#f semarang Nomor 2 - Tahun 2oo4 tentanj Penyelenggaraan parkir Swasta, Tempat Khusus parkir dan Retribusi Tempat Khusus pa.t ir, teiah diatur mengenai kewajiban penyelenggara parkir

WALTKOTA SEMARAI'.{GPROVINSI JAWA TENGAH

PERATU RAN WALIKCIA SEIV{ARAI{GNOMORlfrauuu 201s

PELAKSANAAN AS URANS I "o*o

#f XX*""u NG GARAAN pE RpAR Kr RANDi LUAR RUANG MIUKJAI.AN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESAWALiKOTA SEMARANG,

Meninr.bang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan pasar. ro2 ayat (1) huruf f dan pasal10-3 ayat (!) huruf d, peraturan pemerintah Nomo r T9Tahun 2013 tentang.Jaringan Laru Lintas dan AngkutanJalan, diatur kewajiban penyelenggara parkir untr-ikmengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraanyang diparkir serta asuransi sebagai salah satu formuraperhitungan tarif parkir;

b. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) peraturan DaerahKota semarang Nomor 2 - Tahun 2oo4 tentanjPenyelenggaraan parkir Swasta, Tempat Khusus parkirdan Retribusi Tempat Khusus pa.t ir, teiah diaturmengenai kewajiban penyelenggara parkir swasta dantempat khusus parkir bertanggung jawab atas kehilangankendaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudda-lam huruf a dan b, perlu menJtapkan peraturanwalikota Semarang tenta,g pelaksanaan ,{suransi parkirpada Penyelenggaraan parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

: 1. undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalamLingkungan provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, DjawaBarat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2' undang-Undang Nomor 2g Tahun 2oo2 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor L34, Tambahan G*b"".r, NegaraRepublik Indonesia Nomor a2a7);

3. undang-undang Nomor 3g rahun zao4 tentang Jalan(l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 NomorL32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4aafl;

4. undang-undang Nomor 22 Tahun 2oog tentang LaluLintas dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara RJpublikIndonesia Tahun 2oog Nomor 96, Tambahan Lembara,Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5' undang-undang Nomor 2s rahun 2oog tentang perayananPublik (Lem_baran Negara Republik Indonesia Tahun 2oogNomor 109, Tambahan Lembaran iVegam RepublikIndonesia Nomor 5038);

6' undang-undang Nomor 12 Tahun 2a1.1 tentangPembentukan peraturan perundang-undangan (Lembu.r"i{egara Repubuk Indonesia Tahun 2011 Nomor g2,Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentangPemerinte"T Daerah (Lembara:: Negara RepubliliIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamblhan LembaranNggara Republik Indonesia Nomor 5sg7), sebagaimanatelah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan KeduaAtas undang-Undang Nomor 23 TaTrun 2or4 tentangPemerint*h.l Dlera]r (l,embaran Negara RepubtikIndonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambir."r, LembaranNegara Republik indonesia Nomor 56T9l;

8' undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentangPerasuransian (L,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 337, Tambahan i,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 561g);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 rahun Lgg2 tentangPembentukan Kecamatan di wilayah Kabupatenrkabupaten Daerah Tingkat II purb"aringga, cilacap,[gnogiri, Jepara dan Kendar serta penataankecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II semarang daramwilayah Propinsi Daerah Tin-gkat I Jawa Tengah(Lembaran Negara Repubrik Indonisia Tahun tgg2 Nomor8e);

1o. Peraturan Pemerintah Nomor s4 Tahun 2006 tentang{.1* (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2006Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a655);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2oll tentangManqjemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, sertiManajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2or1, Nomor 6L, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S22l);

12. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 2ol2 tentangKendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2072 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5317);

13. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 2013 tentangJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jaran (Lembaraifegara Republik Indonesia Tahun 2oL3 Nornor tgs,Tambahan Lembara, Negara Repub]ik Ind.onesia Nomor5a68);

14. Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2ol4 tentangPeraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 12 Tahun2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perund"ang_undangan:

Menetapkan

15. Peraturan Daerali Kota semarang Nomor 2 Tahun 2oo4tentang Penyelenggaraan parkir swasta, Tempat KhususParkir dan Retribusi Tempat Khusus irarkir- (LembaranDaerah Kota Semarang Tahun 2OA4 Nomor 2 Seri C);

16. Peraturan Daera-h Kota Semarang Nomor 12 TaLtun zoogtentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kotasemarang (Lembaran Daerah Kota Semara,g Tahun 2o0gNomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

17. Peraturan Daerah Kota semarang Nomor s rahun 2oogtentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kotasemarang Tahun 2aa9 Nomor 10, Tambahan LembaranDaerah Nomor 35);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tatrun 2olttentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangTahun 2o1L - 2031 (Lembaran Daerah Kota semaran!Tahun zotl Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah i(otaSemarang Nomor 61);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2olltenta,g Penyelenggaraan penyambungan Jalan Masuk(Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2all Nomor 22,Tambahan Lembaran Daerah Koti semarang Nomor 67);

20. Peraturan Daerah Kota semarang Nomor 3 Tahun 2ar2tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Kotasemarang Tahun 2oL2 Nomor 3, Tambahan LembaranDaerah Kota Semarang Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALiKOTA TENTANG PELAKSANAANASURANSI PARKIR PADA PENYELENGGARAANPERPARKIRAN DILUAR RUANG MILIK JALAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Semarang.2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Kota serr:arang.3. Walikota adalah Walikota Semarang.4. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerakuntuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggilkan

pengemudinya.5- Pengelola Parkir adalah pemerintah Daerah Kota

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,pengendalian perparkiran.

