Quick Research PERLINDUNGAN SOSIAL LAJUT USIA MASA …

Quick ResearchPERLINDUNGAN SOSIAL LAJUT USIA MASAPANDEMI COVID -19 :Pada Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah dan Masyarakat

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Tahun 2020 .

MUHTAR dkk

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya

tanpa izin tertulis dari penerbit

Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cicih, M.Si.

Muhtar Alit Kurniasari Achmadi Jayaputera Husmiati

Ita Konita

978-623-7806-13-4 Cetakan pertama; Desember 2020. Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Gd. Cawang Kencana Lantai 2 Jl. Myjend Sutoyo Kav 22 RT.7/7 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur-13630 Telp. 021 8017146 Fax 021 8017 126.

Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19: Pada Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah dan Masyarakat. Jakarta: P3KS Press, 2020, 128 hal.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT. atas pertolongan dan petunjuk-Nya, Tim Kajian Cepat Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19: Pada Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah dan Masyarakat dapat menyelesaikan tugas sebagiaman direncanakan.

Seperti diketahui, coronavirus disease 2019 (Covid-19), yang dilaporkan pertama kali muncul di Wuhan Tiongkok pada 31 Desember 2019, menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 menimbulkan gangguan pernafasan akut pada manusia, dan dapat berakibat kematian. Lanjut usia yang diidentifikasi sebagai kelompok rentan terpapar Covid-19, berhak memperoleh perlindungan. Dalam kontek demikian, Kementerian Sosial R.I. sebagai mandatory pemerintah bagi terwujudnya kesejahteraan lanjut usia, mempunyai peran strategis untuk terus mengembangkan kebijakan perlindungan lanjut usia, sejalan dinamika kontemporer, khususnya di masa darurat-Covid-19. Kajian merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan kebijakan tersebut. Untuk itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial memandang penting, melakukan kajian perlindungan lanjut usia, khususnya masa darurat -Covid-19.

“Tiada gading yang tak retak”, hasil kajian cepat ini masih jauh dari sempurna, baik dalam proses pengumpulan data, pembahasan, dan penyajian hasilnya karena berbagai keterbatasan. Untuk itu kritik konstruktif dari berbagai pihak, sangat diharapkan.

ii

Akhirnya, kepada tim kajian, pembimbing, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kajian ini, sejak awal hingga tersusunnya hasil kajian dalam bingkai buku ini, disampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2020

Kepala,

Justina Dwi Noviantari

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUANA. Latar BelakangB. PermasalahanC. Tujuan dan ManfaatD. MetodeE. Tinjauan KonsepF. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN PERAN INSTITUSI SOSIAL LANJUT USIA SASARAN KAJIAN

A. Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah PusatB. Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah DaerahC. Institusi Sosial Lanjut Usia Masyarakat

BAB III : HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASANA. Karakteristik RespondenB. Pelaksanaan Perlindungan Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19C. Kebutuhan Mendesak Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19

BAB IV : PENUTUPA. KesimpulanB. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

iiii

11456914

15

15

28

40

696977

105

115115122

127

iv

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional Indonesia di segala aspek kehidupan masyarakat adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial” (Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Diantara capaian kesejahteraan umum tersebut adalah terwujudnya kesehatan masyarakat yang semakin baik. Implikasinya, semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia dan bertambahnya jumlah penduduk berusia lanjut.

Indonesia memasuki ageing population, ditandai semakin meningkatnya persentase jumlah penduduk lanjut usia Indonesia, yang mencapai 25,66 juta jiwa (9,60 %); Lanjut usia laki-laki 47, 65 %, dan perempuan 52,35 %; Lanjut usia muda, umur 60-69 tahun (63,82 %), Lanjut usia madya, umur 70-79 tahun (27,68 %), dan lanjut usia tua, umur 80 tahun keatas (8,50 %); Tinggal di perkotaan 52,80 %, dan di perdesaan 47,20 % (BPS, Susenas Maret, 2019). Proyeksi BPS (2015-2045), usia harapan hidup penduduk Indonesia, dari 69,8 tahun (2010) menjadi 73,4 tahun (2020), dan akan meningkat lagi menjadi 75,5 tahun pada 2045.

Data tersebut menggambarkan capaian positif pelaksanaan pembangunan khususnya sektor kesehatan yang

BABI

2

diselenggarakan pemerintah selama ini. Dengan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang terus bertambah, dari sisi jumlah, dan semakin membaik kualitasnya, mulai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pusat. Selain itu, juga tersedianya kebutuhan, yang diperuntukkan bagi penduduk lanjut usia, melalui berbagai program, seperti: bantuan keluarga (family support), pelayanan sosial kedaruratan bagi lanjut usia, layanan harian lanjut usia (day care services), layanan lanjut usia tangguh, posyandu/posbindu lanjut usia, dan pengembangan kawasan ramah lanjut usia, termasuk ketersediaan layanan lanjut usia berbasis panti.

Namun, kabar kurang baiknya, terkait masa pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) adalah bahwa lanjut usia, rentan terpapar Covid-19. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan, lebih dari 95% kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun atau lebih (WHO, 2020).

Kasus terpapar Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu, dan belum diketahui kapan akan berakhir. Seperti dikemukakan, penduduk lanjut usia merupakan kelompok yang paling berisiko terpapar Covid-19. Karena, dengan bertambahnya usia, akan diikuti meningkatnya kecenderungan sakit, dan memiliki keterbatasan fisik (disable) sebagai akibat terjadinya penurunan kemampuan fisik yang cukup drastis (Christensen, dkk., 2009; Gatimu dkk., 2016 dalam Seftiani, 2020). Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut Kusumastuti (2020),

3

pandemi Covid-19 meningkatkan risiko kerentanan lanjut usia, karena mobilitas yang terbatas akibat kebijakan stay at home, membuat para lanjut usia sulit untuk mengakses layanan dasar seperti layanan kesehatan. Selain terbatasnya lanjut usia mengakses perlindungan sosial lainnya, seperti memperoleh pendapatan sehingga para lanjut usia lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Posisi lanjut usia yang amat rentan ini tentu membutuhkan perlindungan.

Terdapat beberapa pola tempat tinggal lanjut usia Indonesia, bahwa mayoritas bersama tiga generasi (40,64%), bersama keluarga (27,30%) dan hanya tinggal bersama pasangannya, sebesar 20,03%. Sementara yang tinggal sendiri sebesar 9,38% (Seftiani, 2020). Lanjut usia, dengan siapapun mereka tinggal, sesungguhnya memiliki kerentanan cukup tinggi terpapar Covid-19, karena kondisi fisik mereka. Posisi lanjut usia yang amat rentan ini tentu membutuhkan perlindungan.

Lanjut usia yang tinggal pada institusi sosial lanjut usia, seperti: Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Balai-Loka RSLU) yang diselenggarakan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI.), Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) yang diselenggarakan oleh masyarakat, berperan penting dalam perlindungan lanjut usia, khususnya di masa pandemi Covid-19. Melalui perlindungan sosial yang diselenggarakannya, lanjut usia diharapkan tetap dapat menikmati kehidupannya secara bermartabat dan sejahtera.

4

Terciptanya kondisi lanjut usia yang bermartabat dan sejahtera tersebut merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada dasarnya adalah pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Pasal 7). Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Pasal 22, ayat 1).

Kajian tentang perlindungan lanjut usia, sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, kajian perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19, belum banyak dilakukan. Untuk itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I. memandang penting melakukaan kajian ini, baik pada lembaga sosial lanjut usia yang diselenggarakan Pemerintah (Pusat, Daerah) maupun yang dilaksanakan oleh Masyarakat.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan kajian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:1. Apa perlindungan lanjut usia yang diselenggarakan oleh

institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat di masa pandemi Covid-19 ?

5

2. Apa kebutuhan mendesak bagi institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut dalam perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat

Bertolak dari pertanyaan kajian tersebut, tujuan kajian ini dikemukakan sebagai berikut:1. Teridentifikasinya perlindungan lanjut usia pada institusi

sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat di masa pandemi Covid-19;

2. Teridentifikasinya kebutuhan mendesak institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut dalam perlindungan lanjut usia di masa pandemi Covid-19.

Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi unit teknis terkait Kementerian Sosial, yakni Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial R.I. dalam pengembangan kebijakan perlindungan lanjut usia, khususnya di masa darurat pandemi Covid-19. Bagi PSRLU dan institusi sosial lanjut usia dibawah naungannya, yakni Satuan Pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Satpel. RSLU), dan LKS-LU, dapat menjadi informasi atas pelaksanaan perlindungan lanjut usia yang telah dilakukannya, khususnya di masa darurat pandemi Covid-19, dan menjadi umpan balik bagi perbaikan perlindungan lanjut usia selanjutnya.

6

D. Metode

1. Pendekatan Pendekatan kajian cepat ini mixed method. Creswell

(2009) memaknainya sebagai metode penelitian yang dicirikan dengan pengumpulan data kuantitatif pada tahap pertama. Kemudian, diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna mendukung hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui perlindungan lanjut usia institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut, khususnya masa pandemi Covid-19 (dilakukan kajian Februari-September 2020). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh kedalamaan informasi tentang perlindungan lanjut usia yang telah diperoleh secara kuantitatif.

2. Penentuan Institusi Sosial Lanjut Usia dan LokasiInstitusi sosial lanjut usia sasaran kajian ditentukan

secara purposive, yaitu lembaga sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat. Karena dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, di mana tidak semua institusi sosial lanjut usia menerima pihak luar (tamu), maka dipilih institusi- institusi sosial lanjut usia yang berada di zona hijau, bersedia menerima tamu, dan memungkinkan dijangkau perjalanan darat. Sementara itu, pengumpulan data pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat di

7

4

usia dibawah naungannya, yakni Satuan Pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Satpel. RSLU), dan LKS-LU, dapat menjadi informasi atas pelaksanaan perlindungan lanjut usia yang telah dilakukannya, khususnya di masa darurat (pandemi Covid-19), dan menjadi umpan balik bagi perbaikan perlindungan lanjut usia selanjutnya.

D. Metode

1. Pendekatan

Pendekatan kajian cepat ini mixed method. Creswell (2009) memaknainya sebagai metode penelitian yang dicirikan dengan pengumpulan data kuantitatif pada tahap pertama. Kemudian, diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna mendukung hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui perlindungan lanjut usia institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut, khususnya masa pandemi Covid-19 (Pebruari―saat dilakukan kajian, September 2020). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh kedalamaan informasi tentang perlindungan lanjut usia yang telah diperoleh secara kuantitatif.

2. Penentuan institusi sosial lanjut usia dan lokasi

Institusi sosial lanjut usia sasaran kajian ditentukan secara purposive, yaitu lembaga sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat. Karena dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, di mana tidak semua institusi sosial lanjut usia menerima pihak luar (tamu), maka dipilih institusi- institusi sosial lanjut usia yang berada di zona hijau, bersedia menerima tamu, dan memungkinkan dijangkau perjalanan darat. Sementara itu, pengumpulan data pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat di luar Jawa, dilakukakan secara virtual. Secara rinci, institusi sosial lanjut usia sasaran kajian dikemukakan pada tabel 1.

Tabel 1: Institusi Lanjut Usia Sasaran Kajian:

No Nama Lokasi Ket.

1. Balai Besar RSLU Budhi Darma Kota Bekasi, Jawa Barat Visitasi 2. Balai Besar RSLU Gau Mabaji Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Virtual 3. Loka RSLU Minaula Kota Kendari, Sulawesi Virtual

5

Tenggara 4. PSRLU & PTMP Ciparay Kab. Bandung, Jawa Barat Visitasi 5. Satpel. RSLU Kab. Karawang, Jawa Barat Visitasi 6. Satpel. RSLU Kota Sukabumi, Jawa Barat Visitasi 7. LKS Caritas Kota Bekasi, Jawa Barat Visitasi 8. LKS Islamic Vilage Kab. Tangerang, Banten Visitasi 9. LKS Nurunnisa Kab. Tangerang, Banten Visitasi 10. LKS Nurul Taubat Kab. Bogor, Jawa Barat Visitasi

3. Responden Penentuan responden dilakukan secara nonprobability sampling dengan teknik

snowball (online), di mana melalui institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat (Balai-Loka RSLU) sebagai pembina LKS-LU, menjadi pintu masuk untuk mendapatkan responden. Responden tersebut dari unsur managerial dan fungsional (pelayanan dan pekerja sosial). Data dan informasi yang digali dari dari institusi-institusi sosial lanjut usia kajian ini, dikemukakan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Sumber Informasi dan Teknik Pengunmpulan Data

Tahap Sumber Informasi Informasi yang digali Teknik

Pengumpulan Data

Ket.

Pertama Fungsional Pelayanan dan Pekerja Sosial

o Perlindungan lanjut usia pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat masa pandemi Covid-19;

o Kebutuhan mendesak institusi sosial lanjut usia, masa pandemi Covid-19.

Kuesioner (Online)

Kuantatif

Kedua o Pimpinan/Kepela

o Bag./Urusan Tata Usaha

o Seksi Pelayanan

o Fungsional pelayanan

o Pekerja Sosial

o Pelaksanaan perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19;

o Kebutuhan mendesak dan prioritas institusi sosial lanjut usia masa pandemi Covid-19;

o Perubahan yang dilakukan; o Bantuan sosial yang

diterima; o Aturan/kebijakan/SOP yang

diterapkan; o Sarana-prasarana dan

tenaga yang teredia;

Focus Group Discussion (FGD);

Wawancara; Observasi; Dokumentasi.

Kualitatif

luar Jawa, dilakukakan secara virtual. Secara rinci, institusi sosial lanjut usia sasaran kajian dikemukakan pada tabel 1.

Tabel 1. Institusi Lanjut Usia Sasaran Kajian:

3. Responden Penentuan responden dilakukan secara nonprobability

sampling dengan teknik snowball (online), di mana melalui institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat (Balai-Loka RSLU) sebagai pembina LKS-LU, menjadi pintu masuk untuk mendapatkan responden. Responden tersebut dari unsur managerial dan fungsional (pelayanan dan pekerja sosial). Data dan informasi yang digali dari dari institusi-institusi sosial lanjut usia kajian ini, dikemukakan pada Tabel 2 berikut:

8

4. Teknik Pengumpulan DataBerdasarkan data dan informasi yang digali tersebut,

pengumpulaan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: kuesioner yang ditujukan kepada fungsional dan bagian pelayanan pada institusi lanjut usia pemerintah (Pusat, Daerah) dan masyarakat (Snowball-Online); Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders perlindungan lanjut usia; observasi, dan studi dokumentasi data dan informasi yang dinilai relevan.

6

o Dukungan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19.

4. Teknik pengumpulan data Berdasarkan data dan informasi yang digali tersebut, pengumpulaan data

dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: kuesioner yang ditujukan kepada fungsional dan bagian pelayanan pada institusi lanjut usia pemerintah (Pusat, Daerah) dan masyarakat (Snowball-Online); Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders perlindungan lanjut usia; observasi, dan studi dokumentasi data dan informasi yang dinilai relevan.

Sebagai kajian yang menggunakan pendekatan mixed method, data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner (Snowball-Online), di dukung oleh data kualitatif, melalui diskusi kelompok terarah FGD/wawancara dengan unsur managemen dan petugas/pejabat fungsional, masing-masing tujuh orang khususnya pada institusi sosial lanjut usia, yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, yaitu: BRSLU Budhi Darma Bekasi, PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi dan Satpel. RSLU Karawang, Nurul Taubat Bogor, Islamic Village dan Nurunnisa’ Tangerang, serta Caritas Bekasi. Sedangkan pengumpulan data pada BRSLU Gau Mabaji Gowa dan Loka RSLU Minaula Kendari, dilakukan secara virtual.

5. Teknik analisis data

Data kuantitatif, dianalisis secara deskriptif, dan data kualitatif dianalisis melalui proses: reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan, sebagai pengayaan data kuantitatif yang diperoleh sebelumnya.

E. Tinjauan konsep

1. Perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi isu aktual saat ini, ia merupakan konsep yang luas

dan berkembang seiring dinamika masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Kondisi krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang membuat krisis

5

Tenggara 4. PSRLU & PTMP Ciparay Kab. Bandung, Jawa Barat Visitasi 5. Satpel. RSLU Kab. Karawang, Jawa Barat Visitasi 6. Satpel. RSLU Kota Sukabumi, Jawa Barat Visitasi 7. LKS Caritas Kota Bekasi, Jawa Barat Visitasi 8. LKS Islamic Vilage Kab. Tangerang, Banten Visitasi 9. LKS Nurunnisa Kab. Tangerang, Banten Visitasi 10. LKS Nurul Taubat Kab. Bogor, Jawa Barat Visitasi

3. Responden Penentuan responden dilakukan secara nonprobability sampling dengan teknik

snowball (online), di mana melalui institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat (Balai-Loka RSLU) sebagai pembina LKS-LU, menjadi pintu masuk untuk mendapatkan responden. Responden tersebut dari unsur managerial dan fungsional (pelayanan dan pekerja sosial). Data dan informasi yang digali dari dari institusi-institusi sosial lanjut usia kajian ini, dikemukakan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Sumber Informasi dan Teknik Pengunmpulan Data

Tahap Sumber Informasi Informasi yang digali Teknik

Pengumpulan Data

Ket.

Pertama Fungsional Pelayanan dan Pekerja Sosial

o Perlindungan lanjut usia pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat masa pandemi Covid-19;

o Kebutuhan mendesak institusi sosial lanjut usia, masa pandemi Covid-19.

Kuesioner (Online)

Kuantatif

Kedua o Pimpinan/Kepela

o Bag./Urusan Tata Usaha

o Seksi Pelayanan

o Fungsional pelayanan

o Pekerja Sosial

o Pelaksanaan perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19;

o Kebutuhan mendesak dan prioritas institusi sosial lanjut usia masa pandemi Covid-19;

o Perubahan yang dilakukan; o Bantuan sosial yang

diterima; o Aturan/kebijakan/SOP yang

diterapkan; o Sarana-prasarana dan

tenaga yang teredia;

Focus Group Discussion (FGD);

Wawancara; Observasi; Dokumentasi.

Kualitatif

Tabel 2. Sumber Informasi dan Teknik Pengunmpulan Data

9

Sebagai kajian yang menggunakan pendekatan mixed method, data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner (Snowball-Online), di dukung oleh data kualitatif, melalui diskusi kelompok terarah FGD/wawancara dengan unsur managemen dan petugas/pejabat fungsional, masing-masing tujuh orang khususnya pada institusi sosial lanjut usia, yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, yaitu: BRSLU Budhi Darma Bekasi, PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi dan Satpel. RSLU Karawang, Nurul Taubat Bogor, Islamic Village dan Nurunnisa Tangerang, serta Caritas Bekasi. Sedangkan pengumpulan data pada BRSLU Gau Mabaji Gowa dan Loka RSLU Minaula Kendari, dilakukan secara virtual.

5. Teknik Analisis DataData kuantitatif, dianalisis secara deskriptif, dan data

kualitatif dianalisis melalui proses: reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan, sebagai pengayaan data kuantitatif yang diperoleh sebelumnya.

E. Tinjauan Konsep

1. Perlindungan Sosial.

Perlindungan sosial menjadi isu aktual saat ini, ia merupakan konsep yang luas dan berkembang seiring dinamika masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Kondisi krisis ekonomi tahun

10

1997-1998 yang membuat krisis multidimensi, menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk jatuh miskin, memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan (Bappenas, 2014).

Batasan tentang perlindungan sosial, antara lain dikemukakan International Labour Organization (ILO) (1984), bahwa perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Bank Dunia, dalam dokumen Social Protection and Labor Strategy, menyebutkan bahwa perlindungan sosial mencakup jaring pengaman sosial, investasi pada sumber daya manusia, serta upaya-upaya penanggulangan pemisahan sosial. Perlindungan sosial harus mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya dan lebih berfokus kepada pencegahan, bukan lagi kepada gejala dan akibat.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan

11

kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan. Perlindungan sosial setidaknya mencakup lima elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan anak (Ortiz, 2001). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut Usia, perlindungan sosial adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Cuddy etc. (2006: 11) mengemukakan: “... social protection could be described as all public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor, protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status and rights of marginalised groups within any given country. Sementara itu, Sinaga dalam Pengantar Buku “Merumuskan Ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar” oleh Vladimir Rys, Tahun 2011, mengemukakan bahwa perlindungan sosial lazimnya dipahami sebagai intervensi terpadu oleh berbagai pihak untuk melindungi individu, keluarga, dan komunitas dari berbagai resiko kehidupan sehari-hari yang mungkin terjadi atau untuk mengatasi berbagai dampak guncangan ekonomi, atau untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

12

Suharto (2008) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, definisi operasional perlindungan lanjut usia masa pandemi Covid-19 yang dimaksud dalam kajian ini adalah segala upaya/bentuk pencegahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dalam rangka melindungi lanjut usia dari berbagai resiko, khususnya aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang mungkin terjadi, sebagai akibat pandemi Covid-19.

2. Kebutuhan Lanjut Usia

Berbagai upaya perlindungan lanjut usia yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat tersebut, dalam upaya pemenuhan kebutuhan lanjut usia, agar dapat menikmati kehidupannya secara bermartabat dan sejahtera. Menurut Netting (1993), kebutuhan lanjut usia meliputi survival needs, yaitu: makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan; safety and security needs, yaitu perlindungan dari hal yang membahayakan dan kekerasan; social needs, yaitu kesempatan berinteraksi dalam lingkungan yang positif; esteem needs, yakni: kesempatan untuk membangun harga diri (rasa dihormati) dan mencapai martabat, serta self actualization needs, yaitu kesempatan untuk pendidikan terus

13

menerus dan pengembangan diri.Berdasarkan batasan tersebut, kebutuhan lanjut usia yang

dimaksud dalam kajian ini adalah kebutuhan dasar lanjut usia khususnya terkait kebutuhan perlindungan kesehatan, sosial dan ekonomi.

3. Lanjut UsiaLanjut usia yang dimaksud dalam kajian ini adalah

seseorang yang telah mencapai enam puluh tahu keatas (Permensos. Nomor 5 Tahun 2018). Atas dasar pengertian itu, Lanjut usia yang dimaksud dalam kajian ini adalah seseorang yang telah berusia enam puluh tahun keatas, dan secara osial ekonomi perlu intervensi pihak lain.

4. Coronavirus Disease 2019 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit

yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan percikan cairan pada saat bersin dan batuk (droplet), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan

14

saluran nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

F. Sistimatika Penulisan

Hasil kajian ini disusun dalam empat bagian, dengan sistimatika: Bab pertama, sebagai bagian pendahuluan, dikemukakan latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, dan konsep perlindungan sosial lanjut usia, lanjut usia, dan Covid-19. Pada bab dua, dikemukakan gambaraan umum dan peran lembaga sosial lanjut usia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah), yaitu: Balai dan Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Panti Sosial dan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Lanjut Usia, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pada bab tiga, disajikan pelaksanaan perlindungan sosial lanjut usia masa pandemi Covid-19 pada institusi-institusi soaial lanjut usia tersebut. Bab empat, sebagai bagian penutup, dikemukakan simpulan dan rekomendasi.

15

BABIIGAMBARAN UMUM DAN

PERAN INSTITUSI SOSIAL LANJUT USIA SASARAN KAJIAN

A. INSTITUSI SOSIAL LANJUT USIA PEMERINTAH PUSAT

1. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budhi Darma Bekasi

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) Budhi Darma Bekasi adalah Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Lanjut Usia, Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Sebelumnya bernama Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Darma, memiliki jangkauan 16 wilayah provinsi, yang meliputi Jawa dan Sumatera. Institusi lanjut usia pemerintah pusat ini berdiri tahun 1971 di Jakarta Selatan. Dalam perkembagannya, tahun 1992 pindah ke Bekasi, Jawa Barat. Tahun 2019, berubah nama/nomenklatur menjadi BRSLU sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.

Visi BRSLU Budhi Darma, “Terwujudnya Balai Rehabilitasi Sosia Lanjut Usia Tingkat Lanjut yang Profesional”. Untuk mewujudkan visi tersebut, didukung sejumlah misi, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup lanjut usia dengan memberikan

16

pelayanan rehabilitasi tingkat lanjut dan advokasi sosial; Menjadi tempat pengembangan model dan pusat percontohan pelayanan lanjut usia tingkat nasional; Membantu kemandirian dan mendorong lanjut usia untuk kembali ke tengah keluarga, baik keluarga asli maupun keluarga pengganti.

Hakekatnya, fungsi BRSLU Budhi Darma adalah: (1) Sebagai penyelenggara rehabilitasi sosial lanjut usia tingkat lanjut; (2) Koordinator program regional melalui LKS-LU; (3) Respon kasus; (4) Intervensi krisis; (5) Pusat penjangkauan; (6) Pusat percontohan; (7) Penguatan layanan rehabilitasi sosial; (8) Pusat pengembangan model layanan, dan (9) sebagai instalasi rehabilitasi sosial. Tugas pokoknya adalah: memberikan terapi, penanganan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif bagi lanjut usia potensial agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat.

Awalnya, BRSLU Budhi Darma menyelenggarakan program reguler, jasa layanan bagi lanjut usia mampu, program day care service, Home Care, Trauma Center, Family support dan Usaha Ekonomi Produktif yang diperuntukkan bagi lanjut usia yang tidak mampu dan terlantar. Seiring semakin kompleksnya permasalahan lanjut usia, dan berubahnya tugas dan fungsi panti menjadi balai, maka BRSLU Budhi Darma mengembangkan program alternatif, yaitu: (1) Program temporary shelter, yaitu program penanganan rehabiltiasi sosial kesejahteraan sosial bagi lanjut usia untuk mengembangkan kemandirian mereka. Lanjut usia ditampung selama enam bulan; (2) Program respon kasus,

17

yaitu ditujukan bagi lanjut usia dalam jangka waktu tertentu (maksimal delapan jam ―tidak tinggal di dalam balai). Setelah dilakukan asesmen oleh Pekerja Sosial, dapat diketahui apakah lanjut usia di rujuk ke temporary shelter atau di kembalikan ke panti agar dapat di pulihkan terlebih dahulu keberberfungsian sosialnya, jika sudah pulih, dapat ke balai selama enam bulan sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan hobi serta kemampuannya dengan mengikuti seluruh kegiatan yang ada di balai; (3) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres LU), meliputi: (a) therapi, yaitu mengoptimalkan fungsi fisik, mental spiritual, psikososial, dan penghidupan lanjut usia berdasarkan hasi asesment pekerja social, melalui beberapa kegiatan, yaitu: terapi fisik seperti olah raga, terapi penghidupan seperti musik dan ketrampilan, terapi mental dan spiritual seperti peningkatan dalam beribadah; (b) sosial care, yaitu memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan berperan aktif di lingkungan sosial; (c) Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu LU), melalui usaha ekonomi produktif; dan (d) family support, yaitu penanganan rehabilitasi sosial terhadap lanjut usia dengan sistem luar balai, dimana lanjut usia tetap tinggal dirumah atau dilingkungan program keluarga, dalam keadaan tidak, mampu secara ekonomi, namun masih memiliki motivasi setiap upaya yang ditujukan kepada lanjut usia guna memperkuat keberfungsian fisik, psikologis, sosial dan spritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lanjut usia.

18

Sebagai institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat, BRSLU Budhi Darma mempunyai sarana prasarana yang memadai, yaitu: (1) Sarana dan prasarana umum: Perkantoran, Pelayanan Publik, Menyusui, Perpustakaan, Klinik Kesehatan, Taman Pemulihan, Tempat Ibadah, Ambulance dan Kendaraan Operasional; (2) Sarana dan prasarana teknis: Wisma, Dapur Umum, Ruang Makan, Laboratorium Sosial, Ruang Terapi, Perkebunan Terpadu, Sarana Pemulasaraan Jenazah, Audio Visual, Peralatan Kesehatan, dan lainnya; dan (3) Instalasi produksi, yaitu hasil karya lanjut usia.

Demikian halnya, BRSLU Budhi Darma mempunyai komposisi sumber daya manusia yang representatif, terdiri dari: Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional ―Pekerja Sosial, Dokter, Psikolog, Perawat, Perencana, Penyuluh, Arsiparis, Terapis, Intruktur, Umum― dan Tenaga Kontrak. Secara rinci, jumlah pejabat struktural 4 orang; Pekerja sosial 17 orang; Dokter 1 orang; Arsiparis 1 orang; Penyuluh sosial 2 orang; Perencana 2 orang; Perawat 5 orang; dan fungsional pelaksana sebanyak 13 orang. Tingkat Pendidikan mereka: S2 6 orang; S1 12 orang; D4 5 orang; D3 7 orang; SMA 13 orang; SMP 1 orang; dan SD 1 orang.

Dalam operasionalisasi kegiatan, BRSLU Budhi Darma bermitra dengan berbagai pihak, antara lain: Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), Instansi Pemerintah terkait, Instansi Swasta terkait, Instansi Pendidikan, Dunia Usaha, dan Dunia Entertainment. Persyaratan beneficiaries BRSLU Budhi Darma, berusia 60 tahun ke atas, sehat jasmani

19

dan rohani, memiliki kartu identitas (KTP), lanjut usia potensial, non telantar.

Di masa pandemi Covid-19, peran BRSLU Budhi Darma dalam melindungi lanjut usia, terlihat dari langkah-langkah yang dilakukannya, yaitu perubahan kegiatan yang diselenggarakannya, antara lain: tidak menerima tamu, khususnya tidak diijinkan menemui lanjut usia, bahkan lock down di awal pandemi Covid-19, penerapan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Selain itu, juga dilakukan penyemprotan seluruh ruangan dan wisma, menyiapkan tenaga care giver yang langsung menangani lanjut usia Covid-19, memberlakukan piket khusus di temporary shelter Covid-19, dan melakukan work from home (WFH) bagi pegawai.

