1 PUTUSAN Nomor: 46/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA 1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh: Nama : State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara Alamat : Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi Yang diwakili oleh: 1. Nama : Holmes Pane Jabatan : Anggota PKN Wilayah Langkat 2. Nama : Patar Sihotang, SH, MH Jabatan : Penasehat PKN Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama : Bupati Kabupaten Deli Serdang Alamat : Jalan Negara Nomor: 1 Lubuk Pakam Yang diwakili oleh: 1. Nama : H. Khoirum Rijal, ST, MAP Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang 2. Nama : Mahyulian, ST Jabatan : Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang 3. Nama : H. Edwin Nasution, SH
15
Embed
PUTUSAN Nomor: 46/PTS/KIP-SU/XII/2016 KOMISI INFORMASI ...kip.sumutprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/46.-REGISTER-65-s… · 3. Nama Lelang : Pembuatan Sumur Bor di Desa Suka
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PUTUSAN
Nomor: 46/PTS/KIP-SU/XII/2016
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa,
memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi
Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:
Nama : State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jalan Caman Raya Nomor: 7 Jatibening Bekasi
Yang diwakili oleh:
1. Nama : Holmes Pane
Jabatan : Anggota PKN Wilayah Langkat
2. Nama : Patar Sihotang, SH, MH
Jabatan : Penasehat PKN
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama : Bupati Kabupaten Deli Serdang
Alamat : Jalan Negara Nomor: 1 Lubuk Pakam
Yang diwakili oleh:
1. Nama : H. Khoirum Rijal, ST, MAP
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli
Serdang
2. Nama : Mahyulian, ST
Jabatan : Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli
Serdang
3. Nama : H. Edwin Nasution, SH
2
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/4282 tertanggal 2 November 2016 untuk
mewakili Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa Informasi
Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 antara Pemantau Keuangan Negara
sebagai Pemohon terhadap Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di
Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
pada tanggal 5 Agustus 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 65/KIP-
SU/S/VIII/2016.
Kronologi
[2.2] Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara
menyampaikan permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Humas Kabupaten Deli Serdang.
Surat bernomor: 02/PI/PKN/V/2016 tersebut ditandatangani oleh Iskandar, SH
selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tanpa ada tanda tangan
Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Pemantau Keuangan Negara.
Adapun permohonan informasi yang dimohonkan berupa:
1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Spesifikasi pekerjaan
4. Gambar
5. Daftar kuantitas dan harga
6. Bill of Quantity (BQ)
7. Daftar penerima barang
8. Dokumen kontrak dengan penyedia jasa konsultan dan pengawasan pembangunan
9. Dokumen kontrak lainnya
10. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pada Kegiatan/Paket pengadaan pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Tahun Anggaran 2014:
3
1. Nama Lelang : Pembangunan Drainase Desa Sidomulio Kec. Biru-biru
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 600.000.000,00
HPS : Rp 580.561.000,00
Nama Pemenang : CV.Tri Mitra Perkasa
Alamat : Jl. Platina I Lk. XVI No. 76 Titi Papan Medan –
Sumatera Utara
NPWP : 02.637.593.1-112.000
Harga Penawaran : Rp 549.039.000,00
2. Nama Lelang : Pembangunan Drainase Kel. Cemara Kec. Lubuk Pakam
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 900.000.000,00
HPS : Rp 884.833.000,00
Nama Pemenang : CV. Abdi Jaya
Alamat : Jl. STM/ Persatuan No. 24 Medan – Sumatera Utara
NPWP : 31.544.169.1-122.000
Harga Penawaran : Rp 850.005.000,00
3. Nama Lelang : Pembuatan Sumur Bor di Desa Suka Mandi Hilir
Kec. Pagar Merbau
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 750.000.000,00
HPS : Rp 750.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Mitra Tehnik
Alamat : Jl. Bunga Terompet I No. 3 Medan – Sumatera Utara
NPWP : 02.342.557.2-113.000
Harga Penawaran : Rp 725.469.000,00
4. Nama Lelang : Pembuatan Sumur Bor di Desa Kubah Sentang
Kec. Pantai Labu
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 750.000.000,00
HPS : Rp 750.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Descrist Bersatu
