proposal tesis inal.docx

8/16/2019 proposal tesis inal.docx

1/66

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangNarkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga

untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi

ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk

para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang berman aat di

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan

ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan

saksama. Narkotika apabila dipergunakan se!ara tidak teratur

menurut takaran"dosis akan dapat menimbulkan bahaya isik dan

mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan

ketergantungan pada pengguna itu sendiri. #rtinya keinginan sangat

kuat yang bersi at psikologis untuk mempergunakan obat tersebut

se!ara terus menerus karena sebab-sebab emosional.$asalah penyalahgunaan narkotika ini bukan sa%a merupakan

masalah yang per lu mendapat per hatian bagi negara &ndonesia'

melainkan %uga bagi dunia &nter nasional. $emasuki abad ke-20

perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin

meningkat' salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on


2/66

2

Narcotic Drugs pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting

mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu *at yang

dapat merusak isik dan mental yang bersangkutan' apabila

penggunanya tanpa resep dokter.$asalah penyalahgunaan narkotika di &ndonesia' sekarang ini

sudah sangat memprihatinkan. +al ini disebabkan beberapa hal

antara lain karena &ndonesia yang terletak pada posisi di antara

tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi' maka pengaruh globalisasi' arus transportasi yang sangat

ma%u dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran

opini peredaran gelap. $asyarakat &ndonesia bahkan masyarakat

dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang

sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian se!ara

illegal berma!am , ma!am %enis narkotika. ekhawatir an ini semakin

di perta%am akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang

telah merebak di segala lapisan masyarakat' termasuk di kalangan

gener asi muda. +al ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan

bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap isik dan mental' apabila

digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan

dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk

kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi

kesehatan phisik dan ke%iwaan manusia. #dapun yang termasuk

golongan narkotika adalah !andu dan komponen , komponennya


3/66

3

yang akti yaitu morphin' heroin' !odein' gan%a dan !o!oain' %uga

hasish' shabu-shabu' koplo dan se%enisnya. ahaya

penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pe!andu'

melainkan dapat membawa akibat lebih %auh lagi' yaitu gangguan

terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada

malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara

yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang ke%ahatan ini. +al

tersebut tentu sa%a menimbulkan dampak negati bagi !itra suatu

negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan

berbagai kegiatan yang bersi at internasional' termasuk kon erensi

yang telah diadakan baik dibawah naungan /iga angsa- angsa

maupun di bawah naungan eserikatan angsa , angsa./iga angsa , angsa pada tahun 1909 di hanghai' ina

telah diselenggarakan persidangan yang membi!arakan !ara- !ara

pengawasan perdagangan gelap obat bius' selan%utnya pada

persidangan komisi opium (4pium ommision) telah dihasilkan

traktat pertama mengenai pengawasan obat bius' yaitu on ensi &

nternasional tentang 4pium ( &nternational 4pium Convention) di Den

Haag Belanda pada tahun 191 .ertemuan antara para anggota erserikatan angsa , angsa

di New 6ork' #merika erikat pada tanggal 30 $ar et 1971 telah

dihasilkan on ensi Tunggal Narkotika 1971 ( ingle on ention

Nar!oti! Drugs' 1971) dan telah diubah dengan tentang erubahan


4/66


5/66

5

seluruhnya untuk menun%ukkan bahaya narkoba pada waktu itu

(1928). Undang , undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan

di undangkannya kedalam lembaran tambahan tanggal 22 & Nomor 7 tahun 1981' yang

mengatur mengenai usaha-saha penanggulangan masalah-masalah

sosial' diantaranya berkenaan dengan narkotika. Namun dalam

pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada

dasar hukum pengaturan narkotika' sehingga instruksi residen

tersebut tidak diber lakukan lagi sekaligus men!abut pember lakuan

;erdoo enden $iddelen 4rdonantie dan yang terakhir

dikeluarkanlah Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika.eredaran Narkotika yang ter%adi di &ndonesia sangat bertentangan

dengan tu%uan pembangunan nasional &ndonesia untuk mewu%udkan

manusia &ndonesia seutuhnya dan masyarakat &ndonesia

seluruhnya yang adil' makmur' se%ahtera tertib dan damai

berdasarkan an!asila dan Undang , Undang Dasar 19?5. Untuk

mewu%udkan masyarakat &ndonesia yang se%ahtera tersebut perlu


6/66

6

peningkatan se!ara terus menerus usaha , usaha di bidang

pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan

narkotika sebagai obat' disamping untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan.$eskipun narkotika sangat berman aat dan diperlukan untuk

pengobatan sesuai dengan standar pengobatan' terlebih %ika

disertai dengan peredaran narkotika se!ara gelap akan

menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun

masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan niali , nilai budaya

bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan

nasional.eningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika sangat diperlukan' karena ke%ahatan

narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan se!ara

berdiri sendiri' melainkan dilakukan se!ara bersama , sama yaitu

ber upa %aringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang

terorganisasi se!ara mantap' rapi dan sangat rahasia. e%ahatan narkotika yang bersi at transnasional dilakukan

dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi

!anggih' termasuk pengamanan hasil , hasil ke%ahatan narkotika.

erkembangan kualitas ke%ahatan narkotika tersebut sudah men%adi

an!aman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. eredaran

obat terlarang narkotika masih tetap marak' bahkan akhir , akhir ini


7/66

7

ke%ahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang

tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang , barang terlarang

tersebut' belakangan ini telah di%adikan daerah tu%uan operasi

peredaran narkotika oleh %aringan pengedar narkotika internasional.$emperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin

hari semakin meningkat' menun%ukkan aplikasi Undang , undang

Nomor 9 tahun 1987 belum dapat se!ara e ekti dalam mengatasi

setiap tindak pidana narkotika' padahal pemerintah telah

mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan

memberlakukan Undang , undang yang bersi at khusus' karena

kitab Undang , Undang +ukum idana ( U+ ) yang dimiliki tidak

bisa men%angkau ke%ahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana

di dalam per Undang , undangan pidana khusus lebih interen dan

lebih mendekati tu%uan re or masi di banding dengan yang ter !antum

di dalam U+ yang telah kuno itu. 1 etidake ekti an Undang , undang nomor 9 tahun 1987'

sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau ormulasinya dari

pembentuk Undang , undang ter sebut tidak %eli mengantisipasi

perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan

akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan' serta

menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai , nilai budaya.

adahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebi%akan

legislati e " or mulati merupakan tahap yang paling strategis.

1 #ndi +am*ah' 1998' istem idana dan emidanaan &ndonesia T. radnya

aramita'


8/66

8

elemahan kebi%akan legislati akan berdampak pada para

penegak hukum' yaitu kesulitan mengaplikasikan atur an , aturan

tersebut dalam menangani kasus , kasus tindak pidana narkotika.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Narkotika

memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan

terhadap tindak pidana Narkotika melalui an!aman pidana denda'

pidana pen%ara' pidana seumur hidup' dan pidana mati dan mengatur

mengenai peman aatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan

kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun' dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam

masyarakat menun%ukkan ke!enderungan yang semakin meningkat

baik se!ara kuantitati maupun kualitati dengan korban yang

meluas' terutama di kalangan anak-anak' rema%a' dan generasi muda

pada umumnya. 4leh sebab itu' Undang-undang ini di!abut dengan

Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.eberapa materi baru dalam Undang , undang nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika menun%ukkan adanya upaya-upaya dalam

memberikan e ek psikologis kepada masyarakat agar tidak

ter%erumus dalam tindak pidana narkotika telah ditetapkan an!aman

pidana yang lebih berat' seperti pidana mati' seumur hidup dan

pidana maksimal 20 tahun' mengingat tingkat bahaya yang

ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika'

sangat mengan!am ketahanan keamanan nasional. Namun sekarang


9/66

9

ini penerapan pidana mati masih men%adi pro kontra bagi para ilmuan

hukum.agi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut +#$

(+ak #sasi $anusia)' salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal

ini didasarkan pada asal 2: # Undang-Undang Dasar 19?5 yang

berbunyi @ etiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya@. eabsahan hukuman mati

terus dipertanyakan. ini terkait dengan pandangan A Hu-um odrat B

yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat

pada setiap indi idu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang

(non*deroga%le rights ) oleh siapapun' atas nama apapun dan dalam

situasi apapun termasuk oleh negara' atas nama hukum atau dalam

situasi darurat. ebagai hak yang dianugerahkan Tuhan' hak hidup

tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan

sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati

bertentangan dengan +ak #sasi $anusia.ebaliknya bagi yang pro berpendapat bahwa pen%atuhan hukuman

mati tidak ada hubungannya dengan pelanggaran +ak #sasi $anusia

(+#$). sebab segala bentuk hukuman pada dasarnya melanggar hak

asasi orang. en%ara seumur hidup itu %uga merampas hak asasi'

sebab pemidanaan di%atuhkan dengan melihat tindak pidana atau

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. +ukuman mati dilakukan

terhadap pelanggaran norma hukum yang mengan!am suatu

perbuatan sehingga harus dihukum demikian. e!ara normati


10/66

10

hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya

&ndonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan

sub ersi' makar' terorisme' pembunuhan beren!ana dan lain-lain.

