-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNomor 175 /Pdt.Sus-BPSK/2013/PN.PBR.-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus
perkara-
perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa
Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam
perkara antara:
PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk CABANG PEKANBARU, beralamat
di
Jalan Arifin Ahmad No.202, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1, DEDI MAULANA dan
2.DEDI SAPUTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Oktober 2013 dan Surat Tugas tertanggal 25
Oktober 2013 ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
lawan 1
NY. MELIWATI, beralamat di Desa Penyasawan Utara, RT 03-RW
05,
Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan
tanggal 25 Oktober 2013 yang dilampiri dengan putusan Badan
Penyelesaian
Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register
Nomor 175/
PDT-SUS/BPSK/2013/PN.PBR, telah mengajukan keberatan sebagai
berikut :
1. Bahwa Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Pekanbaru dalam Pengaduan Perkara
No.17/BPSK/PKR-SERT/IX/2013
tanggal 11 September 2013, dengan Putusan Sidang Hakim BPSK
Nomor.09/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dihadiri
oleh
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat dan saat ini
Pemohon
Keberatan sebagai Pihak yang keberatan atas Putusan tersebut
telah
menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
tanggal
28 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Pernyataan
Banding/keberatan
yang Pemohon Keberatan terima tanggal 07 Oktober 2013
sehingga
Permohonan Banding/Keberatan yang diajukan masih dalam
tenggang
waktu 14 (empat belas hari) sesuai yang ditentukan
Undang-undang
untuk itu Permohonan Banding/Keberatan dari
Pembanding/Keberatan
sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Pengadilan Negeri Pekanbaru
yang
mengadili perkara ;
2. Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari
Putusan
BPSK Kota Pekanbaru dimana Putusan tersebut jelas sangat
merugikan
pihak Pemohon Keberatan dan berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan
Konsumen (vide Bukti T-1) yang telah ditandatangani antara
Pemohon
Keberatan dengan TERGUGAT selaku Kreditur, maka Kreditur dan
Debitur wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang
diatur
dalam Perjanjian sebagaimana sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal
1338 KUHPerdata yang menyatakan Semua persetujuan yang
dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah
satu
pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian
tersebut, maka
pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (
wanprestasi) dan
apabila hal tersebut terjadi maka Pemohon Keberatan secara hukum
dan
berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan
hak-haknya
terhadap Objek Perjanjian tersebut ;
3. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan BPSK
pada
poin 2 mengenai pembayaran pelunasan pembiayaan sebesar
Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah). Karena jumlah
tersebut
diatas tidak dapat menutupi seluruh tunggakan pihak TERGUGAT
kepada Pemohon Keberatan. Adapun total nilai pelunasan
semakin
bertambah dikarenakan TERGUGAT selama 2 bulan berturut-turut
dan
sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon
Keberatan ;
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa mengenai nilai pembiayaan yang menjadi keberatan
oleh
TERGUGAT, maka dengan ini Pemohon Keberatan jelaskan
berdasarkan
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Lampiran I (vide bukti T-2)
yang
ditandatangani, oleh TERGUGAT telah menerangkan mengenai
besaran
nilai pembiayaan yang sudah diketahui sejak awal dan juga
TERGUGAT
telah melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan pembayaran
ke
13 dimana hal tersebut membutikan bahwa TERGUGAT menyetujui
seluruh isi perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai
nilai
pembiayaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila melihat aduan
yang
dilayangkan TERGUGAT melalui BPSK kepada kami sebagai
Pemberi
Fasilitas sangatlah tidak tepat ;
5. Bahwa mengenai point 3 dalam putusan BPSK perihal
pengembalian
mobil Isuzu Panther ke pihak TERGUGAT, Pemohon Keberatan
sebagai
Pemilik sah atas kenderaan tersebut merasa keberatan. Karena
dasar
dari penarikan kenderaan tersebut dikarenakan TERGUGAT
terlebih
dahulu telah melakukan ingar janji (Wanprestasi) dan/atau tidak
tepat
waktu seperti yang ada Surat Pernyataan dan Persetujuan yang
telah
disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Ibu Meliwati),
didalam
poin ke-3 yang menyatakan konsumen wajib membayar angsuran
tepat
waktu...... (vide bukti T-3) ;
6. Bahwa sebelum kami melakukan penarikan kenderaan, Pemohon
Keberatan sudan melakukan tindakan penagihan dan selain itu
juga
Pemohon Keberatan telah melakukan upaya-upaya lain terdiri dari
:
Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I Pertama)
kepada
TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti T-4) ;
Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan II (dua)
kepada
TERGUGAT 01 April 2013 (bukti vide T-5) ;
7. Bahwa Pemohon Keberatan melihat atas tindakan serta toleransi
yang
telah Pemohon Keberatan lakukan diatas tetap tidak membuat
TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Maka
Pemohon Keberatan memutuskan untuk mengambil kenderaan
tersebut.
