Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 - Repository UNP

Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang Padang, 19 November 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Prosiding Seminar Nasional Geografi

2016, dengan Tema “Kecerdasan Spasial dalam Pembelajaran dan Perencanaan

Pembangunan”, dapat diterbitkan.

Tema tersebut dipilih, karena saat ini telah semakin intensif dan meluas

penggunaan informasi geospasial berupa Teknologi Penginderaan Jauh dan

Sistem Informasi Geografis (SIG), baik dalam pembelajaran maupun perencanaan

pembangunan yang pada intinya membutuhkan kecerdasan spasial. Oleh karena

itu, perlu dibangun kecerdasan spasial, salah satunya melalui kegiatan seminar.

Seminar Nasional Geografi 2016 dilaksanakan agar berbagai kalangan baik

peneliti, praktisi, dosen, guru, dan mahasiswa dapat bertukar pengalaman dan

wawasan dalam membangun kecerdasan spasial.

Kumpulan makalah dalam bentuk prosiding ini merupakan wujud

ketertarikan dari akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk berkomunikasi dan

bertukar gagasan. Mudah-mudahan prosiding ini dapat disebarluaskan dan

dimanfaatkan, demi tercapainya peningkatan kecerdasan spasial di berbagai

kalangan. Terimakasih disampaikan kepada Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS

sebagai pemakalah kunci, Dr.rer.nat. Nandi, S.Pd, MT, M.Sc dan Prof. Dr. Syafri

Anwar, M.Pd sebagai pemakalah utama, selanjutnya para tamu undangan, dan

para peserta Seminar Nasional Geografi 2016. Ucapan terima kasih juga ditujukan

kepada Rektor Universitas Negeri Padang, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

seluruh panitia yang terdiri dari Dosen, Staf Administrasi dan Mahasiswa Jurusan

Geografi, serta pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah

membantu terselenggaranya seminar dan terwujudnya prosiding ini.

Semoga Allah SWT meridhai semua langkah dan perjuangan kita, serta

berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah. Aamiin.

Padang, 19 November 2016

Ketua Pelaksana



Kecerdasan Spasial dalam Pembelajaran

dan Perencanaan Pembangunan

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL GEOGRAFI 2016

JILID 1. GEOGRAFI

Padang, 19 November 2016

Jurusan Geografi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL GEOGRAFI 2016

KECERDASAN SPASIAL DALAM PEMBELAJARAN DAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Editor:

Dra. Yurni Suasti, M.Si

Ahyuni, ST, M.Si

Penerbit:

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25171

Telp./ Fax. (0751) 7055671

Email: [email protected] Web: http://fis.unp.ac.id

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 yang

diselenggarakan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, pada tanggal 19 November

2016

ISBN : 978-602-17178-2-0

mailto:[email protected]

http://fis.unp.ac.id/



DAFTAR ISI

JILID 1. GEOGRAFI Penulis Judul Hal

Hartono Pemanfaatan Kartografi Penginderaan Jauh dan

SIG dalam Peningkatan Kecerdasan Spasial untuk

Pembangunan

1

Nandi Kecerdasan Spasial dan Pembelajaran Geografi:

Pemanfaatan Media Peta, Penginderaan Jauh dan

SIG dalam Pembelajaran Geografi dan IPS

23

Syafri Anwar Pengembangan Instrumen Kecredasan Spasial

sebagai Alat Ukur Kemampuan Awal Siswa:

Aplikasi Instrumen Penilaian dalam Pembelajaran

Geografi

38

Iswandi Umar Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada Wilayah Rawan Banjir di Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat

44

M. Aliman Model Pembelajaran Group Investigation Berbasis

Spatial Thinking

58

Hendry Frananda Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografi di Bidang Kelautan