Dengan demikian pantaslah orang yang melakukan demikian di%atuhi

hukuman mati. 4leh sebab itu penelitian ini dipilih dengan %udulC “ Analisis Eksistensi Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 3 Tahun !""# $

B. %u&usan Masalah>umusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam

sebuah penelitian' sebab dengan adanya rumusan masalah akan

memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan

tu%uan yang diterapkan' maka rumusan masalah dalam penelitian ini'

sebagai berikut C1. agaimanakah eksistensi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana

narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. #pakah pen%atuhan pidana mati pada undang-undang Narkotika sesuai

dengan tu%uan pemidanaan

'. Tu(uan dan )eguaan Penelitian1. Tu%uan penulisan ini' yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi

penerapan pidana mati dalam sistem pidana indonesia dan

se%auhmanakah e ekti itas penerapan pidana mati di indonesia.2. enelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan &lmu +ukum

idana khususnya mengenai istem emidanaan. Diharapkan

penulisan ini memberi %awaban atas persoalan-persoalan pidana

serta men%adi re erensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti


11/66

11

ilmu hukum pidana' mengingat perkembangan hukum yang

mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu

peme!ahan untuk men%elaskan semua itu' tentunya diperlukan

suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat meme!ahkan bersama.

BAB IITIN*AUAN PU+TA)A

A. Pengetian Pidana ulit untuk memberikan suatu batasan terhadap pengertian

pidana. &ni disebabkan ruang lingkup pembahasan tentang pidana

yang begitu luas' sehingga sampai saat ini tidak ada de inisi pidana

yang bersi at konkrit dan diikuti sebagai de inisi yang diikuti oleh pakar-

pakar hukum pidana. Ealaupun demikian pembatasan terhadap

pengertian pidana tetap harus dilakukan karena setidaknya pengetian

umum dari pidana tersebut dapat diketahui. arena itu setiap pakar

hukum pidana memiliki pengertian sendiri-sendiri terhadap pidana

tersebut. idana berasal dari kata stra" (belanda)' yang pada dasarnya

dapat dikatan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang senga%a

dikenakan"di%atuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah

melakukan suatu tindak pidana. &stilah pidana %uga biasa dikaitkan

dengan istilah hukuman karena pengertian stra" adalah hukuman.

Tetapi walaupun demikian hukuman merupakan istilah umum yang

bersi at kon ensional' dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-


12/66

12

ubah karena istilah tersebut berkonotasi dengan bidang yang !ukup

luas. edangkan pidana merupakan istilah yang lebih khusus 2. etidaknya pidana atau hukum pidana merupakan bagian dari

hukum publik karena itu memuat" berisi ketentuan ketentuan tentang 3 C1. #turan hukum pidana dan (yang dikaitkan"berhubungan dengan)

larangan melakukan perbuatan-perbuatan (akti "positi maupun

pasi "negati ) tertentu yang disertai dengan an!aman berupa pidana

(stra ) bagi yang melanggar larangan itu.2. yarat-syarat tertentu (kapankan) yang harus dipenuhi" harus ada

bagi si pelanggar untuk dapat di%atuhkannya sanksi pidana yang

dian!amkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan

negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya

polisi'%aksa'hakim)' terhadap yang disangka dan idakwa sebagai

pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan'

men%atuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya'

serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan

oleh tersangka"terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha

melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara

dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

2 uparni' Niniek' 2008' Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Sistem Pidana danPemidanaan ' inar ra ika' a%a ra indo ersada'


13/66

13

imons menabahkan pidana adalah kesemuanya perintah-

perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang

dian!am oleh suatu nestapa ( pidana ) barang siapa yang tidak

menaatinya' kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat

bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk

mengadakan (men%atuhi ) dan men%alankan pidana tersebut. ama

halnya dengan udatro bahwa imons memberikan pengertian bahwa

inti dari pidana adalah suatu nestapa ? . ama halnya dengan

udarto bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

Undang-Undang (+ukum idana)' senga%a agar dirasakan sebagai

nestapa 5. emberian nestapa tersebut diberikan kepada sipembuat

ke%ahatan adalah untuk membuatnya %era dan sadar bahwa apa yang

dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat

ditoleransi. elanggaran terhadap perundang-undangan akan

membuat anda mendapatkan sanksi yang setimpal terhadap apa yang

dia perbuat.

+ampir sama dengan keduanya' ;an +ammel memberikan

de inisi bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersi at

khusus' yang telah di%atuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

men%atuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung %awab

4 $oel%atno' 200:' Asas-Asas Hukum Pidana ' >ineka ipta'


14/66

14

dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar' yakni semata-

mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum

yang harus ditegakkan oleh negara. sedangkan $uladi 7 memberikan

de inisi terhadap pidana itu sendiri adalah penyerukan untuk tertib F

pidana pada hakikatnya mempunyai dua tu%uan utama yakin

mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan kon lik. enulis

beranggapan bahwa muladi mengatakan seperti begitu karena

seandainya idana itu tidak ada' dalam artian sanksi pidana maka

setiap manusia dalam bertingkah laku akan tidak terkendali sehingga

mudah mun!ul kon lik yang mengakinatkan perselisihan yang amat

pana%an dan bias sa%a menimbulkan korban akibat hal tersebut.

Dengan adanya pidana' masyarakat akan lebih terkontorol dan akan

takut melakukan hal-hal yang melanggar dari hukum pidana tersebut.

ebenarnya bahwa pada hakikatnya kalau kita melihat se!ara

metode' bahwa hukum pidana tersebut terbagi dua' yaitu hukum

pidana materill dan ormil. +ukum pidana materill berarti isi atau

substansi hukum pidana itu sendiri. Disini pidana bermakna abstrak

atau dalam keadaan diam. edangkan hukum pidana ormil adalah

lebih bersi at nyata atau konkrit. iasanya hukum pidana ormil ini

disebt dengan hukum a!ara pidana 8(#ndi +am*ah' 200: C 1-2)

6 Ibid.

7 #ndi +am*ah' 200: , Asas-Asas Hukum Pidana ' >ineka ipta'


15/66

15

Terakhir' menurut hemat penulis'bahwa pidana itu mengandung

beberapa unsur' yaitu

1. engenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang

tidak menyenangkan

2. idana itu diberikan dengan senga%a oleh orang atau badan yang

mempunyai kekuasaan (berwenang)

3. idana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang.

B. Tu(uan Pe&idanaan +ukum pidana merupakan bagian dari hukum publik /#u%lic 0echt)

dimana tu%uan utamanya yaitu melindungi kepentingan-kepentingan

masyarakat sebagai suatu kolekti itas dari perbuatan-perbuatan yang

mengan!amnya atau bahkan merugikannya baik itu dating dari

perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). erbagai

kepentingan bersi at kemasyarakatan tersebut antara lain ialah

ketentraman' ketenangan' dan ketertiban dalam kehidupan

masyarakat. arena itulah hukum pidana harus tetap dipertahankansebagai salah satu sarana perlindungan masyarakat /social de"ence) .

