Mata Kuliah MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK SEKTOR PUBLIK Dosen : Drs.Agung Pramono PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI DALAM INSTITUSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) R I PERIODE 2004 – 2009 ( Evaluasi Rencana Strategis DPD – RI 2004 – 2009 ) ( Revisi ) Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040 JUNI 2008 Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Mata KuliahMANAJEMEN STRATEGIK UNTUK SEKTOR PUBLIK
Dosen : Drs.Agung Pramono
PROSES MANAJEMEN STRATEGIK DI DALAMINSTITUSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) R I
PERIODE 2004 – 2009( Evaluasi Rencana Strategis DPD – RI 2004 – 2009 )
( Revisi )
Nyoman Rudana, SE NPM 08.D.040
JUNI 2008
Magister Administrasi Publik Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Jakarta
DAFTAR ISI
HalamanI. Pendahuluan 3
II. Sekilas DPD RI 4 1. Keangggotaan DPD RI 4 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI
4
3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI
5
4. Alat Kelengkapan Anggota DPD RI
6
5. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
8
6. Proses Penyaluran Aspirasi Masyarakat
8
III. Proses Manajemen Strategik di Institusi DPD RI
1. Bagan Proses Manajemen Strategik
9
2. Kesepakatan
10
3. Mandat
10
4. Visi DPD RI
11
5. Misi DPD RI
11
6. Analisa Stakeholder
11
7. Analisa TOWS
1
a. Analisa Lingkungan Eksternal
13
b. Analisa Lingkungan Internal
14
c. Matriks Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal
16
8. Matriks Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS
18
9. Analisa Strategi Dasar ( Key Strategic Issues )
19
10. Pengembangan Strategi
20
VII. Daftar Pustaka
24
2
I. PENDAHULUAN
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di
daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi
daerah dalam kehidupan nasional, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi,
MPR membentuk sebuah lembaga perwakilan baru yaitu Dewan Perwakilan
Daerah ( DPD ) RI. Pembentukan ini dilakukan melalui perubahan ketiga UUD
1945 pada bulan Nopember 2001.
Ada beberapa argumen rasional mengenai pentingnya keberadaan DPD-RI
sebagai representasi daerah di tingkat pusat, yaitu :
1. agar keterkaitan antara keterwakilan penduduk dengan ruang ( daerah ) dan
adanya penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata dis etiap wilayah
( 60% penduduk tinggal di sekitar 10% wilayah Indonesia ) – tercermin dalam
sistem perwakilan dan proses legislasi.
2. Dalam rangka mewujudkan mekanisme checks and balances, dimana
mekanisme ini dianut oleh negara demokratis untuk menghindarkan diri dari
dominasi salah satu lembaga dalam pembuatan Undang – Undang , sehingga
UU yang dihasilkan menjadi lebih baik.
3. Adanya keadilan dalam kebijakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa
secara berkesinambungan. Jika representasi politik hanya berupa
keterwakilan penduduk di DPR – RI dapat dipastikan arah pembangunan akan
cenderung memusat di pulau Jawa. Oleh sebab itu penyeimbang wajib
diberlakukan dengan mekanisme representasi daerah lewat lembaga DPD –
RI.
Namun demikian proses pembentukan lembaga DPD – RI yang ideal belum dapat
terlaksana
Gagasan dasar pembentukan DPD – RI adalah keinginan untuk lebih
mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran yang lebih
besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal – hal
terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dengan adanya
DPD – RI , maka Indonesia tidak lagi menjadi negara dengan sistem legislasi
unikameral, melainkan memasuki barisan negara – negara demokrasi yang
3
menerapkan sistem bikameral dalam lembaga perwakilannya. Walaupun sistem
bikameral berbeda penerapannya antara negara yang satu dengan lainnya,
namun semua berpijak di atas landasan yaitu memaksimalkan keterwakilan
( representation) dan membangun sistem checks and balances dalam lembaga
perwakilans erta membuka peluang pembahasan yang berlapis ( redundancy )
untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan –
keputusan politik yang berdampak besar bagi rakyat. Namun sistem bikameral
di Indonesia termasuk lemah, berdasarkan kewenangan legislasi yang
dimilikinya.
