BAB I I.1 Latar Belakang Dengan telah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005, dan Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009, Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin dalam kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi makin meningkat. Dalam Permen ESDM Nomor 0007 tahun 2005, telah diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi Badan Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Migas. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, dimana beberapa persyaratan merupakan dokumen atau izin yang dikeluarkan oleh instansi pusat ataupun instansi daerah. Dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kadangkala masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antara beberapa instansi. Izin atau dokumen yang diterbitkan suatu instansi merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan Izin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
I.1 Latar Belakang
Dengan telah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005,
dan Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009, Badan Usaha yang
mengajukan permohonan izin dalam kegiatan usaha pengangkutan
minyak dan gas bumi makin meningkat. Dalam Permen ESDM Nomor
0007 tahun 2005, telah diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi
Badan Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Migas.
Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis, dimana beberapa persyaratan merupakan dokumen atau izin yang
dikeluarkan oleh instansi pusat ataupun instansi daerah. Dalam
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi kadangkala masih ditemukan tumpang tindih
kewenangan antara beberapa instansi. Izin atau dokumen yang diterbitkan
suatu instansi merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan Izin
Usaha atau rekomendasi yang diperlukan dalam penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan. Hal ini menyebabkan waktu penerbitan izin menjadi lama.
Karena itu, untuk mempercepat proses penerbitan izin dan peningkatan
pelayanan prima dan agar pelaksanaan penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas tidak menyalahi peraturan – peraturan perundang -
undangan dan tidak merugikan Badan Usaha yang bermaksud untuk ikut
serta dalam kegiatan usaha migas, maka perlu dilakukan evaluasi
terhadap metode koordinasi dan kewenangan antar instansi – instansi
terkait. Selain itu, metode pembinaan maupun pengawasan terhadap
kegiatan usaha pengangkutan migas pun perlu dievaluasi sehingga dapat
disusun suatu program koordinasi kelembagaan yang efektif dalam
penerbitan Izin Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan
Migas.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud :
1. Mendapatkan rumusan pedoman koordinasi kelembagaan yang
efektif dalam penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas dan
Pembinaan, serta pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas.
2. Mendapatkan hasil kajian tentang rekomendasi dan perbaikkan
terhadap penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, Penerbitan
dan Pengawasan Badan Usaha sehingga terjalin kerja sama yang
efektif dan saling mendukung antar lembaga pemerintah dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengangkutan
migas.
Tujuan:
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan
fungsi Subdirektorat Pengangkutan Migas.
1.3 Sasaran
Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa Jasa
Konsultan Pedoman Koordinasi Kelembagaan yang Efektif dalam
Penerbitan Izin Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan
Migas adalah menurunnya permasalahan terkait pemenuhan persyaratan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas, serta terjalinnya koordinasi yang
efektif antar lembaga Pemerintahan.;
1.4 Lokasi Kegiatan
Jasa Konsultansi Pedoman Koordinasi Kelembagaan yang Efektif dalam
Penerbitan Izin Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan
Migas dilaksanakan di Jakarta
1.5 Referensi Hukum
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi;
b. Undang–undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang
Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan
dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
1.5 Lingkup Pekerjaan
1. Menginventarisi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas,
Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan Migas
2. Menginventarisir data persyaratan administrasi dan teknis penerbitan
Izin Usaha Pengangkutan Migas yang berkaitan dengan instansi lain
dan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan persyaratan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan
Migas.
3. Menganalisis tingkat kepentingan data tersebut terhadap penerbitan
Izin Usaha Pengangkutan Migas dan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Menelaah dan mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan
Pemerintah terhadap Badan Usaha Pengangkutan Migas khususnya
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Menentukan format pelaksanaan serta pelaporan kegiatan
konsultansi ini yang akan dijadikan acuan kerja setelah
dikoordinasikan dengan Tim Evaluasi.
6. Melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait dengan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, pembinaan dan
pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas.