Dalam literature berbahasa inggris tu%uan pidana biasa disingkat

dengan tiga > dan satu D. Tiga > itu ialah 0e"ormation ' 0estraint '

0estri%ution ' sedangkan D ialah Deterrance yang terdiri atas individual

detterance dan general deterrence (pen!egahan khusus dan

pen!egahan umum). 0e"ormation berarti memperbaiki atau


16/66

16

merehabilitasi pen%ahat men%adi orang baik dan berguna bagi

masyarakat. $asyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada

seorang pun yang merugi %ika pen%ahat men%adi baik. >e ormasi perlu

digabung dengan tu%uan yang lain seperti pen!egahan. 0estraint

maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan

tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu

akan men%adi lebih aman. 0etri%ution ialah pembalasan terhadap

pelanggar karena telah melakukan ke%ahatan. ekarang ini banyak

dikritik sebagai sistem yang bersi at barbar dan tidak sesuai dengan

masyarakat yang beradab. Detterance berarti men%era atau men!egah

indi idual maupun orang lain yang potensial men%adi pen%ahat akan

%era atau takut untuk melakukan ke%ahatan' melihat pidana yang

di%atuhkan kepada terdakwa : . Tetapi dalam perkembangannya tu%uan pemidanaan melahirkan

beberapa teori' yaitu (1) Teori absolut atau teori pembalasan

/ ergeldings theorien ) ' (2) Teori >elati atau Tu%uan / Doeltheorien ) '

(3) Teori abungan / ereniginstheorien ) .a. Teori A-solut atau teori pe&-alasan ( Vergeldings t eorien !"

Teori ini berdalih bahwa tu%uan dari pemidanaan adalah

pembalasan.


17/66

17

bahwa menurut teori ini' pidana di%atuhkan semata-mata karena orang

yang telah melakukan suatu ke%ahatan atau tindak pidana. idana

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan ke%ahatan. Dilan%utkan 10 teori pembalasan

mengatakan bahwa pidana tidaklah bertu%uan untuk yang praktis'

seperti memperbaiki pen%ahat. e%ahatan itu sendirilah yang

mengandung unsur-unsur untuk di%atuhkan pidana. idana se!ara

mutlak ada' karena dilakukan suatu ke%ahatan. Tidaklah perlu untuk

memikirkan man aat men%atuhkan pidana itu. etiap ke%ahatan harus

berakibat di%atuhkan pidana kepada pelanggar. 4leh karena itulah

maka teori disebut teori absolut. idana merupakan tuntutan mutlak'

bukan hanya sesuatu yang perlu di%atuhkan tetapi men%adi keharusan.

+akikat suatu pidana adalah pembalasan. Dalam teori pembalasan

atau absolut ini terbagi atas pembalasan seb%ukti dan pembalasan

ob%ekti . embalasan sub%ekti ialah pembalasan terhadap apa yang

telah di!iptakan oleh pelaku dari luar. husus untuk indonesia' karena U+ nya sampai sekarang

belum mengalami re isi dan masih produk peninggalan belanda yaitu

2et%oe- van stra"recht ternyata masih mengadopsi sanksi-sanksi yang

berupa teori pembalasan' yaitu pada asal 10 U+ yang masih

membenarkan pidana mati' walaupun kenyataannya belanda sendiri

yang telah mere isi U+ nya telah menghapuskan pidana mati.

10 "ndi Ha#$a!, op.ci ., !al. 31


18/66

18

kemudian an!aman idana mati masih diterapkan dibeberapa aturan

yang berlaku diindonesia' seperti undang-undang teroris dan narkotika.-. Teori %elati atau Tu(uan ( Doelt eorien !

Teori ini biasanya disebut sebagai teori melindungi masyarakat.

arena tu%uan dari teori ini adalah pembinaan' yaitu bagaimana

memperbaiki si pen%ahat. ada dasarnya manusia itu baik' tetapi ada

sesuatu atau aktor eksternal yang mempengaruhi sehingga mereka

berbuat demikian. $aka daripada itu sebenarnya ketika dilakukan

pemidanaan kepada seseorang yang melakukan ke%ahatan' tu%uan

utamanya adalah memperbaiki si pen%ahat agar tidak mengulangi

perbuatannya lagi. 11men%elaskan bahwa menurut teori relati suatu

ke%ahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Untuk itu tidaklah

!ukup adanya suatu ke%ahatan melainkan harus dipersoalkan pula

man aat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.

ehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau

melainkan %uga kemasa depan. $emidana bukanlah untuk

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. $emidana harus ada

tu%uan lebih %auh daripada hanya men%atuhkan pidana sa%a' atau

pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengembalian sa%a'

tetapi mempunyai tu%uan-tu%uan tertentu yang berman aat. ebenarnya dalam teori ini terdiri dari dua ma!am pen!egahan'

yaitu pen!egahan umum /generale prventie) dan pen!egahan khusus

/specialle preventie) . #ertama ' en!egahan umum itu itu ditunu%ukkan

untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu

11 Ibid, Hal. 17


19/66

19

ke%ahatan. en%ahat di%atuhkan pidana agar masyarakat tidak meniru

dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pen%ahat. ene!a 12

dalam teorinya berpandangan supaya khalayak ramai men%adi takut

untuk melakukan ke%ahatan' maka perlu dibuat pidana yang ganas

dengan eksekusinya yang sangat ke%am dengan dilakukan dimuka

umum agar setiap orang mengetahuinya. en%ahat yang dipidana itu

di%adikan totonan agar banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang

membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Dan ini dahulu

dilakukan dinegara-negara Gropa arat sebelum >e olusi eran!is

(18:9-189?).


20/66

20

men%adi orang baik dalam bermasyarakat. ;an +amel dan ;on /ist* 13

men%elaskan bahwa tu%uan dari pre ensi khusus adalah men!egah nat

buruk pelaku ( dader ) bertu%uan men!egah pelanggar mengulangi

perbuatan %ahat yang diren!anakannya.


21/66


22/66

22

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa pemidanaan tidak

dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan

merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa yang ter!antum dalam ran!angan U+ tersebut merupakan

pen%abaran teori gabungan dalam arti luas. &a meliputi usaha pre ensi'

koreksi' kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah

pada terpidana.'. PIDANA MATI entuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan

merampas %iwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang.

idana ini %uga merupakan hukuman tertua dan paling kontro ersial

dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tu%uan diadakan dan

dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan

bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap

ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum. 18

erdasarkan se%arah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang

relati baru di &ndonesia. idana ini telah dikenal se%ak *aman

kera%aan-kera%aan. +al ini dapat dibuktkan dengan memperhatikan

%enis-%enis pidana menurut hukum adat atau huum para ra%a dahulu'

umpamanya C

a. men!uri dihukum potong tangan Fb. pidana mati dilakukan dengan %alan memotong-motong daging dari

badan (sayab)' kepala ditumbuk (sroh)' dipenggal dan kemudiankepalanya ditusuk dengan gantar (tan%ir)' dan sebagainya. 1:

17 &. "bdoel '(a#ali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi),

&a(a)ali *er+, akar a, 2005, !l#. 187.


23/66


24/66

24

Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 yang menetapkan bahwa pidana

mati di%alankan dengan !ara menembak mati terpidana. Dalam hal ini

eksekusi harus dihadiri


25/66

25

demikian karena ke!endrungan yang ter%adi di negeri kita pelaksanaan

eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relati

lama. $aka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati

men%alani dua bentuk hukuman sekaligus' yaitu dengan diawali pidana

pen%ara terlebih dahulu' lalu barulah dilaksanakan pidana yang

sesungguhnya di%atuhkan padanya yaitu pidana mati.

ermasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika

pada pidana mati. ini topik pemberitaan seolah-olah bergeser

menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati. 19 4leh

beberapa alasan yang penulis sebutkan tersebutlah suatu pro dan kontra

terhadap eksistensi mengenai lembaga pidana mati.

D. Pengertian Narkotika

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan'

narkotika adalah *at yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya

se!ara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di &ndonesia

se%ak adanya Undang-undang Narkotika' penggunaan resmi narkotika

adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah' penggunaan

narkotika tersebut di atas diatur dalam asal ? Undang-undang Narkotika

19 ./. +a!e ap , Op !it , !l# 75.


26/66

26

yang bunyinyaC ANarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuanB.