Alamat : Jl. Rantang No. 36 Medan – Sumatera Utara
NPWP : 31.364.856.0-124.000
Harga Penawaran : Rp 720.170.000,00
4
5. Nama Lelang : Pembuatan Sumur Bor di Desa Rugemuk Kec.
Pantai Labu
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 800.000.000,00
HPS : Rp 800.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Viktor Jaya
Alamat : Jl. Cangkir No. 62 Medan – Sumatera Utara
NPWP : 02.430.264.8-124.000
Harga Penawaran : Rp 768.681.000,00
6. Nama Lelang : Perpipaan Air Bersih di Desa Lau Rakit Kec. STM Hilir
Kategori : Pengadaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 690.000.000,00
HPS : Rp 690.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Maha Karya Mulia
Alamat : Jl. Pimpinan No. 24 Kel. Sei Kera Hilir 1 Kec. Medan
NPWP : 31.346.905.8-113.000
Harga Penawaran : Rp 662.439.000,00
7. Nama Lelang : Pemasangan Tiang Lampu Listrik di Kec.
Hamparan Perak
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 2.000.000.000,00
HPS : Rp 1.985.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Ramos Karya
Alamat : Jl. Mongonsidi III No. 19Medan – Sumatera Utara
NPWP : 01.457.302.6-121.000
Harga Penawaran : Rp 1.764.000.000,00
8. Nama Lelang : Perpipaan Air Bersih di Desa Liang Pematang Kec.
STM Hulu
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 600.000.000,00
HPS : Rp 501.554.000,00
Nama Pemenang : CV. Sekar Bhumi
Alamat : Jl. STM Gg. Aman No. 15Medan – Sumatera Utara
NPWP : 01.228.763.7-122.000
9. Nama Lelang : Pembangunan Drainase Desa Tanjung Sari Kec.
10. Nama Lelang : Pembangunan Drainase Desa Bakaran Batu Kec.
Lubuk Pakam
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 749.955.000,00
HPS : Rp 749.955.000,00
Nama Pemenang : CV. Baik Budi
Alamat : Jl. Perbatasan Dusun II Desa Bakaran Batu Lubuk
Pakam – Deli
NPWP : 01.867.415.0-125.000
Harga Penawaran : Rp 717.000.000,00
11. Nama Lelang : Pembuatan Sumur Bor di Desa Suka Mandi Hilir
Kec. Pagar Merbau
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 750.000.000,00
HPS : Rp 750.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Mitra Tehnik
Alamat : Jl. Bunga Terompet I No. 3 Medan –
Sumatera Utara
NPWP : 02.342.557.2-113.000
Harga Penawaran : Rp 725.469.000,00
12. Nama Lelang : Lanjutan Perpipaan dan Sambungan Rumah
SPAM Hamparan Perak
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 999.993.000,00
HPS : Rp 999.993.000,00
Nama Pemenang : PT. Eratama Putra Prakarsa
Alamat : Dusun III Gg. Aman No. 99 Deli Tua
Kab. Deli Serdang– Sumatera Utara
NPWP : 01.487.697.3-125.000
Harga Penawaran : Rp 953.803.000,00
13. Nama Lelang : Pembangunan Drainase Desa Lau Dendang Kec.
Percut Sei Tuan
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 1.000.000.000,00
HPS : Rp 982.806.000,00
Nama Pemenang : CV. Galan
Alamat : Jl. Teratai No. 42 D Medan – Sumatera Utara
NPWP : 02.744.640.0-121.000
6
Harga Penawaran : Rp 950.154.000,00
14. Nama Lelang : Perpipaan Air Bersih di Desa Lau Rakit Kec. STM
Hilir
Kategori : Pekerjaan Konstruksi
Satker : Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Pagu : Rp 690.000.000,00
HPS : Rp 690.000.000,00
Nama Pemenang : CV. Maha Karya Mulia
Alamat : Jl. Pimpinan No. 24 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan
Perjuangan – Sumatera Utara
NPWP : 31.346.905.8-113.000
Harga Penawaran : Rp 662.439.000,00
[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai
sengketa informasi a quo sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2],
Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan.
