PUTUSAN Nomor: 44/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI ...kip.sumutprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/44.-reg.35-ANDI-KH… · Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan melalui

1

PUTUSAN

Nomor: 44/PTS/KIP-SU/XII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus,

dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor:

35/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Andi Khoirul Harahap

Alamat : Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Desa Pardamean

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Ahmad Tarmizi Alamat : Gg. Sepakat Lingkungan Perdamean Desa Perdamean Kecamatan

Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Sumatera Utara

Alamat : Jl. Putri Hijau No. 4 Medan

Yang diwakili oleh:

Nama : Mohamad Yunus Affan, SH, MH

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Nama : Juraini Sulaiman, SH, M.Hum

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Nama : Jawasmer, SH, M.Kn

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI

Nama : Dartimnov M. T. Harahap, SH

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 26 April 2016 untuk mewakili Ajub

Suratman, Bc.IP, S.Pd, M.Si (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Sumatera Utara) sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik

Registrasi Nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016 terhadap Andi Khoirul Harahap dan Ahmad

Tarmizi pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

2

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor:

35/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi tanggal 29 Februari 2016

yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 29 Februari, kepada Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara u.p

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Adapun permohonan informasi

yang dimohonkan kepada Termohon adalah:

1. Rekapitulasi daftar Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, beserta alamat lengkap

berdasarkan data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Daftar alamat dan nama Kantor yang diberikan izin untuk menerima

pendaftaran jaminan Fidusia, untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu dari

Tahun 2013 s/d Tahun 2016.

3. Rekapitulasi jaminan Fidusia beserta benda yang menjadi objek jaminan

Fidusia dan alamat lengkap yang dimohonkan, pendaftaran jaminan

Fidusianya yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016, disesuaikan dengan Perusahaan

Pembiayaan.

4. Rekapitulasi daftar pembayaran biaya pendaftaran jaminan Fidusia untuk

setiap permohonan pendaftaran jaminan Fidusia dari Tahun 2013 s/d Tahun

2016, disesuaikan berdasarkan Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan

permohonan, yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM.

5. Rekapitulasi daftar Sertifikat jaminan Fidusia yang sudah diterbitkan yang

terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dari Tahun 2013 s/d Tahun

2016 disesuaikan berdasarkan Perusahaan Pembiayaan.

6. Rekapitulasi harga atau nilai benda yang dimohonkan Pendaftaran jaminan

Fidusianya disesuaikan dengan nama Perusahaan Pembiayaan, yang

terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Tahun 2013

s/d Tahun 2016.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon

mengenai sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam

paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan, maka Para

Pemohon mengajukan keberatan tanggal 17 Maret 2016 yang dikirim melalui PT.

Pos Indonesia, tertanggal 17 maret 2016 kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

3

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai

sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2],

Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan melalui surat Nomor:

W2.UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016.

[2.5] Karena Para Pemohon merasa tidak puas atas surat jawaban/tanggapan secara

tertulis terhadap surat keberatan yang diberikan Termohon, maka melalui surat

tertanggal 12 April 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada:

a. Persidangan Pertama tanggal 28 April 2016, Para Pemohon dan Termohon

Hadir.

b. Persidangan Kedua tanggal 23 Juni 2016, Para Pemohon dan Termohon

Hadir.

c. Persidangan Ketiga tanggal 9 Agustus 2016, Hanya Pemohon atas nama Andi

Khoirul Harahap hadir, Pemohon atas nama Ahmad Tarmizi Tidak Hadir serta

Termohon Tidak Hadir. ,

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena tidak puas

terhadap tanggapan/jawaban atas surat keberatan yang diberikan oleh

Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik antara lain:

1. Untuk disimpan, dimiliki dan dipelajari.

2. Untuk mengetahui jumlah Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar dan jumlah

jaminan Fidusia yang terdaftar, beserta jumlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang

terdaftar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dari Tahun 2013 s/d Tahun 2016.

