Usulan Proposal Tesis

8/18/2019 Usulan Proposal Tesis

1/33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara yang baru berkembang pada umumnya memberikan prioritas yang

tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Indonesia yang juga merupakan negara yang

berkembang juga masih terus melakukan pembangunan dimana sampai saat ini untuk

pembangunan tersebut diperlukan dana yang relatif besar, dana yang diperlukan

semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Sumber dana berasal dari eksternal

maupun internal,dana eksternal diperoleh dari pinjama nluar negeri namun hanya

bersifat sementara sedangkan dana internal diperoleh dari sumber pendapatan negara

dalam negeri. Dalam mengurangi ketergantungan dana eksternal pemerintah berupaya

meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri. Hal ini berarti bahwa semua

pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari

pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, !!"#.

$ajak merupakan kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian

terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan se%ara langsung oleh &ajib

$ajak. $ajak bisa menjadi alter natif yang sangat potensial. Sebagai salah satu

sumber pener imaan negar a yang sangat potensial, sektor pajak mer upakan pilihan

yang sangat tepat, selain kar ena jumlahnya yang r elatif stabil juga mer upakan

%er minan par tisipasi aktif masyar akat dalam membiayai pembangunan.

$embangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

'


2/33

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja

daerah unntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

$emerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai

kepentingan yang sama dalam menyelenggarakan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya. $emerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk

membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan

pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, khususnya

yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu

ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai

dengan potensi dan keadaan daerah masingmasing, sehingga nantinya dapat

meningkatkan $)D untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

*erdasarkan pihak pemungut dan pengelola, pajak dikategorikan pada dua

jenis, yaitu pajak pusat yang dipungut dan dikelola langsung oleh $emerintah $usat,

dan pajak daerah yang pemungut dan pengelolanya adalah $emerintah Daerah. $ajak

daerah yang diperoleh oleh sebuah daerah akan diproyeksikan sebagai salah satu pilar

penerimaan se%ara mandiri sehingga akan menjadi sumber dana bagi $emerintah

Daerah dalam membangun daerahnya.

$ajak Daer ah menurut + esit (!!# -adalah pungutan wajib atas or ang

pr ibadi atau badan yang dilakukan oleh pemer intah daer ah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipak sakan ber dasar kan per atur an

per undangundangan yang ber laku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggar aan pemer intah daer ah dan pembangunan daer ah.

$emungutan pajak daer ah oleh pemer intah daer ah pr opinsi maupun


3/33

kabupaten/kota diatur oleh 0ndang0ndang nomor 1 tahun !!2. Jenis pajak

daer ah sebagaimana yang ada dalam 0ndang0ndang nomor 1 tahun !!2

adalah $ajak + endar aan *er motor 3 *ea *alik Nama + endar aan *er motor 3 $ajak

*ahan *akar + endar aan *er motor 3 $ajak )ir $er mukaan3 dan $ajak 4okok3

$ajak Hotel3 $ajak 4estor an3 $ajak Hibur an3 $ajak 4eklame3 $ajak $ener angan

Jalan3 $ajak 5iner al *ukan 6ogam dan *atuan3 $ajak $ar kir 3 $ajak )ir 7anah3

$ajak Sar ang *ur ung &alet3 $ajak *umi dan *angunan $er desaan dan $er kotaan3

*ea $er olehan Hak atas 7anah dan *angunan.

$ajak kendaraan bermotor merupakan satu dari pajak daerah dan merupakan

sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu

melakukan optimalisasi. +endaraan bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alatalat

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat se%ara

permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Ida 8uraida,

S.H.,66.5#

Instansi yang bertanggung jawab menangani pembayaran $ajak +endaraan

*ermotor disuatu daerah adalah Dinas $endapatan Daerah (Dispenda# melalui +antor

*ersama Sistem )dministrasi 5anunggal dibawah Satu )tap (S)5S)7# yang

merupakan kerjasama dari tiga instansi terkait yaitu, Dispenda, +epolisian 4I dan

9


4/33

)suransi Jasa 4aharja. +antor *ersama S)5S)7 yang memiliki peran penting

dalam pelayanan $+*, karena pada instansi inilah wajib pajak (&$# membayar pajak

terhutangnya.

Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak en!araan Berm"t"r #ang memba#ar PB

Tahun $%1%&$%1'.