Oleh sebab itu, DPD-RI, khususnya melalui Panitia Ad Hoc ( PAH ) 1 dan
Kelompok DPD di MPR, terus memperjuangkan amandemen UUD 45 khususnya
pasal 22 yang menyangkut fungsi, tugas dan wewenang DPD – RI, demi
tercapainya penguatan fungsi DPD agar aspirasi masyarakat daerah dapat
diperjuangkan dengan semestinya.
II. SEKILAS DPD – RI
1. Keanggotaan DPD – RI
Keanggotaan DPD RI untuk pertama kalinya dipilih pada Pemilihan Umum
Tahun 2004, tepatnya di bulan April., yaitu berjumlah 128 orang yangb terdiri
atas 4 orang dari setiap provinsi pada sebanyak 32 provinsi. Propinsi Sulawesi
Barat sebagai provinsi termuda yang secara resmi berdiri pada bulan Juli 2004,
belum terwakili secara tersendiri tetapi masih diwakili oleh anggota dari
provinsi asalnya (sebelum pemekaran wilayah provinsi tersebut, yaitu Provinsi
Sulawesi Selatan) dan baru akan terwakili melalui Pemilihan Umum legislative
2009 yang akan datang.
DPD RI memiliki kekhasan karena anggotanya merupakan wakil-wakil daerah
dari setiap propinsi dan tidak ada pengelompokan anggota (semacam fraksi di
DPR RI). Anggota DPD RI merupakan orang-orang independen yang bukan
berasal dari partai politik, tetapi berasal dari berbagai latar belakang misalnya
sebagai pengacara, guru, ulama, pengusaha, tokoh organisasi kemasyarakatan
atau Lembaga Swadaya Masyarakat, serta beberapa anggota DPD RI dengan
latar belakang birokrat seperti mantan menteri, gubernur, bupati/walikota dan
4
lain-lain.
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD – RI
Fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D
UUD 1945 adalah mencakup :
a. Fungsi Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Fungsi Pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c. Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
5
d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang.
3. Hak dan Kewajiban Anggota DPD – RI
Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa
anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
Hak anggota DPD RI :
1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Imunitas
5. Protokoler
6. Keuangan dan administratif
Kewajiban anggota DPD RI :
1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati segala perturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mempertahankan dan memelihara kerukukan nasional dan keutuhan Negara
1. DPD – RI masih kurang dikenal masyarakat karena sebagai lembaga legislatif
baru, sosialisasi dianggap masih kurang. Banyak orang yang menganggap
bahwa anggota DPD – RI adalah anggota partai politik, sehingga terkesan
kurang pro – rakyat.
16
2. DPR – RI tentunya akan mempersulit jalan DPD – RI dalam mengusulkan
amandemen UUD 45, mengingat DPD – RI dapat menjadi oposisi bagi DPR – RI
dalam rangka fungsi check and balancesnya terhadap DPR – RI.
3. Fungsi check and balances mau tidak mau menyebabkan DPR – RI terlibat
dalam fungsi pengawasan jalannya otonomi daerah. Salah satu fungsinya dalam
menindak lanjuti temuan BPK di daerah menyebabkan para pemimpin daerah
terancam / kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD – RI ke daerah.
4. Masyarakat masih belum melihat hasil yang nyata dari peran dan kiprah DPD –
RI periode pertama ini, karena terbatasnya kewenangan DPD –RI. Misalnya
dalam mengawal RUU menjadi UU, DPD – RI hanya bertindak mengusulkan
RUU dan memberikan pertimbangan kepada DPR – RI dan tidak dapat
mengawal RUU tsb sampai menjadi UU.
b. Analisa Lingkungan Internal ( Strengths and Weaknesses )
Strengths ( Kekuatan ) :
01. Anggota DPD – RI hasil pemilu 2004 secara de facto memiliki basis
legitimasi dan dukungan politik yang cukup kuat karena dipilih langsung
oleh rakyat.
