-
JADWAL
Tanggal Efektif : 4 Desember 2014 Tanggal Penjatahan : 10
Desember 2014Masa Penawaran Umum : 8-9 Desember 2014 Tanggal
Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik : 12
Desember 2014
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 15 Desember
2014
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN
MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PT INDOSAT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN
PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT INDOSAT Tbk.Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa TelekomunikasiBerkedudukan
di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat: Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110,
IndonesiaTelepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757
Website: www.indosat.comEmail: [email protected]
Kantor-kantor Regional:Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,Regional Jawa Timur, Bali
dan Nusa Tenggara,
Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT
TAHUN 2014DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI
BERKELANJUTAN I”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN
AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT
TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR
RP2.310.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEPULUH
MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I
INDOSAT TAHUN 2014 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR
RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH
BERKELANJUTAN I”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN
AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I
INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR
RP190.000.000.000,-
(SERATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)Obligasi
ini terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi
Seri B,Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing
ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”), dengan jumlah penawaran sebesar
Rp2.310.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar
Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain
sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh
koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh
koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak
Tanggal Emisi
Seri C : Sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh
koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak
Tanggal Emisi
Seri D : Sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7% (sepuluh
koma tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak Tanggal Emisi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak
Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada
tanggal 12 Maret 2015 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2017
untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Desember 2019 untuk Obligasi Seri
B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Obligasi Seri C dan pada
tanggal 12 Desember 2024 untuk Obligasi Seri D. Sukuk Ijarah ini
ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan
Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI,
dengan jumlah penawaran sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus
sembilan puluh miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan
Sukuk antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar
Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.400.000.000,-
(enam miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3
(tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah)
dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.648.000.000,- (satu
miliar enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) per tahun,
berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar
Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp11.550.000.000,-
(sebelas miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun,
berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan)
sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2015 sedangkan
Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal tanggal 12
Desember 2017 untuk Sukuk Ijarah seri A, 12 Desember 2019 untuk
Sukuk Ijarah Seri B, pada tanggal 12 Desember 2021 untuk Sukuk
Ijarah Seri C.
PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK
DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU
AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN
YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI
JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG
TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT
MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN
HARGA PASAR. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH,
MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
BACK) TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU
SUKUK IJARAH YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN
HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI
PELUNASAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH BARU
DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH
PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM
INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR
PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT
(OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI RISIKO USAHA PERSEROAN
SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI PADA PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN
MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SEJAK
TANGGAL PENJATAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan
telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang
(Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari PT Fitch Ratings Indonesia
(“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
AAA(idn) idAAA (Triple A) (Triple A)
AAA(idn) idAAAsy (Triple A Syariah) (Triple A Syariah)
Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan
tersebut dapat dilihat pada Bab XVIII ProspektusObligasi dan Sukuk
Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di
bawah inimenjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Securities Indonesia
PT Danareksa Sekuritas PT HSBC Securities Indonesia PT Mandiri
Sekuritas
PENJAMIN EMISI OBLIGASI• PT Indomitra Securities • PT BNI
Securities
WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAHPT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember
2014
-
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan
dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan
target dana yang dihimpun Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun
Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan
I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,-
(satu triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No.
074/E00-E00A/FIN/14 tanggal 25 September 2014 sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995
tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 (“UUPM”) dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk
Ijarah pada Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan Perjanjian
Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-03/BEI.PG2/09-2014 tanggal 24
September 2014 sebagaimana diubah dengan Ad-SP-001/BEI.PG2/11-2014
tanggal 26 November 2014, yang dibuat oleh dan antara Perseroan
dengan PT Bursa Efek Indonesia. Apabila syarat-syarat pencatatan di
Bursa Efek Indonesia tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal
demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib
dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang sebagian
dicantumkan pada Bab XX dalam Prospektus ini tentang Persyaratan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Peraturan
No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/
2009 Tanggal 29 Mei 2009.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran
Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan
dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar
profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi
dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun
mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa
persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi
dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung
sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM. Selanjutnya
penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab
XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Bab XIV
tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran
Umum.
PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK IJARAH
BERKELANJUTAN I” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS
INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN
UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN
DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN
ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG
BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA
TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI
PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP
SYARIAH SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN
USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM ANGKA 1 HURUF B PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.A.13 TENTANG
PENERBITAN EFEK SYARIAH.
SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11,
PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP
KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING
LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU
PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN
SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU
SUKUK YANG DITERBITKAN.
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
..............................................................................................................................................i
DEFINISI DAN SINGKATAN
..................................................................................................................
iii
RINGKASAN
.......................................................................................................................................xxiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
....................................................................................1
II. OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN
........................14
III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
................................................................................................19
IV. PERNYATAAN UTANG
...............................................................................................................21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
...............................................................39
VI. RISIKO USAHA
...........................................................................................................................84
VII. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
...........................................................................................................................100
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
................................................................................101A.
Riwayat Singkat Perseroan
................................................................................................101B.
Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
................................................................107C.
Pengurusan dan Pengawasan
...........................................................................................107D.
Sumber Daya Manusia
.......................................................................................................117E.
Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
.....................121F. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak
Yang Dimiliki Langsung ..................................122G.
Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak Yang Tidak Dimiliki
Langsung ........................142H. Hubungan Pengurusan dan
Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Dan Entitas Anak
Yang Dimiliki Langsung Dan Tidak Langsung
.......................................149I. Keterangan Mengenai
Kelompok Usaha Perseroan
..........................................................150J.
Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga
...........................................................................153K.
TransaksidenganPihak-PihakAfiliasi
...............................................................................178L.
Asuransi
.............................................................................................................................180M.
Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi, Dan Dewan
Komisaris ...........181N. Aset Tetap yang dimiliki Perseroan
....................................................................................188
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
.................................................................189A.
Umum
.................................................................................................................................189B.
Kegiatan Usaha
..................................................................................................................194C.
Fasilitas dan Infrastruktur
...................................................................................................215D.
Prospek Usaha
...................................................................................................................220E.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
...............................................................................223F.
Perizinan Lingkungan
.........................................................................................................229G.
Tata Kelola Perusahaan
.....................................................................................................229H.
Tanggung Jawab Sosial
.....................................................................................................230
-
ii
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
..................................................................................232
XI. EKUITAS
...................................................................................................................................237
XII. PERPAJAKAN
...........................................................................................................................238
XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
...........................................................240
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN
....................................................................................................................242
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
..............................................................................................245
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
...........................................................................................................................265
XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
..................................................471
XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH ..................500
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN
.........................................................................................505
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH......................531
XXI. KETERANGAN TENTANG WALI
AMANAT...............................................................................535
XXII. AGEN PEMBAYARAN
...............................................................................................................542
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
..............................................................................................543
-
iii
DEFINISI DAN SINGKATAN 2G : Generasi kedua dari teknologi
telepon tanpa kabel yang terdiri dari
GSM, Interim Standar-95 (IS-95) dan teknologi personnel digital
cellular (PDC).