Dasar perubahan yang dilakukannya adalah peraturan/ketentuaan perubahaan terkait pencegahan Covid-19 bagi BRSLU Budhi Darma sebagai unit kerja Direktorat Lanjut Usia Kementerian Sosial. Implikasi dari perubahan kegiatan tersebut, revisi anggaran (refocusing dan relokasi anggaran tahun 2020) tidak terhindarkan.

2 Balai Besar Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji Gowa

Balai Besar Rehabilitasi Sosisl Lanjut Usia (BRSLU) Gau Mabaji di Kabupaten Gowa, yang sebelumnya bernama Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW), didirikan 1 juni 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor HUK 3-1.50/107 Tentang Pemberian Penghidupan Santunan Lanjut Usia/Jompo. Gau Mabaji, yang dalam bahasa Makassar berarti ”Perbuatan

20

yang Baik” adalah Unit Kerja Eselon III Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial, yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial bagi lanjut usia. Semula, institusi sosial lanjut usia ini berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 400C RK. II Lingkungan Limbung Gowa Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Tahun 1977, pindah, dengan dibangunnya Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji di Kabupaten Gowa, di atas tanah tiga hektar, yang diresmikan tanggal 28 November 1977 oleh Menteri Sosial HMS. Mintareja, S.H.

Dalam perkembangannya, PSTW Gau Mabaji yang kemudian berubah menjadi BRSLU, memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial, melalui program reguler. Tahun 2007, melakukan terobosan dengan membuka program subsidi silang, yaitu Program Home Care. Pembukaan program tersebut didasari oleh semakin kompleksnya pemasalahan sosial lanjut usia di masyarakat. Jangkauan pelayanan BRSLU Gau Mabaji meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

BRSLU Gau Mabaji didukung oleh 27 orang PNS/ASN, dengan komposisi: pejabat struktural 4 orang, pejabat fungsional umum 19 orang, dan pejabat fungsional pekerja sosial, sebanyak 4 orang. Tenaga lain (non PNS/ASN) terdiri dari: Petugas Keamanan, sebanyak 4 orang, Pramu Bhakti 4 orang, Cleaning Service 8 orang, dan Driver 2 orang. Selain itu, BRSLU Gau Mabaji, juga didukung tenaga lain, yaitu: Psikolog, Pranata Komputer, dan Fisioterapis.

21

Sebagai Unit Kerja Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, BRSLU Gau Mabaji menyelenggarakan layanan: Pertama, terapi, terdiri dari: (1) terapi psikososial berupa: Terapi Kelompok, Terapi Musik, Terapi Seni. Terapi berkebun, Games therapy; (2) terapi fisik berupa Fisioterapi, Senam lansia, Senam rematik, Senam jantung sehat, Jalan santai, Make-up terapi; (3) Terapi spiritual berupa bimbingan agama melaui ceramah, Pengajian, Perayaan hari-hari besar agama; (4) Terapi Kerja, Terapi Vokasional, Terapi Penghidupan untuk pengisian waktu luang, melatih kemampun motorik, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan. Kegiatan tidak untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai produksi tinggi. Kegiatanya berupa: Membuat vigura, membuat telur asin, Membuat kripik, Membuat bunga.

Kedua, Bantuan bertujuan (Bantu), ditujukan bagi lanjut usia dengan persayaratan: Berusia diatas 60 tahun; Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); Potensial atau non potensial; Lanjut usia yang tinggal sendiri atau dengan anggota keluarga lain yang tidak potensial; Memiliki ID tercatat pada Basis Data Terpadu (BDT). Ketiga, dukungan keluarga (Spport Family). Keempat, perawatan sosial dengan kegiatan: rehabilitasi sosial tingkat lanjut, advokasi, bantu lanjut usia, respon kasus, intervensi dan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lanjut usia.

Sebagaimana BRSLU Budhi Darma di Bekasi, BRSLU Gau Mabaji memiliki sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: Fasilitas perkantoran, berupa Ruang Kantor dan Ruang

22

Arsip dan persediaan; Fasilitas Layanan, terdiri dari tempat Ibadah, Dapur, Aula, Jogging Track, Klinik, Ruang Terapi (Terapi Fisik, Terapi Psikososial, Terapi Musik dan Kenangan); Fasilitas Transportasi, berupa: Bus 1unit, Kendaraan Operasional ,2 unit Ambulance 1 unit Asrama, terdiri dari tiga tipe, yaitu: Asrama untuk lanjut usia mandiri dan ketergantungan minimal; Asrama untuk lanjut usia dengan ketergantungan total; Asrama untuk lanjut usia dengan prilaku agresi dan atau sosial, atau memiliki penyakit potensi menular. Selain fasilitas seperti dikemukakan di atas, terdapat pula fasilitas: Kendaraan dinas roda empat dan roda dua, Listrik, TV,Radio, Kipas angin, Dispenser, Mesin Cuci, Sumur pompa, Alat music modern/band, Alat olah raga, Pengolahan air bersih, Ruang pameran, Jalan khusus kompleks (3,910 M2), dan Kebun-Taman.

Hubungan BRSLU Gau Mabaji dengan pihak lain, yaitu: Dinas kesehatan pelayanan kesehatan-dokter, perawat, perawatan santunan lanjut; Dinas Sosial penyebarluasan informasi pelayanan sosial lanjut usia pada masyarakat, dan pelayanan administrasi berupa pemberian surat pengantar bagi lanjut usia santunan; Pemuka agama pemberian ceramah untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan; Kantor kelurahan pelayanan administrasi berupa surat keterangan miskin/tidak mampu bagi calon santunan dalam panti; Lembaga pendidikan sumbangan ilmu dan pengetahuan untuk pengembangan dan penanganan permasalahan lanjut usia; Kepolisian setempat untuk perlindungan dan keamanan panti dan lingkungan

23

sekitarnya agar usaha pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dapat berjalan baik.

Di masa pandemi Covid-19, peran BRSLU Gau Mabaji dalam perlindungan sosial lanjut usia terlihat dari perubahan yang dilakukannya, yaitu penyesuaian, baik anggaran maupun kegiatan, khususnya penerapan protokol kesehatan. Anggaran mengalami perubahan refocusing dan reposisi terkait Covid-19, terutama dalam memberikan pelayanan atau bantuan sosial bagi lanjut usia yang unregister, termasuk untuk pencegahan. Sementara terkait Progress LU, sebesar Rp. 2.7 juta untuk setiap penerima manfaat, dengan sasaran 8.900 lanjut usia pada 157 LKS binaannya. Rincian Progress LU sesuai Petunjuk Teknis Kementerian Sosial, dengan peruntukkan : Bantu sebesar 1,5 juta. Dukungan keluarga Rp. 500.000,- Perawatan sosial Rp.350.000,-, Terapi Rp.350.000,-.

Refocusing anggaran terutama pada lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia (LKS-LU) yang berada di daerah zona merah. Pemanfaatan dana lebih diperuntukkan rapid test dan meningkatkan daya tahan tubuh lanjut usia atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Bantuan “Sembako” tidak diberikan secara langsung, namun diganti dalam bentuk uang tunai, agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan LKS-LU. Rincian Progress LU ditransfer ke LKS-LU dalam bentuk uang tunai sebesar 2 juta rupiah, dan pembelian barang sebesar Rp. 700.000,- melalui transfer Bank. Namun, pada LKS-LU yang berada di sekitar BRSLU Gau Mabaji, penyaluran “Sembako”

24

dari Kementerian Sosial diberikan secara langsung, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebagaimana dikemukakan Kepala BRSLU Gau Mabaji: “Tim pendamping harus sehat dan menggunakan APD” (SY., Sept. 2020).

3. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) Minaula, beralamat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangkauan LRSLU Minaula meliputi delapan wilayah provinsi, yaitu: Sulawei Tenggara, Sulawei Tengah, Gorontalo, Sulawei Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Secara garis besar, pengelolaan LRSLU Minaula dibagi ke dalam tiga era, yaitu: Pertama, era Kantor Wilayah Departemen Sosial (1981-1999). Semula, bernama Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Minaula, yang diresmikan tanggal 7 Desember 1981 oleh Menteri Sosial R.I. Saparjo. Kata “Minaula” diambil dari tokoh wanita Sulawei Tenggara “Ibunda Minaula”, yang merupakan Ibu kandung Abdullah Silondae (Gubernur Sulaweri Tenggara tahun 1972-1982). Beliau sering mengumpulkan para lanjut usia di rumahnya, untuk disantuni dan diberi bimbingan. Dari aktivitas tersebut terbentuklah Sasana Tresna Werdha, yang kemudian berkembang menjadi PSTW Minaula tahun 1994, dengan peningkatan kapasitas penerima manfaat dari 20 menjadi 100 orang.

Kedua, era Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (1999-2012). PSTW Minaula Kendari di Era Otonomi Daerah ini,

25

berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 72 Tanggal 19 Desember Tahun 2008, sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Sulawesi Tenggara, yang menampung 90 orang beneficiaries sebagai penerima manfaat.

Ketiga, era Kementerian Sosial R.I. (2012-sekarang). Era ini ditandai dengan serah terima satuan PSTW Minaula Sulawei Tenggara dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sosial, melalui Surat Keputusan Nomor 1361/OTDA/2012 dan Nomor 015/HUK/2012. Sejak saat itu, pengelolaan PSTW Minaula dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Dalam konteks LRSLU Munaula, era ini disebut era kebangkitan dan pengembangan, karena program PSTW Minaula tidak saja bagi lanjut usia dalam panti melalui program reguler, tetapi juga terdapat program inovasi yang berbasis keluarga dan komunitas. Program tersebut adalah Day Care, Home care, Kedaruratan lanjut usia, Family Support, Program Siswa Peduli Lanjut Usia (Prosa Lansia) dan program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Orkestra-Lansia)/UEP. Selain pengembangan program, sarana prasarana juga dibenahi secara bertahap sesuai standar aksesibilitas lanjut usia.

Seperti halnya BRSLU Budhi Darma dan BRSLU Gau Mabaji, LRSLU Minaula memiliki sarana prasarana yang memadai, antara lain: Bangunan Kantor 1 unit; Bangunan Rumah Dinas 6 Unit; Bangunan Rumah jabatan 1 unit; Bangunan Poliklinik 1 unit; Ruang Ketrampilan 1 unit; Ruang Fungsional 1 Unit; Ruang Laboratorium 1 unit; Aula 1 unit; Masjid 1 unit; Gudang 1 unit; Bus 2 unit; Mobil Operasional 3 unit; Ambulans 1 unit; ,

26

Motor Opearasional 5 unit; Wisma 12 unit; Ruang Pearawatan Khusus 1 unit; Ruang Serba Guna 1 unit; Dapur 1 unit; Ruang Pemulasaraan 1 unit; dan Kolam Ikan 6 buah.

Loka RSLU Minaula di dukung oleh sejumlah tenaga/pegawai, yaitu: Pertama, unsur PNS/ASN: Pejabat Struktural 4 orang; Pekerja Sosial Ahli Pertama 3 orang; Penyuluh Sosial Ahli Pertma 3 orang; Pekerja Sosial Terampil 6 orang; Perawat 4 orang, dan Fungsional Umum sebanyak 7 orang. Kedua, unsur PPNPM: bagian administrasi 4 orang; Perawat 4 orang; Psikolog 1 orang; Tukang Cuci 1 orang; Tukang masak 2 orang; Pramuwerdha 4 orang; Cleaning service 6 orang, Securtity 4 oran; dan Driver 3 orang. Ketiga, unsur rekanan: Dokter 1 orang; Pembibing Terapis 2 orang.

Persyaratan beneficiaries LRS-LU Minaula: WNI, minimal 60 tahun; Lanjut usia yang memerlukan layanan dan intervensi psikososial (kekerasan, pengabaian, perlakuan salah, trauma, terdampak bencana, dan lain-lain); Diutamakan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); Diajukan oleh LKS-LU, dinas sosial, keluarga, lanjut usia sendiri; Mendapat rekomendasi dinas sosial setempat; dan syarat lain sesuai program yang dibutuhkan.

Peran LRSLU Munaula di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya perlindungan lanjut usia, antara lain: (1) koordinasi dengan Direktorat Lanjut Usia Kementerian Sosial dan stakeholder daerah binaan; (2) menyusun petunjuk teknis (Juknis) dan panduan Progres LU turunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Direktorat Lanjut Usia, Modul Terapi, dan Modul Dukungan

27

Keluarga; (3) Menyusun panduan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Progres LU. Selain itu, LRSLU Minaula melakukan bimbingan teknis (Bimtek) online bagi LKS-LU, yang mencakup: teknik penyaluran dan akun lanjut usia; teknik pendampingan; Panduan Covid, peran LKS dan pendamping guna melindungi lanjut usia. Tidak kalah penting, juga membuat infografis terkait perlindungan lanjut usia dari Covid-19.

Kegiatan pencegahan Covid-19 juga dilakukan LRSLU Minaula dengan penyemprotan desinfektan pada LKS-LU dan rumah lanjut usia, memberikan makanan tambahan kepada lanjut usia, mengajak lanjut usia berolahraga ringan di rumah, melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19, dan pembangian masker. Dalam upaya pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19, peran pendamping juga sangat penting, yaitu melakukan edukasi kepada lanjut usia dan keluarganya. Edukasi tersebut terkait mencuci tangan yang benar, pengenalan tanda dan gejala Covid-19, himbauan selalu menjaga jarak, melakukan olah raga ringan, dan berjemur di waktu pagi hari sekitar jam 10-an selama 15 menit.

28

B. INSTITUSI SOSIAL LANJUT USIA PEMERINTAH DAERAH

1. Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Ciparay

Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (PSRLU-PTMP) berlokasi di Jalan Raya Pacet Nomor 186 Pakutandang Ciparay Bandung. PSRLU-PTMP dengan luas lahan 19.070 m2 dan luas bangunan 3.780 m2 ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Institusi lanjut usia ini semula bernama Sasana Tresna Werdha (PSTW) Pakutandang, yang didirikan tahun 1979/1980, dan mulai operasional tanggal 19 Mei 1980.

Di era Otonomi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000, PSTW Pakutandang berganti nama menjadi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Ciparay dan menjadi pusat/induk bagi tiga institusi/lembaga sebagai sub unit pelayanan lanjut usia, yaitu: PSTW Jiwa Baru Garut, PSTW Sukma Raharja Bogor ―selanjutnya pindah ke Sukabumi, dan PSTW Budi Karya Karawang.

Tahun 2009, terjadi perubahan nomenklatur dengan menambahkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 tahun 2009 tentang Organisasi Tata Laksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam pelaksanaannya, PSRLU ditambah dengan

29

sub Unit Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD Provinsi Jawa Barat, PSTW kembali berganti nomenklatur menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (PSRLU) dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (PTMP) dengan sub-unitnya menjadi Satuan Pelaksana Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Satpel. RSLU) Garut, Satpel. RSLU Sukabumi, dan Satpel. RSLU Karawang, serta Satpel. TMP Cikutra Bandung.

Sistem layanan PSRLU-PTMP Cyparay, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: Permakanan, Sandang, Asrama, Alat bantu, Perbekalan kesehatan, Bimbingan fisik, mental dan sosial; Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Akses pelayanan kesehatan dasar pemberian pelayanan penelusuran keluarga; Pemberian pelayanan reunifikasi; dan pemulasaraan.

PSRLU-PTMP Ciparay didukung oleh sejumlah sumberdaya manusia, yang meliputi: PNS/ASN sebanyak 15 orang; Pramuwerdha 14 orang; Tenaga Kebersihan 8 orang; Tenaga Keamanan 4 orang; Juru Masak 5 orang; Perawat

30

4 orang, dan Ahli Gizi 1 orang. Kapasitas tampung PSRLU-PTMP sebanyak 150 orang. Namun, hingga 30 Agustus 2020, terdapat 143 beneficiaries (Laki-laki, 71 orang ―menghuni Wisma: 47 orang, Ruang Rawat Khusus: 24 orang; Perempuan, 72 orang ―menghuni Wisma: 44 orang, Ruang Rawat Khusus 28 orang).

Sarana prasarana PSRLU-PTMP Ciparay, terdiri dari: Gedung Kantor 1 unit; Ruang Penerimaan dan Penyaluran 1 buah; Ruang Pekerja Sosial 1 unit; Rumah Dinas 5 unit; Aula 1 unit; Ruang Serba Guna 1 unit; Ruang Keterampilan 1 unit; Wisma 15 unit; Ruang Rawat Khusus (laki & Perempuan) 2 unit; Dapur Umum 1 unit; Masjid 1 unit; Taman Lanjut Usia 1 unit; Pos Keamanan 1 unit; Ruang Genset 1 unith; Warung Lanjut Usia 1 unit.

Optimalisasi peran PSRLU-PTMP Ciparay masa Pendemi Covid-19, dilakukan melalui penyesuaian kegiatan dan anggaran. Sebagai UPTD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentu mengikuti kebijakan yang digariskannya. Untuk memenuhi kebutuhan masa pandemi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan pemotongan anggaran PSRLU-PTMP sebesar Rp. 700 juta, dari anggaran pemeliharaan fisik, penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan pembelian baju lebaran beneficiaries. Selain itu, bantuan DAK sebesar 2,8 Milyar yang diperuntukkan bagi PSRLU ditarik kembali, tetapi DAK tersebut muncul kembali di tahun 2021, karena sudah direncakan untuk perbaikan wisma dan kamar mandi, penyediaan air bersih di PSRLU-PTMP, dan tiga Satpel.

31

PRSLU dibawah naungannya. Dampak pemotongan anggaran cukup berpengaruh bagi ketersedian ATK, untuk keperluan administrasi, sulit melakukan pemeliharaan bangunan, misalnya perbaikan pada kamar mandi/toilet beberapa Wisma yang sudah “tidak layak pakai” menjadi tertunda, terbatasnya sumber mata air sumur yang berkurang karena musim kemarau, yang mengharuskan lanjut usia ke kamar mandi lain di luar wisma. Selain itu, terbatasnya penyediaan alat pelindung diri (APD) terutama ketersediaan alat kesehatan yang steril bagi perawat, yang senantiasa berhubungan langsung dengan beneficiaries.

Kegiatan PSRLU-PTMP Cyparay mengalami perubahan di pandemi Covid-19, antara lain tidak menerima tamu termasuk keluarga, kecuali untuk keperluan administrasi yang hanya dilayani di kantor. Sesungguhnya hal itu menimbulkan kesedihan bagi lanjut usia, karena mereka tidak dapat bertemu dengan keluarganya yang biasa berkunjung atau menengok mereka. Kegiatan lainnya tetap berlangsung, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu terlihat dari bimbingan fisik, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Kegiatan fisik tersebut antara lain olah raga ringan, seperti kebugaran/refleksi, melancarkan aliran darah dan jantung, yang dilakukan hari senin, rabu dan jumat. Untuk meningkatkan imunitas fisik lanut usia, penyediaan menu makanan tambahan yang sesuai dengan

32

kalori yang dibutuhkan. Bimbingan keagamaan/mental spiritual, yang bertujuan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E.

Bimbingan sosial, untuk membantu lanjut usia tetap mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial. Selain itu, membantu lanjut usia menciptakan hubungan sosial yang baik sesama lanjut usia, termasuk dengan petugas, pimpinan lembaga, dan masyarakat. “Bimbingan individu dan kelompok kepada lanjut usia menjadi penting karena dalam kehidupan sehari-hari di panti/wisma sering terjadi “pasea” (ribut), seperti berebut remot TV, pembagian makanan, dan hal-hal lainnya yang memicu emosi pada diri lansia” (BT, Peksos, Sept. 2020). Bimbingan sosial dilakukan oleh Pekerja Sosial, seperti mengajaknya ngobrol, menonton TV bersama, dan bercengkrama dengan lanjut usia pada saat kegiatan bimbingan kelompok. “Apalagi pada saat pandemi Covid-19 ini, emosi atau kondisi psikis para lansia harus di jaga supaya tidak depresi dan murung dengan adanya pemberitaan atau informasi Covid-19, yang menjadikan lansia bisa terpapar (BT, Peksos, Sept. 2020).

Kegiatan keterampilan seperti kesenian dan keterampilan tangan, terutama bagi lanjut usia yang mempunyai bakat seni, tetap dilaksanakan. Lanjut usia bermain Degung (Gamelan) setiap hari Kamis dan Calung setiap hari Selasa. Kemudian, kegiatan menyalurkan bakat keterampilan tangan, seperti membuat tanaman hias atau bunga plastik dan kertas serta kerajinan lainnya dari

33

bahan barang bekas yang dilakukan setiap hari Rabu. Bimbingan keterampilan diberikan untuk mengisi waktu luang, meningkatkan produktivitas agar dapat menambah penghasilan.

Kegiatan mental psikologis, berupa mengajak ngobrol agar lanjut usia tidak bosan dan tidak murung, terlebih dengan pembatasan kunjungan tamu dan keluarga, yang diharapkan para lanjut usia selalu senang, serta kondisi psikis dan fisiknya sehat. Dalam hal ini petugas panti bersama Pekerja Sosial, serta relawan senantiasa memberikan dorongan secara rutin guna menjaga ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin.

Kegiatan rekreasi, seperti family gathering tidak memungkinkan dilakukan, mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19, namun lanjut usia tetap diberikan kegiatan untuk rekreasi di dalam panti, seperti kesenian. Kegiatan family support diberikan agar lanjut usia tetap berada di keluarga, mereka tetap mendapat dukungan keluarga, dan tidak harus mengantarnya ke panti. Kegiatan family support dilakukan melalui video call terhadap keluarga, guna mencegah stress pada lanjut usia dan keluarganya.

2. Satuan Pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Karawang

Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Satpel. RSLU) Karawang berdiri sejak tahun 1948. Nama atau nomenklatur sebelumnya: Panti Perawatan Sosial;

34

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Daya; Instalasi Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Daya; dan Sub Unit Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha.

Secara organisasi, Satpel. RSLU Karawang adalah unit pelaksana teknis (UPT) operasional PSRLU-TPMP Ciparay Bandung. Dengan demikian tugas Satpel. RSLU Karawang adalah menyelenggarakan kegiatan teknis operasional bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan Taman Makam Pahlawan UPTD PSRLU-PTMP Ciparay. Fungsi utamanya, menyelenggarakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dan pemeliharaan taman makam pahlawan, yang meliputi penerimaan dan penyaluran, pelayanan sosial, serta penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sarana prasarana yang tersedia di Satpel. RSLU Karawang antara lain: (a) Gedung Kantor 1 buah, berukuran 191,16 M2; (b) Rumah Dinas, 2 buah, berukuran 90 M2; (c) 5 Bangunan Asrama/Wisma, berukuran 804,18 M2; (d) 1 Bangunan Aula, berukuran 132 M2; (e) 1 Bangunan Isolasi, berukran 98 M2; (f) 1 Bangunan Dapur, berukuran 80 M2, dan (f) Lahan Pemakaman, seluas 2000 M2.

Dalam penyelenggaraan pelayanannya, Satpel. RSLU Karawang didukung oleh sejumlah tenaga/pegawai, yang meliputi: PNS/ASN, sebanyak 6 orang; Perawat 3 orang, Petugas kebersihan 2 orang, Petugas keamanan 3 orang, Pramuwerdha 6 orang, Petugas masak 3 orang, dan Petugas administrasi 2 orang. Selain itu, juga didukung oleh dua orang dokter (Puskesmas setempat), Pembimbing agama 1 orang

35

(KUA), Instruktur kesenian 1 orang, 1 orang Instruktur olag raga, 1 orang Intsruktur keterampilan, dan 1 orang Pekerja Sosial (PNS/ASN).

Sasaran Satpel. RSLU Karawang adalah lanjut usia diatas 60 tahun, dengan kriteria: terlantar, tidak berdaya mencari nafkah dan tidak mempunyai sanak keluarga, diterlantarkan oleh keluarga akibat ketidakmampuannya (fakir-miskin), karena sesuatu, tidak bisa merawat orang tuanya, sehingga merelakan tinggal di Satpel. RSLU. Hingga akhir Agustus 2020, Saptel. RSLU Karawang melanyani 65 beneficiaries (laki-laki 27 orang, dan perempuan 38 orang). Usia mereka antara 61-84 tahun. Umumnya mereka berasal dari Karawang.

Dalam upaya perlindungan bagi lanjut usia di masa pandemi Covid-19, peran Satpel. RSLU Karawang terlihat dari kebijakan yang ditentukannya, yaitu: Tamu dilarang berkunjung ke Satpel. RSLU Karawang; Tamu yang datang/diterima hanya oleh koordinator/petugas yang ditunjuk saja; Penerimaan tamu hanya dapat diterima di ruang kantor guna menghidari kontak langsung dengan lanjut usia yang rentan terhadap virus Covid-19; Setiap Tamu/Pengunjung/ Karyawan harus diukur suhu badannya; Apabila ada Tamu/Pengunjung/Karyawan yang suhu badannya diatas 37 derajat celcius, diminta untuk kembali/pulang atau isolasi mandiri (bagi karyawan); Membuat Standart Operational Procedure (SOP) Kunjungan Tamu; Wajib menggunakan masker dan hand sanitizer; wajib cuci tangan dan menjaga

36

jarak; Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) menanyakan maksud dan Tujuan Tamu/Pengunjung; Tamu dilarang bertemu dengan lanjut usia; Lanjut usia dilarang keluar lingkungan Satpel. RSLU; Di awal pandemi Covid-19, Satpel. RSLU dilarang menerima beneficiaries lanjut usia baru; Sholat Jumat dilaksanakan di Mesjid Satpel. RSLU Kerawang.

SOP bagi lanjut usia yang akan diterima di Satpel. RSLU Karawang masa pandemi Covid-19, antara lain: Memenuhi semua syarat umum sebagaimana ketentuan penerimaan penerima manfaat lanjut usia sebelum pandemi Covid-19; Membawa surat kesehatan bebas Covid-19 yang ditunjukkan melalui Hasil Test Swap (negatif); Lanjut usia yang baru diterima diisolasi paling lama 1–14 hari; Pengecekan suhu tubuh lanjut usia oleh tim perawat, Lanjut usia harus dibersihkan (mandi) dan ganti pakaian; Menyiapkan ruang khusus isolasi.

Semua kegiatan di satpel. RSLU Karawang, berjalan normal seperti biasa, namun dengan beberapa penyesuaian, antara lain: Lanjut usia menjaga jarak 1–1,5 meter, Lanjut usia wajib menggunakan masker, Lanjut usia rutin mencuci tangan setelah aktifitas dengan hand sanitizer, Lanjut usia berjemur 10–15 menit (seminggu tiga kali), bagi Lanjut usia disajikan (disediakan) minuman wedang jahe seminggu satu kali, Penyemprotan disinfektan di lingkungan Satpel. RSLU seminggu 2 kali (Senin dan Kamis), Pakaian yang dipakai lanjut usia dalam kegiatan, segera diganti; Melakukan pengawasan aktivitas lanjut usia, kepada lanjut usia rutin

37

diberikan vitamin; Konsumsi makanan sehat dan buah-buahan.

Namun, apabila Satpel. RSLU Karawang mendapatkan calon beneficiaries dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Satpel. RSLU telah membentuk Tim Penanganan Covid-19, yang teridiri dari: Perawat, Pekerja Sosial dan Pramuwerdha yang telah dilengkapi APD. Selain itu, Satpel. RSLU telah mempersiapkan ruang isolasi/karantina, jika ada lanjut usia khususnya hasil razia yang akan masuk Satpel. RSLU.

3. Satuan Pelaksana Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Sukabumi

Sebagaimana Satpel. RSLU Karawang, Satpel RSLU Sukabumi juga merupakan UPT PSRLU-PTMP Ciparay, yang secara organisasi dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Tugas pokoknya adalah menangani, membina dan memberi pelayanan sosial lanjut usia. Satpel. RSLU Sukabumi merupakan upaya relokasi penerima manfaat dari PSTW Bogor yang diresmikan tanggal 5 September 2017. Alamatnya di Jalan Natapraja Nomor 1 Kampung Ciawi Tali, RT. 02/03A Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Visi Satpel. RSLU Sukabumi adalah “Kesejahteraan sosial lanjut usia yang kondusif”. Misinya: (a) meningkatkan mutu pelayanan sosial lanjut usia; (b) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; (c) meningkatkan sistem bantuan perlindungan bagi lanjut usia; (d)

38

meningkatkan partisipasi aktif dan kesetiakawanan sosial masyarakat; (e) menciptakan situasi yang kondusif. Sedangkan fungsinya: (1) pengelolaan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia; (2) pengelolaan di bidang pengembangan kesejahteraan sosial lanjut usia; (3) pengelolaan ketatausahaan panti.

Sumber daya manusia/pegawai Satpel. RSLU Sukabumi terdiri dari: unsur PNS/ASN sebanyak 5 orang; Tenaga honorer sebanyak 19 orang; Tenaga penunjang sebanyak 6 orang. Sasaran pelayanannya adalah: Lanjut usia terlantar dan yang karena sesuatu sebab tidak mau tinggal dengan keluarganya; Keluarga, yang karena sesuatu sebab tidak dapat melayani orang tuanya, sehingga harus dititipkan di lembaga; Masyarakat, yang mau dan mampu berpartisipasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Tahapan pelayanan Satpel. RSLU Sukabumi, meliputi: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan layanan sosial, evaluasi dan diakhiri terminasi atau rujukan. Proses tahapan ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan terbina dan berkembangnya tata kehidupan dan penghidupan para lansia di Satpel RSLU Sukabumi.

