qanun kota banda aceh nomor s tahun 2oo4 tentang retribusi izin ...

LEMBARAN DAERAH KOTAl{omor 9 TAHUN moz.

BANDA ACEHSeri C Nomot 5

QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR S TAHUN 2OO4

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang :a. bahwa Usaha Jasa KonstruKi merupakan salahsatu kegiatan dalam bidang ekonomi yangmempunyai peranan penting dalam pembangunanKota:

b. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan didaerah yang berlaku belum berorientasi kepadakepentingan pengembangan pembangunan jasakonstruksi sesuai dengan karalderistiknya,

c. bahwa untuk mengalur dan menata usaha jasakonstruksi diperlukan lzin Usaha Jasa Konstruksiguna mewujudkan tertib usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam poin a, b, dan c tersebut di atasperlu ditetapkan Qanun Retribusi lzin Usaha JasaKonstruksi;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kotaBesar Dalam Lingkungan Daerah propinsi

t'7 2

4.

5.

3.

2.

L

7.

6.

Sumatera Utara (Lembarao Negara Repuoltklndonesia Tahun 1956 Nomof 59. TambahanLembaran Negara Nomor 1092);Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanaHuklrm Acara Pioana (Lembaran Negara Republrilndonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Nomor 3209);Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentangKamar Dagang dan Industri (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346),Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 54. TambahanLembaran Negara Nomor 3833),Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentanoPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepubtiiIndonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839),Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanqPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusatdan Daerah (LembaEn Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 72, Tambanan LemoaranNegara Nomor 3848);Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentanqPerubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(LembaEn Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Neoara Nomorn54,Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentanoOtonomr Khusus Bagt proptnst Daerah lstrmeGAceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200.1Nomor 114, Iambahan Lembaran Neqara Nomor4134),Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentanoBanguna'r Gedung (Lembaran Neoara Repubtti

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Nomot 4247);

10. Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 1983 tentanqPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkat ll Banda Aceh (Lembaran Negara RepubtikIndonesia Tahun 1983 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 3247),

'11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Ke\rvenangan Pemerintah dan kewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000tentang Usaha dan Peran Masyarakat JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 63, Tambahan LembaranNegara Nomor 3395);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor39s6);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 2O2, TambahanLembaran Negara Nomot 4022\,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor '119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. KeDutusan Presiden Reoublik lndonesia Nomor 44Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PeraturanPerundang-undangan dan Bentuk RancanganUndang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

t74

dan Rancangan Kepu'tusan presiden (LembaranNegara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):

Dengan peasetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN MKYAT OAERAH KOTA BANDA ACEHDAN

WALIXOTA EANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETR|BUSIIZIN USAHA JASA KONTRUKSI

BAB IKETENTUAN UMUM

pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:1. Kota adalah Kota Banda Aceh.2. Pemerintah Kota adalah Walikota Banda Aceh

beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagaiBadan Eksekutif Kota.

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu

di brdang retribusi daerah sesuaicjengan peraiuranperundang-undangan yang berlakL.

5. lzin Usaha Jasa Konstruksi selanJutnya disingkatIUJK adalah izin untuk meiakukan usahaperencanaan konstruksl, usaha pelaksanaankonstruksi, dan usaha pengaw"san konstruksi yangditerbrtkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ataupejabat yang ditunjuk.

6. Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksj yangselanjutnya disebut Retribusi adalah pembavaranatas pembelan izin kepada orang pribadi atau

Dadan yang menyetenggarakan Usaha JaSaKontruksi dalam Wilavah Koia Banda Aceh

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha Vanonelrputi Dersefoan Terbatas. perseKutuan. per-kumpulan, firma, persekutuan komanditer, koperasiyayasan atau organ6asiyang sejenis, bentuk usahateiap, Badan Usaha [rilik Negara atau BadanUsaha Milik Daerah dangan nama atau bentukaDaoun.

8 Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi ataskegiaian tertentu Pemerintah Daerah dalam rangkapemberian izin kepada orang pribadi atau badanVang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan.pengendalian dan pengawasan atas kegiatanusaha.

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badanyang menurut peraturan perunoang-unoanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi.