3G (3rd Generation) : Generasi ketiga dari standar
telekomunikasi bergerak, termasuk Wideband Code Division Multiple
Access/Universal Mobile Telecommunication System (WCDMA/UMTS).
3.5G : Sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan
jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data
yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke
arah perangkat pelanggan.
Acasia : Acasia Communication Sdn. Bhd.
ACPL : Asean Cableship Pte., Ltd.
ADS : American Depositary Share, suatu jenis efek yang
menunjukkan kepemilikan atas saham oleh penerbit asing swasta,
sebagaimana dibuktikan dengan ADR. Masing-masing dari ADS Perseroan
mewakili 50 lembar saham yang telah Perseroan keluarkan.
ADR : American Depositary Receipt.
Agen Pembayaran : KSEI, yang ditunjuk berdasarkan perjanjian
tertulis oleh Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan
pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi, serta denda
(jika ada),Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, dan
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang
Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas
nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari
Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Agen Penjualan : Pihak yang menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah
dalam suatu Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, tanpa
kewajiban untuk membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan
: a. Agunan dan jaminan Perseroan atau Anak Perusahaan yang
telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya
pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, dengan
ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek agunan dan
jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, maka aktiva
tersebut dapat diikat lagi sebagai agunan dan jaminan untuk
kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
Ijarah;
b. Agunan dan jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke
dalam Perseroan atau Anak Perusahaan, atau dari pihak yang menjadi
Anak Perusahaan Perseroan, dengan ketentuan bahwa agunan dan
jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan
penggabungan atau menjadi Anak Perusahaan Perseroan, serta apabila
aktiva yang dijadikan obyek agunan dan jaminan tersebut telah
dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat
penggabungan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan, maka aktiva
tersebut dapat diikat lagi menjadi agunan dan jaminan untuk
kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
Ijarah;
-
iv
c. Agunan dan jaminan yang diberikan untuk proses tender atau
deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau
sewa;
d. Agunan dan jaminan yang diberikan untuk menjamin
kewajiban-kewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang
Perseroan atau Anak Perusahaan yang lazim dilakukan dalam usahanya
masing-masing sehari-hari;
e. Agunan dan jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang
terutang;
f. Agunan dan jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui
kredit pada umumnya, kredit ekspor atau supplier, maupun pembiayaan
vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi
obyek agunan dan jaminan untuk pembiayaan tersebut dan dalam hal
masih dibutuhkan tambahan agunan dan jaminan dalam rangka
pembiayaan tersebut, maka pemberian agunan dan jaminan tambahan
tersebut diperkenankan sepanjang agunan dan jaminan tambahan
tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek
umum perbankan;
g. Agunan dan jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah
dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang;
h. Agunan dan jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan
pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan atau Anak Perusahaan dengan
pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh
pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan atau Anak
Perusahaan bekerja sama);
i. Agunan dan jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang
timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya
tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan
sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan Perseroan terakhir yang
telah diaudit;
j. Agunan dan jaminan yang terkait dengan Penjualan Aset yang
Diperkenankan.
Akad Ijarah : Suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 24
September 2014 antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk Ijarah
sehubungan dengan pengalihan Obyek Ijarah, berikut
perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak
: Perusahaan-perusahaan yang: (a) pemilikan atas saham-sahamnya
baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan
dalam jumlah 50% (lima puluh persen) dari total saham yang
dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan; dan (b) yang
laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
APCN : Asia-Pacific Cable Network yaitu Sistem Komunikasi Kabel
Laut yang digunakan sebagai sirkit internasional ke Asia
Pasifik.
ARPU : Average Revenue Per User, suatu evaluasi statistik untuk
mengukur basis pelanggan operator selular, yang dihitung dengan
membagi pendapatan recurring dari jasa selular pra bayar dan pasca
bayar (biaya penggunaan, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi
dan biaya langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan
non-recurring seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor
telepon, untuk periode yang relevan dengan jumlah rata-rata
pelanggan pra bayar dan paska bayar.
-
v
ARPM : Pendapatan rata-rata bulanan per menit (dalam Rupiah),
yang dihitung dengan membagi pendapatan bulanan dari jasa selular
prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan nonrecurring
seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk
periode relevan, dengan jumlah menit (yang sudah tertagih dan belum
tertagih) dari panggilan keluar penggunaan selular pra bayar dan
pasca bayar oleh pelanggan untuk periode tertentu.
Artajasa : PT Artajasa Pembayaran Elektronis.
Aset Infrastruktur Aktif : Berarti fiber, peralatan transmisi
dan jaringan akses radio.
ATH : Asean Telecom Holdings Sdn Bhd.
ATM : Asynchronous Transfer Mode, yaitu standar protokol
packet-switching protocol untuk mengirim dan menerima data melalui
cell relay uniform (53-byte cells), dimana informasi untuk beberapa
jenis layanan, seperti suara, video atau data disampaikan di dalam
cells yang kecil dan berukuran tetap.
Axis : PT Axis Telekom, sebelumnya bernama PT Natrindo Telepon
Selular.
Backbone : Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan
dirancang untuk menyalurkan trafik yang sangat besar. Backbone
dapat berupa switched (sistem switching) (menggunakan ATM, frame
relay atau keduanya) atau routed (hanya menggunakan routers dan
tidak adaswitches). Link transmisi antara nodes atau fasilitas
switching dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut,
satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya.
Bagian Penjaminan : Bagian penjaminan dari masing-masing
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini,
yang telah mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full
commitment) untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak
habis terjual kepada Masyarakat pada tanggal penutupan Masa
Penawaran Umum.
Bandwidth : Kapasitas saluran komunikasi.
Bapepam : Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya.
Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
bps : bits per second.
BRTI : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
BSS :
Bagiandarijaringanselularyangdigunakanuntukmenyalurkantrafikdan
signaling antara telepon genggam dan sub-system jaringan
switching.
BTEL : PT Bakrie Telecom Tbk.
BTS : Base Transceiver Station, suatu mobile phone base station
yang terdiri dari pemancar radio dan unit penerima yang digunakan
untuk menyalurkan dan menerima suara dan data ke dan dari telepon
bergerak di suatu sel area tertentu.
BUMN : Badan Usaha Milik Negara.
-
vi
Bunga Obligasi : Jumlah bunga Obligasi yang harus dibayar oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek :
BursaefeksebagaimanadidefinisikandalamPasal1angka4UUPM,dalam hal
ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Selatan, di mana Obligasi dan Sukuk Ijarah
dicatatkan.
BWA : Broadband Wireless Access 2,3 GHz.