Dalam upaya pencegahan Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Kepala UPTD PRSLU dan PTMP Nomor 440/574/PRSLU/2020 Tentang Tim Pengendali Covid-19 di lingkungan UPTD PRSLU-

39

PTMP Ciparay. membentuk Tim Pengendali Covid-19 dan menugaskan menyusun SOP pencegahan penularan Covid-19 pada Satpel RSLU. Sebagai satpel. RSLU dibawah naungan PSRLU-PTMP Ciparay, institusi lanjut usia ini mengikuti kebijakan yang telah digariskan PSRLU-PTMP Ciparay. SOP terdiri dari prosedur penerimaan tamu dan prosedur penerimaan beneficiaries lanjut usia terlantar, dilingkungan UPTD PSRSLU-PTMP Ciparay. Diantara kebijakan tersebut adalah penerapan protokol kesehatan

Di masa pandemi Covid-19, kegiatan Satpel. RSLU tetap berlangsung, hanya saja dikurangi, dan dengan mengikuti/menerapkan protokol kesehatan. Seperti penerimaan beneficiaries lebih selektif. Kepada calon penerima manfaat dilakukan rapid test, kemudian isolasi mandiri selama 14 hari. Kunjungan langsung kepada lanjut usia tidak diijinkan. Kendala dalam penerapan protokol kesehatan antara lain: (a) Beneficiaries sulit untuk menjaga jarak dengan sesama maupun dengan orang lain. Bahkan kelayan merasa tersinggung, merajuk apabila petugas tidak mau bersalaman dan menjaga jarak saat berbicara; (b) Keterbatasan sarana dan prasarana terutama ruang isolasi untuk kelayan yang baru masuk dan bagi kelayan yang mempunyai masalah kesehatan; (c) Terbatasnya APD bagi Pramuwerdha dan perawat, terutama untuk membantu kelayan mandi atau membersihkan diri. Persediaan sarung tangan dan sepatu bot terbatas, padahal diperlukan untuk membersihkan lanjut

40

usia yang memiliki penyakit serius. Selain itu, alat penyemprot desinfectan juga terbatas sehingga penyemprotan menjadi lebih lambat.

Kendala lainnya, belum dilakukan rapid test bagi kelayan dalam panti, rapid test baru diberlakukan bagi kelayan yang baru masuk. Bagi pegawaipun, rapid test baru dua kali dilakukan selama aini. Kondisi ini menjadi riskan mengingat lanjut usia adalah kelompok rentan Covid-19, di mana pegawai setiap hari datang dan pergi yang dimungkinkan menjadi carrier (pembawa virus). Terbatasnya sarana dan prasarana lain bagi lanjut usia, seperti: kursi roda, tongkat, ruang isolasi yang terpisah dari wisma, bahkan Ambulans. Lahan/tanah pemakaman khusus juga menjadi kendala karena tidak tersedia. Kondisi ini diperparah oleh alokasi dana pemulasaraan yang minim. Kemudian, kelayan tidak memiliki NIK, yang berimplikasi sulit/tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS waktu sakit. Data base kelayan masih menggunakan pencatatan manual, sehingga tidak mudah diakses.

C. INSTITUSI SOSIAL LANJUT USIA MASYARAKAT

1. Panti Sosial Werdha Nurul Taubat Bogor

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nurul Taubat beralamat di Desa Pasir Eurih Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor. Luas area PSTW Nurul Taubat 500m2

dan luas bangunan 200 m2, dengan status hak milik pribadi.

41

Kapasitas tampung PSTW Nurul Taubat sebanyak 12 orang. Saat ini menampung 8 orang lanjut usia. PSTW Nurul Taubat bermula dari Yayasan Nurul Taubat, yang didirikan tanggal 4 Oktober 2006, Notaris Vonny R., SH. dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, didirikan oleh Hj. Tati Idawati, yang berkeinginan memanfaatkan waktu luangnya untuk amal ibadah di bidang sosial kemanusiaan dan keagamaan. Niat tersebut direalisasikan dengan pengembangan sarana prasarana sosial dengan membentuk panti sosial tresna werdha.

Visi PSTW Nurul Taubat: “Membentuk lanjut usia binaan yang sehat, bahagia dan bertaqwa”, dengan misi: Menjadikan lanjut usia binaan agar berguna, mandiri dan berkualitas; Meningkatkan pelayanan kepada lanjut usia binaan melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan; Meningkatkan jaminan sosial dan Perlindungan kepada lanjut usia binaan.

Sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan lanjut usia institusi ini berasal dari pemerintah, khususnya melalui Progres LU, dan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berupa bantuan dana sebesar Rp. 40 juta. Selain itu, juga bantuan dari masyarakat, meskipun belum/tidak ada donatur tetap. Selama ini, PSTW Nurul Taubat mengandalkan dukungan dana dari keluarga.

PSTW Nurul Taubat didukung oleh sejumlah tenaga/sumber daya manusia, sebagaimana tertera pada struktur

42

organisasi, yaitu: ketua, sekretaris, bendahara, bidang/seksi: kesehatan, kerohanian, pelayanan sosial, umum, konsumsi, dan keamanan.

Institusi Nurul Taubat sebagai Yayasan sosial yang bergerak di pelayanan lanjut usia, memiliki dua jenis pelayanan yaitu pelayanan dalam panti dan pelayanan luar panti. Jumlah kelayan didalam panti berjumlah delapan orang, dan luar panti berjumlah 200 orang. Semua kelayan adalah lanjut usia terlantar, rujukan dari Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Bogor. Jumlah lanjut usia di luar panti yang dilayani sebanyak 110 orang, memiliki identitas, dan berdasarkan basis data terpadu.

Peran PSTW Nurul Taubat dalam perlindungan bagi lanjut usia (dalam panti), berupa: (a) Memberikan perlindungan dan tempat tinggal bagi lanjut usia terlantar; (b) Pemberian kebutuhan pokok, berupa pemberian makanan dengan masaka makanan di rumah kepala panti sekaligus sebagai kantor, dengan memasak 2 kali, kemudian dikirim ke panti. Setiap hari ada petugas yang piket; (c) Pelayanan kesehatan, melakukan pengeccekan kesehatan lanjut usia dalam sebulan 2 kali, bekerja sama dengan bidan di Puskesmas setempat atau melalui Posbindu. Namun, di masa pandemi ini, pelayanan Posbindu terpaksa dikurangi, salah satu sebabnya tenaga kesehatan (bidan) tidak melayani secara berkelompok untuk menghindari penularan Covid-19. Panti tidak memiliki petugas kesehatan khusus, sehingga jika ada salah satu lanjut usia yang sakit,

43

maka kepala panti “turun tangan langsung” membawanya ke Puskesmas, dan jika perlu akan mengurus, memandikan dan merawatnya; (d) Kegiatan rohani (pengajian) setiap hari Jumat; (e) Berolah raga setiap Senin dan Kamis, minimal mereka berjemur pada pagi hari; (f) Menerima konsultasi atas keluhan penghuni panti, setiap 3 hari sekali.

Adapun perannya terhadap lanjut usia di luar panti, berupa: (a) Pelayanan keagamaan dengan mengadakan pengajian satu bulan sekali, ditambah dengan memberikan ongkos untuk transport sebesar Rp. 10.000,-; (b) Pelayanan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisiotherapi, menggunakan anggaran dari Progress LU, namun dengan pandemi ini, petugas kesehatan membatasi untuk memberikan pemeriksaan ke rumah-rumah lanjut usia; (c) Penambahan gizi lanjut usia, sebagai bentuk dukungan bagi keluarga lanjut usia, berupa pemberian vitamin atau madu, sebanyak 2 kali, memberikan buah-buahan, telur; (d) Lanjut usia terlantar di luar panti cukup menyebar pada beberapa desa, di Kecamatan Tamansari, jaraknya cukup jauh dari kantor Yayasan. Kondisi mereka rata-rata cukup memprihatinkan, bahkan ada yang menempatkan orang tua mereka (lanjut usia) pada “gowok” disamping rumahnya, karena kondisi sosial-ekonomi mereka khususnya rumah yang kurang/tidak layak.

Terkait peran PSTW Nurul Taubat di masa pandemi Covid-19 antara lain penerapan protokol kesehatan bagi lanjut usia yang berada di panti. Namun, penerapan protokol

44

kesehatan bagi lanjut usia cukup longgar. Hal itu terlihat, lanjut usia tidak memakai masker. Akan tetapi pendamping cukup disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak terutama saat ada kunjungan. Alasan longgarnya pemakaian masker bagi lanjut usia, karena lokasi panti yang jauh dari lingkungan masyarakat. Selain itu, disamping kiri dan kanan PSTW Nurul Taubat terdapat: kolam, kandang, dan kebun. Dengan demikian, kelayan cukup aman dari terpapar virus. Sebagaimana dikemukakan Pimpinan PSTW Nurul Taubat: “Posisi panti berada di tengah sawah jauh dari rumah penduduk, sehingga lanjut usia tidak banyak bertemu masyarakat sekitar. Selain itu, lingkungan sekitar panti terdiri dari kebun, kolam dan kandan ayam yang kosong, sehingga mereka tidak rentan terhadap Covid 19” (TT., Sept. 2020).

Untuk itu, PSTW Nurul Taubat tidak menganggarkan pembelian APD, khususnya masker bagi lanjut usia. Masker untuk pendamping, atas inisiatif mereka sendiri. Tempat cuci tangan dan sabun, disediakan di PSTW Nurul Taubat. Kebersihan, selalu diperhatikan. Semua wisma (kamar) lanjut usia selalu dibersihkan, kasur senantiasa dijemur, baju-baju kotor lanjut usia segera dicuci, yang dilakukan oleh kelayan sendiri dibantu oleh petugas.

Progress LU dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 2,7 juta untuk satu tahun/klien. Namun, sejak pandemi Covid-19, bantuan Progress LU berupa Sembako yang berjumlah Rp. 1,5 juta, untuk 6 bulan, telah disalurkan selama 3 kali. Pemanfaatan lainnya untuk dukungan keluarga sebesar

45

Rp. 500.000,- untuk belanja kebutuhan lanjut usia, seperti peralatan mandi, vitamin dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Sisanya, sebesar Rp. 700.000,- diperuntukkan bagi perawatan sosial dan terapi. Terapi dilakukan dengan melakukan senam bersama, dan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas yang didampingi oleh pendamping.

Penerima Progress LU melalui PSTW Nurul Taubat berjumlah 110 orang, yaitu mereka yang memiliki identitas dan terdaftar pada BDT. Karena jumlah lanjut usia di Tamansari cukup banyak, saat penyaluran bantuan kepada lanjut usia, ada kecurigaan dari pihak keluarga, tidak memberikan semua, dan dianggap tidak adil dalam penyaluran bantuan. Sesungguhnya bantuan yang diberikan, tidak sepenuhnya dalam bentuk Sembako, namun dalam bentuk lain, seperti perawatan dan terapi, yang oleh karenanya kelayan dan keluarga tidak menerima dalam bentuk cash.

Dalam kondisi demikian, sering kali masyarakat tidak mau tahu mekanisme penyaluran bantuan dan tidak peduli bahwa data harus tercantum pada BDT. Jalan keluarnya, PSTW Nurul Taubat memberikan Sembako yang berasal dari keluarga atau pribadi. Bantuan khusus dari Kementerian Sosial berupa paket Sembako dibagi 4 tahap: Tahap 1, 100 paket; tahap 2, 100 paket; tahap 3, paket dana, dan tahap 4, 50 paket. Bantuan Sembako tersebut diambil dari BRSLU Budhi Darma Bekasi, dengan biaya sendiri. Hal ini cukup memberatkan bagi PSTW Nurul Taubat, sebagaimana dikemukakan kepala Panti: “Lumayan cukup besar juga

46

biayanya, lebh dari satu juta rupiah dikeluarkan untuk biaya ambil bantuan sembako dari Bekasi ke Bogor, dengan sembako yang cukup banyak tentu harus menyewa kendaraan untuk mengangkutnya“ (TT, Sept 2020).

Permasalahan lain yang dihadapi: (1) Juklak/Juknis peyaluran bantuan bagi lanjut usia yang berubah-ubah, menyebabkan kebingungan. Seperti penyaluran bantuan pada petunjuk awal, bisa diberikan dalam bentuk Sembako, namun, tidak lama kemudian, peraturan tersebut berubah, dalam bentuk uang. Padahal pengurus sudah membeli Sembako untuk bantuan selanjutnya mengingat kekhawatiran meningkatnya harga Sembako; (2) penetapan format laporan pelaksanaan, pada awalnya, telah di buat format laporan pertanggungjawaban sesuai petunjuk awal. Namun, tiba-tiba ada petunjuk lain untuk merubah format laporan pertanggungjawaban bantuan. Hal itu cukup merepotkan, karena harus merubah laporan pertanggung jawaban, termasuk membeli kembali materai yang sudah terlanjur nempel pada kwitansi. Kondisi tersebut mencerminkan masih kurangnya koordinasi antara BRSLU Budhi Darma sebagai pembina LKS-LU dengan Direktorat Rehabilitasi Lanjut Usia atau “apakah BRSLU Budhi Darma belum siap sebagai pembina LKS LU ?” (ST, Sept. 2020).

2. Yayasan Islamic Village Tangerang

Yayasan Islamic Village, dibangun tanggal 17 Agustus 1972, bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat

47

afiat, berkat, sejahtera lahir dan bathin dan selamat dunia-akherat di bawah naungan ridha Allah SWT. Kegiatannya mencakup bidang; sosial, pendidikan, dan permukiman. Kegiatan bidang Sosial, memberikan asuhan dan santunan bagi anak-anak yatim, piatu, yatim-piatu, telantar, bayi yang terbuang, cacat fisik dan mental, serta lanjut usia (jompo); Kegiatan bidang pendidikan; mewujudkan sebuah daarul ilmi (gerbang ilmu) yang memberikan pelayanan di bidang pendidikan, melai jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi lengkap dengan fasilitas penunjang; Kegiatan bidang Pemukiman/Hunian; membangun sebuah pemukiman yang bernuasa islami. Sebuah pemukiman yang tidak hanya tempat berkumpul dan berinteraksi antar keluarga, tetapi pemukiman yang benar-benar berpagarkan iman dan berserambi silahturahmi dan berhiasan tama ikhsan (amal shalih). Konsep ihsan ini diwujudkan dalam bentuk keharusan setiap rumah menyediakan tempat untuk mengasuh dan mendidik satu orang yatim, sesuai dengan Hadits Rasul SAW. “Seindah-indah rumah adalah yang didalamnya dimuliakan (diasuh dan didik) anak yatim.

Permukiman bernuansa Islam dilengkapi dengan masjid, pendidikan anak-anak sampai dengan pendidikan tinggi, panti asuhan anak yatim dan lanjut usia, gedung pertemuan, pekuburan muslim, pertokoan, rumah makan, dan pasar. Khusus bidang sosial telah dibentuk panti asuhan dan panti anak telantar, panti werdha jompo dalam panti, dan pusat santunan asuhan keluarga jompo di luar panti.

48

Khusus untuk Panti Jompo memiliki kapasitas tampung sejumlah 25 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Semuanya berada dalam panti, berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki keluarga karena diserahkan keluarga atau orang lain. Lanjut usia yang ada, saat ini sebanyak 15 orang, semuanya perempuan. Sedangkan jumlah lanjut usia luar panti berjumlah 10 orang, 9 laki-laki, 1 perempuan.

Panti Jompo Islamic Village didukung oleh sejumlah tenaga, yang telihat dari susunan kepengurusannya, yaitu: ketua, sekretaris, bendahara, pendamping LU, bagian kesehatan, bagian keagamaan, logistik, tukang masak, tukang cuci, masing-masing satu orang. Disamping itu, 2 orang cleanaing service, dan 6 orang bagian keamanan. SDM LKS-LU Islamic Village yang belum tersedia adalah Pekerja Sosial.

Sarana prasarana yang dimiliki, terdiri dari kamar tidur 15 buah, masing-masing kamar terdapat dua tempat tidur, dan setiap kamar terdapat satu buah kamar mandi/toilet. Selain itu terdapat sarana ibadah, guru pembimbing ibadah, perawat dan pembantu tetap.

Peran Yayasan/Panti Jompo Islamic Village di masa pandemi Covid-19 terlihat dari perubahan yang dilakukannya, khususnya anggaran dan kegiatan. Sumber anggaran berasal dari belanja umum yayasan. Sumber dukungan dana bagi lembaga berupa dana tetap. Sedangkan dukungan atau sumbangan dari pihak luar terbatas dengan pemberian

49

bahan makanan yang harus diserahkan kepada pengurus karena tidak boleh bertemu langsung dengan lanjut usia. Termasuk melarang kunjungan panti atau mengumpulkan lanjut usia. Anggaran tersebut ditujukan bagi permakanan sehari-hari dan keperluan lain. Lanjut usia tetap menerima makanan secara rutin sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, sehingga tidak mengganngu belanja permakanan. Perubahan terjadi dalam memenuhi kebutuhan pencegahan Covid-19, sehingga terjadi peningkatan pembelian yang selama ini tidak dilakukan, seperti pembelian masker, cairan desinfektan, dan karbol. Pengurus, petugas, dan lanjut usia harus menggunakan masker. Tamu yang masuk melalui pintu gerbang harus disemprot cairan desinfektan, dan dilakukan pengukuran suhu tubuh.

Lembaga lanjut usia ini mengurangi kegiatan dan menyesuaikan dengan pencegahan Covid-19, sehingga diperlukan kecermatan. Ada lima orang lanjut usia usia dikembalikan dahulu ke keluarganya untuk menghindari kehidupan berkelompok dalam panti. Melarang lanjut usia berkumpul di tempat umum, melaksanakan shalat di kamar masing-masing, dan gerakan sekitr panti dibatasi, seperti lanjut usia tidak boleh masuk ke ruang kantor. Intinya lanjut usia hanya berada di kamar. Keperluan lain yang boleh dilakukan, dalam pengawasan, seperti berjemur, senam, dan makan.

Selanjutnya, perubahan kegiatan di lembaga sosial ini mengurangi kegiatan rutin, seperti: senam, bimbingan

50

dan penyuluhan, shalat berjamaah, menerima tamu, dan bepergian di luar kamar. Tidak adanya kunjungan mahasiswa sebagai relawan yang berasal dari Akademi Kebidanan Islamic Village, menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan.

Pegawai, terdiri dari pengurus dan pendamping yayasan, tetap bekerja melakukan kegiatan rutin sesuai dengan tugas masing-masing. Hanya saja pendamping, bekerja melebihi waktu kerja, sehingga mereka tinggal di lingkungan panti dan dapat memperhatikan kegiatan yang dilakukan lanjut usia. Oleh karena itu, mereka mengetahui dengan baik kondisi lanjut usia, dan jika terjadi sesuatu yang mereka tidak bisa ditanganinya, mereka melaporkan kepada pengurus.

Dalam penerapan protokol kesehatan, pihak Yayasan Islamic Village melakukan penyuluhan tentang pandemi Covid-19 kepada seluruh pengurus dan segenap karyawannya. Secara khusus, memberlakukan aturan pencegahan Covid-19, yaitu menjaga kesehatan pribadi, dan kebersihan lingkungan. Selama ini tidak ada yang terpapar Covid-19. Jika pengurus dan lanjut usia sakit, maka dibawa ke Klinik Islamic Village, dan jika perlu rujukan, baru di bawa ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas), dan bahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah.

51

3. Yayasan Pondok Pesantren Nurunnisa Tangerang

Yayasan Pondok Pesantren Nurunnisa berdiri sejak tahun 2002, didirikan oleh KH. Syamlawi. Beralamat di Jalan Raya Kronjo Km 05, Kampung Cimentul RT 12/03 Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yayasan ini juga melakukan layanan bagi lanjut usia. Tahun 2019, berdasarkan penilaian akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, Panti Jompo Nurunissa terakreditasi Baik (B).

Yayasan dengan luas lahan 5.500 meter persegi dan luas bangunan 2.000 meter persegi ini, selain berasal dari pendiri yayasan juga mendapat bantuan dari Kementerian Agama dan sumbangan dari pihak tertentu. Yayasan ini selain berfungsi sebagai pesantren bagi yatim piatu juga berfungsi bagi warga sekitarnya. Namun sejak tahun 2012, anak-anak yang tinggal di pondok, secara berangsur kembali dan tinggal bersama orang tuanya, dan pondok berubah menjadi tempat tinggal murid yang tidak memiliki orang tua. Selain itu, menampung lanjut usia, dan secara bertahap berubah hanya menampung lanjut usia, khususnya perempuan. Pelayanan terhadap lanjut usia juga dilakukan terhadap mereka yang tinggal di luar panti, yang kebanyakan perempuan dan hanya sebagian kecil laki-laki. Hal itu, merupakan upaya pengembangan pelayanan lanjut usia telantar.

Umumnya, mereka masuk ke yayasan karena ada orang yang mengantar, titipan dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, dan berasal dari keluarga tidak mampu. Tahun

52

2016, diresmikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Nurunnisa. Jumlah lanjut usia yang dilayani masih terbatas, 50 orang lanjut usia khususnya perempuan. Dalam perkembangannya, jumlah lanjut usia terus bertambah, sehingga ditolak karena tidak tersedia lagi tempat/kamar/wisma. Kecuali jika ada lanjut usia yang meninggal, baru dapat digantikan. Tahun 2020 tercatat jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan sebanyak 252 orang, 50 orang lanjut usia perempuan yang tinggal di kamar (pondok-pondok tersedia), dan selebihnya sebanyak 202 orang lanjut usia berada di luar (99 laki-laki, dan 103 perempuan).

Sumber daya manusia Yayasan/Pondok Nurunnisa, terdiri dari pengurus inti dan pendamping. Pengurus inti terdiri dari pengurus yayasan yang memiliki tugas rangkap mengurus lanjut usia. Umumnya mereka masih bersaudara dan tinggal di lingkungan pondok lanjut usia, sehingga daqpat mengawasi kegiatan lanjut usia, termasuk pembatasan bagi mereka tidak keluar dari pondok. Pendamping yang berjumlah 14 orang, lima orang diantaranya merangkap sebagai pengurus Yayasan Nurunnisa, dan selebihnya atau sembilan orang, tidak ada hubungan dengan pengurus orang lain, mereka membantu tugas tertentu. Keberadaan mereka di pondok, bisa setiap hari baik ada/tidak ada kegiatan, atau ketika diperlukan. Mereka tinggal di sekitar pondok, sehingga sewaktu diperlukan akan cepat datang dan siap bekerjasama. Pendamping tidak memperoleh bayaran tertentu, tetapi ada semacam tali asih dari pengurus alakadarnya.

53

Sarana prasarana yang tersedia, terdiri dari: halaman yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti berjemur, menjemur pakaian, senam, dan kegiatan lainnya. Kemudian, ada satu kantor yang digunakan untuk yayasan dan pondok; satu ruang tamu; asrama terdiri dari 29 kamar dengan ukuran sekitar 2,5 x 3 meter persegi; satu Musholla; kamar mandi sebanyak 23 unit, 20 untuk lanjut usia, dan tiga lainnya untuk pengurus dan tamu; rumah petugas sebanyak lima rumah; pondok sebanyak 20 unit, masing-masing dihuni oleh dua lanjut usia, tetapi ada juga yang dihuni tiga lanjut usia. Pondok hanya sebagai tempat tidur atau istrahat karena kamar mandi berada di luar. Ada juga satu kolam yang digunakan untuk mandi, tetapi umumnya digunakan untuk mencuci pakaian.

Makanan diantar ke kamar masing-masing karena tidak ada ruang/tempat makan. Mereka mendapat makan (pokok) tiga kali sehari dengan menu sederhana yang terdiri dari: nasi, sayuran, dan laukpauk. Kalau tersedia dana yang cukup, baru dibelikan buah-buahan.

Lanjut usia yang berada di luar pondok diurus oleh keluarga sesuai kemampuannya. Kondisi fisik mereka lebih baik, karena bisa melakukan aktivitas/kegiatan sehari-hari yang dibantu oleh anggota keluarga mereka. Oleh karena itu jangkauan pelayanan lembaga ini hanya memberikan bimbingan dan menyalurkan bantuan jika ada datang bantuan dermawan. Lembaga, saat ini memrioritaskan bagi lanjut usia dalam panti, mereka dinilai lebih memerlukan

54

bantuan, seperti memberi makanan, mencuci bajunya, dan pemeriksaan kesehatan karena keterlantarannya.

Kegiatan lanjut usia terdiri dari: santunan, pemeriksaan kesehatan, senam, bimbingan rohani, bimbingan rohani, shalat wajib berjamaah, shalat duha, shalat tahajud (Nisfulail), zikir dan marhaban (rowi), pengajian mingguan, dan baca al-Quran, bimbingan sosial, keterampilan, tour lanjut usia, bantuan usaha ekonomi produktif. Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia di institusi sangat terkait dengan aspek agama. Oleh sebab itu, para lanjut usia diberikan layanan sampai meninggal dunia. Itulah batas akhir layanan yang dilakukan oleh lembaga ini.

Kegiatan keagamaan bagi lanjut usia, mulai dari sembahyang wajib dan sunah, pengajian rutin, yang dilakukan secara berjamaah di musholla, kecuali bagi lanjut usia yang sedang sakit atau tidak bisa jalan tetap di pondok masing-masing. Kegiatan harian mulai dari makan 3 kali/hari, senam pagi, berjemur. Kegiatan Sosial berupa memberikan bantuan kepada lanjut usia dalam pondok dan di luar pondok. Bantuan sosial selama ini diperoleh kebanyakan dari peran serta masyarakat yang datang langsung membuat acara dan membagikan bantuan terhadap lanjut usia.

Peran Pondok/Panti Jompo Nurunissa, masa pandemi terlihat dari perubahan khususnya terkait anggaran dan kegiatan yang dilakukannya. Anggaran pondok selama ini hanya bertumpu pada sumbangan orang luar, dan sumbangan pemerintah yang terbatas. Dengan demikian,

55

kegiatan dikurangi dari biasanya (agama, sosial). Perubahan pada anggaran belanja dilakukan karena untuk pemenuhan kebutuhan lanjut usia yang sangat dibutuhkan. Selama ini dana dan bantuan yang sifatnya mendadak selalu ada. Terutama dari masyarakat yang langsung memberikan makanan atau bahan makanan kepada para lanjut usia. Ada juga sumbangan berupa dana, walau jumlahnya tidak banyak. Selama masa pandemi Covid-19 dirasakan khususnya kebutuhan permakanan, sebab sehari-hari, perlu belanja untuk permakanan tersebut sekitar Rp. 1.500.000,- dengan mengandalkan uang kas seadanya, yang selalu terbatas jumlahnya. Untuk itu, menu untuk kebutuhan permakanan dikurangi. Kalau semula, ada tiga macam lauk pauk, saat ini hanya dua macam saja. Semula ada buah-buah, saat ini jarang makan buah-buahan. Kalaupun ada, seminggu dua kali dengan waktu yang tidak tentu. Jika ada yang membantu buah-buahan, maka langsung dibagikan kepada mereka.

Perubahan anggaran sesuai kondisi saat ini, banyak untuk membeli: masker, alat sempot, bahan kimia desinfectan, hand sanitizer, karbol, sabun cuci, dan lain-lain. Jika habis, maka segera dibeli, tentunya ini bersifat mendadak. Seorang lanjut usia sudah diberi 3–5 buah, satu hari tiga kali ganti. Jumlahnya saat ini sudah lebih dari cukup. Lanjut usia kadang lupa menggunakan masker, tetapi jika mereka berada di pondok tidak menggunakannya dengan alasan “ngap” dan tidak biasa. Namun pengurus dan pendamping selalu menggunakan masker.

56

Perubahan kegiatan bagi lanjut usia dilaksanakan, namun waktunya dikurangi yang semula satu jam menjadi setengah jam. Kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul seperti senam, pengajian umum, dan lain-lain, waktunya juga dikurangi. Para lanjut usia bisa melakukan senam sendiri atau dengan beberapa rekannya dengan gerakan terbatas, tetapi diawasi pendamping kesehatan. Semua kegiatan berakhir di waktu shalat Isya, lanjut usia akan istirahat di pondok masing-masing.

Bantuan sosiaal untuk yayasan tidak rutin sifatnya, pernah satu kali, bulan Juni 2020 dari Kementerian Sosial, berupa beras sebanyak 30 karung ukuran 10 kilogram. Selain itu, bantuan masker sebanyak 20 lembar, khusus untuk pengurus dan pendamping. Sedangkan lanjut usia yang berada di lingkungan keluarganya menerima sumbangan dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang satu kali, berupa permakanan, dan peralatan APD. Demikian juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, memberi borosur dan alat kesehatan terbatas. Sedangkan dari pihak lain, selama pandemi Covid-19 sangat berkurang dalam memberikan bantuan. Kalaupun ada dermawan yang datang, kebanyakan bentuk bantuannya berupa bahan makanan dan sedikit uang. Masyarakat sudah mengetahui, bahwa ada lembaga sosial lanjut usia dilingkugannya.

Terkait penerapan protokol kesehatan, dan beberapa hal telah dilakukan, yaitu menerima penyuluhan tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dari Dinas

57

Kesehatan Kabupaten Tangerang, Puskesmas Kecamatan Kronjo, dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Aturan dan anjuran hampir seragam, terutama menghindari terpapar Covid-19 di kalangan lanjut usia. Lanjut usia dianjurkan untuk menjaga jarak dan tidak berkumpul dalam satu ruangan, menjaga kesehatan lanjut usia dengan selalu menjaga kebersihan dan mencuci tangan, serta segera membawa lanjut usia jika terpapar virus tersebut ke Puskesmas Kecamatan Kronjo. Untuk mencegah penularan maka kunjungan dari anggota keluarga atau orang lain tidak diperkenankan, termasuk bila akan menyampaikan sumbangan cukup diterima pengurus.