'10. Masa retribusi adalair suatu langka waKu tertentuyang merupakan batas waKu bagi wajib retribusiuntuk memaniaatkan lzin Usaha Jasa Konstruksi.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD adalah surat keputusan yangmenentukan besarnya jumlah retribusi yangrerulang.

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yangdrgunakan oieh subyeK retribusi untuk melaporkandata objek dan subyek retribusi sebagai dasarperhitungan dan pembayaran yang ierhuiangmenurut pefaruran perundang-undangan retnbusioaeran.

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapatdisingkat SKRD, adalah sural keputusan yangmenentukan jumlah retribusi yang terhutang.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan yang selanjutnya djsingkat SKRDKBTadalah surat keputusan yang meneniukan

116

tambahan atas iumlah retibusl yang telahditetapkan.

15. Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bavaryangselanjutnya disingkat SKRDLB, adalah SuratKeputusan yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusiJebrh besar daripada retribusi yang terhutang atautidak seharusnya terhutang.

16. Surat Tagihan Rekibusi Daerah yang setanjutnyadisingkat STRD adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga atau denda.

17- Surat Keputusan Keberatan adalah SuratKeputusan atas kebe.atan terhadap SKRD ataudokumen lainnya disamakan, SKRDKBT danSKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

18.Surat Tagihan Retribusj Daerah yang selanjutnyadisingkat STRD, adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga atau denda

BAB IIMAXSUD DAN TUJUAN

pasai 2

lvaksud pemberian izrn usaha jasa kontruksi adalahuntuk mengatur dan menata usaha iasa konstruKslyang berdomlsjii di Kota Banda Aceh.

Pasai 3

Tujuan pemberian lzin Usaha Jasa Kontruksi adalahuntuk mewujudkan tertib usaha darisegi tujuan usaharnaupun hubungannya dengan perkembangan duniausaha.

L7'7

EAB IIIPERIZINAN

Pasal 4

(1)Setrap orang atau badan yang rnenyelen-ooa'akanusana jasa konstruks'wallb memilik izrn usa5a jasakonstruksi dari Walikota

(2) Walrkota dapat melimpahkan wewenang pembena'izrn seoagalmana dima'<sud dalarn ayat (1) kepadaoeiabat vanq dituniuk

13) iz,n sebigarmana dimaksud oalam ayat (1) berlakuselama 3 (tiga) tahun.

PasalS

{1) lzin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana cjimaksudDada Pasal 4 ayat (1 ) memuat ketentuan-ketentuanyang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegangtz|1Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalamavat (1) adalah sebagai berikutul pilusat'aan naius mempunyat teraoa anll

sesuai dengan klasifikasi bidang usaha lasakonstruksl;

b Tenaga ahli yang bertungsl seoagal penang-

ouno lav,,ab teknls atau lenaga r.]t' tidakiioe-naixan meranqkap menladi penanggun9-rawab teknis arau tenaga intl oaoa oerusanaanlain

c. lremasang papan nama perusahaan pada

kantor perusahaan cjengan ukuran seKurang-kurangnya 60 x 120 cm, dengan rnencantumkannomor IUJK;

d. Tjdak dibenarkan rneminlamkan nama pe-

rusahaannya kepada perusahaan lain uniukmendapatkan Pekerlaan

(2)

173

Pasal €

(1) lzin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 ayat (1) diberikan oercasarKanpermononan alas nama pemohon.

(2) Tatacara permohonan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan KeputsanWalikota.

(3) Walikota harus sudah menerbitkan izin sebaqai-mana drmaksud Dada Pasat 4 ayat (1) selambat.lambatnya '10 (sepuluh) hari kerja sejakpermohonan djnyatakan lengkap dan telahmemenuh,svarat.