02. Jumlah anggota DPD – RI yang sama untuk semua daerah yang
diwakilinya, yaitu empat orang dari setiap propinsi , tanpa mempedulikan
jumlah penduduk daerahnya, menjadikan semua daerah sama pentingnya
untuk diperjuangkan oleh DPD – RI.
03. Anggota DPD periode I merupakan individu non partai, sehingga bebas
dari conflict of interest dari partai politik.
04. DPD – RI selaras dengan perannya sesuai pasal 22 D UUD 1945,
mempunyai mandat yang jelas dalam fungsi legislasi, pertimbangan dan
pengawasan, untuk memperbaiki kerangka hukum untuk desentralisasi
agar memenuhi kebutuhan dan kepentingan daerah secara lebih efektif
dan untuk memastikan bahwa kinerja eksekutif dalam menerapkan
desentralisasi berjalan efektif, terbuka dan akuntabel. Misalnya dengan
mengawasi kinerja pemerintah dalam peningkatan pendidikan, penyediaan
akses pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah yang
paling memerlukan.
17
05. DPD – RI bekerjasama dengan pemda setempat juga bertugas mengajukan
rekomendasi alokasi anggaran untuk meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran pembangunan
dalam bidang pendidikan.
Weaknesses ( Kelemahan ) :
01. Keberadaan DPD yang nisbi dan serba tanggung sebagai suatu lembaga
legislatif. Gagasan dasar pembentukan suatu lembaga pengimbang ( check
and balances ) kekuasaan, baik di lingkungan lembaga legislatif sendiri
( DPR dan MPR RI ) maupun lembaga eksekutif ( pemerintah ), belum
sepenuhnya berfungsi secara optimal dan efektif.
02. Peran DPD – RI yang terbatas menyebabkan DPD – RI tidak bisa melakukan
follow up terhadap usulan RUU yang dibuatnya setelah sampai ke tangan
DPR – RI, karena DPD-RI hanya berhak mengusulkan dan memberikan
pertimbangan, tanpa bsia memperjuangkan RUU tsb sampai disahkan
menjadi UU.
03. Sebagian besar anggotanya merupakan orang – orang baru dalam dunia
politik yang belum memiliki pengalaman nyata dalam praktik – praktik
sistem politik Indonesia selama ini.
04.Walaupun DPD – RI dinyatakan mewakili daerah, belum terdapat ketentuan
yang jelas yang mengatur hubungan kerjasama antara anggota DPD – RI
dan pemerintah daerah dan DPRD, termasuk dengan masyarakat daerah
yang mereka wakili.
05. Belum terbangunnya sistem pendukung yang andal dengan segenap
kelengkapan sarana dan prasarananya, terutama sistem informasi
manajemen dan pangkalan data, atau ketersediaan tenaga ahli,
mengakibatkan belum optimalnya kinerja DPD –RI sebagai suatu lembaga
politik.
06.Pada tingkat operasional, struktur organisasi dan mekanisme kerja internal
DPD RI sendiri masih belum mantap. Masih sering terjadi kekaburan
sistem koordinasi antara Sekretariat Jendral DPD-RI dan Sekretariat
jendral DPR – RI dan MPR – RI.
18
07.Kurangnya pemahaman anggota DPD – RI terhadap teknologi khususnya
internet menyebabkan banyak fasilitas gratis yang bsia dimanfaatkan di
internet seperti pembuatan blog dan jejaring sosial seperti facebook,
misalnya, tidak dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk
mensosialisasikan kegiatannya kepada konstituen di daerah dan
mensosialisasikan keberadaan dan fungsi DPD RI kepada masyarakat luas.