6. Penyelenggara Parkir ada-lah Pemerintah Daerah dan atau BadanUsatra" serta olang yang diberi uin menyelenggarakan parkir yangmernberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

7. [in Penyelenggaraan Parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijinyang diberikan untuk menyelenggarakan perparkiran.

Semarang yangpengawasan dan

8' Tempat Khusus Parkir "qq{ tempat parkir yang disediakan, dimilikidan dikelola oleh pemerintah Daeral. a- --

e' 5trffiiffi'fui3#* tempat parkir di luar rua's milik jalan vans

10. Badan usaha. adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yangberbentuk bad.an hukum maupun bukan baaan - rrukum yangmenjalankan suatu jenis .r"ur.^" v"rg bersifat tetap dan terus_menerus dengan tuJuan untuk *.*pl.otEn UOa.11' Pengguna Jasa parkir yang selanjutnya disingkat pJp adalahpengemudi kendaraan yang menggunu,ka, satuan ruang parkir.12' Satuan Ruang parkir

{*^g seranjutnya disingkat dengan sRpadalah ukuran luas eremii ,rrrt,rf -mJietat<t

an suatu kendaraantermasuk ruang bebas dan lebar U"fo""r, plrrtr.r.13- Asuransi l*tr adalah produk asuransi yang memberikan jaminanatas kerugian Pengguna Jasa Parkir akibat kehilangan dan kerusakankendaraan pada saat parki. ai-i.Lp"i?arkrr yang diserenggarakanPemerintah Daerah dani atau Badan Usaha.L4- Premi Asuransi parkir adala]e

--pembayaran kepada perusahaanasuransi sebagai persyaratan terjadlrv" p"it"nggungan asuransi. .15' K,aim adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggungPengguna Jasa Parkir aias rislk" r."rriiarrgan dan kerusakan kendaraanyang parkir pada rokasi parkir .gi liiigr<ungan parkir, perataranparkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau diselenggarakanPemerintah Daerah atu.u Bad.an Usaha.16' Lembaga Asuransi adarah badan hukum yang memberikan jaminanatas keruqian pengguna. Jasa parkir akibat kehilangan danf::fff:1}:?3"'";-p;;" saat parkir di tempat khusus parkir dan

17' Gedung parkir Murni adarah. bangunan yang digunakan khusussebagai tempat parkiryang berdiri u.rr?i-J--18. Gedung parkir pend.ukung adalah suatu bagian dari bangunanatau kumpulan bangunan .yang digunakansebagai tempat parkir danmerupakan bagian yang tidak- t"rii"Jr."r, dengan kegiatan pokokbangunan atau kumpufa1l bangunan tersebut.19' Lingkungan Parkir ada-lah kumpulan jalan-jaian di daerah tertentuyang dibatasi dan dilingkungi or"rr :c"r-:u_r"r, penghubung yang didalamnya te'dapat sebalan b-esar b;g;;, umum/perdagangan yangdipergunakan sebagai teirpat parkir.20' Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni adalah suatu area-l tanah

Effi?fritf.' ruans miiik *,", *;g ?isr,rr.r.a, rlui" sebagai

21' Taman parkir/pelataran parkir pendukung adalah suatu area-l, tanah tertentu di luar ruang milik jaran yang digunakan sebagaifasilitas parkir sebagai r<lretigSaf;;';;gunan gedung dan/ataubagian yang tidak terpisahk"ria"i r..s*;; da^/ atavusaha pokok.

*ro*ffi,ilo*r"Pasa_l 2

Ruang lingkup pe-ngaturan pelaksanaan asuransi parkir dalam peraturanwalikota ini adalah penyer"rrgg.r*., parkir d.i ruar ,".r* ;irk jaian, yangdiselenggarakan oreh pem"rir.iE Daerah dan swasta.

BAB IiIASURANSI PARKIR

Pasal 3

Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, w4jib mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yangdiparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakanmelalui asuransi.

Pasal 5

Dalam haI penyelenggara parkir tidak mengasuransikan terhadap kehilanganKendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyelenggara parkirbertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kehilangan Kendaraandimaksud.

