menyurat

terlaksananya

pelayanan jasa

surat

menyurat

17.000

exsemplar

130317000 5.000

exsemplar

90885000 7500

exsemplar

204993750 9.00% 35.37% 35665250

x xx 1 2 Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

Jasa

Komunikasi.

Air. dan Listrik

12 bulan 7.04..262 12 bulan 92484420 12 bulan 136164000 25.00% 25.00% 8591460

x xx 1 3 Penyediaan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

jaringan

komunikasi

8 Unit 240192000 8 Unit 50018000 1 Unit 36070000 0.00% 0.00% 0

1 5 6 7 82

Urusan/Bidan

g Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

3

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

4

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017

Realisasi Triwulan I

Januari s/d maret 2017

SasaranKode

Target Renstra PD pada Periode

Renstra PD tahun 2016-2020

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

PD tahun 2016-2020 s/d Renja PD

Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Triwulan IV Tahun

berjalan yang dievaluasi (2017)

x xx 1 5 Penyediaan

jasa jaminan

barang milik

daerah

pengamanan

barang milik

daerah/

kantor

4 orang 223648000 4 orang 54184000 48 orang 73440000 25.00% 25.00% 11700000

x xx 1 8 Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

kebersihan

lingkungan

kantor

12 Bulan 862980000 12 Bulan 232096299 12 Bulan 239914000 25.00% 25.00% 2145000

x xx 1 9 Penyediaan

jasa perbaikan

peralatan

kerja

perbaikan alat -

alat kerja


x xx 1 10 Penyediaan

alat tulis

kantor

Alat Tulis

Kantor



barang

cetakan dan

penggandaan

cetakan dan

penggandaan

46 jenis 565266000 46 jenis 504582000 46 jenis 412941275 20.00% 25.00% 0


komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

Alat listrik,

elektronik



peralatan dan

perlengkapan

kantor

Alat kantor,,

mesin



peralatan

rumah tangga

alat-alat

rumah tangga

25 Jenis

Barang

84965000 22 Jenis

Barang

29901000 14 Jenis

Barang

15571000 0.00% 0.00% 9340000


bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Diisi oleh PD 17 Surat

kabar/Majalah

1485039000 15 Surat

kabar/Majalah

802770000 17 Surat

kabar/Majalah

381400000 25.00% 25.00% 86625000


bahan logistik

kantor

tenda,panggu

ng,sound

system,

cindera mata

9 Jenis 752346788 9 Jenis 193325350 8 Jenis 252366000 25.00% 25.00% 0


makanan dan

minuman

makan dan

minum


x xx 1 18 Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

terpenuhinya

informasi yang

diperlukan

27 Kegiatan 9376879742 27 Kegiatan 2277950975 22 Kegiatan 2367958000 10.00% 2.00% 0

x xx 2 Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Diisi oleh PD 100 2337818000 107660000