7. Menganalisis, dan mengevaluasi data secara komprehensif
mengenai pedoman koordinasi kelembagaan yang efektif dalam
penerbitan Izin Usaha, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas.
8. Merumuskan rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas.
9. Mempresentasikan hasil analisis dan evaluasi serta mengusulkan
format penyusunan output kegiatan (laporan kegiatan dan buku
Izin Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan
pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas
3.2 Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain
sebagai berikut:
1. Persiapan:
a. Perijinan;
b. Inventarisasi kebutuhan data sekunder dan data primer;
c. Penyusunan metodologi dan manajemen pelaksanaan kegiatan;
d. Penyusunan SOP dan penyiapan manajemen pelaksanaan
kegiatan lapangan;
2. Pengumpulan/inventarisasi data sekunder;
3. survey/pengumpulan data lapangan;
4. Analisis dan evaluasi data
5. Merumuskan rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas
6. Menyusun laporan.
BAB II
Berdasarkan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan dan petunjuk
yang diuraikan dalam Term of Reference (TOR) dan RKS, konsultan
menyimpulkan bahwa semuanya telah cukup jelas. Berikut akan
dipaparkan apresiasi konsultan terhadap TOR yang telah diterima.
Apresiasi tersebut terdiri atas Apresiasi atas Maksud dan Tujuan dan
Ruang Lingkup.
2.1 APRESIASI TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pedoman
Koordinasi Kelembagaan yang Efektif dalam Penerbitan Izin Usaha,
Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan Migas adalah :
Maksud :
1. Mendapatkan rumusan pedoman koordinasi kelembagaan yang
efektif dalam penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas dan
Pembinaan, serta pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas.
2. Mendapatkan hasil kajian tentang rekomendasi dan perbaikkan
terhadap penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, Penerbitan
dan Pengawasan Badan Usaha sehingga terjalin kerja sama yang
efektif dan saling mendukung antar lembaga pemerintah dalam
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengangkutan
migas.
Tujuan :
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan
fungsi Subdirektorat Pengangkutan Migas..
2.2. APRESIASI TERHADAP LINGKUP PEKERJAAN
2.2.1. Lingkup Kegiatan
Konsultan melihat bahwa ketentuan lingkup pekerjaan telah cukup jelas
yaitu kegiatan kajian, kegiatan inventarisasi data sekunder dan data
primer, analisa data, sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah,
pedoman koordinasi kelembagaan yang efektif, serta merumuskan
rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan
Migas.
a. Menginventarisi permasalahan – permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas, Pembinaan dan Pengawasan
Pengangkutan Migas
Menginventarisi permasalahan – permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas,
Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan Migas bertujuan agar
dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Usaha dalam mengajukan izin usaha pengangkutan migas.
Hal ini yang akan menjadi dasar atau acuan dalam perbaikan
prosedur penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, Pembinaan
dan Pengawasan Pengangkutan Migas.
b. Menginventarisir data persyaratan administrasi dan
teknis penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas
yang berkaitan dengan instansi lain dan
mengumpulkan semua peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan persyaratan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas.;
Inventarisasi terhadap data persyaratan administrasi dan teknis
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas yang berkaitan dengan
instansi lain serta peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan persyaratan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas
diperlukan untuk bahan analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan
perbaikan prosedur izin usaha pengangkutan migas sehingga dapat
tersusun pedoman Penerbitan Izin Usaha, Pembinaan dan
Pengawasan Pengangkutan Migas yang efisiensi dan efektif.
Adapun dasar dan landasan hukum yang akan dijadikan acuan
dalam kegiatan ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi;
2. Undang–undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang
Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
c. Menganalisis tingkat kepentingan data tersebut
terhadap penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas
dan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dari berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan baik
data-data yang diperoleh dari hasil survey langsung ke
lapangan ataupun data-data sekunder, dilakukan kajian
terhadap priorits atau tingkat kepentingan data tersebut
terhadap penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas dan
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi atau
mengefektifkan prosedur yang ada saat ini sehingga dapat
dicapai efisiensi waktu dan prosedur penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas tanpa mengurangi kualitasnya.
d. Menelaah dan mengevaluasi sistem pembinaan dan
pengawasan Pemerintah terhadap Badan Usaha
Pengangkutan Migas khususnya pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah terhadap Badan
Usaha Pengangkutan Migas khususnya pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu dievaluasi agar tidak
terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menyebabkan
inefisiensi sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah terhadap
Badan Usaha Pengangkutan Migas. Pembagian kewenangan dapat
dilakukan berdasarkan prioritas kepentingan serta mengacu pada
landasan hukum yang ada.
e. Menentukan format pelaksanaan serta pelaporan
kegiatan konsultansi ini yang akan dijadikan acuan
kerja setelah dikoordinasikan dengan Tim Evaluasi.
Format pelaksanaan serta pelaporan kegiatan konsultansi ini yang
akan dijadikan acuan kerja setelah dikoordinasikan dengan Tim
Evaluasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan ini
karena menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan
persyaratan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas.
f. Melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait
dengan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas,
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas;
Untuk mendapatkan masukan dalam upaya perbaikan persyaratan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, perlu pembahasan dan
masukan-masukan dari stakeholder terkait dengan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas, pembinaan dan pengawasan Badan
Usaha Pengangkutan Migas sehingga kendala-kendala yang terjadi
di lapangan nantinya dapat diminimalisir.
g. Menganalisis, dan mengevaluasi data secara
komprehensif mengenai pedoman koordinasi
kelembagaan yang efektif dalam penerbitan Izin
Usaha, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas;
Hal terpenting dalam penerbitan Izin Usaha pembinaan dan
pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas adalah koordinasi
antar lembaga terkait. Adanya kendala-kendala seperti miss
komunikasi, tumpang tindih kewenangan, dan lain-lain perlu
diperbaiki dengan cara Menganalisis, dan mengevaluasi data secara
komprehensif mengenai pedoman koordinasi kelembagaan yang
efektif dalam penerbitan Izin Usaha, pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas.
h. Merumuskan rekomendasi perbaikan persyaratan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, serta
pola pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas;
Tahapan akhir dari kegiatan ini adalah Merumuskan rekomendasi
terkait dengan hasil kajian yang telah dilakukan. Setelah dilakukan
berbagai análisis dan evaluasi terhadap persyaratan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas, selanjutnya dirumuskan
rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan Badan
Usaha Pengangkutan Migas.
2.2.2 Lingkup Obyek Kegiatan
Pada kegiatan ini akan dilakukan pengumpulan data terhadap
obyek kegiatan sesuai dengan lingkup data yang akan dipakai
untuk melakukan analisis. Adapun lingkup obyek pekerjaan yang
akan dilakukan dapat dibagi menjadi tiga (3) yaitu Badan usaha
Pengangkutan Migas, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah.
Badan Usaha Pengangkutan BBM. Badan Usaha
Pengangkutan Migas adalah Badan Usaha yang mengajukan
izin usaha pengangkutan Migas. Badan Usaha ini menjadi
slah satu objek kegiatan karena merekalah yang akan
menjalani prosedur penerbitan Izin Usaha Pengangkutan
Migas.
Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah
Ditjen Migas merupakan lembaga yang mengeluarkan izin
Usaha Pengangkutan Migas. Lembaga ini berkoordinasi
dengan lembaga lain yang terkait dalam menjalankan
prosedur penerbitan Usaha Pengangkutan Migas.
Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki fungsi
pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan Migas yang
ada di wilayahnya.
2.2.3 Lingkup Obyek Wilayah Kegiatan
Wilayah kegiatan pedoman koordinasi kelembagaan yang efektif dalam
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas dan Pembinaan, serta
pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas berlaku untuk seluruh
Wilayah NKRI sedangkan kegiatannya sendiri dilakukan di Jakarta.
2.3. APRESIASI TERHADAP TARGET DAN SASARAN
Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa
Konsultan Pedoman Koordinasi Kelembagaan yang Efektif dalam
Penerbitan Izin Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan
Migas adalah menurunnya permasalahan terkait pemenuhan persyaratan
penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas, serta terjalinnya koordinasi yang
efektif antar lembaga Pemerintahan.
Hal tersebut sudah sangat jelas tanpa perlu uraian lebih lanjut.
BAB III
3.1 RENCANA PENANGANAN PEKERJAAN
Mengacu pada tujuan serta ruang lingkup pekerjaan, maka rencana
penanganan pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan lingkup pendataan
dan lingkup analisis dan evaluasi.
3.1.1 Lingkup Pendataan
a. Jenis Data
Jenis data yang diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan pedoman
koordinasi kelembagaan yang efektif dalam penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas dan Pembinaan, serta pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas terdiri atas data sekunder dan data primer.
1. Data sekunder, diperoleh dari pengumpulan data dari studi pustaka,
referensi ilmiah, majalah, koran dsb.
2. Data Primer, diperoleh dari survey langsung ke lapangan. Dalam
kegiatan ini kegiatan survey diarahkan ke badan usaha
pengangkutan Migas dan lembaga-lembaga Pemerintah yang terkait
dengan penerbitan izin usaha pengangkutan Migas.
b. Sumber Data
Data yang diperlukan dapat diperoleh dari instansi terkait yang terdiri atas:
- Ditjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Departemen Perhubungan
- Pemerintah Daerah
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Badan Usaha Pengangkutan Migas
c. Teknik Pendataan
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara komprehensif
dan terkini (Uptodate), pelaksanaan pengumpulan data akan dilakukan
melalui 2 (dua) cara, yakni:
- Inventarisasi langsung terhadap data-data yang sudah dalam bentuk jadi,
misalnya laporan tahunan dan data statistik lainnya.
- Interview/wawancara dengan menggunakan daftar isian/kuissioner/
panduan wawancara.
3.1.2 Lingkup Kajian
Kegiatan penelaahan utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini
adalah:
Menganalisis, dan mengevaluasi data secara komprehensif
mengenai pedoman koordinasi kelembagaan yang efektif dalam
penerbitan Izin Usaha, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Pengangkutan Migas.
Merumuskan rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Pengangkutan Migas..
Mempresentasikan hasil analisis dan evaluasi serta mengusulkan
format penyusunan output kegiatan (laporan kegiatan dan buku
rumusan) kepada Tim Evaluasi.
-
3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STUDI
Secara umum, alur pikir dalam mencapai sasaran studi ditunjukkan pada
Gambar 3.1.
PERSIAPAN
PENGUMPULAN DATA1. Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan
Izin Usaha Pengangkutan Migas, Pembinaan dan Pengawasan Pengangkutan Migas.2. Data persyaratan administrasi dan teknis penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas
yang berkaitan dengan instansi lain3. Data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan penerbitan Izin
Usaha Pengangkutan Migas
ANALISIS DAN EVALUASI1. Menganalisis tingkat kepentingan data tersebut terhadap penerbitan Izin Usaha
Pengangkutan Migas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
2. Menelaah dan mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah terhadap Badan Usaha Pengangkutan Migas khususnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Menentukan format pelaksanaan serta pelaporan kegiatan konsultansi ini yang akan dijadikan acuan kerja setelah dikoordinasikan dengan Tim Evaluasi.
4. Melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas.
5. Menganalisis, dan mengevaluasi data secara komprehensif mengenai pedoman koordinasi kelembagaan yang efektif dalam penerbitan Izin Usaha, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas.
MENYUSUN REKOMENDASI
Merumuskan rekomendasi perbaikan persyaratan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas, serta pola pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Pengangkutan Migas
BAB IV
Sesuai dengan ruang lingkup studi, maka telah disusun program kerja
penyelesaian studi. Dalam program kerja ini kegiatan-kegiatan akan
dilaksanakan secara bertahap dengan urutan tahap persiapan, studi