Calling Card : Kartu/nomor selular yang hanya digunakan untuk
satu kali pakai (sampai pulsa perdananya menjadi nol/tidak
mencukupi untuk digunakan lagi) sejak digunakan untuk pertama
kalinya dan tidak pernah dilakukan pengisian kembali.
CDMA : Code Division Multiple Access, suatu teknologi transmisi
dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu
kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara,
yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi
yang sama.
churn rate : Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu
periode tertentu, yang dihitung dengan membagi jumlah deaktivasi
baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode
tertentu dengan jumlah rata-rata pelanggan pada periode yang
sama.Jumlah rata-rata pelanggan selular adalah jumlah dari total
pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
Cicilan Imbalan Ijarah : Bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib
dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan
atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah,
yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI
yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk
Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah
melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara
lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah,
status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau
Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data
yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dolar AS atau AS$ : Mata uang negara Amerika Serikat.
DPI : Daftar Penawaran Interkoneksi.
EBITDA : Untuk setiap periode adalah jumlah laba usaha (yang
dihitung sebelum beban pendanaan (finance cost), pajak, pendapatan
atau biaya yang berasal dari kegiatan non operasional dan
biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi,
serta untuk keperluan penghitungan rasio total Pinjaman Bersih
terhadap EBITDA, EBITDA juga memperhitungkan hasil proforma dari
adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha
seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari
pertama periode tersebut.
-
vii
Efek : Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek
dan setiap derivatif dari Efek.
Efek Syariah : Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang
menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan
Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan
Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto
ketentuan Peraturan No.IX.A.2 yaitu:a. Atas dasar lewatnya waktu
yaitu: 45 (empat puluh lima) hari sejak
tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau
45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas
Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta
OJK dipenuhi; atau
b. Atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
Ekuitas : Jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah
kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Grup kepada
pemegang saham Perseroan (baik langsung maupun tidak langsung) yang
mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Pinjaman.
Emisi : Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan
untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum.
Perseroan : PT Indosat Tbk.
fi ber optic atau serat optik : Media transmisi yang dibangun
dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten dimana sinyal
digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik
mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat
gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga
yang biasa digunakan.
FM : PT First Media Tbk.
frame net atau frame relay : Bentuk sistem packet switching yang
memecah data menjadi paket data kecil yang dikenal dengan nama
“frame”, yang dilengkapi dengan alat deteksi kesalahan dan
pengecekan atas perbaikan yang lebih baik daripada bentuk packet
switching yang biasa.
FWA : Fixed Wireless Access service, pelayanan telekomunikasi
bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area
FWL : Fixed Wire Line service, jaringan tetap yang
diselenggarakan dalam cakupan wilayah tertentu, menggunakan
jaringan kabel (wireline access).
Gateway : Gerbang masuk/keluar pada jaringan komunikasi yang
melayani sambungan internasional.
GPRS : General Packet Radio Services, suatu standar komunikasi
selular yang mendukung kapasitas Bandwidth yang besar, terutama
untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk e-mail dan aplikasi
Bandwidth tinggi lainnya.
-
viii
Grup : Perseroan dan Entitas Anak.
GSM : Global System for Mobile Communications, suatu sistem
telekomunikasi selular digital yang distandarisasi oleh European
Telecommunications Standards Institute yang didasarkan pada
rancangan transmisi digital dan jaringan selular dengan daya
jelajah di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya.
Hari Bank : Setiap hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk
menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa : Hari di mana Bursa Efek menyelenggarakan kegiatan
bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari
libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditetapkan oleh
Pemerintah, atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa
Efek.
Hari Kalender : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan
kalender gregorius tanpa kecuali.
Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari
libur nasional, atau hari libur lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
HSDPA : High-Speed Downlink Packet Access, suatu layanan paket
data atau protocol di 3G (WCDMA/UMTS) standar untuk transmisi data
downlink dengan kecepatan sampai dengan 14,4 Mbps.
Hutchison : PT Hutchison CP Telecommunication.
IAPI : Institut Akuntan Publik Indonesia.
ICL : Indonesia Communications Limited.
ICLS : Indonesia Communications Pte., Ltd., pada tanggal 11
September 2009 ICLS telah mengubah nama menjadi Qatar Telecom (Qtel
Asia) Pte., Ltd. (“Qtel Asia”), kemudian pada tanggal 7 Maret 2013,
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. mengganti namanya menjadi
Ooredoo Asia Pte. Ltd.
IFB : Indosat Finance Company B.V.
IIFB : Indosat International Finance Company B.V.
Imbalan Ijarah : Jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan
oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi
berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa
Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika
ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
IMBV : Indosat Mentari Company B.V.
IM2 : PT Indosat Mega Media.
IM3 : PT Indosat Multimedia Mobile.
-
ix
Investasi Keuangan : Berarti:(a) investasi dalam obligasi
Pemerintah AS dan obligasi Pemerintah
Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 365 hari sejak tanggal
perolehan, dengan ketentuan bahwa jumlah investasi di obligasi
Pemerintah Indonesia pada suatu waktu yang sedang berjalan,
bersama-sama dengan jumlah investasi di Sertifikat BankIndonesia
(“SBI”) yang dibuat berdasarkan ayat (c) di bawah, tidak akan
melebihi jumlah keseluruhan sebesar AS$50 juta (atau dengan nilai
dalam mata uang lain yang setara dengannya);
(b) investasi dalam deposito berjangka, sertifikat deposito
dandeposito pasar uang yang jatuh tempo dalam waktu 90 hari sejak
tanggal perolehan yang diterbitkan bank atau perusahaan perwalian
berdasarkan hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya, Australia,
Belgia, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Hong Kong, Belanda,
Selandia Baru, Qatar atau Singapura yang memiliki modal, surplus
dan keuntungan yang belum terbagi dengan jumlah melebihi AS$500
juta dan yang memiliki utang jangka panjang dengan rating “A-3”
atau “A-” atau lebih tinggi menurut Moody’s atau S&P (atau
peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang
diakui secara luas di Indonesia baik lembaga pemeringkat nasional
maupun internasional.
