PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK …

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK PADA

KPP PRATAMA KEMAYORAN TAHUN 2018

Delesa Aspiani1, Pebriana Arimbhi

2

1 Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI Jakarta

2 Ketua Program Studi Perpajakan, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI Jakarta

[email protected]

ABSTRACT

Taxes have an important role because taxes are the main source of state income. The tax

itself can be collected through the applicable system, namely the Self Assessment System

(SAS). The principle in the system is that Taxpayers (WP) are required to calculate,

calculate, pay for themselves, and report tax payable in accordance with the provisions of

tax laws and regulations, so that the amount of tax payable is entrusted to the WP itself

through a Notice he said.

In determining the amount of tax owed, WP disputes and tax officers often occur. The

dispute occurred because of differences in perceptions between taxpayers and tax officers

regarding a problem, such as regulations and interpretations of tax authorities for a fact,

and calculation or writing errors. This of course can be detrimental to state revenues.

Therefore, we need a procedure that can regulate the tax collection process itself. A tax

law that provides clear limits and sanctions in the tax collection process.

The burden of proof to declare that the tax owed in the SPT is incorrect to the tax

authorities (Directorate General of Taxes), the process of proof or evidence obtained can

come from an examination or other information. So if from the evidence it turns out the

amount of tax owed according to the WP as reported in the SPT is incorrect, then the tax

authorities determine the amount of tax owed accordingly in accordance with the

provisions of tax laws by issuing a Tax Assessment Letter.

SKP is issued for a tax period, part of the tax year, or tax year that is carried out by

research, examination, re-examination or examination of preliminary evidence. With the

issuance of this SKP, a Tax Collection Letter (STP) will be issued as a consequence of the

existence of underpayment tax so that the WP is obliged to pay the tax payable in full

along with the penalties.

Keywords: Procedure, Tax Assessment Letter, Tax Collection Letter

Halaman 105 Jurnal Ekbank Volume 2 Nomor 2 Desember 2019

mailto:[email protected]

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan

negara. Pajak itu sendiri nantinya dapat dipungut melalui sistem yang berlaku, yakni Self

Assesment System (SAS). Prinsip dalam sistem tersebut adalah bahwa Wajib Pajak (WP)

diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan

pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga

penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri melalui Surat

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

Di dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan WP dan

petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara wajib

pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah, seperti peraturan dan penafsiran fiskus

atas suatu fakta, dan kesalahan hitung atau tulis. Hal ini tentu saja dapat merugikan

penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata cara yang bisa mengatur proses

pemungutan pajak itu sendiri. Suatu hukum pajak yang memberikan batasan-batasan dan

sanksi yang jelas dalam proses pemungutan pajak.

Beban pembuktian untuk menyatakan bahwa pajak yang terutang dalam SPT adalah tidak

benar berada pada pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), Proses pembuktian atau bukti

yang diperoleh dapat berasal dari pemeriksaan atau adanya keterangan lain. Maka apabila

dari bukti tersebut ternyata jumlah pajak yang terutang menurut WP sebagaimana

dilaporkan dalam SPT tidak benar, maka fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang

dilakukan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan.

Dengan diterbitkannya SKP ini, maka akan terbit Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai

bentuk konsekuensi adanya pajak yang kurang bayar sehingga WP diwajibkan

melaksanakan pelunasan pajak terutang beserta sanksinya.

Kata Kunci : Prosedur, Surat Ketetapan Pajak, Surat Penagihan Pajak


LATAR BELAKANG

Kelangsungan hidup negara juga berarti

kelangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian,

negara diharapkan memiliki penghasilan yang cukup

dalam membiayai kepentingan umum yang akhirnya

juga mencakup kepentingan individu seperti

kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan

lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah harus

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang ideal dengan cara menggerakkan semua

potensi dari berbagai sektor dalam memenuhi

penerimaan dana yang maksimal. Salah satu sektor

tersebut ialah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara baik secara

tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan

Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa

pungutan pajak pada awalnya merupakan beban yang

mengurangi penghasilan atau kekayaan individu

tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat,

melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi

seluruh masyarakat, baik yang membayar maupun

tidak. Penerimaan negara dari perpajakan selalu

menjadi penyumbang terbesar dan meningkat setiap

tahunnya seperti pada APBN tahun 2017 yang

berkontribusi mencapai 85,6% dari total pendapatan

negara. Dengan demikian, kita sebagai warga negara

yang baik harus patuh terhadap undang-undang yang

berlaku untuk wajib bekerjasama dengan pemerintah

dalam mencapai target penerimaan negara. Hal

tersebut dapat dipenuhi dengan membayar pajak.