3. Untuk mengetahui jumlah seluruh jumlah pendaftaran jaminan Fidusia dan

besaran nilai penjaminannya dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

4. Untuk mengetahui tempat pendaftaran yang menerima pendaftaran jaminan

Fidusia untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

5. Untuk mengetahui jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelayanan

jasa hukum pendaftaran Jaminan Fidusia dari daerah Labuhanbatu.

6. Dipergunakan untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak

hukum, apabila setelah informasi dipelajari berindikasi adanya perbuatan

melanggar hukum.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Para Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan

diberikan kepada Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan

informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi

permohonan informasi sesuai permohonan.

4

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan

informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh

Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, 23 Juni 2016

dan 9 Agustus 2016, Para Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Bahwa Para Pemohon sudah menerima surat jawaban secara tertulis atas

surat Keberatan dari Termohon. Surat jawaban tersebut, menyatakan bahwa

sejak Bulan Maret Tahun 2013 sampai sekarang ini pendaftaran jaminan

fidusia tidak lagi dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Termohon tidak bisa memberikan

informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud

dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2.

2. Bahwa sesuai dengan data yang diperoleh oleh Para Pemohon, masih ada

beberapa data mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang diterbitkan oleh

Termohon pada tahun 2013, karena Termohon melalui jawabannya telah

memberikan data yang sifatnya global (terlampir) pada surat jawaban tertulis

atas surat keberatan yang diberikan oleh Termohon.

3. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012

tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang

melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan

pembebanan jaminan fidusia, menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan

wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling

lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian

pembiayaan konsumen. Maka seharusnya ada kewajiban dari perusahaan

pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Menurut

pemahaman Para Pemohon, karena apabila dalam salah satu contoh

perusahaan pembiayaan (leasing) sepeda motor yang sudah melakukan

pendaftaran jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan diberikan

kebebasan dalam hal melakukan penarikan sepeda motor apabila terjadi

wanprestasi, karena sudah ada perjanjian pengikatan diantara kedua belah

pihak.

4. Bahwa Para Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan informasi dan

surat keberatan kepada Termohon. Para Pemohon juga sudah menerima

jawaban secara tertulis atas surat keberatan yang dikirimkan oleh Termohon

melalui surat secara tertulis Nomor: W2. UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret

2016.

5. Bahwa walaupun Termohon menyatakan sejak Bulan Maret Tahun 2013, tidak

ada lagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Provinsi Sumatera Utara, namun Para Pemohon memiliki data bahwa

pendaftaran jaminan fidusia masih dilakukan di Kantor Kementerian Hukum

dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

5

Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan

bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi KTP Para Pemohon.

Bukti P-2 Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Sumatera Utara u.p Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sumatera Utara tertanggal 29 Februari 2016.

Bukti P-3 Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

tertanggal 17 Maret 2016.

Bukti P-4 Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April

2016.

Bukti P-5 Salinan surat nomor: W2.UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret

2016 dari Termohon yang ditujukan kepada Para Pemohon,

beserta lampirannya.

Bukti P-6 Surat Nomor: W2. U13 2862 HT. 04.10./IV/2016 tertanggal 20

April 2016 Perihal: Permohonan Bantuan Informasi terkait

Eksekusi Objek Fidusia dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat

kepada Tim Investigasi Aliansi Penyelamat Indonesia (API).

Bukti P-7 Surat Nomor: B/2831/IV/2016 tertanggal 5 April 2016 Perihal:

Mengirimkan data Permohonan Pengamanan Eksekusi Jaminan

fidusia beserta Objek Jaminan Fidusia ke Polres Labuhanbatu dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara

Resor Labuhanbatu kepada Andi Khoirul Harahap.

Bukti P-8 Surat Perihal: Tanggapan atas keterangan dan penjelasan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera

Utara dalam Sidang Sengketa Informasi Terkait Fidusia Nomor

Sengketa: 35/KIP-SU/S/IV/2016, tertanggal 11 Juli 2016 beserta

lampirannya.

Bukti P-9 Fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor: W2.00159903.AH.05.01

Tahun 2014.


Tahun 2013.


Tahun 2013.


Tahun 2013.


Tahun 2013.

6


Tahun 2013.


Tahun 2013.


