Top Banner
hkama ahkamah Agung Republ Mahkamah Agung Republik Indonesia mah Agung Republik Indonesia ublik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N Nomor 175 /Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.PBR.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara- perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk CABANG PEKANBARU , beralamat di Jalan Arifin Ahmad No.202, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1, DEDI MAULANA dan 2.DEDI SAPUTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Tugas tertanggal 25 Oktober 2013 ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon; lawan 1 NY. MELIWATI , beralamat di Desa Penyasawan Utara, RT 03-RW 05, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar , selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pe mohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 25 Oktober 2013 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register Nomor 175/ PDT-SUS/BPSK/2013/PN.PBR, telah mengajukan keberatan sebagai berikut : 1. Bahwa Putusan BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) Pekanbaru dalam Pengaduan Perkara No.17/BPSK/PKR-SERT/IX/2013 tanggal 11 September 2013, dengan Putusan Sidang Hakim BPSK Nomor.09/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dihadiri oleh 1 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
20

Putusan BPSK

Sep 26, 2015

Download

Documents

Ganjar Agung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A NNomor 175 /Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.PBR.-

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara-

    perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

    Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

    perkara antara:

    PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk CABANG PEKANBARU, beralamat di

    Jalan Arifin Ahmad No.202, Kelurahan Sidomulyo Timur,

    Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang dalam hal

    ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1, DEDI MAULANA dan

    2.DEDI SAPUTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

    tertanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Tugas tertanggal 25

    Oktober 2013 ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

    lawan 1

    NY. MELIWATI, beralamat di Desa Penyasawan Utara, RT 03-RW 05,

    Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, selanjutnya

    disebut sebagai Termohon;

    Pengadilan Negeri tersebut;

    Setelah membaca berkas perkara;

    Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

    TENTANG DUDUK PERKARA

    Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan

    tanggal 25 Oktober 2013 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian

    Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

    Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register Nomor 175/

    PDT-SUS/BPSK/2013/PN.PBR, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

    1. Bahwa Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

    Pekanbaru dalam Pengaduan Perkara No.17/BPSK/PKR-SERT/IX/2013

    tanggal 11 September 2013, dengan Putusan Sidang Hakim BPSK

    Nomor.09/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dihadiri oleh

    1

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat dan saat ini Pemohon

    Keberatan sebagai Pihak yang keberatan atas Putusan tersebut telah

    menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal

    28 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Pernyataan Banding/keberatan

    yang Pemohon Keberatan terima tanggal 07 Oktober 2013 sehingga

    Permohonan Banding/Keberatan yang diajukan masih dalam tenggang

    waktu 14 (empat belas hari) sesuai yang ditentukan Undang-undang

    untuk itu Permohonan Banding/Keberatan dari Pembanding/Keberatan

    sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim

    Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

    mengadili perkara ;

    2. Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari Putusan

    BPSK Kota Pekanbaru dimana Putusan tersebut jelas sangat merugikan

    pihak Pemohon Keberatan dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

    Konsumen (vide Bukti T-1) yang telah ditandatangani antara Pemohon

    Keberatan dengan TERGUGAT selaku Kreditur, maka Kreditur dan

    Debitur wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang diatur

    dalam Perjanjian sebagaimana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

    1338 KUHPerdata yang menyatakan Semua persetujuan yang dibuat

    secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang

    membuatnya dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu

    pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka

    pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji ( wanprestasi) dan

    apabila hal tersebut terjadi maka Pemohon Keberatan secara hukum dan

    berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya

    terhadap Objek Perjanjian tersebut ;

    3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan BPSK pada

    poin 2 mengenai pembayaran pelunasan pembiayaan sebesar

    Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah). Karena jumlah tersebut

    diatas tidak dapat menutupi seluruh tunggakan pihak TERGUGAT

    kepada Pemohon Keberatan. Adapun total nilai pelunasan semakin

    bertambah dikarenakan TERGUGAT selama 2 bulan berturut-turut dan

    sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon

    Keberatan ;

    2

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    4. Bahwa mengenai nilai pembiayaan yang menjadi keberatan oleh