Yayasan/Pondok bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kronjo, dan melakukan pemeriksaan satu kali sebulan. Jika ada lanjut usia yang memerlukan pengobatan, maka bisa diantar ke sarana kesehatan di kecamatan sesuai jam kerja. Pernerapan protokol kesehatan bagi pegawai, dianjurkan untuk mengikuti petunjuk dan pelaksaan terkait dengan pencegahan virus tersebut. Pegawai harus tetap waspada saat berintraksi dengan orang luar yang akan menularinya kepada pengurus lain. Selama ini tetap patuh akan aturan yang sifatnya mengikat dari instansi pemerintah, sebab belum ada peraturan yang diterbitkan yayasan Nurunnisa. Selama ini belum ada yang terpapar karena peringatan pendamping, dan penerapan protokol kesehatan. Bila ada lanjut usia yang sakit, untuk sementara diperiksa pendamping kesehatan. Semua keperluan lanjut

58

usia dipenuhi pendamping, terutama permakanan bergizi dan waktu istirahatnya. Sebanyak 50 lanjut usia yang tinggal di pondok mandiri, artinya dapat melakukan kegiatan sendiri. Seperti masih bisa jalan-jalan antar pondok atau sekitarnya, shalat berjamaah di musholla, sebagian mencuci dan menjemur pakaian sendiri, dan makan sendiri.

Sumber daya manusia Yayasan Nurunnisa hanya pengurus dan pendamping. Pengurus selain melakukan tugas pokok dalam pengelolaan lembaga, juga merangkap sebagai pendamping bagi lanjut usia. Pengetahuan pengurus masih terbatas yang bersifat administratif. Mereka ada yang sudah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia, pendampingan lanjut usia, dan studi banding di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, tercatat 14 orang sebagai pendamping, diantaranya terdapat lima orang merangkap sebagai pengurus, hanya waktu tertentu yang sifatnya operasional melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Seharusnya pendamping tersebut menjadi pekerja sosial lanjut usia. Selama ini sebagai pendamping tugas pokoknya memberi makan, mencuci piring atau pakaian, mengosok dan mengenakan pakaian, dan lain-lain yang dirasakan perlu. Hal tersebut khusus bagi pendamping perempuan. Sedangkan pendamping laki-laki ada tugas lain seperti membeli bahan makanan, membeli kue, memperbaiki sarana yang ruusak, dan lain-lain.

59

Kebutuhan mendesak Yayasan Nurunnisa, dari sisi anggaran sangat memerlukan bantuan, karena bertumpu pada keuangan lembaga yang jumlahnya terbatas, bahkan ada pengurus yang mengeluarkan dana pribadi. Sementara, sarana prasarana yang diperlukan: ruang isolasi, yang selama ini memanfaatkan ruang pertemuan yang kurang memadai; dapur umum, selama ini masak di rumah pengurus; mobil ambulance, yang hanya ada satu mobil untuk mobilitas. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah pekerja sosial dan relawan.

4. Panti Werdha Caritas Bekasi

Panti Werdha Caritas berada di bawah naungan Yayasan Bina Bhakti, yang berdiri sejak tahun 1980. Yayasan Bina Bhakti memiliki tiga panti werdha yaitu: Panti Werdha Caritas, di Jalan Kusuma Utara Nomor 5, Duren Jaya, Bekasi Timur; Panti Werdha Bina Bhakti di Tangerang, Banten; dan Panti Werdha Stella Maris di Bogor-Jawa Barat.

Pada mulanya, lembaga ini melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak telantar, baik laki-laki maupun perempuan. Anak telantar yang tidak mempunyai orang tua dibolehkan tinggal di asrama. Mereka diasramakan dan disekolahkan dalam naungan agama Katholik. Ada juga sebagian anak-anak yang tidak tinggal di asrama karena mereka masih mempunyai keluarga atau orang tua biasanya tergolong keluarga tidak mampu. Mereka mendapat biaya

60

sekolah, uang jajan, dan permakanan. Kegiatan tersebut berkangsung sampai dengan tahun 1998.

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1999, menampung lanjut usia telantar, sehingga di asrama, tinggal anak-anak dan lanjut usia. Dalam kondisi demikian, muncul masalah, sehingga mulai tahun 2010 yayasan hanya melakukan pelayanan terhadap lanjut usia perempuan. Kerjasama yang dilakukan masih terbatas terkait dengan agama Kristen atau Nasrani, Katholik dan Protestan. Hal ini disebabkan pendiri dan pengurusnya beragama yang sama, serta bantuan yang diperoleh dari penganut kedua agama tersebut. Hal menonjol dari lembaga ini adalah unsur agama, seperti kebaktian dua kali seminggu secara bergantian, didatangkannya pendeta dan penginjil.

Jenis kelayan berasal dari berbagai lintas agama, dan saat ini tercatat 35 kelayan terdiri dari: Protestan 15 orang, Katholik 10 orang, Budha enam orang, dan lima orang beragama islam. Dilihat dari jenis kelamin, seorang laki-laki dan 34 perempuan. Hanya lima lanjut usia yang mandiri, artinya bisa melakukan kegiatan sendiri dan dapat membantu lanjut usia lainnya. Kebanyakan lanjut usia perlu bantuan orang lain karena berbagai sebab: berbagai jenis disabilitas, lima orang; 25 orang, berbagai depressi: stroke, parkinson, dimensia, bedrest, dan epilepsi, oleh karena itu perlu bantuan orang lain; 21 lanjut usia telantar, dalam dua tahun terakhir tidak diketahui lagi keberadaan keluarganya atau tidak dikunjungi, selebihnya masih ada keluarga.

61

Mereka memerlukan bantuan orang lain, sehingga pengurus mengundang remaja khususnya perempuan untuk menjadi perawat lanjut usia. Perawat tersebut disepadankan dengan pekerja sosial.

Sarana prasarana Panti Werdha Caritas, sebidang tanah dengan ukuran 20 x 50 meter. Diatasnya didirikan bangunan: Kantor Yayasan Bina Bhakti; Satu kantor; Satu ruang tamu; Satu ruang serbaguna; Satu kamar mandi tamu; Satu gudang; Satu garasi mobil; Satu dapur umum. Halaman depan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pengurus atau tamu; Halaman dalam digunakan sebagai tempat berjemur, ruang bersama terbuka, dan menjemur pakaian; Lantai bawah, terdapat 19 kamar, satu kamar diisi sembilan orang lanjut usia, dua kamar diisi empat lanjut usia, satu kamar diisi tiga lanjut usia, dan satu kamar lainnya diisi satu orang. Tiap kamar memiliki satu kamar mandi, kecuali kamar yang berisi sembilan orang lanjut usia ada tiga kamar mandi. Lantai atas terdapat 10 kamar. Disamping itu juga terdapat satu musholla, empat asrama lanjut usia, dan lima asrama sebagai tempat tinggal perawat lanjut usia. Bagian paling atas digunakan tempat menjemur pakaian.

Bangunan Panti Werdha terlihat sederhana, dengan dua pintu gerbang, satu pintu masuk ke yayasan, langsung ruang tamu dilengkapi dengan sofa dan gambar-gambar kegiatan panti werdha. Di musim penghujan, panti werdha ini banjir, sehingga ruangan dan asrama di bagian bawah terendam sampai satu meter atau sepinggang orang dewasa.

62

Kegiatan lanjut usia: pemeriksaan kesehatan, bimbingan sosial, dan bimbingan rohani. Kegiatan dilakukan mulai pagi, para lanjut usia mandi/ dimandikan, kemudian sarapan di depan kamar masing-masing dibimbing oleh perawat lanjut usia. Lanjut usia dengan kondisi kesehatan yang sudah tidak baik, tetap tinggal di tempat tidur, di asrama masing-masing. Bagi yang masih bisa menggunakan kursi roda, dikondisikan/ditempatkan di halaman tengah, dengan kegiatan: berjemur, senam, main halma, main congklak, dan nyanyi-nyanyi. Sekitar pukul 09.00, lanjut usia kembali ke asrama masing-masing untuk istirahat sampai dengan tibanya waktu makan siang. Mulai siang hari sampai sore tidak ada kegiatan tertentu kecuali kegiatan keagamaan, yang sudah terjadual, yang beragama Protestan tiap hari Selasa pukul 9-10, dan Katholik tiap Minggu pukul 9-10. Sebelum pukul 17.00, lanjut usia makan malam dan selanjutnya istirahat. Bagi lanjut usia yang beragama Islam, pagi dan sore diajari membaca Al Qur’an (Juz Amma) oleh petugas yang beragama Islam. Mereka juga melaksanakan shalat wajib dan sunnah di musholla.

Pengurus Panti Werdha Caritas berjumlah 16 orang, yang mempunyai tugas masing-masing, tetapi beberapa petugas memiliki tugas rangkap, seperti bendahara juga sebagai Seksi Logistik, Seksi Agama juga sebagai jurus masak. Tugas rangkap ini dalam upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan, karena terbatasnya petugas. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, 16 perawat lanjut usia melayani lanjut

63

usia yang ada dan saling membantu. Mereka disebut pekerja sosial lanjut usia, meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai pekerja sosial. Hal menarik keberadaan perawat lanjut usia pada lembaga ini, adalah bahwa semuanya remaja putri, berumur antara 18–24 tahun, belum kawin, berasal dari Kabupaten Menggarai Timur dan Manggarai Tengah, dan beragama Katholik. Pendidikan mereka umumnya tamat SMA, dan beberapa orang melanjutkan kuliah pada perguruan tinggi swasta di Bekasi. Keberadaan mereka di panti werdha karena ajakan kenalan yang lebih dahulu berada di lembaga tersebut dan/atau karena utusan gereja sebagai tempat pengabdian. Sebagai perawat lanjut usia, mereka memperoleh imbalan bulanan antara Rp. 1-2 juta, tinggal di asrama, mendapat permakanan tiga kali dalam sehari. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, diperbolehkan tetapi dengan biaya sendiri. Lembaga mempuyai aturan yang cukup ketat. Misalnya tidak boleh keluar panti, kecuali bagi mereka yang kuliah sesuai dengan jadualnya dan tidak boleh menerima tamu laki-laki atau perempuan.

Petugas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai struktur, tetapi terkadang ada tugas tambahan. Petugas terdiri dari; juru masak, juru cuci, satpam, dan pertugas kebersihan. Pelaksanaan tugas terjadual dan bergantian/bergilir, delapan sampai sepuluh jam sehari. Terutama juru masak dan juru cuci. Sedangkan petugas kebersihan sesuai dengan tugas, selalu menjaga kebersihan di luar dan dalam panti. Bagi yang sudah berkeluarga harus

64

tinggal di luar asrama. Mereka memperoleh honor dan makan saat bertugas.

Kegiatan rutin dalam keseharian lanjut usia, diutamakan kebersihannya, pemeriksaan kesehatan, dan pemuhan obat-obatan. Kegiatan rutin hanya berjemur dan lebih banyak istirahat. Perawat lanjut usia selalu keliling untuk memantau kegiatan lanjut usia di asrama masing-masing. Jika mereka istirahat, maka waktunya pun istirahat bagi perawat lanjut usia. Kegiatan lain ditiadakan seperti berkumpul, bersama di halaman tengah, dan lain-lain. Kegiatan lainnya seperti kegiatan keagamaan, bagi pemeluk Katholik, kegiatan dilaksanakan tiap Selasa pukul 09.00–10.00. bagi pemeluk Protestan, kegiatan dilaksanakan tiap Minggu pukul 08.00–09.00. Kegiatan agama dilaksanakan di ruang serba guna, diikuti pemeluk agama tersebut.

Penerapan protokol kesehatan, sudah diterima dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Puskesmas Kecamatan Duren Jaya, dan Dinas Sosial Kota Bekasi. Instansi pemerintah tersebut secara intensif mendatangi panti werdha, setidaknya sebulan sekali secara terjadual berdatangan. Selama ini belum ada lanjut usia yang dirujuk ke rumah sakit. Pertimbangannya kondisi mereka yang sangat lemah, dan tidak ada perawat yang rutin menjaganya. Tetapi jika diperlukan instansi pemerintah tersebut menyatakan siap. Misalnya Puskesmas Duren Jaya dan Dinas Sosial Kota Bekasi menyiapkan ambulance selama 24 jam.

65

Terkait kondisi kesehatan lanjut usia, sangat penting peran perawat, mereka memantau perkembangan kesehatan. Mereka paham lanjut usia dengan kondisi dan penyakit yang dialami, tindakan mana yang perlu dilakukan. Misalnya lanjut usia disabilitas netra dan bisa mandiri, hanya diberi motivasi sudah bisa melakukan sendiri. Pemeriksaan kesehatan, dilakukan tiap hari Rabu pukul 12.00–16.00 oleh perawat kesehatan dan kadang-kadang petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Duren Jaya datang. Pada sore hari, ada dokter buka praktek mulai pukul 16.00-18.00. Dokter ini ikut memantau kesehatan lanjut usia. Jika ada yang sakit, dilakukan pengobatan dan tidak dipungut biaya. Bagi masyarakat sekitarnya dibolehkan berobat, namun ada tarif. Lembaga ini melakukan kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Duren Jaya dalam pemeriksaan kesehatan lanjut usia secara rutin, sebulan sekali.

Kegiatan makan pagi pukul 07.00–08.00, makan siang 11.00–12.00, dan makan sore 17.00–18.00. Setelah makan pagi, keelayan berjemur di halaman tengah, dan sebagian melakukan permainan ringan, seperti: halma, conglak, dan lain-lain. Lembaga ini memperoleh bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa beras 30 karung yang diperuntukkan bagi lanjut usia.

Perubahan Panti Jompo Caritas masa pandemi Covid-19, dari aspek bantuan sosial bahwa sebelum pandemi Covid-19, banyak masyarakat khususnya dari kalangan agama Katholik dan Protestan, silih berganti memberikan bantuan.

66

Mereka sering berkunjung di acara agama keagamaan, nyanyi bersama lanjut usia. Kegiatan tersebut biasanya juga dalam rangka perayan ulang tahun dan lainnya, setelah masa pandemi Covid-19, kunjungan tersebut berkurang drastis, yang berimplikasi pada penurunan drastis bantuan, sungguhpun ada bantuan dari pemerintah (Pusat, Daerah) yang bantuannya juga terbatas.

Dalam kondisi demikian, pemenuhan kebutuhan permakanan lebih banyak berasal dari kas yayasan dan sumbangan pengurus inti, sehingga permakanan tetap sesuai menu biasanya. Anggaran belanja terasa dalam mendukung kesehatan lanjut usia. Misalnya membeli vitamin dan obatan tertentu, masker, alat semprotan, alat kebersihan, dan sebagainya. Semula tidak perlu dibeli, tetapi dengan situasi saat ini harus dibeli. Ini terlihat dari protokol kesehatan yang harus dipenuhi, dan didukung dengan pemenuhan sarananya. Ada perubahan anggaran sesuai kondisi Covid-9 saat ini. Pemenuhan peralatan medis dan lainnya menjadi sesuatu yang penting. Sebagai catatannya bahwa lanjut usia rawan terpapar Covid-19, semaksimal mungkin diupayakan jangan terjadi, sehingga tidak menularkan ke lanjut usia lain di asrama.

Yayasan Caritas didukung sumber daya manusia, antara lain perawat lanjut usia. Mereka umumnya usia muda, belum berkeluarga, dan tinggal di asrama. Keberadaan mereka sangat membantu karena banyak kegiatan perlu dilakukan secara bersama-sama. Misalnya waktu mandi, semua

67

perawat lanjut usia melakukan hal yang sama dilakukan sampai selesai. Ketika waktu makan, perawat lanjut usia memberi makan dan bagi yang tidak bisa menggerakkan tangan harus dibantu perawat lanjut usia. Saatnya berjemur, bagi yang bisa jalan menggunakan kursi plastik sendiri. Tetapi bagi yang tidak bisa jalan harus dinaikkan ke kursi roda. Prinsip saling tolong diantara perawat lanjut usia mempercepat kegiatan terlaksana secara bersama.

Petugas lain, sifatnya membantu perawat lanjut usia. Oleh karena itu diperlukan kebersamaan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa lanjut usia yang tinggal di Panti Werdha Caritas secara fisik sudah banyak mengalami kemunduran sehingga memerlukan bantuan orang lain.

Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial pada bulan Juni 2020 berupa beras, mie, dan gula. Dinas Kesehatan Kota Bekasi hanya meninjau dan memberi brosur terkait dengan pencegahan Covid-19. Sekaligus sosialisasi terhadap pengurus panti werdha. Bantuan secara perorangan masih ada, tetapi tidak sebenyak sebelum pandemi Covid-19. Bantuan dan sumbangan yang disampaikan dianggap cukup meringakan beban panti werdha yang masih memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak. Sedangkan pihak lain selama pandemi Covid-19 sangat berkurang dalam memberikan bantuan.

68

69

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil dan pembahasan pelaksanaan perlindungan lanjut usia yang dilakukan institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan Masyarakat masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui, secara fisik lanjut usia rentan terpapar Covid-19. Untuk itu, institusi sosial lanjut usia mempunyai peran penting dalam perlindungan lanjut usia agar mereka terhindar dari Covid 19. Peran, dalam pengertian upaya pencegahan baik secara sosial-ekonomi maupun kesehatan. Pencegahan aspek kesehatan, mulai dari penerapan protokol kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, melakukan rapid test bagi lanjut usia dan petugas. Selain itu, juga tidak kalah penting, kebersihan diri lanjut usia dan lingkungannya. Sementara pencegahan secara sosial-ekonomi, agar mereka tidak terdampak secara sosial-ekonomi, diberikan bantuan sosial dalam berbagai bentuknya. Sebelum dijabarkan hasil kajian dan pembahasan tersebut, dikemukakan terlebih dulu karakteristik responden.

A. Karakeristik Responden

Responden kajian cepat ini sebanyak 258 orang, berasal dari institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) dan masyarakat. Responden terdiri dari unsur managerial dan fungsional.

BABIII

70

1. Jumlah RespondenPada masing-masing institusi sosial lanjut usia, diperoleh gambaran bahwa jumlah responden lebih banyak berasal dari lembaga kesejahteraaan sosial lanjut usia (LKS-LU), yang diselenggarakan masyarakat, yaitu 68.99 % (178 orang). Dari institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat, sebanyak 10.85 % (28 orang), dan responden dari lembaga sosial lanjut usia Pemerintah Daerah, sebanyak 20.15 % (52 orang) (Tabel 1).

Tabel 1. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Institusi

JUMLAH RESPONDEN n % BRSLU 28 10.85 PS-Satpel RSLU 52 20.16 LKS-LU 178 68.99

Total (N) 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

2. Jenis Kelamin

45

Tabel 1. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Institusi JUMLAH RESPONDEN n % BRSLU 28 10.85 PS-Satpel RSLU 52 20.16 LKS-LU 178 68.99 Total (N) 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020. 2. Jenis Kelamin

Gambar 1 : Jenis Kelamin Responden.

Berdasarkan jenis kelamin responden, persentase responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang, di mana laki-laki sebanyak 50,78 % dan perempuan 49,22 % (Gambar 1).

3. Umur Responden

Jika melihat umur responden, diketahui bahwa secara keseluruhan, lebih banyak responden yang berumur antara 40-49 tahun (36.82 %) dan umur lebih dari 50 tahun (Gambar 3).

Gambar 2 : Umur Responden.

0 10 20 30 40

20-29 tahun

30-39 tahun

40-49 tahun

> 50 tahun

14,34

22,09

36,82

26,74

Umur Responden

50,78

49,22

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

71

Berdasarkan jenis kelamin responden, persentase responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang, di mana laki-laki sebanyak 50,78 % dan perempuan 49,22 % (Gambar 1).

3. Umur Responden Jika melihat umur responden, diketahui bahwa secara

keseluruhan, lebih banyak responden yang berumur antara 40-49 tahun (36.82 %) dan umur lebih dari 50 tahun (Gambar 3).

45

Tabel 1. Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Institusi JUMLAH RESPONDEN n % BRSLU 28 10.85 PS-Satpel RSLU 52 20.16 LKS-LU 178 68.99 Total (N) 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020. 2. Jenis Kelamin

Gambar 1 : Jenis Kelamin Responden.

Berdasarkan jenis kelamin responden, persentase responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang, di mana laki-laki sebanyak 50,78 % dan perempuan 49,22 % (Gambar 1).

3. Umur Responden

Jika melihat umur responden, diketahui bahwa secara keseluruhan, lebih banyak responden yang berumur antara 40-49 tahun (36.82 %) dan umur lebih dari 50 tahun (Gambar 3).

Gambar 2 : Umur Responden.

0 10 20 30 40

20-29 tahun

30-39 tahun

40-49 tahun

> 50 tahun

14,34

22,09

36,82

26,74

Umur Responden

50,78

49,22

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Rentang umur responden, antara umur 40-49 tahun terdapat pada semua institusi lanjut usia, kecuali di Balai-Loka RSLU lebih banyak responden berusia tersebut (57,14 %). Sementara rentang umur lebih dari 50 tahun, banyak berada di institusi sosial lanjut usia masyarakat (LKS-LU), yakni sebesar 32.58 %. Tidak demikian halnya responden di Balai-Loka RSLU, tidak ditemukan responden berusia lebih dari 50 tahun (Tabel 2).

72

46

Rentang umur responden, antara umur 40-49 tahun terdapat pada semua institusi lanjut usia, kecuali di Balai-Loka RSLU lebih banyak responden berusia tersebut (57,14 %). Sementara rentang umur lebih dari 50 tahun, banyak berada di institusi sosial lanjut usia masyarakat (LKS-LU), yakni sebesar 32.58 %. Tidak demikian halnya responden di Balai-Loka RSLU, tidak ditemukan responden berusia lebih dari 50 tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase Umur Responden Berdasarkan Institusi

UMUR RESPONDEN

BL-RSLU PS-Satpel RSLU LKS-LU n % n % n %

20-29 tahun 5 17.86 9 17.31 23 12.92 30-39 tahun 7 25 12 23.08 38 21.35 40-49 tahun 16 57.14 20 38.46 59 33.15 50> tahun 11 21.15 58 32.58 Total (N) 28 100 52 100 178 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4. Jabatan Responden

Secara keseluruhan, jabatan responden, persentase paling banyak sebagai pimpinan (51.94 %), Besarnya persentase ini, karena sebagian besar responden berasal dari LKS-LU. Sementara jabatan dengan persentase paling rendah pada jabatan fungsional (8.91 %). Untuk responden pramusosial dan bagian pelaksana rehabilitasi cukup berimbang, masing-masing sebesar 10.85 % dan 10.86 % (Gambar 3).

Jika dilihat dari jabatan responden pada masing-masing institusi sosial lanjut usia, diperoleh gambaran bahwa responden dari jabatan fungsional di LKS-LU yang paling rendah yakni 1,69 %. Sementara posisi pramusosial yang menjadi responden paling banyak (44.23 %) berasal LKS-LU dan Satpel. RSLU (Tabel 3).

Gambar 3 : Jabatan Responden.

10,86

17,44

8,91

51,94

10,85

Sub Bagiian

Sub Bag TU

Jab Fungsional

Pimpinan

Pramusosial

0 20 40 60

Jabatan Responden

46

Rentang umur responden, antara umur 40-49 tahun terdapat pada semua institusi lanjut usia, kecuali di Balai-Loka RSLU lebih banyak responden berusia tersebut (57,14 %). Sementara rentang umur lebih dari 50 tahun, banyak berada di institusi sosial lanjut usia masyarakat (LKS-LU), yakni sebesar 32.58 %. Tidak demikian halnya responden di Balai-Loka RSLU, tidak ditemukan responden berusia lebih dari 50 tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase Umur Responden Berdasarkan Institusi

UMUR RESPONDEN

BL-RSLU PS-Satpel RSLU LKS-LU n % n % n %

20-29 tahun 5 17.86 9 17.31 23 12.92 30-39 tahun 7 25 12 23.08 38 21.35 40-49 tahun 16 57.14 20 38.46 59 33.15 50> tahun 11 21.15 58 32.58 Total (N) 28 100 52 100 178 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4. Jabatan Responden

Secara keseluruhan, jabatan responden, persentase paling banyak sebagai pimpinan (51.94 %), Besarnya persentase ini, karena sebagian besar responden berasal dari LKS-LU. Sementara jabatan dengan persentase paling rendah pada jabatan fungsional (8.91 %). Untuk responden pramusosial dan bagian pelaksana rehabilitasi cukup berimbang, masing-masing sebesar 10.85 % dan 10.86 % (Gambar 3).

Jika dilihat dari jabatan responden pada masing-masing institusi sosial lanjut usia, diperoleh gambaran bahwa responden dari jabatan fungsional di LKS-LU yang paling rendah yakni 1,69 %. Sementara posisi pramusosial yang menjadi responden paling banyak (44.23 %) berasal LKS-LU dan Satpel. RSLU (Tabel 3).

Gambar 3 : Jabatan Responden.

10,86

17,44

8,91

51,94

10,85

Sub Bagiian

Sub Bag TU

Jab Fungsional

Pimpinan

Pramusosial

0 20 40 60

Jabatan Responden

Tabel 2 . Persentase Umur Responden Berdasarkan Institusi

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4. Jabatan Responden

Secara keseluruhan, jabatan responden, persentase paling banyak sebagai pimpinan (51.94 %), Besarnya persentase ini, karena sebagian besar responden berasal dari LKS-LU. Sementara jabatan dengan persentase paling rendah pada jabatan fungsional (8.91 %). Untuk responden pramusosial dan bagian pelaksana rehabilitasi cukup berimbang, masing-masing sebesar 10.85 % dan 10.86 % (Gambar 3).

73

47

Tabel 3. Persentase Jabatan Responden Berdasarkan Institusi

JABATAN RESPONDEN

BL-RSLU PS-Satpel RSLU LKS-LU Total N % n % n % N %

Sub Bagiian 6 21.43 10 19.23 12 6.74 28 10.85 Sub Bag TU 6 21.43 11 21.15 28 15.73 45 17.44 Jab Fungsional 14 50.0 6 11.54 3 1.69 23 8.91 Pimpinan 2 7.14 2 3.85 130 73.03 134 51.94 Pramuwerdha 23 44.23 5 2.81 28 10.85 Total 28 100. 52 100. 178 100. 258 100. Sumber: Kajian cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

Berdasarkan lama pegawai/karyawan/petugas bekerja, pada insitusi sosial lanjut usia, secara keseluruhan rata-rata telah bekerja antara satu sampai tiga tahun, dan sebagian lagi antara enam sampai lebih dari tujuh tahun. Kecuali di Balai-Loka RSLU dan di LKS-LU, terdapat petugas yang telah bekerja lebih dari tujuh tahun, masing-masing 32.14 % dan 31.46 % (Tabel 5). Gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pentingnya mengembangkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas, sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 4. Persentase Lama Menjabat Berdasarkan Institusi

LAMA MENJABAT

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % N %

> 1 tahun 1 3.57 8 15.38 17 9.55 26 10.08 1-3 tahun 7 25.00 15 28.85 48 26.97 70 27.13 3-5 tahun 4 14.29 8 15.38 29 16.29 41 15.89 6-7 tahun 7 25.00 12 23.08 28 15.73 47 18.22 > 7 tahun 9 32.14 9 17.31 56 31.46 74 28.68 TOTAL (N) 28 100.00 52 100.00 178 100.00 258 100.00

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

Jika dilihat dari jabatan responden pada masing-masing institusi sosial lanjut usia, diperoleh gambaran bahwa responden dari jabatan fungsional di LKS-LU yang paling rendah yakni 1,69 %. Sementara posisi pramusosial yang menjadi responden paling banyak (44.23 %) berasal LKS-LU dan Satpel. RSLU (Tabel 3).

Berdasarkan lama pegawai/karyawan/petugas bekerja, pada insitusi sosial lanjut usia, secara keseluruhan rata-rata telah bekerja antara satu sampai tiga tahun, dan sebagian lagi antara enam sampai lebih dari tujuh tahun. Kecuali di Balai-Loka RSLU dan di LKS-LU, terdapat petugas yang telah bekerja lebih dari tujuh tahun, masing-masing 32.14 % dan 31.46 % (Tabel 5). Gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pentingnya mengembangkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas, sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

74

47

Tabel 3. Persentase Jabatan Responden Berdasarkan Institusi

JABATAN RESPONDEN

BL-RSLU PS-Satpel RSLU LKS-LU Total N % n % n % N %

Sub Bagiian 6 21.43 10 19.23 12 6.74 28 10.85 Sub Bag TU 6 21.43 11 21.15 28 15.73 45 17.44 Jab Fungsional 14 50.0 6 11.54 3 1.69 23 8.91 Pimpinan 2 7.14 2 3.85 130 73.03 134 51.94 Pramuwerdha 23 44.23 5 2.81 28 10.85 Total 28 100. 52 100. 178 100. 258 100. Sumber: Kajian cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

Berdasarkan lama pegawai/karyawan/petugas bekerja, pada insitusi sosial lanjut usia, secara keseluruhan rata-rata telah bekerja antara satu sampai tiga tahun, dan sebagian lagi antara enam sampai lebih dari tujuh tahun. Kecuali di Balai-Loka RSLU dan di LKS-LU, terdapat petugas yang telah bekerja lebih dari tujuh tahun, masing-masing 32.14 % dan 31.46 % (Tabel 5). Gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pentingnya mengembangkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas, sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 4. Persentase Lama Menjabat Berdasarkan Institusi

LAMA MENJABAT

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % N %

> 1 tahun 1 3.57 8 15.38 17 9.55 26 10.08 1-3 tahun 7 25.00 15 28.85 48 26.97 70 27.13 3-5 tahun 4 14.29 8 15.38 29 16.29 41 15.89 6-7 tahun 7 25.00 12 23.08 28 15.73 47 18.22 > 7 tahun 9 32.14 9 17.31 56 31.46 74 28.68 TOTAL (N) 28 100.00 52 100.00 178 100.00 258 100.00

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

5. PekerjaSosialBersertifikat

Kepemilikan sertifikat sebagai Pekerja Sosial, menjadi penting ketika institusi sosial lanjut usia melaksanakan pelayanan rehabilitasi secara profesional. Namun dari responden ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak bersertifikat yakni sebesar 72,87 %.