Tahun Jumlah WP en!araan

Berm"t"r #ang memba#ar

PB !i Pekanbaru ("rang)

Jumlah WP en!araan

Berm"t"r #ang memba#ar

PB !i Pr"*in+i ,iau ("rang)

$%1% '-$.- 1.$%/.$/0

$%11 ''/./-% 1.-1'.'0

$%1$ '$'.1 1.-1/.//-

$%1- '1$.'$0 1.-1-.%%$

$%1' '12.$ 1.-'.0 Sumber : Dinas Pendapatan (DISPENDA) Propinsi Riau, Tahun 2014.

*erdasarkan 7abel '.', dapat dilihat bahwa hampir setiap tahunnya terjadi

fluktuasi jumlah wajib pajak yang membayar $ajak +endaraan *ermotor di

$ekanbaru dalam jangka waktu tahun tersebut. Dan pada tahun !':, Dinas

$endapatan $ro;insi 4iau men%atat sekitar 9!!.!!! wajib pajak menunggak

pembayaran $ajak +endaraan *ermotor ($+*# roda dua maupun roda empat dengan

nilai men%apai 4p'!! miliar. Jadi dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor belum optimal.

)tas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

untuk mengambil judul -E3alua+i Pelak+anaan Pemungutan Pajak en!araan

Berm"t"r !i Daerah ,iau

1.$ Perumu+an 4a+alah*erdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut<

'. *agaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di

4iau=

:


5/33

. *agaimanakah pelaksanaan penagihan tunggakan pajak kendaraan

bermotor di 4iau

9. )pakah yang menjadi faktorfaktor kendala dalam pelaksanaan

pemungutan serta penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di

4iau=

:. )pakah upayaupaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala pada

pelaksanaan pemungutan serta penagihan tunggakan pajak kendaraan

bermotor di 4iau=

1.- Tujuan Penelitian

)dapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut <

'. 5engetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di 4iau.. 5engetahui pelaksanaan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor

di 4iau.9. 5engidentifikasi yang menjadi faktorfaktor kendala dalam pelaksanaan

pemungutan serta penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor di 4iau:. 5engidentifikasi upayaupaya yang telah dilakukan dalam mengatasi

kendala pada pelaksanaan pemungutan serta penagihan tunggakan pajak

kendaraan bermotor di 4iau.

1.' 4an5aat Penelitian

*erdasarkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul ->;aluasi

$elaksanaan $emungutan $ajak +endaraan *ermotor di Daerah 4iau, diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yang terkait dengan permasalahan yang

akan diteliti. )dapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah <'. *agi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman,

wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor.

. *agi para pengambil kebijakan atau instansi terkait, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan, dalam hal ini

+antor S)5S)7 $ekanbaru untuk dapat meningkatkan ketegasan,


6/33

pelayanan serta sosialisasi pajak yang akan mempengaruhi terhadap

pemungutan pajak kendaraan bermotor.9. *agi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh

peneliti berikutnya kalangan akademisi yaitu mahasiswa yang akan

melakukan penelitian e;aluasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan

bermotor dan diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan serta sebagai bahan studi bagi para akademisi.

:. *agi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

pengetahuan bahwa betapa pentingnya pajak ini bagi pembangunan daerah

agar tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam membayar pajak meningkat.

Diharapkan juga dapat menambah wawasan serta menjadi bahan

kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan

penelitian?penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

"


7/33

1.2 6i+tematika Penuli+an

Dalam penelitian ini, sistimatika penulisan yang ingin disampaikan terdiri dari

bab, dimana masingmasing bab akan diuraikan se%ara garis besar.

*)* I < $endahuluan

*ab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

*)* II < 7injuan $ustaka

*ab ini menguraikan pengertian se%ara umum tentang topik

masalah, kemudian menguraikan konsep teori se%ara

mendalam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

dan diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar

pola berpikir dalam melakukan penelitian serta hipotesis.

*)* III < 5etode $enelitian

*ab ini akan menjelaskan metodologi penelitian yang

meliputi lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional

dan pengukuran ;ariabel, dan metode analisis data

*)* I@ < Hasil $enelitian dan $embahasan*ab ini akan menjelaskan tentang hasil e;aluasi

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hasil

penelitian disampaikan se%ara ;erbal dengan kata?kata dan

se%ara matematis dalam bentuk angkaangka.

A


8/33

*)* @ < +esimpulan dan Saran

*ab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk

penelitian selanjutnya.

