PROTA PENGAWAS SEKOLAH - SUAIDINMATH'S … · Web view5.Disiplin,tanggungjawab,dan motivasi kerja guru 1.Kompetensi kepala sekolah 2.Kepala sekolah dalam menulis KTI 3.Kepala sekolah

PROGRAM KERJA TAHUNAN (PROTA) PENGAWAS SMP/SMA/SMK

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DOMPU

TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPUDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN DOMPU 2010

i

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAM KERJA TAHUNAN (PROTA) PENGAWAS SMP/SMA/SMK


TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Disyahkan dan diterima,Di Dompu, Juli 2010

Korwas, SekretarisDinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu

MUHTAR ALI.Spd DRS.WAHYUDI.MPd NIP: 1954100991979031008 NIP:196107151982021007

MENGETAHUIKEPALA DINAS DIKPORA

Pembiba Tk 1(IV/b)

DRS.MUHIBUDDIN.Msi. NIP:1964090919191031011

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur alkhamdulillah, penyusunan Program Kerja Tahunan

(Prota) Pengawas SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah

Raga Kabupaten Dompu Tahun Pelajaran 2010/2011 ini telah dapat

diselesaikan.

Program kerja tahunan ini disusun sebagai pedoman kerja dalam

pelaksanaan kepengawasan sekolah tahun pelajaran 2010/2011 di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu. Program ini diharapkan dapat membantu

para pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasannya guna

mencapai misi dan visi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Dompu

Penyusunan Program ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi pengawas

sekolah sebagaimana telah diatur didalam peraturan kepengawasan sekolah,

dengan memperhatikan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu serta

kinerja secara umum di Sekolah dengan memperhatikan berbagai kondisi intern

maupun ekstern yang berkembang. Mudah-mudahan buku program kerja ini dapat

dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian misi dan visi pengawas sekolah

dapat segera tercapai dengan maksimal.

Kepada seluruh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Dompu disampaikan terimakasih atas kerjasama, dan koordinasi kerja, baik

dalam penyusunan program maupun pelaksanaan program kerja ini. Mudah-

mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha kita serta senantiasa

memberikan taufik dan hidayah Nya.

Dompu, Juli 2010

iii

DAFTAR ISIhalaman

Halaman Judul iHalaman Pengesahan iiKata Pengantar iiiDaftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Landasan Hukum 3

C D

Visi Misi,dan Strategi PengawasanTujuan Dan Sasaran Pengawasan

4

E Ruang lingkup Pengawasan 5

BAB II IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN

DAN KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

6

A. Identifikasi Masalah Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya 7

B. Masalah Dalam Pengawasan 8 C Kebijakan Dalam Pengawasan

BAB III DESKRIPSI PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DOMPU

13

A B

C

Program PenilaianProgram Pembinaan1.Supervisi Akademik2.Supervisi ManajerialProgram Pemantuan

BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan 21B. Saran-Saran 23

iv

BAB I

PENDAHULUANA.Latar Belakang

Bahwa undang-undang sistem pendidikas nasional Republik Indonesia

nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan, pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah,

dan berkesinambungan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,

1

dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan

bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat. PP. Nomor 19 tahun 2005).

Adapun Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. standar isi;

b. standar proses;

c. standar kompetensi lulusan;

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

f. standar pengelolaan;

g. standar pembiayaan;dan

h. standar penilaian pendidikan.

Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan nasional yaitu

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut

telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk

dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu

prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang

hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan,

membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta

didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan,

yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan,

2

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik

peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan

memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Bahwa setiap pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah

Kabupaten Dompu harus direncanakan, diorganisir dengan baik,

dilaksanakan dengan maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan

kegiatan dan dilakukan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu

kehadiran, kedudukan, fungsi dan tugas pengawas sekolah dalam usaha

membina, memantau dan menilai kinerja satuan pendidikan untuk mencapai

tujuan pendidikan sangat penting kehadirannya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional,

2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,

3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas),

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,

7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.

8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

3

9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan

Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.

10. Permendiknas No.19 th 2005 tentang Penetapaan angkaq ktredit Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah

11. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum

Pendidikan Dasar Dan Menengah.

12. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi

Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

13. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan

Permendiknas Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.

14. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas

Sekolah

15. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala

Sekolah

16. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar

Kompetensi Guru

17. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan.

18. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Dasar Dan Menengah

19. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi


20. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar Dan Menengah

21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok

Pengawas sekolah.

22. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu

Tahun 2005 – 2010

23. Surat Keputusan Kepala Dikpora Kabupaten Dompu No :

800/163/Dikpora/2010 tentang pembagian tugas pengawasan sekolah

semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011

4

C. Visi, Misi Pengawas Sekolah

1. Visi Pengawas Sekolah/Kita sesuiakan dengan Visi pengawas dompu

Visi pengawas sekolah adalah terwujudnya sistem pengawasan pendikan,

pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang mampu mendorong

penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, pembinaan pemuda dan

pembinaan olah raga yang efisien dan efektif serta bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat mendorong terwujudnya

Pendidikan, pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang bermutu,

merata dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Misi Pengawas Sekolah/SDA

Misi pengawas sekolah adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan

pengawasan yang berorientasi akuntabilitas; mencegah praktik korupsi,

kolusi dan nepotisme; mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja;

meningkatkan profesionalisme kerja; mengembangkan sistem pengawasan

yang lebih mandiri dan obyektif; melakukan pelembagaan koordinasi

fungsi pengawasan yang dilakukan lintas atau multi instansi; menegakkan

etika dan moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana Pendidikan,

pembinaan pemuda dan pembinaan olahraga.

Strategi Pengawasan

KEGIATAN JENIS TINDAKAN

Pemantauan Pengamatan,perekaman,pencatatan,kunjungan kelas

Penilaian Tes( lisan,tulisan,tindakan)

wawancara,observasi,analisis kasus,analisisis

dokumen,analisis konten,fortofolio

Pembinaan Rapat,diskussi,seminar,workshop,bimbingan

tehnis,studi

banding,penelitian,demontrasi,simulasi,supervisi

5

klinis

D.Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan :

1.Memberi pedoman dan arahan bagi pengawas sekolah dalam

melaksanakan kepengawasan yang tepat sesuai dengan mata pelajaran

masing masing sekolah binaan

2.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kepengawasan

profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai

paradigma manajemen berbasis sekolah

3.Diperolehnya kesamaan persepsi dandukangan dari mitra kerja

kepengawasan sekolah di dalam bersama sama mencapai tujuan

pendidikan

Sasaran :

1.Untuk sekolah binaan yang menjadi sasaran dalam tugas kepengawasan

adalah kepala sekolah dan tenaga administrasi

2.Untuk sekolah bukan binaan sasaranya adalah semua guru

E. Ruang lingkup Pengawasan(Pembinaan,Pemantuan,Penilaian)

Jenis

Kegiatan

Pengawasan

Akademik(Guru)

Pengawasan Manajerial(Kepala

Sekolah)

Memantau 1.Kegiatan guru dalam

menyusun KTSP

2.Kegiatan Guru mengajar di

kelas

3.Kegiatan guru menilai

proses dan hasil belajar

1.Pelaksanaan Ujian Nasional

2.Pelaksanaan BK di sekolah

3.Pelaksanaan 8 SNP

4.Pelaksanaan PSB

Menilai 1.Kemampuan/Kinerja guru 1.Kinerja kepala sekolah dan TU

6

dalam mengembangkan

silabus dan RPP

2.Kemampuan guru dalam

melaksanakan pembelajaran


membuat alat penilaian


menulis KTI


melaksanakan PTK

2.Fungsi fungsi kepemimpinan

kepala sekolah

3.Kemampuan kepala sekolah

mengelola sumber daya di

sekolah

4.Kemampuan kepala sekolah

dalam menata lingkungan

5.Kemampuan kepsek dalam

mengelola administrasi sekolah

Membina 1.Kompetensi guru

2.Guru dalam menulis KTI

3.Guru dalam menulis PTK

4.Guru dalam

mmeningkatkan hasil belajar

siswa

5.Disiplin,tanggungjawab,dan

motivasi kerja guru

1.Kompetensi kepala sekolah

2.Kepala sekolah dalam menulis

KTI

3.Kepala sekolah dalam

melaksanaan KTI

4.Kepala sekolah dalam

meningkatkan kinerja sekolah

5.Disiplin,tanggung jawab dan

motivasi kerja kepala sekolah

serta tenaga administrasi

7

BAB II

IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN

DALAM BIDANG PENDIDIKANA. Identifikasi Masalah Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya

B. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan pertimbangan arah kebijakan pendidikan nasional dan

berbagai isu-isu starategis yang berkembang dalam implementasi

pembangunan pendidikan nasional, maka dalam Renstra Pembinaan Sekolah

Menengah Umum ( SMA ) 2005 – 2009 ditetapkan program-program

pembangunan dan pengembangan Sekolah secara bertahap dan

berkesinambungan, dengan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan

pada :

1. Perluasan dan Pemerataan Akses sekolah dengan membangun unit sekolah

baru, penambahan ruang kelas baru, dan meningkatkan daya tampung

yang sudah ada melalui pendekatan pengelolaan yang lebih efektif dan

efisien;

2. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan daya saing sekolah dengan

mengembangkan sejumlah Rintisan sekolah SBI, Rintisan sekolah SBI di

kawasan perbatasan, sekolah Pra SSN, revitalisasi peralatan, dan

pengadaan sarana prasarana pembelajaran lainnya;

3. Meningkatkan Manajemen sekolah dengan menerapkan Prinsip Good

Governance

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak

2003, maka inisiatif pengembangan sekolah sudah seharusnya menjadi tugas

dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan bantuan-

8

bantuan Pengembangan sekolah yang sumber dananya berasal dari APBN

pada prinsipnya bersifat sebagai stimulan.

Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Sekolah

dialokasikan bukan saja melalui APBN yang dialokasikan baik di tingkat

provinsi maupun pusat, tetapi juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui

kontribusi APBD untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah.

Adapun lebih rinci, berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan, antara

lain sebagai berikut:

a. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu

1. Meningkatkan daya tampung Sekolah dengan mengupayakan

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga

kependidikan;

2. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun Sekolah

3. Membangun Sekolah baru bekerja sama dengan pemerintah daerah;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta untuk berpartisipasi

membuka Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan;

5. Mengembangkan layanan khusus Sekolah;

6. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan Sekolah;

b. Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah dan Membina Sejumlah

Sekolah Rintisan standar Nasional dan Rintisan Bertaraf

Internasional

1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional

pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan;

2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi,

sertifikasi, dan akreditasi Sekolah

3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan

sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan

internasional;

4. Pengembangan relevansi sekolah menengah menengah umum sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan

pasar kerja lokal dan global;

5. Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru

9

6. Melakukan bimbingan teknis kepada Sekolah;

7. Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana

Sekolah;

8. Meningkatkan sistem manajemen mutu di Sekolah;

9. Meningkatkan kreativitas di lingkungan Sekolah;

10. Meningkatkan Sekolah sebagai learning organization ;

11. Memfasilitasi penyusunan kurikulum Sekolah standar nasional

c. Meningkatkan Manajemen Sekolah dengan

Menerapkan Prinsip Good Governance

1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi

2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Sekolah

3. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga;

4. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dengan lembaga sejenis;

5. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu;

6. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui

monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram

dan berkelanjutan;

7. Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada skala prioritas;

8. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang

akuntabel, transparan, dan responsif;

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan

penyelenggaraan Sekolah.

C.Program Pembangunan Pendidikan Dinas DikporaKabupaten Dompu

Tahun 2005-2010

a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

1. Peningkatan daya tampung siswa

2.Menekan angka DO

3.Peningkatan sarana fisik kantor

4.Penuntasan wajar sembilan tahun

b.Mutu dan relevasi Pendidian

1.Peningkatan dan krativitas guru dan tutor

10

2.Penngkatan kualitas jenjang pendidikan guru

3.Peningkatan motivasi siswa

4.Pengadaan sarana pembelajaran

c.Tata kelola,Akuntabilitas,serta Pencitraan publik.