19
c. Matrix Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal
Rating :
0 – 1 : kurang penting
> 1 – 2 : cukup penting
>2 – 3 : penting
> 3 – 4 : sangat penting
Matriks Analisa Lingkungan Eksternal
( EFAS =External Strategic Factor Summaries )
NO FAKTOR EKSTERNALBOBO
T RATING
SKOR KOMENTAR
( B x R )
Opportunities ( Peluang ) :
1Partisipasi masyarakat yang makin aktif dalam
0.10 4
0.40
- Mempermudah DPD RI mendapatkan isu
memberikan aspirasi strategik di daerah untuk dibawa ke tingkat
pusat
2Sinergi dengan DPR --> meningkatkan fungsi
0.15 4
0.60
- Membantu menciptakan pemerintahan
check & balances yang bersih
3Dukungan senat LN terhadap penguatan fungsi DPD
0.10 3
0.30
- Meningkatkan kepabilitas anggota DPD
--> ditindaklanjuti dengan asistensi /workshop
4Kerjasama dengan pemda memperkuat posisi
0.15 3
0.45
- Sinergi dalam memperjuangkan anggaran
tawar menawar di tingkat pusat.
5Kerjasama yang membaik dengan instansi pemda
0.15 4
0.60
- Meningkatkan peran DPD sebagai wakil
mempermudah DPD menjalankan fungsi check & rakyat di daerah
balances TOTAL 2.35 Threats ( Ancaman ) :
1Sosialisasi kurang, masyarakat masih banyak yang
0.05 3
0.15
- Perlu sosialisasi termasuk dengan meman-
menganggap anggota DPD-RI periode I sebagai
faatkan situs social networking ( facebook,
anggota parpol blog ).
2DPR RI masih menganggap DPD sebagai oposisi
0.10 3
0.30 - Perlu kerjasama lebih baik
3Fungsi check and balances menyebabkan pemda
0.10 3
0.30 - Perlu kerjasama yang lebih baik
kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD RI
4 Masyarakat di daerah belum melihat hasil 4 - Perlu sosialisasi mengenai fungsi
20
kerja DPD 0.10 0.40 DPD
TOTAL 1.00 1.15
Matriks Analisa Lingkungan Internal
( IFAS =Internal Strategic Factor Summaries )
NO FAKTOR INTERNALBOBO
TRATIN
G SKOR KOMENTAR( B x R )
Strengths ( Kekuatan )
1Anggota DPD periode I dipilih langsung oleh rakyat
0.05 3
0.15
- Kepercayaan rakyat harus dijaga
-->legitimasi politik kuat
2 Jumlah anggota DPD 4 orang per propinsi --> 0.05 3
0.15
- Meningkatkan kepercayaan rakyat,
Keterwakilan setiap daerah sama pentingnya khususnya di wilayah Indonesia Timur
3DPD periode I non partai --> bebas conflict of interest
0.05 3
0.15
- Netralitas harus dipertahankan
4 Fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan --> 0.15 4
0.60
- Harus diperkuat dengan amandemen
mendorong desentralisasi UUD 45
5 Mengajukan alokasi anggaran untuk mendorong 0.10 3
0.30
- Perlu peningkatan fungsi DPD-RI
pembangunan daerah untuk menjalankan fungsi tsb TOTAL 1.35 Weaknesses ( Kelemahan )
1Keberadaan DPD serba tanggung -->fungsi serba
0.10 4 0.40
- Perlu diperkuat dengan amandemen
tanggung UUD 45
2 Tidak bisa mengawal RUU sampai menjadi UU 0.15 4 0.60
- Merupakan kelemahan dasar -->
Perlu penguatan fungsi dan wewenang DPD-RI
3Sebagian besar anggota DPD RI kurang pengalaman
0.10 3 0.30
- Perlu workshop dan pengalaman politik
dalam bidang politik di dalam dan luar negeri.