1


9/33

BAB II

TINJAUAN PU6TAA

$.1. Tinjauan Pu+taka

$enelitian telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa penulis mengenai

pemungutan pajak kendaraan bermotor. $enelitian berupa tesis yang ditulis oleh

)roma Dewi $alupi (!'# dengan judul >;aluasi $elaksanaan $emungutan $ajak

+endaraan *ermotor Di Daerah Istimewa Bogyakarta. $okok permasalahan dalam

tesis ini belum optimalnya proses penagihan pajak kendaraan bermotor yang

dilakukan $emda DIB. $enelitian ini bersifat kualitatif. Dalam tesis ini membahas

mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di

DIB.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan di daerah 4iau dimana

merupakan kota asal penulis. +arena bisa saja terdapat perbedaan aturan diantar dua

daerah tersebut yang bisa berdampak terhadap hasil penelitian.

$.$. Lan!a+an Te"ri

$.$.1. Pengertian 6i+tem !an Pr"+e!ur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 5enurut &idjajanto (!!'# adalah

suatu yang memiliki bagianbagian yang saling berinteraksi untuk men%apai tujuan

2


10/33

tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output. 5enurut 5ardiasmo

(!!" < # ada tiga ma%am system pemungutan pajak, yaitu<

a. Oi!ia" Assest#ent S$ste#

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah

(fiskus# untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cirri%irinya<

'#. &ewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

#. &ajib $ajak bersifat pasif.

9#. 0tang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

%. Se" Asest#ent S$ste#

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada &ajib

$ajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.&ewenang

untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada &ajib $ajak sendiri.

'#. &ajib $ajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak sendiri yang terutang.

#. iskus tidak ikut %ampur dan hanya mengawasi.

!. &ith 'o"din Siste#

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiskus dan bukan &ajib $ajak yang bersangkutan# untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh &ajib $ajak.

Ciri%iri< &ewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

'!


11/33

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan &ajib $ajak.

$rosedur mempunyai suatu unsur dari system. Bang dimaksud dengan

prosedur adalah urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam

satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan se%ara

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang (5ulyadi, '229#.

$.$.$. Pengertian Pajak

5enurut 0ndang0ndang No. '" 7ahun !!2 7entang +etentuan 0mum Dan

7ata Cara $erpajakan, $asal ' ayat ('# menyebutkan <

Pa*a+ ada"ah +ontri%usi a*i% +epada neara $an terutan o"eh oran

pri%adi atau %adan $an %ersiat #e#a+sa %erdasar+an -ndan-ndan, denan

tida+ #endapat+an i#%a"an se!ara "ansun dan diuna+an untu+ +eper"uan neara

%ai se%esar%esarn$a +e#a+#uran ra+$at//.

0ntuk mengetahui lebih jelas tentang definisi pajak, peneliti dibawah ini telah

mengutip beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut<

'. 5enurut $rof. Dr. $J) )driani dalam &aluyo (!''


12/33

*erdasarkan definisi pajak yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli diatas,

dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsurunsur sebagai berikut <

'. $embayaran pajak harus berdasarkan undangundang serta aturan

pelaksanaannya,

. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan

perpajakan akan berakibat adanya sanksi,

9. 7idak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat

dirasakan langsung oleh pembayar pajak,

:. $emungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah

(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah

keuntungan#, dan

. $ajak digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran

pemerintah (rutin dan pembangunan# bagi kepentingan umum.

$.$.-. Jeni+ Pajak

$ada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut

memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbedabeda. *erikut ini adalah

pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria ($riantara, !'9


13/33

($$N# dan $ajak $enjualan *arang 5ewah ($$n*5#. $ajak ini

dipungut oleh &$ ($engusaha +ena $ajak -$+$# terlebih dahulu dan

yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang

dihasilkan oleh &$ tersebut..

. 5enurut Sifat

a. $ajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama

diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui

barulah menentukan objeknya, %ontoh &$ adalah $$h.

b. $ajak obyektif (bersifat kebendaan# adalah pajak yang pada waktu

pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah

objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, %ontohnya adalah

$$N dan $ajak *umi *angunan ($**#.