1.Pengelolaan sistem Manajamen Pendidikan

2.Pembinaan tenaga pendukung Pelaksanaan Pendidikan

3.Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

11

BAB III

DESKRIPSI PROGRAM TAHUNAN PENGAWASAN SEKOLAH


No. Bidang / Sub Bidang

Kegiatan

Jenis Kegiatan

Tujuan Sasaran Indikator Keberhasilan

Teknik/Pendekatan

Supervisi

Jadwal Pelaksan

aan

1 2 3 4 5 6 7 81. Pembinaan

Pembinaan Supervisi Akademik kepada Guru

Membuatprogram supervisiakademik

Menyusun program tahunan supervisi akademik pengawas sekolahMenyusun program semester supervisi akademik pengawas sekolahMenyusun program Rencana verja akademik (RKA)

Setiap pengawas sekolah memiliki program pengawas sekolah

Terdapat dokumen prota pengawas sekolahTerdapat dokumen promes pengawas sekolahTerdapat dokumen RKA pengawas sekolah

Workshop penyusunan prota, promes dan RKA.

Juli 2010

Melaksanakan program supervisi akademik

Menumbuh kembangkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam

Guru-guru sekolah binaan

Terdapat jadwal supervisi klinis.Instrumen supervisi kelas pelaksanaan pembelajaran terisiTerdapat peningkatan

Supervisi klinisWorkshop, diskusi, seminar, rapat, pertemuan personal dan kelompok.

Juli 2009 – Juni 2010

12

pembelajaran.Meningkatkan perolehan mutu prestasi siswa.

kualitas pembelajaranPrestasi hasil pembelajaran siswa mutunya meningkat.

Menilai/laporan pelaksanaan program supervisi akademik

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja guru dalam supervisi akademikMengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan guru dalam supervisi akademik

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan kepengawasan sekolah tiap semester.

Terdapat laporan pengawas sekolah tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam bidang akademik.

Penelitian Desember 2010Juni 2011

Rencana tindak lanjut supervisi akademik

Memperbaiki sistem pembelajaran lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi akademik.

Program tindak lanjut supervisi akademik dilakukan oleh setiap pengawas sekolah.

Terdapat laporan hasil pengolahan temuan data bidang akademik.Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) bidang manajerial

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Desember 2010Juni 2011

Pembinaan Supervisi Manajerial kepada Kepala Sekolah

Membuat program supervisi manajerial

Menyusun program tahunan supervisi manajerial pengawas sekolahMenyusun program semester supervisi manajerial pengawas sekolahMenyusun program

Setiap pengawas sekolah memiliki program pengawas sekolah

Terdapat dokumen prota pengawas sekolahTerdapat dokumen promes pengawas sekolahTerdapat dokumenRKM pengawas sekolah

Workshop penyusunan prota, promes dan RKM.

Juli 2010

13

Rencana kerja manajerial (RKM)

Melaksanakan program supervisi manajerial

Melaksanakan supervisi manajerial untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepala sekolah dan tu dalam pengelolaan sekolah

Kepala sekolah binaan

Terdapat jadwal supervisi personal dengan kepala sekolah.Instrumen pengelolaan sekolah terisiSeluruh kegiatan adminsitrasi sekolah berjalan dengan baik.Terdapat peningkatan kualitas pelayanan di sekolah.

Supervisi klinisWorkshop, diskusi, seminar, rapat, pertemuan personal dan kelompok.

Juli 2010 – Juni 2011

Menilai/laporan pelaksanaan program supervisi manajerial

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam supervisi manajerial.Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pembinaan kepala sekolah dalam supervisi manajerial.

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan kepengawasan sekolah tiap semester.

Terdapat laporan pengawas sekolah tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam bidang manajerial.

Penelitian Desember 2010Juni 2011

Rencana tindak lanjut supervisi manajerial

Meningkatkan kemampuan kepala sekolah pada program berikutnya

Program tindak lanjut supervisi manajerial dilakukan oleh

Terdapat laporan hasil pengolahan temuan data bidang manajerial.