    TERGUGAT, maka dengan ini Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan

    Perjanjian Pembiayaan Konsumen Lampiran I (vide bukti T-2) yang

    ditandatangani, oleh TERGUGAT telah menerangkan mengenai besaran

    nilai pembiayaan yang sudah diketahui sejak awal dan juga TERGUGAT

    telah melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan pembayaran ke

    13 dimana hal tersebut membutikan bahwa TERGUGAT menyetujui

    seluruh isi perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai nilai

    pembiayaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila melihat aduan yang

    dilayangkan TERGUGAT melalui BPSK kepada kami sebagai Pemberi

    Fasilitas sangatlah tidak tepat ;

    5. Bahwa mengenai point 3 dalam putusan BPSK perihal pengembalian

    mobil Isuzu Panther ke pihak TERGUGAT, Pemohon Keberatan sebagai

    Pemilik sah atas kenderaan tersebut merasa keberatan. Karena dasar

    dari penarikan kenderaan tersebut dikarenakan TERGUGAT terlebih

    dahulu telah melakukan ingar janji (Wanprestasi) dan/atau tidak tepat

    waktu seperti yang ada Surat Pernyataan dan Persetujuan yang telah

    disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Ibu Meliwati), didalam

    poin ke-3 yang menyatakan konsumen wajib membayar angsuran tepat

    waktu...... (vide bukti T-3) ;

    6. Bahwa sebelum kami melakukan penarikan kenderaan, Pemohon

    Keberatan sudan melakukan tindakan penagihan dan selain itu juga

    Pemohon Keberatan telah melakukan upaya-upaya lain terdiri dari :

    Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I Pertama) kepada

    TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti T-4) ;

    Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan II (dua) kepada

    TERGUGAT 01 April 2013 (bukti vide T-5) ;

    7. Bahwa Pemohon Keberatan melihat atas tindakan serta toleransi yang

    telah Pemohon Keberatan lakukan diatas tetap tidak membuat

    TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Maka

    Pemohon Keberatan memutuskan untuk mengambil kenderaan tersebut.

    Adapun seperti yang tertuang di poin 8 dalam Surat Pernyataan dan

    Persetujuan menyatakan wajib menyerahkan kenderaan yang menjadi

    jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan ,

    3

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sehingga atas dasar tersebut pihak kami berhak mengambil objek

    perjanjian tersebut karenaTeradu merupakan pemilik yang sah atas objek

    perjanjian tersebut, selama kewajiban konsumen belum lunas ;

    8. Bahwa Pemohon Keberatan menganggap dalam putusan ini Majelis

    Hakim BPSK tidaklah cermat dalam memberikan putusan karena tidak

    mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata hanya

    mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh

    TERGUGAT yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada ;

    Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, dengan ini Pemohon

    Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

    memberikan putusan sebagai berikut ;

    1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;

    2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

    Nomor.09/A/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ;

    3. Menyatakan Penarikan Objek Perjanjian yang dilakukan oleh

    Penggugat adalah sah berdasarkan Perjanjian dan juga Sertifikat

    Fidusia ;

    4. Menyatakan Penggugat sekarang Tergugat masih memiliki hutang

    kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.155.189.000.- (seratus lima

    puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

    5. Menghukum Pengadu sekarang Tergugat untuk membayar biaya

    perkara yang timbul dalam gugatan ini ;

    Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,telah

    datang menghadap persidangan, untuk Pemohon : Kuasanya yang bernama 1.

    DEDI MAULANA dan 2. DEDI SAPUTRA berdasarkan Surat Kuasa Khusus

    tertanggal 25 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

    Pekanbaru tertanggal 29 Oktober 2013 dibawah Register Nomor. 563/SK/2013/

    PN.PBR dan Termohon : Ianya hadir sendiri ;

    Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

    diantara para pihak;

    4

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

    pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang

    isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

    Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak

    Termohon memberikan jawaban tertanggal 21 November 2013 pada pokoknya

    sebagai berikut :.. ;

    DALAM EKSEPSI :

    1. Bahwa Tergugat/Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan

    Penggugat/Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas demi

    mendukung dalil-dalil Tergugat/Terlawan ;

    2. Bahwa Penggugat/Pelawan tidak berhak untuk mengajukan Gugatan

    Aquo,sebab Penggugat/Pelawan bukan merupakan para Pihak yang

    bersengketa tetapi merupakan karyawan dari PT.CLIPAN

    FINANCE ............