Adapun seperti yang tertuang di poin 8 dalam Surat Pernyataan
dan
Persetujuan menyatakan wajib menyerahkan kenderaan yang
menjadi
jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian
pembiayaan ,
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga atas dasar tersebut pihak kami berhak mengambil
objek
perjanjian tersebut karenaTeradu merupakan pemilik yang sah atas
objek
perjanjian tersebut, selama kewajiban konsumen belum lunas ;
8. Bahwa Pemohon Keberatan menganggap dalam putusan ini
Majelis
Hakim BPSK tidaklah cermat dalam memberikan putusan karena
tidak
mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata
hanya
mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan
oleh
TERGUGAT yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada
;
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, dengan ini
Pemohon
Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini
memberikan putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Nomor.09/A/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ;
3. Menyatakan Penarikan Objek Perjanjian yang dilakukan oleh
Penggugat adalah sah berdasarkan Perjanjian dan juga
Sertifikat
Fidusia ;
4. Menyatakan Penggugat sekarang Tergugat masih memiliki
hutang
kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.155.189.000.- (seratus
lima
puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
;
5. Menghukum Pengadu sekarang Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam gugatan ini ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan,telah
datang menghadap persidangan, untuk Pemohon : Kuasanya yang
bernama 1.
DEDI MAULANA dan 2. DEDI SAPUTRA berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
tertanggal 25 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri
Pekanbaru tertanggal 29 Oktober 2013 dibawah Register Nomor.
563/SK/2013/
PN.PBR dan Termohon : Ianya hadir sendiri ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak;
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak
berhasil,
pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan
yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak
Termohon memberikan jawaban tertanggal 21 November 2013 pada
pokoknya
sebagai berikut :.. ;
DALAM EKSEPSI :
1. Bahwa Tergugat/Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang
diajukan
Penggugat/Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas demi
mendukung dalil-dalil Tergugat/Terlawan ;
2. Bahwa Penggugat/Pelawan tidak berhak untuk mengajukan
Gugatan
Aquo,sebab Penggugat/Pelawan bukan merupakan para Pihak yang
bersengketa tetapi merupakan karyawan dari PT.CLIPAN
FINANCE ............
3. Bahwa benar Tergugat/Terlawan adalah salah satu pemegang
Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 80701101211 dengan
PT.CLIPAN FINANCE tertanggal 02 Mei 2012, bahwa apa yang
dilakukan oleh Pelawan/Penggugat dalam Gugatan Keberatannya
ke
Pengadilan Negeri Pekanbaru tidaklah beralasan apabila ditinjau
dari
Gugatan Penggugat/Pelawan point 1 yang menerima putusan
tanggal 7 oktober 2013,bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen N0.8 Tahun 1999 jo pasal 7 ayat
(
2 ) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo Pasal 5 ayat (1)
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1 Tahun 2006 yang
berbunyi Terhadap Putusan yang dimaksud para pihak yang
bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja
terhitung
sejak pemberitahuan Putusan diterima oleh para pihak yang
bersengketa disini dapat dilihat dalam pengajuan Keberatan
Penggugat/Pelawan telah lewat masa yang diatur oleh Undang-
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang,karena 14 ( empat belas hari ) nya jatuh pada tanggal
28
Oktober 2013,sedangkan Penggugat/Pelawan memasukan Gugatan
Keberatan pada tanggal 29 Oktober 2013 ( Vide Rbg Pasal 149
ayat
(5).dan demikian Gugatan Aquo jelas-jelas tidak dapat diterima
secara
hukum dan haruslah ditolak demi adanya suatu kepastian
hukum;
TENTANG POKOK PEKARA.