Pajak itu sendiri nantinya dapat dipungut melalui

sistem yang berlaku yakni Self Assesment System

(SAS). Prinsip dalam sistem tersebut adalah bahwa

Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan

melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga

penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan

kepada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan

(SPT) yang disampaikannya. Dengan demikian sistem

perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak

diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga

harus makin mampu dan bersih sehingga dapat

mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan

nasional (Windiarti & Sofyan, 2018).

Di dalam menentukan besarnya pajak yang

terutang sering terjadi perselisihan WP dan petugas

pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya

perbedaan persepsi antara WP dan petugas pajak

mengenai suatu masalah, seperti peraturan dan

penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan

hitung atau tulis. Hal ini tentu saja dapat merugikan

penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu

tata cara yang bisa mengatur proses pemungutan

pajak itu sendiri. Suatu hukum pajak yang

memberikan batasan-batasan dan sanksi yang jelas

dalam proses pemungutan pajak. Beban pembuktian

untuk menyatakan bahwa pajak yang terutang dalam

SPT adalah tidak benar berada pada pihak fiskus

(Direktorat Jenderal Pajak), seperti yang tertulis

dalam Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat 3. Proses

pembuktian atau bukti yang diperoleh dapat berasal

dari pemeriksaan atau adanya keterangan lain. Maka

apabila dari bukti tersebut ternyata jumlah pajak yang

terutang menurut WP sebagaimana dilaporkan dalam

SPT tidak benar, maka fiskus menetapkan jumlah

pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun

pajak, atau tahun pajak yang dilakukan penelitian,

pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan

bukti permulaan. Dengan diterbitkannya SKP ini,

maka akan terbit Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai

bentuk konsekuensi adanya pajak yang kurang bayar

sehingga WP diwajibkan melaksanakan pelunasan

pajak terutang beserta sanksinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak atas Surat

Ketetapan Pajak pada KPP Pratama Kemayoran

Tahun 2018?


2. Apa hambatan dalam pelaksanaan prosedur

penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada

KPP Pratama Kemayoran Tahun 2018?

3. Apa solusi dari hambatan dalam pelaksanaan

prosedur penagihan pajak atas Surat Ketetapan

Pajak pada KPP Pratama Kemayoran Tahun

2018?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak atas

Surat Ketetapan Pajak pada KPP Pratama

Kemayoran Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan



2018.

3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan dalam

pelaksanaan prosedur penagihan pajak atas Surat


Tahun 2018.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan

klerikal, yang dibuat untuk menjamin penanganan

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi

berulang-ulang (Mulyadi, 2016). Prosedur umumnya

mencakup kegiatan yang harus dilakukan, pada suatu

waktu atau periode tertentu atau dengan arah dan

tujuan tertentu, dan sebagainya. Prosedur adalah

kegiatan klerikal yang terdiri dari mencatat, menulis,

memberi kode, mendaftar, dan lain-lain (Sofyan,

2016).

