PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI Tugas Akhir Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh : NURFIANI NIM F3407057 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
52
Embed
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR .../Prosedur... · KANTOR PELAYANAN PAJAK ... KPP Pratama Boyolali menangani administrasi perpajakan yang ... tersebut atau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
Tugas Akhir
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
NURFIANI
NIM F3407057
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
Kebahagiaan adalah saat dimana kita menjadikan suatu kesedihan menjadi sesuatu
yang indah.
Bukan harta atau tahta, tetapi rasa bahagia.
Yakinlah bahwa yang kita jalani sekarang adalah apa yang selama ini kita inginkan,
maka kita akan bersyukur.
Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang
rukuk. (Al-Baqarah:43)
Karya ini penulis persembahkan kepada:
- Allah SWT
- Ibuku terima kasih atas doa dan dukungannya
- Suamiku yang selalu setia mendampingiku
- Buah hatiku tercinta
- Adikku tersayang
- Teman-teman D3 Pajak 2007
- Almamaterku
v
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan
Judul ”PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI” dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Mencapai Gelar
Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari
sempurna karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan Tugas
Akhir ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya kerja sama serta
bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Allah SWT, yang selalu memberikan penulis Karunia, Hidayah dan
kemudahan dalam penyusunan laporan magang ini.
2. Bapak Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta, SE, M.Si, Ak. BKP selaku Ketua Program Studi DIII
Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Anis Widjajanto, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Tugas Akhir ini dapat
C. PEMBAHASAN MASALAH .................................................. 32
1. Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan ....................... 32
2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ................................ 33
3. Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan .......................... 34
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ............................. 37
ix
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN .......................................................................... 39
B. SARAN ...................................................................................... 39
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
TABEL Halaman
III.1. Jadwal Kegiatan Magang ................................................................................ 33
xi
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Halaman
III.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Kabupaten Boyolali................................. 25
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan
2. Surat Permohonan Magang
3. Surat Perijinan Magang dari Instansi/ Lembaga/ Perusahaan
4. Surat Keterangan Penyelesaian Magang
5. Lembar Penilaian Magang
6. Lembar Presensi Harian dalam Pelaksanaan KMM
7. Memo Penerimaan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa
8. SPPT
9. STTS
10. DHKP
11. Surat Bupati Boyolali Nomor 971.11/07124/22/2009 tanggal 22 Oktober 2009
ABSTRACT
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
NURFIANINIM F3407057
KPP Pratama Boyolali handles the taxing administration including PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB, and BPHTB. The objective of the research is to find out the Procedure of Land and Building Tax Collection in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
In this research used documentation, observation, and library method in collecting data. Meanwhile the discussion technique used was descriptive one.
Based on the result of the research conducted, is found the strength of Procedure of Land and Building Tax Collection in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali include it uses two collection systems to facilitate the taxpayers in finding how much the outstanding tax should be paid. They are some weakness include the lack of illumination and sevice in the attempt of socializing to the taxpayer, so that a few taxpayers that understood the function of tax.
Considering such finding, recommended the KPP Pratama Boyolali to improve its illumination and service in the attempt of socializing the obligation of taxpayers, so that the taxpayers can understand the function and benefit of tax it self and will be aware of their obligation to pay the tax orderly and timely.
Key Word : Land and Building Tax, Procedure of Land and Building Tax Collection, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, taxpayer.
ABSTRAK
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
NURFIANINIM F3407057
KPP Pratama Boyolali menangani administrasi perpajakan yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode deokumentasi, wawancara, observasi, dan metode pustaka dalam pengumpulan data. Sedangkan teknik pembahasan yang digunakan adalah Pembahasan Deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kelebihan dari Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yaitu dengan digunakannya dua sistem pemungutan akan mempermudah wajib pajak dalam mengetahui berapa besar pajak terutang yang harus dibayar. Kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya penyuluhan dan pelayanannya dalam rangka sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga belum banyak wajib pajak yang memahami fungsi dari pajak itu sendiri.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan kepada KPP Pratama Boyolali agar lebih meningkatkan penyuluhan dan pelayanannya dalam rangka sosialisasi kewajiban para wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa memahami fungsi dan hikmah dari pajak itu sendiri serta sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, wajib pajak.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat
ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan
yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah
melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat
memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber
dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk
berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.
Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap
penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sesuai Pasal 18 ayat 1
Undang-undang No.12 Tahun 1994, hasil penerimaan pajak merupakan
penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen)
untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai
pendapatan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah mendapat bagian
yang besar.
Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi
kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan
2
1
pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan
mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak
perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan
komputerisasi, peningkatan mutu para pegawainya dan penggunaan sistem
pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada prinsipnya sistem perpajakan nasional menganut Self Assesment
System, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,
membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal tersebut di atas
dirasa belum tepat mengingat besarnya jumlah obyek pajak dan beragamnya
tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka
belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk
mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik. Oleh karena itu
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap
obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh
manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya
tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak/ lokasi
obyek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang
disebut Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). SPOP tersebut dapat diperoleh
secara cuma-cuma disetiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah diisi dengan
benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak
Pratama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima (Pasal 9 Undang-undang
3
No.12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya melewati waktu yang telah
ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 25%
dari pajak yang seharusnya diayar (Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.12
Tahun 1994).