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis


14

Memperbaiki sistem pengelolaan sekolah lebih baik pada program berikutnya dalam supervisi manajerial.

setiap pengawas sekolah.

Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) bidang manajerial

kuantitatif dan analisis kualitatif.

2. Pemantauan

Membuat program pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Menyusun program tahunan pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolahMenyusun program semester pemantauan 8 standar nasional pendidikan pengawas sekolah

Delapan komponen SNP dapat terpantau oleh pengawas sekolah

Terdapat jadwal programpemantauanTerdapat instrumen pemantauan 8 komponen SNP

Studi dokumentasi

Juni 2010 s.dJuli 2011

Melaksanakan program pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Melaksanakan pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Seluruh bidang pendidikan di sekolah, yaitu:Standar Isi Standar Proses Standar

Kompetensi Lulusan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana

Standar

Terdapat instrumen pemantauan 8 komponen SNP yang telah terisi oleh sekolah binaan

AngketObservasiWawancara

Desember 2009 s.dJuni 2011

15

Pengelolaan Standar

Pembiayaan Standar

Penilaian

Menilai/laporan pelaksanaan pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Mengukur dan memberikan penilaian terhadap delapan standar nasional pendidikan.Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil pemantauan delapan standar nasional pendidikan.

Setiap pengawas sekolah menyusun laporan hasil pemantauan tiap semester.

Terdapat laporan pemantauan tiap semester dari setiap pengawas sekolah dalam 8 bidang SNP.

Metode analisis statistik dengan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif

Desember 2010 s.dJuni 2011

Rencana tindak lanjut pemantauan delapan standar nasional pendidikan

Meningkatkan pemantauan delapan standar nasional pendidikanMemperbaiki sistem pemantauan delapan standar nasional pendidikan.

Program tindak lanjut pemantauan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah.

Terdapat laporan hasil pemantauan 8 bidang SNP.Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) 8 bidang SNP.



3. PenilaianMembuatprogram

Menyusun program penilaian kinerja guru

Program penilaian kinerja

Terdapat program penilaian kinerja guru

Analisis statistik dan penelitian.

Juli 2010 – Juni

16

penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

dan kepala sekolah untuk pembinaan.

guru, kepala sekolah dan sekolah.

dan kepala sekolah serta kepala sekolah yang dimiliki oleh setiap pengawas sekolah.

2011

Melaksanakan programpenilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

Memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.Mengukur dan memberikan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

Guru,Kepala sekolah,Sekolah Binaan

Terdapat jurnal kegiatan pembinaan guru, kepala sekolah dan sekolah yang dimiliki oleh setiap pengawas sekolah.


Juli 2010 s.d Juni 2011

Menilai/laporan pelaksanaan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk

Mengolah dan menyajikan hasil temuan hasil program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.


Setiap guru, kepala sekolah dan sekolah mendapatkan laporan hasil pembinaan dari setiap pengawas sekolah.


17

pembinaan.

Membuat rencana tindak lanjut penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.

Memperbaiki sistem program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah dan akreditasi sekolah untuk pembinaan.


Terdapat rencana tindak lanjut (action plan) penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan sekolah binaan.



18

BAB IV

PENUTUP

A. KesimpulanBahwa setiap pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah Kabupaten

Dompu harus direncanakan, diorganisir dengan baik, dilaksanakan dengan

maksimal serta dilakukan evaluasi atau pelaporan kegiatan dan dilakukan

umpan balik perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu kehadiran, kedudukan,

fungsi dan tugas pengawas sekolah dalam usaha membina, memantau dan

menilai kinerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sangat

penting kehadirannya.

Visi pengawas sekolah adalah terwujudnya sistem pengawasan pendikan,

pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang mampu mendorong

penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan, pembinaan pemuda dan

pembinaan olah raga yang efisien dan efektif serta bersih dari praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat mendorong terwujudnya Pendidikan,

pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga yang bermutu, merata dan dapat

dipertanggung-jawabkan.