48

5. Pekerja Sosial Bersertifikat

Kepemilikan sertifikat sebagai Pekerja Sosial, menjadi penting ketika institusi sosial lanjut usia melaksanakan pelayanan rehabilitasi secara profesional. Namun dari responden ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak bersertifikat yakni sebesar 72,87 %.

Gambar 4: Kepemilikan Sertifikat Pekerja Sosial.

Jika diperbandingkan antara persentasi Pekerja Sosial yang bersertifikat (Tabel 6) dengan jumlah jabatan fungsional secara keseluruhan (N =23), maka jumlah Pekerja Sosial yang bersertifikat pada Balai-Loka RSLU sebanyak tiga orang, di Panti Sosial-Satpel RSLU dua orang dan di LKS-LU satu orang.

Tabel 5; Kepemilikan Sertifikat Pekeraja Sosial

SERTIFIKAT PEKSOS

BRSLU PS-Satpel

RSLU LKS LU Total n % n % n % N %

TIDAK ADA 24 85.71 40 76.92 124 69.66 188 72.87 ADA 4 14.29 12 23.08 54 30.34 70 27.13 TOTAL 28 100. 52 100 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden, lebih banyak pada tingkat Sarjana (S1) (45,74%) dan SMU sederajat (27.13%) (Gambar. 5).

Berdasarkan institusi diperoleh gambaran bahwa masih ditemukan responden dengan latar belakang pendidikan SD yakni di Panti Sosial-Satpel RSLU (13,46%). Dari seluruh responden

72,87

27,13

Kepemilikan Sertifikat Peksos

Tidak memilik Memiliki

2,71 3,88

27,13 9,3

45,74 9,69

1,55

0 10 20 30 40 50

SD SLTP SMU

DIPLOMA S1 S2 S3

Tingkat Pendidikan

75

Jika diperbandingkan antara persentasi Pekerja Sosial yang bersertifikat (Tabel 6) dengan jumlah jabatan fungsional secara keseluruhan (N =23), maka jumlah Pekerja Sosial yang bersertifikat pada Balai-Loka RSLU sebanyak tiga orang, di Panti Sosial-Satpel RSLU dua orang dan di LKS-LU satu orang.

48

5. Pekerja Sosial Bersertifikat

Kepemilikan sertifikat sebagai Pekerja Sosial, menjadi penting ketika institusi sosial lanjut usia melaksanakan pelayanan rehabilitasi secara profesional. Namun dari responden ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak bersertifikat yakni sebesar 72,87 %.

Gambar 4: Kepemilikan Sertifikat Pekerja Sosial.

Jika diperbandingkan antara persentasi Pekerja Sosial yang bersertifikat (Tabel 6) dengan jumlah jabatan fungsional secara keseluruhan (N =23), maka jumlah Pekerja Sosial yang bersertifikat pada Balai-Loka RSLU sebanyak tiga orang, di Panti Sosial-Satpel RSLU dua orang dan di LKS-LU satu orang.

Tabel 5. Kepemilikan Sertifikat Pekeraja Sosial

SERTIFIKAT PEKSOS

BRSLU PS-Satpel

RSLU LKS LU Total n % n % n % N %

TIDAK ADA 24 85.71 40 76.92 124 69.66 188 72.87 ADA 4 14.29 12 23.08 54 30.34 70 27.13 TOTAL 28 100. 52 100 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden, lebih banyak pada tingkat Sarjana (S1) (45,74%) dan SMU sederajat (27.13%) (Gambar. 5).

Berdasarkan institusi diperoleh gambaran bahwa masih ditemukan responden dengan latar belakang pendidikan SD yakni di Panti Sosial-Satpel RSLU (13,46%). Dari seluruh responden

72,87

27,13

Kepemilikan Sertifikat Peksos

Tidak memilik Memiliki

2,71 3,88

27,13 9,3

45,74 9,69

1,55

0 10 20 30 40 50

SD SLTP SMU

DIPLOMA S1 S2 S3

Tingkat Pendidikan

48

5. Pekerja Sosial Bersertifikat

Kepemilikan sertifikat sebagai Pekerja Sosial, menjadi penting ketika institusi sosial lanjut usia melaksanakan pelayanan rehabilitasi secara profesional. Namun dari responden ditemukan bahwa sebagian besar responden tidak bersertifikat yakni sebesar 72,87 %.

Gambar 4: Kepemilikan Sertifikat Pekerja Sosial.

Jika diperbandingkan antara persentasi Pekerja Sosial yang bersertifikat (Tabel 6) dengan jumlah jabatan fungsional secara keseluruhan (N =23), maka jumlah Pekerja Sosial yang bersertifikat pada Balai-Loka RSLU sebanyak tiga orang, di Panti Sosial-Satpel RSLU dua orang dan di LKS-LU satu orang.

Tabel 5; Kepemilikan Sertifikat Pekeraja Sosial

SERTIFIKAT PEKSOS

BRSLU PS-Satpel

RSLU LKS LU Total n % n % n % N %

TIDAK ADA 24 85.71 40 76.92 124 69.66 188 72.87 ADA 4 14.29 12 23.08 54 30.34 70 27.13 TOTAL 28 100. 52 100 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden, lebih banyak pada tingkat Sarjana (S1) (45,74%) dan SMU sederajat (27.13%) (Gambar. 5).

Berdasarkan institusi diperoleh gambaran bahwa masih ditemukan responden dengan latar belakang pendidikan SD yakni di Panti Sosial-Satpel RSLU (13,46%). Dari seluruh responden

72,87

27,13

Kepemilikan Sertifikat Peksos

Tidak memilik Memiliki

2,71 3,88

27,13 9,3

45,74 9,69

1,55

0 10 20 30 40 50

SD SLTP SMU

DIPLOMA S1 S2 S3

Tingkat Pendidikan

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden, lebih banyak pada tingkat Sarjana (S1) (45,74%) dan SMU sederajat (27.13%) (Gambar. 5).

Gambar 5. Tingkat pendidikan.

76

Berdasarkan institusi diperoleh gambaran bahwa masih ditemukan responden dengan latar belakang pendidikan SD yakni di Panti Sosial-Satpel RSLU (13,46%). Dari seluruh responden yang berpendidikan S-1, lebih banyak di Balai-Loka RSLU (50 %) dan LKS LU (52.8 %) sementara di Panti Sosial–Satpel. RSLU lebih banyak lulusan SMU (40 ,38 %) (Tabel 6).

49

yang berpendidikan S-1, lebih banyak di Balai-Loka RSLU (50 %) dan LKS LU (52.8 %) sementara di Panti Sosial–Satpel. RSLU lebih banyak lulusan SMU (40 ,38 %) (Tabel 6).

Gambar 5. Tingkat pendidikan.

Tabel 6. Persentase Tingkat Pendidikan Berdasarkan Institusi

PENDIDIKAN TERAKHIR

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % N %

SD 0 0. 7 13.46 0 0. 7 2.71 SLTP 0 0 4 7.69 6 3.37 10 3.88 SMU 5 17.86 21 40.38 44 24.72 70 27.13 DIPLOMA 4 14.29 4 7.69 16 8.99 24 9.30 S1 14 50.0 10 19.23 94 52.81 118 45.74 S2 3 10.71 6 11.54 16 8.99 25 9.69 S3 2 7.14 0 0. 2 1.12 4 1.5 TOTAL 28 100. 52 100 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, (2020) 7. Sistem Pelayanan

Sistim pelayanan yang dilakukan institusi sosial lanjut usia, dari 258 responden diperoleh informasi bahwa 56.2 persen melakukan pelayanan luar panti. Hal ini cukup beralasan karena persentase responden (68.99%) adalah dari LKSLU. Meskipun ada diantaranya LKSLU menggunakan sistem layanan luar dan dalam panti (20.54%). (Gambar. 6). Sementara system pelayanan pada LKS LU, lebih banyak pelayaan luar panti (79.21%) daripada pelayanan dalam panti atau kombinasi keduanya (Gambar 7).

Gambar 6 : Sistem Pelayanan. Gambar 7: Sistem Pelayanan LKS-LU

56,2

23,26

20,54

Sistem Pelayanan

luar panti

Dalam panti

dalam dan luar panti

79,21

5,06

15,73

Sistem Pelayanan LKS-LU

Luar panti

Dalam panti

Dalam dan luar panti

7. Sistem PelayananSistim pelayanan yang dilakukan institusi sosial lanjut usia, dari 258 responden diperoleh informasi bahwa 56.2 persen melakukan pelayanan luar panti. Hal ini cukup beralasan karena persentase responden (68.99%) adalah dari LKSLU. Meskipun ada diantaranya LKSLU menggunakan sistem layanan luar dan dalam panti (20.54%). (Gambar. 6). Sementara system pelayanan pada LKS LU, lebih banyak pelayaan luar panti (79.21%) daripada pelayanan dalam panti atau kombinasi keduanya (Gambar 7).

77

49

yang berpendidikan S-1, lebih banyak di Balai-Loka RSLU (50 %) dan LKS LU (52.8 %) sementara di Panti Sosial–Satpel. RSLU lebih banyak lulusan SMU (40 ,38 %) (Tabel 6).

Gambar 5. Tingkat pendidikan.

Tabel 6. Persentase Tingkat Pendidikan Berdasarkan Institusi

PENDIDIKAN TERAKHIR

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % N %

SD 0 0. 7 13.46 0 0. 7 2.71 SLTP 0 0 4 7.69 6 3.37 10 3.88 SMU 5 17.86 21 40.38 44 24.72 70 27.13 DIPLOMA 4 14.29 4 7.69 16 8.99 24 9.30 S1 14 50.0 10 19.23 94 52.81 118 45.74 S2 3 10.71 6 11.54 16 8.99 25 9.69 S3 2 7.14 0 0. 2 1.12 4 1.5 TOTAL 28 100. 52 100 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, (2020) 7. Sistem Pelayanan

Sistim pelayanan yang dilakukan institusi sosial lanjut usia, dari 258 responden diperoleh informasi bahwa 56.2 persen melakukan pelayanan luar panti. Hal ini cukup beralasan karena persentase responden (68.99%) adalah dari LKSLU. Meskipun ada diantaranya LKSLU menggunakan sistem layanan luar dan dalam panti (20.54%). (Gambar. 6). Sementara system pelayanan pada LKS LU, lebih banyak pelayaan luar panti (79.21%) daripada pelayanan dalam panti atau kombinasi keduanya (Gambar 7).

Gambar 6 : Sistem Pelayanan. Gambar 7: Sistem Pelayanan LKS-LU

56,2

23,26

20,54

Sistem Pelayanan

luar panti

Dalam panti

dalam dan luar panti

79,21

5,06

15,73

Sistem Pelayanan LKS-LU

Luar panti

Dalam panti

Dalam dan luar panti

B. Pelaksanaan Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19.

Dalam upaya perlindungan sosial lanjut usia di masa pandemi Covid-19, institusi sosial lanjut usia dituntut adaptif (menyesuaikan) dengan kondisi yang sedang terjadi. Secara keseluruhan, pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, telah dilakukan penyesuaian kegiatan, khususnya bidang kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan, sarana prasarana dan jam kerja bagi pegawai/petugas. Perubahan ini menjadi penting dilakukan, agar semua penerima manfaat (beneficiaries)dan pegawai/karyawan/ petugas terlindungi dari Covid 19. Implikasi dari perubahan kegiatan pada institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut, perubahan anggaran tidak terhindarkan.

78

1. Perubahan Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Darurat Pandemi Covid-19

Dalam upaya penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19, semua institusi sosial lanjut usia telah melakukan perubahan. Perubahan paling besar pada aspek kegiatan (39.75 %), diikuti kemudian perubahan penganggaran (28.6%).

50

B. Pelaksanaan Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa pandemi Covid-19.

Dalam upaya perlindungan sosial lanjut usia di masa pandemi Covid-19, institusi sosial lanjut usia dituntut adaptif (menyesuaikan) dengan kondisi yang sedang terjadi. Secara keseluruhan, pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, telah dilakukan penyesuaian kegiatan, khususnya bidang kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan, sarana prasarana dan jam kerja bagi pegawai/petugas. Perubahan ini menjadi penting dilakukan, agar semua beneficiaries (penerima manfaat) dan pegawai/karyawan/ petugas terlindungi dari Covid 19. Implikasi dari perubahan kegiatan pada institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut, perubahan anggaran tidak terhindarkan.

1. Perubahan Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Darurat –Pandemi Covid-19.

Dalam upaya penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19, semua institusi sosial lanjut usia telah melakukan perubahan. Perubahan paling besar pada aspek kegiatan (39.75 %), diikuti kemudian perubahan penganggaran (28.6 %).

Perubahan kegiatan pada institusi sosial lanjut usia, paling banyak terjadi di Panti Sosial-Satpel. RSLU (50%). Sementara perubahan kegiatan di Balai-Loka RSLU, sebesar 34.15%, dan di LKS-LU sebesar 38.72% (Table 6).

Gambar 8 : Perubahan Kegiatan Institusi

Perubahan kegiatan tidak hanya bagi lanjut usia, tetapi juga bagi pegawai/karyawan/petugas institusi lanjut usia. Pada umumnya kegiatan tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja harus menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan-kegatan yang mengharuskan berkelompok, mulai dikurangi. Kegiatan ibadah seperti shalat berjamaan tetap dilakukan di Masjid/Mushala yang tersedia di dalam institusi sosial lanjut usia, yang kemudian langsug bubar, dan ke kamar

28,6

39,75

15,1

16,55

Perubahan dalam Institusi

Anggaran Kegiatan sarPras Jam Kerja

Perubahan kegiatan tidak hanya bagi lanjut usia, tetapi juga bagi pegawai/karyawan/petugas institusi lanjut usia. Pada umumnya kegiatan tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja harus menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan-kegatan yang mengharuskan berkelompok, mulai dikurangi. Kegiatan ibadah seperti shalat berjamaan tetap dilakukan di Masjid/Mushala yang tersedia di dalam institusi sosial lanjut usia, yang kemudian langsug bubar, dan ke kamar masig-masing sebagaimana dilakukan di LKS-LU Nurunnisa. Namun, pada

79

institusi lainnya seperti di PSRLU-PTMP Ciparay, lanjut usia masih banyak bermain musik (gamelan), dengan tetap menjaga jarak. Kegiatan olah raga juga dilakukan, meskipun dengan gerakan terbatas, sambil mereka berjemur. Pada institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut ditemukan bahwa persentase perubahan anggaran paling besar terjadi di LKS-LU (31.30 %) dibandingkan di Balai-Loka RSLU dan Panti Sosial-Satpel. RSLU (Tabel 6). Artinya, pada LKS-LU banyak dilakukan penyesuaian anggaran, agar pelayanan bagi lanjut usia tetap berlangsung.

51

masig-masing sebagaimana dilakukan di LKS-LU Nurunnisa. Namun, pada institusi lainnya seperti di PSRLU-PTMP Ciparay, lanjut usia masih banyak bermain musik (gamelan), dengan tetap menjaga jarak. Kegiatan olah raga juga dilakukan, meskipun dengan gerakan terbatas, sambil mereka berjemur. Pada institusi-institusi sosial lanjut usia tersebut ditemukan bahwa persentase perubahan anggaran paling besar terjadi di LKS-LU (31.30 %) dibandingkan di Balai-Loka RSLU dan Panti Sosial-Satpel. RSLU (Table 6). Artinya, pada LKS-LU banyak dilakukan penyesuaian anggaran, agar pelayanan bagi lanjut usia tetap berlangsung.

Tabel 7. Persentase Perubahan selama masa pandemic berdasarkan Institusi

PERUBAHAN BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU TOTAL n % n % N % N %

Anggaran 21 25.61 17 20.24 121 31.03 159 28.60 Kegiatan 28 34.15 42 50.0 151 38.72 221 39.75 Sarpras 17 20.73 8 9.52 59 15.13 84 15.11 Jam Kerja 16 19.51 17 20.24 59 15.13 92 16.55 TOTAL (N) 82 100. 84 100. 390 100 556 100. Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

Sebagaimana dikemukakan pengurus LKS-LU Islamic Village, bahwa: “... di Islamic

Village, ada perubahan penganggaran, khususnya untuk belanja APD, seperti: untuk

pembelian masker, cairan desinfektan, karbol, dan pengukur suhu tubuh, dengan

tetap memberikan kebutuhan dasar sehari-hari” (WJ. Sept., 2020).

Demikian halnya pada LKS-LU Nurunnisa, perubahan anggaran lebih banyak bagi pembelian masker, hand sanitiser, pembersih ruangan dan lain-lain. Perubahan anggaran dilakukan Balai-Loka RSLU dan PS-Satpel RSLU yang dikenal sebagai refocusing dan reposisi. Sebagaimana dikemukakan pejabat BRSLU Budhi Darma berikut:

“Dalam kondisi sekarang ini, yang kami lakukan adalah revisi anggaran (refocusing dan relokasi Anggaran 2020); penyemprotan seluruh ruangan dan wisma; menyiapkan Tenaga Care Giver yang langsung menangani Lanjut usia Covid-19; Memberlakukan Piket Khusus di temporary Shelter Covid-19; dan melakukan lockdown dan WFH bagi karyawan/pegawai” (PJ, 4 Sept., 2020).

Sebagaimana dikemukakan pengurus LKS-LU Islamic Village, bahwa: “... di Islamic Village, ada perubahan penganggaran, khususnya untuk belanja APD, seperti: untuk pembelian masker, cairan desinfektan, karbol, dan pengukur suhu tubuh, dengan tetap memberikan kebutuhan dasar sehari-hari” (WJ. Sept., 2020).

80

Demikian halnya pada LKS-LU Nurunnisa, perubahan anggaran lebih banyak bagi pembelian masker, hand sanitiser, pembersih ruangan dan lain-lain. Perubahan anggaran dilakukan Balai-Loka RSLU dan PS-Satpel RSLU yang dikenal sebagai refocusing dan reposisi. Sebagaimana dikemukakan pejabat BRSLU Budhi Darma berikut:

“Dalam kondisi sekarang ini, yang kami lakukan adalah revisi anggaran (refocusing dan relokasi Anggaran 2020); penyemprotan seluruh ruangan dan wisma; menyiapkan Tenaga Care Giver yang langsung menangani Lanjut usia Covid-19; Memberlakukan Piket Khusus di temporary Shelter Covid-19; dan melakukan lockdown dan WFH bagi karyawan/pegawai” (PJ, 4 Sept., 2020).

Informasi serupa diperoleh dari PSRLU-TPMP Ciparay, sebagai lembaga perlindungan sosial Pemerintah Daerah, Kepala panti menyatakan:

“... di masa pandemi Covid-19 ini, kami lakukan perubahan-perubahan baik pelayanan/perlindungan sosial bagi LU, berikut penganggaran, dan tentu penerapan protokol kesehatan. Disamping itu, juga kami berlakukan WFH/WFO bagi pegawai” (FD., Sept., 2020).

Artinya, pada semua institusi sosial lanjut usia dilakukan penyesuaian anggaran dengan prioritas untuk pembelian

81

APD, seperti: masker, pembersih ruangan, hand sanitiser, biaya rapid test, vitamin dan penambahan kualitas makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh lanjut usia.

Dampak perubahan anggaran, terhadap kegiatan lain cukup berpengaruh. Pada kegiatan administrasi perkantoran, berkurangnya anggaran untuk pembelian ATK. Seperti yang di alami oleh Panti Sosial-Satpel. RSLU, dan khususnya LKS-LU yang mengandalkan sumbangan donator dalam pelakasanaan kegiatannya. Hal ini terjadi di LKS-LU Nurunnisa Tanggerang. Terbatasnya anggaran karena kurangnya donatur, yang berdampak pada pengurangan menu makanan. Bahwa yang semula ada tiga jenis/macam lauk pauk, saat ini berkurang menjadi dua macam saja. Semula ada buah-buah, saat ini terpaksa jarang makan buah-buahan.Penyesuaian masa pandemi Covid-19, juga berlaku bagi kegiatan pegawai, seperti memberlakukan kerja melalui WFH (Work For Home) dan WFO (Work Form Office). Pada BRSLU Gau Mabaji Gowa, menyiapkan tenaga Care Giver yang langsung menangani Lanjut usia Covid-19, demikian halnya pada BRSLU Budhi Darma Bekasi. Selain itu juga diberlakukan piket khusus bagi petugas di Temporary shelter. Pada PSRLU-PTMP Ciparay diberlakukan sistem kerja secara fleksibel, di mana pegawai dapat sewaktu-waktu dipanggil ke kantor, jika dibutuhkan. Minimal petugas bagian pelayanan, yang selalu standbay. Selain itu pegawai yang berusia 50 tahun

82

53

lanjut usia beraktifitas, termasuk di wisma atau pondok tempat lanjut usia tinggal.

Sumber aturan yang mendasari perubahan tesebut adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya masing-masing institusi sosial lanjut usia menerjemahkan aturan tersebut, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada LKS-LU, perubahan yang dilakukan berlandaskan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga induknya.

Tabel 8. Persentase Sumber Peraturan Perubahan

DASAR PERUBAHAN BRSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU TOTAL n % n % n % N %

Peraturan Pemerintah (Kemensos/Dinsos) 28 100 44 84.62 92 51.69 164 63.57 Peraturan lembaga/LKS-LU 8 15.38 45 25.28 53 20.54 Peraturan Yayasan

24 13.48 24 9.30

Tidak berdasarkan aturan

13 7.30 13 5.04 Tidak tahu

4 2.25 4 1.55

TOTAL (N) 28 100 52 100 178 100. 258 100 Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

Sebagaimana dikemukakan oleh peserta diskusi kelompok terarah bahwa perubahan kegiatan dan anggaran, berlandaskan aturan, dalam bentuk Surat Edaran (Kementerian Sosial), dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya diterjemahkan kedalam aturan dari dinas sosial setempat.

2. Upaya Pencegahan Terpapar Covid 19.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi sosial lanjut usia, di mana upaya tersebut tidak hanya pada aspek kesehatan lanjut usia dan petugas, tetapi juga pada lingkungannya yang harus dalam kondisi bersih. Aspek penting adalah menerapkan protokol kesehatan, memeriksa dan memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan rapid tes.

keatas, diberlakukan WFH, dan Pramuwerdha diberlakukan shift kerja. Sementara di LKS-LU Caritas tidak berlaku WFH/WFO, karena semua petugas berada di lingkungan institusi.

Perubahan sarana prasarana diberlakukan terutama fasilitas tempat tidur, diberi jarak, disediakan tempat cuci tangan pada ruangan–ruangan, di mana banyak lanjut usia beraktifitas, termasuk di wisma atau pondok tempat lanjut usia tinggal.

Sumber aturan yang mendasari perubahan tesebut adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya masing-masing institusi sosial lanjut usia menerjemahkan aturan tersebut, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada LKS-LU, perubahan yang dilakukan berlandaskan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga induknya.

Sebagaimana dikemukakan oleh peserta diskusi kelompok terarah bahwa perubahan kegiatan dan anggaran,

83

berlandaskan aturan, dalam bentuk Surat Edaran (Kementerian Sosial), dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang selanjutnya diterjemahkan kedalam aturan dari dinas sosial setempat.

2. Upaya Pencegahan Terpapar Covid -19

Berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi sosial lanjut usia, di mana upaya tersebut tidak hanya pada aspek kesehatan lanjut usia dan petugas, tetapi juga pada lingkungannya yang harus dalam kondisi bersih. Aspek penting adalah menerapkan protokol kesehatan, memeriksa dan memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan rapid tes.

a. Penerapan Protokol Kesehatan

54

a. Penerapan protokol kesehatan

Penerapan protokol keseha-tan telah dilakukan pada sebagian besar institusi sosial lanjut usia. Mulai dari memakai masker, memberi vitamin, berjemur, memberi makanan tambahan, menga-jak berolah raga, penyem-protan ruangan. Hal tersebut dilakukan rutin.

Gambar 9 : Penerapan protokol kesehatan. Terlihat, penggunaan masker pada seluruh institusi lanjut usia lebih tinggi persentasenya dibanding Prokes lainnya (Table 9). Memberikan vitamin dan makanan tambahan dalam bentuk pemberian buah, minuman jamu, sari kedelai, telor ayam kampung, sebagaimana dilakukan di BRSLU Gau Mabaji. Di PSRLU-PTMP Ciparay, dan Satpel. Sukabumi diberikan minuman tambahan berupa wedang jahe, atau disebut sebagai kegiatan Jahe Morning.

Tabel 9. Persentase Penerapan Prokes berdasarkan Institusi

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total N % n % n % N %

Memberikan makanan tambahan 20 16.95 17 10.37 109 18.92 146 17.02 Memberikan vitamin lebih rutin 25 21.19 35 21.34 124 21.53 184 21.45 Mengajak berolahraga lebih rutin 22 18.64 32 19.51 84 14.58 138 16.08 Berjemur lebih rutin, 25 21.19 36 21.95 107 18.58 168 19.58 Menggunakan masker & sanitizer 26 22.03 44 26.83 152 26.39 222 25.87 TOTAL (N) 118 100. 164 100. 576 100. 861 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

Jika diperhatikan gambar 9, menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan pada semua lembaga memiliki persentasi rendah dibandingkan kegiatan lainnya. Kondisi ini, terjadi sebagai akibat tidak langsung dari pengurangan anggaran pelayanan bagi lanjut usia. Namun, berbagai upaya telah

Olah Raga > rutin

Memberi makanan tambahan

Berjemur > rutin,

Member vitamin >

rutin

Memakai masker

16,08 17,02 19,58

21,45

25,87

P R O TO KO L K ES E H ATA N

84

Penerapan protokol keseha-tan telah dilakukan pada sebagian besar institusi sosial lanjut usia. Mulai dari memakai masker, memberi vitamin, berjemur, memberi makanan tambahan, menga-jak berolah raga, penyem-protan ruangan. Hal tersebut dilakukan rutin.

Terlihat, penggunaan masker pada seluruh institusi lanjut usia lebih tinggi persentasenya dibanding Prokes lainnya (Tabel 9). Memberikan vitamin dan makanan tambahan dalam bentuk pemberian buah, minuman jamu, sari kedelai, telor ayam kampung, sebagaimana dilakukan di BRSLU Gau Mabaji. Di PSRLU-PTMP Ciparay, dan Satpel. Sukabumi diberikan minuman tambahan berupa wedang jahe, atau disebut sebagai kegiatan Jahe Morning.

Tabel 9. Persentase Penerapan Prokes berdasarkan Institusi

54

a. Penerapan protokol kesehatan

Penerapan protokol keseha-

tan telah dilakukan pada

sebagian besar institusi sosial

lanjut usia. Mulai dari

memakai masker, memberi

vitamin, berjemur, memberi

makanan tambahan, menga-

jak berolah raga, penyem-

protan ruangan. Hal tersebut

dilakukan rutin.

Gambar 9 : Penerapan protokol kesehatan.

Terlihat, penggunaan masker pada seluruh institusi lanjut usia lebih tinggi

persentasenya dibanding Prokes lainnya (Table 9). Memberikan vitamin dan

makanan tambahan dalam bentuk pemberian buah, minuman jamu, sari

kedelai, telor ayam kampung, sebagaimana dilakukan di BRSLU Gau Mabaji. Di

PSRLU-PTMP Ciparay, dan Satpel. Sukabumi diberikan minuman tambahan

berupa wedang jahe, atau disebut sebagai kegiatan Jahe Morning.

Tabel 9. Persentase Penerapan Prokes berdasarkan Institusi

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total N % n % n % N %

Memberikan makanan tambahan 20 16.95 17 10.37 109 18.92 146 17.02 Memberikan vitamin lebih rutin 25 21.19 35 21.34 124 21.53 184 21.45 Mengajak berolahraga lebih rutin 22 18.64 32 19.51 84 14.58 138 16.08 Berjemur lebih rutin, 25 21.19 36 21.95 107 18.58 168 19.58 Menggunakan masker & sanitizer 26 22.03 44 26.83 152 26.39 222 25.87 TOTAL (N) 118 100. 164 100. 576 100. 861 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

Jika diperhatikan gambar 9, menunjukkan bahwa pemberian makanan

tambahan pada semua lembaga memiliki persentasi rendah dibandingkan

kegiatan lainnya. Kondisi ini, terjadi sebagai akibat tidak langsung dari

pengurangan anggaran pelayanan bagi lanjut usia. Namun, berbagai upaya telah

Olah Raga > rutin

Memberi makanan tambahan

Berjemur > rutin,

Member vitamin >

rutin

Memakai masker

16,08 17,02 19,58

21,45

25,87

P R O TO KO L K E S E H ATA N

Jika diperhatikan Gambar 9, menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan pada semua lembaga memiliki persentasi rendah dibandingkan kegiatan lainnya. Kondisi ini, terjadi sebagai akibat tidak langsung dari pengurangan anggaran pelayanan bagi lanjut usia. Namun, berbagai upaya telah

85

dilakukan pada institusi sosial lanjut usia agar beneficiaries terhindar dari terpapar Covid-19.Pemakaian masker, menunjukkan presentase tinggi pada semua institusi sosial lanjut usia. Artinya, semua telah berupaya mencegah lanjut usia dari terpapar Covid-19, minimal dengan menggunakan masker. Namun berbeda halnya dengan di LKS-LU Nurul Taubah Kabupaten Bogor, penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker tidak seketat pada instittusi sosial lanjut usia lainnya, dengan alasan: “letak panti berada di tengah sawah, jauh dari pemukiman warga, lokasi dimana panti berada masuk daerah aman, zona hijau” (TT. Sept. 2020).