9. 5enurut 6embaga Institusi $emungutan

a. $ajak $usat adalah pajak yang diadministrasikan $emerintah $usat

dalam hal ini adalah +ementerian +euangan yakni DJ$, misalnya

adalah $$h dan $$N.

b. $ajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh $emerintah

Daerah. $ajak Daerah dibedakan antara $ajak $ro;insi dan $ajak

+abupaten/+ota. $ajak $ro;insi terdiri dari empat ma%am pajak yakni<

$ajak +endaraan *ermotor, *ea *alik Nama +endaraan *ermotor,

$ajak *ahan *akar dan $ajak $engambilan dan $emanfaatan )ir di

bawah 7anah dan )ir $ermukaan. Sedangkan pajak +abupaten/+ota

terdiri dari $ajak Hotel, $ajak Hiburan, $ajak 4eklame, $ajak

'9


14/33

$enerangan Jalan, $ajak $engambilan dan $engolahan *ahan

Eolongan C (5ineral *ukan 6ogam dan *atuan#.

$.$.'. Pajak Daerah

Definisi daerah menurut 0ndang0ndang No. 1 7ahun !!2 tentang $ajak

Daerah dan 4etribusi Daerah dalam pasal ' ayat ('# berbunyi, Daerah Ftonom, yang

selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara +esatuan 4epublik Indonesia. *erdasarkan jenis

pajak menurut pemungut dan pengelolanya, $ajak daerah adalah pajak yang dipungut

oleh daerah seperti $ropinsi, +abupaten, maupun +otamadya berdasarkan peraturan

daerah masingmasing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga

daerah masingmasing (5ardiasmo, !''


15/33

digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan dalam menjalankan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Di dalam $asal 0ndang0ndang No. 1

7ahun !!2 tentang pajak dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak

daerah khususnya pajak propinsi yang terdiri dari lima jenis pajak, yaitu< pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

$.$.2. Pajak en!araan Berm"t"r (PB)

+endaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alatalat besar yang bergerak (0ndang

0ndang No 1 7ahun !!2#.

5enurut $riantara (!'9


16/33

dan penguasaan kendaraan bermotor oleh indi;idu atau badan terutang pajak yang

harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

$.1.0 7bjek !an 6ubjek en!araan Berm"t"r

+etentuan mengenai objek $+* telah diatur dalam $asal 9 dan $asal :

$eraturan Daerah $ropinsi 4iau No. '9 7ahun !! tentang +endaraan

*ermotor adalah<

Pasal 3 :

'# Fbjek $+* adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan +endaraan

*ermotor alatalat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang

atau barang di jalan umum3# 7ermasuk objek $+* sebagaimana dimaksud ayat ('# pasal ini adalah

kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 2! (sembilan puluh#

hari.

'"


17/33

Pasal 4:

Dike%ualikan sebagai objek $+* adalah kepemilikian dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor oleh<a. $emerintah $usat, $emerintah $ropinsi, $emerintah +abupaten/+ota3

b. +edutaan, +onsulat perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga

lembaga Internasional dengan aGas timbalbalik sebagaimana berlaku

untuk $ajak Negara3%. $abrikan atau Importir yang sematamata tersedia untuk dipamerkan dan

atau dijual.Subjek $+* diatur didalam peraturan yang sama di dalam Pa+al 28 yaitu<

'# Subjek $+* adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau

menguasai kendaraan bermotor.# &ajib $+* adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

bermotor.9# Bang bertanggung jawab atas pembayaran $+* adalah3

a. 0ntuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli

warisnya3

b. 0ntuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

'A


18/33

$.$.0. Da+ar Pengenaan Tari5 Pajak !an 9ara Perhitungan Pajak

Dasar $engenaan 7arif dan Cara $erhitungan $+* diatur dalam pasal " ? 2

$eraturan Daerah $ropinsi 4iau Nomor '9 7ahun !!<

Pasal 6 :

'# Dasar pengenaan $+* dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok

a. Nilai jual kendaraan bermotor.

b. *obot yang men%erminkan se%ara relatif kadar kerusakan jalan dan

pen%erminan lingkungan akibat penggunakan kendaraan bermotor.

# Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran

umum atas suatu kendaraan bermotor.

9# Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan harga pasaran tidak

diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor

faktor.a. Isi silinder dan/atau satuan daya

b. $enggunaan kendaraan bermotor

%. Jenis kendaraan bermotor d. 5erek kendaraan bermotor

e. 7ahun pembuatan kendaraan bermotor

f. *erat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang

diiGinkan

g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor

:# *obot sebagaimana dimaksud pada ayat ('# huruf b dihitung berdasarkan

faktorfaktor <a. 7ekanan ganda

b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor %. Jenis, penggunaan tahun pembuatan dan %irri%iri mesin dari

kendaraan bermotor

# $enghitungan dasar pengenaan $+* sebagaimana dimaksud pada ayat

('#, ayat (#, ayat (9# dan ayat (:# pasal ini, dinyatakan dalam suatu tabel

'1


19/33

yang ditetapkan oleh 5enteri Dalam Negeri dengan pertimbangan

5enteri +euangan.

"# Dasar pengenaan $+* sebagaimana dimaksud dalam ayat (# pasal ini

ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7 :

'# Dalam hal dasar pengenaan $+* yang belum ter%antum dalam tabel yang

ditetapkan oleh 5enteri Dalam Negeri, Eubernur menetapkan dasar

pengenaan pajak dimaksud dengan +eputusan Eubernur.# Dasar pengenaan $+* sebagaimana dimaksud dalam ayat ('# pasal ini

dilaporkan kepada 5enteri Dalam Negeri.

'2


20/33

Pasal 8 :

7arif $+* ditetapkan sebesar <

a. ', (satu koma lima persen# untuk kendaraan bermotor bukan umum. b. ' (satu persen# untuk kendaraan bermotor umum.

%. !, (nol koma lima persen# untuk kendaraan bermotor alatalat berat

dan alatalat besar.

Pasal 9 :

*esarnya pokok $+* yang terhutang dihitung dengan %ara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud $asal 1 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud $asal ".

$.$.. 6ank+i Pajak en!araan Berm"t"r

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan

denda adalah hukuman dengan %ara membayar uang karena melanggar peraturan dan

hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman

negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan %ara membayar uang.

Dalam undangundang perpajakan dikenal dua ma%am sanksi perpajakan,

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan

apabila &$ melakukan pelangggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam

00 No. 1 7ahun !!2 tentang +etentuan 0mum dan 7ata Cara $erpajakan dapat

berupa sanksi administrasi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan

sanksi berupa hukuman kurungan (penjara#.

$eraturan Daerah $ropinsi 4iau Nomor '9 7ahun !! 7entang $ajak

+endaraan *ermotor, telah menyebutkan beberapa sanksi yang akan dikenakan pada

&$ terkait kewajiban perpajakannya.

Pa+al 12 :

!


21/33

'# Dalam jangka waktu lima tahun terhitung saat terutangnya pajak,

Eubernur dapat menerbitkan <

a. Surat +etetapan $ajak Daerah +urang *ayar dalam hal <

('# )pabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

(# )pabila Surat $emberitahuan $ajak Daerah tidak disampaikan

kepada Eubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur

se%ara tertulis

(9# )pabila kewajiban mengisi Surat $emberitahuan $ajak Daerah

tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung se%ara jabatan

b. Surat +etetapan $ajak Daerah +urang *ayar 7ambahan apabila

ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang

%. Surat +etetapan $ajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit pajak

# Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat +etetapan $ajak

Daerah +urang *ayar sebagaimana dimaksud pada ayat ('# huruf a angka

' dan angka , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

(dua persen# sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama : (dua puluh empat# bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak

'


22/33

9# Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat +etetapan $ajak

Daerah +urang *ayar 7ambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ('#

huruf b dikenakan sanksi admnistrasi berupa kenaikan sebesar '!!

(seratus persen# dari jumlah kekurangan pajak tersebut

:# +enaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9# $asal ini tidak dikenakan

apabila &$ melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

# Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat +etetapan $ajak Daerah

+urang *ayar sebagaimana dimaksud pada ayat ('# huruf a angka 9

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar (dua puluh

lima persen# dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga

(dua persen# sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama : (dua puluh empat# bulan

dihitung sejak saat terhutangnya pajak

Pa+al 10 :

'# Eubernur dapat menerbitkan Surat 7agihan $ajak Daerah apabila <

a. $ajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar <

b. Dari hasil penelitian Surat $emberitahuan $ajak Daerah terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah

hitung

%. &ajib $ajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda

# Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat 7agihan $ajak

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ('# huruf a dan huruf b pasal ini