(c) SBI yang jatuh tempo dalam waktu 365 hari sejak perolehan;
dengan ketentuan bahwa jumlah investasi dalam SBI pada suatu waktu
yang masih berjalan, bersama dengan jumlah investasi di obligasi
Pemerintah Indonesia yang dibuat berdasarkan ayat (a) di atas,
tidak melebihi jumlah keseluruhan sebesar AS$50 juta (atau dengan
nilai dalam mata uang lain yang setara dengannya);
(d) kewajiban pembelian kembali dengan jangka waktu tidak lebih
dari 30 hari untuk efek yang mendasari dari tipe-tipe yang
dideskripsikan dalam ayat (a) yang ditandatangani dengan: (i)
bankyangmemenuhikualifikasiyangdijelaskandalamayat(b)di atas, atau
(ii) pedagang efek primer pemerintah yang melapor kepada Market
Reports Division, Federal Reserve Bank of New York;
(e) investasi dalam surat berharga yang jatuh tempo tidak lebih
dari 90 hari setelah tanggal perolehan, yang diterbitkan oleh
suatukorporasi(selainafiliasidariPerseroan)yangditerbitkandan
diatur berdasarkan hukum Amerika Serikat yang pada saat investasi
dilaksanakan memiliki peringkat “P-1” (atau lebih tinggi) menurut
Moody’s atau “A-1” (atau lebih tinggi) menurut S&P (atau
peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang
diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal
maupun internasional);
(f) investasi dalam efek utang yang diterbitkan oleh suatu
perusahaan(selainafiliasidariPerseroan)yangditerbitkandandiatur
berdasarkan hukum Republik Indonesia yang pada saat investasi
dilaksanakan memiliki peringkat “B3” (atau lebih tinggi) menurut
Moody’s atau “B-” (atau lebih tinggi) menurut S&P (atau
peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang
diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal
maupun internasional), dengan ketentuan bahwa investasi pada suatu
waktu yang masih berjalan tidak melebihi AS$10 juta;
-
x
(g) obligasi langsung (atau sertifikat yang mewakili
kepemilikankepentingan dalam obligasi tersebut) dari setiap negara
bagian Amerika Serikat (termasuk setiap agensi atau badan) untuk
pembayarannya dimana dengan itikad penuh dan kredit atas negara
bagian tersebut dijaminkan dan tidak dapat ditebus dan ditarik
kembali pada opsi penerbit; dengan ketentuan bahwa (i) utang jangka
panjang negara bagian tersebut diberi peringkat “A-3” atau “A-”
atau lebih tinggi menurut Moody’s atau S&P (atau peringkat yang
setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara
luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun
internasional), dan (ii) obligasi tersebut jatuh tempo dalam waktu
180 hari sejak tanggal perolehan tersebut;
(h) investasi dalam efek utang yang jatuh tempo tidak lebih dari
365 hari setelah tanggal perolehan yang diterbitkan suatu
perusahaan (selain afiliasi dari Perseroan), yang
pembayaranpokoknya dijamin oleh bank atau perusahaan perwalian yang
memenuhi persyaratan yang dideskripsikan dalam ayat (b)
definisiini;denganketentuanbahwajumlahinvestasidarisuatuwaktu yang
masih berjalan tidak melebihi AS$10 juta;
(i) investasi dalam reksadana pasar uang yang pada saat
investasi dilaksanakan memiliki peringkat “Aa2” (atau lebih tinggi)
menurut Moody’s atau peringkat “AA” (atau lebih tinggi) menurut
S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga
pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga
pemeringkat lokal maupun internasional); dan
(j) investasi pada tipe yang dideskripsikan pada ayat (b) dan
(c) di atas yang diterbitkan oleh atau dibuat dengan setiap bank
yang didirikan atau diberi izin untuk beroperasi berdasarkan hukum
Republik Indonesia yang utang jangka panjangnya diberi peringkat
“A” atau lebih tinggi menurut setidaknya satu lembaga pemeringkat
yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat
lokal maupun internasional dan yang memiliki modal dan surplus
lebih dari AS$200 juta; dengan ketentuan investasi tidak lebih dari
AS$100 juta yang mungkin dibuat dalam suatu entitas pada suatu
tanggal.
IP : Internet Protocol, yaitu metode mengirimkan data antar
komputer melalui jaringan internet.
IPBV : Indosat Palapa Company B.V.
IRU : Indefeasible Right of Use, yaitu penggunaan sirkit
tertentu di dalam SKKL.
ISDN : Integrated Services Digital Network, yaitu suatu sistem
yang mengintegrasikan transmisi suara, data dan gambar.
ISP : Internet Service Provider, suatu perusahaan yang
menyediakan akses ke internet dengan menyediakan interface ke
internet backbone.
ISPL : Indosat Singapore Pte., Ltd.
IVM : PT Interactive Vision Media.
-
xi
IPVPN : International Protocol Virtual Private Network, layanan
packet-based IP routing yang memberikan fasilitas transaksi data
ekonomi di antara lokasi-lokasi pelanggan selama menjaga tingkat
kerahasiaan, keandalan dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh
bisnis yang berkembang begitu pesat. Layanan IP VPN memberikan
konektivitas yang fleksibel dari satu titik ke titik lainnya mana
saja denganmenggunakan Internet Protocol dan memungkinkan
kegiatan-kegiatan bisnis untuk berkomunikasi secara rahasia dengan
kantor-kantor cabangnya, bertukar saluran jaringan kerja korporasi,
dan menciptakan komunikasi dengan pihak ketiga yang dipercaya yang
berlokasi di wilayah dengan biaya jaringan kerja yang rendah
Jadwal Emisi : Jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan
bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk Ijarah sebagaimana diuraikan dalam Prospektus.
Jaringan Pintar atau IN (Intelligent Network)
: Sistem basis data dan prosesor aplikasi yang terpusat yang
memungkinkan penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi menciptakan,
melaksanakan dan mengatur jasa suara dan data untuk PSTN, jaringan
bergerak selular, jaringan tetap nirkabel dan internet.
Jumlah Terutang : Semua jumlah uang yang harus dibayar oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah
sehubungan dengan ataupun berdasarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah
yang diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum, baik berupa
Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa
Imbalan Ijarah, maupun denda dan kewajiban pembayaran ataupun
penggantian lainnya (jika ada), yang terutang dari waktu ke
waktu.
Kegiatan Restrukturisasi Perseroan
: Tindakan restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Perseroan
dan Anak Perusahaan dari waktu ke waktu dalam rangka menjadi full
network and service provider terpadu terfokus pada selular, yang
terdiri dari: a. Tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara
lain
mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha
Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan
segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada Anak Perusahaan
Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam Anak Perusahaan
tersebut sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham oleh
Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut menjadi kurang dari 51%
(lima puluh satu persen);
b. Tindakan menggabungkan bidang usaha di antara Anak
Perusahaan;
c. Tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain
merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan atau
Anak Perusahaan di luar kegiatan Usaha Utama Perseroan;
d. Tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan;e. Tindakan lain
yang wajib dilakukan berdasarkan perubahan
peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah.
-
xii
Kegiatan Usaha Utama Perseroan
: Kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa
telekomunikasi serta informatika, dan/atau jasa teknologi
konvergensi yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi:a. Menyelenggarakan
jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi
serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk
namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa
multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa
interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi
bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan
b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman
uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau
teknologi konvergensi.
Kejadian Kelalaian : Salah satu atau lebih dari kejadian yang
disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan yang tercantum dalam Bab XVIII
mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
: Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Ijarah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan
memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau
pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah.