Misi pengawas sekolah adalah meningkatkan efektifitas pelaksanaan

pengawasan yang berorientasi akuntabilitas; mencegah praktik korupsi, kolusi

dan nepotisme; mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja;

meningkatkan profesionalisme kerja; mengembangkan sistem pengawasan

yang lebih mandiri dan obyektif; melakukan pelembagaan koordinasi fungsi

pengawasan yang dilakukan lintas atau multi instansi; menegakkan etika dan

moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana Pendidikan, pembinaan

pemuda dan pembinaan olahraga.

Lebih rinci berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan untuk mencapai

visi misi pendidikan nasional yang baik, antara ditempuh sebagai berikut:

a. Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu

1. Meningkatkan daya tampung Sekolah dengan mengupayakan

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga

kependidikan;

19

2. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun Sekolah

3. Membangun Sekolah baru bekerja sama dengan pemerintah daerah;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta untuk berpartisipasi

membuka Sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan;

5. Mengembangkan layanan khusus Sekolah;

6. Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan Sekolah;

b. Mengembangkan Mutu dan Relevansi Sekolah dan Membina Sejumlah

Sekolah Rintisan Standar Nasional Dan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional

1. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional

pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan;

2. Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi,

sertifikasi, dan akreditasi Sekolah

3. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan

sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan

internasional;

4. Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja

lokal dan global;

5. Mengusulkan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan;

6. Memperkuat program kemitraan Sekolah dengan industri yang rele

7. Melakukan bimbingan teknis kepada Sekolah;

8. Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana

Sekolah;

9. Meningkatkan sistem manajemen mutu di Sekolah;

10. Meningkatkan kreativitas di lingkungan Sekolah;

11. Meningkatkan Sekolah sebagai learning organization

20

c. Meningkatkan Manajemen Sekolah dengan Menerapkan Prinsip

Good Governance

1. Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi

2. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Sekolah

3. Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga;

4. Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dengan lembaga sejenis;

5. Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu;

6. Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui

monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram

dan berkelanjutan;

7. Mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang

berorientasi pada skala prioritas;

8. Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang

akuntabel, transparan, dan responsif;

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan

penyelenggaraan Sekolah.

B. Saran-Saran

1. Peningkatan penerapan iman dan taqwa dalam kehidupan sehari-hari di

sekolah dari seluruh kinerja sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru,

siswa dan pengawas sekolah dengan dijiwai semangat ibadah, ikhlas

karena Alloh.

2. Perlunya koordinasi, kerjasama dan sinergi berbagai komponen

pendidikan / pembelajaran di sekolah yang bagus, baik antara guru, siswa,

kepala sekolah dan pengawas sekolah serta stakeholder dari sekolah.

3. Perlunya keteladanan, pembiasaan kerja yang professional dengan

menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti, semua kegiatan di sekolah

harus direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan jelas, terukur serta

dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan amanah.

21

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional,

2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,

3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas),

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2009 Tentang Guru,

7. Keputusan Mendikbud Nomor: 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanan Jabatan Funsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya.

8. Keputusan Menpan Nomor: 091/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya

9. Keputusan Mendiknas Nomor: 097/U/2002 Tentang Pedoman Pengawasan

Pendidikan, Pembinaan Pemuda Dan Pembinaan Olah Raga.

10. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Kurikulum


11. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompeensi Lulusan


12. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksananaan Permendiknas

Nomor 22 Dan 23 Tahun 2006.

13. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Pengawas

Sekolah

14. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala

Sekolah

15. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Dan Standar

Kompetensi Guru

22

16. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan.

17. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Dasar Dan Menengah

18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Evaluasi Pendidikan

Dasar Dan Menengah.

19. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar Dan Menengah

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok

Pengawas Sekolah

21. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Dompu

Tahun 2005 – 2010

22. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Dompu NO: 800/163/Dikpora/

2010 Tentang pembagian tugas sekolah semester ganjil tahun pelajaran

2010/2011

23

GLOSARIUM

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

24

12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;

24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

25

25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26

27

PROTA PENGAWAS SEKOLAH - SUAIDINMATH'S … · Web view5.Disiplin,tanggungjawab,dan motivasi kerja guru 1.Kompetensi kepala sekolah 2.Kepala sekolah dalam menulis KTI 3.Kepala sekolah

Documents