Bagi lanjut usia potensial diperbolehkan keluar rumah untuk berkebun. Penyediaan masker bagi lanjut usia pada umumnya diperoleh dari sumbangan pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan bagi pegawai, masker tidak disediakan oleh institusi, sehingga mereka berinisiatif sendiri untuk memilikinya. Kemudian, menjaga jarak diimplementasikan pada membatasi kunjungan tamu yang datang, termasuk lanjut usia tidak menerima kunjungan dari keluarga dan/atau tamu. Kondisi ini berlaku pada semua institusi sosial lanjut usia. Kalau ada tamu yang akan memberikan sumbangan, hanya diterima di ruang kantor, dan tidak dapat bertemu langsung dengan lanjut usia. Hal ini ternyata mempunyai dampak psikologis bagi lanjut usia.Penerimaan lanjut usia baru, baik hasil “razia” dari Dinas

86

Sosial, Kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi sosial lanjut usia cukup selektif menerimanya. Mereka harus di test kesehatannya terlebih dulu, dan diisolasi selama 14 hari, seperti yang dilakukan oleh Satpel. Sukabumi. Sementara di PSRLU-PTMP Ciparay, dilakukan test kesehatan oleh perawat, dan tidak dilakukan rapid test. Kebijakan dari Puskesmas setempat, mengatur bahwa untuk melakukan rapid test minimal berjumlah 5 orang. Padahal penerimaan lanjut usia baru dalam waktu bersamaan, sering kali tidak sampai lima orang. Bahkan di awal pandemi Covid-19, Satpel. RSLU Karawang tidak menerima lanjut usia yang baru.

Dampak penerapan protokol kesehatan khususnya pembatasan kunjungan tamu (dermawan), yang biasanya datang dengan membawa bantuan/ sumbangan dalam berbagai bentuknya termasuk uang, berpengaruh significant bagi LKS-LU. Mereka mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sehari-hari. Tidak hanya dampak materi, tetapi juga berdampak bagi psikhis beneficiaries. Diperoleh informasi, mereka merasa kesepian, seperti ditemukan di BRSLU Gaumabaji dan PSRLU-PTMP Ciparay. Bahkan mereka akan “merajuk” jika pendamping tidak melakukan salam atau cium tangan. “Lanjut usia tidak mau jika pendamping melakukan jaga jarak walaupun sudah dijelaskan” (LA., Peksos, Sept. 2020).

87

Dampak lainnya adalah berkurangnya tenaga atau petugas yang selalu membantu dalam pelayanan bagi lanjut usia. Biasanya, secara rutin panti jompo di Islamic Village banyak dibantu oleh tenaga praktek kerja lapangan (PKL) mahasiswa Akademi Kebidanan Islamic Village.

b. Hambatan Penerapan Protokol Kesehatan

Hambatan yang banyak dihadapi petugas dalam menerapkan protokol kesehatan adalah: (1) pada saat menyuruh lanjut usia memakai masker (41.86 %). Hal ini didukung oleh pendapat petugas di BRSLU Budhi Darma yang menyatakan bahwa “disiplin memakai masker bagi Lanjut usia, bukan perkara mudah”. Alasan “ngap” dan tidak biasa, sebagaimana ditemukan pada LKS-LU Nurunissa. Sementara, pada institusi sosial lanjut usia lainnya diperoleh informasi, bahwa lanjut usia sering lupa menggunakan masker; (2) Hambatan berikut adalah menyuruh menjaga jarak (30.23%). Seperti dikemukakan salah seorang petugas di Satpel. RSLU Sukabumi: “ …..Sulit untuk disuruh menjaga jarak dengan baik sesama kelayan maupun dengan orang lain. Bahkan klien merasa tersinggung apabila petugas panti tidak mau bersalaman dan menjaga jarak saat berbicara” (DW., Sept. 2020).

Upaya mengatasi hambatan tersebut, pendamping atau petugas tidak jemu-jemu mengingatkan beneficiaries menggunakan masker. Sementara untuk menjaga jarak,

88

membatasi mereka untuk berkumpul, seperti setelah selesai melakukan ibadah, mereka disuruh kembali ke kamar masing-masing. Dalam hal ini peran Pendamping atau Pramu Werdha dan Pekerja Sosial cukup penting. Jika perlu dilakukan pendekatan secara pribadi, sambil mengajak bincang-bincang di kamar atau pada saat menonton televisi.

57

melakukan ibadah, mereka disuruh kembali ke kamar masing-masing. Dalam hal ini peran Pendamping atau Pramu Werdha dan Pekerja Sosial cukup penting. Jika perlu dilakukan pendekatan secara pribadi, sambil mengajak bincang-bincang di kamar atau pada saat menonton televisi.

Gambar 10 : Hambatan Menerapkan Protokol Kesehatan

Jika dilihat pada tabel 10, bahwa menyuruh berjemur bukan hal yang sulit dilakukan. Sepertinya lanjut usia sudah terbiasa dengan kegiatan senam, sehingga saat menyuruh berjemur sambil senam ringan tidak menjadi hambatan. Demikian halnya pada saat memberi vitamin, namun menyuruh lanjut usia sering mencuci tangan masih merupakan hambatan bagi petugas.

Tabel 10. Hambatan Menerapkan Prokes Berdasarkan Institusi

HAMBATAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN BL-RSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % Menjaga Jarak 3 10.71 26 50.0 49 27.53 78 30.23 Menggunakan masker &sanitizer 14 50.0 16 30.77 78 43.82 108 41.86 Menyuruh sering cuci tangan 4 14.29 5 9.62 25 14.04 34 13.18 Pemberian vitamin 2 7.14 2 3.85 7 3.93 11 4.26 Menyuruh berjemur 0 0. 3 5.77 13 7.30 16 6.20 Tidak ada hambatan 5 17.86 0 0. 6 3.37 11 4.26 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4,26

4,27

6,2

13,18

30,23

41,86

Memberi vitamin

Tidak ada hambatan

Menyuruh berjemur

Menyuruh sering cuci tangan

Menjaga Jarak

Menyuruh memakai masker

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Hambatan Menerapkan Protokol Kesehatan

Jika dilihat pada Tabel 10, bahwa menyuruh berjemur bukan hal yang sulit dilakukan. Sepertinya lanjut usia sudah terbiasa dengan kegiatan senam, sehingga saat menyuruh berjemur sambil senam ringan tidak menjadi hambatan. Demikian halnya pada saat memberi vitamin, namun menyuruh lanjut usia sering mencuci tangan masih merupakan hambatan bagi petugas.

89

57

melakukan ibadah, mereka disuruh kembali ke kamar masing-masing. Dalam hal ini peran Pendamping atau Pramu Werdha dan Pekerja Sosial cukup penting. Jika perlu dilakukan pendekatan secara pribadi, sambil mengajak bincang-bincang di kamar atau pada saat menonton televisi.

Gambar 10 : Hambatan Menerapkan Protokol Kesehatan

Jika dilihat pada tabel 10, bahwa menyuruh berjemur bukan hal yang sulit dilakukan. Sepertinya lanjut usia sudah terbiasa dengan kegiatan senam, sehingga saat menyuruh berjemur sambil senam ringan tidak menjadi hambatan. Demikian halnya pada saat memberi vitamin, namun menyuruh lanjut usia sering mencuci tangan masih merupakan hambatan bagi petugas.

Tabel 10. Hambatan Menerapkan Prokes Berdasarkan Institusi

HAMBATAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN BL-RSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % Menjaga Jarak 3 10.71 26 50.0 49 27.53 78 30.23 Menggunakan masker &sanitizer 14 50.0 16 30.77 78 43.82 108 41.86 Menyuruh sering cuci tangan 4 14.29 5 9.62 25 14.04 34 13.18 Pemberian vitamin 2 7.14 2 3.85 7 3.93 11 4.26 Menyuruh berjemur 0 0. 3 5.77 13 7.30 16 6.20 Tidak ada hambatan 5 17.86 0 0. 6 3.37 11 4.26 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4,26

4,27

6,2

13,18

30,23

41,86

Memberi vitamin

Tidak ada hambatan

Menyuruh berjemur

Menyuruh sering cuci tangan

Menjaga Jarak

Menyuruh memakai masker

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Hambatan Menerapkan Protokol Kesehatan

c. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan lanjut usia merupakan bagian penting dari upaya mencegah lanjut usia terpapar Covid-19. Secara keseluruhan, persentase institusi sosial lanjut usia yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, (minimal sebulan sekali) 48.06%, dan pemeriksan kesehatan tergantung kebutuhan lanjut usia sebanyak 39.15 %. Hal ini banyak terjadi di semua institusi sosial lanjut usia. Tetapi, yang paling besar adalah di LKS-LU, yaitu 46.63 % (Tabel 10).

58

c. Pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan kesehatan lanjut usia merupakan bagian penting dari upaya mencegah lanjut usia terpapar Covid-19. Secara keseluruhan, persentase institusi sosial lanjut usia yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, (minimal sebulan sekali) 48.06 %, dan pemeriksan kesehatan tergantung kebutuhan lanjut usia sebanyak 39.15 %. Hal ini banyak terjadi di semua institusi sosial lanjut usia. Tetapi, yang paling besar adalah di LKS-LU, yaitu 46.63 % (Table 10).

. Gambar 11; Pemeriksaan Kesehatan Lanjut Usia

Persentase institusi sosial lanjut usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan sebulan sekali pada umumnya pada institusi sosial lanjut usia pemerintah (Table 11). Hal ini cukup beralasan karena umumnya Balai-Loka RSLU dan PSRLU-PTMP serta Satpel. RSLU Pemerintah Daerah tersedia tenaga medis sendiri. Permasalahannya adalah status tenaga kesehatan pada institusi sosial lanjut usia. Tenaga kesehatan di BRSLU sudah menjadi pegawai tetap atau ASN, namun, tidak demikian di PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Karawang dan Sukabumi, bukan pegawai tetap. Kondisi tenagaa kesehatan ini masih menimbulkan kekhawatiran bagi pimpinan, karena sewaktu-waktu dapat “ditarik” kembali keinstitusi induk, yaitu Kementerian Kesehatan, saat diangkat ASN. Sementara, untuk tenaga dokter, semua institusi sosial lanjut usia bekerja

48,06 39,15

11,24 1,55

0 10 20 30 40 50 60

Rutin (Sebulan sekali)

Tergantung kebutuhan lansia

Tergantung anggaran lembaga

Tergantung kesiapan petugas

lembaga

Pemeriksaan Kesehatan

90

Persentase institusi sosial lanjut usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan sebulan sekali pada umumnya pada institusi sosial lanjut usia pemerintah (Table 11). Hal ini cukup beralasan karena umumnya Balai-Loka RSLU dan PSRLU-PTMP serta Satpel. RSLU Pemerintah Daerah tersedia tenaga medis sendiri.

Permasalahannya adalah status tenaga kesehatan pada institusi sosial lanjut usia. Tenaga kesehatan di BRSLU sudah menjadi pegawai tetap atau ASN, namun, tidak demikian di PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Karawang dan Sukabumi, bukan pegawai tetap. Kondisi tenagaa kesehatan ini masih menimbulkan kekhawatiran bagi pimpinan, karena sewaktu-waktu dapat “ditarik” kembali keinstitusi induk, yaitu Kementerian Kesehatan, saat diangkat ASN. Sementara, untuk tenaga dokter, semua institusi sosial lanjut usia bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas terdekat, bahkan dengan RSUD dan RS Swasta.

Panti Jompo Islamic Village yang memiliki klinik sendiri memudahkan bagi petugas, hanya saja masih dibutuhkan tenaga untuk pelayanan sehari-hari. Sementara LKS-LU Nurunissa saat melakukan pemeriksaan kesehatan tergantung pada kondisi kesehatan lanjut uisa. Petugas akan membawanya ke Puskesmas terdekat, yang selama ini telah bekerja sama.

91

59

sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas terdekat, bahkan dengan RSUD dan RS Swasta. Panti Jompo Islamic Village yang memiliki klinik sendiri memudahkan bagi petugas, hanya saja masih dibutuhkan tenaga untuk pelayanan sehari-hari. Sementara LKS-LU Nurunissa saat melakukan pemeriksaan kesehatan tergantung pada kondisi kesehatan lanjut uisa. Petugas akan membawanya ke Puskesmas terdekat, yang selama ini telah bekerja sama.

Tabel 11. Persentase Pemeriksaan Kesehatan Lanjut Usia PEMERIKSAN KESEHATAN

LANSIA

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Rutin (Sebulan sekali) 21 75.0 40 76.92 63 35.39 124 48.06 Tergantung kebutuhan lanjut usia 6 21.43 12 23.08 83 46.63 101 39.15 Tergantung anggaran lembaga 1 3.57 0 0. 28 15.73 29 11.24 Tergantung kesiapan petugas 0 0. 0 0. 4 2.25 4 1.55 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, (2020)

d. Cara playanan kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia pada tiap institusi sosial lanjut usia, cukup beragam. Terdapat institui yang mendatangkan petugas (36.43 %); tergantung pada kondisi kesehatan lanjut usia (33.33 %) atau mendatangkan petugas ke rumah lanjut usia (24.81 %) (Gambar 12).

Gambar 12 : Cara Pelayanan Kesehatan Lanjut usia

5,43

24,81 33,33 36,43

Antar Lansia ke Puskesmas/RS

Petugas kesehatan ke rumah lansia

Petugas kesehatan ke Lembaga

Tergantung kondisi penyakit lansia

Cara Pelayanan Kesehatan

59

sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, yaitu Puskesmas terdekat, bahkan dengan RSUD dan RS Swasta. Panti Jompo Islamic Village yang memiliki klinik sendiri memudahkan bagi petugas, hanya saja masih dibutuhkan tenaga untuk pelayanan sehari-hari. Sementara LKS-LU Nurunissa saat melakukan pemeriksaan kesehatan tergantung pada kondisi kesehatan lanjut uisa. Petugas akan membawanya ke Puskesmas terdekat, yang selama ini telah bekerja sama.

Tabel 11. Persentase Pemeriksaan Kesehatan Lanjut Usia PEMERIKSAN KESEHATAN

LANSIA

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Rutin (Sebulan sekali) 21 75.0 40 76.92 63 35.39 124 48.06 Tergantung kebutuhan lanjut usia 6 21.43 12 23.08 83 46.63 101 39.15 Tergantung anggaran lembaga 1 3.57 0 0. 28 15.73 29 11.24 Tergantung kesiapan petugas 0 0. 0 0. 4 2.25 4 1.55 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, (2020)

d. Cara playanan kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia pada tiap institusi sosial lanjut usia, cukup beragam. Terdapat institui yang mendatangkan petugas (36.43 %); tergantung pada kondisi kesehatan lanjut usia (33.33 %) atau mendatangkan petugas ke rumah lanjut usia (24.81 %) (Gambar 12).

Gambar 12 : Cara Pelayanan Kesehatan Lanjut usia

5,43

24,81 33,33 36,43

Antar Lansia ke Puskesmas/RS

Petugas kesehatan ke rumah lansia

Petugas kesehatan ke Lembaga

Tergantung kondisi penyakit lansia

Cara Pelayanan Kesehatan

d. Cara Playanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia pada tiap institusi sosial lanjut usia, cukup beragam. Terdapat institui yang mendatangkan petugas (36.43 %); tergantung pada kondisi kesehatan lanjut usia (33.33 %) atau mendatangkan petugas ke rumah lanjut usia (24.81 %) (Gambar 12).

Bagi institusi sosial lanjut usia yang mendatangkan tenaga kesehtan ke rumah lanjut usia adalah bagi lanjut usia di luar panti dan merupakan binaan LKS-LU. (Tabel12). Cara

92

60

Bagi institusi sosial lanjut usia yang mendatangkan tenaga kesehtan ke rumah lanjut usia adalah bagi lanjut usia di luar panti dan merupakan binaan LKS-LU. (Table 12). Cara pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dengan mendatangkan Petugas kesehatan atau dokter ke Balai-Loka RSLU dilakukan oleh institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah), seperti yang dilakukan Balai-Loka RSLU (53.57 %) dan PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (71.16 %). Pelayanan kesehatan lanjut usia akan diberikan jika kondisi lanjut usia membutuhkan, (35.71 %). Hal ini juga dilakukan Balai-Loka RSLU, dan LKS-LU (41.01 %) terutama bagi lanjut usia yang mengidap penyakit yang perlu pemeriksaan kesehatan lebih intensif. Sementara cara pelayanan kesehatan dengan mendatangkan petugas kesehatan ke rumah lanjut usia (32.58 %), banyak dilakukan oleh LKS-LU. Hal ini cukup beralasan karena sistem pelayanan LKS-LU dominan pelayanan luar panti yakni sebesar 79.21 % (Gambar 7).

Tabel 12. Persentase Cara Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN LANJUT USIA

BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Mengantar Lansia ke Puskesmas/RS 1 3.57 0 0 13 7.30 14 5.43 Petugas kesehatan datang ke Institusi 15 53.57 37 71.15 34 19.10 86 33.33 Petugas kesehatan datang ke rumah 2 7.14 4 7.69 58 32.58 64 24.81 Tergantung kondisi penyakit lansia 10 35.71 11 21.15 73 41.01 94 36.43 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

e. Rapid Test

Untuk mengetahui kondisi kesehatan lanjut usia dan petugas terpapar tidaknya Covid-19, penting dilakukan rapid test. Ditemukan bahwa 53.49% tidak melakukan rapid test, 33.33% dilakukan rapid test bagi petugas dan lanjut usia (Gambar 13).

pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dengan mendatangkan Petugas kesehatan atau dokter ke Balai-Loka RSLU dilakukan oleh institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah), seperti yang dilakukan Balai-Loka RSLU (53.57 %) dan PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (71.16 %). Pelayanan kesehatan lanjut usia akan diberikan jika kondisi lanjut usia membutuhkan, (35.71 %). Hal ini juga dilakukan Balai-Loka RSLU, dan LKS-LU (41.01 %) terutama bagi lanjut usia yang mengidap penyakit yang perlu pemeriksaan kesehatan lebih intensif.

Sementara cara pelayanan kesehatan dengan mendatangkan petugas kesehatan ke rumah lanjut usia (32.58 %), banyak dilakukan oleh LKS-LU. Hal ini cukup beralasan karena sistem pelayanan LKS-LU dominan pelayanan luar panti yakni sebesar 79.21 % (Gambar 7).

e. Rapid TestUntuk mengetahui kondisi kesehatan lanjut usia dan petugas terpapar tidaknya Covid-19, penting dilakukan rapid test. Ditemukan bahwa 53.49% tidak melakukan rapid test, 33.33% dilakukan rapid test bagi petugas dan lanjut usia (Gambar 13).

93

61

Jika ditelusuri lebih lanjut, institusi sosial lanjut usia yang lebih banyak melakukan rapid

test bagi petugas dan lanjut usia adalah institusi pemerintah. Pada institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat (82.14%) lebih banyak melakukan rapid

test daripada istitusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah (50%).

Gambar 13 : Pelaksanaan Rapid Test. Meskipun pelaksanaan rapid test bagi petugas dan lanjut usia di LKS-LU paling rendah (20.79%), namun cukup mendukung pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19. Dari hasil rapid test, umumnya menunjukkan non-reaktif. Meski tidak diketahui kapan dilakukan rapid test dan sudah berapa kali dilakukannya selama masa pandemi Covid-19. Idealnya pemeriksaan melalui rapid test ini dilakukan berulang. Institusi sosial lanjut usia yang paling banyak tidak melakukan rapid test adalah LKS-LU (64.05 %) dan PS-Sapel. RSLU (44.23 %). Kondisi ini juga berlaku pada saat menerima lanjut usia terlantar yang akan masuk panti. Kecuali institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat dilakukan rapid test terlebih dahulu (Tabel 13). Tabel 13. Persentase Pelaksanaan Rapid Test Berdasarkan Institusi

RAPID TEST BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % N % n %

Rapid test bagi lansia & petugas 23 82.14 26 50. 37 20.79 86 33.33 Rapid test bagi lansia 0 0. 2 3.85 8 4.49 10 3.88 Rapid test bagi petugas 4 14.2 1 1.92 19 10.67 24 9.30 Tidak dilakukan rapid test 1 3.57 23 44.23 114 64.04 138 53.49 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

0

10

20

30

40

50

60

lansia Petugas Lansia & petugas

Tidak dilakukan

3,88 9,3

33,33

53,49

Ra p id Test

Jika ditelusuri lebih lanjut, institusi sosial lanjut usia yang lebih banyak melakukan rapid test bagi petugas dan lanjut usia adalah institusi pemerintah. Pada institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat (82.14%) lebih banyak melakukan rapid test daripada istitusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah (50%).

Meskipun pelaksanaan rapid test bagi petugas dan lanjut usia di LKS-LU paling rendah (20.79%), namun cukup mendukung pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19. Dari hasil rapid test, umumnya menunjukkan non-reaktif. Meski tidak diketahui kapan dilakukan rapid test dan sudah berapa kali dilakukannya selama masa pandemi Covid-19. Idealnya pemeriksaan melalui rapid test ini dilakukan berulang. Institusi sosial lanjut usia yang paling banyak tidak melakukan rapid test adalah LKS-LU (64.05 %) dan PS-Sapel.

94

RSLU (44.23 %). Kondisi ini juga berlaku pada saat menerima lanjut usia terlantar yang akan masuk panti. Kecuali institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat dilakukan rapid test terlebih dahulu (Tabel 13).

61

Jika ditelusuri lebih lanjut, institusi sosial lanjut usia yang lebih banyak melakukan rapid

test bagi petugas dan lanjut usia adalah institusi pemerintah. Pada institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat (82.14%) lebih banyak melakukan rapid

test daripada istitusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah (50%).

Gambar 13 : Pelaksanaan Rapid Test. Meskipun pelaksanaan rapid test bagi petugas dan lanjut usia di LKS-LU paling rendah (20.79%), namun cukup mendukung pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19. Dari hasil rapid test, umumnya menunjukkan non-reaktif. Meski tidak diketahui kapan dilakukan rapid test dan sudah berapa kali dilakukannya selama masa pandemi Covid-19. Idealnya pemeriksaan melalui rapid test ini dilakukan berulang. Institusi sosial lanjut usia yang paling banyak tidak melakukan rapid test adalah LKS-LU (64.05 %) dan PS-Sapel. RSLU (44.23 %). Kondisi ini juga berlaku pada saat menerima lanjut usia terlantar yang akan masuk panti. Kecuali institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat dilakukan rapid test terlebih dahulu (Tabel 13). Tabel 13. Persentase Pelaksanaan Rapid Test Berdasarkan Institusi

RAPID TEST BL-RSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % N % n %

Rapid test bagi lansia & petugas 23 82.14 26 50. 37 20.79 86 33.33 Rapid test bagi lansia 0 0. 2 3.85 8 4.49 10 3.88 Rapid test bagi petugas 4 14.2 1 1.92 19 10.67 24 9.30 Tidak dilakukan rapid test 1 3.57 23 44.23 114 64.04 138 53.49 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

0

10

20

30

40

50

60

lansia Petugas Lansia & petugas

Tidak dilakukan

3,88 9,3

33,33

53,49

Ra p id Test

62

Alasan institusi tidak melakukan rapid test, karena terbatasnya anggaran (44,21 %) untuk biaya rapid test, dan lanjut usia berada pada lingkungan zona aman (34.78 %). Selain karena anggaran dan berada pada zona aman, juga karena belum ada perintah untuk melakukan rapid test.

Gambar 14 : Alasan tidak Melakukan Rapid Test

Lebih jelas, alasan tidak dilakukannya rapid test khususnya pada LKS-LU adalah: (1) beneficiaries tidak bergaul dengan lingkungan luar selama pandemik; (2) selalu berada dalam lingkungan panti; (3) belum perlu dilakukan test karena tidak ada indikasi dan wilayah tempat tinggal tidak ada yang positif; (4) Kondisi kesehatan lanjut usia selalu terpantau; (5) tidak ada fasilitas untuk melakukan tes; (6) Tidak ada keluhan yang dapat dicurigai terpapar atau tidak dari Covid-19; (7) lanjut usia takut menjalani rapid test; (8) lanjut usia tidak pergi jauh jauh dari rumahnya; (9) tidak ada yang terpapar sesuai dengan instruksi dari Dinas Kesehatan setempat; (10) Keterbatasan layanan dan akses ke layanan pemeriksaan jauh dan sedikit susah di jangkau; (11) Kondisi lanjut usia pada desa yang diisolasi oleh tuntutan adat. Lanjut usia dilarang keras keluar dari rumah; (12) lanjut usia tidak mau melakukan rapid test karena takut diisolasi; (13 Lanjut usia takut dan keluarganya melarang; (14) Jauh tempat rapid testnya; (15) Tidak ada anggaran yang cukup untuk melakukan rapid test bagi lanjut usia; (16) Lanjut usia tidak paham.

3,62

3,62

13,77

34,78

44,21

0 10 20 30 40 50

lansia takut

lansia sehat

belum ada perintah

zona Aman

Tidak ada Anggaran

A l a s a n T i d a k R a p i d Te s t

95

Alasan institusi tidak melakukan rapid test, karena terbatasnya anggaran (44,21 %) untuk biaya rapid test, dan lanjut usia berada pada lingkungan zona aman (34.78 %). Selain karena anggaran dan berada pada zona aman, juga karena belum ada perintah untuk melakukan rapid test.

Lebih jelas, alasan tidak dilakukannya rapid test khususnya pada LKS-LU adalah: (1) beneficiaries tidak bergaul dengan lingkungan luar selama pandemik; (2) selalu berada dalam lingkungan panti; (3) belum perlu dilakukan test karena tidak ada indikasi dan wilayah tempat tinggal tidak ada yang positif; (4) Kondisi kesehatan lanjut usia selalu terpantau; (5) tidak ada fasilitas untuk melakukan tes; (6) Tidak ada keluhan yang dapat dicurigai terpapar atau tidak dari Covid-19; (7) lanjut usia takut menjalani rapid test; (8) lanjut usia tidak pergi jauh jauh dari rumahnya; (9) tidak ada yang terpapar sesuai dengan instruksi dari Dinas Kesehatan setempat; (10) Keterbatasan layanan dan akses ke layanan pemeriksaan jauh dan sedikit susah di jangkau; (11) Kondisi lanjut usia pada desa yang diisolasi oleh tuntutan adat. Lanjut usia dilarang keras keluar dari rumah; (12) lanjut usia tidak mau melakukan rapid test karena takut diisolasi; (13 Lanjut usia takut dan keluarganya melarang; (14) Jauh tempat rapid testnya; (15) Tidak ada anggaran yang cukup untuk melakukan rapid test bagi lanjut usia; (16) Lanjut usia tidak paham.

96

F. Membersihkan Ruangan dalam Satu Minggu

63

f. Membersihkan ruangan dalam satu minggu

Dalam upaya memaksimalkan perlindungan sosial bagi lanjut usia, kebersihan ruangan dan lingkungan bagi aktivitas lanjut usia menjadi penting dilakukan. Kegiatan member-sihkan ruangan setiap hari (35.66 %) banyak dilakukan di Balai-Loka RSLU (57,15 %), dan pada Panti Sosial-Satpel. RSLU (60.23 %).

Gambar 15 : Membersihkan Ruangan/minggu Secara keseluruhan, insitusi sosial lanjut usia yang membersihkan ruangan 2-3 kali dalam satu minggu (32,56 %), satu kali dalam seminggu (17.83 %) dan yang tidak dibersihkan dalam satu minggu sebanyak 4.65 %. Institusi sosial lanjut usia yang tidak melakukan pembersihan ruangan secara rutin dalam seminggu tersebut adalah di LKS-LU (Table 14). Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan, agar selama masa pandemic Covid-19, lingkungann perlu dibersihkan dan sekaligus kondisi kesehatan lanjut usia agar tetap sehat. Adapun Petugas yang membersihkan ruangan institusi sosial lanjut usia khususnya LKS-LU, adalah khusus kebersihan, pramuwerdha, dan dilakukan sendiri oleh lanjut usia, terutama yang potensial, minimal membersihkan kamarnya sendiri.

Tabel 14. Persentase Membersihkan Ruangan Dalam Seminggu Berdasarkan Institusi

MEMBERSIHKAN RUANGAN /

minggu BL-RSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % 6-7 kali 16 57.14 36 69.23 40 22.47 92 35.66 5-4 kali 2 7.14 8 15.38 14 7.87 24 9.30 2-3 kali 8 28.57 5 9.62 71 39.89 84 32.56 1 kali 2 7.14 1 1.92 43 24.16 46 17.83 tidak pernah 0 0. 2 3.85 10 5.62 12 4.65 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

6-7 kali 5-4 kali 2-3 kali 1 kali tidak pernah

35,66

9,3

32,56

17,83

4,65

Membersihkan Ruangan dalam 1 minggu

Secara keseluruhan, insitusi sosial lanjut usia yang membersihkan ruangan 2-3 kali dalam satu minggu (32,56 %), satu kali dalam seminggu (17.83 %) dan yang tidak dibersihkan dalam satu minggu sebanyak 4.65 %. Institusi sosial lanjut usia yang tidak melakukan pembersihan ruangan secara rutin dalam seminggu tersebut adalah di LKS-LU (Tabel 14). Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan, agar selama masa pandemic Covid-19, lingkungann perlu dibersihkan dan sekaligus kondisi kesehatan lanjut usia agar tetap sehat. Adapun Petugas yang membersihkan ruangan institusi sosial lanjut usia khususnya LKS-LU, adalah khusus kebersihan, pramuwerdha, dan dilakukan sendiri oleh lanjut usia, terutama yang potensial, minimal membersihkan kamarnya sendiri.