x xx 2 7 Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

air artesis,

kunci elektrik

(Data Kosong) 0 (Data Kosong) 0 2 Kegiatan 554095000 0.00% 0.00% 0

x xx 2 22 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

terpeliharanny

a gedung

/kantor

3 Gedung 1404080281 3 Gedung 577510000 3 Gedung 678740000 25.00% 25.00% 5850000

x xx 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

kendaraan

roda 2 ,

kendaraan

roda 4

41 unit 4634790000 49 unit 756313100 41 unit 1104983000 25.00% 25.00% 101810000

x xx 3 Program

peningkatan

disiplin

aparatur

Diisi oleh PD 85 435170000 0

x xx 3 2 Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapan

nya

pakaian dinas 3 Jenis

Pakaian

1227891314 3 Jenis

Pakaian

199512450 3 Jenis

Pakaian

325650000 0.00% 0.00% 0

x xx 3 3 Pengadaan

pakaian kerja

lapangan

pakain

lapangan

20 Stel

Pakaian

45433041 20 Stel

Pakaian

8100000 20 Stel

Pakaian

9000000 100.00% 100.00% 0

x xx 3 5 Pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

pakaian olah

raga. korpri.,

kemeja putih


x xx 6

Program

peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

85 716205000 32057000

x xx 6 1 Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

tersusunnya

laporan

capaian

kinerja

LAKIP.RENJA

8 Laporan

Kinerja, 1

paket

pembuatan

SOP

450000000 5 Laporan

Kinerja, 1

paket

pembuatan

SOP

164510000 8 Laporan

Kinerja, 1

paket

pembuatan

SOP

470989000 25.00% 25.00% 32057000

x xx 6 2 Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

tersusunnya

laporan

keuangan

2 Laporan 213855717 2 Laporan 13448050 2 Laporan 41382000 0.00% 0.00% 0

x xx 6 3 Penyusunan

pelaporan

prognosis

realisasi

anggaran

laporan

penyusunan

prognosis &

anggaran

12 laporan 350000000 12 laporan 71752975 12 laporan 143754000 25.00% 0.00% 0

x xx 6 4 Penyusunan

pelaporan

keuangan

akhir tahun

1 Laporan

Akhir Tahun

275000000 1 Laporan

Akhir Tahun

49098000 1 Laporan

Akhir Tahun

60080000 0.00% 0.00% 0

4 2 15 Program

peningkatan

kapasitas

lembaga

perwakilan

rakyat daerah

85 25177387175 1057810998

4 2 15 1 Pembahasan

rancangan

peraturan

daerah

terbahasnya

Raperda

27 Raperda 21251022050 27 Raperda 17720380866 22 Raperda 5178869000 0.00% 0.00% 3780000

4 2 15 3 Rapat-rapat

alat

kelengkapan

dewan

rapat

komisi,arapat

AKD.


4 2 15 4 Rapat-rapat

paripurna

keputusan

Pimpinan dan

Keputusan

DPRD


4 2 15 5 Reses tertampungny

a aspirasi

mayarakat

3 kegiatan 8061886298 1 kegiatan 1642832250 2 kegiatan 6075422000 0.00% 0.00% 0

4 2 15 6 Kunjungan

kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

dalam daerah

Monitoring

kegiatan ke

Tingkat

Kecaamatan


4 2 15 7 Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan

anggota DPRD

Bimtek

Komisi.AKD.


4 2 15 9

Penyediaan

Jasa Tenaga

Ahli Fraksi

Teredianya

Tenaga Ahli

bagi Fraksi -

Fraksi

72 orang 932277840 6 orang 208000000 72 orang 216000000 25.00% 25.00% 0

4 2 25 Program

Peningkatan

Kerjasama

Antar

Pemerintah

Daerah

100 1197593372 66850000

4 2 25 6

Penyebarluasa

n Informasi

Penyelenggara

an

Pemerintahan

Daerah

penyelenggara

an informasi

30 Kegiatan 211000772 (Data Kosong) 314976800 26 Kegiatan 1197593372 30.00% 30.00% 66850000

4 2 26 Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

95 1141676250 23942419

4 2 26 1

Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang-

undangan

Koordinasi

Peraturan

Perundang-

Undangan


4 2 26 6

Kajian

peraturan

perundang-

undangan

daerah

terhadap

peraturan

perundang-

undangan

yang baru,

lebih tinggi

dan keserasian

antar

peraturan

peundang-

undangan

daerah

tertatanya

parturan

perundang-

undangan

15 kajian 658909000 7 kajian 485936705 14 kajian 1003878250 0.00% 0.00% 7500000

Tabel.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung

NO

Indikator IKK

Target Renstra Sekretariat DPRD Realisasi Proyeksi Catatan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase

pelayanan

Sekretaria DPRD

80% 80% 90% 95% 95% 95% NA 95% 95%

Persentase

fasilitasi

pembahasan

Peraturan

Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% NA 100% 100%

Persentase

Rekomendasi

DPRD yang

ditindak lanjut

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kabupaten Bandung

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Belanja Rutin

x xx xx Urusan Rutin

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pelayanan

administrasi perkantoran 100 % 29.562.449.774 100 % 31.532.449.774

x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan surat

keluar

Kabupaten Bandung 7500 Buah 2.000.000.000 APBD Kabupaten SKPD 10000 Buah 3.500.000.000

x xx xx 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah pemakaian jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik


/> 12 bulan 1.100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 1.100.000.000

x xx xx 01 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor


/> 1 kegiatan 500.000.000 APBD Kabupaten SKPD 2 kegiatan 800.000.000

x xx xx 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

tersedianya jasa jaminan barang

milik daerah


/> 12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 200.000.000

x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya layanan kebersihan

kantor


/> 12 bulan 1.359.113.264 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 1.359.113.264

x xx xx 01 09 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

terpenuhinya jumlah jasa perbaikan

peralatan kerja


/> 10 buah 280.000.000 APBD Kabupaten SKPD 10 buah 300.000.000

x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya jumlah Alat Tulis Kantor


/> 100 jenis 1.614.213.510 APBD Kabupaten SKPD 150 jenis 1.614.213.510

x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya jumlah jenis cetakan

dan penggandaan



x xx xx 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

jumlah komponen

instalansi

listrik/penerangan

kantor


/> 50 jenis 750.000.000 APBD Kabupaten SKPD 75 jenis 750.000.000

x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor



x xx xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

jumlah jenis peralatan

kantor



x xx xx 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -

undangan

jumlah bahan bacaan

dan

perundang-undangan



x xx xx 01 16 Penyediaan Bahan Logistik

Jumlah penyediaan

logistik Kantor


/> 8 jenis 250.000.000 APBD Kabupaten SKPD 8 Jenis 300.000.000

x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

jumlah kegiatan

penyediaan makanan

dan minuman


/> 12 kegiatan 1.500.000.000 APBD Kabupaten SKPD 25 kegiatan 1.000.000.000

x xx xx 01 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

jumlah kegiatan

rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah



x xx xx 01 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

jumlah perayaan

hari-hari besar

bersejarah



x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur 100 % 11.049.933.860 100 % 11.049.933.860

x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah pemeliharaan

rutin/ berkala kantor


/> 3 unit 8.450.000.000 APBD Kabupaten SKPD 3 unit 8.450.000.000

x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan

Dinas operasional

yang dipelihara

Rutin/berkala


/> 21 unit 2.599.933.860 APBD Kabupaten SKPD 21 unit 2.599.933.860

x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah jenis pakaian

dinas beserta

kelengakapannya



x xx xx 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

jumlah pengadaan

pakaian kerja lapangan


/> 20 stell 100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 25 stell 100.000.000

x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pakaian khusus

hari hari tertentu



x xx xx 05 05 Bimbingan dan konseling (peningkatan SDM)

jumlah

Bimbingan/sosialisasi

yang dilaksanakan



x xx xx 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

jumlah penyusunan

laporan capaian kinerja


/> 8 laporan 450.867.500 APBD Kabupaten SKPD 8 Laporan 400.000.000

x xx xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

jumlah penyusunan

laporan keuangan

semesteran


/> 2 laporan 100.944.000 APBD Kabupaten SKPD 2 laporan 75.944.000

x xx xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

tersususnnya jumlah

pelaporan prognosis

realisasi anggaran



x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersusunnya jumlah

pelaporan keuangan

akhir tahun



Jumlah Belanja Renja Rutin 45.495.433.774 47.886.161.634

Belanja Renja

4 Pendukung

4 00 Pendukung

4 00 02 Sekretariat DPRD

4 00 02 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

jumlah Raperda yang

bahas


/> 24 buah 2.856.865.000 APBD Kabupaten SKPD 24 buah 2.856.865.000

4 00 02 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan persentase kehadiran