69

Ahmad Nubli Gadeng,

Epon Ningrum,

Mirza Desfandi

Mengembangkan Kecerdasan Spasial Melalui

Model Pembelajaran Games Memorization

Tournament

84

Ernawati Penginderaan Jauh dan Kecerdasan Spasial 97

Nofrion,

Ikhwanul Furqon,

Jeli Herianto

Penggunaan Media Prezi Sebagai Media

Pembelajaran Geografi Pada Materi Penginderaan

Jauh

105

Dukut Wido Utomo,

Fani Rizkian Julianti

Sistem Informasi Geografis untuk Memetakan

Kerentanan Pencemaran DAS Cikapundung

112

Rahmanelli Wujud Kecerdasan Spasial (Spatial Inteligence)

dalam Kajian Geografi Regional Dunia

128

Zeffitni Model Agihan Spasial Sistem Akuifer Cekungan

Air Tanah Palu Berdasarkan Pendekatan

Geomorfologi dan Geologi

143

Pitri Wulandari Meningkatkan Kecerdasan Spasial Melalui Model

Discovery Learning pada Materi Mitigasi Bencana

Sosial

154

Ahyuni Pengembangan Bahan Ajar Berfikir Spasial Bagi

Calon Guru Geografi

163

Supriyono Sistem Informasi Geografi untuk Pengendalian 176



Bencana Tanah Longsor di DAS Sungai Bengkulu

Febriandi Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk

Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

188

Yuli Astuti Upaya Peningkatan Kecerdasan Spasial Peserta

Didik di sekolah Menegah Atas Melalui Teknologi

Sistem Informasi Geografi

198

Fevi Wira Citra Pembelajaran Geografi dalam Konsep Geo-Spasial 218

Azhari Syarief Pemanfaatan Teknologi Informas Geospasial

untuk Pemetaan Potensi Nagari dalam

Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan

(Studi Kasus Nagari Simarasok Kecamatan Baso

Kabupaten Agam)

223

Gracya Niken Nindya

Sylvia

Peran Kecerdasan Spasial Terhadap Hasil Belajar

Geografi Melalui Problem Based Learning Kelas

XII SMA Negeri 1 Belitung Kabupaten Oku Timur

231

Debi Prahara,

Yurni Suasti,

Ahyuni

Pengembangan Potensi Objek dan Rute Perjalanan

Ekowisata di Nagari Koto Alam Kecamatan

Pangkatan Koto Baru

242

T.Putri Tiara,

Revi Mainaki

Tingkat Kerentanan Penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Akut (ISPA) di Kecamatan Cimahi

Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat Indonesia

253

Helfia Edial Analisis Spasial Daerah Rawan Longsor di

Sepanjang Jalur Transportasi Darat Padang Aro

Kabupaten Solok Selatan

269

Khoirul Mustofa Meningkatkan Kecerdasan Spasial Melalui Model

Pembelajaran Examples Non Examples dan Media

Peta

277

Muhammad Hanif,

Tommy Adam

Prediksi Dinamika Total Suspendended Sediment

dengan Algoritma Transformasi Citra untuk

Pengelolaan Perairan Kawasan Teluk Bayur dan

Bungus Teluk Kabung

288

Yudi Antomi Analisis Ketimpangan Regional di Provinsi Riau

Tahun 2007-2011

298

Widya Prarikeslan Variasi Musim dan Kondisi Hidrolik 309

Surtani Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan

Sumber Daya Alam Secara Efektif dan Efisien

320

Ratna Wilis Pola Sebaran Tanaman Pangan di Kabupaten

Tanah Datar

326

David Oksa Putra,

Rery Novio

Dampak Kerusakan Lingkungan Penambangan

Bijih Besi PT. Royalty Mineral Bumi di

Kenagarian Pulakek, Kecamatan Pauh Duo,

Kabupaten Solok Selatan

340

Sri Mariya Fenomena Mobilitas Sirkuler Penduduk (Ulak

Alik) ke Wilayah Bagian Utara Kota Padang

348



Provinsi Sumatera Barat

Affandi Jasrio Arahan Pemanfaatan Lahan di Kota Pariaman

Berbasis Sistem Informasi Spasial Geografi

356

Deded Chandra Penggunaan Radio Isotop dalam Bidang Hidrologi 366

JILID 2. PENELITIAN TINDAKAN KELAS Asli

Penerapan Model Pembelajaran Kuis Kartu

Bervariasi Pada Mata Pelajaran PKn untuk

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa di Kelas V

SDN 02 Koto Nopan Saiyo

371

Ali Udin

Upaya Meningkatkan Aktifitas Belajar Siswa

Melalui Metode CIRC Pada Pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam di Kelas IX.5 SMPN 1 Panti

379

Bahrul

Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada

Pembelajaran IPA Melalui Penggunaan Model

Cooperative Learning Tipe Time Token di Kelas

IX.2 SMPN 1 Panti

385

Dermirawati

Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

Melalui Penerapan Media Gambar Berseri Pada

Pembelajaran Tematik di Kelas I Semester Januari-

Juni 2016 SDN 03 Koto Nopan Saiyo Kecamatan

Rao Utara

393

Ennida Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Menggunakan Model Pembelajaran Contextual