Tahun 2014.


Tahun 2015.


Tahun 2013.


Tahun 2013.


Tahun 2014.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, Kuasa

Termohon menyampaikan keterangan:

1. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang memiliki tugas dalam hal

pelantikan notaris, kegitan-kegiatan yang dilakukan oleh Notaris, misalnya

tindakan dalam hal pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan,

Koperasi dan masalah lain yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia

menyatakan bahwa pendaftaran fidusia dilaksanakan di tempat dimana objek

fidusia itu berada.

3. Bahwa mengenai tanda tangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Provinsi Sumatera Utara, yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia,

tanda tangan tersebut memang merupakan spesimen tanda tangan elektronik

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara,

yang terdapat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi begitu notaris selaku

Kuasa orang perorangan atau Badan Hukum melakukan pendaftaran jaminan

fidusia, maka secara otomatis notaris melakukan print-out dokumen-dokumen

secara sendiri yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Tanda tangan

elektronik yang terdapat di dalam sertifikat jaminan fidusia itu memang benar

merupakan tanda tangan yang sah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa pendaftaran

jaminan fidusia harus dilaksanakan di tempat dimana objek fidusia itu berada,

sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.

4. Bahwa tidak ada suatu kewajiban dari perusahaan pembiayaan untuk

mendaftarkan diri selaku perusahaan penerimaan pembayaran, kepada Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera. Menurut Kuasa

Termohon, yang didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

7

Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Pelayanan AHU diantaranya adalah

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan untuk

mendapatkan status sebagai sebuah Badan Hukum.

5. Bahwa sebelum tahun 2013, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan masih secara

manual, namun dengan adanya upaya percepatan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, dalam hal meningkatkan

pelayanan terhadap publik dalam akses memberikan penyelesaian pembuatan

sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia

dilakukan secara elektonik langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilaksanakan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibenarkan sesuai

dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 8 Tahun 2013 tentang

Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah

Nomor: 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

6. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf

[2.2] point 1 dan 2, informasi tersebut tidak bisa diberikan Termohon, karena

informasi tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2013. Sesuai

dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor: 09 Tahun 2013 tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, bahwa

pendaftaran jaminan fidusia sejak tahun 2013 sudah dilakukan secara elektronik

langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan bukan lagi kepada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2013

pun sudah tidak bisa lagi mengakses informasi tentang masalah pendaftaran

jaminan fidusia.

7. Bahwa yang bisa melakukan permohonan secara langsung untuk melakukan

pendaftaran jaminan fidusia adalah setiap orang ataupun Badan Hukum, dengan

syarat harus ada suatu akta notaris yang dibuat oleh Notaris sebagai Kuasa dari

orang perorangan atau Badan Hukum tersebut.

8. Bahwa Termohon sudah memberikan jawaban secara tertulis atas surat keberatan

Para Pemohon dengan mengirimkan surat Nomor: W2. UM.01.01-4197 tertanggal

30 Maret 2016 yang diberikan kepada Para Pemohon.

9. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan

Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Perusahaan Pembiayaan wajib

mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan

konsumen.

10. Bahwa sekarang ini, tidak ada peraturan apapun yang menyatakan bahwa

perusahaan pembiayaan itu harus melakukan pendaftaran diri selaku perusahaan

penerimaan pembiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Sumatera Utara.

8

11. Bahwa apabila Para Pemohon ingin mengetahui secara jelas tentang keseluruhan

informasi yang dimohonkan maka dapat menghubungi Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Jakarta Selatan.

12. Bahwa Kuasa Termohon ingin menanyakan secara jelas apa sebenarnya tujuan

Para Pemohon dalam memohonkan informasi kepada Termohon, agar apabila

informasi sudah diberikan kepada Para pemohon, informasi tersebut tidak

disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang diatur di dalam Undang-

Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

13. Bahwa pengikatan jaminan fidusia antara orang perorangan dengan perusahaan

pembiayaan dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Jadi penerima jaminan fidusia

adalah orang perorangan. Kemudian pengikatan jaminan fidusia antara dua pihak

dilakukan dihadapan notaris. Sehingga itu adalah kepentingan pribadi orang-

perorangan tersebut. Jadi mengenai sengketa informasi a quo ini, Kuasa

Termohon juga tidak bisa memberikan data secara serta merta kepada Para

Pemohon mengenai pendaftaran jaminan fidusia dari orang perorangan. Hal ini

dikarenakan sertifikat jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal itu

juga harus dirahasiakan karena merupakan pembiayaan/hutang seseorang,

kecuali timbul sengketa terhadap penjaminan itu mungkin Termohon akan

melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian atas hal itu.