$enurut &kin #. hani A&stilah narkotika berasal dari kata narkon yang

berasal dari bahasa 6unani' yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu

kedokteran %uga dikenal istilah Nar!ose atau Nar!i!is yang berarti

membiuskanB. 20

oerd%ono Dir%osisworo mengatakan bahwa pengertian narkotikaC

AHat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang

menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. engaruh

tersebut bisa berupa pembiusan' hilangnya rasa sakit' rangsangan

semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. i at-si at

tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertu%uan

diman aatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang

pembedahan' menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

$enurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pasal 1 ayat 1 C BNarkotika adalah *at atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman' baik sintetis maupun semisintetis' yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran' hilangnya

rasa' mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri' dan dapat

menimbulkan ketergantungan.B

20 &kin #. hani dan #bu haru ' ahaya enyalahgunaan Narkotika danenanggulangannya' 6ayasan ina Taruna'


27/66

27

alah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa

&ndonesia' dan %uga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah

seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya

(narkoba)' yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. aat ini' %utaan

orang telah ter%erumus ke dalam Ilembah hitamJ narkoba' ribuan nyawa

telah melayang karena %eratan Ilingkaran setanJ bernama narkoba' telah

banyak keluarga yang han!ur karenanya dan tidak sedikit pula generasi

muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ImakhlukJ yang

disebut narkoba ini. ita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya

bangsa ini dimulai dari keluarga' ketika keluarga han!ur' rapuh pula 21

bangunan bangsa di negeri ini.

ada pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika' di%elaskan

bahwa pe!andu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika' baik

se!ara isik maupun psikis. ementara pasal 1 angka 13 Undang-undang

Narkotika' di%elaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah ge%ala

dorongan untuk menggunakan Narkotika se!ara terus menerus' toleransi

dan ge%ala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. edangkan

pasal 1 angka 1? Undang-undang Narkotika' di%elaskan bahwa

penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa

sepengetahuan dan pengawasan dokter. ebagaimana yang

21 oed%ono Dir%osisworo' +ukum Narkotika &ndonesia' itra #ditya hakti'andung' 1990' hal. 3


28/66

28

diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika' bahwa

ketersediaan Narkotika %enis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai

obat dimaksudkan untuk meningkatkan dera%at kesehatan masyarakat'

namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat

bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter se!ara

tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pen!egahan dan

pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika.

$emahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 1?

Undang-undang Narkotika' maka se!ara sistematis dapat diketahui

tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika' yaitu pengunaan Narkotika

tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. engertian tersebut' %uga

tersirat dari pendapat Dadang +awari' yang menyatakan bahwa an!aman

dan bahaya pemakaian Narkotika se!ara terus-menerus dan tidak

terawasi dan %ika tidak segera dilakukan pengobatan serta pen!egahan

akan menimbulkan e ek ketergantungan baik isik maupun psikis yang

sangat kuat terhadap pemakaianya' atas dasar hal tersebut' se!ara

sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah

pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan

hambatan dalam ungsi sosial. 22 +ambatan ungsi sosial dapat berupa

kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya

22 Dadang +awari' enyalahgunaan Narkotika dan Hat #dikti ' alai enerbit = U&'


29/66

29

akibat perilaku yang tidak wa%ar dan ekspresi perasaan agresi yang tidak

wa%ar' dapat pula membawa akibat hukum karena ke!elakaan lalu lintas

akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli

Narkotika. 23

E. Pro )ontra Pidana Mati Di Indonesia

idana mati merupakan bentuk hukuman yang se%ak ratusan tahun

lalu telah menuai pro dan kontra. ro dan kontra tersebut tidak hanya

ter%adi di &ndonesia' namun ter%adi hampir di seluruh Negara yang ada

pada saat ini. etiap ahli hukum' akti is hak asasi manusia dan lain

sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga

pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

e!endrungan para ahli yang setu%u pidana mati tetap

dipertahankan eksistensinya' umumnya didasarkan pada alasan

kon ensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna

menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan

umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi' sedangkan

mereka yang kontra terhadap pidana mati la*imnya men%adikan alasan

pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan

23 >omli #tmasasmita' roblem enakalan #nak-#nak >ema%a' #rmi!o' andung' 19:3'h. 7'


30/66

30

bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi

dilakukan diemukan kesalahan atas onis yang di%atuhkan hakim

elan%utnya' penulis akan menguraikan berbagai -alasan dan para

ahli yang pro (mendukung) maupun kontra terhadap pidana mati' serta

pandangan penulis mengenai eksistensi lembaga pidana mati.

#dapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi

pidana mati ialah


31/66

31

ada kesempatan lain' uringa berpendapat pidana mati merupakan

suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa

tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu

yang singkat. enulis bergumen seperti itu didasarkan pendapat uringa

yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal

yang pada setiap masa re olusioner kita !epat dapat

mempergunakanya. 27

alah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum

pidana nasional arda Nawawi #rie se!ara eksplisit dalam sebuah

bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan

dalam konteks pembaharuan U+ Nasional. +al ini dapat penulis

gambarkan' melalui pendapatnya yang menyatakan C

Abahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkansebagai upaya perlindungan masyarakat (%adi lebih menitikberatkanatau berorintasi pada kepentingan masyarakat)' namun dalampenerapannya diharapkan bersi at selekti ' hati-hati dan berorientasi

%uga pada perlindungan"kepentingan indi idu (pelaku tindakpidana). 28

+al yang disampaikan arda ini hampir senada dengan apa yang

pernah disampaikan oleh seorang %enderal purnawirawan dan tokoh

gere%a di &ndonesia yang pada dasarnya sepakat apabila lembaga pidana

mati dihapuskan keberadaannya di &ndonesia' namun dengan

26 I"id , !l#.27

27 arda Na)a)i "rie , Op !it , !l# 89.


32/66

32

pertimbangan lain ia %uga se!ara tegas menyatakan pidana mati masih

harus dipertahnkan dikarenakan hukuman tersebut adalah alat untuk

men%aga ketentraman masyarakat. +ukuman mati harus dibi!arakan dari

segi kepentingan masyarakat. 2:

ahkan $ar%ono >eksodiputro yang %uga seorang tokoh

pembaharuan hukum pidana nasional mendukung keberadaan lembaga

pidana mati dengan membantah hipotesa yang meragukan e ekti itas

pidana mati melalui penndapatnya yang menyatakan hubungan an!aman

hukuman mati dengan mengurangi ke%ahatan atau tindak ke%ahatan

sangat hipotetical . urang bisa dibuktikan' tetapi bukan berarti bahwa

tidak dapat mengurangi. 4rang yang mengatakan hapuskan hukuman

matipun tidak dapat membuktikan bahwa pidana mati itu tidak e ekti . 29

erdasarkan pendapat #ndi +am*ah dan #. umangelipu

dinyatakan se!ara tegas pidana mati sama sekali tidaklah bertentangan

dengan an!asila. +al ini tergambar dari bab empat ( idana $ati dalam

an!asila) buku mereka yang ber%udul A idana mati di &ndonesia di $asa

/alu' ini dan $asa DepanB yang menggambarkan se!ara terperin!i

bahwa tidakaada di antara keseluruhan sila dalam an!asila yang

bertentangan dengan keberadaan pidana mati di negra &ndonesia.

28 ". Ha#$a! ". Su#an elipu, Op !it , !l# 35.

29Herliad , / ek i i a+ Huku#an a i,! p !erliad .blo . riend+ er.co# e ek i i a+-!uku#an-#a i . 'iak+e+

pada 2 ebruari 2013.

http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/


33/66

33

elan%utnya' inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya

telah ter%awab dalam putusan $ahkamah onstitusi pada ermohonan

engu%ian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang

Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 19?5 yang dia%ukan oleh

empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan

dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang Narkotika. erdasarkan putusan

$ahkamah onstitusi tersebut' se!ara tegas dinyatakan bahwa an!aman

pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang

Narkotika tidaklah bertentangan dengan onstitusi. e!ara analogi dapat

ditrik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan

inkonstitusional.