Teaching And Learning (CTL) di Kelas I.A SDN

03 Beringin Kecamatan Rao Selatan

401

Ety Herawati

Peningkatan Partisipasi Belajar Siswa Melalui

Metode Example Non Example Dalam

Pembelajaran Tematik Di Kelas II SDN 10 Koto

Nopan Saiyo Kecamatan Rao Utara

408

Gusmiati

Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal

Teaching untuk Meningkatkan Motivasi Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di

Kelas V SDN 08 Lubuk Layang

Kecamatan Rao Selatan

416

Hodijah

Penerapan Model Pembelajaran Picture And

Picture untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar

Siswa Pada Pembelajaran Tematik di Kelas I.A

SDN 03 Beringin Kecamatan Rao Selatan

424

Nurmaini

Upaya Meningkatkan Partisipasi Siswa Dalam

Pembelajaran Tematik Pada Tema Selalu

Berhemat Energi Melalui Metode Example Non

Example Di Kelas IV.B SDN 01 Pauh Kurai Taji

431



Kecamatan Pariaman Selatan

Raisen Marjon Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa

Melalui Model Pembelajaran Talking Stick Pada

Mata Pelajaran PJOK di Kelas Vi.A SDN 03

Beringin Kecamatan Rao Selatan

438

Masniari

Meningkatkan Aktifitas Belajar Siswa Melalui

Metode Cooperative Integrated Reading And

Comprehension (CIRC) Pada Pembelajaran IPS di

Kelas VII.5 SMPN 1 Padang Gelugur Kabupaten

Pasaman

445

Saruddin

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Pkn Melalui Penerapan Model

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And

Comprehension (CIRC ) di Kelas IV Semester

Juli-Desember 2016 SDN 08 Lubuk Layang

455

Syafiar

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui

Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Co-

Op Co-Op Pada Mata Pelajaran Pkn Di Kelas IV.B

Semester Juli-Desember 2016 SDN 03 Beringin


463

Syukrina Hidayati

Penerapan Model Pembelajaran Group

Investigation untuk Meningkatkan Motivasi

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas

V.A Semester Juli-Desember 2016 SDN 03

Beringin Kecamatan Rao Selatan

470

Yani Wati Ningsih

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa

Menggunakan Model Pembelajaran Example Non

Example Pada Pembelajaran IPA di Kelas VI.A

Semester Juli-Desember 2016 SDN 03 Beringin


478



298

ANALISIS KETIMPANGAN REGIONAL

DI PROVINSI RIAU TAHUN 2007-2011

Yudi Antomi

Staf Pengajar Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat

e-mail: [email protected]

Abstrak: Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih

selama sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai saat ini, masih

mengalami kasus klasik yakni, pelaksanaan desentralisasi secara signifikan

menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/ kota, namun di sisi lain

ketimpangan juga terjadi antar kabupaten/ kota di Riau, yang tidak

mengalami perubahan signifikan untuk menuju pemerataan. Paper ini

bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi,

ketidakseimbangan pembangunan yang dihasilkan dari ketidakseimbangan

proporsional dalam PDRB per kapita, bentuk pengembangan hubungan dan

ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini menggunakan Indeks

Williamson, dengan tujuan untuk menjelaskan pola persebaran ketimpangan

pembangunan secara spasial dibantu dengan analisis laju pertumbuhan

ekonomi dan analisis Location Quotient (LQ) lahan terbangun dan kerapatan

jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian

Provinsi Riau selama periode tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi dari

tahun ke tahun, perkembangan wilayah di Provinsi Riau yang masih

tergolong kurang merata serta ketimpangan pembangunan ekonomi antar

daerah semakin melebar tiap tahunnya.

Kata Kunci: Ketimpangan, Ekonomi, Indeks Williamson

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah

terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/ akselerasi

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan

yang absolut (Todaro, 2000), sedangkan menurut Sukirno (dalam Arifin, 2009)

pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan

per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan

masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan



299

suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

didalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999). Akan tetapi kondisi daerah di

Indonesia yang secara geografis dan sumberdaya alam yang berbeda,

menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah

yang lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan

sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses

tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk

itu perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan

khusus pada daerah tertentu saja. Namun hasil pembangunan terkadang masih

dirasakan belum merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah.