97

63

f. Membersihkan ruangan dalam satu minggu

Dalam upaya memaksimalkan perlindungan sosial bagi lanjut usia, kebersihan ruangan dan lingkungan bagi aktivitas lanjut usia menjadi penting dilakukan. Kegiatan member-sihkan ruangan setiap hari (35.66 %) banyak dilakukan di Balai-Loka RSLU (57,15 %), dan pada Panti Sosial-Satpel. RSLU (60.23 %).

Gambar 15 : Membersihkan Ruangan/minggu Secara keseluruhan, insitusi sosial lanjut usia yang membersihkan ruangan 2-3 kali dalam satu minggu (32,56 %), satu kali dalam seminggu (17.83 %) dan yang tidak dibersihkan dalam satu minggu sebanyak 4.65 %. Institusi sosial lanjut usia yang tidak melakukan pembersihan ruangan secara rutin dalam seminggu tersebut adalah di LKS-LU (Table 14). Hal ini perlu menjadi perhatian pimpinan, agar selama masa pandemic Covid-19, lingkungann perlu dibersihkan dan sekaligus kondisi kesehatan lanjut usia agar tetap sehat. Adapun Petugas yang membersihkan ruangan institusi sosial lanjut usia khususnya LKS-LU, adalah khusus kebersihan, pramuwerdha, dan dilakukan sendiri oleh lanjut usia, terutama yang potensial, minimal membersihkan kamarnya sendiri.

Tabel 14. Persentase Membersihkan Ruangan Dalam Seminggu Berdasarkan Institusi

MEMBERSIHKAN RUANGAN /

minggu BL-RSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % 6-7 kali 16 57.14 36 69.23 40 22.47 92 35.66 5-4 kali 2 7.14 8 15.38 14 7.87 24 9.30 2-3 kali 8 28.57 5 9.62 71 39.89 84 32.56 1 kali 2 7.14 1 1.92 43 24.16 46 17.83 tidak pernah 0 0. 2 3.85 10 5.62 12 4.65 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

6-7 kali 5-4 kali 2-3 kali 1 kali tidak pernah

35,66

9,3

32,56

17,83

4,65

Membersihkan Ruangan dalam 1 minggu

Tabel 14. Persentase Membersihkan Ruangan dalam Seminggu Berdasarkan Institusi

3. Bantuan Sosial

Dalam upaya perlindungan sosial lanjut usia di masa pandemi Covide-19, bantuan sosial bagi institusi sosial lanjut usia menjadi hal penting, disamping pelayanan kesehatan.

a. Asal bantuan sosialBantuan sosial berasal dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial setempat, atau dari kementerian/lembaga lainnya, LSM, dan perorangan. Hampir semua institusi sosial lanjut usia memperoleh bantuan sosial, dari Kementerian sosial melalui Progress LU (50.78 %). Akan tetapi, ada yang tidak pernah menerima bantuan sosial (8.91 %) dari Kementerian Sosial, yaitu LKS-LU yang diselenggarakan oleh masyarakat (Tabel 15). Diantara institusi sosial lanjut usia penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, ada juga yang menerima bantuan dari pihak lain (kementerian/lembaga lain, Yayasan, LSM dan/atau perorangan).

98

65

bantuan sosial, setidaknya dapat membantu meringankan beban, guna menghindari anggaran untuk kebutuhan sehari-hari (permakanan) bagi benefiaries.

Tabel 15. Persentase Asal Bantuan Sosial

ASAL BANSOS BLRSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % Kemensos/Dinsos 10 35.71 21 40.38 100 56.18 131 50.78 Kemensos/Dinsos, K/L lain 8 28.57 19 36.54 8 4.49 35 13.57 Kemensos/Dinsos, K/L lain, masyarakat 6 21.43 0 0 17 9.55 23 8.91 Kemensos/Dinsos, masyarakat 4 14.29 8 15.38 28 15.73 40 15.50 Masyarakat & Perorangan 0 0 0 0 6 3.37 6 2.33 Belum pernah dapat Bansos. 0 0 4 7.69 19 10.67 23 8.91 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

b. Jenis bantuan sosial

Di masa pandemi Covid-19, semua institusi sosial lanjut usia membutuhkan bantuan sosial, tidak terkecuali yang diselenggarakan pemerintah. Jenis bantuan yang diterima cukup bervariasi, mulai dari Sembako, Uang, Obat-obatan, Masker, atau kombinasi. Namun, bantuan sosial yang paling banyak diterima institusi sosial lanjut usia adalah Sembako (66.27 %). Semua institusi pernah memperoleh Sembako, tetapi ada yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan (8.53 %). Institusi sosial lanjut usia dimaksud adalah LKS-LU yang diselenggarakan masyarakat (10.67%) (Table 16)

Gambar 17 : Jenis Bantuan Sosial

8,53 0,78 1,16 2,33

7,36 13,57

66,27

0 10 20 30 40 50 60 70

tidak tahu/ada sembako obat-obatan

sembako uang masker/APD Obat-obatan

uang Sembako

Jenis Bantuan

64

3. Bantuan Sosial Dalam upaya perlindungan sosial lanjut usia di masa pandemi Covide-19, bantuan sosial bagi institusi sosial lanjut usia menjadi hal penting, disamping pelayanan kesehatan. a. Asal bantuan sosial

Bantuan sosial berasal dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial setempat, atau dari kementerian/lembaga lainnya, LSM, dan perorangan. Hampir semua institusi sosial lanjut usia memperoleh bantuan sosial, dari Kementerian sosial melalui Progress LU (50.78 %). Akan tetapi, ada yang tidak pernah menerima bantuan sosial (8.91 %) dari Kementerian Sosial, yaitu LKS-LU yang diselenggarakan oleh masyarakat (Table 15). Diantara institusi sosial lanjut usia penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, ada juga yang menerima bantuan dari pihak lain (kementerian/lembaga lain, Yayasan, LSM dan/atau perorangan).

Gambar 16 : Sumber Bantuan Sosial

Dari LKS-LU penerima bantuan sosial, terdapat yang menerima dari masyarakat atau perorangan saja, yakni sebesar 2,33 % (Gambar 16). Kondisi tersebut, memberi gambaran bahwa LKS-LU menghadapi kendala dalam pelayanan bagi lanjut usia, terlebih di masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui bahwa selama masa pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan anggaran untuk pembelian APD bagi lanjut usia dan pegawai atau petugas. Melalui

50,78

13,57

8,91

15,5

2,33

8,91

0 10 20 30 40 50 60

Kemensos/Dinsos

Kemensos/Dinsos, K/L lain

Kemensos/Dinsos, K/L lain, masyarakat

Kemensos/Dinsos, masyarakat

Lembaga masyarakat & Perorangan

Tidak pernah mendapat bantuan.

Asal Bantuan Sosial

Dari LKS-LU penerima bantuan sosial, terdapat yang menerima dari masyarakat atau perorangan saja, yakni sebesar 2,33 % (Gambar 16). Kondisi tersebut, memberi gambaran bahwa LKS-LU menghadapi kendala dalam pelayanan bagi lanjut usia, terlebih di masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui bahwa selama masa pandemi Covid-19, sangat dibutuhkan anggaran untuk pembelian APD bagi lanjut usia dan pegawai atau petugas. Melalui bantuan sosial, setidaknya dapat membantu meringankan beban, guna menghindari anggaran untuk kebutuhan sehari-hari (permakanan) bagi benefiaries.

99

b. Jenis Bantuan Sosial

Di masa pandemi Covid-19, semua institusi sosial lanjut usia membutuhkan bantuan sosial, tidak terkecuali yang diselenggarakan pemerintah. Jenis bantuan yang diterima cukup bervariasi, mulai dari Sembako, Uang, Obat-obatan, Masker, atau kombinasi. Namun, bantuan sosial yang paling banyak diterima institusi sosial lanjut usia adalah Sembako (66.27 %). Semua institusi pernah memperoleh Sembako, tetapi ada yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan (8.53 %). Institusi sosial lanjut usia dimaksud adalah LKS-LU yang diselenggarakan masyarakat (10.67%) (Tabel 16)

65

bantuan sosial, setidaknya dapat membantu meringankan beban, guna menghindari anggaran untuk kebutuhan sehari-hari (permakanan) bagi benefiaries.

Tabel 15. Persentase Asal Bantuan Sosial

ASAL BANSOS BLRSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

n % n % n % N % Kemensos/Dinsos 10 35.71 21 40.38 100 56.18 131 50.78 Kemensos/Dinsos, K/L lain 8 28.57 19 36.54 8 4.49 35 13.57 Kemensos/Dinsos, K/L lain, masyarakat 6 21.43 0 0 17 9.55 23 8.91 Kemensos/Dinsos, masyarakat 4 14.29 8 15.38 28 15.73 40 15.50 Masyarakat & Perorangan 0 0 0 0 6 3.37 6 2.33 Belum pernah dapat Bansos. 0 0 4 7.69 19 10.67 23 8.91 TOTAL (N) 28 100. 52 100. 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

b. Jenis bantuan sosial

Di masa pandemi Covid-19, semua institusi sosial lanjut usia membutuhkan bantuan sosial, tidak terkecuali yang diselenggarakan pemerintah. Jenis bantuan yang diterima cukup bervariasi, mulai dari Sembako, Uang, Obat-obatan, Masker, atau kombinasi. Namun, bantuan sosial yang paling banyak diterima institusi sosial lanjut usia adalah Sembako (66.27 %). Semua institusi pernah memperoleh Sembako, tetapi ada yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan (8.53 %). Institusi sosial lanjut usia dimaksud adalah LKS-LU yang diselenggarakan masyarakat (10.67%) (Table 16)

Gambar 17 : Jenis Bantuan Sosial

8,53 0,78 1,16 2,33

7,36 13,57

66,27

0 10 20 30 40 50 60 70

tidak tahu/ada sembako obat-obatan

sembako uang masker/APD Obat-obatan

uang Sembako

Jenis Bantuan

1). Bantuan Sembako, berdasarkan jawaban responden, secara keseluruhan, diketahui bahwa jenis bantuan Sembako adalah jenis bantuan yang paling banyak diterima semua institusi sosial lanjut usia. Diantara bantuan Sembako tersebut ada juga uang (1.69 %) dan obat-obatan (1.12 %). Hal tersebut terjadi di LKS-LU.

100

Namun, juga ditemukan bahwa masih terdapat LKS-LU (3.93 %) yang tidak mengetahui jenis bantuan sosial yang pernah diterima dari pihak mana.

2). Bantuan masker dan obat-obatan sebagai pendukung protokol kesehatan, secara keseluruhan berada pada persentase antara 2-7 % saja (Gambar 17). Hal tersebut diketahui pada institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat, di mana jenis bantuan tersebut cukup besar. Untuk bantuan obat-obatan sebesar 14.29 % dan masker sebesar 10.71 %.

Sementara pada institusi sosial lanjut usia Pemerindah Daerah, bantuan masker presentasenya rendah, yakni 3.85 % (Tabel 15). Oleh karenanya bantuan masker di PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi dan Karawang, hanya cukup untuk kebutuhan lanjut usia, sehingga kebutuhan masker bagi petugas/pegawai, mereka harus membeli sendiri. Demikian halnya bantuan masker di LKS-LU, hanya 0,56 %. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19, minimal harus memakai masker.

101

66

1). Bantuan Sembako, berdasarkan jawaban responden, secara keseluruhan, diketahui bahwa jenis bantuan Sembako adalah jenis bantuan yang paling banyak diterima semua institusi sosial lanjut usia. Diantara bantuan Sembako tersebut ada juga uang (1.69 %) dan obat-obatan (1.12 %). Hal tersebut terjadi di LKS-LU. Namun, juga ditemukan bahwa masih terdapat LKS-LU (3.93 %) yang tidak mengetahui jenis bantuan sosial yang pernah diterima dari pihak mana.

2) Bantuan masker dan obat-obatan sebagai pendukung protokol kesehatan, secara keseluruhan berada pada persentase antara 2-7 % saja (Gambar 17). Hal tersebut diketahui pada institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat, di mana jenis bantuan tersebut cukup besar. Untuk bantuan obat-obatan sebesar 14.29 % dan masker sebesar 10.71 %.

Sementara pada institusi sosial lanjut usia Pemerindah Daerah, bantuan masker presentasenya rendah, yakni 3.85 % (Table 15). Oleh karenanya bantuan masker di PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi dan Karawang, hanya cukup untuk kebutuhan lanjut usia, sehingga kebutuhan masker bagi petugas/ pegawai, mereka harus membeli sendiri. Demikian halnya bantuan masker di LKS-LU, hanya 0.56 %. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena pencegahan lanjut usia dari terpapar Covid-19, minimal harus memakai masker.

Tabel 16. Persentase Jenis Bantuan Sosial Berdasarkan Institusi JENIS BANTUAN

PERNAH DITERIMA

BLRSLU PS-Satpel.

RSLU LKS-LU TOTAL n % n % n % n %

Sembako 17 60.71 28 53.85 126 70.79 171 66.28 Sembako uang 0 0 0 0. 3 1.69 3 1.16 Sembako obat2an 0 0 0 0. 2 1.12 2 0.78 Obat-obatan 4 14.29 7 13.46 8 4.49 19 7.36 Masker/APD 3 10.71 2 3.85 1 0.56 6 2.33 Uang 4 14.29 0 0.00 31 17.42 35 13.57 Tidak Tahu 0 0. 15 28.85 7 3.93 22 8.53

28 100 52 100 178 100 258 100

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

4. Kebutuhan Institusi Sosial Lanjut Usia dalam Pencegahan Covid-19.

Perlindungan sosial lanjut usia meliputi semua kegiatan pencegahan bagi lanjut usia dari kondisi yang membahayakannya. Di masa pandemi Covid-19, lanjut usia merupakan kelompok yang rentan dari terpapar Covid-19. Keberadaan lanjut usia, baik di dalam maupun di luar institusi sosial lanjut usia, membutuhkan penyesuaian. Dalam upaya pencegahan dari Covid-19, kebutuhan institusi sosial lanjut usia penting mendapat dukungan, agar lanjut usia tetap terlindungi dari kondisi yang mengancam kesehatan mereka. Beberapa kebutuhan institusi sosial bagi lanjut usia terlihat seperti pada gambar 18.

102

67

4. Kebutuhan Institusi Sosial Lanjut Usia Dalam Pencegahan Covid-19. Perlindungan sosial lanjut usia meliputi semua kegiatan pencegahan bagi lanjut usia dari kondisi yang membahayakannya. Di masa pandemi Covid-19, lanjut usia merupakan kelompok yang rentan dari terpapar Covid-19. Keberadaan lanjut usia, baik di dalam maupun di luar institusi sosial lanjut usia, membutuhkan penyesuaian. Dalam upaya pencegahan dari Covid-19, kebutuhan institusi sosial lanjut usia penting mendapat dukungan, agar lanjut usia tetap terlindungi dari kondisi yang mengancam kesehatan mereka. Beberapa kebutuhan institusi sosial bagi lanjut usia terlihat seperti pada gambar 18.

Gambar 18 : Kebutuhan Insitusi Dalam Pencegahan Covid-19.

1) Tersedianya aturan khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial.

Diketahui sebesar 37.21 % menyatakan, perlu adanya aturan atau kebijakan masa darurat –pandemi Covid-19 cukup menonjol, dibandingkan kebutuhan lainnya. Ketersediaan aturan tersebut, lebih dibutuhkan oleh institusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah (67.31%). Aturan atau kebijakan dapat mencakup: (a) Perubahan anggaran bagi pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial kondisi darurat –Covid-19; (b) Penyaluran bantuan sosial bagi LKS-LU; (c) Penerimaan lanjut usia terlantar masa pandemi Covid-19. Tersedianya aturan atau kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggaraan perlindungan sosial lanjut usia di masa darurat –pandemi

7,75

16,28 18,22

20,54

37,21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tersedia petugas handal

Tersedia Juknis Yan lansia dalam & luar lembaga

Tersedia dukungan kebutuhan

lembaga

Kemudahan akses Yan kesehatan

Tersedia Aturan Yan lansia ms

pandemic

Kebutuhan Institusi Untuk Pencegahan

1) Tersedianya aturan khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Diketahui sebesar 37.21 % menyatakan, perlu adanya aturan atau kebijakan masa darurat –pandemi Covid-19 cukup menonjol, dibandingkan kebutuhan lainnya. Ketersediaan aturan tersebut, lebih dibutuhkan oleh institusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah (67.31%). Aturan atau kebijakan dapat mencakup: (a) Perubahan anggaran bagi pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial kondisi darurat Covid-19; (b) Penyaluran bantuan sosial bagi LKS-LU; (c) Penerimaan lanjut usia terlantar masa pandemi Covid-19. Tersedianya aturan atau kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggaraan perlindungan sosial lanjut usia di masa darurat –pandemi Covid-19, dan dimungkinkan diimplementasikan pada kondisi darurat lainnya.

2) LKS-LU membutuhkan akses pelayanan kesehatan (23.5 %), karena dalam masa darurat –pandemi Covid-19, sebagian besar LKS-LU dalam melakukan pemeriksaan kesehatan

103

beneficiaries tergantung pada kondisi dan kebutuhan lanjut usia (Tabel 11&12), sehingga mengandalkan petugas kesehatan datang ke rumah lanjut usia, yang sebenarnya cukup rentan baik bagi lanjut usia maupun petugas kesehatan.

3) Kebutuhan LKS-LU dalam pencegahan Covid-19, tidak hanya aturan atau kebijakan tentang perlindungan sosial lanjut usia masa darurat –pandemi Covid-19 (29.21%), tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak (24.16%) terutama dukungan anggaran yang selama ini menjadi hambatan yang dominan. Kebutuhan anggaran dengan peruntukkan bagi pembelian APD, seperti: masker, desinfektan, alat-alat kebersihan. Sangat tidak diharapkan jika institusi sosial lanjut usia menggunakan anggaran permakanan, untuk pembelian masker dan peralatan kebersihan, termasuk rapid test. Dukungan bagi institusi sosial lanjut usia tidak hanya dalam bentuk anggaran tetapi juga memerlukan dukungan dalam bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana dikemukakan LKS-LU Nurunissa Tangerang dan LKS-LU Caritas Bekasi.

4) Institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat selain membutuhkan aturan/kebijakan (32.14%) juga membutuhkan petunjuk teknis bagi pelayanan lanjut usia di masa darurat (pandemi Covid-19). Hal ini cukup beralasan karena BRSLU Budhi Darma, dan Gau Mabaji serta LRSLU Minaula, sebagai pembina bagi LKS-LU mempunyai tanggung jawab besar dalam membina LKS-LU yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. LKS-LU binaan Balai-Loka RSLU

104

mempunyai karakteristik dan sistem layanan yang berbeda, Sistem dalam dan atau luar panti, atau keduanya. Aturan atau kebijakan dibutuhkan agar Balai-Loka RSLU sebagai Pembina LKS-LU, mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Harapannya, aturan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan (Gambar 19) dan meminimalisasi hambatan institusi di masa darurat –pandemi Covid-19 (Gambar 21).

5) Tersedianya petugas yang terlatih. Hal ini dibutuhkan oleh LKS-LU, karena selama ini pendamping bagi lanjut usia banyak berasal dari kader-kader lingkungan sekitar LKS-LU berada. Bahkan mendayagunakan tenaga yang sedang praktek belajar atau dari perkumpulan keagamaan. Seperti yang dilakukan LKS-LU Caritas Bekasi, dengan mendayagunakan anggota persekutuan gereja yang berasal dari luar daerah (Manggarai, Nusa Tenggara Timur). Pengetahuan dan pemahaman melayani lanjut usia masa darurat –pandemi Covid-19 hanya diperoleh melalui media masa dan pemberitahuan.

69

5) Tersedianya petugas yang terlatih. Hal ini dibutuhkan oleh LKS-LU, karena selama ini pendamping bagi lanjut usia banyak berasal dari kader-kader lingkungan sekitar LKS-LU berada. Bahkan mendayagunakan tenaga yang sedang praktek belajar atau dari perkumpulan keagamaan. Seperti yang dilakukan LKS-LU Caritas Bekasi, dengan mendayagunakan anggota persekutuan gereja yang berasal dari luar daerah (Manggarai, Nusa Tenggara Timur). Pengetahuan dan pemahaman melayani lanjut usia masa darurat –pandemi Covid-19 hanya diperoleh melalui media.

Tabel 17. Persentase Kebutuhan Pencegahan Covid 19 Berdasarkan Institusi

KEBUTUAN PENCEGAHAN COVID 19

BLRSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Akses pada pelayanan kesehatan 2 7.14 9 17.31 42 23.60 53 20.54 Dukungan untuk kebutuhan lembaga 1 3.57 3 5.77 43 24.16 47 18.22 Aturan/kebijakan Yan lansia masa pandemic 9 32.14 35 67.31 52 29.21 96 37.21 Petugas handal dalam pelayanan 4 14.29 3 5.77 13 7.30 20 7.75 Juknis Yan Lansia dalam & luar lembaga 12 42.86 2 3.85 28 15.73 42 16.28 TOTAL 28 100. 52 100. 178 100. 258 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

C. Kebutuhan Mendesak Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19

Di masa darurat –pandemi Covid-19, dari semua institusi sosial lanjut usia diperoleh informasi mempunyai kebutuhan mendesak untuk direalisasikan. Perubahan anggaran terutama bagi pelayanan sosial dan kesehatan dinyatakan oleh bagian besar ressponden (36.5 %), dan mendapatkan bantuan sosial (32.01%) cukup dominan dibutuhkan semua institusi sosial lanjut usia. Kondisi ini beralasan karena semua institusi sosial lanjut usia di masa darurat –pandemi Covid-19, harus menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan.

105

C. Kebutuhan Mendesak Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19

Di masa darurat pandemi Covid-19, dari semua institusi sosial lanjut usia diperoleh informasi mempunyai kebutuhan mendesak untuk direalisasikan. Perubahan anggaran terutama bagi pelayanan sosial dan kesehatan dinyatakan oleh bagian besar ressponden (36.5 %), dan mendapatkan bantuan sosial (32.01%) cukup dominan dibutuhkan semua institusi sosial lanjut usia. Kondisi ini beralasan karena semua institusi sosial lanjut usia di masa darurat –pandemi Covid-19, harus menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan.

70

Gambar 19 : Kebutuhan Mendesak Institusi Sosial Lanjut Usia

1) Perubahan anggaran, menjadi kebutuhan mendesak khususnya untuk pembelian peralatan/perlengkapan kesehatan (APD), pembelian vitamin, penambahan/ peningkatan gizi beneficiaries. Pada semua institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat (44.9 %), Pemerintah Daerah (44.74 %) dan LKS-LU (33.52 %) (Table 16);

2) Bantuan sosial (31.01%) sebagai kebutuhan mendesak setelah perubahan anggaran. Hal tersebut menjadi penting, mengingat adanya keperluan anggaran di luar peruntukkan belanja rutin (extra ordinary), berpengaruh pada kebutuhan lainnya. Dengan bantuan sosial, minimal dapat mengurangi beban Institusi sosial lanjut usia dalam pelaksanaan kegiatannya. Kebutuhan mendesak bantuan sosial, lebih banyak dibutuhkan oleh LKS-LU (37.26%). Hal ini cukup beralasan karena sumber keuangan LKS-LU dapat dikatakan mengandalkan bantuan sosial dari pihak luar. Masih ditemukan LKS-LU tidak memilki sumber dana tetap;

3) Penambahan tenaga terlatih –medis/para medis dan pekerja sosial (17.3%) sebagai kebutuhan mendesak lainnya. Tenaga terlatih tersebut sangat membantu institusi sosial lanjut usia dalam situasi darurat –pandemic Covid-19. Seperti diketahui, kondisi kesehatan lanjut usia menjadi prioritas untuk tetap terjaga kesehatannya. Diperoleh informasi, tidak semua petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam pelayanan sosial lanjut usia. Dengan demikian diperlukan capacity building terutama untuk tersedianya tenaga terlatih khususnya di LKS-LU;

4) Kebijakan/aturan saat darurat –Covid-19) (15.19%) juga merupakan kebutuhan mendesak, sebagai pedoman bagi institusi sosial lanjut usia dalam memmberikan perlindungan sosial lanjut usia.

15,19 17,3

31,01 36,5

0 5

10 15 20 25 30 35 40

Kebijakan saat kondisi darurat

Petugas Medis &Peksos

Bantuan sosial Rubah anggaran untuk Yan Sos &

kes

Kebutuhan Mendesak

1) Perubahan anggaran, menjadi kebutuhan mendesak khususnya untuk pembelian peralatan/perlengkapan kesehatan (APD), pembelian vitamin, penambahan/ peningkatan gizi beneficiaries. Pada semua institusi

106

sosial lanjut usia Pemerintah Pusat (44.9 %), Pemerintah Daerah (44.74 %) dan LKS-LU (33.52 %) (Table 16);

2) Bantuan sosial (31.01%) sebagai kebutuhan mendesak setelah perubahan anggaran. Hal tersebut menjadi penting, mengingat adanya keperluan anggaran di luar peruntukkan belanja rutin (extra ordinary), berpengaruh pada kebutuhan lainnya. Dengan bantuan sosial, minimal dapat mengurangi beban Institusi sosial lanjut usia dalam pelaksanaan kegiatannya. Kebutuhan mendesak bantuan sosial, lebih banyak dibutuhkan oleh LKS-LU (37.26%). Hal ini cukup beralasan karena sumber keuangan LKS-LU dapat dikatakan mengandalkan bantuan sosial dari pihak luar. Masih ditemukan LKS-LU tidak memilki sumber dana tetap;

3) Penambahan tenaga terlatih –medis/para medis dan pekerja sosial (17.3%) sebagai kebutuhan mendesak lainnya. Tenaga terlatih tersebut sangat membantu institusi sosial lanjut usia dalam situasi darurat –pandemic Covid-19. Seperti diketahui, kondisi kesehatan lanjut usia menjadi prioritas untuk tetap terjaga kesehatannya. Diperoleh informasi, tidak semua petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam pelayanan sosial lanjut usia. Dengan demikian diperlukan capacity building terutama untuk tersedianya tenaga terlatih khususnya di LKS-LU;

4) Kebijakan/aturan saat darurat –Covid-19) (15.19%) juga merupakan kebutuhan mendesak, sebagai pedoman

107

bagi institusi sosial lanjut usia dalam memmberikan perlindungan sosial lanjut usia.

71

Tabel 18. Persentase Kebutuhan Mendesak Berdasarkan Institusi

KEBUTUHAN MENDESAK

BLRSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Perubahan anggaran utk Yan Sos & kes 22 44.90 34 44.74 117 33.52 173 36.50 Peraturan menghadapi kondisi darurat 9 18.37 12 15.79 51 14.61 72 15.19 Bantuan sosial 7 14.29 10 13.16 130 37.25 147 31.01 Penambahan petugas (medis, peksos), 11 22.45 20 26.32 51 14.61 82 17.30 TOTAL (N) 49 100. 76 100. 349 100. 474 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

1. Kebutuhan Prioritas Institusi Sosial Lanjut Usia

Perubahan anggaran sebagai kebutuhan mendesak bagi institusi sosiala lanjut usia, tidak mudah dilaksanakan, karena perlu proses dalam pelaksanaannya. Sebagai prioritas pertama adalah bantuan sosial (16,21 %), selain kebutuhan penyediaan sarana prasarana dan bantuan kesehatan. Masing-masing sebesar 15.96 % dan 15.55 %.

Gambar 20 : Kebutuhan Prioritas

Prioritas pertama pada institusi sosial lanjut usia cukup bervariasi. Prioritas pertama bagi Balai-Loka RSLU adalah (1) bantuan sosial (15.92%); Kemudian (2) bantuan kesehatan, sarana prasarana pelayanan, dan petunjuk teknis pelayanan masa darurat –pandemi Covid-19, persentasenya sama yaitu 15.22 %; Berikutnya,

5,05

8,93

10,84

13,56

13,9

15,55

15,96

16,21

0 5 10 15 20

Petunjuk Teknis pelayanan

penambahan tenaga pelayanan

Rapid test

akses ke Pelayn kesehatan

Penyediaan APD

Bantuan kesehatan

sarana prasarana pelayanan

Bantuan Sosial

Kebutuhan Prioritas

71

Tabel 18. Persentase Kebutuhan Mendesak Berdasarkan Institusi

KEBUTUHAN MENDESAK

BLRSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Perubahan anggaran utk Yan Sos & kes 22 44.90 34 44.74 117 33.52 173 36.50 Peraturan menghadapi kondisi darurat 9 18.37 12 15.79 51 14.61 72 15.19 Bantuan sosial 7 14.29 10 13.16 130 37.25 147 31.01 Penambahan petugas (medis, peksos), 11 22.45 20 26.32 51 14.61 82 17.30 TOTAL (N) 49 100. 76 100. 349 100. 474 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

1. Kebutuhan Prioritas Institusi Sosial Lanjut Usia

Perubahan anggaran sebagai kebutuhan mendesak bagi institusi sosiala lanjut usia, tidak mudah dilaksanakan, karena perlu proses dalam pelaksanaannya. Sebagai prioritas pertama adalah bantuan sosial (16,21 %), selain kebutuhan penyediaan sarana prasarana dan bantuan kesehatan. Masing-masing sebesar 15.96 % dan 15.55 %.