Pasal 7

Permohonan lzin Usaha Jasa Konstruksi diaiukandengan melengkapi persyaratan :a. Sur?l Dermohonan yang dttujukan kepada wahkotd

yang ditandatangani oleh pemohon denganmembubuhi materi secukupnya,

b. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) JasaKonstrukstyang masth berlaku oan telah otteqalistr

c. Rekaman Sertifrkat Keahlian yang masrh b;rlakudan dilegalisar bagi pemohon orang p€foranganyang bergerak dtbidang perencana konstruksl oan

h.

pengawas konstruksi:Rekaman Sertiflkat Keahlian Keria dan SertiftkatKetrampilan Kerja yang masrh berlat(u dandilegalisir bagi pemohon orang perorangan dibrdarg pelaksana konstruksi;Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTp) pernohon:Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) tembar,Rekaman Akte Pendirian Perusahaan besertasemua perubahannya yang disahkan oteh Notarisserta buKi pendaftaran di Pengadilan,Rekaman Pengesahan l\.,lenteri Kehakiman dan HakAsasi l\,,lanusia apabila badan usaha dimaksudt'erbentuk Pe.seroan Terbatas

d.

eI.s.

r79

L

l

k.

L

Rekaman Tancia Dafrar Perusahaan (TDP),Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWcJ)pemonon, oanRekaman Surat Keterangan lzin Tempai Usaha(SKITU)yang masih berlaku dan dilegalisirRekaman tanda buKi pembavaran retribusi usahaiasa konstruksi:

Pasal 8

lzin Usaha Jasa Konsiruksi sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:a dipindahtangankan:ataub. terjadi perubahan nama perusahaan;atauc. terjadi perubahan bentuk badan usaha, ataud. terjadi perubahan brdang usahajasa konstruksr;ataue terjadi peningkatan klasriikasi bidang usaha Jasa

konstruksi

BAB IVNAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal I

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksidipungut retribusi atas pemb€rian lzin Jasa Konstfuksi.

Pasal 10

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan olehPemerintah Kota dalam pemberian lzin Usaha JasaKontruksi.

Pasal 'll

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yangnemperole'l lz 1 Usaha Jasa Konstrr'rsi

13t)

BAB VGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retdbusi lzin Usaha Jasa Konstruksi digolongkansebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB VICARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

"i"ingkat penggunaan lasa daukur berdasarkan padaklasiflkasi usaha jasa konstruksi

BAB VIIPRINSIP DAN SASARAN OALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

(1) Penetapan struKur dan besarnya tarif reiribusldidasarkan pada pr,nsip pemenuhan sebagian biayaatau sama dengan biaya penyelenggarcan lzinUsaha Jasa Konstruksidan prinsip keadilan

(2) Sasafan penetapan struldur dan besarnya taifretribusi dimaksudkan untuk menutup biayaadminjstrasi pembinaan. pengawasan canpengendalian usaha-usaha Jasa kontruksi yangberdomisil i di Kota.

181

BAB VIIISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal '15

{1)StruKur tarif retribusi digolongkan berdasarkantingkat golongan usaha yakni usaha Jasa konstruksigolongan kecil, menengah dan besarStruKur dan besarnya tarif retrtbusi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah sebagat berikut :

(2)

Rp.

RO

Rp

2

3.

J NO I GOLONGAN USAHAUsaha Jasa KonstruksiGolongan Kecilusaha Jasa KonstruxslGolongan MenengahUsaha Jasa KonstrLrksiGolonoan Besar

500.000,

1 000 000.

2.000 000,

BAB IXWLAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempatpeiayanan pemberian lzin Usaha Jasa Konsiruksi.

BAB XSAAT RETRtgUSI TERUTANG

Pasai 17

Retribusi terutang sejak saat diterbitkannya SKRD ataucjokumen larn yang orRersamakan

BESARNYA RETRIBUSI

BAB XISURAT PENDAFTAMN

Pasal 18

(1) Setiap Wajib Retribusj mengisi Su|at pendafraranObjek Retribusi Daerah atau (SpdORD).

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diisidengan benaf dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian danpenyampaian SPdORD ditetapkan oleh Walikota

BAB XIIPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal t9

(1) Berdasa*an SpdORD sebagaimana dimaksuddatam Pasal 18 ayat (1) retribuoi terutangditetapkan dengan menerbitkan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk isi serta tata cara penerbitan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan ditetapkan otehWatikota

BAB XIIITATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan(2J Reiibusi drpungut dengan menggunakan SKRD

atau dokumen lein yang dipetsamakan.

ll- l

(1)

(2)

BAA XtVTATA CAR,A. PEI.J| BAYARAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang harus diiunasi sekaligusdrmuKa untuk 1 (satu) kalr rnasa rerr'ouslRetribusi yang ierutang dilunasi selambat-lambatnya '15 (lima belas) hari sejak diterbitkannyaSKRD atau dokumen lain yang dipersamakanTata cara pembayaran, penyetoran dan tempatpembayaran retibusi diatur dengan keputusanYValikota.