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua


23/33

persen# setiap bulan untuk paling lama ' (lima belas# bulan sejak saat

terhutang pajak

9# Surat +etetapan $ajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

(dua persen# sebulan sejak ditagih melalui Surat 7agihan $ajak

Daerah

:# *entuk, isi dan tata %ara penyampaian S7$D ditetapkan oleh Eubernur

$.$.. Tata 9ara Pemungutan Pajak en!araan Berm"t"r

'. $endaftaran3 untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya $+* harus

dilakukan pendaftaran terhadap obyek $ajak, yaitu dengan %ara sebagai

berikut <

a. Setiap &ajib $ajak harus mengisi Surat $endaftaran dan $endataan

+endaraan *ermotor (S$$+*# dengan jelas, lengkap dan benar sesuai

dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan

serta ditandatangani oleh &ajib $ajak atau +uasanya. b. S$$+* disampaikan selambatlambatnya ': hari sejak saat kepemilikan

dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru 3 Sampai dengan

tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama3 9! hari

sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan

bermotor pindah dari luar daerah (5utasi masuk#.

%. )pabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak,

baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu

kendaraan bermotor3 wajib dilaporkan dengan menggunakan S$$+*.. $enetapan $ajak +endaraan *ermotor <

9


24/33

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek $+* berdasar S$$+*,

kemudian diterbitkan Surat +etetapan $ajak Daerah (S+$D# yang merupakan

pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

9. $embayaran $ajak +endaraan *ermotor <

a. $embayaran atas $+* harus dilunasi sekaligus dimuka untuk ' bulan.

b. $ajak dilunasi selambatlambatnya ' (satu# bulan sejak diterbitkannya

S+$D.

%. +epada &ajib $ajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda

pelunasan pajak.

:. $enagihan $ajak +endaraan *ermotor <

$ada laGimnya jika &ajib $ajak telah melakukan kewajiban mebayar $+* sesuai

dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan.

$enagihan baru dapat dilakukan apabila &ajib $ajak tidak melunasi kewajibannya

sesuai dengan jangka waktu pembayaran $+*. $elaksanaan $enagihan $+* sebagai

berikut <

a. Dengan menerbitkan Surat 7eguran atau Surat $eringatan atau surat

lainnya yang sejenis sebagai awal tindakkan pelaksanaan penagihan

$ajak, dikeluarkan A (tujuh# hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

pajak.

b. Dalam jangka waktu A hari setelah tanggal Surat 7eguran atau Surat

$eringatan atau surat lainnya yang sejenis, &ajib $ajak harus melunasi

pajak terhutang.

:


25/33

BAB III

4ET7D7L7I PENELITIAN

-.1 L"ka+i Penelitian

5etodologi penelitian adalah tata %ara melaksanakan penelitian yang meliputi

kegiatankegiatan men%ari, men%atat, merumuskan, menganalisis dan menyusun

laporan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fakta yang ditemukan

di lapangan.

5etode penelitian pada dasarnya adalah %ara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, !!A#. *erdasarkan hal tersebut,

metode sangat diperlukan dalam melakukan penelitian agar penelitian tersebut dapat

dilaksanakan se%ara ilmiah dengan menga%u pada tujuan dari penelitian itu sendiri.

5etode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah metode

deskriptif. 5enurut >ndang Danial (!!2# metode deskriptif adalah metode yang

bertujuan untuk menggambarkan se%ara sistimatik suatu situasi, kondisi, kondisi

objek bidang kajian pada suatu waktu se%ara akurat. *erdasarkan pernyataan

tersebut, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan segala sesuatu yang

terjadi di lapangan se%ara akurat.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang e;aluasi pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ingin diteliti adalah bagaimana

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di $ro;insi 4iau khususnya

+ota $ekanbaru. Dengan latar belakang masalah di atas akhirnya penulis tertarik

untuk mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan metode deskriptif yaitu

membuat deskripsi akurat mengenai faktafakta, sifatsifat serta hubungan antar

fenomena yang terjadi


26/33

-.$ Pen!ekatan Penelitian

$endekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

$enelitian kualitatif menurut Nasution (!!9#, $enelitian kualitatif disebut juga

penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan

ber%orak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alatalat pengukur.

Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar,

sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

5enurut *ogdan dan 7aylor (5oleong , !!:< :# -metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata

tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang

dilakukan dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alatalat pengukur.