KonfirmasiTertulis :
Laporankonfirmasitertulisdan/ataulaporan-laporansaldoObligasidalam
Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening
berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi
tersebut menjadi dasar untuk pembayaran BungaObligasi dan/atau
pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan
Obligasi.
KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian : Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta
lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk
menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan
ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank
Kustodian.
Lintasarta : PT Aplikanusa Lintasarta.
LMD : PT Lintas Media Danawa.
MA : Mahkamah Agung
M2A : PT Multi Media Asia Indonesia.
Masa Penawaran Umum : Jangka waktu selama dapat diajukan
pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Masyarakat sebagaimana
diatur dalam Jadwal Emisi.
Masyarakat : Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun
Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia
maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di
Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menara Indosat : Struktur menara telekomunikasi yang dirancang
dan didirikan khusus untuk mendukung antena untuk transmisi atau
reception dan retransmission dari sinyal elektronik dalam Kegiatan
Usaha Utama Perseroan, termasuk struktur sipil dan mekanikal dan
interest pada harta tak bergerak dimana menara tersebut
berlokasi.
-
xiii
Menkominfo : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia.
Mhz : Megahertz atau 1 juta hertz, dimana hertz adalah satuan
frekuensi.
MIDI : Layanan data tetap, yang termasuk multimedia, komunikasi
data dan layanan internet.
MMS : Multimedia Messaging Service, yaitu sistem telekomunikasi
selular yang dapat mengirimkan pesan SMS dalam bentuk grafik,
suaraatau komponen video.
Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan
: Modal (ekuitas) konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aset
tidak berwujud.
MPLS : Multi-Protocol Label Switching, jaringan data komunikasi
teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi arus data trafik
melalui traffic management pattern yang mengklasifikasikan data
berdasarkanaplikasi.
Mobile Internet : Akses nirkabel internet melalui tower selular
ke komputer, mobile phone dan perangkat digital lain yang
menggunakan modem portable.
Network JV : Sebuah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum (termasuk setiap korporasi atau perseroan terbatas),
asosiasi, rekanan atau usaha patungan, dimana Perseroan atau anak
perusahaannya memiliki minimal kepemilikan saham 25%, didirikan
sehubungan dengan Pengaturan Network Sharing dan salah satu anak
perusahaannya.
Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun
2014.
Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan I Indosat, yang
akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan
dihimpun sebesar Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun
Rupiah).
Obligasi II : Obligasi Indosat II Tahun 2002 Dengan Tingkat
Bunga Tetap dan/atau Mengambang.
Obligasi III : Obligasi Indosat III Tahun 2003 Dengan Tingkat
Bunga Tetap.
Obligasi IV : Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Dengan Tingkat
Bunga Tetap.
Obligasi V : Obligasi Indosat V Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga
Tetap.
Obligasi VI : Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Dengan Tingkat
Bunga Tetap.
Obligasi VII : Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Dengan Tingkat
Bunga Tetap.
Obligasi VIII : Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Dengan Tingkat
Bunga Tetap.
Obligasi Syari’ah Ijarah : Obligasi Syari’ah Ijarah Indosat
Tahun 2005.
Obyek Ijarah : Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan
yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI.
Ooredoo : Ooredoo QSC.
Ooredoo Asia : Ooredoo Asia (Ooredoo Asia) Pte., Ltd. dahulu
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte., Ltd.
-
xiv
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (“UUOJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012,
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK,
sesuai dengan Pasal 55 UUOJK, atau para pengganti dan penerima hak
dan kewajibannya.
OTT : Kegiatan usaha layanan over the top.
Pemegang Obligasi : Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam
Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi,
yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi
langsung atas
Obligasi; dan/ataub. Masyarakat diluar Pemegang Rekening yang
melakukan
investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Sukuk Ijarah : Masyarakat yang menanamkan dananya ke
dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh
Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang
melakukan investasi langsung atas
Sukuk Ijarah; dan/atau;b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening
yang melakukan
investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik
Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan
memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
Pemerintah : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Kombinasi : Penawaran umum di Indonesia dan diluar
Indonesia yang merupakan penawaran umum yang terpisah namun
dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu pada saat penawaran umum
saham perdana Perseroan tahun 1994.
Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah
yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk
Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang
berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Ijarah.
Pengaturan Network Sharing : Pengaturan yang bona fide antara
dua atau lebih jasa telekomunikasi dan/atau penyedia jaringan untuk
kepentingan pembagian jaringan telekomunikasi, transmisi dan
peralatan terkait (termasuk Aset Infrastruktur Aktif) sehubungan
dengan Bisnis Telekomunikasi, termasuk pengaturan yang melibatkan
pembagian sebagian atau seluruh jaringan akses radio atau jaringan
inti.
Penjualan Aset yang Diperkenankan
: Penjualan Aset Infrastruktur Aktif Yang Diperkenankan atau
Penjualan Aset Infrastruktur Pasif yang Diperkenankan.
-
xv
Penjualan Aset Infrastruktur Aktif yang Diperkenankan
: Sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan, salah satu
dari hal-hal sebagai berikut:(a) (x) setiap transaksi (atau
rangkaian transaksi terkait) yang
melibatkan pelepasan kepada setiap Network JV atas Aset
Infrastruktur Aktif (atau bagian daripadanya), secara langsung atau
melalui penjualan saham dalam Anak Perusahaan kepada setiap Network
JV, dimana, nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan
yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian
transaksi terkait) tidak melebihi 20% dari Total Aset; atau (y)
setiap Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif, dimana nilai
keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau
piutang untuk Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif, tidak
melebihi 20% dari Total Aset;
(b) setiap penjualan, sewa, pengalihan, penerbitan atau setiap
penyewaan kembali atau pembelian kembali atas Aset Infrastruktur
Aktif (atau bagian daripadanya) secara langsung atau melalui
penjualan atau pembelian kembali saham dalam Anak Perusahaan yang
terjadi sesuai dengan perjanjian untuk transaksi (atau rangkaian
transaksi yang terkait) yang melibatkan baik pelepasan kepada
Network JV atas setiap Aset Infrastruktur Aktif (atau bagian
daripadanya) yang memenuhi klausa (a)(x) dan Transaksi Aset
Infrastruktur Aktif Alternatif yang memenuhi klausa (a)(y), dengan
ketentuan bahwa nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran
keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut
(atau rangkaian transaksi terkait), tidak melebihi 20% Total
Aset.