Untuk memperkuat argumen di atas' maka alangkah baiknya penulis

memperkuatnya dengan menya%ikan bunyi dari onklusi dari utusan

$ahkamah onstitusi terhadap permohonan tersebut' yang menyatakan C

etentuan asal :0 #yat (1) huru a' #yat (2) huru (a)' #yat (3) huru aF asal :1 #yat (3) huru (a)F asal :2 #yat (1) huru a' #yat 2(huru ) a dan #yat (3) huru a dalam UU Narkotika' sepan%ang yangmengenai an!aman pidana mati' tidak bertentatangan dengan asal2:# dan asal 2:& ayat (1) UUD 19?5. 30

erdasarkan keterangan tersebut' sebenarnya dapatlah se!ara %elas

bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan onstitusi Negara kita

30 *u u+an a!ka#a! on+ i u+i


34/66

34

dan masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana

positi . +anya sa%a berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum

pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan

memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut C

a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok' melainkansebagai pidana yang bersi at khusus dan alternati F

b. pidana mati dapat di%atuhkan dengan masa per!obaan selamasepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpu%i dapat

diubah dengan pen%ara seumur hidup atau selama 20 puluh tahunF!. pidana mati tidak dapat di%atuhkan terhadap anak-anak yang belum

dewasaFd. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang

sakit %iwa ditangguhkan sampai perempuanhamil tersebutmelahirkan dan terpidana mati yang sakit %iwa tersebut sembuh. 31


35/66

35

Demikian sebaliknya' para ahli dan tokoh yang kontra terhadap

pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada

sebuah landasan berpikir yang ilmiah. eorang tokoh aliran klasik yang

sangat terkenal karena ke okalannya menetang pidana mati ialah seorang

berkebangsaan &talia yang bernama e!!aria. #lasan e!!aria

menentang pidana mati ialah proses yang di%alankan dengan !ara yang

amat buruk sekali 33 terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya

sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan

tersebut salah).

etelah keharuman nama e!!aria tenggelam' maka mun!ullah

nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. #dapun nama-

nama tersebut adalah =erri' /eo olak' $odderman dan tokoh lainnya'

sedangkan di &ndonesia tokoh yang sanat okal menentang pidana mati

ialah >oeslan aleh'


36/66


37/66

37

tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian' daripadakepergok denagn pen%ahat pen%ahat yang dimaksudkan di atas. 37

endapat ini sungguh kontras dengan yang ter%adi di &ndonesia'

dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat $odderman disepakati

mengenai penghapusan pidana mati' di &ndonesia malah diberlakukan

pidana mati. erdasarkan perbandingan hukum pidana dapat kita simak

pendapat #ndi +am*ah' sebagaimana terurai berikut C

Di dalam U+ &ndonesia ter!antum pidana mati' sedangklan dielanda se%ak tahun 1:80 sudah dihapus. #lasannya' ialah keadaan

di &ndonesia berbeda dengan elanda' ribuan pulau-pulau' beranekaragam suku bangsa' tenaga kepolisian kurang men!ukupi' %adi perlupidana yang lebih berat. Dengan sendirinya pasal-pasal yangberkaitan dengan pidana mati seperti pasal 7 dan pasal 11(pelaksanaan pidana mati) terdapat dalam E & ( U+ ) tetapi tentu

tidak ada dalam Ned. E . 38

e!ara historis dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ketidak

konsistenan elanda dalam penolakan terhadap pidana mati

sesungguhnya didasakan pada konsep tirani untuk mempertahankan

kekuasaan di negeri %a%ahan &ndonesia.

ebuah kisah yag menarik dalam kontro ersi pidana mati dapat %uga

kita rasakan dari rasa pertobatan seorang terpidana mati. +al ini dapat

36 ". Ha#$a! ". Su#an elipu, Op !it , !l#. 42

37 "ndi Ha#$a!, Per"andingan Hukum Pidana %e"erapa &egara, Sinar

;ra


38/66

38

penulis perlihatkan melalui penggalan surat dari seorang terpidana mati

tertanggal 3 ebruari 1978 berikut ini C

Dear 'e " oo . So "orgive me "or this. M$ "are2ell letter %eing so%rie"& and 7 "ear incoherent. Do $ou remem%er the da$ $ou "irst sa2 me here& ho2 7 -ept repeating to $ou 87 am an atheist almost 2ith

pride : But as 7 2atched $ou come here so o"ten& spending so mucho" $our time and giving so much $oursel" to the #ulau Senang %o$sand the rest o" us& e pecting and receiving nothing in return& 7 as-ed m$sel"& 34hat is the motivates this man such altruistic acts : 7s

there reall$ a ;od as he so undou%tedl$ %elieves :5 But one da$ <1 th o" Decem%er 196+ < apparent reason 7 2as over 2h2lmed %$ desire to -neel do2n in pra$er and pour out m$ heart to ;od&surrendering m$ sel" to him and admitting to Him that revenge 2as inm$ heart. He listen and understood and as 7 got to -no2 Him %etter trought the succeeding da$s and 2ee-s& He told me that 7 should %ea%ove revenge and hate& that onl$ love and understanding should occup$ m$ thoughts and guide m$ action. !hro $oi 7 "ound Christ and thro him 7 shall "ind the -ingdom o" heaven. !ill then& "are thee 2ell.

=ours in Christ& Sd" Sunny Ang")*

e!ara %u%ur penulis sangat tersentuh dengan penggalan surat ini'

namun patut diketahui Tuhan %uga men!iptakan suatu hukuman bagi

umatnya yang berbuat salah dan begitu %ugalah hal ini ter%adi dalam

realitas kehidupan bernegara. ila dibedah melalui pisau religius'

sebenarnya keberadaan pidana mati di sini membawa sebuah anugerah

kepada #ng' dengan hukuman tersebut mengenal Tuhan se!ara lebih

dalam terlepaskan dari belenggu ateisme.

38 Sa!e ap , Op !it , !l# 123 124.


39/66

39

erkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya

dengan an!asila' ahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan

#ndi +am*ah dan #. umangelipu. ahetapy dalam skripsinya (telah

dipublikasikan) men%elaskan 39 bahwa pidana mati bertentangan dengan

norma dasar Negara ini yaitu an!asila. +al ini disandarkan pada pasal

95 ayat (2)' walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD

19?5 (namun patut diketahui bahwa UUD %uga dlahirkan dari an!asila).

elain bersandarkan alasan tersebut' ahetapy %uga menyatakan bahwa

pidana mati merupan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk

dilan%utkan (sebagaimana diterangkan di atas).

ada putusan $ahkamah onstitusi dalam ermohonan engu%ian

materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang Narkotika

terhadap Undang-Undang Dasar 19?5 yang menyatakan bahwa pidana

mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat

berbeda ( dissenting opinion ) dari hakim konstituisi. +akim-hakim tersebut

adalah +akim onstitusi +. +ar%ono' +akim onstitusi +. #!hmad

>oestandi' +akim onstitusi +.$. /ai!a $ar*uki' dan +akim onstitusi

$aruarar iahaan. Dalam hal ini penulis sedikit menyampaikan alasan

+akim onstitusi $aruarar iahaan menolak adanya pidana mati. C

agi hak untuk hidup' tidak terdapat petun%uk yang menyatakanpembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidupitu sendiri' meskipun diakui dan telah men%adi bagian dari hak asasiorang lain yang harus pula dihormati' hak untuk hidup boleh dibatasi

39 Sa!e ap , Op !it , !l# 14.


40/66

40

karena hukum membutuhuhkan keadilan untuk mengembalikankeseimbangan yang di!ederai oleh pelanggaran yang dilakukannyaberupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalamtempat khusus serta men%alani pembinaan-pembinaan tertentu yangdiwa%ibkan.


41/66

41

mempertahankannya dalam hukum nasionalnya namun tak pernah lagi

melaksanakannya dalam praktik.

$enurut >oeslan aleh beberapa Negara yang tidak lagi

mengan!amkan pidana mati pada U+ nasionalnya ialah C

ortugal tahun 1:?7' Negara agian di #merika erikat tahun 1:?8'di an $arino tahun 1:?:' di ;ene*uela tahun 17?9' di >hode &sland(U #) tahun 1:52' di Eis!ounsin tahun 1:53' di Toskane tahun

1:59' olumbia dan >umania tahun 1:7?' di Netherland tahun1:80' di osta >i!a tahun 1::0. di $aine tahun 1::8' di &talia tahun1:90' di ra*ilia tahun 1:91' di GLuador dan eru tahun tahun 1:95'di Norwegia tahun 1902' >usia tahun 1903' (sekarang pidana matiberlaku di Uni o iet)' di #ustria tahun 191:' di wedia tahun 1921'/ituania 1922' di New Heland tahun 1925' di Uruguay tahun 1927' di

hili tahun 1930 dan Denmark tahun 1993. Tetapi ada di antara yangtersebut di atas yang memberlakukan lagi pidana mati sesuaidengan kebutuhan masyarakat. ?0

ebagai !ontoh Negara elanda yang menghapuskan pidana mati

pada ketentuan hukum pidananya masih men!antumkan pidana mati

pada itab Undang-Undang +ukum idana $iliter Negara tersebut.

+anya sa%a pen%atuhan hukuman tersebut hanya dapat dilakukan' apabila

hakim berpendapat bahwa keamanan dari negara itu menghendakinya

demikian (pasal 9). ?1 elain itu' Negara tetangganya elgia

men!antumkan pidana mati di dalam U+ sipilnya' diamana ketentuan

tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan lagi dalam prakteknya.