BAA XVTATACARA PENAGIHAN

Pasal 22

('1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,STRD dan Surat Keputusan Keberatan yangmenyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarbertambah, yang tidak atau kurang dibayar olehWalib Retribusi dapat ditagrh meialui Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara (BUPLI,/.

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

BAB XVIKEBERATAN

Pasa! 23

i1) Wajlb Retribusi daDat mengaiukan keberatan hanvakepada Walikota atau pejabat yeng dtunjuk ?tas

1E4

(2)

SKRD atau dokumen lain yang dipeGamakanSKRDBT dan SKRDLBKebeEtan dialukan secara tertulis dalam llahasaIndonesia dengan disenar alasan-alasan yang jeias.Dalam hal Wajib Retnbusi mengajukan kebeEtanaias ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harusdapat membuKikan ketidakb,enaran ketetapanretribusi tersebut.Keberatan harus diajukan dalam Jangka waKupaling lama 2 (dua) bulan seJak tanggal SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT danSKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila WajibRetribusi terlentu dapat menunjukkan bahwalangkawaKu itu tidak daoat dioenuhi karena keadaandiluar kekuasaannya.Keberatan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidakdianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidakdapat djpeIimbangkanPengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar rehibusi dan pelaksanaan penagihanretribusi.

Pasal 24

Walikota dahm jangka waKu paling lama 6 (enam)bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterjma harusmemberi keputusan atas keberaian yang diajukan.Kepuiusan Walikota atas keberatan dapat berunan enerima selufuhnya atau sebagian menolak atau'nena.nbah besarnya reirrbusi yanq ber,rrarqApabila iangka waKu seDa_oaimana dimaksuo oadaavat (1) telah lelvat Cen Walikota tidak memberikansuaiLr keputusan. keberatan yang diajukan tersebutdianooao dikabulkan

(4)

(5)

(6)

(2j

(1)

f3)

18, i

BAB XVIIPENGEMSALIAN KELEBIHAN PEMB,AYARAN

Pasai 25

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, WajibRetribusi dapat mengajukan permohonan pengem-balian keDada Walikota Banda Aceh.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak diterimanya permohonan kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud padaayat (2) telah dilampaui dan Walikoia tidakmemberikan suatu keputusan, permohonanpengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabul-kan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangkawaldu paling lama 1 (satu ) bulan

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusilainnya, kelebihan pembayaran ietribusi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) langsung diper-hitungkan untuk meiunasi terlebih dahulu utan-aretribusi tersebut.

(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagarmana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam iangka waKu paling lama 2 (dua) bulan selakditerbdkannya SKRDLB.

{6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaranreirlbusr oiiakukan seteiah lewai iangka waKu 2(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bungasebesar 20lo (dua persen) sebulan atas keter-lambatan Dembavaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

(1 ) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusi dialukan secara tertulis kepada Walikotaden,aan seKurang-Kurangnya menyeDurKan :a Name dan alarnat waiib retribusl,

186

b. Besarnya kelebrnan pembayaran,c Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Pemohonan pengernbalian kelebihan pembaya€nretribusi cjrsanipaikan secara langsung atau meialuiDos tercatat.

{3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dae.ah atau buktipengiriman pos tercatat merupakan buKi saatpermohonan diterima oleh walikota.