Gambar 20 : Kebutuhan Prioritas

Prioritas pertama pada institusi sosial lanjut usia cukup bervariasi. Prioritas pertama bagi Balai-Loka RSLU adalah (1) bantuan sosial (15.92%); Kemudian (2) bantuan kesehatan, sarana prasarana pelayanan, dan petunjuk teknis pelayanan masa darurat –pandemi Covid-19, persentasenya sama yaitu 15.22 %; Berikutnya,

5,05

8,93

10,84

13,56

13,9

15,55

15,96

16,21

0 5 10 15 20

Petunjuk Teknis pelayanan

penambahan tenaga pelayanan

Rapid test

akses ke Pelayn kesehatan

Penyediaan APD

Bantuan kesehatan

sarana prasarana pelayanan

Bantuan Sosial

Kebutuhan Prioritas

1. Kebutuhan Prioritas Institusi Sosial Lanjut Usia

Perubahan anggaran sebagai kebutuhan mendesak bagi institusi sosiala lanjut usia, tidak mudah dilaksanakan, karena perlu proses dalam pelaksanaannya. Sebagai prioritas pertama adalah bantuan sosial (16,21 %), selain kebutuhan penyediaan sarana prasarana dan bantuan kesehatan. Masing-masing sebesar 15.96 % dan 15.55 %.

108

Prioritas pertama pada institusi sosial lanjut usia cukup bervariasi. Prioritas pertama bagi Balai-Loka RSLU adalah (1) bantuan sosial (15.92%); Kemudian (2) bantuan kesehatan, sarana prasarana pelayanan, dan petunjuk teknis pelayanan masa darurat –pandemi Covid-19, persentasenya sama yaitu 15.22 %; Berikutnya, bantuan kesehatan yang menjadi prioritas adalah pemeriksaan melalui Swap (BRSLU Gau Mabaji). Selain itu, petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial sangat dibutuhkan, mengingat posisi Balai-Loka RSLU sebagai pembina LKS-LU di seluruh Indonesia. Saat ini, belum memiliki aturan yang sama.Sementara, kebutuhan prioritas bagi PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU adalah (1) bantuan kesehatan (14.81 %) dan (2) sarana prasarana pelayanan serta bantuan sosial, memiliki prsentase sama (13.58 %). Seperti kebutuhan PSRSLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi, dan Karawang, memerlukan bantuan kesehatan berupa Kursi Roda, Tongkat bagi lanjut usia, dan sarung tangan serta sepatu boot, untuk petugas (Pramuwerdha) guna keperluan memandikan beneficiaries, serta peralatan kesehatan untuk klinik.Adapun kebutuhan prioritas bagi LKS-LU adalah: (1) sarana prasarana pelayanan (17.59 %), bantuan sosial (17.49 %), (2) bantuan kesehatan (15.93%) dan (3) ketersediaan APD (14.59 %), serta akses ke pelayanan kesehatan (14.06 %). Kebutuhan sarana prasarana pelayanan, sebagaimana di LKS-LU Nurunissa, membutuhkan ruang isolasi, yang selama ini menumpang di ruang kantor. Ruangan untuk dapur umum yang menggunakan dapur rumah pengurus.

109

72

bantuan kesehatan yang menjadi prioritas adalah pemeriksaan melalui Swap (BRSLU Gau Mabaji). Selain itu, petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial sangat dibutuhkan, mengingat posisi Balai-Loka RSLU sebagai pembina LKS-LU di seluruh Indonesia. Saat ini, belum memiliki aturan yang sama. Sementara, kebutuhan prioritas bagi PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU adalah (1) bantuan kesehatan (14.81 %) dan (2) sarana prasarana pelayanan serta bantuan sosial, memiliki prsentase sama (13.58 %). Seperti kebutuhan PSRSLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi, dan Karawang, memerlukan bantuan kesehatan berupa Kursi Roda, Tongkat bagi lanjut usia, dan sarung tangan serta sepatu boot, untuk petugas (Pramuwerdha) guna keperluan memandikan beneficiaries, serta peralatan kesehatan untuk klinik. Adapun kebutuhan prioritas bagi LKS-LU adalah: (1) sarana prasarana pelayanan (17.59 %), bantuan sosial (17.49 %), (2) bantuan kesehatan (15.93%) dan (3) ketersediaan APD (14.59 %), serta akses ke pelayanan kesehatan (14.06 %). Kebutuhan sarana prasarana pelayanan, sebagaimana di LKS-LU Nurunissa, membutuhkan ruang isolasi, yang selama ini menumpang di ruang kantor. Ruangan untuk dapur umum yang menggunakan dapur rumah pengurus. Untuk kebutuhan bantuan kesehatan dan penyediaan APD, sebagaimana pada Panti Jompo Islamic village, LKSLU Caritas Bekasi, dan LKSLU Nurunissa Tanggerang,

Tabel 19. Persentase Kebutuhan Prioritas Berdasarkan Institusi

KEBUTUHAN PRIORITAS

BLRSLU PS-Satpel

RSLU LKS-LU Total n % n % n % n %

Bantuan Sosial 22 15.94 44 13.58 130 17.40 196 16.21 Bantuan Kesehatan 21 15.22 48 14.81 119 15.93 188 15.55 Akses Pelayanan Kesehatan 15 10.87 44 13.58 105 14.06 164 13.56 Penambahan Tenaga Terlatih 18 13.04 32 9.88 58 7.76 108 8.93 Penyediaan APD 20 14.49 39 12.04 109 14.59 168 13.90 Sarana-Prasarana 21 15.22 41 12.65 131 17.54 193 15.96 Petunjuk Teknis 21 15.22 40 12.35 0 0. 61 5.05 Rapid test 0 0. 36 11.11 95 12.72 131 10.84 TOTAL 138 100. 324 100. 747 100. 1209 100.

Sumber : Kajian cepat Lanjut Usia , Puslitbangkesos, 2020.

Untuk kebutuhan bantuan kesehatan dan penyediaan APD, sebagaimana pada Panti Jompo Islamic village, LKSLU Caritas Bekasi, dan LKSLU Nurunissa Tanggerang, persediaan terhadap hal-hal tersebut sangat terbatas. Kebutuhan bantuan saat ini adalah Pampers, APD baik bagi lanjut usia maupun petugas/pegawai/karyawan.

D. Hambatan Institusi Sosial Lanjut Uisia Masa Pandemi Covid-19

Selama masa darurat –pandemi Covid 19, berbagai upaya pencegahan yang dilakukan institusi sosial lanjut usia agar beneficiaries terhindar dari Covid-19, telah banyak dilakukan. Berdasarkan temuan kajian, diperoleh gambaran bahwa hambatan yang cukup besar dihadapi intitusi sosial lanjut usia adalah (Lihat Gambar 24):

110

a). Kondisi kesehatan lanjut usia (24.22 %) menjadi hambatan semua institusi sosial lanjut usia, dan PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (26.97 %) memiliki persentase lebih tinggi daripada institusi sosial lanjut usia lainnya. Hal tersebut terjadi karena (1) terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petugas saat kondisi darurat (pandemic Covid-19), menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan. Sebagaimana dialami petugas PSRLU-PTMP Ciparay yang menghadapi masalah pada tata cara mengevakuasi Beneficiaries terdampak Covid-19; (2) terbatasnya ketersediaan perlengkapan /peralatan kesehatan di Klinik yang dimilikinya, sehingga khawatir kesehatan lanjut usia tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal; (3) terbatasnya petugas kesehatan khususnya pada Satpel. RSLU Sukabumi, ketika lanjut usia memerlukan perawatan khusus.

73

D. Hambatan Institusi Sosial Lanjut Uisia Masa Pandemi Covid-19

Selama masa darurat –pandemi Covid 19, berbagai upaya pencegahan yang dilakukan institusi sosial lanjut usia agar Beneficiaries terhindar dari Covid-19, telah banyak dilakukan. Berdasarkan temuan kajian, diperoleh gambaran bahwa hambatan yang cukup besar dihadapi intitusi sosial lanjut usia adalah (Lihat Gambar 24): a). Kondisi kesehatan lanjut usia (24.22 %) menjadi hambatan semua institusi

sosial lanjut usia, dan PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (26.97 %) memiliki persentase lebih tinggi daripada institusi sosial lanjut usia lainnya. Hal tersebut terjadi karena (1) terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petugas saat kondisi darurat (pandemic Covid-19), menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan. Sebagaimana dialami petugas PSRLU-PTMP Ciparay yang menghadapi masalah pada tata cara mengevakuasi Beneficiaries terdampak Covid-19; (2) terbatasnya ketersediaan perlengkapan /peralatan kesehatan di Klinik yang dimilikinya, sehingga khawatir kesehatan lanjut usia tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal; (3) terbatasnya petugas kesehatan khususnya pada Satpel. RSLU Sukabumi, ketika lanjut usia memerlukan perawatan khusus.

Gambar 21 : Hambatan Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19

0,12 3,85

4,72 7,08

9,32 16,02

17,27 17,39

24,22

0 5 10 15 20 25 30

tidak ada hambatan Koordinasi dengan lembaga Pembina LKS

Petugas pelayanan Terbatas Sarana prasarana pelayanan terbatas

Akomodasi bagi lansia terlantar Penyaluran bantuan sosial

Penerimaan lansia terlantar/diluar binaan Anggaran untuk APD terbatas

Kondisi kesehatan lansia

Hambatan selama Pandemi

111

b). Hambatan selanjutnya bagi institusi sosial lanjut usia dalam upaya pencegahan dari terpapar Covid-19 adalah terbatasnya anggaran untuk pembelian APD (17.39%). Kondisi ini dihadapi semua institusi sosial lanjut usia, persentase yang paling besar adalah LKS-LU (20.33%) dan PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (17.11%). Sebagaimanaa dialami oleh LKS-LU Nurunissa yang terpaksa menggunakan sebagian anggaran permakanan, untuk pembelian masker, sehingga menurunkan jumlah dan kualitas permakanan Beneficiaries.

Diantara penyebab terbatasnya anggaran, adalah: (1) umumnya anggaran LKS-LU bagi pelayanan bagi lanjut usia bergantung dari pemberian/bantuan dermawan yang berkunjung (tamu), sementara kunjungan tamu, selama pandemi Covid-19 dibatasi; (2) adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Kondisi ini dialami PSRLU-PTMP Ciparay, Satpel. RSLU Sukabumi dan Satpel. RSLU Karawang, sehingga anggaran untuk pembelian APD, terbatas hanya untuk lanjut usia dan tidak bagi petugas. Namun, Satpel. RSLU Sukabumi, berinisiatif membuat desinfektan sendiri menggunakan bahan-bahan yang tersedia.

c). Penerimaan lanjut usia terlantar, (17.27%) juga menjadi hambatan yang dihadapi bagi semua institusi sosial lanjut usia. Pada PSRLU-PTMP dan Satpel. RSLU (26.31 %), selanjutnya di Balai-Loka RSLU (20.22%), dan LKS-

112

LU (14.97%). Sebagaimana yang dialami PSRLU-PTMP Ciparay yang menerima lanjut usia terlantar dari hasil “razia”, menjadi hambatan, karena: (1) tanpa disertai dokumen pre-assessment dari pengirim (Satpol. PP., Dinas Sosial kabupaten/kota, Kepolisian, LSM) menimbulkan permasalahan tersendiri; (2) tidak dilakukan rapid test karena keterbatasan anggaran, sehingga pemeriksaan cukup dilakukan oleh perawat panti. Kebijakan Puskesmas setempat yang mengharuskan minimal 5 orang bagi yang akan di rapid test, sementara penerimaan lanjut usia terlantar dalam satu kali pengiriman tidak mencapai 5 orang. Sementara, hambatan menerima lanjut usia di LKS-LU, karena: (a) kuota layanan yang terbatas, (b) tebatasnya anggaran sehingga ada kekhawatiran tidak dapat memberikan pelayanan optimal, (c) tidak memiliki akomodasi bagi keperluan lanjut usia, dan (d) terbatasnya petugas pelayanan.

d). Penyaluran bantuan sosial, menjadi kendala tersendiri terutama bagi institusi sosial lanjut usia pemerintah pusat (17.98%). Balai-Loka RSLU memiliki tugas dan fungsi menyalurkan bantuan pada LKS-LU binaan. Hal yang menjadi penghambat karena: (1) Luasnya jangkauan LKS-LU binaan Balai-Loka RSLU bahkan antar provinsi, sementara dalam kondisi darurat –pandemic Covid-19, membatasi perjalanan ke luar kota, menjadikan penyaluran bantuan sosial kesulitan. Untuk megatasi hal

113

tersebut, bantuan sosial tidak dilakukan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang tunai. Kebutuhan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya memonitor bantuan sosial dan sulitnya melakukan pembinaan; (2) banyaknya jumlah lanjut usia binaan yang melebihi jumlah bantuan sosial yang diterima. Sementara laporan penyaluran bantuann harus tepat dan sesuai peruntukkannya. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan antar lanjut usia binaan bahkan ada anggapan “tidak baik” terhadap LKS-LU. Sebagaimana dialami oleh LKS-LU Nurul Taubah Bogor; (3) tidak sedikitnya biaya transportasi untuk pengambilan bantuan sosial. Sementara LKS-LU tidak cukup memiliki anggaran untuk biaya transportasi guna pengambilan bantuan sosial tersebut, sebagaimana dialami oleh LKS-LU (15.16 %). Pada LKS-LU Nurul Taubat di Kabupaten Bogor, sebagai penerima bantuan harus mengambil langsung ke institusi sosial lanjut usia pembina (BRSLU Budhi Darma Bekasi). Jarak yang cukup jauh, mengharuskan pengurus LKS-LU tersebut mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk keperluan sewa mobil dan membayar sopir. Anggaran tersebut dirasakan cukup memberatkan; (4) terbatasnya jaringan internet, menghambat dalam memonitor dan mendampingi penyaluran bantuan sosial, dan terutama saat membina LKS-LU binaan melalui daring.

11476

Tabel 20. Persenstase Hambatan Institusi Sosial Lanjut usia Masa Pandemi

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN BLRSLU

PS-Satpel RSLU LKS-LU Total

N % n % n % n %

Kondisi kesehatan lanjut usia 21 47.73 41 42.27 133 46.50 195 45.67

Terbatas anggaran untuk membeli APD 4 9.09 26 26.80 110 38.46 140 32.79

Terbatas Petugas Terlatih 7 15.91 6 6.19 18 6.29 31 7.26

Tersebarny jangkauan pelayanan lanjut usia 8 18.18 3 3.09 12 4.20 23 5.39

Terbatas sarana prasarana 4 9.09 21 21.65 13 4.55 38 8.90

TOTAL (N) 44 100. 97 100. 286 100 427 100.

Sumber : Kajian Cepat Lanjut Usia, Puslitbangkesos, 2020.

115

PENUTUPA. Kesimpulan

Lanjut usia sebagai kelompok rentan terpapar Covid-19, mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi sebelumnya, menuntut semua pihak, khususnya institusi sosial lanjut usia, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat, Daerah) dan masyarakat, menyesuaikan (adaftif) dengan kondisi tersebut.

Dalam situasi darurat –pandemi Covid-19, institusi sosial lanjut usia dituntut melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sedanag terjadi. Perubahan kegiatan kelembagaan menjadi tidak terhindarkan, khususnya penerapan protokol kesehatan dengan segala kebutuhannya. Selain itu, bantuan sosial merupakan bagian penting bagi isntitusi sosial lanjut usia, sebagai integral upaya pencegahan agar beneficiaries terhindar dari Covid-19.

1. Perlindungan Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Darurat Pandemi Covid-19Wujud penyesuaian yang dilakukan institusi sosial lanjut usia di masa darurat pandemi Covid-19, dan sekaligus upaya pencegahan bagi beneficiaries dari terpapar Covid-19 adalah:

a. Melakukan perubahan: (1) anggaran (refocussing), di mana sebagian besar anggaran diperuntukkan bagi penyediaan: desinfektan, masker, sabun pencuci tangan, obat-obatan, vitamin, alat pembersih ruangan dan rapid tes. Termasuk

BABIV

116

penambahan makanan bergizi bagi beneficiaries. Perubahan anggaran selaras dengan kebutuhan mendesak bagi setiap institusi sosial lanjut usia di masa darurat pandemi Covid-19; (2) kegiatan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Semua lanjut usia dan petugas/pegawai wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan pada setiap kegiatan. Selain itu, interaksi dengan orang dari luar (tamu), termasuk dengan keluarga dibatasi. Kegiatan beribadah tetap dilakukan, dengan menghindari waktu kerumunan (berkelompok); (3) sarana-prasarana, institusi sosial lanjut usia dituntut menyediakan perlengkapan untuk mencuci tangan pada setiap ruangan, menyediakan ruang isolasi bagi lanjut usia yang baru masuk, dan menyediakan kelengkapan untuk membersihkan ruangan; (4) jam kerja bagi pegawai/karyawan, dengan memberlakukan kerja dari rumah (work from home/WFH) dan kerja di kantor (work from office/WFO) secara bergantian. Kecuali bagi Pramuwerdha diberlakukan shift. Terdapat institusi sosial lanjut usia yang memberlakukan bagi pegawai/karyawan yang berusia diatas 50 tahun, tidak masuk kerja (WFH), kecuali jika dibutuhkan hadir di kantor.

Perubahan-perubahan tersebut cukup berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan lanjut usia. Pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Daerah misalnya, setelah dilakukan perubahan anggaran tahun 2020, menyebabkan peruntukkan bagi kegiatan administrasi perkantoran terbatas. Pada institusi sosial lanjut usia masyarakat, berdampak pada pengurangan kualitas permakanan beneficiaries. Disaamping itu, karena terbatasnya tamu yang berkunjung, yang biasanya memberikan b antuan.

117

b. Menerapkan protokol kesehatan, pada setiap kegiatan lanjut usia dan petugas. Semua beneficiaries wajib melakukan 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan sabun), dan memberi vitamin, sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan, yang paling banyak dilakukan oleh semua institusi sosial lanjut usia. Diantara hambatannya adalah beneficiaries merasa tidak nyaman dan (sering) lupa memakai masker. Selian itu, saat lanjut usia sulit untuk menjaga jarak. Mereka sering marah, saat ingin memeluk petugas. Terbatasnya tamu yang berkun jung juga menyebabkan lanjut usia kesepian secara psikologis, karena kunjungan tamu tidak diijinkan.

c. Melakukan pemeriksaan kesehatan. Pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat, Daerah) khususnya, karena tersedia sarana prasarana pendukungnya, seperti: Klinik, Tenaga kesehatan. Berbeda halnya dengan LKS-LU, pemeriksan kesehatan, tergantung kebutuhan beneficiaries. Namun untuk mengakses pelayanan kesehatan, sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menghubungi petugas kesehatan datang ke insitusi sosial lanjut usia, mengantar lanjut usia ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas, Rumah Sakit), dan/atau mendatangkan petugas kesehatan (perawat) ke rumah lanjut usia. Akses pelayanan kesehatan LKS-LU bagi beneficiaries, umumnya kendala terbatasnya anggaran.

c. Melakukan rapid test. Rapid test bagi petugas dan sebagian beneficiaries pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat telah dilakukan. Pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah

118

Daerah dan LKS-LU, rapid test terbatas dilakukan. Alasannya bermacam-macam, karena: tidak tersedia cukup anggaran, tempat tinggal lanjut usia berada pada zona aman, lanjut usia tidak banyak berinteraksi dengan orang luar, sehingga dianggap aman dari terpapar Covid-19, dan lainnya.

d. Membersihkan ruangan/lingkungan. Hampir sebagian besar institusi sosial lanjut usia membersihkan ruangan bagi kegiatan beneficiaries setiap hari, atau dua hari sekali, meskipun ada diantaranya yang jarang melakukannya. Kegiatan membersihkan ruangan dan atau tepat kegiatan beneficiaries dilakukan oleh petugas khususnya, atau oleh lanjut usia sendiri yang potensial (mampu melakukannya). Selain itu, penyemprotan desinfektan pada ruangan dan lingkungan sekitar institusi sosial lanjut usia umumnya dilakukan oleh institusi sosial lanjut usia pemerintah, kecuali di sebagian LKS-LU.

2. Kebutuhan Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Darurat Pandemi Covid-19.

Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan sosial lanjut usia masa darurat pandemi Covid-19, perlu memahami kebutuhan institusi sosial lanjut usia di masa pandemi Covid-19. Kebutuhan tersebut adalah:

a. Kebutuhan mendesak. Pada semua institusi sosial lanjut usia, perubahan kegiatan dan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi peruntukkan pelayanan sosial dan kesehatan. Anggaran kesehatan khususnya untuk membeli masker, perlengkapan kebersihan, vitamin, termasuk penambahan makanan bergizi. Sementara,

119

kebutuhan mendesak bagi LKS-LU adalah bantuan sosial; b. Kebutuhan pencegahan terpapar Covid-19. Pada semua

institusi sosial lanjut usia adalah: (1) tersedianya kebijakan, aturan, petunjuk teknis pelayanan sosial dan kesehatan masa darurat pandemi Covid-19. Meskipun kebijakan, aturan, petunjuk teknis sudah tersedia, dimungkinkan belum diketahui oleh para pihak. Untuk itu diperlukan akselerasi sosialisasi khususnya bagi pendamping; (2) dukungan Pemerintah Daerah khususnya akses ke pelayanan kesehatan, sangat diperlukan karena pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia khususnya di masa darurat pandemi Covid-19, tidak rutin dilakukan. Selain itu, mengantar lanjut usia ke Puskesmas atau mendatangkan petugas kesehatan ke rumah lanjut usia, berisiko bagi lanjut usia maupun petugas kesehatan sendiri dari kemungkinan terpapar Covid-19.

c. Kebutuhan prioritas semua institusi sosial lanjut usia adalah: (1) memperoleh bantuan sosial. Meskipun semua institusi sosial lanjut usia memperoleh bantuan sosial, yang bersumber dari Kementerian Sosial (melalui Progres LU dan bantuan Khusus Presiden), namun masih terdapat LKS-LU yang tidak menerima bantuan social tersebut. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial disalurkan melalui Balai-Loka RSLU, untuk disalurkan kepada LKS-LU binaannya. Bagi LKS-LU, bantuan sosial merupakan “Anugerah” karena sangat bermanfaat dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar beneficiaries. Bagi LKS-LU bantuan social dalam bercbagai bentuknya,

120

seperti tongkat dan kursi roda juga merupakan prioritas kebutuhan.

3. Dukungan dan Kendala Institusi Sosial Lanjut Usia Masa Darurat Pandemi Covid-19.Dukungan :a. Pada institusi sosial lanjut usia Pemerintah (Pusat,

Daerah) adanya: tersedianya aturan pemerintah tentang pencegahan Covid-19, aturan penyaluran bantuan sosial, dan tersedianya petugas (Pekerja Sosial, Kesehatan). Selain itu, juga koordinasi, sinergi dengan stakeholder setempat yang cukup baik;

b. Pada LKS-LU, adanya semangat dan motivasi dari pengurus/pengelola dan pendamping yang cuku tinggi, untuk merawat dan melindungi lanjut usia. Selain itu, juga adanya dukungan masyarakat.

Kendala :a. Kendala institusi sosial lanjut usia Pemerintah Pusat:

1) Penyaluran bantuan sosial dan koordinasi dengan LKS-LU, karena luasnya jangkauan pembinaan (lintas kabupaten/kota, provinsi). Selain itu, terbatasnya jaringan internet pada LKS-LU menghambat koordinasi dan pembinaannya.

2) Penerimaan lanjut usia terlantar, karena kapasitas tampung terbatas. Sementara, banyak dijumpai lanjut usia terlantar.

b. Kendala pada PSRSLU-PTMP dan Satpel. RSLU Pemerintah Daerah:

121

1) Pemotongan anggaran, menyebabkan penyediaan APD dan dan perlengkapan kesehatan Klinik yang dimilikinya terbatas;

2) Sarana prasarana (Kursi Roda, Tongkat) terbatas, menyebabkan mobilitas lanjut usia terganggu. Selain itu, perlengkapan untuk memandikan beneficiaries kategori bedriden, seperti sepatu boots dan sarung tangan terbatas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pelayanan.

c. Kendala pada LKS-LU: 1) Terbatasnya anggaran, berpengaruh pada penyediaan

APD, dan kualitas permakanan bagi beneficiaries; 2) Terbatasnya bantuan social. Karena jumlah beneficiaries di

luar panti melebihi jumlah bantuan sosial yang diterima, menimbulkan anggapan bahwa LKS-LU tidak adil dan tidak amanah dalam penyaluran bantuan sosial, Selain itu, juga menimbulkan kecemburuan di masyarakat yang mempunyai lanjut usia tetapi tidak memperoleh bantuan sosial;

3) Pengambilan bantuan sosial ke Balai/Loka RSLU memerlukan biaya tidak sedikit;

4) Banyaknya lanjut usia terlantar pada keluarga Pra-sejahtera, yang seharusnya tinggal di LKS-LU. Sementara sarana prasarana LKS-LU terbatas. Banyak dijumpai, dalam pelayanan/perlindungan lanjut usia menggunakan sarana pribadi pengurus LKS-LU.

122

B. RekomendasiBerdasarkan simpulan, dukungan dan kendala seperti dikemukakan, direkomendasikan:

1. Kementerian Sosial R.I. : a. Membuat kebijakan tentang perlindungan lanjut

usia, masa darurat ―pandemi Covid-19. Mengingat, hambatan sebagian besar institusi sosial lanjut usia adalah belum cukup tersedianya kebijakan yang tetap, di masa darurat –Covid-19. Melalui kebijakan tersebut diharapkan keterbatasan anggaran dapat diatasi.

b. Membuat petunjuk teknis rehabilitasi sosial dan kesehatan lanjut usia masa darurat – pandemi Covid-19. Mengingat masih banyak petugas yang belum memahami prosedur perlindungan sosial lanjut usia masa darurat – pademi Covid-19, serta rehabilitasi sosial lanjut usia yang terpapar Covid-19;

c. Meningkatkan kemampuan pendamping sosial, dalam perlindungan lanjut usia yang dilakukannya, mengedepankan pendekatan Pekerjaan Sosial dan keterampilan perlindungan lanjut usia masa darurat –Covid-19. Mengingat, pendamping lanjut usia di LKS-LU, umumnya berasal dari kader masyarakat yang lebih banyak mengandalkan semangat kerelawanan dan pengalaman, dan belum berbasis pekerjaan sosial.

123

2. Pemerintah Daerah :a. Meningkatkan dukungan terhadap institusi sosial

lanjut usia, baik yang diselenggarakannya sendiri maupun yang diselenggarakan masyarakat. Khususnya terchadap LKS-LU yang terpaksa mengurangi anggaran permakanan untuk membeli APD, dan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan APD (masker, vitamin, desinfektan), alat bantu (kursi roda, tongkat), dan tentu kemudahan akses ke pelayanan kesehatan.

b. Menaqmbah bantuan sosial, sebagai support bantuan sosial dari Pemerintah Pusat agar lebih merata. Mengingat bantuan sosial bagi semua LKS-LU adalah prioritas pertama. Selain itu, masih ada LKS-LU yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

c. Optimalisasi pelayanan lanjut usia melalui program Home Care. Mengingat banyak LKS-LU yang memberikan pelayanan luar panti, dan masih banyak lanjut usia lanjut (terlantar) pada keluarga Pra-Sejahtera.

3. Lembaga kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.a. Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder

setempat, guna memudahkan LKS-LU mengakses berbagai sumber pelayanan yang tersedia, seperti: kemudahan untuk akses rapid test. Mengingat pemeriksaan kesehatan pada banyak LKS-LU belum rutin dilakukan dan mengalami hambatan;

124

b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping lanjut usia. Mengingat masih banyak dijumpai pendamping lanjut usia pada LKS-LU yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang perlindungan lanjut usia berbasis pekerjaan sosial. Dalam perlindungan lanjut usia, mereka lebih mengedepankan semangat kerelawanan

125

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Bogdan & Taylor. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya.

Cuddy, Michael. etc. (2006). Strengthening Social Protection System in ASEAN. GDSI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Kementerian Sosial R.I. (2018). Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman (1984). Qualitative data Analysis: A Source book of New Members. Beverly Hills, CA: SAGE.

Rys, Vladimir (2010). Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar (diterjemahkan Dewi Wulansari). Jakarta: Pustaka Alvabet.

Rahayu, K.S. (2020) Recommendations in the PRAKARSA Webinar “Social Protection For The Elderly In the COVID-19 Pandemic”. Jakarta: TNP2K.

126

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor : 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Seftiani, S. (2020). Lansia dalam Situasi Pandemik Covid-19. Jakarta: LIPI.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung : Alfabeta.

pandemi Covid-19 saat ini disebut banyak pihak sebagai masa darurat. Karena penyebarannya sangat dahsyat dan menghawatirkan

sebagai kelompok rentan terpapar Covid-19. Lanjut usia mempunyai hak memperoleh perlindungan secara

maksimal. Kementerian Sosial R.I. sebagai mandatory pemerintah bagi terwujudnya kesejahteraan lanjut usia, mempunyai peran penting dan strategis. Untuk itu, Kementerian Sosial perlu terus mengembangkan kebijakan perlindungan lanjut usia sesuai dinamika kotemporer. Kajian merupakan instrumen penting untuk mengembangkan kebijakan, dalam hal ini perlindungan lanjut usia. Terkait itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial memandang urgen melakukan kajian “Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19: Pada Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah dan Masyarakat” sebagai informasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan perlindungan lanjut usia dimaksud.

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dari terpapar Covid-19 tidak hanya semata penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiataan bagi lanjut usia dan pegawai pada institusi sosial lanjut usia tersebut, tetapi bantuan sosial juga penting dilakukan guna meringankan beban institusi sosial lanjut usia tersebut khususnya bagi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, agar perlindungan lanjut usia di masa pandemi Covid-19 maksimal dilakukan, perlu diketahui kebutuhan-kebutuhan institusi sosial lanjut usia tersebut, baik kebutuhan mendesak maupun kebutuhan prioritas.