    3. Bahwa benar Tergugat/Terlawan adalah salah satu pemegang

    Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 80701101211 dengan

    PT.CLIPAN FINANCE tertanggal 02 Mei 2012, bahwa apa yang

    dilakukan oleh Pelawan/Penggugat dalam Gugatan Keberatannya ke

    Pengadilan Negeri Pekanbaru tidaklah beralasan apabila ditinjau dari

    Gugatan Penggugat/Pelawan point 1 yang menerima putusan

    tanggal 7 oktober 2013,bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-

    Undang Perlindungan Konsumen N0.8 Tahun 1999 jo pasal 7 ayat (

    2 ) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo Pasal 5 ayat (1)

    PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1 Tahun 2006 yang

    berbunyi Terhadap Putusan yang dimaksud para pihak yang

    bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan

    Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja terhitung

    sejak pemberitahuan Putusan diterima oleh para pihak yang

    bersengketa disini dapat dilihat dalam pengajuan Keberatan

    Penggugat/Pelawan telah lewat masa yang diatur oleh Undang-

    5

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Undang,karena 14 ( empat belas hari ) nya jatuh pada tanggal 28

    Oktober 2013,sedangkan Penggugat/Pelawan memasukan Gugatan

    Keberatan pada tanggal 29 Oktober 2013 ( Vide Rbg Pasal 149 ayat

    (5).dan demikian Gugatan Aquo jelas-jelas tidak dapat diterima secara

    hukum dan haruslah ditolak demi adanya suatu kepastian hukum;

    TENTANG POKOK PEKARA.

    1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi dianggap

    diulangi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

    dengan apa yang diuraikan dalam bagian pokok perkara,

    dimana pada prinsipnya Tergugat/Terlawan menolak dan

    membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat/Pelawan ;

    2. Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat/Pelawan pada

    pokok perkara point 3,yang disebutkan dalam gugatan

    Aquo,bahwa Putusan BPSK tidak dapat menutupi seluruh

    tunggakan Penggugat/Pelawan bahwa majelis BPSK telah

    melihat bukti-bukti apa yang Tergugat/ Terlawan ajukan dan

    mendengar keterangan dari Tergugat/Terlawan dan dari

    Penggugat/Pelawan juga, yang mana Tergugat/Terlawan

    membeli sebuah kendaraan roda empat merk Izusu Panther

    New 2.5 LV adventure tahun 2008 dengan Nomor Polisi

    BM.1899 SG warna Silver Metalik dengan harga

    Rp.157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah)

    dengan bapak Togi Sibarani,dan telah dibayarkan DP ( Down

    Payment ) kepada bapak Togi Sibarani sebesar

    Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah ) dan

    Tergugat/Terlawan kekurangan dana sebesar

    Rp.120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) dan

    seharusnya dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen

    No.80701101211 tertanggal 2 Mei 2012 tertera nilai nominal

    yang Tergugat/Terlawan ajukan tetapi pada kenyataan nya

    tidak seperti itu namun tertera dalam perjanjian tersebut

    tertulis angka 146.936.000,-(seratus empat puluh enam juta

    sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

    6

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    3. Bahwa selain itu juga Penggugat/Pelwan dalam gugatan

    Aquo point 6 yang berbunyi sebelum Penggugat/Pelawan

    menarik kendaraan Penggugat / Pelawan sudah melakukan

    upaya pemberitahuan berupa Surat Peringatan (SP) I

    (Pertama) kepada Tergugat/Terlawan tertanggal 25 Maret

    2013 dan Surat Peringatan (SP) II (dua) tertanggal 1 April

    2013,ini sangat tak masuk akal oleh Tergugat/Terlawan dan

    mengada-ada,bahwa dalam gugatan Aquo yang diajukan

    pada gugatan Aquo point 4 Tergugat/Terlawan telah

    membayar sampai pada Pembayaran ke 13 yaitu jatuh pada

    bulan Mei 2013,dan tunggakan yang belum terlaksana jatuh

    pada bulan Juni dan Juli 2013,dengan tidak berdasarkan dan

    tidak beralasan hukum juga Penggugat/Pelawan memberikan

    Surat Peringatan I dan II pada bulan Maret dan April 2013 ;