40 I"id , !l# 43.

41 *."=. a#in an '. Si#on+, Op !it , !l# 392.


42/66

42

ementara itu' masih ada 7: negara yang sampai kini masih

konsisten mempertahnkan pidana mati pada ketentuan hukum pidana

nasionalnya. Dimana &ndonesia adalah salah satu dari negara tersebut.

Untuk menutup bab ini' penulis akan menguraikan pendapat pribadi

mengenai pidana mati. ada dasarnya' penulis tidaklah sepakat dengan

keberadaan pidana mati dalam konteks hukum pidana nasional ataupun

se!ara global' namun se!ara rasional dengan memperhatikan kebutuhan

pada saat ini maupun ke depan' penulis menyadari pidana mati masih

dibutuhkan sebagai suatu alat untuk melindungi masyarakat. erlunya

pidana mati dipertahankan menurut penulis berdasarkan tiga alasan.

#ertama ' masalah keadilan dan kepastian hukum. #pabila pidana mati

dihapuskan dan kemudian diadakan kembali dengan mengenyampingkan

asas non retroa-ti" ' lebih patut dipertanyakan dimana keadilan yang

seharusnya men%adi satu dalam bentuk kepastian hukum. &ni dikarenakan

suatu keadaan ke depan tidaklah dapat diprediksi dan dita sirkan se!ara

mutlak dengan mengadakan pengandaian-pengandaian yang apriori .

$aka' lebih baik pidana mati tetap dipertahankan dengan !atatan hanya

ditu%ukan kepada pelaku ke%ahatan yang luar biasa serius ( e traordinar$

crime) .

edua ' masalah kebudayaan. Tidaklah dapat disangkal bahwa

Negara kita yang multi cultural ini mengenal pidana mati dalam berbagai

peraturan adat semen%ak *aman kera%aan dahulu (sebelum terbentuknya

Negara &ndonesia). Untuk memperkuat pendapat ini' maka penulis


43/66

43

menyandarkannya pada pendapat ;on a igny yang menyatakan hukum

adalah bagian dari budaya masyarakat. +ukum tidak lahir dari suatu

tindakan bebas ( ar%itrar$ act o" a legislator )' tetapi dibangun dan dapat

ditemukan dalam %iwa masyarakat.

etiga ' unsur religius. $emperhatikan norma dasar Negara kita yang

memperlihatkan bahwa bangsa ini ialah bangsa yang !inta dan takut akan

Tuhan yang berarti tidaklah dapat kita sangkal se!ara religius' agama

mengakui hukuman sebagai akibat dari sebuah tingkah laku yang %ahat.

ebagai !ontoh' &slam mengenal hukuman mati ( >ishas ) sebagai bentuk

hukuman terhadap jarimah yang mutlak telah digariskan oleh #//#+ dan

hanya dapat hapus apabila keluarga korban memberi maa dan barulah

dapat diberlakukansema!am ganti rugi ( di$at ).

erdasarkan ketiga alasan tersebut' penulis beranggapan bahwa

nilai-nilai humanis yang berlebihanlah yang sebenarnya menyeret kita

dalam penolakan terhadap pidana mati.


44/66

44

ebi%akan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika tidak bisa lepas dari tu%uan Negara untuk melindungi

segenap bangsa &ndonesia dan untuk mema%ukan kese%ahteraan

umum ber dasarkan an!asila dan Undang , undang Dasar

19?5. ?2 ebagai warga Negara berkewa%iban untuk memberikan

perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu

pengetahuan. Disisi lain per hatian pemerintah terhadap keamanan dan

ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan

perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

ebi%akan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika merupakan kebi%akan hukum positi yang pada hakikatnya

bukanlah semata , mata pelaksanaan Undang , undang yang dapat

dilakukan se!ara yur idis normati dan sistematik' dogmatik. Di

samping pendekatan yur idis normati ' kebi%akan hukum pidana %uga

memer lukan pendekatan yuridis aktual yang dapat berupa

pendekatan sosiologis' historis' bahkan memerlukan pula pendekatan

komprehensi dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan

integral dengan kebi%akan sosial dan pembangunan nasional pada

umumnya. ?3

42 arda Nawawi #rie ' 1997' ebi%akan /egislati Dalam enanggulangane%ahatan Dengan #idana #enjara& ?ND7# Semarang& hal 6*

43 arda Nawawi #rie ' 2005' unga >ampaiebi%akan +ukum idana' T #ditya akti

andung' hal 22


45/66

45

$asalah kebi%akan pidana merupakan salah satu bidang yang

seyogyanya men%adi pusat perhatian kriminologi' karena kriminologi

sebagai studi yang bertu%uan men!ar i dan menentukan aktor , aktor

yang membawa timbulnya ke%ahatan , ke%ahatan dan pen%ahat. a%ian

mengenai kebi%akan hukum pidana ( enal oli!y) yang termasuk

salah satu bagian dari ilmu hukum pidana' erat kaitannya dengan

pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu

masalah besar yang dihadapi bangsa &ndonesia. Dalam batas , batas

yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak,hak asasi warga

masyarakat &ndonesia' terhadap beberapa prinsip yang terkandung

dalam Undang-undang narkotika adalah C

a) ahwa Undang-undang narkotika %uga dipergunakan untukmenegaskan ataupun menegakkan kembali nilai , nilai sosial dasar prilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan >epublik &ndonesiayang di%iwai oleh alsa ah Negara an!asila.

b) ahwa Undang- undang narkotika merupakan satu-satunya produkhukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika se!arae ekti .

!) Dalam menggunakan produk hukum lainnya' harus diusahakandengan sungguh , sungguh bahwa !aranya seminimal mungkin tidakmengganggu hak dan kewa%iban indi idu tanpa mengurangiperlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi danmodern. ??

erdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam

prinsip hukum' maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada !ara lain

44 $ard%ono >eks odiputra' 1995' embaharuan +ukum idana' usat elayanan

dan #engendalian Hu-um /d@h Aem%aga r iminologi) ?7& a-arta& hal ,*


46/66

46

untuk mengendalikan sosial' maka penggunaan hukum pidana dapat

di tiadakan' kebi%akan ini disebut sebagai kebi%akan Mnon-penal. alah

satu %alur Anon penalB untuk mengatasi masalah , masalah sosial

adalah lewat Akebi%akan sosialB (sosial poli!y). ebi%akan sosial pada

dasar nya adalah kebi%akan atau upaya , upaya rasional untuk men!apai

kese%ahteraan masyarakat' %adi identik dengan kebi%akan atau

peren!anaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek

yang !ukup luas dar i pembangunan.ebaliknya apabila !ara pengendalian lain ( o!ial , ontrol)'

yaitu dengan !ara menggunakan A ebi%akan osialB ( o!ial , oli!y)

tidak mampu mengatasi tindak pidana' maka %alan yang dipakai

melalui kebi%akan A enalB ( ebi%akan +ukum idana) Dua masalah

sentral dalam kebi%akan tindak pidana dengan menggunakan sarana

penal (hukum pidana) adalah masalahC1. erbuatan apa yang seharusnya di%adikan tindak pidana' dan2. anksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si

pelanggar. ?5

#nalisis terhadap 2 (dua) masalah sentr al ini tidak dapat di

lepaskan dari konsepsi integral antara kebi%akan !riminal dengankebi%akan sosial atau kebi%akan pembangunan nasional. &ni berarti

peme!ahan masalah , masalah di atas harus pula di arahkan

untuk men!apai tu%uan , tu%uan tertentu dari kebi%akan sosial- politik

pula kebi%akan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di

45 &bid' hal 23-2?.