4Kurang jelasnya aturan yang mengatur hubungan
0.05 3 0.15
- Harus dibuat aturan yang jelas
antara DPD dengan pemda dan DPRD
5Sistem pendukung ( tenaga ahli, data base ) kurang
0.05 3 0.15 - Perlu anggaran
6Koordinasi internal dalam DPD RI masih belum baik
0.10 3 0.30
- Perlu dibuat aturan yang lebih jelas
7Anggota DPD-RI banyak yang masih buta teknologi
0.05 3 0.15
- Perlu sosialisasi teknologi internet
sehingga belum bisa memanfaatkan internet untuk
dan tenaga untuk mengoperasikannya
sosialisasi
21
TOTAL 1.00 2.05
8. Matrix Penentuan Strategi Dasar dengan TOWS
IFAS STRENGTHS ( S ) WEAKNESSES ( W )
Skor : 1.35 Skor : 2.05 1. Anggota DPD periode I dipilih langsung 1. Keberadaan DPD serba tanggung oleh rakyat -->legitimasi politik kuat 2. Tidak bisa mengawal RUU sampai 2. Jumlah anggota DPD 4 orang per menjadi UU propinsi 3. Sebagian besar anggota DPD RI kurang 3. DPD periode I non partai pengalaman politik --> no conflict of interest 4. Kurang jelasnya aturan yang mengatur 4. Fungsi legislasi, pertimbangan, hubungan antara DPD dengan pemda pengawasan -->dorong desentralisasi dan DPRD dan Pemda 5. Mengajukan alokasi anggaran 5. Sistem pendukung ( tenaga ahli, data untuk mendorong pembangunan daerah base ) kurang 6. Koordinasi internal DPD RI belum baik 7. Anggota DPD-RI banyak yang masih buta internet sehingga tidak bisa menggu- nakannya utk sosialisasi
EFAS OPPORTUNITIES ( O ) STRATEGI O - S STRATEGI O - W
Skor : 2.35 Skor : 3.70 Skor : 4.40
1. Partisipasi masyarakat yang 1. Memperjuangkan penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui 1. Penyempurnaan manajemen dan
makin aktif memberikan aspirasi Amandemen UUD 45 agar dapat mekanisme kerja internal untuk mening-2. Sinergi dengan DPR-->tingkatkan mewakili daerah sesuai fungsinya katkan kinerja DPD-RIfungsi check & balances 2. Mendorong terciptanya otonomi daerah 2. Bekerjasama dengan pihak pemda dan
3. Dukungan senat LN terhadap dan perimbangan kekuasaan pusat – daerah DPRD untuk merumuskan aturan mengenai
penguatan fungsi DPD 3. Pengawasan untuk meningkatkan koordinasi dan mengusulkannya kepada DPR-RI
4. Kerjasama dengan pemda memper- pencegahan dan pemberantasan 3. Menyewa staf ahli untuk meningkatkan kuat tawar menawar di tingkat pusat. kourpsi Konerja dancitra DPD-RI5. Kerjasama yang membaik dengan 4. Melakukan fungsi check and balanceinstansi pemda dengan membuat pertimbangan RAPBN
22
THREATS ( T ) STRATEGI T - S STRATEGI T - W
Skor : 1.15 Skor : 2.50 Skor : 3.30 1. Sosialisasi kurang, masyarakat 1 Tetap teguh melaksanakan fungsinya 1. Melalui penyerapan aspirasi rakyat, DPD-anggap anggota DPD-RI periode I dalam pengawasan APBN dan BPK RI merekomendasi anggaran kepada DPR-RIsebagai anggota parpol 2 Mendorong pembahasan mengenai isu untuk pelayanan dasar bagi masyarakat2. DPR RI masih menganggap DPD Perlindungan terhadap hak adat dan Khususnya di bidang pendidikan dan
sebagai oposisi Budaya lokal kesehatan3. Fungsi check and balances membuat 3. Melakukan upaya dalam penghayatanpemda kurang nyaman dengan kunjungan anggota DPD-RI
dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Indonesia
4. Masyarakat di daerah belum melihat hasil kerja DPD, terutama dalam ,hal yang dianggap kurang berdampakEkonomi seperti Agama5. Pengaruh parpol dalam DPD RI periode 2 -->potensi conflict of interest
9. Alternatif Strategi Dasar ( Key Strategic Issues ) :
Berdasarkan pencapaian skornya, maka prioritas strategi adalah sebagai
berikut :
1 ) Strategi O – W ( skor : 4.40 )
Mengisi/menangkap peluang dengan membenahi kelemahan.