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

(Adriani, 2014). Dari definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak

memungut pajak hanyalah negara. Iuran

tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang serta dengan aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari

negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang

meliputi (Mardiasmo, 2016):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan

SKPKB apabila:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain pajak yang terutang tidak

atau kurang dibayar,

b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan

dalam jangka waktu yang telah ditentukan

dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana

ditentukan dalam Surat Teguran,

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau

keterangan lain mengenai Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah ternyata tidak

seharusnya dikompensasikan selisih lebih

pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif

0% (nol persen),

d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan

atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga


tidak dapat diketahui besarnya pajak yang

terutang, dan

e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak secara

jabatan SKPKB diterbitkan terhadap Wajib

Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan

atau keterangan lain tidak memenuhi

kewajiban formal dan atau kewajiban

material. Keterangan lain tersebut adalah

data konkret yang diperoleh atau dimiliki

oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain

hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti

pemotongan Pajak Penghasilan.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT)

Surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan. Penerbitan SKPKBT apabila

ditemukan data baru yang mengakibatkan

penambahan jumlah pajak yang terutang setelah

dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka

penerbitan SKPKBT.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.

Penagihan Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan pajak oleh

Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan maka tindakan yang dilakukan

terdiri dari:

1. Surat Teguran

Penagihan Pajak dilakukan Direktorat Jenderal

Pajak kepada Wajib Pajak dengan terlebih

dahulu Pejabat menerbitkan Surat Teguran

setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pelunasan utang pajak Wajib Pajak.

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan

secara langsung, melalui pos, atau melalui

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pemabayaran.

Tindakan ini dilakukan berdasarkan Surat

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

yang diterbitkan Pejabat apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya atau

berniat untuk itu,

b. Penanggung Pajak memindahtangankan

barang yang dimiliki atau dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang

dilakukannya di Indonesia,

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung

Pajak akan membubarkan badan usaha atau

menggabungkan usaha atau memekarkan

usaha atau memindahtangankan perusahaan

yang dimiliki atau yang dikuasainya atau

melakukan perubahan bentuk lainnya,

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara,

dan

e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung

Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-

tanda kepailitan.


Gambar 1. Kerangka Pengamatan

METODE PENELITIAN

Dalam pengamatan ini penulis menggunakan

pendekatan kualitatif berupa pengamatan lapangan.

Untuk pengambilan data primer dan data sekunder

yang digunakan, penulis melakukan beberapa teknik

dalam pengambilan data, antara lain (Pandoyo &

Sofyan, 2018):

1. Observasi. Yaitu dengan melakukan

pengamatan secara langsung mengenai

fenomena yang dibahas, untuk pengamati

bagaimana Prosedur penagihan pajak atas Surat


Tahun 2018.

2. Wawancara. Teknik mengumpulkan data

dengan proses tanya jawab dengan pihak KPP

Pratama Kemayoran yang berkompeten dan

menangani langsung tentang Surat Ketetapan

Pajak (SKP).

3. Studi Literatur. Penulis mengumpulkan

data/peraturan daerah/peraturan gubernur dari

KPP Pratama Kemayoran, membaca buku-buku

yang berhubungan dengan pajak, undang-

undang perpajakan, dan mengutip dari sumber

terpercaya lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penagihan Pajak Atas Surat Ketetapan

Pajak Pada KPP Pratama Kemayoran Tahun

2018

Dalam pelaksanaan penagihan pajak oleh

Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak sesuai ketentuan perundang-

undangan perpajakan No. 19 Tahun 2000, sesuai hasil

wawancara dengan Bapak Hariyadi selaku Juru Sita

Pajak di Bagian Penagihan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kemayoran, dan data sekunder yang didapat

penulis bahwa prosedur penagihan pajak atas Surat


Tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan yang ada

baik secara tata cara pelaksanaan maupun

pelaksanaan dilapangan.

Adapun prosedur penagihan pajak atas Surat


Tahun 2018 adalah :


Gambar 2. Prosedur Penagihan Pajak Atas Surat Ketetapan

Pajak Pada KPP Pratama Kemayoran Tahun 2018.

1. Surat Teguran

Penagihan Pajak dilakukan Direktorat

Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dengan

terlebih dahulu Pejabat menerbitkan Surat

Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh

tempo pelunasan utang pajak Wajib Pajak.

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan

secara langsung, melalui pos, atau melalui

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

dengan bukti pengiriman surat. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Bapak Hariyadi

selaku Juru Sita Pajak di Bagian Penagihan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran,

dan data sekunder yang didapat penulis bahwa

KPP Pratama Kemayoran mengeluarkan Surat

Teguran sebanyak 2.219 WP dari 6215 WP

yang terdaftar atau sebesar:

2219 x 100% = 35,7 %

6215

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pemabayaran.