[2.2] sebagaimana yang telah diberikan kepada Para Pemohon point 3, 4, 5 dan

6, Termohon hanya dapat memberikan data secara global (terlampir) kepada Para

Pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 23 Juni 2016, Kuasa

Termohon menyampaikan keterangan:


[2.2] point 1 dan 2 bukan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Provinsi Sumatera Utara.


[2.2] point 3, 4, 5 dan 6, Kuasa Termohon hanya bisa memberikan data secara

global dan Para Pemohon pun bisa melakukan pengaksesan mengenai data

tersebut dalam website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

(AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada bagian Bidang

Pelayanan AHU.

3. Bahwa pendaftaran perusahaan pembiayaan bukan merupakan kewenangan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, karena merupakan

tanggung jawab dari Notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara

online, kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5. Bahwa apabila Para Pemohon menginginkan sertifikat jaminan fidusia, maka

dapat dimintakan kepada Notaris yang melakukan pendaftaran secara online

kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia.

6. Bahwa fidusia adalah suatu jaminan atas dasar kepercayaan dimana barang yang

dijaminkan tetap dikuasi oleh si Pemilik barang. Jadi hanya bukti kepemilikan

barang saja diberikan kepada Kreditur. Tujuan fidusia adalah untuk membantu

9

perekonomian khususnya untuk membantu tingkat perekonomian bagi Usaha

Kecil Menengah.

7. Bahwa sampai saat ini sertifikat jaminan fidusia masih ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Sumatera Utara.

8. Bahwa Sejak Bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan saat sekarang,

pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti

tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1 Surat jawaban atas surat keberatan dengan Nomor: W2.

UM.01.01-4197 tertanggal 30 Maret 2016 dari Termohon yang

diberikan kepada Para Pemohon.

Bukti T-2 Surat Perintah Nomor: W2.UM.01.01-4866 tertanggal 25 April

2016 dari Edi Lauder Lbn. Gaol sebagai Plh. Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

kepada Juraini Sulaiman, SH., M.Hum., Jawasmer, SH., M.Kn.,

Dartimnov M.T Harahap, SH., dan Irfan Syahputra Nasution untuk

membentuk tim yang akan melakukan telaahan, penghimpunan

/penyajian data dan pendampingan sehubungan dengan adanya

Laporan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Andi

Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi dalam sengketa informasi

publik Register Nomor : 35/KIP-SU/S/IV/2016.

Bukti T-3 Surat Kuasa Substitusi tertanggal 26 April 2016 dari Ajub

Suratman, Bc.IP.,S.Pd.,M.Si., sebagai Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang

selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa kepada Mohamad

Yunus Affan, SH., MH (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan

HAM), Juraini Sulaiman, SH., M.Hum., (Kepala Bidang Pelayanan

Hukum), Jawasmer, SH., M.Kn., (Kepala Sub Bidang Pelayanan

AHU dan HKI) dan Dartimnov M.T Harahap, SH., (Kepala Sub

Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum) yang

selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili

Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam Sengketa Informasi

Publik dengan nomor register sengketa: 35/KIP-SU/S/IV/2016

yang diajukan oleh Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 28 April 2016, 23 Juni 2016

dan dan 9 Agustus 2016 Para Pemohon belum menyampaikan kesimpulan

apapun.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2016 dan 23 Juni 2016,

Termohon menyampaikan kesimpulan:

10

1. Bahwa pendaftaran perusahaan pembiayaan tidak merupakan kewenangan

Kementerian Hukum dan HAM RI oleh karena itu data tersebut tidak ada.

2. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat mendaftarkan Jaminan

fidusia tanpa harus diberikan ijin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Oleh karena itu, Termohon tidak dapat mendata siapa saja dan badan

hukum mana saja yang telah mendaftarkan jaminan fidusia.

3. Untuk permohonan informasi poin 3, 4, 5 dan 6, Termohon hanya dapat

memberikan data secara global.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah

mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2)

Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi

Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal

36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan

terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan

memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon untuk mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam

sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf

a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35

ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat

(4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya

mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi

Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas

menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi

dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa

Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai

dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara

Andi Khoirul Harahap dan Ahmad Tarmizi sebagai Para Pemohon terhadap

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

sebagai Termohon;

11

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi

kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah

diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik dengan alasan bahwa Para Pemohon merasa tidak

puas atas jawaban/tanggapan Termohon secara tertulis atas surat keberatan;

[4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2016 dengan Register

Nomor: 35/KIP-SU/S/IV/2016;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan

paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.,,,,,, ,,, ,,,,

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c,

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto

Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1)

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat

(2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki

PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik

yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu

menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan

Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai

berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang

dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai

orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu

Tanda Penduduk dengan NIK: 1210021902780009 atas nama Andi Khoirul

Harahap dan NIK: 1222042303720004 atas nama Ahmad Tarmizi;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)

2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada

Termohon. (Bukti P-2)

3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)

12

4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-

4).


paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi

a quo.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16

UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g

Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki

PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak

dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik

adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara;


paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi a quo.

,

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon

kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai

dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai

dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 juncto Pasal 5 huruf

a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada

Termohon tertanggal 29 Februari 2016.

2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 17

Maret 2016.

13

3. Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi

publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April

2016.


paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para

Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi

Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, setelah mendengar keterangan Para

Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti dari Para Pemohon

dan Termohon, maka untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud

dalam paragraf [2.2], point 1 dan 2, diakui bukan merupakan kewenangan

Termohon dan/atau tidak dalam penguasaan Termohon.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2013

sampai dengan saat ini, pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, untuk

pendaftaran jaminan fidusia telah diubah menjadi sistem pendaftaran jaminan

fidusia secara online, yang dimohonkan oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia. Dikarenakan pendaftaran perusahaan pembiayaan tidak merupakan

kewenangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Sumatera Utara kecuali hanya objek jaminan fidusia saja. Hal ini dibenarkan

sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 8 Tahun 2013

tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia secara

Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 9 Tahun 2013 tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan Peraturan

Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi

sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1 dan 2 tidak dimiliki dan

tidak dalam penguasaan Termohon, maka tidak ada kewajiban dari Termohon

untuk memberikan informasi a quo kepada Para Pemohon.

Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

14

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah mendengar keterangan Para

Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti dari Para Pemohon

dan Termohon, maka untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud

dalam paragraf [2.2], sebagaimana yang telah diberikan kepada Para Pemohon

point 3, 4, 5 dan 6, Termohon dapat memberikan data secara global. Para

Pemohon juga dapat melakukan pengaksesan informasi tersebut dalam website

resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum

dan dan HAM Republik Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan

tidak menyesatkan.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf

[5.1] sampai dengan [5.2], diketahui bahwa informasi a quo yang dimohonkan

Para Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner

berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima,

memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo.

[6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi a quo.

[6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan

penyelesaian sengketa informasi a quo.

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi a quo yang

dimohonkan Para Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon

sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya terbatas untuk point 3,

4, 5 dan 6.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

[7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang

dimohonkan Para Pemohon, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2]

hanya untuk point 3, 4, 5 dan 6 secara global dalam tenggang waktu empat

belas (14) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

,,,,

15

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu

Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs.

Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember

2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi

oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon

dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah) (Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon) (H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada

masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor :

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 06 Desember 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

Pembina/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN Nomor: 44/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI ...kip.sumutprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/44.-reg.35-ANDI-KH… · Termohon telah memberikan jawaban/tanggapan melalui

Documents