anggota DPRD dalam


/> 100 % 3.134.946.000 APBD Kabupaten SKPD 100 % 3.134.946.000

kegiatan rapat - rapat

4 00 02 15 04 Rapat-rapat paripurna

jumlah kegiatan rapat

paripurna



4 00 02 15 05 Kegiatan Reses

jumlah kegiatan Reses

Anggota DPRD



4 00 02 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

jumlah kunjungan

dalam daerah yang

dilaksanakan



4 00 02 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

jumlah kegiatan

peningkatan kapasitas

DPRD



4 00 02 15 08 Sosialisasi perturan perundang-undangan

jumlah sosialisasi

Peraturan

Perundangan



4 00 02 15 09 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi

tersedianya tenaga ahli

fraksi



4 00 02 25 01

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

jumlah press riliss /

peliputan di mess

media cetak, elektronik

kegiatan DPRD

Kabupaten Bandung



4 00 02 26 01

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

jumlah koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan

perundang-undangan



4 00 02 26 06

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap

peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Jumlah kajian

Peraturan

perundang-undangan

daerah terhadap

peraturan



perundang-undangan

yang lebih tinggi

Jumlah Belanja Renja Sektor 10.690.886.736 10.754.062.450

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 0 0

Jumlah Total 56.186.320.510 58.640.224.084

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Bandung

Nama PD : Sekretariat DPRD

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Belanja Rutin

Urusan Rutin

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase pelayanan

administrasi perkantoran 100 % 29.562.449.774 100 % 31.532.449.774

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat masuk dan surat

keluar Kabupaten Bandung 7500 Buah 2.000.000.000 APBD Kabupaten SKPD 10000 Buah 3.500.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah pemakaian jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik Kabupaten Bandung 12 bulan 1.100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 1.100.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor Kabupaten Bandung 1 kegiatan 500.000.000 APBD Kabupaten SKPD 2 kegiatan 800.000.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

tersedianya jasa jaminan barang

milik daerah Kabupaten Bandung 12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 200.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya layanan kebersihan

Kabupaten Bandung 12 bulan 1.359.113.264 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 1.359.113.264

kantor

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

terpenuhinya jumlah jasa

perbaikan peralatan kerja Kabupaten Bandung 10 buah 280.000.000 APBD Kabupaten SKPD 10 buah 300.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya jumlah Alat Tulis

Kantor Kabupaten Bandung 100 jenis 1.614.213.510 APBD Kabupaten SKPD 150 jenis 1.614.213.510

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

tersedianya jumlah jenis cetakan

dan penggandaan Kabupaten Bandung 80 jenis 2.159.113.000 APBD Kabupaten SKPD 100 jenis 2.159.113.000

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah komponen instalansi

listrik/penerangan kantor Kabupaten Bandung 50 jenis 750.000.000 APBD Kabupaten SKPD 75 jenis 750.000.000

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor Kabupaten Bandung 25 jenis 10.614.889.548 APBD Kabupaten SKPD 25 jenis 10.614.889.548

Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis peralatan kantor Kabupaten Bandung 25 jenis 650.000.000 APBD Kabupaten SKPD 25 jenis 650.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang - undangan

jumlah bahan bacaan dan

perundang-undangan Kabupaten Bandung 26 jenis 2.385.120.452 APBD Kabupaten SKPD 26 jenis 1.385.120.452

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan logistik Kantor Kabupaten Bandung 8 jenis 250.000.000 APBD Kabupaten SKPD 8 Jenis 300.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

jumlah kegiatan penyediaan

makanan dan minuman Kabupaten Bandung 12 kegiatan 1.500.000.000 APBD Kabupaten SKPD 25 kegiatan 1.000.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

jumlah kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah Kabupaten Bandung 21 kegiatan 4.000.000.000 APBD Kabupaten SKPD 21 kegiatan 5.500.000.000

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar

Bersejarah

jumlah perayaan hari-hari besar

bersejarah Kabupaten Bandung 10 kegiatan 300.000.000 APBD Kabupaten SKPD 10 kegiatan 300.000.000

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terpenuhinya Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 11.049.933.860 100 % 11.049.933.860

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

jumlah pemeliharaan rutin/

berkala kantor Kabupaten Bandung 3 unit 8.450.000.000 APBD Kabupaten SKPD 3 unit 8.450.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan Dinas

operasional yang dipelihara

Rutin/berkala Kabupaten Bandung 21 unit 2.599.933.860 APBD Kabupaten SKPD 21 unit 2.599.933.860

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

jumlah jenis pakaian dinas beserta

kelengakapannya Kabupaten Bandung 4 jenis 1.950.000.000 APBD Kabupaten SKPD 4 jenis 2.000.000.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan

jumlah pengadaan pakaian kerja

lapangan Kabupaten Bandung 20 stell 100.000.000 APBD Kabupaten SKPD 25 stell 100.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

jumlah pakaian khusus hari hari

tertentu Kabupaten Bandung 3 jenis 500.000.000 APBD Kabupaten SKPD 3 jenis 750.000.000