01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan
kinerja DPD – RI.
02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang terbuka,
demokratis akuntabel, visioner dan profesional serta bersifat kolegial.
03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD - RI
2) Strategi O – S ( skor : 3.70 )
23
Mengisi/menangkap peluang melalui pemanfaatan kekuatan/ potensi.
01. Penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 45
02. Otonomi dan perimbangan kekuasaan pusat - daerah dalam rangka pemerataan
pembangunan
ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat di
daerah
03. Peningkatan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
04. Pertimbangan dalam Usulan RAPBN.
3) Strategi T – W ( skor : 3.30 )
Menghadapi ancaman dengan membenahi kelemahan
01. Rekomendasi anggaran kepada DPR – RI demi perwujudan hak – hak rakyat di
daerah atas pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
4) Strategi T – S ( skor : 2.50 )
Menghadapi ancaman melalui pemanfaatan kekuatan/potensi
01. Pengawasan pelaksanaan APBN.
02. Perlindungan dan pemajuan hak – hak adat dan budaya lokal.
03. Peghayatan dan pengamalan nilai – nilai agama yang mampu menjawab persoalan
bangsa.
10.Pengembangan Strategi
Bila melihat dari skornya, maka strategi pengembangan yang diambil adalah strategi
O-W, namun karena DPD RI bukan perusahaan swasta, maka perlu dipertimbangkan
strategi – strategi di kuadran lain.
Oleh sebab itu strategi pengembangan yang diambil adalah :
01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah peningkatan
kinerja DPD-RI (O-W)
02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif (O-W )
03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD – RI
( O-W ).
04. Memperjuangkan penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI melalui amandemen
UUD 45 agar dapat mewakili daerahs esuai fungsinya.
Strategi ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
24
01. Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal ke arah
peningkatan
kinerja DPD – RI.
Tujuan Strategis:
1. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI
dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.
2. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn,
memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan ke
daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.
3. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap
demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang
lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan undang
undang yang terkait.
Sasaran Pencapaian:
1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI,
dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-pasal
dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang DPD RI.
2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang ada di
UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI melakukan
revisi atas undang undang.
Indikator Pencapaian :
1. Anggota memahami tata tertib dan kode etik yang telah disempurnakan
2. Peningkatan sosialisasi DPD-RI
3. Peningkatan kinerja DPD-RI dengan adanya produk inisiatif RUU
4. Produk DPD – RI dapat berpengaruh besar bagi DPR-Ri sehingga tercipta desakan
amandemen UUD 1945
5. Parpol mulai menaruh perhatian terhadap DPD-RI
6. Meningkatnya legitimasi anggota DPD terpilih atau yang dipilih kembali dalam Pemilu.
02. Pengembangan pola kepemimpinan yang efektif
Tujuan Strategis:
Berkembangnya pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung
gugat, memiliki kemampuan visioner dan profesionai, setts bersifat kolegial.
25
Sasaran Pencapaian:
Berlakuknya suatu pola kepemimpinan DPD yang demokratis, terbuka dan bertanggung
gugat, berkualitas, memiliki kemampuan visioner dan profesional serta bersifat
kolegial.
Indikator Pencapaian ( Milestones ) :
1. Kesamaan persepsi ke dalam dan keluar
2. Solidaritas kepemimpinan
3. Hubungan yang harmonis baik horisontal maupun vertikal
4. Produktivitas,iklim dan etos kerja yang membaik
5. Partisipasi anggota meningkat
6. Umpan balik terespon dan terkelola dengan baik.
03. Pengadaan tenaga – tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja dan citra DPD –
RI
Tujuan Strategik
Tersedianya tenaga-tenaga ahli pengkaji dan peneliti tetap DPD sebagai sistem
penclukung yang menentukan dalam peningkatan kinerja dan citra diri DPD RI.