?asal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganmenerbitkan Surat Perintah lt embla_var KelebihanRetribusi

(2) Apabila kelebihan pembayaran retnbusi diperhitung-kan dengan utang retflbusr lainnya, sebagaimanadimaksud pada pasal 19 ayat (4), pembayarandilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buldipemindahbukuan juga berlaku sebagai buKipembayaran

BAB XViIIPENGURANGAN, KERTNGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)

(2\

Pasal28

Keoala Daerah dapai memberikan pengurangan.keringanan dan pembebasan fetribusrPemberian pengurangan dan keringanan reiribuslsebagaimana o rnaKsud paoa ayat (1) dencafmemperhatikan kemarnpuan wajilt felfr:r srPembebasan fet:ll)usl seDag.irmana c sraksuddalam al,,ai i l iafiIara aln drcerKan keoada \?a b

. ( i i 4 ^11a. -a- 2 ' : r - t

Le:- : r : ja1.

ata ca'o ^c.:L '?ncai kcl ' tcenan oan peT-seDasan reiTiDr-rsr dtetaDkan oleh \ /airkota

14)

sAB XIXSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) lzin usahajasa konstruksi sebagaimana pada Pasal4 ayat (1) dapat dicabut oleh Walikota atau pejabatyang ditunjuk jika perusahaan yang bersangkutanterbuKi telah melanggar ketentuan-ketentuan izinusaha jasa konstruksii sebagaimana dtmaksud padaPasal 5 ayat (2).

(2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepaipada waKunya atau kurang membayar, dikenakansanksi administrasi berupa denda sebesar 2 yo(dua persen) setiap bulan da retribusi yangterutang atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD

(3) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulansejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXKETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1)Barang siapa yang dengan sengaja atau ka.enakelaiaiannya melanggar ketentuan sebagaimandimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat dipidanadengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)bulan atau denda sebanyak-banyaknyaRp 5.000 000,- (Lima juta ruPrah).

(2) Wajib Retribusi yang ttdak melaksanakankewa!ibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulanatau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlahretribusr terutano.

I El'

(1)

(2)

(3) Tinoak pidana yang dimaksud pada ayai (1) adaiahpelanggaran.

BAg XXIPENYIDIKAN

Pasal3l

Pejabat Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkunganPemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagaipenyidik untuk melakukan penyidikan tindak prdanadi bidang Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. menerima, mencarj, mengumpulkan. dan me-

neliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak prdana di bidang RetribuslDaerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas,

b. meneliti, mencari, dan mengumpuikan kete-Engan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak picana RetnbusiDaerah tersebut,

c memrnta keterangan dan bahan bul(tidariorangpnbadi atau badan sehubungan dengan trndakpidana di bidang Retribusi Daerah,

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dandokumen-dokumen lain berkenaan dengantrndak pidana di bidang Retnbusr Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan buldi pembukuan. pencaratan aandokumen-dokumen lain. serta melakukanoenvitaan terhadap bahan bukti tersebut

l1 i9

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidrkan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,menyuruh berhenti, melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan me-meriksa identitas orang dan atau dokumen yangdibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;memoiret seseoEng yang berkaitan dengantindak pidana Reiribusi Dae.ah,memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksa ;menghentrkan penyrdikan,melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyadikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Perryidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainva penyidikan danmenvamparkan hasil penyrdikannya kepadaPenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun '1981tentano Hukum Acara Pidana

BAB XXIIKETENTUAN PERALIHAN

t.

h.

l .k.

Pasal 32

lzin Usaha Jasa Konstruksi Yangsebelum berlakunya Qanun Inl,bertentangan dengan Qanun ini,DeflaKu.

telah dikeluarkansepanjang tidakdinyaiakan tetap

Itto

BAB XXIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Qanun ini dengan menempatkanrryadalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan diBanda Acehpada tanggaloS Mei 2qt4

l8 RabiulAwal t425

WALIKOTA BANDA ACEH.

Cap/Dto

Drs. H- SYARTFUDDTN LATTFDiundangkandi Banda Acehpada tanggal 10 Mei 2004

20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAEMH KOTA,

Caprlxo

T, ANWAR AZWARDY

LEMBAMN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO4 NOMOR 9SERI C NOMOR 5.

l9 l

PFNJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 8 TAHUN 2OO4

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I . UMUM

Usaha Jasa Konstruksi merupakan suatu usaha yangberkaitan dengan beberapa aspek dan menyentuh persoalan rakvatbanyak. Untuk adanya hasjl konstruksi yang berkualitas diperlukanperencana, pelat€ana dan pengawas konstruksi yang memenuhisyarat dan berkualitas pula. Untuk adanya Jasa Usaha Konstruksiyang berkualitas dengan memenuhi persyaratan diperlukan adanvapenzinan bagr setiap usaha jasa konstfuks,

Melalui periinan, Pemerintah Kota dapat mengatur danmenata setrap usaha jasa konstruksi yang ada dan yang akan adaguna mewujudkan tertib usaha dan mendorong pencapaian tujuanusaha serta dapat menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi usahadengan perkembangan dunia konstruksr.