Pembangunan ekonomi daerah dimulai pada saat terjadi gelombang

reformasi yang melahirkan sistem demokrasi dan desentralisasi menjadi

pendorong disahkannya kerangka hukum baru mengenai hubungan pemerintah

pusat dan daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Otonomi daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 memfokuskan pada

pendayagunaan potensi daerah. Sejalan dengan hal ini, maka perlu upaya agar

setiap kabupaten memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan kabupaten

lain. Otonomi daerah memberi hak serta wewenang kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat konsep

desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Tuntutan

reformasi akan keadilan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat daerah

diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini diperkuat oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan desentralisasi fiskal ini

dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik

serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam

melaksanakan otonomi (Saragih, 2003). Pelimpahan wewenang dalam

pengelolaan keuangan menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri yang

berarti bahwa dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah

serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya.

Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah

tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang

dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut

memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Tujuan utamanya

adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga salah satu upaya yang

dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indikator

keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan

ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju

pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan



300

daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, yang disebabkan karena

terus terjadinya pertambahan penduduk, maka dibutuhkan penambahan

pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output

secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap

tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi

merupakan penambahan PDRB yang berarti juga penambahan pendapatan

nasional (Tambunan, 2001).

Dampak penerapan konsep desentralisasi fiskal pada pelaksanaan otonomi

daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah juga dirasakan pada

kabupaten/ kota di Provinsi Riau. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah

berjalan kurang lebih selama sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai saat

ini, masih mengalami kasus klasik, seperti pelaksanaan desentralisasi secara

signifikan dapat menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/ kota, namun di

sisi lain ketimpangan juga terjadi antar kabupaten/ kota di Riau tidak mengalami

perubahan yang signifikan untuk menuju pemerataan.

Masalah yang timbul dan dijumpai di masyarakat sebagai konsekuensi logis

dari hal tersebut di atas antaralain adalah terjadinya pemusatan wilayah akibat

pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan yang berbeda antar

wilayah, secara alami menyebabkan terjadiya hirarki dan skala interaksi antar

wilayah yang berbeda. Semakin tinggi hirarki antar wilayah akan semakin tinggi,

maka semakin pertumbuhan pembangunan suatu wilayah. Beberapa indikator

utama yang berkaitan dengan tinggi rendahnya hirarki dan skala interaksi antar

wilayah terhadap proses pertumbuhan pembangunan adalah antara lain: kepadatan

penduduk, pertumbuhan ekonomi pola penggunaan lahan terbangun, ketersediaan

aksebilitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, upaya melihat sejauh mana

ketimpangan pembangunan yang terjadi di kabupaten/ kota di Riau setelah

berjalan otonomi daerah melalui kajian ini diharapkan dapat menggambarkan

permasalahan ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Studi ini

mengambil daerah studi kasus di Provinsi Riau yang terdiri atas 10 kabupaten dan

2 kota, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten

Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti,

Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Metode analisis yang digunakan untuk melihat

ketimpangan pertumbuhan pembangunan wilayah di Riau adalah analisis Indeks

Wiliamson, sehingga untuk menjelaskan pola persebaran ketimpangan

pembangunan secara spasial dibantu dengan analisis laju pertumbuhan ekonomi

dan analisis Location Quotient (LQ ) lahan terbangun dan kerapatan jalan.



301

Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis

ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Yusuf, 1999). Variabel yang

digunakan dalam perhitungan tersebut adalah luasan lahan terbangun. LQ adalah

suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif

(kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli,

1985). Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di

daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah

yang lebih luas. Kontribusi sektor lahan terbangun di kabupaten/kota Provinsi

Riau digunakan formulasi model LQ sebagai berikut:

Keterangan:

Yij : Luas lahan terbangun/panjang jalan padakabupaten x

Yj : Luas lahan terbangun /panjang jalan seluruhRiau

Yi : Luas kabupaten x

Y : Luas wilayah Provinsi Riau

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Riau

(BPS, 2007) tahun 2007-2011, digunakan rumus :

Pertumbuhan Ekonomi = PDRBt – PDRB(t-1) x 100 %

PDRB(t-1)

Keterangan:

PDRBt : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB(t-1) : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

