6
I. JUDUL: MEKANISME PERHITUNGAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN INVENTARIS KANTOR PADA PT.
JASA RAHARJA (Persero) CABANG NTB
PENDAHULUAN II. LATAR BELAKANGDengan melihat kondisi saat ini,
indonesia sedang mengalami masalah di sektor ekonomi maupun sektor
pembangunan. Maraknya permasalahan yang terjadi sehingga dapat
mengakibatkan devisit pada nilai ekonomis di kanca internasional
maupun dalam Negeri seperti kenaikan harga minyak bumi dunia,
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, naiknya harga
barang-barang, dan masalh lainnya. Dalam hal ini, pemerintah
mengupayakan meningkatkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri
dan salah satunya adalah pajak yang dapat memberikan sumbangan
pendapatan yang cukup besar bagi Negara Indonesia.Pajak merupakan
kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun
badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah
ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan
pembangunan di berbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk
meningkatkan harkat Bangsa dan juga kesejahteraan Masyarakatnya.
Pajak termasuk sebagai pemasukan negara yang cukup besar dalam
mewujudkan tatanan negara yang indah dalam sektor pembangunan
sehingga dapat membangun negara yang sejahterah.Hal yang penting
dari pada keadilan di bidang perpajakan adalah keseimbangan antara
hak Negara dan warga Negara pembayar pajak. Hak Negara adalah untuk
memperoleh pembayaran pajak oleh warga Negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan kurang. Hak wajib pajak
adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Negara dalam
melaksanakan kewajibannya kepada Negara tersebut dan hak untuk
mendapat kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya
sebagai wajib pajak. Sumber penerimaan atau pendapatan Negara
Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah
satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional
secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat serta mendorong kemajuan modernisasi di semua bidang
kehidupan. Mengingat UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur
dengan Undang-Undang. Tersedianya dana yang bersumber dari dalam
negeri, akan memberikan jaminan lebih kepada rakyat, sebagai
cerminan dari prinsip bantuan nasional dalam upaya melepas
ketergantungan pada sumber dana dari luar negeri, sehingga bantuan
asing di anggap sebagai pelengkap yang relatif kecil di masa
depan.Dalam membangun negara, warga negara indonesia harus
mempunyai kesadaran dalam mewujudkan negara yang sejahtera yaitu
dengan salah satu pembuktian membayar pajak sebagaimana yang telah
di wajibkan. Dalam hal ini bagi warga negara yang melakukan
kegiatan usaha dan telah mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP), wajib membayar iuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang telah di pungutnya sebagai perwujudan pembanguan nasioanl
secara mandiri. Hal ini disebabkan karena adanya peneriamaan negara
yang bersumber dari pajak yang sejak dari tahun ke tahun,dapat di
masukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
dinilai sebagai pendapatan negara yang sangat mewujudkan potensial
negara jika di bandingkan dengan pendapatan negara yang
lainnya.Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana
dapat di ketahui karakteristik pemungutan pajak di Indonesia
mengalami perubahan yang mendasar, dari sistem pemungutan pajak
secara Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment
System. Official Assessment System mengandung arti bahwa petugas
pajak yang menetukan sendiri berapa besarnya jumlah pajak yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sementara itu, Self Assessment
System mengandung pengertian yang sebaliknya, yaitu setiap wajib
pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam sistem ini, pemerintah menuntut kesadaran, kejujuran dan
peran serta masayarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sangat erat hubungannya dengan pajak karena PPN merupakan salah
satu sumber penerimaan dari sektor pajak. PPN dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
kepada konsumen akhir (pembeli) yang dipungut oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP). Dalam hal ini,penulis sangat tertarik dalam
mempelajari, mengamati, memahami dan mendalami bagaimana tata cara
perpajakan khususnya untuk perhitungan, pemungutan, dan penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada konsumen
akhir.Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (2) UUD 1945, pemungutan
pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan sesuai yang
disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh rakyat sendiri melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 42 Tahun
2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM).PT Jasa Raharja adalah suatu perusahaan BUMN
yang menggeluti bidang asuransi kecelakaan jiwa mengkhususkan diri
dalam membantu dan memberikan keringanan kepada korban-korban yang
mengalami kecelakaan dengan memberikan bantuan yang berupa santunan
kepada korban yang menderita luka-luka,cacat tetap dan meninggal