Bimbingan dan konseling (peningkatan

SDM)

jumlah Bimbingan/sosialisasi

yang dilaksanakan Kabupaten Bandung 15 kegiatan 1.452.404.640 APBD Kabupaten SKPD 25 kegiatan 1.550.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah penyusunan laporan

capaian kinerja Kabupaten Bandung 8 laporan 450.867.500 APBD Kabupaten SKPD 8 Laporan 400.000.000

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

jumlah penyusunan laporan

keuangan semesteran Kabupaten Bandung 2 laporan 100.944.000 APBD Kabupaten SKPD 2 laporan 75.944.000

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

tersususnnya jumlah pelaporan

prognosis realisasi anggaran Kabupaten Bandung 2 laporan 243.754.000 APBD Kabupaten SKPD 2 laporan 342.754.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

tersusunnya jumlah pelaporan

keuangan akhir tahun Kabupaten Bandung 1 laporan 85.080.000 APBD Kabupaten SKPD 1 laporan 85.080.000

Jumlah Belanja Renja Rutin 45.495.433.774 47.886.161.634

Belanja Renja

Pendukung

Sekretariat DPRD

Pembahasan rancangan peraturan

daerah jumlah Raperda yang bahas Kabupaten Bandung 24 buah 2.856.865.000 APBD Kabupaten SKPD 24 buah 2.856.865.000

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

persentase kehadiran anggota

DPRD dalam kegiatan rapat -

rapat Kabupaten Bandung 100 % 3.134.946.000 APBD Kabupaten SKPD 100 % 3.134.946.000

Rapat-rapat paripurna jumlah kegiatan rapat paripurna Kabupaten Bandung 27 kegiatan 260.116.779 APBD Kabupaten SKPD 30 kegiatan 511.216.780

Kegiatan Reses

jumlah kegiatan Reses Anggota

DPRD Kabupaten Bandung 2 kegiatan 2.000.000.000 APBD Kabupaten SKPD 2 kegiatan 2.000.000.000

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

jumlah kunjungan dalam daerah

yang dilaksanakan Kabupaten Bandung 62 kegiatan 494.493.000 APBD Kabupaten SKPD 65 kegiatan 494.493.000

Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas DPRD Kabupaten Bandung 3 kegiatan 1.286.876.540 APBD Kabupaten SKPD 6 kegiatan 1.286.876.540

Sosialisasi perturan

perundang-undangan

jumlah sosialisasi Peraturan

Perundangan Kabupaten Bandung 5 kegiatan 44.465.657 APBD Kabupaten SKPD 5 kegiatan 44.465.657

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi tersedianya tenaga ahli fraksi Kabupaten Bandung 12 bulan 216.000.000 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 21.600.000

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

jumlah press riliss / peliputan di

mess media cetak, elektronik

kegiatan DPRD Kabupaten

Bandung Kabupaten Bandung 12 bulan 181.266.681 APBD Kabupaten SKPD 12 bulan 181.266.681

Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

jumlah koordinasi kerjasama

permasalahan peraturan

perundang-undangan Kabupaten Bandung 14 kegiatan 109.777.079 APBD Kabupaten SKPD 15 kegiatan 109.777.079

Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih

Jumlah kajian Peraturan

perundang-undangan daerah

terhadap peraturan Kabupaten Bandung 4 kegiatan 106.080.000 APBD Kabupaten SKPD 6 kegiatan 112.555.713

tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

perundang-undangan yang lebih

tinggi

Jumlah Belanja Renja Sektor 10.690.886.736 10.754.062.450

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan 0 0

Jumlah Total 56.186.320.510 58.640.224.084

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik

sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi

penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya

manusiayang memiliki ptensi dan kreativitas yang tidak terbatas

tersebut merupakan dasar untuk meuwujdkan sasaran dan

pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJM Tahun

2016-2021 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADILDAN

MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah

Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa

melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan

hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat

beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur

budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa

Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika

pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan

membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya

saing;

meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui

penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi

secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju;

mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan

memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan

setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan

membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan

pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih

kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat

kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin

pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengkomunikasikan

kepentinga masyarakat; dan membenahi struktur hukum,

meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara

adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat

kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan

membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani

dikawasan regional dan internasional; memantapkan

kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk

melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak

kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun

kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam

penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan

komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan

dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem

pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;

dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi

kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan

wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan

dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang

sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial

serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki

pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan

antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga

fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada

masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang

serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial

ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan

ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang

berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas

kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan

pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang

berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk

mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran.

Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara

berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan

dunia internasional;

Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka

memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen

Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan

integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama

internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar

kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia

dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni:

(1) merosotnya kewibawaan negara;

(2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;

(3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

1. dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama

pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan

negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang

efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;

2. dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan

utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta

keberlanjutan pembangunan;

3. dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk

intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan

kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar

wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target

pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-

2019, Pemerintah Kabupaten Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 –

2021 telah menetapkan Visi,Misi, dan Progrma Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih telah menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan

pembangunan Kabupaten Bandung .

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur

fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk

dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2016 - 2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi

yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”

dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan kinerja aparatur dan

kelembagaan penyelenggara pelayanan publik”

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2016 - 2021

Menetapkan tujuan ”Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Pelayanan

dalam setiap Kegiatan DPRD Kabupaten Bandung”

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu

memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Melaksanakan

Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi

Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan

Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan

Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang

berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan

masyarakat.

Dari uraian diatas dalam mendukung tercapaianya kebijakan

tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A. Tugas utama : “Meningkatkan Kualitas Dan Fasilitasi Pelayanan

Dalam Setiap Kegiatan DPRD

Dengan program :

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dengan rincian kegiatan :

1. Pembahasan Rancangn Peraturan Daerah

2. Rapat-rapat alat kelengkapan

3. Rapat-rapat Paripurna

4. Reses

5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

Daerah

6. Peningkatan Kapasitas Piminan dan Anggota DPRD

7. Penyediaan Tenaga Ahli

B. Tugas pendukung : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor

pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya

Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional

sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi

Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan

dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi

Pengukuran

1. meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD

1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

(Jml. Prasarana yg

ada)

2 Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD

Rapat yang terlaksana

X 100%

Jml. Rapat yang

terjadwalkan


4 Nilai hasil evaluasi

AKIP

Angka Nilai dari Inspektorat

5 Persentase BMD

dalam keadaan baik

Jml. Aset X 100%

Jml asset dlm

keadaan rusak

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Sekretariat DPRD termasuk sebagai SKPD

yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi Kepala

Daerah Dalam menunjang terwujudkan visi dan misi tersebut

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dalam Rencana Kerja Tahun

2018 menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan dalam setiap

kegiatan DPRD

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas SKPD

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akandicapai secara nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai

dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatkan fasilitasi dan Fasilitas pelayanan Sekretariat

DPRD

2. Meningkatkan Akunatabilitas dan Kapabbilitas SKPD

Tabel. 3.2.

Sasaran, Program Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

ANGGARAN

1

meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD

Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD

Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

29.758.742.500

Penataan Peraturan Perundang undangan

1.141.705.250

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

945.605.372

2

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Aparatur SETWAN

Hasil Nilai AKIP*

Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

840.788.500

Pelayanan Administarsi perkantoran

9.993.756.210

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

795.275.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

39.640.000

Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6.923226.663

27

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang akan

dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu

hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala

sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan

program. Kegiatan mencerminkan strategi yang

konkrit untuk diimplementasikan dengan

sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD tahun 2018 merupakan upaya–

upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan

Kabupaten Bandung yang ingin diwujudkan pada

2016–2021 .

Sejalan dengan Program prioritas

pembangunan tahun 2018 (RKPD) maka Program dan

Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

ada 8 program dan 35 kegiatan, sebagai berikut :

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan

Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018 sebagai

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD

Tahun Anggaran 2019dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandng Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah

tahun 2018 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten

Bandung maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Soreang , November 2017

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BANDUNG

H.SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19600307 198503 1 010

R E N JA ( RENCANA KERJA ) - setwan-bandungkab.id · Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode ... indikator kinerja hasil ... memasukan program dan kegiatan

Documents