Penjualan Aset Infrastruktur Pasif yang Diperkenankan
: Sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan, salah satu
dari hal-hal sebagai berikut:(a) (x) setiap transaksi (atau
rangkaian transaksi terkait) yang
melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih
lanjut dan penyewaan kembali Menara Indosat (atau bagian dari
padanya), secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Anak
Perusahaan; dan/atau (y) setiap Transaksi Aset Infrastruktur Pasif
Alternatif;
(b) setiap penjualan, sewa, pengalihan, penerbitan atau
pengalihan dalam bentuk lain dan setiap penyewaan kembali atau
pembelian kembali atas Menara Indosat (atau bagian daripadanya)
secara langsung atau melalui penjualan atau pembelian kembali saham
dalam Anak Perusahaan yang terjadi sesuai dengan perjanjian untuk
transaksi (atau rangkaian transaksi yang terkait) yang melibatkan
pelepasan dan penyewaan kembali Menara Indosat (atau bagian
daripadanya) yang memenuhi klausa (a)(x) dan/atau Transaksi Aset
Infrastruktur Pasif Alternatif yang memenuhi klausa (a)(y).
Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif atas Efek yang
dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya
diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
-
xvi
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
: Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin
sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (full
commitment) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk
Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
: PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT
HSBC Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT BCA
Sekuritas dan yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan
penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan
peraturan pelaksanaannya, seluruhnya berkedudukan di Jakarta,
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No.IX.J.1 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
Peraturan No.IX.C.1 : Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996
diubah dengan No.Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang
Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum.
Peraturan No.VI.C.3 : Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal
1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali
Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No.VI.C.4 : Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6
September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan
Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009
tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.15 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2010
No.Kep-555/BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Peraturan No.IX.I.4 : Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari
1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Peraturan No.IX.I.5 : Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
-
xvii
Peraturan No.IX.I.7 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008
tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No.IX.C.11 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11
Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012
tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.X.K.4 : Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran : Perjanjian yang dibuat antara
Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi
serta pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah serta pelunasan Sisa Imbalan Ijarah No. 57 dan No.61
tanggal 24 September 2014, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
: Perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal
pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah, sebagaimana dimuat dalam
perjanjian yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup,
tertanggal 24 September 2014 No.SP-003/BEI.PG2/09-2014, berikut
perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
: Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indosat
Tahap I Tahun 2014, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta
No.56 tanggal 24 September 2014, Addendum I Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 35
tanggal 27 Oktober 2014, dan Addendum II Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 58
tanggal 26 November 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah
: Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014, yang dibuat oleh dan antara Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana dimuat dalam
Akta No.60 tanggal 24 September 2014, Addendum I Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun
2014 No. 37 tanggal 27 Oktober 2014, dan Addendum I Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun
2014 No. 63 tanggal 26 November 2014 yang seluruhnya dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di
Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, yang dibuat oleh dan
antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana dimuat dalam Akta No.55 tanggal 24 September 2014,
Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 34 tanggal 27 Oktober 2014, dan
Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 56 tanggal 26 November 2014 yang
seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
-
xviii
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
: Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014, yang dibuat oleh dan antara Perseroan
dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana dimuat dalam Akta No.59 tanggal 24 September 2014,
Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 27 Oktober 2014, dan
Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 51 tanggal 26 November 2014 yang
seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, S.H, Notaris, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI
: Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal
Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0035/PO/KSEI/0914 tanggal 24
September 2014 sebagaimana diubah dengan No.SP-0017/PI-PO/KSEI/1114
tanggal 26 November 2014, yang dibuat di bawah tangan bermaterai
cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang
sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian
hari.
Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI
: Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal
Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No.SP-0003/PO-Syrh/KSEI/0914
tanggal 24 September 2014 sebagaimana diubah dengan
No.SP-0006/PI-PO-Syrh/KSEI/1114 tanggal 26 November 2014, yang
dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak
yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran: Pernyataan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1
Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No.IX.C.1
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27
Oktober 2000, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan
kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Obligasi dan
Sukuk Ijarah kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan,
tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi
persyaratan Bapepam dan LK.
Perseroan : PT Indosat Tbk.
Persyaratan Sukuk Ijarah : Ketentuan dan persyaratanyang berlaku
untuk Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga kata demi kata harus
dianggap termasuk dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
Ijarah.
Perusahaan Asosiasi : suatu entitas termasuk entitas non
korporasi seperti persekutuan, dimana Perseroan mempunyai pengaruh
signifikan dengankepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan
antara 20% dan 50% sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang
berlaku di Negara Indonesia.
PihakTerafiliasi :
AfiliasisebagaimanadidefinisikandalamPasal1UUPM.
Pinjaman Bersih : Total Utang Konsolidasi dikurangi dengan (i)
kas dan setara kas konsolidasi; dan (ii) Investasi Keuangan.
-
xix
Pokok Obligasi : Jumlah pokok pinjaman/utang Perseroan kepada
Pemegang Obligasi, yang pada Tanggal Emisi harus dibayar oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
Ponsel : Telepon selular.
Prospektus : Prospektus yang disusun oleh Perseroan bersama-sama
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan
diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Emisi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM.
Prospektus Ringkas : Ringkasan Prospektus yang disusun oleh
Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk Ijarah serta diumumkan oleh Perseroan dalam
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja
setelah diterimanya pernyataan dari Bapepam dan LK bahwa Perseroan
wajib mengumumkan Prospektus Ringkas.
PSDN : Packet Switched Data Network, yaitu Sambungan Komunikasi
Data Paket (SKDP) yaitu perangkat jaringan dan switching yang mampu
menyalurkan data secara paket ke lokasi-lokasi yang terpisah.
PSN : PTPasifikSatelitNusantara.
PSTN : Public Switched Telephone Network, yaitu jaringan telepon
tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk.
Rekening Efek : Rekening yang memuat catatan posisi Obligasi
dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh
KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan
Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
RNC : Radio Network Controller, suatu perangkat yang berfungsi
untuk mengontrolBTS3G(NodeB)dansebagaikonsentrator trafikdariBTS ke
MSC untuk suara dan SGSN untuk data.
Roaming : Fitur telekomunikasi selular yang dapat membuat
pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor
teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan
selular yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain.
Rupiah atau Rp : Mata uang negara Republik Indonesia.
RUPO : Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSI : Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Satelindo : PT Satelit Palapa Indonesia.
Satuan Pemindahbukuan : Satuan jumlah Obligasi yang dapat
dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke
Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau
kelipatannya.
-
xx
Sisa Imbalan Ijarah : Jumlah keseluruhan dana yang wajib
dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum
dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar
Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah),
berjangka waktu 3 (tiga), 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun sejak
Tanggal Emisi, serta harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan
Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah
tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan
pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.
SEA ME WE : South East Asia, Middle East, Western Europe.
SertifikatJumboObligasi : Bukti penerbitan Obligasi yang
disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SertifikatJumboSukukIjarah : Bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang
disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
SGI : Sentral Gerbang Internasional.
Sisindosat : PT Sisindosat Lintasbuana.
SKKL : Sistem Komunikasi Kabel Laut.
SLI : Sambungan Langsung Internasional.
SLJJ : Sambungan Langsung Jarak Jauh.
Smartfren atau dahulu Mobile-8
: PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu bernama PT Mobile-8 Telecom
Tbk.
SMM : PT Satelindo Multi Media (dalam likuidasi).