    4. Bahwa Penggugat/Pelawan dalam gugatan Aquo pada point 6

    yang menarik kendaraan yang berada dibengkel asuransi

    CPM yang Tergugat/Terlawan masukkan pada tanggal 22 Juli

    2013 yang beralamat di jalan Garuda Labuh baru,dan

    Penggugat/Pelawan tarik pada tanggal 26 Juli 2013 tanpa

    sepengetahuan dari Tergugat/Terlawan itu diberi tahu oleh

    karyawan bengkel tersebut merupakan tindakan yang tidak

    pantas dan atau tak wajar,karena pada waktu penarikan

    tersebut Penggugat/ Pelawan tidak mengatakan identitas ;

    5. Bahwa Tergugat/Terlawan dalam gugatan Aquo sudah

    beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

    dengan pergi ke PT.CLIPAN FINANCE,namun tidak ada

    tanggapan dari Penggugat/ Pelawan yang diwakili oleh

    saudara Dedi ;

    6. Bahwa Tergugat/Terlawan merasa dirugikan dengan

    Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80701101211 dari

    awal karena Tergugat/Terlawan mengajukan Pinjaman/

    Pembiayaan tersebut Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta

    rupiah),namun diperjanjian Pembiayaan No.80701101211

    tertera Rp.146.936.000,-(seratus empat puluh enam juta

    7

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sembilan ratus tiga puluh enem ribu rupiah) pada hal harga

    mobil yang Tergugat/Terlawan beli dari Pak Togi Sibarani

    Rp.157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang

    lebih parah lagi dalam Lampiran I yang tidak lepas dari

    Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.80701101211

    Tergugat/Terlawan mempunyai kewajiban sebesar

    Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

    7. Bahwa dengan alasan diatas, tidak beralasan hukum sama

    sekali penggugat mengajukan gugatan Aquo, sebab tidak ada

    dasar hukumnya penggugat mengajukan gugatan dengan

    alasan-alasan yang didalilkannya dalam gugatan, untuk itu

    kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan

    memutuskan perkara Aquo, menolak gugatan Aquo secara

    keseluruhan

    Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan, dan dimohon dengan segala

    hormat kepada bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan

    memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

    berikut :

    Dalam Eksepsi

    Menerima eksepsi dari Tergugat/Terlawan secara keseluruhan

    Dalam pokok perkara

    Menolak gugatan Penggugat/Pelawan untuk keseluruhan

    Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul

    Apabila pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Orded Rechts)

    mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et. Bono)

    ---------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya,

    Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang setelah diteliti

    dipersidangan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya serta telah pula

    dibubuhi meterai secukupnya, bukti surat mana adalah berupa :

    1. Foto copy SK.Menteri Kehakiman & HAM R.I tanggal 3 Februari 2013

    No.C-126.HT.03.02 Th.2003 tentang RUPS PT.Clipan Finance Indonesia

    Tbk, foto copy dari foto copy, dibubuhi materai cukup, diberi tanda P.1.

    8

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2. Foto copy Surat Penetapan No.076/HRD/SPB/2011 tanggal 27 Juli 2011,

    telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai, diberitanda

    P.2.

    3. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayan Konsumen No.80701101211,

    telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi

    tanda P.3.

    4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.055004.AH.05.01 tahun

    2013 tanggal 11 Juli 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

    dibubuhi materai dan diberi tanda P.4.

    5. Foto copy Putusan BPSK No.09/Pts/BPSK/X/2013, telah dicocokkan

    sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda P.5.

    6. Foto copy bukti tanda terima pengiriman surat peringatan, foto copy dari

    foto copy, dibububuhi materai dan diberi tanda P.6.

    7. Foto copy Surat Kuasa kepada Irwansyah Purba untuk melakukan

    penarikan mobil jaminan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

    dibubuhi materai dan diberi tanda P.7.