Tindakan ini dilakukan berdasarkan Surat

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

yang diterbitkan Pejabat apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-lamanya atau

berniat untuk itu,

b. Penanggung Pajak memindahtangankan

barang yang dimiliki atau dikuasai dalam

rangka menghentikan atau mengecilkan

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang

dilakukannya di Indonesia,

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung

Pajak akan membubarkan badan usaha

atau menggabungkan usaha atau

memekarkan usaha atau

memindahtangankan perusahaan yang

dimiliki atau yang dikuasainya atau

melakukan perubahan bentuk lainnya,

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara,

dan

e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung

Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus sekurang-kurangnya memuat nama

Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan

Penanggung Pajak, besarnya utang pajak,

perintah untuk membayar, dan saat pelunasan

pajak.

3. Surat Paksa

Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi

jumlah utang pajak setelah lewat waktu 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal

disampaikan Surat Teguran, Pejabat


menerbitkan Surat Paksa (SP) dan

diberitahukan secara langsung oleh Jurusita

Pajak kepada Penanggung Pajak selain karena

kondisi tersebut, Surat Paksa juga dapat

diterbitkan dalam hal:

a. Terhadap Penanggung Pajak telah

dilaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus.

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tercantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau

penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap orang pribadi

diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal,

tempat usaha, atau ditempat lain yang

memungkinkan,

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal

bersama ataupun yang bekerja di tempat

usaha Penanggung Pajak apabila

Penanggung Pajak yang bersangkutan

tidak dapat dijumpai,

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana

wasiat atau yang mengurus harta

peninggalannya, apabila Wajib Pajak

telah meninggal dunia dan harta warisan

belum dibagi, dan

d. Ahli waris, apabila Wajib Pajak telah

meninggal dunia dan harta warisan tetap

dibagi.

Sedangkan terhadap badan, Surat paksa

diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. Pengurus yang meliputi Direksi,

Komisaris, Pemegang Saham Pengendali

atau Mayoritas untuk perseroan terbuka,

pemegang saham untuk perseroan

tertutup, dan orang yang nyata-nyata

mempunyai wewenang ikut menentukan

kebijakan dan atau mengambil keputusan

dalam menjalankan perseroan, untuk

perseroan terbatas,

b. Kepala perwakilan, kepala cabang, atau

penanggung jawab, untuk Badan Usaha

Tetap (BUT),

c. Direktur, pemilik modal, atau orang yang

ditunjuk untuk melaksanakan dan

mengendalikan serta bertanggung jawab

atas perusahaan, untuk badan usaha

lainnya seperti kontrak investasi kolektif,

persekutuan, firma, dan perseroan

komanditer,

d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan

mengendalikan serta bertanggung jawab

atas yayasan, untuk yayasan, dan

e. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau

tempat usaha badan yang bersangkutan

apabila Jurusita Pajak tidak dapat

menjumpai salah seorang dari yang

disebut di atas.

Dalam hal Wajib Pajak berada pada kondisi

tertentu:

a. Dinyatakan pailit, maka Surat Paksa

diberitahukan kepada Kurator, Hakim

Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan,

b. Dinyatakan bubar atau dalam likuidasi,

maka Surat Paksa diberitahukan kepada

orang atau badan yang dibebani untuk

melakukan pemberesan atau Likuidator,

dan

c. Menunjuk seorang Kuasa dengan Surat

Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan

kewajiban perpajakan, maka Surat Paksa

dapat dibertitahukan kepada Penerima

Kuasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Hariyadi selaku Juru Sita Pajak di Bagian

Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kemayoran, dan data sekunder yang didapat

penulis bahwa KPP Pratama Kemayoran

mengeluarkan Surat Paksa sebanyak 1.421

WP dari 6215 WP yang terdaftar atau sebesar:

1421 x 100% = 22,8 %

6215

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak

Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung

Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh

Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Berdasarkan SPMP, Jurusita Pajak

melaksanakan penyitaan terhadap barang

milik penanggung pajak.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Hariyadi selaku Juru Sita Pajak di Bagian

Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kemayoran, dan data sekunder yang didapat

penulis bahwa KPP Pratama Kemayoran

mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan sebanyak 110 WP dari 6215 WP

yang terdaftar atau sebesar:

110 x 100% = 17,6 %

6215

5. Lelang

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas)

hari sejak tangal pelaksanaan penyitaan

Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang

pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka

Pejabat melakukan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang untuk barang bergerak

dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak

bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Kemudian

jika setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari

sejak Pengumuman Lelang, ternyata

Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang

pajak dan biaya Penagihan Pajak, maka

Pejabat melakukan penjualan barang sitaan

Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang

Negara.

6. Pemblokiran Rekening

Penyitaan dengan pemblokiran dilakukan

terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak

yang tersimpan di bank meliputi rekening,

simpanan, dan bentuk simpanan lain yang

lazim dalam praktek perbankan. Untuk

melaksanakan pemblokiran, Kepala KPP

mengajukan permohonan pemblokiran kepada

pimpinan bank tempat harta kekayaan

Penanggung Pajak tersimpan disertai Salinan

SP dan SPMP. Pimpinan bank wajib

memblokir seketika setelah menerima

permohonan pemblokiran dari kepala KPP dan

membuat Berita Acara serta menyampaikan

salinannya kepada Kepala KPP dan

Penanggung Pajak. Setelah KPP menerima

Berita Acara pemblokiran dari bank, Jurusita

Pajak memerintahkan kepada Penanggung

Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar

memberitahukan saldo kekayaannya yang

tersimpan di bank tersebut kepada Jurusita

Pajak. Setelah saldo kekayaan tersebut

dketahui, Jurusita Pajak melaksanakan

penyitaan dengan membuat Berita Acara

Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh

Jurusita Pajak, Saksi-saksi, dan pimpinan bank

atau pejabat bank yang ditunjuk. Kemudian

Jurusita Pajak menyampaikan Salinan Berita

Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung

Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.

7. Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Pencegahan dapat dilakukan terhadap

Penanggung Pajak yang mempunyai utang

pajak dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) dan

diragukan itikad baiknya dalam melunasi

utang pajak itu. Untuk melakukan Pencegahan

harus didasarkan pada keputusan pencegahan

yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas

permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang

bersangkutan. Keputusan pencegahan memuat

sekurang-kurangnya:

a. Identitas Penanggung Pajak yang

dikenakan pencegahan,

b. Alasan melakukan pencegahan, dan

c. Jangka waktu pencegahan paling lama 6

(enam) bulan dan dapat diperpanjang

untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pencegahan dapat dilakukan terhadap

beberapa orang sebagai Penanggung Pajak

Wajib Pajak badan atau ahli waris.

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak

mengakibatkan hapusnya utang pajak dan

terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

8. Penyanderaan

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap

Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang

pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa

diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan dalam

hal Penanggung Pajak:


a. Mempunyai utang pajak sekurang-

kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta

rupiah).

b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi

utang pajak.

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak

dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah

Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat

setelah meperoleh izin tertulis dari Menteri

Keuangan untuk penagihan pajak pusat.

Jangka waktu Penyanderaan selama-lamanya

6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung

Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan

dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6

(enam) bulan. Penanggung Pajak yang

disandera akan lepas jika memenuhi syarat,

yaitu:

a. Apabila uang pajak dan biaya penagihan

pajak telah dibayar lunas,

b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan

dalam Surat Perintah Penyanderaan telah

dipenuhi,

c. Berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

dan

d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari

Menteri Keuangan Penyanderaan tetap

dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak

yang telah dilakukan pencegahan.

Penyanderaan dibebankan kepada

Penanggung Pajak yang disandera dan

diperhitungkan sebagai biaya penagihan

pajak.