Lalu untuk melihat ketimpangan regional dilihat dari sektor unggulan di

Riau digunakan rumus indeks dari Jeffery G. Williamson (Upall dan Sri

Handoko, 1986), dengan formulasi indeks VW sebagai berikut:

VW = ( Yi – Yr ) 2 . Pj/P

Yr

Keterangan:

VW : Indeks Ketimpangan Williamson

Yj : PDRB per kapita kabupaten/kota j

Yr : PDRB per kapitaRiau

Pj : Jumlah penduduk kabupaten/kota j di wilayah geomer (Riau)

P : Jumlah pendudukRiau



302

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per Kapita

Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau selama periode tahun 2007-

2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah

ini:

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Riau Periode 2007-2011

NO Kabupaten/Kota

TAHUN

Total Rata-

rata 2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kuantan Singingi 0 8.26 6.90 7.03 7.19 29.38 5.88

2 Indragiri Hulu 0 7.31 7.25 5.69 7.44 27.70 5.54

3 Indragiri Hilir 0 7.95 7.14 7.31 7.38 29.78 5.96

4 Pelalawan 0 7.07 8.10 6.71 6.83 28.72 5.74

5 Siak 0 7.61 7.15 7.36 7.46 29.59 5.92

6 Kampar 0 5.77 1.49 9.06 2.13 18.45 3.69

7 Rokan Hulu 0 8.05 6.50 4.75 8.94 28.23 5.65

8 Bengkalis 0 4.17 1.95 12.70 9.38 28.20 5.64

9 Rokan Hilir 0 4.99 1.76 -1.30 1.20 6.65 1.33

10 Kepulauan Meranti 0 5.70 3.56 4.41 4.82 18.49 3.70

11 Pekanbaru 0 9.05 8.81 8.98 9.05 35.88 7.18

12 Dumai 0 5.18 2.74 4.10 5.00 17.03 3.41

Sumber : Hasil Analisis Data BPS, 2013.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat selama tahun 2007-2011, laju

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dari tahun 2007 sampai tahun 2011 cukup

baik meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, penurunan laju

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tersebut terjadi hampir di semua

kabupaten/ kota di Provinsi Riau, kecuali Kabupaten Pelalawan. Penurunan

tersebut tergambar pada penurunan laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing

sektor di kabupaten/ kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 hingga

tahun 2011 menunjukkan kinerja yang membaik, hal ini ditunjukkan oleh laju

pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang signifikan yang sebesar 1.50 % pada

tahun 2009 menjadi 8.56 % pada tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

tersebut disebabkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup pesat di

Kabupaten Bengkalis yaitu dari 1,95% menjadi 12.70% dengan kata lain

peningkatannya mencapai 10.75%. Perincian laju pertumbuhan PDRB perkapita

tiap kabupaten/ kota di Provinsi Riau tahun 2007-2011 sendiri pun berbeda-beda,

dapat dilihat di tabel di bawah ini:



303

Tabel 2. PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (jutaan Rp)

Sumber: Hasil Analisis data BPS, 2013

Besarnya PDRB per kapita kabupaten/ kota di Provinsi Riau relatif

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Kabupaten

Bengkalis merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita rata-rata yang

tertinggi di Provinsi Riau yaitu mencapai 47,874,704.64 juta rupiah. Kemudian

diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir yaitu 21,518,540.74 juta rupiah, sedangkan

daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang terendah yaitu Kabupaten

Rokan Hulu sebesar 5,896,507.97 juta rupiah. Dari data pada tabel di atas dapat

diketahui bahwa daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high

income) adalah Kota Pekanbaru.

