PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS/005/HPA-VLK/VIII/2018 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT Indo Buana b. Lokasi : Kp. Nagrog RT 03 RW 05 Desa Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat c. No. TDP : 102614608685 d. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Agustus 2018 Hasil pengambilan keputusan PT Indo Buana telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 084 masa berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2024 Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]Palembang, 11 Agustus 2018 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
11
Embed
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumum… · konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Tanggal 08 Agustus 2018
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/005/HPA-VLK/VIII/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Indo Buana b. Lokasi : Kp. Nagrog RT 03 RW 05 Desa Pengasinan
Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat c. No. TDP : 102614608685 d. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Agustus 2018
Hasil pengambilan keputusan PT Indo Buana telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 084 masa berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 10
Agustus 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 11 Agustus 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/005/KP-VLK/VIII/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT INDO BUANA YANG
BERLOKASI DI KP. NAGROG RT 03 RW 05 DESA PENGASINAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Indo Buana telah dilakukan
audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor: IPS.002/090/SPK/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Indo Buana telah
‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas
Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-
LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Indo Buana
perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non
Produsen ;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT INDO BUANA;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Indo Buana, Dengan Nomor : SLK – IPS – 084 Masa berlaku 11 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Indo Buana;
KEEMPAT : PT Indo Buana berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 11 Agustus 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Nomor dan Tanggal TDP 10.20.1.46.09803 tanggal 09 Februari 2016
Alamat Kantor Kp. Nagrog, RT.03, RW.05, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Pengurus Perusahaan Josep Laudiana (Direktur Utama)
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 06 Agustus 2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 06 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana
Perkenalan Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, dan metodologi Verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
2 |
LVLK-025-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 06-08 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dilapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk didalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor PT. Indo Buana
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 11 Agustus 2018, Kantor PT. IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana
Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Indo Buana diputuskan bahwa PT. Indo Buana dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai mana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 084
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3 |
LVLK-025-IDN
4. RESUME HASIL PENILAIAN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1.Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.
K.1.1.Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen
Indikator 1.1.1Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah
a. Akte Pendirian Perusahaan Dan/Atau Perubahan Terakhir
Memenuhi
PT. Indo Buana memiliki akta pendirian perusahaan dari Notaris Indyah Retno Purwati nomor akta:4,tanggal 12 Mei 2009. serta telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor: c-397.HT.03.01-Th 2005 Terdapat Akta Perubahan terakhir dari Notaris Rani Ridatanthi, SH dengan nomor akta: 02,tanggal09 Maret 2015 serta telah didaftarkan pada KEMENKUMHAM dengan nomor: C-308 HT.03.02 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor:510.41/018/00504/BPMPTSP/2016 tanggal 09 Februari 2016 dengan data yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan masa berlaku sampai dengan 09 Februari 2021 yang dikeluarkan.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor:10.20.1.46.09803 tanggal 09 Februari 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. TDP sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak: 21.141.675.5-411.000, dan Surat Keterangan Terdaftar dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Pratama Cibinong dengan data yang sesuai dengan dokumen lainnya.
e. Memiliki Perjanjian Kerjasama Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin)
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
4 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP
P.2.Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan
K.2.1.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen
Indikator 2.1.1Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah
a. Produk yang diterima berasal
dari industri non ekspor: skala
kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin)
atau IUIPHHK atau IUI yang
telah memiliki S-LK atau DKP
Memenuhi PT. Indo Buana telah menerima produk yang seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota dan dokumen hasil hutan yang dari industri non ekspor yang telah memiliki S-LK.
b. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh perdagangan dan
pemindahtanganan produk PT Indo Buana
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
sah berupa nota angkutan.
c. Laporan mutasi produk Memenuhi
Laporan mutasi kayu produk PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan pada periode yang sama.
K.2.2.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen
Indikator 2.2.1Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah
a. PEB Memenuhi
Dokumen PEB PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
b. Packing List (P/L) Memenuhi
Dokumen Packing List PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
c. Invoice Memenuhi
Dokumen Invoice PT Indo Buana periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
d. B / L (Bill of Lading) Memenuhi
Dari dokumen Bill of Lading yang didapati dari hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 diketahui bahwa Perusahaan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
5 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
angkutan Laut tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading.
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal
Memenuhi
Dari dokumen V-Legal yang didapati dari
hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana
selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018
diketahui bahwa tersedia dokumen V-legal
untuk produk yang wajib dilengkapi dengan
dokumen V-legal, dokumen V-legal sesuai
dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice
, tidak ada dokumen V-legal yang di
salahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang, dan
seluruh stuffing produk yang di ekspor
dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau
industri penyedia jasa.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Memenuhi
Dari dokumen Laporan Surveyor yang didapati dari hasil verifikasi perdagangan PT Indo Buana selama periode Agustus 2017 s.d Juli 2018 diketahui bahwa Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang di atur ekspornya, dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
N/A
Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indo Buana belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A
Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indo Buana belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.
P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
6 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).
Indikator 4.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT. Indo Buana memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Indo Buana memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT. Indo Buana memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
N/A
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT. Indo Buana hingga periode Julii 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT. Indo Buana periode Juli 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. INDO BUANA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
7 |
LVLK-025-IDN
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan tidak memperkerjakan kawan dibawah umur (<18 tahun).
PengambilKeputusan,
RimbaGatotWidodo, S.Hut
DirekturUtama
Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Diterbitkan Tanggal / Published Date 11-08-2018Berlaku Mulai / Effect From 11-08-2018 s/d 10-08-2024Revisi tanggal / Revision Date Berlaku Mulai / Effect From
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/SetJen/PHPL.3/3/2016Dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 & Lampiran 3.8 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
(In fulfillment of Timber Legality Verification Standard)
(With Predicate : Satisfy)
Jenis Izin : EKSPORTIR NON PRODUSENNo. TDP : 10.20.1.46.09803Alamat Kantor : KP. Nagrog RT.003 RW.005 Desa Pengasinan