    ----------- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon

    Keberatan juga telah mengajukan saksi-saksi yang secara berturut-turut telah

    didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

    Saksi.I : HORMAT SIANTURI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

    sebagai berikut :

    Bahwa saksi adalah karyawan PT.Clipan Finance Cabang Pekanbaru,

    menjabat sebagai kolektor yang bertugas untuk memberitahukan kepada

    nasabah bahwa angsuran kreditnya sudah macet ;

    Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini adalah masalah

    pembiayaan pembelian mobil antara Pemohon (Finance) dengan

    Termohon (nasabah) dimana angsurannya macet ;

    Bahwa waktu saksi diperintah untuk mendatangi rumah termohon,

    tunggakannya sudah 2 bulan macet, yakni bulan Juni dan Juli 2013 ;

    Bahwa waktu memberitahukan kredit macet tersebut saksi telah sampai

    pada alamatnya, namun tidak bertemu dengan termohon, selanjutnya

    saksi lapor pimpinan

    9

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Saksi.2 : RONY SEPRIADI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

    sebagai berikut :

    Bahwa saksi adalah karyawan PT.Clipan Finance Cabang Pekanbaru,

    menjabat sebagai marketting ;

    Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini adalah masalah

    pembiayaan pembelian 1 unit mobil Isuzu Panther antara Pemohon

    selaku Finance dengan Termohon selaku nasabah dimana angsurannya

    macet ;

    Bahwa nilai pembiayaan yang telah disepakati : harga riil 1 unit mobil

    Izusu Panther yang akan dibeli termohon sebesar Rp.157.000.000,-,

    Termohon membayar uang muka (DP) sebesar Rp.37.000.000,-

    sehingga pembiayaan oleh Pemohon sebesar Rp.120.000.000,-

    (pencairan) ;

    Bahwa hutang pokok Termohon : Rp.120.000.000,- ditambah dengan

    Asuransi, Provisi dan lain-lain yang saksi lupa, sehingga hotang pokok

    termohon menjadi Rp. 146.936.000,-

    Bahwa lama angsuran atas hutang tersebut adalah selama 48 bulan

    dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 4.286.000,-

    Bahwa sampai angsuran ke 13 lancar, namun pada angsuran ke 14 dan

    15 yakni angsuran bulan Juni dan Juli 2013 (2 bulan) macet (tidak

    dibayar oleh Termohon) ;

    Bahwa Pemohon sudah memberitahukan beberapa kali kepada

    termohon, baik lisan maupun tertulis (Teguran)

    Bahwa sesuai perjanjian, apabila kredit macet maka jaminan (mobil)

    ditarek, karena merupakan jaminan fidusia ;

    Bahwa mobil termohon sudah ditarik oleh pemohon dan sekarang

    berada digudang pemohon ;

    Bahwa total hutang termohon sekarang setelah tunggakan tersebut sejak

    bulan Juni 2013 (angsuran ke 14) termohon tidak ada lagi mengangsur,

    sehingga setelah ditotal jumlah hutang termohon sebesar

    Rp.205.000.000,-

    10

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa tentang tulisan dalam perjanjian harga mobil 175.000.000,-

    adalah fiktif, karena termohon minta pencairan (pembiayan) sebesar

    Rp.120.000.000,- sehingga untuk mendapatkan nilai demikian, maka

    harga mobil dinaikkan menjadi Rp.175.000.000,-, kalau harga mobil riil

    Rp.157.000.000,- maka pembiayaan tidak dapat dicairkan sebesar

    Rp.120.000.000,-

    Bahwa keadaan demikian sudah dijelaskan Kepada termohon waktu itu

    dan diperlihatkan table pembiayan kepadanya ;

    Bahwa yang melakukan penarikan mobil adalah Pemohon dengan

    memberi kuasa kepada pihak ketiga ;

    Bahwa mobil tersebut ditarek di bengkel

    Bahwa tentang penarikan mobil, saksi tidak tahu karena sudah masuk

    dalam kategori macet dan ditangani oleh bagian penarikan / kolektor,

    namun ada saksi tanyakan kepada kolektor, alamat tidak jelas dan nomor

    telepon nasabah sudah berganti ;

    ----------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

    Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang setelah diteliti

    ternyata telah sesuai dengan surat aslinya serta telah pula dibubuhi meterai

    secukupnya, bukti surat mana adalah berupa :

    1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon keberatan, telah

    dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda T.1.