Pada prakteknya pengisian SPOP dapat juga dilakukan melalui kegiatan
pendataan. Dalam hal ini maka aparat pajak secara aktif mendatangi wajib pajak
dan mencatat data yang diperlukan. Dalam hal menentukan luas tanah atau
bangunan maka petugas pendata dapat melakukan pengukuran obyek pajak
tersebut atau mencatatnya dari dokumen/ bukti-bukti yang dimiliki oleh wajib
pajak seperti sertifikat atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian obyek dan subyek PBB
dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data PBB yang akurat, sehingga
diharapkan dapat tercipta pengenaan PBB yang lebih adil, merata, tertib
administrasi, peningkatan pokok ketetapan dan penerimaan PBB, serta
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
Sebelum wajib pajak dikenai PBB perlu adanya obyek pajak yang
ditentukan klasifikasinya. Untuk menentukan klasifikasi tanah dan bangunan
Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan. Menurut KMK.523/KMK/
04/1998 nilai kelas tanah dan bangunan diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu
golongan A dan golongan B. Untuk nilai kelas tanah setiap golongan dibagi
menjadi 50 kelas, sedangkan untuk nilai kelas bangunan setiap golongan dibagi
menjadi 20 kelas.
Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem pemungutan yaitu Self
Assessment System dan Official Assessment System, yang mana kedua sistem ini
4
diterapkan dalam kegiatan yang berbeda. Self Assessment System diterapkan
dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Official Assesment System
diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Dalam pemungutan PBB perlu
adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB, karena
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali kurang melakukan sosialisasi masalah
prosedur pemungutan PBB, maka wajib pajak banyak yang kurang mengetahui
tentang prosedur pemungutan PBB.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka ingin diketahui sebenarnya
“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI”.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir
ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
“Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali?”
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
D. MANFAAT PENELITIAN
Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak, baik itu bagi akademik dan bagi pihak lain. Adapun
manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Akademik
Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang
perpajakan, khususnya mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan.
2. Bagi Pihak Lain
Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan
dan pertimbangan.
E. METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-
sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap
warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang diteliti
dalam tugas akhir ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
5
Namun demikian, dalam pemungutannya ada prosedur yang harus
dilalui oleh setiap wajib pajak dan petugas pemungut pajak, sehingga tidak
terjadi benturan kepentingan antara wajib pajak dan petugas pajak.
2. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang
dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.
b. Sumber Data
Menurut Loefland dalam Moloeng (2002: 112) menyatakan bahwa
“Sumber data yang pertama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain”.
1) Sumber Data berasal dari:
a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang
diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan
Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Boyolali.
b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait
dengan penulisan.
6
2) Sumber Data diambil dari:
a) Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan
yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi.
b) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting
dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis
atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas,
tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang
berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2000: 106). Metode
dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem
pengenaan PBB.
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk
memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan
untuk melengkapi data dari metode dokumentasi.
7
c. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti
dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran
mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan
mengamati bagaimana Sistem Pengenaan PBB.
d. Metode Pustaka
Metode pustaka yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber pustaka atau
literatur. Metode ini sebagai pelengkap dalam pembuatan Tugas Akhir
sebagaimana tiga metode yang sebelumnya.
5. Pembahasan Analisis
Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan cara deskripsi
yaitu metode analisis data dengan cara memberikan gambaran, penjelasan,
pengelompokan data atau memilih data kemudian dibandingkan dengan teori
yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian dibandingkan antara
fakta yang ada dengan teori atau menganalisis fakta yang ada dengan teori,
kemudian ditarik suatu kesimpulan.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PROSEDUR
Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam
melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan (Wursanto, 1991:
20).
Menurut Mulyadi (2001: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan
yang terjadi berulang-ulang.
Sedangkan menurut Moekijat (1989: 194), ciri-ciri prosedur meliputi:
1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi
tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.
2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki
fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang
dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-
fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas
digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada
suatu kondisi tertentu.
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa
prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam
9
melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu
departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan
jaman.
B. PAJAK
1. Pengertian Pajak
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1) yang dimaksud dengan
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum.
Menurut Soemahamidjaja dalam Santoso (1981: 34) dalam
desertasinya yang berjudul pajak berdasarkan asas gotong royang, Pajak
adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari kedua pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan
tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari
masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara.
10
2. Sistem Pemungutan Pajaka. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak, adapun ciri-ciri Official Assessment System:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang,
adapun ciri-ciri Self Assessment System :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
11
Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
3. Pedoman Pemungutan PajakMenurut Adam Smith dalam Suandy (2002: 64) mengajarkan tentang
asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama Four Cannons atau
The Four Maxim dengan uraian sebagai berikut:
a. Equity dan Equality
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya
dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal Equality ini tidak
diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama
wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan
sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal
kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum
yang diutamakan adalah mengenal subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
dan ketentuan mengenai pambayarannya.
c. Convenienci of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak,
yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau
keuntungan yang dikenakan pajak.
12
d. Economic of Collection
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,
jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan itu
sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang
dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh
(Suandy, 2002: 27-28).
C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Suandy (2002: 64), yang dimaksud Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang
ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan
subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.
Menurut Suharno (2003: 32) yang dimaksud Pajak Bumi dan
Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya
diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam
kelompok penerimaan bagi hasil pajak.
Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka
dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan
negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan
atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah
masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.
13
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang PBB.
3. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Azhari dalam Suharno (2003: 3) kaitannya dengan Pajak Bumi dan
Bangunan ada empat asas utama yang harus diperhatikan, yaitu:
a) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
b) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib
pajak.
c) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau
ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
d) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah
maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung-jawab mendukung
pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun
1994.
Pasal 2
1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
14
2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
1) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
objek pajak yang:
a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis
dengan itu;
c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;
d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;
e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
3) Besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
15
4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Diatur dalam pasal 4 UU No. 12
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
Pasal 4
1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-
Undang ini.
3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya,
Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam
ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak
dimaksud.
5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan
penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
16
dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan
dimaksud.
6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur
Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai
alasan-alasannya.
7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal
Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu
dianggap disetujui.
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5%.