N

o

Kabupate

n/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Rata-

rata

1 Kuantan

Singingi

9,381,51

1.81

9,910,69

3.53

10,305,5

42.24

10,770,1

17.81

10,683,9

02.59

51,051,76

7.98

10,210,3

53.60

2 Indragiri

Hulu

10,747,8

43.20

11,132,9

23.41

11,518,4

53.23

11,788,9

38.80

12,253,7

84.47

57,441,94

3.10

11,488,3

88.62

3 Indragiri

Hilir

8,315,51

1.00

8,965,05

4.75

9,632,04

0.45

10,206,6

79.96

10,898,9

80.54

48,018,26

6.70

9,603,65

3.34

4 Pelalawan 9,974,64

1.31

10,600,7

58.99

11,186,0

75.27

11,235,2

11.42

11,058,7

20.08

54,055,40

7.07

10,811,0

81.41

5 Siak 9,759,34

7.15

9,940,24

8.68

9,986,58

0.10

10,311,7

36.29

10,186,8

31.93

50,184,74

4.16

10,036,9

48.83

6 Kampar 13,359,4

02.84

13,461,8

66.55

12,885,6

04.98

13,547,3

45.21

12,720,6

49.73

65,974,86

9.31

13,194,9

73.86

7 Rokan

Hulu

5,971,26

5.61

5,975,18

2.58

5,866,46

8.87

5,839,19

7.38

5,830,42

5.39

29,482,53

9.83

5,896,50

7.97

8 Bengkalis 31,632,4

28.00

39,921,3

50.95

51,436,1

62.42

56,466,6

14.59

59,916,9

67.25

239,373,5

23.21

47,874,7

04.64

9 Rokan Hilir 21,948,7

61.11

22,159,5

15.29

22,068,7

98.09

20,958,2

34.19

20,457,3

95.04

107,592,7

03.72

21,518,5

40.74

10 Kepulauan

Meranti - -

13,171,9

11.73

13,690,7

14.25

13,637,2

74.44

65,999,96

9.35

13,199,9

93.87

11 Pekanbaru 9,120,71

1.60

9,450,60

4.13

9,755,51

6.08

10,252,5

76.42

10,749,3

90.49

49,328,79

8.73

9,865,75

9.75

12 Dumai 14,475,7

42.97

14,807,9

67.89

14,740,2

10.69

14,863,5

46.44

15,100,3

56.13

73,987,82

4.12

14,797,5

64.82



304

Ketimpangan Daerah di Provinsi Riau

1. Indeks Williamson

Besar kecilnya ketimpangan PDRB Provinsi Riau memberikan gambaran

tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau digunakan indek

ketimpangan regional (regional inequality) atau biasa disebut dengan nama

Indeks Williamson. Semakin kecil atau mendekati angka nol (0), maka

ketimpangan akan semakin kecil sehingga pendapatan semakin merata.

Demikianlah sebaliknya, semakin besar angka Indeks Williamson maka

semakin timpang pendapatannya atau pendapataannya semakin tidak merata.

Berikut Tabel Indeks Williamson di Provinsi Riau tahun 2007-2011.

Tabel 3. Indeks Williamson di Provinsi Riau tahun 2007 2011

Tahun Indeks Williamson

2007 0.51

2008 0.55

2009 0.69

2010 0.75

2011 0.79

Rata- Rata 0.66

Sumber: Hasil Analisis Data BPS, 2013.

Nilai ketimpangan menurut Indeks Williamson terletak antara 0 sampai

dengan 1 dimana semakin mendekati nol menunjukkan ketimpangan sangat

ringan dan semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan sangat berat.

Koefisien ketimpangan yang tinggi tersebut disebabkan pola pembangunan

ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik,

gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan

angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Menurut Tabel 3, rata-rata nilai Indeks Williamson

kabupaten/ kota Provinsi Riau Tahun 2007-2011 adalah 0,66. Indeks

Williamson mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode

pengamatan, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi semakin

meningkat (melebar) dari tahun ke tahunnya, sehingga ketimpangan ekonomi

di Provinsi Riau ini termasuk ketimpangan yang sedang.

2. Analisis Location Quotient (LQ) Lahan Terbangun dan Aksesibitas Antar

Wilayah.

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat dapat dianalisis dengan

menggunakan LQ (Location Quotient) dengan menggunakan data peta

penggunaan lahan dan data kerapatan jalan. Berikut hasil dari analisis data LQ

lahan terbangun dan kerapatan jalan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil

perhitungan menggunakan formulasi Location Quotient (LQ) pada data luas



305

lahan terbangun dan kerapatan jalan di dapat peta perkembangan wilayah

Provinsi Riau (Gambar 1). Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa dari 12

kaupaten/ kota di Provinsi Riau terdapat hanya 1 (satu) daerah yang

dikategorikan memiliki perkembangan wilayah yang maju yaitu Kota

Pekanbaru, dilihat dari luas lahan terbangun dan kerapatan jalannya. Selain itu

terdapat 6 (enam) daerah yang dikategorikan berkembang yaitu Kota Dumai,

Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta 5 (lima)

kabupaten terbilang kurang maju yaitu Kabupaten Kuantan Singingi,

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan

Kabupaten Rokan Hilir.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Provinsi Riau masih

tergolong kurang merata karena hanya terdapat satu daerah yaitu Kota

Pekanbaru yang tergolong maju dan nilai LQ yang diperolehnya rentangnya

sangat jauh dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh

posisi Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi yang merupakan pusat

perekonomian dari Provinsi Riau. Selain itu, ketimpangan yang terjadi juga

ditandai dengan masih banyaknya daerah yang tergolong kurang maju dilihat

dari luas lahan terbangun dan kerapatan jalannya.