SMS : Short Message Service, sarana untuk mengirim atau menerima
pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam
selular.
SMT : PT Starone Mitra Telekomunikasi.
ST Telemedia : Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
Sukuk :
EfekSyariahberupasertifikatataubuktikepemilikanyangbernilaisama dan
mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak
terbagi) atas: 1) Aset berwujud tertentu; 2) Nilai manfaat atas
aset berwujud tertentu yang sudah ada
maupun yang akan ada; 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan
ada; 4) Aset proyek tertentu; dan/atau 5) Kegiatan investasi yang
telah ditentukan.
Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan Indosat TahapI Tahun
2014.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan : Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan
I Indosat, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada
Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana
yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun
Rupiah).
-
xxi
Sukuk Ijarah II : Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007.
Sukuk Ijarah III : Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008.
Sukuk Ijarah IV : Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009.
Sukuk Ijarah V : Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012.
Tanggal Emisi : Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke
dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
Ijarah berdasarkan penyerahanSertifikat JumboObligasi danSertifikat
JumboSukukIjarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga
merupakan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
: Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan dapat
ditagihnya seluruh pokok masing-masing seri Obligasi yang wajib
dibayar oleh Perseroan.
Tanggal Pembayaran Emisi : Tanggal pembayaran dana hasil Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
: Tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan
Ijarah, dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Ijarah.
TBIG : PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Telekomunikasi Tetap : Layanan telekomunikasi tetap atau disebut
juga “Telepon Tetap” yang mencakup telepon tetap nirkabel dengan
teknologi CDMA, telepon tetap kabel dan Sambungan Telekomunikasi
Jarak Jauh, domestik dan internasional.
Telkom : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Telkomsel : PT Telekomunikasi Selular.
Total Aset : Berarti sejak tanggal ditetapkan, jumlah aset
terkonsolidasi yang dicatat dalam laporan keuangan kuartal
terkonsolidasi yang terbaru dari Perseroan yang disusun sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Total Utang Konsolidasi : Berarti:i) Jumlah utang pokok dan
premium (jika ada) sehubungan dengan
utang kepada pihak tersebut dan utang sebagaimana dibuktikan
dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya yang
mengandung bunga yang harus dibayar;
ii) Seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan utang
pengadaan yang merupakan utang dagang kepada pemasok: (a) yang
mengandung bunga; dan (b) memiliki jatuh tempo lebih dari 6 (enam)
bulan setelah tanggal penerbitan invoice.
-
xxii
Akan tetapi, sehubungan dengan anggota dari Grup, tidak termasuk
seluruh pinjaman yang diperoleh anggota Grup dari pemegang saham
Perseroan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki
peringkat subordinasi terhadap pinjaman sebagaimana dimaksud dalam
butir (i) dan (ii) di atas.
Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif
: Berarti, sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan,
setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana
Perseroan atau Anak Perusahaan secara kontraktual memberikan hak
dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau hak operasional dan
manfaat dan/atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat
kepemilikan dari satu atau lebih Aset Infrastruktur Aktif kepada
satu atau lebih Network JV, dan Network JV atau Network JV secara
kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan
manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/atau yang mungkin
terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas Aset
Infrastruktur Aktif untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin
termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk
mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset Perseroan
atau Anak Perusahaan kepada Network JV tersebut atau menjual,
menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset Perseroan
atau Anak Perusahaan kepada Network JV (atau kesepakatan untuk
melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan atau
setiap Anak Perusahaan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik
berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau porsi dari
Aset Infrastruktur Aktif tersebut.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)
: Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik
Indonesia No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
VoIP : Voice over Internet Protocol, sarana pengiriman informasi
suara dengan menggunakan Internet protocol. Informasi suara
dikirimkan dengan discrete packets dalam bentuk digital, bukan
melalui circuit-committed protocols dari PSTN seperti biasanya,
sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para
penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional.
VSAT : Very Small Aperture Terminal, satellite dish yang
ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8
meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk
komunikasi data dua arah melalui satelit.
WAP : Wireless Application Protocol, Suatu teknologi platform
standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat
pengguna selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan
informasi bergerak seperti email, situs internet (situs), informasi
keuangan, informasi online banking, informasi hiburan, permainan
dan pembayaran mikro.
Wali Amanat Obligasi dan Wali Amanat Sukuk Ijarah
: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, atau penerus atau
penggantinya yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk
Ijarah.
XL : PT XL Axiata Tbk, dahulu bernama PT Excelcomindo Pratama
Tbk.
-
xxiii
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta
pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam
kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan
keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan
konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya
tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang
tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi
keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat
konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah,
persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam
miliaran atau jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena
itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi
keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum
dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan
dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh
faktor pembulatan tersebut.
A. UMUM
Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesian Satellite
Corporation berdasarkan Akta Pendirian tanggal 10 November 1967
No.55 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., pada
waktu itu Notaris di Jakarta, yang memiliki status sebagai
perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No.1
Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Asing (“Akta No.55”). Akta No.55 tersebut
telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Penetapan No.J.A.5/88/24 tertanggal 20 November 1967, dan
telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 25
November 1967 di bawah No.2037 serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No.26, tanggal 29 Maret 1968, Tambahan
No.24 (“Akta Pendirian”).
Pada tahun 1980, status perusahaan penanaman modal asing
Perseroan dicabut pada saat Negara Republik Indonesia menjadi
pemegang saham tunggal Perseroan dan status Perseroan berubah
menjadi Persero berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1969 tentang
Perusahaan Persero (Persero).
Status Perseroan sebagai Perusahaan Persero berakhir pada
tanggal 27 Desember 2002 sebagai akibat dari penjualan 434.250.000
lembar saham Seri B yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
atau mewakili 41,94% dari seluruh saham Seri B yang dikeluarkan
oleh Perseroan kepada Indonesia Communications Limited, suatu
perusahaan yang berkedudukan di Mauritius (“ICL”) dan pada bulan
Januari 2003, status Perseroan berubah kembali menjadi perusahaan
penanaman modal asing.
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, perubahan
terakhir dimuat dalam:
i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.118 tanggal 11 Juni 2009
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto,
S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan
seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan
No.IX.J.1. Perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Keputusan No.AHU-31103.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No.AHU-0040529.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009, sedangkan
perubahan terhadap ketentuan lain dalam Anggaran Dasar telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah
No.AHU.AH.01.10-099907 tanggal 10 Juli 2009 telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No.AHU-0041626.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Juli
2009, dan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
No.09.05.1.64.36088 tanggal 15 September 2009.
-
xxiv
ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
No.123 tanggal 28 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia
Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.