1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi dianggap
diulangi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dengan apa yang diuraikan dalam bagian pokok perkara,
dimana pada prinsipnya Tergugat/Terlawan menolak dan
membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat/Pelawan ;
2. Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat/Pelawan pada
pokok perkara point 3,yang disebutkan dalam gugatan
Aquo,bahwa Putusan BPSK tidak dapat menutupi seluruh
tunggakan Penggugat/Pelawan bahwa majelis BPSK telah
melihat bukti-bukti apa yang Tergugat/ Terlawan ajukan dan
mendengar keterangan dari Tergugat/Terlawan dan dari
Penggugat/Pelawan juga, yang mana Tergugat/Terlawan
membeli sebuah kendaraan roda empat merk Izusu Panther
New 2.5 LV adventure tahun 2008 dengan Nomor Polisi
BM.1899 SG warna Silver Metalik dengan harga
Rp.157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
dengan bapak Togi Sibarani,dan telah dibayarkan DP ( Down
Payment ) kepada bapak Togi Sibarani sebesar
Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah ) dan
Tergugat/Terlawan kekurangan dana sebesar
Rp.120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) dan
seharusnya dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen
No.80701101211 tertanggal 2 Mei 2012 tertera nilai nominal
yang Tergugat/Terlawan ajukan tetapi pada kenyataan nya
tidak seperti itu namun tertera dalam perjanjian tersebut
tertulis angka 146.936.000,-(seratus empat puluh enam juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa selain itu juga Penggugat/Pelwan dalam gugatan
Aquo point 6 yang berbunyi sebelum Penggugat/Pelawan
menarik kendaraan Penggugat / Pelawan sudah melakukan
upaya pemberitahuan berupa Surat Peringatan (SP) I
(Pertama) kepada Tergugat/Terlawan tertanggal 25 Maret
2013 dan Surat Peringatan (SP) II (dua) tertanggal 1 April
2013,ini sangat tak masuk akal oleh Tergugat/Terlawan dan
mengada-ada,bahwa dalam gugatan Aquo yang diajukan
pada gugatan Aquo point 4 Tergugat/Terlawan telah
membayar sampai pada Pembayaran ke 13 yaitu jatuh pada
bulan Mei 2013,dan tunggakan yang belum terlaksana jatuh
pada bulan Juni dan Juli 2013,dengan tidak berdasarkan dan
tidak beralasan hukum juga Penggugat/Pelawan memberikan
Surat Peringatan I dan II pada bulan Maret dan April 2013 ;
4. Bahwa Penggugat/Pelawan dalam gugatan Aquo pada point 6
yang menarik kendaraan yang berada dibengkel asuransi
CPM yang Tergugat/Terlawan masukkan pada tanggal 22 Juli
2013 yang beralamat di jalan Garuda Labuh baru,dan
Penggugat/Pelawan tarik pada tanggal 26 Juli 2013 tanpa
sepengetahuan dari Tergugat/Terlawan itu diberi tahu oleh
karyawan bengkel tersebut merupakan tindakan yang tidak
pantas dan atau tak wajar,karena pada waktu penarikan
tersebut Penggugat/ Pelawan tidak mengatakan identitas ;
5. Bahwa Tergugat/Terlawan dalam gugatan Aquo sudah
beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan pergi ke PT.CLIPAN FINANCE,namun tidak ada
tanggapan dari Penggugat/ Pelawan yang diwakili oleh
saudara Dedi ;
6. Bahwa Tergugat/Terlawan merasa dirugikan dengan
Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 80701101211 dari