Pasa] 6

Asuransi parkir sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 4 menanggung hilangnyakendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian PJP.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 7

Asuransi parkir dilaksanakan oleh Lembaga Asuransi yang bekerjasarna dengan Penyeienggara Parkir dengan memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, parapihak dalam membuat perjanjian tertuiis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:

a. penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraanparkir sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalamperaturan perundang - undangan dan standar yang dipersyaratkandalam kontrak yang telah disepakati;

b. pemberian jaminan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi PJP;

c..kewajiban untuk menyebutkan hal yang dijaminkan oleh asuransibeserta . persyaratal pengajuan klaim dalam karcis atau stikerlangganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai buktipembayaran.

d. kewajiban untuk memberitahukan kepada PJP terkait telahdiasuransikannya lokasi parkir.

Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenerbitkan polis asuransi atas nama Penyelenggara Parkir daiambentuk sertifikat keikutsertaan asuransi.

Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Lembaga Asuransi sebagaimanadimaksud ayat (3) merupakan saiah satu persyaratan yang harusdipenuhi dalam pengajuan perijinan penyelenggaraarl parkir pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

(1)

\21

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

{2)

(1)

BAB VPREMI, OBJEK D.AN KLAIM PERTANGGUNGAN

Bagian KesatuPremi

Pasal B

B e s a r a n premi asuransi parkir yang lrirrus dibayarkan kepadaLembaga Asuransi ditetapkan sebagai berikut:a. untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Penir:rintatr Daerah d.itetapkan paling

tinggi 1O o/o (sepuluh persen) dari tarif parkir satu jam pertama sesuaj aenganjenis kendaraan;

b. untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Badan Usal.a ditetapkan berdasarkankesepakatan antara para pihak yang dituangl<an dalam t<ontrat< tertulis.

Penentuan total premi asuransi parkir yang harus d.ibayarkan kepada l,embagaAsuransi didasarkan pada ketentuan:a. Untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oieh Pemerintah Daerah

9itetapkan pating tinggi sesuai yang dialokasikan dalarn AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

b. Untuk asuransi parkir yang harus dibayarkan oletr Badan Usaha ditetapkansesuai kesepakatan antara para pihak yang dituangtcan dalam kontraktertulis

Bagian Keduaobjek

Pasal 9

Objek pgrtanggungan dalam pelaksanaan asuransi parkir pad-a lokasiparkir milik dan/atau yarag dikelola oleh Penyelenggara Parkir rneliputi:a.,pertanggungan asuransi atau ganti rugi kepada PJP atas kehilangan

kendaraan pada lokasi parkir tersebut;b- Pertang_gungan asuransi atas kerusakan atau kehilangan sebagian d"ari

bagian_ kendaraan sebagai akibat kecelakaan atau akibit perbuaTan jahatorang lain pada lokasi parkirtersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalamkeadaan force majeur.

Bagian Ketiga

Klaim Pertanggungan

Pasai 1O

Klaim pertanggungan/gantirugi sebagaimana dimaksud dalam pasa] 9ayat._ (1.)-huruf a y?ng dijadikan patokan kesepakatan para pihakmengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi:a. kendaraan berod.a empat/mobil dan sejenisnya sebesar

Rp.4O.OOO.OO0,OO (empat puluh juta rupiah); danb. kendaraan beroda dua/rnotor sebesar Rp 3.5oo.oo0,oo (tiga juta lima

ratus ribu rupiah).Klaim Pe_rta+S8ungqn/ganti rugi sebagairnana dirnaksud. dalam P asal 9ayat.. (1.) huruf b ya+-g dijadika! patokan kesepakatan para pihakrnengikuti ketentuan nilai batas bawah meliputi:

t.

il

fl'F.

tit

&i&b**""

{21

a. kendaraan beroda ernpat/mobil dan sejenisnya sebesarRp 2 . O OO. OOO,OO. (duajuta rupiah); dal

b. kendaraan .beroda dua/rnotor sebesar Rp. 5 OO.OOO,OO (lima ratusribu rupiah).

{3, Ndai klaftn pertanggungan hasfl pelelangan rnerupakan jumlah yarrgdibayarkan kepada PJP.

Pasa-l 11

Apabila kendaraan yang hilang ditemukan kernbali, rnaka pemiiik kendaraanwajib,mengembalikan ganti rugr yang telah diterima sebesar 50 o/o (1ima puluhpersen) kepada Lernbaga Asuransi yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAiN-LAINPasal 12

(1) Untuk lokasi parkir yang dikelola oleh Pernerintah Daerah, apabila selarnamasa pertanggungan klaim yang terjadi dibawah 2Oo/" (dua puluh persen),l,embaga Asuransi w4jib mernberikan pengembalian sebesar 25o/o (duapuluh lirna persen) dari nilai kontrak kepada Pernerintah Daerah.

(2) Dalarn hal terjadi perselisiLran, force rnajeure dan lain-lain, antaraPenyelenggara Parkir dan Lernbaga Asuransi diatur dalarn SuratPerjanjian/Kontrak.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 1"3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya da-Lam Berita Daeratr Kota Semarang.

Ditetapkan dipada tanggal

Diundangkal.di Semarang _

pada tanggal 35)ahi uotf.SEKRETARIS DAERAH

ADI Tzu HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

i;lIrdi:i

tsk** .

SemarangzT)un({.orSt'SEMARANG

IHADI{€T'fR

2OI5 NOMOR