47/66

47

atas' harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi

pada kebi%akan (poli!y oriented approa!h).

ertolak dari pemahaman Akebi%akanB' istilah kebi%akan dalam

tulisan ini diambil dar i istilah A oli!yB(& nggris) atau A oliti!B

( elanda). #tas dasar dari kedua istilah asing ini' maka istilah

A ebi%akan +ukum idana dapat pula disebut dengan istilahB olitik

+ukum idanaB. Dalam kepustakaan asing istilah C olitik +ukum

ianaB ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain A enal

#olic$&5Criminal Aa2 #olic$5 atau 3Stra"reehtspolitie-5.

ebi%akan enanggulangan e%ahatan atau yang biasa di kenal

dengan istilah A olitik riminalB yang dapat meliputi ruang lingkup yang

!ukup luas. $aksudnya alam upaya penanggulangan ke%ahatan dapat

ditempuh dengan C

a. enerapan hukum pidana ( riminal law appli!ation)b. en!egahan tanpa pidana ( re ention without punishment)!. $empengaruhi pandangan masyarakat mengenai ke%ahatan dan

pemidanaan lewat media masa (in luen!ing iews o societ$ oncrime and punishment).

ertolak dari keraguan atas e ekti itas sarana penal dari aplikasi

Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut'

perlu di!ermati e ekti itas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari

tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakankategori se!ara teoritis


48/66

48

terhadap pelbagai %enis penyelewengan yang ter%adi dalam suatu

masyarakat tertentu. ?7

!. Teori E ekti itas Huku&

Terkait dengan e ekti itas hukum yang dihubungkan dengan tipe ,

tipe penyelewengan yang ter %adi dalam masyarakat' perlu di!ermati

bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai per spekti '

seperti perspekti iloso is' yur idis normati e dan sosiologis'

perspekti iloso is' ber lakunya hukum %ika sesuai dengan !ita , !ita

hukum. er spekti yur idis normati ' berlakunya hukum %ika sesuai

dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stu"en%au dari Hans

elsen) atau ter%entu-n$a sesuai dengan cara < !ara yang ditetapkan

(Demikian teori E-He ;en ergen).

4iliam . Cham%liss dalam Soerjono Soe-anto& arti-el $ang ber%udul

AG e!ti eness o /egal an!tionB di muat dalam Eis!onsun Aa2 0evie2

Nomor ,& tahun 196 $ang telah mem%ahas masalah pokok mengenai

hukuman. Tu%uannya adalah memperlihatkan sampai se%auh manakah

sanksi , sanksi tersebut akan dapat membatasi ter %adinya ke%ahatan.

embahasan masalah hukum' >oes!oe ound sebagaimana di kutip

dalam 4t%e alman' sebagai salah satu tokoh dari aliran o!iologi!al


49/66

49

bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses' suatu

pembentukan hukum. ?8

$eneliti e ekti itas hukum' men%adi rele an meman aatkan teori aksi

(a!tion theory). Teori aksi di perkenalkan oleh $aK Eeber kemudian

di kebangkan oleh Tal!ot arson. $enurut teori aski perilaku adalah

hasil suatu keputusan subyekti dar i pelaku atau a!tor. Dalam bukunya

The tru!ture o o!ial #!tion. erson mengemukkan karakter istik

tindakan sosial ( o!ial a!tion) sebagai berikut C

1. #danya indi idu sebagai aktor2. #ktor di pandang sebagai pemburu tu%uan , tu%uan3. #ktor memilih !ara' alat dan teknik untuk men!apai tu%uan?. #ktor berhubungan dengan se%umlah kondisi , kondisi situasional

yang membatasi tindakan dalam men!apai tu%uan. endala tersebutber upa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan

oleh indi idu.5. #ktor berada di bawah kendala' norma -nor ma dan berbagai ide abstrak

yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tu%uan.

Teori aksi dar i $ aK Eeher dan arson' rele an dengan

pendapat oer%ono oekanto tentang e ekti itas hukum' beliau

menyatakan ada empat aktor yang menyebabkan seseorang

berprilaku tertentu yaitu C1. $emperhatikan untung rugi2. $en%aga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa3. esuai dengan hati nuraninya dan?. #da tekanan , tekanan tertentu. ?:

47 #mirudding dan Hainal #sikin' 200? engantar $etode enelitian +ukum T.>a%a ra indo ersada as%idi' 2001' Dasar-dasar =ilsa at dan Teori +ukum' itra

#ditya akti' andung. hal. 8:


50/66

50

Di samping aktor , aktor tersebut di atas' e ekti itas

berlakunya hukum %uga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum'

yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. $engenai hal ini ada

beberapa dimensi yang men%adi indikator yaitu.

- Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut'

makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak

tertentu. $isalnya apabila # memberikan perintah se!ara langsung

kepada ' maka # dapat memer iksa langsung apakah pesannya diter

ima dan di menger ti oleh atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi

dengan segera' apabila tidak memahaminya). uatu siaran radio'

misalnya mempunyai beberapa keuntungan' oleh karena dapat di

dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang

sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat

mengawasi perilaku atau sikap pendengar- pendengarnya se!ara

langsung dan pada saat itu %uga. omunikasi langsung harus dapat

di lakukan dalam masyarakat-masyarakat ke!il yang mendasarkan pola

interaksinya pada komunikasi tatap muka- Dimensi kedua men!akup r uang lingkup dari kaedah hukum tertentu'

semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum' semakin banyak

warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. uatu

keputusan yang diambil oleh sekelompok orang lam suatu ruangan

tertutup' akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu

masyarakat. +al ini %uga perlu diperhitungkan' sehingga pembentuk


51/66

51

hukum harus dapat memproyeksikan sar ana , sarana yang di perlukan'

agar kaidah hukum yang dirumuskannya men!apai sarana dan benar ,

benar di patuhi.- Dimensi ketiga adalah masalah dan rele ansi suatu kaidah hukum

semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum' semakin e ekti

kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. #palagi apabila

kekhususan tersebut di sertai dengan dasar , dasar rele ansinya

bagi golongan , golongan ter tentu dalam masyarakat. Di dalam

dimensi ini %uga dapat dimasukkan ke%elasan bahasa' baik yang tertulis

dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

G ekti itas ber ungsinya hukum dalam masyarakat' erat

kaitannya dengan kesadar an hukum dar i war ga masyarakat itu

sendiri. &de tentang kesadaran warga , war ga masyarakat sebagai

dasar sahnya hukum positi tertulis yang dapat ketahui dari a%aran , a%aran

tentang >e!hysge ul atau >e!htsbewust*i%n' dimana intinya adalah

tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat ke!uali

atas dasar kesadaran hukum. +al tersebut merupakan suatu aspek dari

kesadaran hukum' aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering

kali di kaitkan dengan penataan hukum' pembentukan hukum' dan

e ekti itas hukum. #spek , aspek ini erat kaitannya dengan

anggapan bahwa C hukum itu tumbuh bersama , sama dengan

tumbuhnya masyarakat' dan men%adi kuat bersamaan dengan kuatnya

masyarakat' dan akhir nya berangsur , angsur lenyap manakala

suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.


52/66

52

3. Teori )esadaran Huku& dan )etaatan Huku&

esadaran hukum' terkait dengan ketaatan hukum atau

e ekti itas hukum' dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah

apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam

masyarakat. #da beberapa aktor yang menyebabkan masyarakat

mematuhi hukum' aktor- aktor tersebut adalah C

1. omplian!e' di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan

pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri

dar i hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang

melanggar ketentuan hukum. epatuhan ini sama sekali tidak di

dasarkan pada suatu keyakinan pada tu%uan kaidah hukum yang

bersangkutan dan lebih di dasar kan pada pengendalian dar i

pemegang kekuasaan. ebagai akibat kepatuhan hukum akan ada

apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah ,

kaidah hukum ter sebut.2. &denti i!ation' ter%adi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada

bukan karena nilai instrinsiknya' akan tetapi agar keanggotaan kelompok

tetap ter%aga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi

wewenang untuk menerapkan kaidah , kaidah hukum tersebut.

Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dar i

hubungan , hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada

baik buruknya interaksi tadi.3. &nternati*ation' pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah , kaidah

hukum di karenakan se!ara instr insik kepatuhan tadi mempunyai


53/66

53

imbalan. & si kaidah , kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai ,

nilai dir i pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah

nilai , nilai yang semula di anutnya.?. epentingan , kepentingan para warga masyarakat ter%amin oleh wadah

hukum yang ada. ?9

etaatan atau kepatuhan masyar akat terhadap hukum akan di

tentukan' bagaimana hukum itu ber operasi. epatuhan masyarakat

terhadap suatu peraturan perundang,undangan' mereka menganggap

bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai

dengan nilai , nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. #tau

hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

ertolak dari pemahaman tersebut' erl uts!hinsky sebagaimana di

kemukakan oleh >. 4t%e alman' kesadaran hukum masyarakat di

pengaruhi oleh empat aktor yaitu C

a. engetahuan terhadap hukum positi #dalah pengetahuan seseor ang

mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.

engetahuan tersebut berkaitan dengan per ilaku yang dilarang ataupun

yang diper bolehkan oleh hukum. engetahuan hukum positi erat

kaitannya dengan asumsi' bahwa masyarakat dianggap mengetahui

isi suatu peraturan manakala peraturan ter sebut telah di undangkan.b. engetahuan terhadap isi hukum adalah se%umlah in or masi yang dimiliki

49 4t%e alman dan #nton =. usanto' 200?' Teori+ukum $engingat' $engumpulkan dan Mem%u-a

em%ali. #! 0e"i-a Editama& Bandung& hal 1+, < 1+ .