Sasaran Pencapaian:
1. Tersedianya tenaga-tenaga All pengkaji dan peneliti yang dibutuhkan
minimal untuk jajaran pimpinan clan semua badan kelengkapan organisasi DPD
2. Telah bekerjanya tenaga-tenaga ahli tersebut secara efektif sebagai tenaga
perbantuan tetap, di
bawah koordinasi teknis Sekretariat jenderal
3. Tersedianya alokasi anggaran khusus APBN maupun APBD untuk rekruitmen dan
pengadaan tenaga-tenaga ahli bagi setiap anggota DPD
Indikator Pencapaian ( Milestones ) :
Tersedianya hasil analisis / riset,dan kajian kritis atas isu – isu strategis, analisis,
kajian, draft/ naskah RUU, masukan dll yang berkaitan dengan dan mendukung
kerja PAH ( Panitia Ad Hoc ).
04.Penguatan fungsi dan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 45
Tujuan Strategis:
26
4. Untuk menunjukkan bahwa meski dengan wewenang legislatif yang terbatas DPD RI
dapat memainkan peran yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah.
5. Peran positif tersebut terdiri dari mengusulkan undang undang barn,
memberikan saran untuk perbaikan undang undang dan meningkatkan pelayanan
ke daerah dengan mengawasi kinerja eksekutif.
6. Dengan menunjukkan kemampuannya dalam membuat dampak positif terhadap
demokrasi Indonesia, menggalang dukungan masyarakat untuk tugas legislatif yang
lebih lugs dengan melakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan
undang undang yang terkait.
Sasaran Pencapaian:
1. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencapaian DPD RI,
dukungan masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi untuk melakukan revisi pasal-
pasal dalam UUD 1945 dan undang-undang yang menyangkut fungsi dan wewenang
DPD RI.
2. Dengan memastikan bahwa MPR RI melakukan amandemen atas ketentuan yang
ada di UUD 1945 yang mengatur fungsi dasar dan wewenang DPD RI dan DPR RI
melakukan revisi atas undang undang.
Indikator Pencapaian
1. DPD RI mencapai sasaran strategik nya sesuai dengan Renstra.
2. DPD RI meningkatkan kesadaran masyarakat akan hasil yang telah dicapainya
3. Pasal 22D Amendemen Ketiga UUD 1945 telah direvisi yang semakin memperkuat
fungsi dan kewenangan DPD setara dengan DPR.
4. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD telah direvisi yang menegaskan adanya kesetaraan status, fungsi,
dan kewenangan antara DPR dengan DPD dalam MPR-
5. Alternatifnya, undang undang baru dikeluarkan oleh DPR RI yang secara khusus
mengatur fungsi, susunan dan wewenang DPD RI.
6. Revisi berbagai undang-undang terkait, misalnya undang-undang tentang Pemilihan
Umum, sesuai dengan hasil revisi UUD 1945 dan Undang-Undang 22 Tahun 2003 tersebut
di atas.
27
VII. DAFTAR PUSTAKA
1. Maulana, Agus, DR, MSM, Slide Presentasi Bahan Kuliah Manajemen Strategik Sektor
Publik ( Identifikasi Mandat )
2. DPD-RI, 2008. Kerja Politik Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Daerah –
Rencana Kerja Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004 –
2009.
3. Rangkuti, Freddy, Oktober 1997. Analisis SWOT : Teknis Membedah Kasus
Bisnis. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
4. Sekretariat Jendral DPD – RI, Agustus 2008. Hasil – Hasil pelaksanaan Tugas
Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
5. Sekretariat Jendral DPD – RI, Desember 2006. Sekilas Mengenal dan
Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
6. Sekretariat Jendral DPD – RI, 2008. Jejak Langkah PAH II – Jalan Panjang
Menyuarakan Aspirasi Daerah.
7. Kelompok DPD di MPR RI, Pebruari 2006, Untuk apa DPD RI.
8. Kelompok DPD di MPR RI, Desember 2006, Bikameral Bukan Federal.
9. Kelompok DPD di MPR RI , Pebruari 2009. Jalan Berliku Amandemen
Komprehensif.
10.Kelompok DPD di MPR RI, Agustus 2007, Dinamika Politik Amandemen.