Hambatan dalam pelaksanaan prosedur

penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada

KPP Pratama Kemayoran Tahun 2018

Kendala yang dihadapi juru sita di lapangan pada saat

proses penagihan adalah:

1. WP yang sudah lama dikenakan penagihan

namun belum memasuki masa daluarsa, tidak

bisa melengkapi dokumen yang diminta oleh

KPP karena berpindah-pindah Kantor Pajak

sehingga menyebabkan dokumen bisa saja

terselip atau hilang,

2. Saat juru sita mendatangi rumah WP, WP

seringkali tidak bisa ditemukan, dikarenakan

sudah pindah rumah atau pindah alamat, dan

3. Aplikasi tidak berfungsi secara terus menerus

namun tidak signifikan (System Error)

Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan


Pajak pada KPP Pratama Kemayoran Tahun 2018

Solusi dari kendala yang dihadapi juru sita di

lapangan pada saat proses penagihan adalah:

1. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal

Pajak sudah menerbitkan peraturan dan

mekanisme Surat Tagihan Pajak dan

menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak

untuk melengkapi persyaratan dokumen yang

hilang,

2. Melakukan koordinasi dengan unit lain, Tim

AR, Tim Fungsional, Tim KPP lain, Browsing

di Internet. Ketika sudah usaha maksimal, WP

tetap tidak ditemukan maka juru sita melakukan

secara formal yaitu dimana utang pajak

dijadikan lunas, dan

3. Koordinasi dengan kantor pusat, karena yang

bisa melakukan perubahan sistem hanya di

Kantor Pusat serta mengkomunikasikan kepada

WP bahwa sistem sedang eror dan bisa diganti

dengan menyerahkan bukti pembayaran dari

bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

pengamatan serta pembahasan mengenai prosedur

penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada KPP

Pratama Kemayoran Tahun 2018, maka penulis

memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penagihan pajak atas Surat Ketetapan


2018, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Namun masih terdapat

Wajib Pajak yang belum patuh dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini

terlihat dari data tahun 2018 sebesar 35,7 %


untuk Surat Teguran, 22,8 % untuk Surat Paksa,

dan 17,6 % untuk Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

2. Wajib Pajak tidak merespon proses penagihan

yang dilakukan oleh Fiskus dan sistem

teknologi terkait penagihan terkadang server

down, dan

3. Adapun upaya yang dilakukan Fiskus untuk


Pajak adalah dengan cara memberikan

sosialisasi dan pendekatan secara personal yang

lebih baik.

Berdasarkan simpulan dan hasil pengamatan

yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat

memberikan saran sebagai bahan masukan Direktorat

Jenderal Pajak yang berhubungan dengan Prosedur

Penagihan Pajak adalah :

1. Adapun pelaksanaan prosedur penagihan pajak

atas Surat Ketetapan Pajak pada KPP Pratama

Kemayoran Tahun 2018, sudah baik agar selalu

tetap dipertahankan prosedur pemungutannya.

2. Petugas dapat bergerak aktif dalam melakukan

monitoring dan melakukan sosialisasi tentang

system Self Assessment dalam penerapan sistem

pemungutan pajak penagihan agar target dan

realisasi pajak penagihan bisa terus mencapai

target.

3. Wajib pajak bisa berperan aktif dalam

menggunakan hak dan kewajibannya serta

meningkatkan kesadaran untuk terus patuh dan

bijak dalam menggunakan hak dan

kewajibannya.

4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan

memberikan kemudahan fasilitas pembayaran

kepada Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani. (2014). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba

Empat.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Revision ed.).

Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi.

Jakarta: Salemba Empat.

Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). Metodologi

Penelitian Keuangan dan Bisnis: Teori dan

Aplikasi Menggunakan Software Olah Data

Eviews 9. Bogor: IN-MEDIA.

Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Pajak Restoran Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Bogor. Eksekutif, 13(1), 59-77.

Retrieved from

https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/

article/download/107/pdf/

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (2009).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan

umum dan Tata Cara Perpajakan.

Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Kota Depok. Jurnal Ilmiah

Ekbank, 1(2), 29-39. Retrieved from

http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekban

k/article/download/9/7


https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/download/107/pdf/

https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/download/107/pdf/

http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/download/9/7

http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/download/9/7

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK …

Documents