Perubahan yang dilakukan adalah perubahan terhadap Pasal 3, pasal
15 ayat (7), pasal 17 ayat (7), pasal 18 ayat (1), dan pasal 19
Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan terhadap Pasal 3 telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan keputusan No.AHU-09555.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22
Februari 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No.AHU-0014135.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010,
sedangkan perubahan terhadap pasal 15 ayat (7), pasal 17 ayat (7),
pasal 18 ayat (1), dan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
No.AHU-AH.01.10-04964 tanggal 25 Februari 2010, didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah
No.AHU-0015392.AH 01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010,telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.09.05.1.64.36088 tanggal 23
April 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No.89 tanggal 5 November 2010, Tambahan No.37880.
Perseroan adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi
terpadu di Indonesia dan Perseroan menawarkan jasa telekomunikasi
nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Perseroan
adalah operator selular yang termasuk dalam operator besar di
Indonesia, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan
langsung internasional di Indonesia. Perseroan juga menyediakan
jasa MIDI untuk pelanggan korporasi domestik dan regional dan
pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013,
2012 dan 2011, total pendapatan usaha Perseroan masing-masing
adalah sebesar Rp23.855,3 miliar, Rp22.418,8 miliar, dan Rp20.529,3
miliar.
Produk dan jasa utama Perseroan meliputi:
1. Jasa selular. Perseroan menyediakan jasa selular GSM 900 dan
1800 dan 3G kepada sekitar 54,9 juta pelanggan selular di seluruh
Indonesia, per tanggal 30 Juni 2014. Perseroan juga menyediakan
layanan mobile internet menggunakan platform DCHSPA+ pada tahun
2014 dan pada tanggal 30 Juni 2014, pengguna mobile internet
mencapai angka 26,7 juta.
2. Layanan MIDI. Perseroan menyediakan layanan MIDI yang terdiri
dari layanan Internet dan
layanan komunikasi data, seperti penyewaan Sirkit Internasional
dan Domestik, layanan Frame Relay, dan layanan berbasis MPLS.
Perseroan juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti
penyewaan Transponder dan layanan VSAT, serta Layanan Bernilai
Tambah/Teknologi Informasi (IT), seperti layanan Pusat Pemulihan
Bencana (Disaster Recovery Center), layananPusat Data (Data Center)
dan layanan komputasi awan (Cloud Computing). Perseroan menawarkan
paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi
dan wholesaler Perseroan sebagai usaha untuk menjadi penyedia
solusi informasi dan telekomunikasi.
3. Jasa telekomunikasi tetap (telepon tetap). Perseroan adalah
salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh
internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit
sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2011. Untuk mendukung jasa
selular Perseroan dan meningkatkan akses Perseroan ke pelanggan
jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional,
Perseroan juga menyediakan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan
teknologi CDMA 2000 1x. Perseroan juga menyediakan jasa SLJJ sejak
tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.
-
xxv
B. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Susunan permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Indosat Tbk No.118
tanggal 11 Juni 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,
pengganti dari Sutjipto,S.H., Notaris di Jakarta dan susunan
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan
Daftar Pemegang Saham yang diberikan Perseroan adalah sebagai
berikut:
KeteranganNilai Nominal Rp100 per Saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%)Modal Dasar:
20.000.000.000 2.000.000.000.000 -
Saham Seri A 1 100 -Saham Seri B 19.999.999.999
1.999.999.999.900 -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:Saham Seri A:
Negara Republik Indonesia 1 100 - Saham Seri B:
1. Ooredoo Asia Pte Ltd 3.532.056.600 353.205.660.000 65,002.
Negara Republik Indonesia 776.624.999 77.662.499.900 14,293. SKAGEN
Funds (SKAGEN AS) 293.268.550 29.326.855.000 5,404. Masyarakat
(kepemilikan di bawah 5%)5. Fadzri Sentosa*
831.973.35010.000
83.197.335.0001.000.000
15,310,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.433.933.500
543.393.350.000 100,00 Modal Dalam Portepel 14.566.066.500
1.456.606.650.000 -
*) Per tanggal 31 Oktober 2014, Fadzri Sentosa selaku Direktur
& Chief Wholesale and Enterprise Officer Perseroan memiliki
saham dalam Perseroan sebanyak 10.000 saham atau 0,00% dari seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG
DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anak Perusahaan dan
Perusahaan Asosiasi yang Dimiliki Langsung oleh Perseroan adalah
sebagai berikut:
Entitas Anak
Penyertaan Kegiatan Usaha Status Operasional Tahun Pendirian
Tahun PenyertaanKepemilikan Saat ini (%)
IPBV Keuangan Aktif 2010 2010 100,00ISPL Telekomunikasi Aktif
2005 2005 100,00IM2 Multimedia Aktif 1996 2001 99,85SMT
Telekomunikasi Aktif 2006 2006 84,08Lintasarta Komunikasi Data
Aktif 1988 1989 72,36
Pernyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya
Penyertaan Kegiatan Usaha Status Operasional Tahun Penyertaan
Kepemilikan Saat ini (%)ACPL* Perbaikan dan
Pemeliharaan Kabel LautAktif 1986 16,67
ATH* Holding Company Aktif 1994 14,29Acasia* Telekomunikasi
Aktif 1995 12,80FM* Televisi Kabel dan
Penyelenggara Layanan Jaringan Internet
Aktif 2004 1,07
*Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan konsolidasian Perseroan.
-
xxvi
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki
langsung oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut:
Penyertaan Kegiatan Usaha Dimiliki Melalui Status
OperasionalTahun
PenyertaanKepemilikan Saat ini (%)
IMBV Keuangan IPBV Aktif 2010 100,00IVM Televisi Berbayar IM2
Belum aktif 2010 99,98LMD Layanan Informasi dan Komunikasi
Lintasarta Aktif 2008 70,00Artajasa Jasa dan perdagangan Lintasarta
Aktif 2000 55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Ringkasan Penawaran Umum Obligasi
Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun
2014.
Jumlah Pokok Obligasi
: Sebesar Rp2.310.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sepuluh
miliar Rupiah) yang terdiri dari:Seri A : Sebesar
Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar
Rupiah)Seri B : Sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima
puluh miliar Rupiah)Seri C : Sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus
lima puluh miliar Rupiah)Seri D : Sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga
ratus enam puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
: Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun untuk Obligasi
Seri A dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2017, jangka
waktu untuk Obligasi seri B adalah 5 (lima) tahun, akan jatuh tempo
pada tanggal 12 Desember 2019, jangka waktu Obligasi adalah 7
(tujuh) tahun untuk Obligasi Seri C dan akan jatuh tempo pada
tanggal 12 Desember 2021 dan jangka waktu untuk Obligasi seri D
adalah 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12
Desember 2024.
Peringkat Obligasi : idAAA (Triple A)dariPefindo.
AAA(idn) (Triple A) dari Fitch.
Tanggal Efektif : 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan : 15 Desember 2014.
Harga Penawaran : 100% dari Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi : Obligasi ini memberikan tingkat