awal karena Tergugat/Terlawan mengajukan Pinjaman/
Pembiayaan tersebut Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta
rupiah),namun diperjanjian Pembiayaan No.80701101211
tertera Rp.146.936.000,-(seratus empat puluh enam juta
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sembilan ratus tiga puluh enem ribu rupiah) pada hal harga
mobil yang Tergugat/Terlawan beli dari Pak Togi Sibarani
Rp.157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang
lebih parah lagi dalam Lampiran I yang tidak lepas dari
Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.80701101211
Tergugat/Terlawan mempunyai kewajiban sebesar
Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa dengan alasan diatas, tidak beralasan hukum sama
sekali penggugat mengajukan gugatan Aquo, sebab tidak ada
dasar hukumnya penggugat mengajukan gugatan dengan
alasan-alasan yang didalilkannya dalam gugatan, untuk itu
kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan
memutuskan perkara Aquo, menolak gugatan Aquo secara
keseluruhan
Demikian eksepsi dan jawaban ini diajukan, dan dimohon dengan
segala
hormat kepada bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang
memeriksa dan
memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :
Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi dari Tergugat/Terlawan secara keseluruhan
Dalam pokok perkara
Menolak gugatan Penggugat/Pelawan untuk keseluruhan
Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang
timbul
Apabila pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Orded
Rechts)
mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et. Bono)
---------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
keberatannya,
Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang
setelah diteliti
dipersidangan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya serta
telah pula
dibubuhi meterai secukupnya, bukti surat mana adalah berupa
:
1. Foto copy SK.Menteri Kehakiman & HAM R.I tanggal 3
Februari 2013
No.C-126.HT.03.02 Th.2003 tentang RUPS PT.Clipan Finance
Indonesia
Tbk, foto copy dari foto copy, dibubuhi materai cukup, diberi
tanda P.1.
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Foto copy Surat Penetapan No.076/HRD/SPB/2011 tanggal 27 Juli
2011,
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai,
diberitanda
P.2.
3. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayan Konsumen
No.80701101211,
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan
diberi
tanda P.3.
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.055004.AH.05.01
tahun
2013 tanggal 11 Juli 2013, telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya,
dibubuhi materai dan diberi tanda P.4.
5. Foto copy Putusan BPSK No.09/Pts/BPSK/X/2013, telah
dicocokkan
sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda
P.5.
6. Foto copy bukti tanda terima pengiriman surat peringatan,
foto copy dari
foto copy, dibububuhi materai dan diberi tanda P.6.
7. Foto copy Surat Kuasa kepada Irwansyah Purba untuk
melakukan
penarikan mobil jaminan, telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya,
dibubuhi materai dan diberi tanda P.7.
----------- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut
diatas, Pemohon
Keberatan juga telah mengajukan saksi-saksi yang secara
berturut-turut telah
didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah,
yaitu :
Saksi.I : HORMAT SIANTURI. Dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan
sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah karyawan PT.Clipan Finance Cabang
Pekanbaru,
menjabat sebagai kolektor yang bertugas untuk memberitahukan
kepada
nasabah bahwa angsuran kreditnya sudah macet ;
Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini adalah
masalah
pembiayaan pembelian mobil antara Pemohon (Finance) dengan
Termohon (nasabah) dimana angsurannya macet ;
Bahwa waktu saksi diperintah untuk mendatangi rumah
termohon,
tunggakannya sudah 2 bulan macet, yakni bulan Juni dan Juli 2013
;
Bahwa waktu memberitahukan kredit macet tersebut saksi telah
sampai
pada alamatnya, namun tidak bertemu dengan termohon,
selanjutnya
saksi lapor pimpinan
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Saksi.2 : RONY SEPRIADI. Dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan
sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah karyawan PT.Clipan Finance Cabang
Pekanbaru,
menjabat sebagai marketting ;
Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini adalah
masalah
pembiayaan pembelian 1 unit mobil Isuzu Panther antara
Pemohon
selaku Finance dengan Termohon selaku nasabah dimana
angsurannya
macet ;
Bahwa nilai pembiayaan yang telah disepakati : harga riil 1 unit
mobil
Izusu Panther yang akan dibeli termohon sebesar
Rp.157.000.000,-,
Termohon membayar uang muka (DP) sebesar Rp.37.000.000,-
sehingga pembiayaan oleh Pemohon sebesar Rp.120.000.000,-
(pencairan) ;
Bahwa hutang pokok Termohon : Rp.120.000.000,- ditambah
dengan
Asuransi, Provisi dan lain-lain yang saksi lupa, sehingga hotang
pokok
termohon menjadi Rp. 146.936.000,-
Bahwa lama angsuran atas hutang tersebut adalah selama 48
bulan
dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 4.286.000,-
Bahwa sampai angsuran ke 13 lancar, namun pada angsuran ke 14
dan
15 yakni angsuran bulan Juni dan Juli 2013 (2 bulan) macet
(tidak
dibayar oleh Termohon) ;
Bahwa Pemohon sudah memberitahukan beberapa kali kepada
termohon, baik lisan maupun tertulis (Teguran)
Bahwa sesuai perjanjian, apabila kredit macet maka jaminan
(mobil)
ditarek, karena merupakan jaminan fidusia ;
Bahwa mobil termohon sudah ditarik oleh pemohon dan sekarang
berada digudang pemohon ;
Bahwa total hutang termohon sekarang setelah tunggakan tersebut
sejak
bulan Juni 2013 (angsuran ke 14) termohon tidak ada lagi
mengangsur,
sehingga setelah ditotal jumlah hutang termohon sebesar
Rp.205.000.000,-
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tentang tulisan dalam perjanjian harga mobil
175.000.000,-
adalah fiktif, karena termohon minta pencairan (pembiayan)
sebesar
Rp.120.000.000,- sehingga untuk mendapatkan nilai demikian,
maka
harga mobil dinaikkan menjadi Rp.175.000.000,-, kalau harga
mobil riil
Rp.157.000.000,- maka pembiayaan tidak dapat dicairkan
sebesar
Rp.120.000.000,-
Bahwa keadaan demikian sudah dijelaskan Kepada termohon waktu
itu
dan diperlihatkan table pembiayan kepadanya ;
Bahwa yang melakukan penarikan mobil adalah Pemohon dengan
memberi kuasa kepada pihak ketiga ;
Bahwa mobil tersebut ditarek di bengkel
Bahwa tentang penarikan mobil, saksi tidak tahu karena sudah
masuk
dalam kategori macet dan ditangani oleh bagian penarikan /
kolektor,
namun ada saksi tanyakan kepada kolektor, alamat tidak jelas dan
nomor
telepon nasabah sudah berganti ;
----------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
sangkalannya,
Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang
setelah diteliti
ternyata telah sesuai dengan surat aslinya serta telah pula
dibubuhi meterai
secukupnya, bukti surat mana adalah berupa :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon keberatan,
telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi
tanda T.1.
2. Foto copy Surat Pembelian Mobil tertanggal 03 Mei 2013,
telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi
tanda T.2
3. Foto copy daftar angsuran pembayaran, foto copy dari foto
copy,
dibubuhi materai dan diberi tanda T.3.
4. Foto copy Bon/Faktur dari bengkel Cipta Karya Mobil tanggal
22 Juli
2013 , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dibubuhi materai
dan
diberi tanda T.4.
5. Foto copy surat permohonan pelunasan, telah dicocokkan
sesuai
dengan aslinya, dibubuhi materai dan diberi tanda T.5.
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
------------ Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut
diatas, Termohon
Keberatan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah
didengar
keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yaitu ;
Saksi. ARDI. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
Bahwa saksi adalah Pengurus PO.Melayu Minang Sejahtera ;
Bahwa mobil termohon masuk dalam gabungan PO.Melayu Minang
sejahtera jurusan Pekanbaru-Padang ;
Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Ini masalah
pembiayaan
pembelian 1 unit mobil Isuzu Panther antara Pemohon selaku
Finance
dengan Termohon selaku nasabah dimana angsurannya macet,
saksi
tahu karena saksi yang menghubungi Finance ini untuk
diberikan
pembiayaan, karena mobil yang akan dibeli termohon tersebut
masuk
dalam gabungan yang saksi urus yaitu PO.Melayu Minang
Sejahtera
jurusan Pekanbaru padang ;
Bahwa mobil tersebut diusahakan sendiri dan dikemudikan langsung
oleh
suami termohon ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pembiayaan yang telah
disepakati,
karena saksi hanya penghubung saja ;
Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama kreditnya macet,
namun
berdasarkan keterangan suami termohon, sudah masuk bulan kedua
;
Bahwa macetnya pembayaran angsuran mobilo tersebut, menurut
saksi
karena mobil tersebut rusak dan sedang diperbaiki dibengkel
;
Bahwa saksi tidak tahu, kapan mobil itu ditarek oleh Finance.
tahunya
hanya dari bengkel tempat mobil itu diperbaiki ;
--------- Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon
Keberatan telah
mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Desember
2013 dan
tanggal 09 Desember 2013 yang kesemunya terlampir dalam berkas
perkara ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala
sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah
termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada
hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Jawabannya
tertanggal
21 November 2013 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari berkas perkara
terbukti
bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Pekanbaru
dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan pada hari : Selasa ,
tanggal 01
Oktober 2013 tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan ini telah
diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2013, dan terhadap
putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, Pemohon
Keberatan
semula Tergugat telah mengajukan keberatannya yang diterima di
kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2013 ;
----------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Tergugat terhadap Putusan
Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru No.
09/Pts/BPSK/X/2013,
tanggal 01 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu sebagaimana
diatur
dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang
Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung No. 01
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap
Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam
tenggang
waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan
putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara
formal
permohonan keberatan tersebut dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
---------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari
Pemohon
Keberatan adalah sebagaimana dimaksud semula ;
---------- Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dari
Pemohon
Keberatan adalah sebagai berikut ;
9. Bahwa Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Pekanbaru dalam Pengaduan Perkara
No.17/BPSK/PKR-SERT/IX/2013
tanggal 11 September 2013, dengan Putusan Sidang Hakim BPSK
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor.09/Pts/BPSK/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dihadiri
oleh
Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat dan saat ini
Pemohon
Keberatan sebagai Pihak yang keberatan atas Putusan tersebut
telah
menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru
tanggal
28 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Pernyataan
Banding/keberatan
yang Pemohon Keberatan terima tanggal 07 Oktober 2013
sehingga
Permohonan Banding/Keberatan yang diajukan masih dalam
tenggang
waktu 14 (empat belas hari) sesuai yang ditentukan
Undang-undang
untuk itu Permohonan Banding/Keberatan dari
Pembanding/Keberatan
sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Pengadilan Negeri Pekanbaru
yang
mengadili perkara ;
10.Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari
Putusan
BPSK Kota Pekanbaru dimana Putusan tersebut jelas sangat
merugikan
pihak Pemohon Keberatan dan berdasarkan Perjanjian
Pembiayaan
Konsumen (vide Bukti T-1) yang telah ditandatangani antara
Pemohon
Keberatan dengan TERGUGAT selaku Kreditur, maka Kreditur dan
Debitur wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang
diatur
dalam Perjanjian sebagaimana sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal
1338 KUHPerdata yang menyatakan Semua persetujuan yang
dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah
satu
pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian
tersebut, maka
pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (
wanprestasi) dan
apabila hal tersebut terjadi maka Pemohon Keberatan secara hukum
dan
berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan
hak-haknya
terhadap Objek Perjanjian tersebut ;
11.Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas putusan BPSK
pada
poin 2 mengenai pembayaran pelunasan pembiayaan sebesar
Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah). Karena jumlah
tersebut
diatas tidak dapat menutupi seluruh tunggakan pihak TERGUGAT
kepada Pemohon Keberatan. Adapun total nilai pelunasan
semakin
bertambah dikarenakan TERGUGAT selama 2 bulan berturut-turut
dan
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sampai saat ini tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon
Keberatan ;
12.Bahwa mengenai nilai pembiayaan yang menjadi keberatan
oleh
TERGUGAT, maka dengan ini Pemohon Keberatan jelaskan
berdasarkan
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Lampiran I (vide bukti T-2)
yang
ditandatangani, oleh TERGUGAT telah menerangkan mengenai
besaran
nilai pembiayaan yang sudah diketahui sejak awal dan juga
TERGUGAT
telah melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan pembayaran
ke
13 dimana hal tersebut membutikan bahwa TERGUGAT menyetujui
seluruh isi perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai
nilai
pembiayaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila melihat aduan
yang
dilayangkan TERGUGAT melalui BPSK kepada kami sebagai
Pemberi
Fasilitas sangatlah tidak tepat ;
13.Bahwa mengenai point 3 dalam putusan BPSK perihal
pengembalian
mobil Isuzu Panther ke pihak TERGUGAT, Pemohon Keberatan
sebagai
Pemilik sah atas kenderaan tersebut merasa keberatan. Karena
dasar
dari penarikan kenderaan tersebut dikarenakan TERGUGAT
terlebih
dahulu telah melakukan ingar janji (Wanprestasi) dan/atau tidak
tepat
waktu seperti yang ada Surat Pernyataan dan Persetujuan yang
telah
disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Ibu Meliwati),
didalam
poin ke-3 yang menyatakan konsumen wajib membayar angsuran
tepat
waktu (vide bukti T-3) ;
14.Bahwa sebelum kami melakukan penarikan kenderaan, Pemohon
Keberatan sudan melakukan tindakan penagihan dan selain itu
juga
Pemohon Keberatan telah melakukan upaya-upaya lain terdiri dari
:
Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I Pertama)
kepada
TERGUGAT tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti T-4) ;
Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan II (dua)
kepada
TERGUGAT 01 April 2013 (bukti vide T-5) ;
15.Bahwa Pemohon Keberatan melihat atas tindakan serta toleransi
yang
telah Pemohon Keberatan lakukan diatas tetap tidak membuat
TERGUGAT melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen. Maka
Pemohon Keberatan memutuskan untuk mengambil kenderaan
tersebut.
Adapun seperti yang tertuang di poin 8 dalam Surat Pernyataan
dan
15
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Persetujuan menyatakan wajib menyerahkan kenderaan yang
menjadi
jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian
pembiayaan ,
sehingga atas dasar tersebut pihak kami berhak mengambil
objek
perjanjian tersebut karenaTeradu merupakan pemilik yang sah atas
objek
perjanjian tersebut, selama kewajiban konsumen belum lunas ;
Menimbang, bahwa Termohon Keberatan membantah dalil-dalil
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dengan alasan
yang pada
pokoknya sebagai berikut :
---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan
alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan atas
putusan
BPSK dengan menghubungkan bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan yakni
apakah cukup alasan untuk membatalkan putusan BPSK a quo ;
-------------------
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Agung No. : 01 Tahun 2006, tanggal 13 Maret 2006
tentang Tata
Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa :
----------------------
Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan
apabila
memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana
diatur
dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
--------------------------------------------
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
---------------------------------
b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen
yang
bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
--------
c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah
satu pihak
dalam pemeriksaan sengketa ;
-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa syarat pembatalan putusan Arbitrase BPSK in
casu
putusan BPSK Kota Pekanbaru No. 09/Pts/BPSK/X/2013, tanggal 01
Oktober
2013 sesuai ketentuan diatas bersifat alternatif diantara 3 opsi
yang ditentukan
yakni : adanya dokumen yang diakui palsu/dinyatakan palsu, atau
ditemukan
dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak
lawan
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
setelah putusan diucapkan atau adanya unsur tipu muslihat oleh
salah satu
pihak dalam penjatuhan putusan BPSK;
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti-bukti
yang
diajukan baik oleh Termohon Keberatan semula Penggugat yang
diajukan pada
persidangan BPSK maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon
Keberatan
semula Tergugat bertanda P-1 s/d P-7 dan juga saksi-saki HORMAT
SIANTURI
dan RONY SEPRIADI dalam persidangan pemeriksaan keberatan
perkara ini,
ternyata tidak terdapat satu buktipun yang merupakan dokumen
palsu atau
dokumen yang disembunyikan pada waktu pemeriksaan persidangan
BPSK
yang bersifat menentukan. Demikian pula tidak ada bukti yang
mengungkapkan
bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK merupakan
putusan yang
diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak. Bukti-bukti
yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini sengaja
diajukan untuk
membuktikan dalil masing-masing dalam proses penyelesaian
sengketa antara
kedua belah pihak bersumber pada ketentuan pasal 1865 KUH.
Perdata/pasal
283 R.Bg), yang semuanya telah diberi pertimbangan hukum dan
penilaian oleh
majelis hakim diatas ;
----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan
yang
diajukan oleh Pemohon Keberatan semula Tergugat dan bukti-bukti
yang
diajukan dalam persidangan ini sebagaimana diuraikan diatas
tidak memenuhi
unsur/tidak memberi bukti yang mengakibatkan batalnya putusan
BPSK Kota
Pekanbaru No. 09/Pts/BPSK/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 ;
-------------------
Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut 2
keberatan
Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon
ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah maka Pemohon
harus
dihukum untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun
2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
17
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan ;
DALAM POKOK PERKARA ;
1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh
enam
ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 11 Desember
2013 oleh
kami JPL.TOBING, SH MHum selaku Hakim Ketua, POLTAK PARDEDE,
SH
dan I KETUT SUARTA, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota,
putusan
mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim
Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan
didampinmgi oleh
hakim-Hakim anggota, dibantu oleh EFRIZAL sebagai Panitera
Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon keberatan dan Termohon
Keberatan ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
1. POLTAK PARDEDE, SH . (J.P.L.TOBING,
SH.MHum )
2. I. KETUT SUARTA, SH PANITERA PENGGANTI,
( E F R I Z A L, SH ) Perincian biaya perkara
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-2. Biaya panggilan Penggugat
Rp. 150.000,-3. Biaya panggilan Tergugat Rp. 75.000,-4. Redaksi Rp.
5.000,-5. Materai Rp. 6.000,-6. ATK Rp. 50.000,-7. PNPB Rp.
10.000,-
JUMLAH Rp. 326.000,-
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
Surya Perdamaian, S.H. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.
Nani Indrawati, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,
Ravita Lina, S.H.
Perincian biaya : 1.
Materai..................................... Rp6.000,00;2.
Proses.......................................... Rp.
.................;3. PNBP.3.....................................
Rp. .................;4. Biaya Panggilan ......................
Rp.................. ;5. Biaya
sita4................................ Rp. .................;
Jumlah ................... Rp. ................ ;
(.................................................... rupiah) ;
CATATAN :
Dicatat disini bahwa terhadap putusan ini telah dinyatakan
Kasasi oleh Pemohon Kebaratan pada tanggal :24 Desember 2013
19
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
-
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Mahk
amah
Agun
g Rep
ublik
Indo
nesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
An. PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
D.t.o
E F R I Z A L, SH
NIP.19620713 198503 1 001
CATATAN :
Dicatat disini bahwa foto copy putusan ini telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa
Pemohon Kebaratan pada hari ini : SENIN, tanggal 30 Desember
2013.
An. PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
E F R I Z A L, SH
NIP.19620713 198503 1 001
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat
sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun
dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan
teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam
hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini
atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka
harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email
: [email protected] : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20