54/66

54

seseorang mengenai isi peraturan dar i suatu hukum tertentu. Dengan

kata lain pengetahuan hukum adalah C suatu pengertian terhadap isi dan

tu%uan dar i suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu' tertulis serta

man aatnya bagi pihak , pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan

tersebut.!. ikap hukum adalah suatu ke!endr ungan untuk menerima hukum

karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu berman aat

atau menguntungkan %ika hukum itu di taati.d. ola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran

hukum' karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau

tidak dalam masyarakat.

#pabila ke empat indikator kesadar an hukum tersebut di atas

betul , betul ter laksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan

pemerintah serta tidak ada implikasinya' maka peraturan tersebut

dapat dianggap e ekti .

4. Teori +iste& Huku&

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan

mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak

pidana narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh /awren!e $. =r

iedman. /awren!e $. =r iedman sebagaimana dikuti 4t%e Salman

dan Enton F. Susanto& sistem hu-um meliputi G #ertama& struktur

hukum (legal stru!ture)' yaitu bagian , bagian yang bergerak di

dalam suatu mekanisme sistem atau asilitas yang ada dan disiapkan

dalam sistem. $isalnya kepolisian' ke%aksaan' pengadilan. edua'


55/66

55

ubstansi +ukum (/egal ubstan!e)' yaitu hasil aktual yang diter bitkan

oleh sistem hukum' misal putusan hakim berdasarkan Undang ,

undang. etiga' udaya +ukum (/egal Culture)& $aitu si-ap pu%li-

atau nilai < nilai -omitmen moral dan kesadaran yang mendorong

beker %anya sistem hukum' atau keseluruhan aktor yang menentukan

bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam

kerangka budaya milik masyarakat. 50

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan

baik' hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat

dipertegas sebagai berikut C

- truktural men!akup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang'

men!akup tatanan lembaga , lembaga hukum ormal'hubungan

antar a lembaga , lembaga tersebut' hak ,hak dan kewa%iban,

kewa%iban.- ubstansi men!akup isi norma , norma hukum serta perumusannya

maupun !ara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum

maupun pen!ar i keadilan.- ultur pada dasarnya men!akup nilai , nilai yang mendasari hukum

yang berlaku' nilai , nilai yang merupakan konsepsi , konsepsi

abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap

buruk. Nilai , nilai tersebut' la*imnya merupakan pasangan nilai ,

nilai yang men!erminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

50 &bid' hal 153'


56/66

56

Terkait dengan sistem hukum tersebut' 4t%e alman

mengatakan per lu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum'

bahwa pembangunan hukum harus men!akup tiga aspek di atas'

yang se!ara ilmuan ber %alan melalui langkah , langkah strategis'

mulai dari peren!anaan pembuatan aturan (/egislation laning).

roses pembuatannya (law making pro!!es)' sampai kepada

penegakan hukum (law in or!ement) yang dibangun melalui

kesadaran hukum (law awareness) masyarakat. 51

&mplementasi penegakan hukum oer%ono oekanto %uga

mengatakan ada beberapa aktor yang mempengaruhi berlakunya

hukum. =aktor , aktor tersebut adalah sebagai berikut C

1. =aktor hukumnya sendiri2. =aktor penegak hukum' yakni pihak , pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.3. =aktor sarana dan asilitas yang mendukung penegakkan hukum?. =aktor masyarakat' yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan5. =aktor kebudayaan' yakni sebagai hasil karya' !ipta dan rasa yang

didasarkan pada kar sa manusia di dalam pergaulan hidup. 52

elima aktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya' oleh kar

ena merupakan esensi dari penegak hukum' %uga merupakan tolok ukur

dari pada e ekti itas penegakan hukum. erdasarkan dengan aktor ,

51 &bid' hal 15?

52 oer%ono oekanto' 200?' =aktor- aktor yang $empengaruhi enegakan

+ukum' T >a%a ra indo ersada'


57/66

57

aktor tersebut' unnar $yrdal sebagaimana di kutip oleh oer%ono

oekanto' menulis sebagai o De elopment dimana hukum , hukum

tertentu yang dibentuk dan diterapkan' ternyata tidak e ekti . e%ala ,

ge%ala sema!am itu akan timbul. #pabila ada aktor , aktor tertentu

men%adi halangan aktor- aktor tersebut dapat berasal dari pembentuk

hukum' penegak hukum' para pen!ari keadilan (


58/66

58

interpretasi' sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih

dahulu.

0. )erangka Berpikir

erangka berpikir atau kerangka teoritis (toriti!al ramework)

atau kerangka konseptual ( !on!eptual ramework) yaitu kerangka ber

pikir dari peneliti yang bersi at teoritis mengenai masalah yang

akan diteliti' yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

atau ariable- ariable yang akan di teliti. erangka berpikir tersebut di

landasi oleh teori , teori yang sudah di ru%uk sebelumnya.

ertitik tolak dari landasan teori yang dia!u dalam pengka%ian

permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau

kerangka teori atas dasar a!uan teori , teori yang telah di sebutkan

atau diuraikan ersebut di atas' bahwa adanya Undang , undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di maksudkan sebagai alat

rekayasa (law as a tool o social engeneering) terhadap mas$ara-at

7ndonesia $ang %uda$a hu-umn$a (legal !ulture) dalam kaitannya

dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#nalisis mengenai penerapan pidana mati terhadap terpidana

narkotika sesuai Undang , undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

narkotika berdasarkan pada teori kebi%akan. Teori e ekti itas hukum'

teori kepatuhan dan ketaatan hukum serta teori sistem hukum

digunakan untuk mengetahui dan menganalisis e ekti itas penerapan


59/66

59

pidana mati terhadap terpidana narkoba dan apakah penerapan pidana

mati sedah sesuai dengan tu%uan pemidanaan.. e!ara singkat dapat

dia%ukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut C

Diagra& )erangka )onseptual

Teori +ukum

-Teori G ekti itas +ukum

- Teori istem +ukum

-Teori kepatuhan dan ketaatanhukum

Dasar +ukum

UUD N>& T#+UN 19?5

Undang , Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika

GNG># #N &D#N# $#T& TG>+#D#G/# U T&ND# &D#N# N#> 4T& # D&

&ND4NG


60/66

60

BAB III

MET5DE PENELITIAN

A. Tipe Penelitianenelitian ini tergolong penelitian hukum normati . endekatan masalah

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute

approach )' asas-asas hukum' teori-teori hukum' konsep-konsep hukum.endekatan yuridis ( juridical approach ) dalam penelitian ini adalah

pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku' sedangkan pendekatan masalah se!ara normatis ( normative

approach ) adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam UU

Tu%uan emidanaan

- embalasan (Teori #bsolut)- embinaan (Teori >elati atau

Tu%uan )- G ek # #N &D#N# $#T& D& &ND4NG

urang G ekti Tidak G ekti G ekti


61/66

61

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersi at logis' runtun dan

sistematis.B. *enis dan +u&-er Bahan Huku&


62/66


63/66

63

DA1TA% PU+TA)A

A. Buku

#!hmad #li' 200:' +enguak 'ealitas Hukum 'am ai olom & Artikel Pili an Dalam Bidang Hukum ' en!ana $edia roup' a%a ra indo ersada' a%a ra indoersada' a%a ra indo ersada'


64/66

64

hairul +uda'200:' Dari Tiada Pidana Tan a esala an menuju ke ada Tiada Pertanggungja/a%an Pidana Tan a esala an '

en!ana renada $edia rub' o er' . de' 2000' !o Ser e & To Prote t A uan .ni ersal PenegakanHA+ ' >a%a ra indo ersada'


65/66

65

holehuddin' 2003 , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Dou%le Tra k System & 2m lementasinya ' >a%a ra indo ersada'


66/66

66

proposal tesis inal.docx

Documents