Dalam kaitannya dengan perizinan pemerintah Kota harusmelakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha-usana lasa konstruksiyang berdomisili di Kota Semua ini dilakukandalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat terutamamasyarak"t jaSa konstruksi

Terkait cjengan jasa peiayanan yang oiberikan pemerintahKota kepada perusahaan jasa konsiruksi teEebut perlu adanvasualu pembayaran retribusi guna dapat menutup sebagian atauseluruh biaya yang dtoerlukan dalam hubungannya denganperizinan dimaksud

t92

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jeias

Pasal 2Setiap usaha jasa konstruksi harus diatu. persyaratan sesuaidengan kualifikasi usaha yang bersangkutan dan perlu ditatakesesuaian kualifikasi dan usaha yang dapat dikerjakan.

Pasal 3Pemerintah Kota haruslah bisa mengarahkan pencapaiantujuan yang maksimal dari setiap usaha jasa konstruksi danmenyesuaikan dengan perkembangan dunia konstruksi,disamping badan, dimungkinkan perorangan berusaha dalambidang jasa konstruksi.

Pasal 4Ayat 0 )

Setiap jenis jasa konstruksi baik perencana, pelaksana,maupun pengawas harus mempunyai izin tersendiri/satu permohonan untuk satu jenis usaha konstruksi,sekalipun perusahaannya sama.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)CukupJelas

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasPasal 6

Ayat {1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 7

191 Cukup ielas

Pasal 8Cukup lelas

Pasal ICukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal '14Ayai (1)

Penetapan besarnya retribusi didasari pada pe.kiraanpemenuhan sebagian atau keseluruhan biaya-biayayang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perizinan.

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 15Ayat (1)

Penggolongan usaha kedalam usaha jasa kontruksigolongan kecil, menengah, dan besar mengacu kepadaSertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh asosiasiyang bergerak di bidang usaha Jasa Kontruksi.

Ayat (2)Cukupjelas

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup lelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

191

'$,

Pasal 19Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

CukupjelasPasal 20

A/at (1)Cukup jelas

A!€t (2)Cukup jelas

Pasal 21A),at (1)

Cukup jehsAyat (2)

Culup ielasAyd (3)

Cukup FlasPa t 22

Ayat (1)Cukup jelas

Al,at (2)c|*up Jelas

Pasal 23AFt(j)

Cukup jelaB .Ayat (2)

CukupjelasAyat (3)

Cukup jelasA'€t (4)

CukupjelasAyat (5)

Cukup jelasAl/lat (6)

Cukup jelasPasal 24

Ayat (1)195 Cukup jelas

Ayai (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

pasal 25Ayat (1)

.' CukupjelasAyat (2)

Cukup jelas' Ayat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jeiasAyat (5)

Cukup jelasAyat (6)

CukupjelasPasal 26

Ayat (1)Cukup.ielas

Ayat (2)Cukupjela6

Ayat (3)Cukupjelas

Pasal 27Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)

Cukup jelas* Pasal 28

Ayat (1). Cukup jelas

AYat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

t

la,

Pasal 29AYat (1)

cukuP ielasAyat (2)

CukuP jelasAyat (3)

Cul(JP je|a€Pasal 30

A)'at (1)CukuP jelas

Ayat (2)CukuP Flas

Ay?t (3)Cukup Jelas

Pasal 31Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup iehsAyat (3)

Cukup.ielasPasal 32

Cukup FlasPa€al 33

Cukup ielasPasal 34

Cukup ,elas

t97

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEHNomor l0 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEHNOMOR 41 TAHUN 2OO5