[2.4] Pemohon melalui surat Nomor: 02/SK PI/DELI/PKN/VI/2016 atas nama State
Finances Watch Pemantau Keuangan Negara mengirim surat keberatan tanggal
10 Juni 2016 kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang.
[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan,
maka melalui surat tertanggal 5 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara.
[2.6] Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada:
a. Persidangan tanggal 27 September 2016, Pemohon atas nama Holmes Pane
dan Patar Sihotang, SH, MH Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
b. Persidangan tanggal 28 November 2016, Pemohon atas nama Holmes Pane
Hadir dan Termohon Hadir.
c. Persidangan tanggal 19 Desember 2016, Pemohon dan Termohon Tidak
Hadir.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
Tujuan permohonan informasi Publik
[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sebagai
kontrol sosial.
Petitum
7
[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :
1. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan
informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi
permohonan informasi sesuai permohonan.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan
informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh
Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2016, Pemohon
menyampaikan keterangan:
1. Bahwa Pemohon selaku anggota State Finances Watch Pemantau Keuangan
Negara sudah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 9 Mei 2016 dan
surat keberatan tertanggal 10 Juni 2016 kepada Termohon.
2. Bahwa Pemohon akan membuktikan dengan memberikan surat keterangan tertulis
atau pernyataan tertulis pada persidangan selanjutnya bahwa Iskandar SH dan
Rahmad Hidayat sebagai Ketua dan sekretaris Perkumpulan Pemantau Keuangan
Negara, menyetujui dan mengetahui bahwa Patar Sihotang, SH, MH sebagai
Penasehat PKN dan Holmes Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat telah
memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara.
3. Bahwa Pemohon atas nama Patar Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat
Pemantau Keuangan Negara memiliki tugas memberikan nasehat kepada
Pengurus Pemantau Keuangan Negara sesuai dengan AD/ART.
4. Bahwa Struktur Organisasi PKN sesuai dengan AD/ART adalah terdiri dari
Penasehat, Pengurus dan Pengawas.
5. Bahwa mekanisme pengambilan suatu putusan dalam PKN dilakukan antara
ketua, sekretaris, bendahara dengan melakukan suatu rapat internal.
6. Bahwa Pemohon menyatakan memohon informasi kepada Termohon dan
memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016, Pemohon
menyampaikan keterangan:
a. Bahwa surat permohonan informasi publik yang diajukan/dimohonkan ke
PPID/Humas Kab. Deli Serdang dan pengajuan sengketa informasi ke Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah dimohonkan oleh Iskandar, SH
sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara bertindak
untuk dan atas nama Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan bukan
atas nama pribadi dari Iskandar, SH.
b. Bahwa Rahmad Hidayat sebagai Sekretaris Umum Perkumpulan Pemantau
Keuangan Negara, telah menyetujui dan mengetahui dan tidak akan menuntut
apabila ada surat-surat keluar tidak ditandatangani oleh Sekretaris Umum, dan
sudah merupakan hasil rapat internal pengurus dengan pertimbangan
kesibukan pekerjaan dan sering melaksanakan pekerjaan di luar kota.
c. Bahwa State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara adalah sama
dengan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara seperti yang dimaksud
8
pada SK MENKUMHAM AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015. Tidak
dicatumkannya kata “Perkumpulan” karena pada Surat Keputusan tersebut
tertulis disingkat dengan PKN, namun demikian Kuasa Pemohon menyatakan
akan mengganti Kop Surat menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan
Negara.