    2. Foto copy Surat Pembelian Mobil tertanggal 03 Mei 2013, telah

    dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda T.2

    3. Foto copy daftar angsuran pembayaran, foto copy dari foto copy,

    dibubuhi materai dan diberi tanda T.3.

    4. Foto copy Bon/Faktur dari bengkel Cipta Karya Mobil tanggal 22 Juli

    2013 , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan

    diberi tanda T.4.

    5. Foto copy surat permohonan pelunasan, telah dicocokkan sesuai

    dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda T.5.

    11

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    ------------ Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Termohon

    Keberatan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar

    keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yaitu ;

    Saksi. ARDI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

    Bahwa saksi adalah Pengurus PO.Melayu Minang Sejahtera ;

    Bahwa mobil termohon masuk dalam gabungan PO.Melayu Minang

    sejahtera jurusan Pekanbaru-Padang ;

    Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini masalah pembiayaan

    pembelian 1 unit mobil Isuzu Panther antara Pemohon selaku Finance

    dengan Termohon selaku nasabah dimana angsurannya macet, saksi

    tahu karena saksi yang menghubungi Finance ini untuk diberikan

    pembiayaan, karena mobil yang akan dibeli termohon tersebut masuk

    dalam gabungan yang saksi urus yaitu PO.Melayu Minang Sejahtera

    jurusan Pekanbaru padang ;

    Bahwa mobil tersebut diusahakan sendiri dan dikemudikan langsung oleh

    suami termohon ;

    Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pembiayaan yang telah disepakati,

    karena saksi hanya penghubung saja ;

    Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama kreditnya macet, namun

    berdasarkan keterangan suami termohon, sudah masuk bulan kedua ;

    Bahwa macetnya pembayaran angsuran mobilo tersebut, menurut saksi

    karena mobil tersebut rusak dan sedang diperbaiki dibengkel ;

    Bahwa saksi tidak tahu, kapan mobil itu ditarek oleh Finance. tahunya

    hanya dari bengkel tempat mobil itu diperbaiki ;

    --------- Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah

    mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Desember 2013 dan

    tanggal 09 Desember 2013 yang kesemunya terlampir dalam berkas perkara ;

    Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

    yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan

    menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

    Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

    yang diajukan lagi dan mohon putusan;

    12

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

    DALAM EKSEPSI :

    Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Jawabannya tertanggal

    21 November 2013 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari berkas perkara terbukti

    bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru

    dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan pada hari : Selasa , tanggal 01

    Oktober 2013 tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan ini telah diberitahukan

    kepada Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2013, dan terhadap putusan Badan

    Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, Pemohon Keberatan

    semula Tergugat telah mengajukan keberatannya yang diterima di kepaniteraan

    Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2013 ; ----------------------

    Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan yang

    diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Tergugat terhadap Putusan Badan

    Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No. 09/Pts/BPSK/X/2013,

    tanggal 01 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur

    dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

    Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01

    Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan

    Penyelesaian Sengketa Konsumen ;

    Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang

    waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan

    Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal

    permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

    DALAM POKOK PERKARA :

    ---------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon

    Keberatan adalah sebagaimana dimaksud semula ;

    ---------- Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dari Pemohon

    Keberatan adalah sebagai berikut ;

    9. Bahwa Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

    Pekanbaru dalam Pengaduan Perkara No.17/BPSK/PKR-SERT/IX/2013

    tanggal 11 September 2013, dengan Putusan Sidang Hakim BPSK

    13

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Nomor.09/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dihadiri oleh

    Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat dan saat ini Pemohon

    Keberatan sebagai Pihak yang keberatan atas Putusan tersebut telah

    menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal

    28 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Pernyataan Banding/keberatan

    yang Pemohon Keberatan terima tanggal 07 Oktober 2013 sehingga

    Permohonan Banding/Keberatan yang diajukan masih dalam tenggang

    waktu 14 (empat belas hari) sesuai yang ditentukan Undang-undang

    untuk itu Permohonan Banding/Keberatan dari Pembanding/Keberatan

    sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim

    Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

    mengadili perkara ;

    10.Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari Putusan

    BPSK Kota Pekanbaru dimana Putusan tersebut jelas sangat merugikan

    pihak Pemohon Keberatan dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

    Konsumen (vide Bukti T-1) yang telah ditandatangani antara Pemohon

    Keberatan dengan TERGUGAT selaku Kreditur, maka Kreditur dan

    Debitur wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang diatur

    dalam Perjanjian sebagaimana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