TENTANG

PELAKSANMN AANUN KOTA BANDA ACEH NOMORSTAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor I Tahun2004 tentang Retibusi lzin Usaha Jasa Konstruksi,yang telah mendapat persetuiuan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banda As€h sesuaidengan Keputusannya Nomor 4 fahun 2OO4tanggal 7 lrei 2004 tentang Persetujuan DewanPerwakilan Ralqat Daerah Kota Banda AcehTerhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan eanununtuk ditetapkan l\renjadi Qanun Kota Banda AcehTahun 2004 untuk ditetapkan l\,4eniadi eanun dantelah diundangkan dalam Lembaran Daerah KotaBanda Aceh Tahun 2004 Nomor 8, Seri C Nomor S,perlu segera dilaksanakan,

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetaDkandalam suatu Peraturan Walikota,

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Proptnsl

loa

5.

3.

4.

2.

8

Sumatera Utara (Lemba.an Negara RepubllkIndonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Nega.a Nomor 1092);Undang-Undang Nomor I Tahun 19Bl tentanoHJlum Acara Pidana (Lembaran Negara Republrklndonesia Tahun '1981 Nomor 76, Tambahanl-embaran Negara Nomor 3209),Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentanqKamar Dagang dan Industfl (Lembaran Nega;Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor B.Tambahan Lembaran Negara Nomor 33u6),Undang-tjndang Nomor 1B Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi (Lembaran Negara Reoubliklndonesia Tahun 1999 Nomor 54. TambahanLembaran Negara Nomor 3833),Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanqPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubtrkIndonesia Tahun 2004 Nomor 125. TambahanLembaran Negara Nomor 4437),Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanoPenmbangan Keuangan antara Pemerintah pusaidan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor i26.Tambahan Lembaran Negara Nomor 443g);Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentanoPerubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahu;1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Neoara Nomor4052\Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentanaOtonomr Khusus bagt Proptnsi Daerah lsttmewaAceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 114 Tambahan Lemoaran Neoara Nomof413a).Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentanaBangunan Geourto (Lembaran Negara Reouot<199

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Nomor 4247),

10. Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 1983 tentanoPerubahan Batas Wilayah Kotamadya DaeE;Tingkat Il Banda Aceh (Lembaran Negara RepubtikIndonesia Tahun 1983 Nomor 5. TambahanLembaran Negara Nomor 3247)l

11. Peraturan Pemerintah Nomof 25 Tahun 2000tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lemba€n Negara Nomor 3952);

12. Pemtutan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000tentang Usaha dan Peran Masyarakat JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 63, Tambahan LembaranNegard Nomor 3395);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi(Lembaran NegaE Republik lndonesia Tahun 2000Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor3956);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran Negara Nomor 4022);

J6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerjntahan Daerah (LembaranNegara Republak Indonesia Tahun 2001 Nomor4l,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090),

17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

200

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18 Keputusan prestden Repubiik Indonesia Nomor 44Tahun 1999 tentang Tehnik penvusunan peraiuranPerundang.undangan oan Bentuk RancanoanUndang-undang, Rancangan peraturan pemerintahdan Rancangan Keputusan presden (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 70):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALTKOTA BANDA ACEH TENTANGPELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEHNOMOR 8 TAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSI IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI.

pasal ,l

Melaksanakan Qanun Kota Banda Aceh Nomoi Nomor8 Tahun 2004 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi, yangtelah diundangkan dalam Lembaran Daemh KotaBanda Aceh Tahun 2004 Nomor 9, Seri C Nomor 5.pedu segera dtlaksanakan.

pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalampasal 1 peraturan ini daserahkan kepada Baojanpembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannyasebagai penjabaran dari Oanun sebaoaimanaCimaksud da{am pasai 1 peratu|an Int akan dralur lebthhnjut dengan Keputusan Waljkota.

20t

Pasal 4

Pe.aturan Walikota int mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkanpengundangan peraiuran Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota BandaAceh.

Ditetapkan di Banda Acehpada tanggal 16 Aprit 2005

07 Rabiul av,ial 1426

PI. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap,/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangl€n di Banda Acehpada tanggal 16 Aoril 2005

07 RabiulAwal '1426

SEKRETARIS DAEMH KOTA,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO5 NOMOR 10.

20)