Surat-surat Pemohon
[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti
surat-surat tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon atas nama Holmes Pane dan Iskandar,
SH.
Bukti P-2 Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada
Termohon tertanggal 9 Mei 2016.
Bukti P-3 Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon
tertanggal 10 Juni 2016.
Bukti P-4 Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus
2016.
Bukti P-5 Formulir permohonan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang (PPID Kabupaten Deli
Serdang) Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli
Serdang.
Bukti P-6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau
Keuangan Negara.
Bukti P-7 Daftar Putusan Sidang Ajudikasi Komisi Informasi sebagai
Pemohon Pemantau Keuangan Negara.
Bukti P-8 Salinan surat nomor: 02/KI-MDN/DS/PKN/VIII/2016 tertanggal 5
Agustus 2016 Perihal: Gugatan Sengketa Informasi Publik dari
Iskandar, SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-9 Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar
SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Holmes
Pane sebagai anggota PKN Wilayah Langkat untuk mengikuti
sidang ajudikasi non litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi
Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016.
9
Bukti P-10 Salinan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2016 dari Iskandar
SH sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara kepada Patar
Sihotang, SH, MH sebagai Penasehat Pemantau Keuangan
Negara untuk mengikuti sidang ajudikasi non litigasi di Kantor
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Sengketa
Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016.
Bukti P-11 Salinan surat Nomor: 010/KI SUMUT/PKN/XI/2016 Perihal:
Penjelasan dan Pernyataan dari Perkumpulan Pemantau
Keuangan Negara kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara.
Bukti P-12 Legal Standing States Finances Watch Pemantau Keuangan
Negara.
Keterangan Termohon
[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2016, Termohon
menyampaikan keterangan:
1. Bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Kuasa Termohon untuk menghadiri
sidang ajudikasi sengketa informasi di Komisi Infromasi Provinsi Sumatera Utara
berkaitan dengan sengketa informasi mengenai kegiatan/paket pengadaan pada
SKPD Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Tahun Anggaran 2014.
2. Bahwa Termohon belum membaca surat permohonan informasi, namun
mengetahui sebagian tentang kegiatan/paket pengadaan pada SKPD Dinas Cipta
Karya dan Pertambangan Tahun Anggaran 2014.
3. Bahwa belum ada orang-orang yang datang untuk menemui Kuasa Termohon atas
nama PKN.
4. Bahwa belum ada orang-orang yang berkomunikasi via telepon kepada Kuasa
Termohon atas nama PKN.
Surat-surat Termohon
[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti
surat tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1 Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4282 tertanggal 2 November
2016 dari H. Ashari Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang
kepada H. Khoirum Rijal, ST, MAP sebagai Kepala Dinas Cipta
Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang, Mahyulian,
ST sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan
Kabupaten Deli Serdang dan H. Edwin Nasution, SH sebagai
Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang untuk mewakili
Pemberi Kuasa pada sidang ajudikasi nonlitigasi terkait Sengketa
Informasi Publik Registrasi Nomor : 65/KIP-SU/S/VIII/2016 antara
Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap Bupati
Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon di Kantor Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara.
10
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon
[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon
Kesimpulan Termohon
[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah
mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2)
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi
Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal
36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan
memutus permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam
sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf
a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35
ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat
(4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya
mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara;
[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa
Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai
dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi
mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara
11
State Finances Watch Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon terhadap
Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;
[4.5] Menimbang bahwa Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau
Keuangan Negara telah menempuh proses permohonan informasi kepada
Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada
paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];
[4.6] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik dengan alasan bahwa tidak ada tanggapan/jawaban
tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon;
[4.7] Menimbang bahwa Pemohon atas nama State Finances Watch Pemantau
Keuangan Negara telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 Agustus 2016 dengan Register Nomor:
65/KIP-SU/S/VIII/2016;
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan
paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c,
Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto