Public Disclosure Authorizeddocuments.worldbank.org/curated/en/903291561703213894/pdf/Financial... · AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV Nonor 24.A/LHP/XVIT/06/2019 Tanggal 14 Juni

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGANHIBAH WORLD BANK NOMOR TF0A2858 DAN TFOA2104

PADA

PROMOTING SUSTAINABLE COMMUNITY BASED NA TURAL RESOURCESMANAGEMENT AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

(FOREST INVESTMENT PROGRAM-PROJECT II)

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DAN TATA LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAIHUN 2018

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

Nonor 24.A/LHP/XVIT/06/2019Tanggal 14 Juni 2019

Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaJIL Gatot Subroto No.3 I Jakarta Piisat 10210Telepon/Fax (021-25549000 Ext. 3694/021-5738710/39)

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR ISI

D A FTAR IS]............. ..... -........ ............. -. ..... .-... - ...... . -.......... -. - - ..... I

SISTEMATIKA HASIL PE MERIKSAAN ......MF.IKSA.N.............................................. i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................................ 2

GAM BARAN UM UM PEM ERIKSAAN 4. ................................................................... 4

A . D asar H ukum Pe m eriksaan........................................... ........ ................................ 4

B . T ujuan Pemekeriksaan.......... ........................- ... - - ......... - - ...4............ 4

C. Sasaran Pemeriksaan ... . .. .. ... .......a-....... ....... 4

D . S tandar P ereraiks4aan ............................................-............. ............................. 4

E . M etode Pemerik5saan ...... ............... ......- .............. .......- ....... .......... . 5

F . Jangka W aktu Pe m eriksaan ........................................................................................ 5

G . O byek Pemekeriksaan .................................................................................... ....... 5

H . B atasan Pemeriksaan ... .................. . ..................-................................... 6

BPK LHP LK - Laporan Keuanogan Hibahl World Bank Taln 2018

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN HIBAH DANIDA DAN WORLD BANKNOMOR TFOA2858 DAN TFOA2104

PADA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN IDUP DAN KEHUTANANTAHUN 2018

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Hibah Danida dan World Bank No.

TF0A2858 dan TF0A2 104 pada Pronoting Sustainable Coimnity Based Natural Resources

anagemeni und Intsiusional Development Frajct (PSCIBNRMIDP) Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) laporan sebagai berikut.

1. Laporan 1: Laporan Keuangan

Hasil Pemneriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan berisi: (a) 1lasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran Laporan

Keuangan Hibah Danida dan World Bank Nomor TF0A2858 dan TFOA2104 Tahun 2018;(b) Laporan Keuangan Hibah FIP Il Tahun 2018; dan (c) Gambaran umurn perneriksaanyang berisi dasar hukum pemeriksaan, tu iuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standarpeneriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, danbatasan pemeriksaan.

2. Laporan II : Laporan atas Sistem Pengendalian Intern

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan berisi: (a) Resune Hasil Pemeriksaan; (b) Ternuan Perneriksaan SPI Tahun 2018;dan (c) Tindak lanjut temuan peneriksaan SPI tahun sebelumnya.

3. Laporan I1 : Laporan atas Kepatulhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ilasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan berisi: (a) Resume Hasil Peneriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaanKepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun sebelunnya.

iPK LHP LIK - Laporan Keuan gun ibahi World Bank Tahn 20/8

BADAN PEMERIKSA KELJANGAN

REPUBILIK INDONESIA

LAPORAN IIASIL PEMERIKSAANATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Uindang-U ndang Nomor 15 Tahuin 2004 tentang Pevneriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Ketangan, Badan Peimeriksa Keuangan (BPK) telah mereriksa

Laporan Keuangan Foest hnesumem Program Projec i 1 (F IP 11). Promoting

Sustainable Commnityk Ba sedl Natural Resournices~ Manacgemnt~ and Inst;itusional

Deve/opmneni Project Ø(SCBNR M IDP) yang dibiaya i dari Hlilbah Internaiona Bankfr

Restruction dan Developmen (113RD) Nomor TF0A2858 dan TFA2104 pada )irektorat

Jenderal Plmologi Kehtanan dan Tata Ingkngan Kementerian Lingkungan I idup dan

Kehntanan untuk taliLiii yang berakiir tanggal 31 Desember 2018, yang lerdiri dari

Projet Sounres~ and !es ofFns roject Uses~ of Funds byt (ategory.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Kcuangan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian w ajar laporan

keuangan sesual dengai Projec Operaions Manual dan Grant Agreement Number

TFA28X58 and1( TF,0.42/04 antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta

pengcendali an intern yang memada i untuk menysun laporan kenangan yang bebas dari

kesa lahan penyajian material. baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah uitnk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan

tersebut berdasarkan pemeriksaan MPK. BPK imieliksanakan pemeriksaan berdasarkan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut menghariskan BPK meniatuhi

kode etik l3PK, serta merencanakan dan melaksanakan pemerilksaaii untuk memperoleh

keyakinan yang meniadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan

peny aj ian material

Siatu pnieiksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan

pengungkapan dalani laporan keuangan. Prosedur yangi dipilii mendasarkan pada

pertimbangan profesioial pemeriksa, termasuk peni laian risiko salah saji yang material

dalam laporan keuangan. baik yang disebabkan oleli keeurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan peii la ian risiko, Peieriksa menipertimbangkan pengendalian intern

yang relevan dengan penusunan dan penyajian w ajar laporan keuangan Forext

Investm,ent Programi -IPrPoect I (VI I II), >ronnoing Sustinable Comunmi Based

Natuura l Resourcn.es Mak nagemetnt and/ Institus iona/ IDevelopmnent Project(PSCBNRMIDP) unituk nicrancang proseduir peicri ksaan y ang tepat sesuai dengan

kondisi yang ada. tetapi bukan untuk tujuan meny atakan opini atas efektivitas

pengendalian intern Forest Invesment Progra<n- Projeoc II ( FIP l I),Promoting

Sustainable C111ity Based Natura/ Rources anagement and Istdisional

BPA Li H' PLk - Laporan/ Kenanga~n HihJ i W<»ian n /, 20 ilS

Developnent Projeci (PSCBNRMIDP). Pemeriksaan yang dilakukan BPK jugamencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dai kewajaranestimasi akiuntasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkuinigan Kementerian Lingkungan Hlidup dani Kehutanan, serita evaluasi ataspcnyajian laporan keuangan hibah secara keseluruhan.

BPK yakin babwa bukti peneriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dani tepat,sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opilni

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas m-enyajikan secara wajar,dalam semua lial yang material, sesuai dengan ketentuan kerangka pelaporan keuangandalam Projeci Operalions Manual dani GranI Agreement Nuiber TFOA2858 andTF0A2104.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini BPK, BPK menekankan pada Projeci Operations Manualatas Laporan Kcuangan yang merijelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuanganForesi Investmento Pragrum Prqjeci 1I (FIP 11), Promoting Suslainable Co1mmunityBused Natural Re source,s Managemenw and Institusional Developient Project(PSCBNRMIDP) disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat olehBank Dunia (World Bank). Sebagai akibatnya, laporan keuangan iii belum tentu cocokuntuk tujuan Iain.

Hal Lain

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah nenyusun satu set laporankeuangan terpisah untuk tabun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuaidengan Standar Akuntansi Pemlerintahan dan atas laporan keuangan tersebut BPK telahmenerbitkan Laporan Nomor 14.A/LHP/XVII/06/2019 tanggal 17 Mei 2019 secaraterpisah.

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajarai laporan keuangan tersebut,BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Permeriksaan atasSistem Pengendalian Intern dan Laporan 1Hasil Pemcriksaan atas Kepatuhan terhadapKetentuan Peraturan Perundangan-u ndangan i isa ikai dalam laporan Nomor24.B/LHP/XVI1/06/2019 dai Nomor 24.C/L,HP/XV11/06/2019 tanggal 14 Juni 2019,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, Juni 2019BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIAPenanggung,Ja ab Pemeriksaan

Iswani, S.E., M.Ak., Ak.Register Negara Akuntan No. RNA 21735

13PK LI-P LK - Laporun Kcuangun HIibah Wor/d Bank Taum 2018 3

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

5. Forest Invesment Program - Project II (FIP-P2) "Promoting Sustainable CommunityBased Natural Resources Management and Institutional Development Project"berdasarkan Grant Agreement Nomor TF0A2858 (DANIDA) dan (InternationallBankfor Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB)) Nomor TFOA2104.

B. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan Hibah Luar Negeri adalah untuk memberikan opini atasLaporan Keuangan Forest Invesment Program - Project 2 (FIP-II), PromotingSustainable Community Based Natural Resources Management and InstitutionalDevelopment yang bersumber dari dana Hibah DANIDA Nomor TFOA2858 dan hibabdari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB)Nomor TFOA2104 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, denganmempertimbangkan:

1. Penilaian atas sistem pengendalian intern dan kesesuaiannya dengan standar akuntansiyang berlaku umum berkaitan dengan pengeluaran dan transaksi lainnya;

2. Penilaian atas kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur pencairandana; dan

3. Penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek dengan perjanjian Hibah dan ketentuanyang ditetapkan oleh DANIDA dan World Bank.

C. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan ini adalah Laporan Keuangan Proyek FIP II termasukSistem Pengendalian Intern dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaanprogram, yaitu pada:

1. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan, kebijakan dan kapasitas institusipada desentralisasi pengelolaan hutan;

2. Terlaksananya pengembangan platform pengetahuan; dan

3. Terlaksananya kegiatan peningkatan praktik pengelolaan hutan di 10 KesatuanPengelolaan Hutan (KPH).

D. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN).

BPK LHP LK - Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018 4

E. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LK FIP II Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan sebagaiberikut.

1. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LK FIP ITahun 2018 menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman danpengujian atas efektifitas SPI penyusunan Laporan Keuangan.

Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersimanajemen dan ketentuan yang berlaku.

Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalanpengendalian risiko (control risk) serta tingkat risiko bawaan (inherent risk) entitasyang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risikodeteksi (detection risk) yang diharapkan danjumlah pengujian yang akan dilakukanserta menentukan fokus pemeriksaan.

2. Materialitas

Penetapan tingkat materialitas (Planning Materiality/PM) yang merupakan tingkatmaterialitas pada keseluruhan laporafit keuangan yaitu sebesar 3,13% dari RealisasiTahun 2018 audited. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpanganyang mengandung unsur Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) dan pelanggaranhukum.

3. Uji petik pemeriksaan (sampling audit)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atastransaksi dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperolehberdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi daripopulasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menentukan luas sampelberdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dengan memperhatikankecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenistransaksinya.

F. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaanLaporan Keuangan Kementerian LHK yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari s.d 20Juni 2019 berdasarkan Surat Tugas BPK RINomor 06/STIVI/01/2019 tanggal 21 Januari2019.

G. Obyek Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LK Forest Invesment Program - Project 2 (FIP-II),Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management andInstitutional Development dengan Hibah Nomor TF0A2858 (DANIDA) dan(International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/World Bank (WB))Nomor TFOA2104 berupa Special Account Activity Statement, Project Sorces and Usesof Funds, Project Uses of Funds by Category, Summary Sheet for Payment of ContractSubject to Prior Review, dan Project Cash Forecast.

BPK LHP LK -Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018 5

H. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salahinterpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yangsengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untukmemberikan keyakinan yang mnemadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah sajiyang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidakditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jikadari hasil peneriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan dalam laporankepatuhan (compliance report) sebagai bagian tak terpisahkan dari pemeriksaan LKHibah Nomor TF0A2858 dan Hibah Nomor TF0A2104.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kenungkinan adanyaperbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikanjaminan bahwa semnua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikanjaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsungdan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akanmenginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum ataukesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan,kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkaitlangsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinanbahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

BPK LHP LK -Laporan Keuangan Hibah World Bank Tahun 2018 6

lKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN & TATA LINGKUNGANDIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

LAl toeI KEANiAN ElAudited

yung Derb 08d'2017FORESTINVFSTME PROG ROJECT

El - ¶j~ (FIP- 2~)E"PROMOTINGSUSTAINABLE OMNITY BASED

NA TURAL RESOURCES MANAGEMENTAND INSTITUTIONALnD VELOPMENT{: El

ti ~ I

IBRD(WB)GrantTF0A2104

DANIDA Grant TFOA2858,

THE WORLD BANK ElRD IDÅ I WOR.DBAMXORUP

Elik E

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................ i.

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iii

KATAPENGANTA .................................................................................................. 1

PROJECT SOURCES AND USESFUNDS .............................................................. 2

BAB I RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN ...................................................... 5

A. GRAN T FUND S STATU S .................................................................................. 5

B. PROJECT SOURCES AND USES FUNDS ....................................................... 5

C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .................................................... 6

BAB II PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN...................................................9

A . PEN JELA SAN U M U M ......................................................................................... 9

B. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN ......................................................... 14

BAB II INFORMASI TAMEBAHAN YANG DISAJIKAN MANAJEMEN........18

A . IN FORM A SI SINGKAT FIP-2 ........................................................................... 18

B . LA TAR BELA K AN G ......................................................................................... 19

C . T U JU A N .............................................................................................................. 19

D . O U T PU T .............................................................................................................. 19

E. LOK A SI PRO G RA M .......................................................................................... 19

F. ORG AN ISA SIPRO GRAM ................................................................................. 20

G. LAPORAN KE WORLD BANK......................................................................... 20

H. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ... 21

i

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Disbursement Plan dari Executing Agency TA 2018 ........................................ 5

Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018.............................................. 6

Tabel 3. Estimasi Distribusi dari Total Anggaran Proyek untuk Setiap Komponen s/dT ahun 2 02 1 .......................................................................................................... 8

Tabel 4. Kelebihan pembayaran honorarium TA 2018 ................................................... 9

Tabel 5. Alokasi Dana Hibah per-Komponen 2016 s/d 2021......................................... 11

Tabel 6. Usulan revisi AWP yang mendapat NOL WB di tahun 2018 ........................ 12

Tabel 7. Perubahan Anggaran revisi AW P 2018........................................................... 12

Tabel 8. Penyerapan Anggaran 2018 Berdasarkan NoL Tertanggal 01 Oktober 2018. 12

Tabel 9. Realisasi Anggaran TA 2018 per-Satker .......................................................... 13

Tabel 10. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit RPP TA 2018 dan 2017........ 13

Tabel 11. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDATIN TA 2018 dan 2017.. 14

Tabel 12. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDIKLAT TA 2018 dan 2017 14

Tabel 13. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit KPHP TA 2018 dan 2017..... 14

Tabel 14. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di BUPSHA TA 2018 dan 2017...... 15

Tabel 15. Lokasi KPH yang Terpilih Masuk Dalam Program FIP-2 ............................... 17

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Gambaran Umum Proyek.................................................................. 7

Gambar 2. Struktur Organisasi Manajemen Proyek FIP II ......................................... 20

i

Laporan Kcuangan F IP-2 Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Sehagaimana diamanatkan dalan Pasal 83, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan - ibah, Executing

Agency menyusun pertanggung jawaban atas pengelolaan hibah/Grant sebagai bagian dari

pertanggung jawaban pelaksanaan APBN (Hibab Terencana).

Kegiatan Forest Invesnient Program - Project 11 (FIP-P2) "Pronioting Sustainable

Community Based Natural Resources Management and Institutional Developnzent Project

dimulai dari tahun 2016 - 2021 yang keseluruhan kegiatannya didanai dari Grant

TFOA2858 (DANIDA) dan TFOA2104 (International Banik fär Reconstruction and

Development (IBRD)/World Bank (WB)) untuk Kementerian Lingkungan 1fidup dan

Kehutanan (Kementerian LHK). Untuk pembiayaan kegiatan tersebut diatas di TA.2017

dan TA 2018 menggunakan dana Grant TF0A2858, sedangkan di TA 2019 untukpenbiayaan kegiatan tersehut selain Grant TFOA2858 juga akan mulai menggunakan Grant

TFOA2104. Adapun Laporan ini adalah Laporan Keuangan Hibah Audited TA 2017 danTA 2018.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas

/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan khusus Hibah luar negeri

proyck FIP-P2 pada Kenenterian Lingkungan ilidup Kehutanan. Disamping itu, laporan

keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada international Bank

for Reconstruction and Development (1BRD) selaku lembaga pemberi Hibah.

Jakarta, Mei 2019

Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan

Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL

Kementerian Linghungan Hidup Kehutanan

S , Tv gency FIP-P2

r ra- SE.1 ; 1991032001

Ringkasan Laporian Keuangan l

Laporan Keuangan FIP-2 Tahun 2018

Bagian I. Project Sources and Uses FundsForest Investment Program - Project II (FIP-2)

Project Sources and Uses FundsUntuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2018

ACTUAL PLANED Variance in (0/o)

2018 2018 2018

hlo DESCRYPTION ICumulative to. [CuFfulative toCu lai'eOutstmding Year to Date Date j Outstanding Year to Dat Date Outstanding Year to Data

______ Date'_ Daid__ a tfl o Dae

31 4 5 7 8 9 -11 12

A. Sources of Funds

1 Gol

-Counterpart

RP Murni .

2 Grant DANIDA - 46.169.990.544 46.169.990.544 - 61.544.830.000 61.544.830.000 0% 75% 75%

3 Others- 0% 0% 0%

7TAL SOURCESOf FUND - 46.169.990.544 46.169.990.544 - 61.544.830.000 61.544.830.000 0% 0,0% 75,0%

B. Uses Of Fund (By Component)Strengthening Legislaiion,Poicy, and Insfitutional Capacity - 3.409.967.526 3.409.967.526 - 7.148.085.000 7.148.085.000 0% 48% 48%in Decntralized ForestManagement .

2 Knowledge Platorm - 9.331.815.504 9.331.815.504 - 9.395.220.000 9.395.220.000 0% 99% 99%Development

3 Improve ForestManagement - 20.803.603.846 20.803.603.846 - 33.136.606.000 33.136.606.000 0% 63% 63%Praclices in 10 KPH areas

4 Projectlmlrnementaion - 12.624.603.668 12.624.603.668 - 11.864.919.000 11.864.919.000 0% 106% 106%

5 Non Bank Finance (Rupiah . - - - 0% 0% 0%___Murni) ____________

TOTAL USES OF FUND - 46.169.990.544 46.169.990.544 - 61.544.830.000 61.544.830.000 0% 0,0% 75,0%

B4LANCEI

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini 2


Bagian II. Project Sources and Uses FundsForest Investment Program - Project II (FIP-2)

Project Sources and Uses FundsUntuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2017

ACTUAL PLANED, Variance in (/)

2017 2017 2017W, DSIUTO 'CmatvtoCumnulative.to Cumulative

Outstanding Yearo Date Outstanding .Year to Date Outstanding Year to Date

.iea3t4 -5 _ 7 J 8 9 _ 11 12

A. Sources of Funds

1 Gol

- Counterpart

- RP Murni

2 Grant DANIDA 2.000.820.798 9.272.858.134 11.273.678.932 - 18.694.660.000 18.694.660.000 0% 49,6% 60%

3 Others . - - - - - 0% 0% 0%

TO TAL SOURCESOf FUND 2.000.820.798 9.272.858.134 11.273.678.932 - 18.694.660.000 18.694.660.000 0% 49,6% 60,3%

B. Uses Of Fund (By Component)

Strengthening Legislation,Policy, and Institutional Capacity - 567.031.659 567.031.659 - 1.841.790.000 1.841.790.000 0% 30,8% 31%in Decentralized ForestManagement

2 Knowledge Platform 695.062.700 3.047.901.943 3.742.964.643 - 6.103.576.000 6.103.576.000 0% 49,9% 61%Development

3 Improve Forest Management 496.558.027 905.545.723 1.402.103.750 - 3.765.713.000 3.765.713.000 0% 24,0% 37%Practices in 10 KPH areas

4 Project Implementation 809.200.071 4.752.378.809 5.561.578.880 - 6.983.581.000 6.983.581.000 0% 68;1% 80%

5 Non Bank Finance ( Rupiah -- - 0% 0,0% 0%Mumi)

TOAL USES OF FUND 2.000.820.798 9.272.858.134 11.273.678.932 - 18.694.660.000 18.694.660.000 0% 49,6% 60,3%

4L4NCE - - - - -



Forest Investment Program - Project II (FIP-2)Project Uses of Funds by Category

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

2018 -2017

EXPENDITURE IN YEAR TO DATE . EXPENDnTURE'IN YEAR TODATE

I- O CHARGEWTGO SPECIAL CHARGETOUSES.OF FINDS TOTAL counter SPECIALACCOUNT - SBUN OUTSTANDING CHARGETO CH WE- TOTAL counte ACCOST B 5UN OUTSTANDING CHARGETOWB C B

No' part rpart

SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL

BYCOMPONEW (4+5+6) (7+8) ACCOUNT ACCOUNT (11+12+13) (14+15) ACCOUNT ACCOUNT

Rp. Rp. Rp. RP. Rp. Rp. USD Rp. Rlp. Rp. Rp. Rp. p. USD

1 2 3 4 5. 6 7 _ 8 9 10 11 .12 13 14 15 16

Strengthening Legislation. Policy, and1 Institutional Capacity in Decentralized Forest 3.409.967.526 - 3.409.967.526 - - 3.409.967.526 232.635,25 567.031.659 - 567.031.659 - - 567.031.659 41.828,83

Management

2 Knowledge Platfoun Development 9.331.815.504 - 9.331.815,504 - - 9.331.815.504 640.217,86 3.742.964.643 - 3.742.964.643 - 695.062700 3.047.901.943 225.359,93

3 ImproveForest ManagementPracticesinl 20.803.603.846 - 20.803.603.846 - - 20.803.603.846 1.435.325,23 1,402.103.750 - 1.402.103.750 - 496.558.027 905.545.723 67.039,08

KPH areas I I .

4 Project Implementation 12.624.603.668 12.624.603.668 - - 12.624.603.668 903.952,72 5.561.578.880 - 5.561.578.880 - 809.200.071 4.752.378.809 353.149,27

5 Non Bank Finance (Rupiah Muri) - -

70TAL USESOFFIMvD 46.169.990.544 - 46.169.990.544 -- 46.169.990.544 3.212.131,06 11.273.678.932 - 11 273.678.932 - 2.000.820.798 9.272.858.134 687.377,11

....... [. KursJ 14.W 14.576 1 14t49 13.96

2018 2017

CUMMULATIVE EXPENDITURE TO DATE CUMMULATIVE EXPENDITURE TO DATE

USESI OFI RIDROAGETCAO' TTL 61 SPCA SU OTTNIG HREO

USE50FRJNDS TOTAL counter SPECIALACCOUNT SBUN OUTSTANDING CHARGETOWB CHARGETO TOTAL coune SP SBUN OUTSTANDING CHARGETOW CHARGETO

Nopr WB rpart- ACOUr W

SPECIAL SPECIAL rpart)SPECIAL SPECIAL

BYCOMPONENT (4+5+6) (7+8) ACCOUNT - ACCOUNT (14+ ACCOUNT ACCOUNT

Rp. Rp, Rp.. Ip. Rp. Rp. USD lRp. .i; Rp. Rp. Rp. Rip. . USD

1 2 3 ;4 . 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16

Strengthening Legislation, Policy, andI Institutional Capacity in Decentralized Forest 3.976.999.185 - 3.976.999.185 - 3.976.999.185 274.464,09 557.03L659 - 567.031.659 - - 567.031.659 41.828,83

Management

2 Knowledge Platform Development 12.379.717.447 - 12.379.717.447 - 12.379.717.447 865.577,79 3.742.964,643 - 3.742.964.643 - 695.062.700 3.047.901943 225.359,93

3 1mprove Forest Management Practices in 10 21.709.149.569 - 21.709.149569 - - 21.709.149.569 1.502.364,31 1.402.103.750 - 1.402.103.750 - 496.558.027 905.545.723 67.039,08

KPH areas

4 Project Implementation 17.376.982.477 - 17.376.982.477 - - 17.376.982.477 1.257.101,99 5.561.578.880 - 5.561.578.880 - 809.200.071 4.752.378.809 353.149,27

5 Non Bank Finance (Rupiah Mumi) -

T0TALUESOFFUND 55.442.48.678 - 55.442.848.678 - - 55.442.848.678 3.899.508,17 11.273.678.932 - 11.273.678.932 - 2.000.820.798 9.272.858.134 687.377,11


BAB I

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Proyek FIP-2 Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan

sesuai dengan Disbursement Plan dari Executing Agency.

A. GRANT FUNDS STATUS

Tabel 1. Disbursement Plan dari Executing Agency TA 2018

Dýurs proyek (Tahun),Okt'2016 -June 2019 -Presentase

(Extention.Time 6 Nomor HIBA ' Nilei H1BAH - TFA288 · ( dariMonths). -(DANIDA) Total Hibah

Danida'Totai Ø'hatIn Total s/dRealisasi 2018 D

2,75 2,25 TFOA2858 USD USD 4.319.073 8,85.070.000 (Rp.57.443.669.477) 85,18%

Durasi proyek (Tahun) , HIBAH PresentaseOkt-2016 - Des 2021 Nomor HIBAH - (%) dan

(IBRDWB)Ttal HihTotal Saat ini Total, Realisasi 2018WB

5 2,25 TFOA2104 US - 0,00%

TOTAL USD USD 4.319.073 19.26%22.420.000 (Rp.57.443.669.477)

Penggunaan dana Hibah tersebut terditribusi pada 5 (lima) Satuan Kerja/Satker yaitu:

1. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

(Dit.RPP), Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL);

2. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), Setjen Kementerian LHK;

3. Pusat Pendidikan dan Latihan SDM LHK (PUSDIKLAT SDM LHK), Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) LHK;

4. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit.KPHP), Ditjen Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL);

5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (Dit.BUPSHA), DitjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).

B. PROJECT SOURCES AND USES FUNDS

Project Sources and Uses Funds menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya selama periode I Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Total Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 untuk 5 (lima) Satker yang

menangani Proyek FIP-2 adalah sebesar Rp46.169.990.544,00 atau mencapai 75,02%dari Total alokasi anggaran HLN sebesar Rp61.544.830.000,00 (catatan: Total nilai

HLN TF0A2858 tersebut sesuai NoL dari World Bank tertanggal 05 Oktober 2017).

LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP II Tahun 2018 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk kegiatan proyek FIP-2 pada 5 (lima)Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018 yang dalam pelaksanaannya hanya menggunakanDana Hibah TF0A2858 Danida dapat disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018

Ura,ian %'elss hAnggaran HLN Realisås1A

Dit.RPP, Ditjen PKTL 34.198.284.000 22.192.547.415 64,89%

PUSDATIN, SETJEN 4.057.393.000 4.037.985.321 99,52%

PUSDIKLAT, BP2SDM 5.337.827.000 5.293.830.183 99,18%

Dit.KPHP, Ditjen PHPL 12.540.787.000 9.896.371.225 78,91%

Dit.BUPSHA, Ditjen PSKL 5.410.539.000 4.749.256.400 87,78%

Jumlah Belanja Negara 61.544.830.000 46.169.990.544 75,02%

C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Kenangan (CaLK) menyaj ikan informasi tentang penjelasan ataudaftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disaj ikan dalam Project Sources andUses Funds. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskandan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporankeuangan.

Dalam penyajian Project Sources and Uses Funds untuk periode yang berakhir sampaidengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Belanja Negara diakuiberdasarkan Cash Basis, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan darirekening kas negara.

LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP 11 Tahun 2018 6

GAMBARAN UMUM PROYEK

HIBAH BANK DUNIA

Nama proyek Hibah The Forest Investment Program-Project 2 (FIP-2)

Penlngkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan

Pengembangan KelembagaanNomor Hibah : TFOA2104 TFOA2858Sumber Dana : Bank Dunia Danida

Tanggal Penandatangan 29 Juni 2016 20 Juli 2016Nilai Hibah USD 17,350,000 USD 5,070,000Setara dengan Rupiah : IDR 228.430.100.000 IDR 66.417.000.000

Kurs transaksi IDR 13.166 IDR 13.100Masa berlaku Hibah 5 (lima) tahun 2 {dua) tahun

Tanggal mulai Hibah : 29 Juni 2016 3 Oktober 2016

Tanggal berakhir Hibah : 31 Desember 2021 31 Desember 2018

No. Registrasi 22PS3RQA 25N87DLANo. Rekening Khusus 602188411980Tanggal transaksi : 08 Desember 2016Rekening Khusus BI -USD 417,921

Setara dengan Rupiah IDR 5.560.020.984

Kurs transaksi - IDR 13.304Presentase Hibah : 100 % 100%Lama Proyek 5 (lima) TahunKomponen/ Bagian 1. Komponen 1: Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas institusi

pada Desentralisasi Pengelolaan Hutan.2. Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan.3. Komponen 3 : Peningkatan Praktik Pengelolaan Hutan di 10 KPH.4. Komponen 4: Implernentasi Proyek.

Executing Agency (EA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (DitJen.PKTL) cq.Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

(Dit.RPP)Implementing Agency (lA) : 1. Direktorat Reneana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) - EA/lA2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan/

PUSDIKLAT (BP2SDM) - IA3. Pusat Data dan Informasi/ PUSDATIN (SETJEN) - IA4. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Dit.KPHP (Ditjen PHPL) -

IA5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/

Dit.BUPSHADitjen PSKL) - IALokasi Proyek - Satker Ditjen PKTL sebagai IA/EA , Lokasi di Jakarta

Satker BP2SDM sebagai IA , Lokasi di Bogor- Satker SETJEN sebagai lA , Lokasi di Jakarta- Satker Ditjen KPHP sebagai IA , Lokasi di Jakarta dan Kepala Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KKPH) di 10 KPH didaerah- Satker Ditjen PSKL sebagai IA, Lokasi di Jakarta dan Kepala Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KKPH) di 10 KPH didaerah

11 Ill atas Laporan Keuangan Hibah FIP 1l Tahun 2018 7

Komponen dan Kegiatan Proyek;

I) Komponen 1. Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas Institusi padaDesentralisasi Pengelolaan Hutan

a) Subkomponen 1.1 Kebijakan dan Pengembangan, Revisi dan Perubahan PeraturanPerundangan

b) Subkomponen 1.2 Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas

2) Komponen 2. Pengenbangan Platform Pengetahuan

a) Subkomponen 2.1 Pengelolaan Pengetahuan Sistem Informasi

b) Subkomponen 2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan

3) Komponen 3. Peningkatan Praktik Pengelolaan Hutan di 10 KPH

a) Subkomponen 3.1 Pengelolaan Pengetahuan Sistem Informasi

b) Subkomponen 3.2 Pemberdayaan aktivitas masyarakat di 10 KPH

c) Subkomponen 3.3 Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Pendampingan padaKPH terpilih

4) Komponen 4. Operasional Proyek/Implementasi royek

a) Subkomponen 4.1 Staf Proyek

b) Subkomponen 4.2 Peralatan dan Bahan

c) Subkomponen 4.3 Rapat koordinasi dan workshop

d) Subkomponen 4.4 Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi

e) Subkomponen 4.5 Kajian-kajian

f) Subkomponen 4.6 Transport dan Uang Saku

g) Subkomponen 4.7 Biaya Operasional

Tabel 3. Estimasi Distribusi dari Total Anggaran Proyek untuk Setiap Komponen sid Tahun2021

Implementing Agenicy Con t Compt. 2 C&¯rt 3 Compýt. 4 o alper IAVSD USD tUSD SD (sD

Directorate RPP, DG PKTL 1,157,511 0 4,814,107 3,834,467 9,806,085(Executing Agency)

PUSDIKLAT, BP2SDM 116,478 1,368,223 103,680 0 1,588,381

Center for Data-and 0 1,602,154 0 0 1,602,154Information, SETJEN

Directorate KPHP, DG 0 0 3,984,726 0 3,984,726PHI-PLDirectorate BUPHSA, DG 0 0 4,272,509 0 4,272,509PSKL

Total of components 1.273.989 2.970.377 13.175.022 3.834.467 21,253,855

Contingencies 1,166,145

Total 22,420,000


BAB IIPENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Forest Invesment Program - Project H (FIP-2)

"Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management andInstitutional Development Project"

A. PENJELASAN UMUM

1. Deskripsi Laporan

Laporan keuangan pokok ini merupakan suatu laporan yang mencoba memberikangambaran tentang hasil akhir dari kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam periodeyang bersangkutan. Laporan ini disusun secara periodik dan menyajikan informasi yangbersifat historis dan umum serta merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangandan peristiwa-peristiwa keuangan (progress report) yang dilakukan oleh pihakmanajemen proyek.

Oleh karena itu laporan ini terdiri dari data-data yang merupakan basil dari suatukombinasi antara:

a. Fakta yang telah dicatat (recorded fact)

Laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan kejadian, sepertipengeluaran yang telah diinvestasikan.

b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi (accounting conventionand postulate)

Pencatatan berdasarkan cash basis sesuai dengan prinsip-prinsip pencatatan yangtelah dianjurkan. Transaksi dibatasi mulai dari tanggal I Januari 2018 sampai dengan31 Desember 2018. Untuk kejadian transaksi dalam periode tersebut akan dibayaroleh dana IBRD Grant TF0A2858 dan transaksi setelah periode itu pengeluaran akandimasukan dalam tahun pembayaran selanjutnya.

c. Pendapat pribadi (personal judgment)

Dalam penyusunan laporan ini pada perinsipnya berpedoman kepada GrantAgreement IBRD Grant TF0A2858 dan TFOA2104. Laporan keuangan ini tetapmenyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatanproyek dan menunjukan jumlah-jumlah selama periode laporan serta akumulasisampai tanggal pelaporan.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan per kegiatan (DIPA dan POK) yangmemberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai kegiatan secara kumulatif sampaidengan akhir tahun anggaran pelaporan untuk kepentingan pihak Bank Dunia(Donor/Grant) dan Pemerintab Indonesia c.q. Ditjen PKTL Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) selaku penerima Hibah. Oleh karena itumaka laporan keuangan pokok ini menyajikan secara umum:

a. Laporan Keuangan dengan realisasi pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkankegiatan sesuai dengan dokumen anggaran/DIPA yang dicatat berdasarkan realisasipengeluaran definitif. Hal ini dapat dilihat pada Daftar Anggaran dan RealisasiPenerimaan Pengeluaran Tahunan yaitu suatu daftar yang disusun dengan tujuanuntuk memberikan informasi tentang besarnya anggaran belanja barang, realisasi

LHP atas Laporan Keuangan Hibab FIP II Tahun 2018 9

dan persentase daya serap yang dirinci per-mata anggaran pengeluaran sertabesarnya kontribusi dana antara pemerintah RI dengan pemberi pinjaman.

b. Laporan keuangan yang menggambarkan antara anggaran dan realisasi pada tahunanggaran berdasarkan Sub Component, sharing GOI dan Grant serta keselarasanrealisasi antara keduanya selama masa aktif Grant secara akumulasi. Tujuan laporanini adalah untuk melihat kinerja kegiatan yang dibiayai IBRD Grant TF0A2858 danTFOA2104 secara periodik. Laporan ini adalah untuk konsumsi pemberi hibah antaralain adalah:

1) Project Sources and Uses of Funds for December 2018;

2) Project Sources and Uses ofFunds for December 2017;

3) Project Uses ofFunds by Component for December 2018 and 2017.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2017

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada Tahun 2018menganggarkan dalam APBN TA 2018 untuk Forest Investment Program - Project 2(FIP-2) "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Managementand Institutional Development Project" sebesar Rp6l.544.830.000,00 tersebar di 5(lima) Implementing Agency di Kementerian LHK dengan realisasi serapan HLNsebesar Rp46.169.990.554,00 atau 75,02% dari total anggaran dengan melalui RekeningKhusus (Special Account) Nomor 602188411980 senilai Rp46.251.759.917,00.

Tahun 2017 Kementerian LHK menganggarkan dalam APBN TA 2017 untuk ForestInvestment Program - Project 2 (FIP-2) "Promoting Sustainable Community BasedNatural Resources Management and Institutional Development Project" sebesarRpl8.694.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.273.678.932,00 atau 60,3% daritotal anggaran dengan melalui Rekening Khusus (Special Account) Nomor6021884.11980 senilai Rpl 1.273.678.932,00.

3. Kelebihan Pembayaran Honorarium/Remunerasi Konsultan Individu TA 2018

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan program FIP-2 yang didanai dengan hibah BankDunia TF0A2858 dan TFOA2104, dalam struktur organisasi keproyekan ada PMU(Proyek Management Unit) yang didalamnya ada 12 (sebelas) Konsultan Individu (IC)yang membantu EA (Executing Agency) dalam pelaksanaan kegiatan keseharian proyekterutama di tingkat pusat para IC tersebut mendapat Honrarium bulanan yang besarnyasesuai dengan Kontrak masing-masing IC. Sumber dana pembayaran honorariumbulanan berasal dari hibah TF0A2858 dimana ada ketentuan PPh 21 DitanggungPemerintah sesuai SK. Menkeu RI No 486/KMK.04/2000 Tentang Perubahan KeduaKeputusan MenKeu RI Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 sebagaimanadiubah dengan Keputusan Menkeu RINo 463/KMK.01/1998 Tanggal 21 Oktober 1998tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka PelaksanaanProyck Pemerintah yang dibiayai dengan hibab atau dana Pinjaman Luar Negeri.Namun dalam klausul 3 kontrak IC mengenai pembayaran remunerasi ada kalimat yangpernyataannya menimbulkan persepsi yang berbeda antara bayar PPh 21 atau tidakbayar PPh 21 sehingga diputuskan para IC akan menyetor kelebihan pembayaranhonorarium/remunerasi selama tahun 2018.


Penyetoran PPh 21 atas 12 konsultan individu ke bank BNI (kas negara) senilai totalRp8l.769.372,73 sudah dilakukan. (bukti-bukti terlampir).

Dengan adanya Re-fund / setor kelebihan pembayaran honorarium/remunerasi selamatahun 2018, maka capaian serapan dana HLN di TA.2018 berubah sebagai berikut:

Tabel 4. Kelebihan pembayaran honorarium TA 2018

Ta-get.AWP TA.218 - Realisasi Persentase_______(Rp) *RM (Rp)

Semula 61.544.830.000 46.251.759.917 75,15%

Menjadi 61.544.830.000 46.169.990.544 75,02%

4. Informasi tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Laporan KeuanganFIP-2

a. Kebijakan Akuntansi

Kegiatan FIP-2 pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sumber dananya berasal dariHibah luar negeri IBRD Grant TFOA2858 dan TFOA2104 tanpa ada pendampinganrupiah murni. Untuk Grant luar negeri mengikuti ketentuan yang diatur dalam GrantAgreement yang telah di tanda tangani.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada FIP-2, antara lain:

1) Perlakuan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar kas(cash basis) pada saat terjadinya transaksi;

2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember, sesuaidengan tahun anggaran yang dianut Pemerintah Republik Indonesia;

3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan Valuta Asing(USD) yang diekuivalenkan ke dalam rupiah sesuai kurs saat terjadinya transaksipenarikan dana dari SpecialAccount;

4) Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Grant Agreement tanggal 29Juni 2016 dan 20 Juli 2016 antara Pemerintah Republik Indonesia danInternational Bankfor Reconstruction and Development (Bank Dunia);

5) Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1995, PP No.43 Tahun2000 (perubahan kedua atas PP No.42 Tahun 1995) dan PP No.25 Tahun 2001(perubahan ketiga atas PP No.42 Tahun 1995), mengenai atas penyerahan barangdan jasa yang dibiayai dari Grant tidak dipungut PPN. Dengan demikian nilaiperolehan aktiva yang dibiayai dari Grant tidak termasuk PPN;

6) Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan SP2D yangdicairkan melalui rekening khusus Nomor 602188411980 pada Bank Indonesia,sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yangdikelompokkan menurut sub-komponennya.

b. Pencairan dan Pembebanan

1) Tata cara pencairan dan pembebanan dana hibah menggunakan mekanismerekening khusus Nomor 602188411980 dan dilaksanakan sesuai PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan nomor PER 10098/PB/2016 tertanggal 9


Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibab IBRD

nomor TF0A285 8 untuk Forest Investment Program-Project II (FIP-2);

2) Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai dengan spesifikasi hibah sebagaiberikut:

Nomor Hibah : TF0A2858

Sumber Dana : Danida

Tanggal Penandatangan : 20 Juli 2016

Nilai Hibah : USD 5,070,000

Setara dengan Rupiah : IDR 66.417.000.000

Kurs transaksi : IDR 13.100

Masa berlaku Hibah : 2 (dua) tahun

Tanggal mulai Hibah : 3 Oktober 2016

Tanggal berakhir Hibah : 31 Desember 2018

No. Registrasi : 2SN87DLA

No. Rekening Khusus : 602188411980

Tanggal transaksi : 08 Desember 2016

Rekening Khusus BI : USD 417,921

Setara dengan Rupiah: IDR 5.560.020.984


Presentase Hibah : 100%

Nomor Hibah : TFOA2104

Sumber Dana : Bank Dunia

Tanggal Penandatangan : 29 Juni 2016

Nilai Hibah : USD 17,350,000

Setara dengan Rupiah : IDR 228.430.100.000


Masa berlaku Hibah : 5 (lima) tahun

Tanggal mulai Hibah : 29 Juni 2016

Tanggal berakhir Hibah : 31 Desember 2021

No. Registrasi : 22PS3RQA

Presentase Hibah : 100 %

Initial Deposit : Kebutuhan 6 (enam) Bulan

Executing Agency : Dirjen Planologi Kehutanan dan TataLingkungan (Ditjen PKTL) cq.Direktorat Reneana, Penggunaan danPembentukan Wilayah PengelolaanHutan (Dit RPP).


3) Pencairan dan pembebanan dilakukan sesuai dengan komponen dan porsipembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Dana Hibah per-Komponen 2016 sampal dengan 2021

,Category I Alokasi Dana PorsI PembiayaanCe(USD)" AibahIBRD

1) Komponen 1: Penguatan Kelembagaan, Kebijakan dan Kapasitas 1,273,989 100%Institusi pada Desentralisasi Pengelolaan Hutan

2) Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan 3,190,535 100%

3) Komponen 3: Peningkatan Praktek Pengelolaan Hutan di 10 KPH 8,257,234 100%

4) Komponen 4: Implementasi Proyek 8,532,096 100%

Total Komponen 21,253,854

Contingencies 1,166,146

Grant Total 22,420,000

c. Pengisian dana Rekening Khusus

Tata cara Penarikan Rekening KhususlSpecial Account Nomor 602188411980merupakan tata cara penarikan dana Hibah Luar Negeri (HLN) melalui rekeningPemerintah pada Bank Indonesia (BI) yang disediakan khusus untuk menampungdana yang merupakan initial deposit dan dana pengisian kembali (replenishment).Pembayaran yang membebani Rekening Khusus (Reksus) pada BI akan mengurangisaldo Reksus yang bersangkutan, sehingga untuk mengisi kembali dana Reksustersebut dilakukan melalui prosedur pengajuan aplikasi Replenishment kepadaWorld Bank yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban penggunaan danaHibah. Aplikasi Replenishment diajukan dengan dilengkapi dokumen pendukungberupa Interim Financial Report (FR) beserta kelengkapan lampiran prosespembayaran.

Dokumen yang dibutuhkan:

1) Withdarawal Application;

2) IFR;

3) Bank ofStatement;

4) Statement ofExpenditures (SOE) yang tidak harus menjalani prior review;

5) Summary SOE yang tidak harus menj alani prior review;

6) Summary Sheet for Payments of Contracts Subject to Prior Review;

7) Permintaan Pencairan Dana oleh Pelaksana Program kepada Pemberi Hibah.

Pengisian Initial Deposit, setelah Grant Agreement efektif dan program telah siapmaka:

1) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) mengirimkan surat/telex kepada WorldBankyangberisi penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani aplikasi penarikandana sekaligus dengan speciment tanda tangan pihak yang bersangkutan;

2) DJPB mengajukan aplikasi penarikan dana awal kepada World Bank untukmengisi Rekening Khusus. Jumlah dana awal maksimal sebesar yang terteradalam Grant Agreement, namun untuk tahap awal dapat lebih kecil dari yangtertera pada Grant Agreement yaitu dengan jumlab yang diperkirakan dapatmembiayai kegiatan program selama 4-6 bulan pertama dan bersifat revolving.


Proses pengisian kembali dana dilakukan dengan mekanisme IFR yang dibuatdan diajukan oleh Satuan Kerja/ PMU setiap tiga bulan sekali ke DJPB danDit.PKN. Besaran estimasi nilai untuk penarikan dana dilakukan sesuaikebutuhan program.

B. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Dit.RPP),Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Kementerian LingkunganHidup Dan Kehutanan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN GRANT DANIDA TF0A2858Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Annual Work Plan (AWP) / Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 dalampelaksanaannya mendapatkan beberapa kali Persetujuan dari Bank Dunia:

Tabel 6. Usulan revisi AWP yang mendapat NOL WB di tahun 2018

lokasi Aniggaran 2018Ñ Komponen NOLNØLL NOV

(Mår 2018> iMel 2018) (01-Okt2018)

Komponen 1, 2, 3, dan 4 61.544.830.000 61.544.830.000 61.544.830.000

Penguatan kelembagaan, kebijakan dan1 kapasitas institusi pada desentralisasi 34.198.284.000 34.198.284.000 34.198.284.000

pengelolaan hutan

2 Pengenbangan platform pengetahuan 9.395.220.000 9.395.220.000 9.395.220.000

3 Peningkatan praktik pengelolaan hutan 29.577.726.000 29.577.726.000 29.577.726.000d 10 KPHlll

4 Impleméntasi Proyek 15.590.599.000 15.590.599.000 15.590.599.000

Tabel 7. Perubahan Anggaran revisi AWP 2018

Nilail Total-VersiAWP AWP Alaan erubahan Revi si

(p)AWP 2018 Conditional No Objection Letter dar! Bank Dunia sebagal dasar dar para(05 Maret 2018) 61.544.830.000 Implementing Agency mulal melaksanakan kegiatan Proyek

AWP 2018 No Objection Letter dari Bank Dunia sebagal dasar dari para(11 Mei 2018> 61.544.830.000 Implementing Agency mulai melaksanakan kegiatan Proyek

AWP 2018 61.544.830.000 1) keterlambatan perekrutan SU untuk 8 KPH, yang berdampak pada(01 Oktober 2018) pelaksanaan kegiatan, dan 2) mengoptimalkan sisa dana DANIDA yang

akan ditutup pada akhir 2018. Beberapa kegiatan baru dalam AWP iniadalah: lokakarya peningkatan kapasitas untuk KPH (kunjungan pertukaranke Denmark), lokakarya pertemuan koordinasi KPH nasional, demplotuntuk reboisasi / rehabilitasi I mernbantu regenerasi di 10 KPH

Tabel 8. Penyerapan Anggaran 2018 Berdasarkan NoL Tertanggal 01 Oktober 2018

'Ko 'Ti fn.nnnnanlere`itýýiiplemenfing AgencyIA) . p Target AWP . 'Realisasi Persentase

Keglatan' TA2018(Rp) ( (%)

Dit.RPP, Ditjen PKTL C.1, C3.1.12, C4, 34.198.284.000 22.192.547.415 64,89%

PUSDATIN, SETJEN C.2.1.1, C.2.1.2 4.057.393.000 4.037.985.321 99,52%

PUSDIKLAT, BP2SDM C.2.2 5.337.827.000 5.293.830.183 99,18 %

Dit.KPHP, Ditjen PHPL C.3.1 12.540.787.000 9.896.371.225 78,91 %

LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP I Tahun 2018 14

Komp'onen - Target AWP Realisåsi PersentaseImplementing Agenoy (lA> elaa A2OŠ(p (p %i eitr, TA.2018(RY(p)

Dit.BUPSHA, Ditjen PSKL C.3.2 5.410.539.000 4.749.256.400 87,78 %

Jumlah 61.544.830.000 46.169.990.544 75,02 %

Realisasi belanja proyek FIP-2 tahun anggaran 2018 dan 2017 untuk 5 (lima) Implementing

Agency (JA) sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran TA 2018 per-Satker

No. Satua,Keria TA.2018 'TA.2017

(R ):(R ) (Rp)

1 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 22.192.647.415 6.128.610.539Pengelolaan Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) - EA/IA

2. Pusat Data dan Informasil Pusdatin (Setjen)-IA 4.037.985.321 2.194.075.110

3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan 5.293.830.183 1.548.889.533Kehutanan/ PUSDIKLAT (BP2SDM) - JA

4 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Dit.KPHP 9.896.371.225 958.787.700(Ditjen PHPL) - IA

5. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/ 4.749.256.400 443.316.050Dit.BUPSHA.(Ditjen PSKL) - lA

Jumlah 46.169.990.544 11.273.678.932

1. Implemeting Agency Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah

Pengelolaan Hutan/ Dit.RPP (Ditjen PKTL) realisasi serapan kegiatan pada Tahun 2018

sebesar Rp22.192.547.415,00 dan di Tahun 2017 sebesar Rp6.128.610.539,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif yang sama untuk

membiayai kegiatan Component 1: Strengthen Legislation, Policy and Institutional

Capacity in Desentralized Forest (Management Penguatan kebijakan, Regulasi dan

Kapasitas Kelembagaan), Component 3.1.12 : Support for Operationalization of the

project at KPH level , Component 4: Project Implementation Support, (Consultant's

services, training and workshops * and incremental operating costs * under the Project)

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan Desember 2018, dengan rincian sebagai

berikut.

Tabel 10. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit RPP TA 2018 dan 2017

'Tåhur62018-(Rp) Tahu017(Rp)

Grant -GO Jumäh Grant GOl . Jumlah

a .. d=be c e g.=e f

Saldo awal 34.198.284.000 0 34.198.284.000 8.825.371.000 0,00 8.825.371.000

Realisasi 22.192.547.415 0 22.192.547.415 6.128.610.539 0,00 6.128.610.539

Saldo Akhir 12.005.736.585 0 12.005.736.585 2.696.760.461 0,00 2.696.760.461

2. Implemeting Agency Pusat Data dan Informasi/ Pusdatin (Setjen) capaian realisasikegiatan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.037.985.321,00 dan di TahunAnggaran 2017 sebesar Rp2.194.075.1 10,00.

Jumlah diatas tersebut merupakan realisasi pengeluaran dana pembiayaan untuk

membiayai kegiatan Komponen 2: Pengembangan Platform Pengetahuan of the project

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 11. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDATIN TA 2018 dan 2017

Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017.(Rp)Uraian,

Grant GOl Jumlah Grant GOl Jumlah

b c d=b+c e f g=e+f

Saldo awal 4.057.393.000 0 4.057.393.000 4.497.376.000 0,00 4.497.376.000

Realisasi 4.037.985.321 0 4.037.985.321 2.194.075.110 0,00 2.194.075.110

Saldo akhir 19.407.679 0 19.407.679 2.303.300,890 0,00 2.303.300.890

3. Implemeting Agency Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan/ PUSDIKLAT (BP2SDM) realisasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesarRp5.293.830.183,00 dan Tahun Anggaran 2017 serapan sebesar Rpl.548.889.533,00.

Jumlah diatas tersebut merupakan realisasi pengeluaran dana untuk membiayai kegiatan

Componen 2.2: Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Pengetahuan/Capacity-building

and Knowledge Exchange sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan rinciansebagai berikut.

Tabel 12. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di PUSDIKLAT TA 2018 dan 2017

Tahun 2018 IRp) Tahun 2017 (Rp)Uralan- _ _-_ _ _ _ _ - _ _

Grant GOl Jumlah Grant GOl Jumlah

a b. c ¯ d=b+c e f g=e+f

Saldo awal 5.337.827.000 0 5.337.827.000 1.608.200.000 0 1.606.200.000

Realisasi 5.293.830.183 0 5.293.830.183 1.548.889.533 0 1.548.889.533

Saldo akhir 43.996.817 0 43.996.817 57.310.467 0 57.310.467

4. Implemeting Agency Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ Dit.KPHP

(Ditjen PHPL) realisasi pada Tahun 2018 sebesar Rp9.903.842.291,00 dan Tahun 2017realisasi serapan Rp958.787.700.00,00.

Jumlah tersebut juga merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai

Komponen 3.1 : Improve Forest Management Practice in 10 KPH (Areas Perbaikan

tata kelola hutan yang lebih baik di 10 KPH) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di Dit KPHP TA 2018 dan 2017

Tahun220BRp) Ta u20 )

Ghan • GOl Junlah GGrant GL Junlah

b c l- b +c - +

Saldo awal 12.540.787.000 0 12.540.787.000 3.079.513.000 0 3.079.513.000

Realisasi 9.896.371.225 0 9.896.371.225 958.787.700 0 958.787.700

Saldo akhir 2.644.415.775 0 2.644.415.775 2,120,725,300 0 2,120,725,300

5. Implemeting Agency Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat/

Dit.BUPSHA.(Ditjen PSKL) serapan Tahun 2018 sebesar Rp4.749.256.400,00 dan

Tahun 2017 serapan sebesar Rp443.316.050,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan Komponen3.2 : Community empowerment activities in 10 KPHs , sampai dengan tanggal 31Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 14. Realisasi berbanding Rencana Anggaran di BUPSHA TA 2018 dan 2017

Uraian Tahun 2018 (Rp) Tahun 2017 <Rp)

Grant GOI Jumlah Grant GOI Jumlah

a *b c d=b.+c e f g=e+f

Saldo awal 5.410.539.000 0 5.410.539.000 686.200.000 0 686.200.000

Realisasi 4.749.256.400 0 4.749.256.400 443,316,050 0 443,316,050

Saldo Akhir 661.282.600 0 661.282.600 242.883.950 0 242.883.950

LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP Ii Tahun 2018 17

BAB III

INFORMASI TAMBAHAN YANG DISAJIKAN MANAJEMEN

A. INFORMASI SINGKAT FIIP-2

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia masih menjadi masalah, meskipun pernah

mengalami penururanan yang signifikan dari 3,4 juta ha/tahun menjadi 0, 92 juta ha/tahun

pada periode 1998-2013. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia sedangmengembangkan pengelolaan hutan terdesentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, pengelolaan hutan yangefektif diselengarakan pada tingkat tapak berupa unit-unit pengelolaan hutan yang disebutKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pernerintah Daerah, pengelolaan hutan lindung dan hutan produksipada unit-unit KPH terdesentralisasi menjadi kewenangan pemerintah provinsi:pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) menjadi kewenangan pemerintahkabupaten/kota: sedangkan pengelolaan hutan konservasi menjadi kewenangan pemerintah

pusat.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan lembaga untuk mengatur dan mengelolaseluruh wilayah dan fungsi hutan di tingkat tapak berdasarkan rencana pengelolaan hutanyang disusun melalui proses konsultasi para pihak antara lain pemerintah daerah, kelompokmasyarakat, industri di daerah, pemegang izin dan para pemangku kepentingan lain. Tatakelola hutan yang lebih baik diharapkan akan mempermudah partisipasi masyarakat dalampengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan hutan, serta meningkatkan kepercayaaninvestor swasta untuk melakukan investasi di sektor kehutanan. KPH yang efektif dapatberkontribusi bagi pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan membantumemanfaatkan kekayaan alam untuk pembangunan iyang bertangung jawab danberkelanjutan.

Proyek FIP-2 adalah bagian dari Program Investasi Kehutanan (FIP) di Indonesia yangmendukung investasi prioritas dalam menyelesaikan faktor-faktor penyebab deforestasidan degradasi hutan. Tujuan utama program dan proyek-proyek terkait adalah untukmendukung program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan stokkarbon dengan tetap menghasilkan manfaat bagi mata pencaharian dan kesejahteraanmasyarakat didalam dan sekitar hutan. Tujuan pengembangan Rencana Investasi adalahuntuk mengurangi hambatan terhadap pelaksanaan REDD+ di daerah dan meningkatkankapasitas provinsi dan kabupaten di bidang REDD+ dan pengelolaan hutan berkelanjutan.Proyek ini akan mewujudkan tujuan di tingkat yang lebih tinggi dari Program InvestasiKehutanan nasional dan global dengan menetapkan kondisi-kondisi yang diperlukan untukperbaikan tata kelola hutan di daerah melalui sistem pengelolaan KPH yang menjaminpengelolaan hutan diselenggarakan secara berkesinambungan. Dengan memberlakukankondisi-kondisi yang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan hutan di tingkat daerah,proyek ini akan menyelesaikan sebagian penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasiserta menambah penutupan hutan pada wilayah KPH contoh. Dengan demikian diharapkankeberhasilan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan meningkatkan luaspenutupan hutan sehingga akan menurunkan emisi GRK sektor kehutanan yangkontribusinya diperkirakan sebesar 17 % dari seluruh jumlah emisi GRK di atmosfir.


Bank Dunia dan DANIDA dibawah FIP Program - Promoting Sustainbale Community-Based Natural Resource Managemnet and Institutional Development (FIP-2),mengalokasikan dana sebesar USD 22.42 juta untuk mendukung "program nasionalperbaikan tata kelola hutan di 10 KPH. Proyek hibah bantuan luar negeri yang di kelolamelalui APBN ini diluncurkan pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Menteri Kehutanan danLingkungan Hidup Ibu Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. dan berjangka waktu 5 tahunhingga tahun 2021.

B. LATAR BELAKANG

a. Pembangunan KPH bersifat transformatif dan berdampak jangka panjang. Unitpengelola di tingkat tapak (KPH) adalah driver bagi penanganan degradasi, deforestasidan penurunan kualitas hutan;

b. KPH sebagai lokus dalam upaya implementasi REDD+ dan meningkatkan kapasitasdaerah dalam penanganan REDD+ dan pengelolaan hutan lestari;

c. KPH merupakan institusi tapak dan dekat dengan masyarakat menjadi pintu bagipeningkatan peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN

a. Proyek diharapkan mendorong Transformatisi Program Tata Kelola Kehutanan melaluiKPH;

b. Membangun kelembagaan dan kapasitas daerah guna meningkatkan kemitraan danmemperbaiki desentralisasi manajemen hutan.

D. OUTPUT

a. Tersedianya penguatan kebijakan dan regulasi untuk mendorong penguatan danoperasionalisasi KPH;

b. Terbangunnya platform pengembangan informasi dan pengetahuan;

c. Peningkatan praktek pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH).

E. LOKASI PROGRAM

Ada 10 (sepuluh) lokasi KPH yang terpilih masuk dalam program FIP-2 setelah melaluitahapan seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan di tahun 2017.

Adapun ke 10 (sepuluh) lokasi tersebut:

Tabel 15. Lokasi KPH yang Terpilih Masuk Dalam Program FIP-2

ovinsi i PHReionalfUnit iInstit5i/UPTD

Sumatera Utara KPHP Unit XXIX Mandailing Natal KPH Wilayah IX Panyabungan

Riau KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap KPH Unit XXII Tasik Besar Serkap

Kalimantan Selatan KPHP Unit VII Tanah Laut KPHP Tanah Laut

Nusa Tenggara Barat 1. KPHL Unit I Rinjani Barat Balai KPH Rinjani Barat - Pelangan - Tastura

2. KPHP Unit IX Batulanteh Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh

Sulawesi Tengah 1. KPHP Unit IV Dampelas Tinombo KPH Dampelas

2. KPHP Unit IX Dolago Tanggunung KPH Dolago Tanggunung

Jambi KPHP Unit Vil Limau KPH Unit VII Limau Sarolangun

Sumatera Selatan KPHP Unit VI Lakitan KPH Wil. XII Lakitan - Bukit Cogong

Kalimantan Timur KPHP Unit XXXIV Kendilo KPH Kendilo


F. ORGANISASI PROGRAM

Pelaksanaan Kegiatan Forest Invesment Program Project II ini merupakan programnasional yang bersifat lintas Direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam pengelolaannya baik

ditingkat Pusat maupun di Daerah khususnya di 10 (sepuluh) KPH.

Pembentukan struktur organisasi pengelola program dilakukan untuk menjamin kegiatanFIP-2 ini dapat berjalan dengan baik.

Gambar di bawah ini memperlihatkan struktur organisasi pengelolaan kegiatan/manajemen proyek FIP-2.

Struktur Organisasi Manajemen Proyek

STRUKTUR ORGANISASI PLAKSANA PROJECTMANAGEMENT uNJT(PMU)PROYEIK 11 FORESTINVESTMENTPROGRUAM{FIP).

DIRElR ENCANA, PENGGUN DAN PEMBEMKANWILAYAHPENGEtOLAAN HUAN

O -NOTA. E&nä ~K~ua :::KepalaPusatDatadnInf~nnas; ep satDiklatSDLK '

z ..__ Direktur KPHP, DireL BUP1lA D R enrana,<1 Peniggunanp dan Pembentikan

Ditautlanolgiehuanandan

Tata Ungkugan

Pelana (Anmot5) J&åsr_gg Paksn-Andg PeNnaT(892Pusal Data dan PUsat Pendid n dan kDrektoralKsatuan Uirekat USahå P

lifonas, . Peatiun Kelutanan, Penge'daan Hutan PMdub, SodI dan Hutan Ad DiljenSekreta atJeieral Badån Pe lvndan. ten Peng an Hutan Peubutånan Soal dan eitraan PUSAT

PenlbanSDM Produks lesr tngkungan

PAERAH

............ K

-* :eith utam Petuun

G. LAPORAN KE WORLD BANK

a. Interim Financial Report (IFR) (diajukan pertriwulan atau sesuai dengan kondisi initialdeposit);

b. Midterm Review (Pertengahan periode proyek dalam 5 tahun);

c. Implementation Completion Report (ICR) (6 bulan sebelum closing date);

d. Financial Report setelah diaudit oleh BPK.


H. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Komponen 1

Masalah

Secara umum keterlambatan pelaksanaan kegiatan komponen 1 dipengaruhi oleh

lambatnya penerimaan Pernyataan Tidak Keberatan (No Objection Letter) dari WB

untuk proses TOR. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kegiatan

proyek. Dengan demikian persiapan pelaksanaan dialog antar kementerian dan

pelaksanaanya kualitasnya tidak optimal.

Rencana Tindak Lanjut

Sejak awal tahun kerja perlu koordinasi yang lebih baik antara Tenaga Pendamping IA

dengan WB terhadap kegiatan yang memerlukan NOL yaitu jasa konsultan, agar

pelaksanaaan dapat terlaksana sesuai rencana pelaksanaan kegiatan.

b. Komponen 2

1) Komponen 2.1

Masalah :

Pengembangan KMIS, terdapat beberapa sub-kegiatan yang belum dapat

dilaksanakan seperti pengumpulan data, pengembangan database, dukungan

konsultansi untuk pelayanan pengetahuan (knowledge service), otomatisasi

komputer di kantor KPH. Meskipun demikin TOR kegiatan yang disebut diatas

sudah disiapkan dan akan dimintakan NOL nya kepada Bank Dunia di tahun 2018.


Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, terutama

proses pengadaan jasa konsultan, akan segera dilaksanakan pada awal tabun 2018.

Hal ini mendesak untuk diprioritaskan, mengingat proses pembangunan KMIS akan

sangat bergantung kepada keberadaan Konsultan Pendukung Pelayanan

Pengetahuan. Seluruh aplikasi KMIS harus dapat dibangun pada tahun 2018 agar

target dalam output framework proyek dapat tercapai.

Disamping itu, fasilitasi pengembangan KMIS pada lokasi KPH yang sudah

ditargetkan sesuai rencana pembiayaan DIPA 2018 juga segera direalisasikan secara

paralel dengan penyelesaian pengadaan jasa konsultan. Spesifikasi teknis dan jenis

peralatan khusus akan diinventarisasi pada awal tahun anggaran, sehingga kebutuhan

khusus pada KPH tertentu dapat menjadi pertimbangan pengadaan barang yang akan

dilaksanakan.

2) Komponen 2.2

Masalah

Secara umum kegiatan Pusdiklat tidak menemukan hambatan yang kritikal.


Modul yang sudah disusun dan ToT yang telah dilakukan akan dilanjutkan ke tingkat

pelatihan pada kegiatan tahun 2019.


c. Komponen 3

1) Komponen 3.1

Masalah

Keberadaan SU di 2 KPH (KPHP Dampelas dan KPHL Rinjani Barat) belum dapat

terealisir. Kegiatan di KPH berjalan tanpa kehadiran SU. Belum dapat dievalusi

apakah pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan tanpa adanya SU berjalan efektif dan

mampu mencapai sasaran output (PDO). Namun demikian keberadaan SU adalah

persyaratan yang ditetapkan dalam PDA dan POM.

Keberadaan SU di 2 KPH tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis tetapi jugamasalah koordinasi dan komunikasi. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengahdan Dinas LHK Provinsi NTB mempertanyakan keberadaan SU dan tata hubungan

kerja antara Dinas, KPH, SU, IA dan PMU di Jakarta terkait dengan pelaksanaan,monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyekFIP-2. Tata Hubungan

antar para pihak akan berubah pada tahun 2018 dengan pelibatan BPHP untuk

mengelola ProyekFIP-2, SU, Dinas Kehutanan, KPH dan Para Pihak di Provinsi,sehingga diperlukan pedoman peran masing-masing institusi di Provinsi dengan SU

sebagai Konsultan di Lapangan dan Provinsi.

KPHP Dampelas dan KPHL Rinjani Barat berdasarkan pemantauan memiliki

kapasitas pengelolaan kegiatan dan keuangan Proyek FIP-2 yang memadai, sehingga

kegiatan proyek dan komunikasi dapat berjalan lebih lancar. Di khawatirkan ke 8KPH yang lainnya belum memiliki kapasitas yang setara atau dibawah kapasitas

kedua KPH tersebut. Hal ini belum memperhitungan kapasitas BPHP dalam

pengelolan proyek.

2) Komponen 3.2:

Masalah

Beberapa masalah teknis yang dihadapi dalam proses pemberdayaan pada

masyarakat antara lain:

a) Belum adanya tenaga pendamping di lapangan (supporting unit) sampai dengan

akhir tahun 2018 menyebabkan pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh tim

KPH;

b) Peran konsultan pelaksana daerah (supporting unit) saat ini diperankan konsultan

pusat dan technical expert di PMU, namun kondisi ini menyebabkan sangat tidak

efisien dari sisi waktu dan anggaran;

c) Kesiapan kelembagaan KPH berbeda, KPH Dampelas Tinombo belum memiliki

tenaga resort padahal tersedianya tenaga di level resort sangat membantu

pelaksanaan di tingkat tapak;

d) Kuantitas dan kualitas SDM antar KPH berbeda. Dukungan staf teknis perlu

ditingkatkan saat ini banyak dipenuhi dari tenaga honorer bakti rimbawan yang

keberlanjutannyajangka panjangnya kurang dapat dipastikan;

e) Pengajuan anggaran tidak berjalan lancar di level KPA sehingga menyebabkan

mundurnya pelaksanaan kegiatan. Mundurnya penairan anggaran disebabkan

adanya overlapping proses pengajuan keuangan dengan anggaran rupiah murni;


f) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di KPH tidak berjalan lancar (prosesperbaikan).


a) Penguatan SDM di level KPH sangat diperlukan;

b) Suporting Unit segera dibentuk karena akan sangat membantu implementasikegiatan di tingkat tapak khususnya tenaga fasilitator, safeguard sosial danlingkungan;

c) Pelibatan para pihak yang lebih luas di daerah;

d) Memperluat tim pelaksana khusus HLN kegiatan di level KPA;

e) Mempertimbangkan pemindahan ke KPPN hibah untuk pengelolaan dana HLNagar tidak overlapping dengan pengelolaan dana rupiah murni;

f) Perlu mekanisme jemput bola terkait dengan percepatan pelaksanaan kegaitan diKPH.

d. Komponen 4

Masalah

1) Sistem manajemen proyek belum terbangun, sehingga sistem pelaporan belumdapat dilakukan secara efektif;

2) Proses mendapatkan Pernyataan tidak keberatan ToR dari Bank Dunia sering kalimembutuhkan waktu yang lama, sehingga mempersempit ketersediaan waktupelaksanaan kegiatan.

Tindak Lanjut

Sistem manajemen proyek akan dibangun melalui komponen 2.

Langkah-langkah percepatan yang dilakukan

a. Perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan;

b. Proses percepatan mendapatkan NoL untuk ToR yang akan dilelangkan;

c. Proses revisi DIPA untuk mengakomodir kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2018;

d. Menjalin koordinasi yang intensif antar komponen.

LHP atas Laporan Keuangan Hibah FIP Il Tahun 2018 23

Public Disclosure Authorizeddocuments.worldbank.org/curated/en/903291561703213894/pdf/Financial... · AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV Nonor 24.A/LHP/XVIT/06/2019 Tanggal 14 Juni

Documents