Tabel 4. Hasil Location Quotient (LQ) Lahan terbangun dan Kerapatan Jalan

Provinsi Riau

N

O

Kabupaten

/Kota

LQ

Total Rata-rata Lahan

Terbangun

Kerapatan

Jalan

1 Kuantan

Singingi 0.19 1.23 1.43 0.71

2 Indragiri Hulu 1.07 1.08 2.15 1.08

3 Indragiri Hilir 0.12 0.59 0.71 0.36

4 Pelalawan 0.67 0.67 1.34 0.67

5 Siak 0.79 0.81 1.60 0.80

6 Kampar 0.95 1.12 2.06 1.03

7 Rokan Hulu 1.59 1.38 2.97 1.49

8 Bengkalis 1.76 1.21 2.97 1.48

9 Rokan Hilir 0.51 1.18 1.69 0.85

10 Kepulauan

Meranti 1.46 1.24 2.70 1.35

11 Pekanbaru 15.35 3.06 18.40 9.20

12 Dumai 3.54 0.94 4.48 2.24

Sumber: Hasil Analisis Data, 2013



306

Berdasarkan peta penggunaan lahan yaitu Kabupaten Kuantan Singingi,

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten

Rokan Hilir merupakan wilayah pertanian, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir

dan Rokan Hilir merupakan daerah yang paling jauh dari pusat wilayah sehingga

dalam perkembangannya kurang diperhatikan.

Gambar 1. Peta Ketimpangan Regional Provinsi Riau Tahun 2007-2011

Yudi Antomi

Universitas Negeri Padang



307

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau selama periode tahun 2007-

2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

2. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Riau yang

dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode 2007-2011

menunjukkan semakin melebar.

3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi Location Quotient

(LQ) pada data luas lahan terbangun dan kerapatan jalan menunjukkan bahwa

perkembangan wilayah di Provinsi Riau masih tergolong kurang merata.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal. 2009. Kesenjangan dan Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten

Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur Malang: Fakultas Ekonomi.

Jurusan IESP. Universitas Muhammadiyah: Malang

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi

Daerah, EdisiPertama, Penerbit PBFE-Universitas Gadjah Mada:

Yogyakarta.

BPS. 2012. Pendapatan Regional Provinsi Riau Tahun 2007-2011. Jakarta

Fik, T.J. 2000. The Geography of Economic Development: Regional Changes,

Global Challenges (2nd Ed.). The McGraw-Hill Companies: Boston

Engerman, S.L., dan Sokoloff. 2000. Factor Endowment Factor Endowments:

Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World. Journal

of Economic Perspectives, Vol 14, No. 3, Hal.217-232.

Hagget, P. 2001. Geography: A Global Synthesis. Pearson Education Limited:

Harlow

Johnston, R. 2003. Geography and the social science. Dalam Holloway, L., Rice,

S.P., dan Valentine, G. (Eds.). Concepts in Geography (Hal. 51-72). Sage

Publications: London

Knox, P. dan Agnew, J. 1994.The Geography of the World Economy (2nd Ed.).

Arnold: London

Lee, S.F. dan Ko, A.S.O. 2000. Building balanced scorecard with SWOT analysis,

and implementing “Sun Tzu’s the art of bussines management strategies”

on QFD methodology. Journal of Managerial Auditing. Hal.68-76.



308

Leonataris, Citra. 2012. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan

Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi.Tesis .Institut Pertanian Bogor.

Todaro, M.P. 2000. Economic Development, Seventh Editions. Addition Wesley

Longman, Inc: New York,

Saragih, PJ. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.

Ghalia Indonesia: Jakarta

Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. PT.

Ghalia Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

Wijaya, Bayu. Dan Atmanti,Hastarini. Analisis Pengembangan Wilayah dan

Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan Di Kota Salatiga.

Universitas Diponogoro.

Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 - Repository UNP

Documents