    1338 KUHPerdata yang menyatakan Semua persetujuan yang dibuat

    secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang

    membuatnya dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu

    pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka

    pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji ( wanprestasi) dan

    apabila hal tersebut terjadi maka Pemohon Keberatan secara hukum dan

    berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya

    terhadap Objek Perjanjian tersebut ;

    11.Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan BPSK pada

    poin 2 mengenai pembayaran pelunasan pembiayaan sebesar

    Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah). Karena jumlah tersebut

    diatas tidak dapat menutupi seluruh tunggakan pihak TERGUGAT

    kepada Pemohon Keberatan. Adapun total nilai pelunasan semakin

    bertambah dikarenakan TERGUGAT selama 2 bulan berturut-turut dan

    14

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon

    Keberatan ;

    12.Bahwa mengenai nilai pembiayaan yang menjadi keberatan oleh

    TERGUGAT, maka dengan ini Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan

    Perjanjian Pembiayaan Konsumen Lampiran I (vide bukti T-2) yang

    ditandatangani, oleh TERGUGAT telah menerangkan mengenai besaran

    nilai pembiayaan yang sudah diketahui sejak awal dan juga TERGUGAT

    telah melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan pembayaran ke

    13 dimana hal tersebut membutikan bahwa TERGUGAT menyetujui

    seluruh isi perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai nilai

    pembiayaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila melihat aduan yang

    dilayangkan TERGUGAT melalui BPSK kepada kami sebagai Pemberi

    Fasilitas sangatlah tidak tepat ;

    13.Bahwa mengenai point 3 dalam putusan BPSK perihal pengembalian

    mobil Isuzu Panther ke pihak TERGUGAT, Pemohon Keberatan sebagai

    Pemilik sah atas kenderaan tersebut merasa keberatan. Karena dasar

    dari penarikan kenderaan tersebut dikarenakan TERGUGAT terlebih

    dahulu telah melakukan ingar janji (Wanprestasi) dan/atau tidak tepat

    waktu seperti yang ada Surat Pernyataan dan Persetujuan yang telah

    disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Ibu Meliwati), didalam

    poin ke-3 yang menyatakan konsumen wajib membayar angsuran tepat

    waktu (vide bukti T-3) ;

    14.Bahwa sebelum kami melakukan penarikan kenderaan, Pemohon

    Keberatan sudan melakukan tindakan penagihan dan selain itu juga

    Pemohon Keberatan telah melakukan upaya-upaya lain terdiri dari :

    Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I Pertama) kepada

    TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti T-4) ;

    Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan II (dua) kepada

    TERGUGAT 01 April 2013 (bukti vide T-5) ;

    15.Bahwa Pemohon Keberatan melihat atas tindakan serta toleransi yang

    telah Pemohon Keberatan lakukan diatas tetap tidak membuat

    TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Maka

    Pemohon Keberatan memutuskan untuk mengambil kenderaan tersebut.

    Adapun seperti yang tertuang di poin 8 dalam Surat Pernyataan dan

    15

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Persetujuan menyatakan wajib menyerahkan kenderaan yang menjadi

    jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan ,

    sehingga atas dasar tersebut pihak kami berhak mengambil objek

    perjanjian tersebut karenaTeradu merupakan pemilik yang sah atas objek

    perjanjian tersebut, selama kewajiban konsumen belum lunas ;

    Menimbang, bahwa Termohon Keberatan membantah dalil-dalil

    keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dengan alasan yang pada

    pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

    alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan atas putusan

    BPSK dengan menghubungkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni

    apakah cukup alasan untuk membatalkan putusan BPSK a quo ; -------------------

    Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan

    Mahkamah Agung No. : 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata

    Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Badan

    Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa : ----------------------

    Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila

    memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur

    dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

    Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : --------------------------------------------

    a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

    dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ; ---------------------------------

    b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang

    bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ; --------

    c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

    dalam pemeriksaan sengketa ; -------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa syarat pembatalan putusan Arbitrase BPSK in casu

    putusan BPSK Kota Pekanbaru No. 09/Pts/BPSK/X/2013, tanggal 01 Oktober

    2013 sesuai ketentuan diatas bersifat alternatif diantara 3 opsi yang ditentukan

    yakni : adanya dokumen yang diakui palsu/dinyatakan palsu, atau ditemukan

    dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan

    16

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    setelah putusan diucapkan atau adanya unsur tipu muslihat oleh salah satu

    pihak dalam penjatuhan putusan BPSK;

    Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti-bukti yang

    diajukan baik oleh Termohon Keberatan semula Penggugat yang diajukan pada

    persidangan BPSK maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan

    semula Tergugat bertanda P-1 s/d P-7 dan juga saksi-saki HORMAT SIANTURI

    dan RONY SEPRIADI dalam persidangan pemeriksaan keberatan perkara ini,

    ternyata tidak terdapat satu buktipun yang merupakan dokumen palsu atau

    dokumen yang disembunyikan pada waktu pemeriksaan persidangan BPSK

    yang bersifat menentukan. Demikian pula tidak ada bukti yang mengungkapkan

    bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK merupakan putusan yang

    diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bukti-bukti

    yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini sengaja diajukan untuk

    membuktikan dalil masing-masing dalam proses penyelesaian sengketa antara

    kedua belah pihak bersumber pada ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata/pasal

    283 R.Bg), yang semuanya telah diberi pertimbangan hukum dan penilaian oleh

    majelis hakim diatas ; ----------------------------------------------------------------------------

    Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan yang

    diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Tergugat dan bukti-bukti yang

    diajukan dalam persidangan ini sebagaimana diuraikan diatas tidak memenuhi

    unsur/tidak memberi bukti yang mengakibatkan batalnya putusan BPSK Kota

    Pekanbaru No. 09/Pts/BPSK/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ; -------------------

    Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut 2 keberatan

    Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon

    ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon harus

    dihukum untuk membayar biaya perkara;

    Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

    Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

    2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    17

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI :

    Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan ;

    DALAM POKOK PERKARA ;

    1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;

    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai

    hari ini ditetapkan sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam

    ribu rupiah) ;

    Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

    Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh

    kami JPL.TOBING, SH MHum selaku Hakim Ketua, POLTAK PARDEDE, SH

    dan I KETUT SUARTA, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

    mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

    Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan didampinmgi oleh

    hakim-Hakim anggota, dibantu oleh EFRIZAL sebagai Panitera Pengganti

    dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan ;

    HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

    1. POLTAK PARDEDE, SH . (J.P.L.TOBING,

    SH.MHum )

    2. I. KETUT SUARTA, SH PANITERA PENGGANTI,

    ( E F R I Z A L, SH ) Perincian biaya perkara

    1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-2. Biaya panggilan Penggugat Rp. 150.000,-3. Biaya panggilan Tergugat Rp. 75.000,-4. Redaksi Rp. 5.000,-5. Materai Rp. 6.000,-6. ATK Rp. 50.000,-7. PNPB Rp. 10.000,-

    JUMLAH Rp. 326.000,-

    18

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

    Surya Perdamaian, S.H. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.

    Nani Indrawati, S.H., M.Hum

    Panitera Pengganti,

    Ravita Lina, S.H.

    Perincian biaya : 1. Materai..................................... Rp6.000,00;2. Proses.......................................... Rp. .................;3. PNBP.3..................................... Rp. .................;4. Biaya Panggilan ...................... Rp.................. ;5. Biaya sita4................................ Rp. .................;

    Jumlah ................... Rp. ................ ; (.................................................... rupiah) ;

    CATATAN :

    Dicatat disini bahwa terhadap putusan ini telah dinyatakan Kasasi oleh Pemohon Kebaratan pada tanggal :24 Desember 2013

    19

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    An. PANITERA/SEKRETARIS

    PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

    D.t.o

    E F R I Z A L, SH

    NIP.19620713 198503 1 001

    CATATAN :

    Dicatat disini bahwa foto copy putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Pemohon Kebaratan pada hari ini : SENIN, tanggal 30 Desember 2013.

    An. PANITERA/SEKRETARIS

    PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

    E F R I Z A L, SH

    NIP.19620713 198503 1 001

    20

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20