Selain tidak menggunakan alat pengukur, situasi penelitian bersifat natural dalam

artian tidak ada manipulasi didalamnya dan data hasil penelitiannya disajikan dalam

bentuk deskriptif. Fleh karena itulah dikatakan pendekatan kualitatif karena sifat

data yang dikumpulkan ber%orak kualitatif.

$ada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti

sendiri sehingga dapat menggali masalah yang ada dalam masyarakat atau dalam hal

ini dilingkungan sekolah. $enelitian berperan aktif dalam memuat ren%ana

penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari

keseluruhan proses dan hasil penelitian. Fleh sebab itu, peneliti lebih

mengutamakan pendekatan antar manusia selama proses penelitian dengan lebih

banyak mengadakan kontak atau berhubungan dengan pegawaipegawai yang

"


27/33

bekerja di +antor S)5S)7 $ekanbaru dan +antor Dispenda 4iau agar lebih leluasa

men%ari informasi dan data terperin%i mengenai halhal yang diperlukan untuk

kepentingan penelitian.

-.- L"ka+i Penelitian

6okasi penelitian untuk mengambil data ini adalah di wilayah 4iau. $enelitian

ini dilakukan dilingkungan sekitar +antor *ersama Samsat +ota $ekanbaru di Jalan

Eadjah 5ada, +ota $ekanbaru, 4iau dan +antor Dispenda 4iau di Jalan Sudirman,

+ota $ekanbaru.

-.' P"*ula+i !an 6am*el

$opulasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang

menjadi objek penelitian. $opulasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang,

kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nurindriantoro,

!!#. $opulasi dalam penelitian ini adalah seluruh pada +antor S)5S)7 $ekanbaru

dan +antor Dispenda 4iau yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan

bermotor

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, !'#. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di

+antor S)5S)7 dan Dispenda 4iau.

-.- Jeni+ !an 6umber Data

A


28/33

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya

adalah data primer dan sekunder. Indriantoro dan Supomo (!!2#, menyatakan data

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh se%ara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara#. Dalam pengumpulan data ini

menggunakan metode pengumpulan data dengan %ara memberikan sejumlah daftar

pertanyaan (kuesioner# kepada semua responden. )tau dalam pengertian lain adalah

data diperoleh dari obser;asi langsung dan pengumpulan kuesioner yang telah

dijawab oleh responden. 4esponden dalam penelitian ini adalah pegawai pada +antor

S)5S)7 $ekanbaru dan +antor Dispenda 4iau.

Indriantoro dan Supomo (!!2#, menyatakan data sekunder merupakan

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti se%ara tidak langsung melalui media

perantara (diperoleh dan di%atat oleh pihak lain#.

-.'. Teknik Pengum*ulan Data

7eknik pengumpulan data adalah dengan berbagai %ara diantaranya dengan

melakukan wawan%ara, pengamatan se%ara mendalam, dan mengumpulkan

dokumendokumen serta laporanlaporan yang ada pada +antor S)5S)7 $ekanbaru

dan +antor DIS$>ND) 4iau itu sendiri. Hal ini dispesifikasikan oleh sebagai

berikut <

a. Fbser;asi

Fbser;asi menurut Sugiono (!'!# suatu teknik pengumpulan data mempunyai %iri

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawan%ara dan

kuesioner. +alau wawan%ara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka

1


29/33

obser;asi tidak terbatas pada orang, tetapi obyekobyek alam yang baik. Fbser;asi

sangat berguna dalam memperoleh data yang tidak didapat melalui teknik

pengumpulan data lainnya. Fbser;asi sendiri dapat digolongkan menjadi tida kategori

(>ndang, !!2#, yaitu <

• Fbser;asi 6angsung, yaitu pengamatan se%ara langsung oleh pengamat

pada objek yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis mengamati

bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di +ota

$ekanbaru sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan dan sesuai

dengan keadaan dilapangan.

• Fbser;asi $artisipatif, yaitu %ara pengamatan langsung yang dilakukan

oleh peneliti dan peneliti terlibat se%ara langsung dalam pengamatan

yang dilakukan

• Fbser;asi 7idak 6angsung yaitu pengamatan melalui media lain seperti

media %etak, media elektronik dan melalui orang atau kelompok yang

berhubungan dengan objek penelitian.

b. 5etode wawan%ara

&awa%ara adalah $roses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

se%ara lisan antar dua orang atau lebih untuk mendengarkan se%ara langsung

informasiinformasi atau keteranganketerangan. &awan%ara ini dapat digolongkan

menjadi tiga, yaitu <

• &awan%ara terstruktur < teknik pengumpulan data, bila peneliti atau

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa

yang akan diperolehnya.

• &awan%ara semi terstruktur < pelaksanaan wawan%ara ini lebih bebas

2


30/33


31/33

(melalui pengamatan, wawan%ara, pita rekaman# dan diproses (melalui

%atatan, pengetikan, penyutingan dengan alatalat tulis# maka data kualitatif

tersebut tetap menggunakan katakata yang biasanya disusun kedalam teks

atau kalimat yang diperluas.

. $rosedur analisis data menurut 5iles dan Huberman ('21:# terdiri dari tiga

kegiatan yang terjadi se%ara bersamaan, meliputi (Sugiono, !!1# <

• $engurangan data atau reduksi ( Data Redu!tion# yaitu merangkum,

memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting,

di%ari tema dan polanya. Dalam penelitian ini yang pertama kali

dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah dengan reduksi

data. Dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti dapat

memberikan kemudahan didalam memberikan gambaran yang lebih

jelas tentang pelaksanaan pemungatan pajak kendaraan bermotor.

• $enyajian data ( Data Disp"a$# yaitu kumpulan dari informasi yang

tersusun se%ara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah

penarikan simpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil

penelitian. Dari teknik mereduksi data maka langkah selanjutnya yang

dilakukan oleh peneliti yaitu penyajian data dimana penyajian data ini

peneliti melakukan dalam bentuk uraian singkat.

• $enarikan simpulan (erii!ation# yaitu sebuah jalinan keterkaitan pada

saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk

suatu wawasan umum yang disebut dengan analisis. Dari teknik analisis

data terakhir, yaitu peneliti menggunakan penarikan kesimpulan yang

9'


32/33

dilakukan se%ara terusmenerus sepanjang proses penelitian. )gar dalam

menganalisis data peneliti mendapat suatu kesimpulan yang jelas dan

mudah dipahami.

9


33/33

DA;TA, PU6TAA

Danial, >ndang. !!2. 5etoda $enulisan +arya Ilmiah. *andungBogyakarta. Bogyakarta.

Indriantoro dan Supomo, !!2. 5etode $enelitan Jakarta< Eramedia

Jatmiko, )gus N. (!!"#, $engaruh Sikap &ajib $ajak $ada $elaksanaan Sanksi

Denda, $elayanan iskus dan +esadaran $erpajakan 7erhadap +epatuhan&ajib $ajak (Studi >mpiris 7erhadap &ajib $ajak Frang $ribadi di

Semarang#. 7esis $rogram S 5agister )kuntansi 0ni;ersitas Diponegoro.

+esit, *ambang $rakosa. (!!#. $ajak dan 4etribusi Daerah. Bogyakarta< 0II $ress.

5oleong, 6ey J. !!:. etodo"oi Pene"itian ua"itati. *andung< 4emaja

4osdakarya

$alupi, )roma Dewi. !'. >;aluasi $elaksanaan $emungutan $ajak +endaraan

*ermotor Di Daerah Istimewa Bogyakarta. Bogyakarta.

$riantara, DiaG. !'9. Perpa*a+an Indonesia Edisi 2 Re3isi. Jakarta< 5itra &a%ana

5edia.

0tama, I &ayan 5ustika. !'. Penaruh ua"itas Pe"a$anan, San+si Perpa*a+an,

dan ia$a epatuhan Terhadap epatuhan &a*i% Pa*a+. Jurnal )kuntansi.

0ni;ersitas 0dayana. *ali.

Sugiyono. !!A. etode Pene"itian Pendidi+an (Pende+atan uantitati, +ua"itati,

dan R5D). *andung< )lfabeta.

Sugiyono, (!!1#. 5etode $enelitian +unatitatif +ualitatif dan 4D. *andung

)lfabeta.

Sugiyono. !'. 5emahami $enelitian +ualitatif. *andung < )6)*>7).

&aluyo. !''. Perpa*a+an Indonesia. Jakarta< Salemba >mpat.

&idjajanto, Nugroho. !!'. Sistem Informasi )kuntansi. >rlangga. Jakarta

8uraida, Ida. !''. 7eknik $enyusunan $eraturan Daerah . Jakarta < Sinar Erafika.

Usulan Proposal Tesis

Documents