dunia akibat dari kecelakaan yang di alami, sesuai dalam
Undang-Undang yang berlaku berlaku yaitu Undang-Undang No.33 dan 34
Tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No.17-18 Tahun 1965). Ditinjau
dari kegiatan,sesuai judul yang diajukan, PT Jasa Raharja melakukan
kegiatan dalam pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yaitu pembelian
inventaris kantor maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini
melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan
berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga salah satu pajak dalam hal
pemungutannya sangat erat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, penulis tertarik dalam membahas tentang pajak
khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengamati
langsung dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), penulis
mengangkat judul Laporan akhir: Mekanisme Perhitungan, Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian
Inventaris Kantor Pada PT Jasa Raharja (Persero) MataramIII. TUJUAN
DAN MANFAATDalam melakukan kegiatan PKL ini, ada beberapa tujuan
dan manfaat bagi mahasiswa, universitas, maupun instansi tempat
dilakukan kegiatan PKL yang di sampaikan dalam proses belajar di
lapangan,sebagai berikut:1. Tujuan dari kegiatan : Sebagai tugas
akhir dalam menyelesaikan studi Diploma III Perpajakan Untuk
mengetahui mekanisme perhitungan PPN dalam melakukan suatu
transaksi pembelian atau penjualan pada PT Jasa Raharja (Persero)
Untuk mengetahui tata cara pembayaran maupun penyetoran PPN yang di
lakukan PT Jasa Raharja Dalam mengumpulkan
data-data,lampiran-lampiran atau dokumen untuk melakukan penulisan
tugas laporan akhir.2. Manfaat dari kegiatan :Bagi Mahasiswa :
Sebagai bidang bagi mahasiswa dalam menerapkan kemampuan atau
keahlian di bidang yang di tekuni sehingga dapat membandingkan
teori dalam pelajaran di bangku kuliah dengan praktek secara di
lapangan Sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menambah wawasan dan
pengalaman bekerja sehingga kedepannya tidak ragu dan takut akan
kemampuan menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya Memberikan
motivasi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pembelajaran baik dalam
lingkungan akademik mau luar lingkungan non akademik Sebagai sarana
dalam mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai teori yang di
terima dalam bangku kuliah.Bagi instansi : Dapat menjalin hubungan
dan kerja sama yang baik dengan Universitas dalam berbagai bidang
tertentu Membantu dari sebagian tugas-tugas yang di lakukan oleh
karyawan-karyawan pada PT Jasa Raharja Dapat membangun citra
instansi pemerintah kedepannya agar lebih baik khususnya PT Jasa
RaharjaBagi universitas/fakultas ekonomi : Menjalin hubungan dan
kerja sama yang baik antara universitas/fakultas dengan instansi
kedepannya Mempromosikan sumber-sumber potensi dari
universitas/fakultas Mengupaya dalam mendorong alumni di masa yang
akan datang
IV. TINJAUAN PUSTAKAA. Uraian Teoritis1. Pengertian PajakAda
beberapa pengertian pajak yang dikemukan oleh para ahli antara
lain:Waluyo (2010: 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib
berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-norma hukum guna untu menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun
2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyatSoemitro dikutip dari Mardiasmo (2011: 1)
menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengantidak
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukan dan yang diguanakan untuk mebayar pengeluaran umum.Dari
beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pokok yang terdapat pada
pengertian pajak, yaitu :1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-2.
Pajak dapat dipaksa 3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah4. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara
langsung 5. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend (Rahayu,
2010:23)2. Wajib Pajak Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan kegiatan perpajakan baik dalam hal pembayaran
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak ataupun orang pribadi
atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai yang
di atur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (Pasal 1
angka 2 UU KUP).
3. Fungsi Pajak Rahayu (2010: 25) menyatakan bahwa umumnya
dikenal 2 fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.
Fungsi pajak sebagai budgetair artinya sebagai sumber pendapatan
negara dan sebagai sumber untuk untuk membiayai pengluaran negara.
Sedangkan fungsi pajak sebagai regulerend artinya sebgai pengatur
kegiatan ekonomi, sebagai alat pemerataan ekonomi, sebagai alat
stabilisasi perekekonomian dan sebagai pendorong pertumbuhan
ekonomi4. Syarat dan Teori-teori Pemungutan pajakMardiasmo (2011:
2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hmbatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut : 1.Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)Sesuai
dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Maksudnya ialah pemungutan pajak
dilakukan secara merata, serta sesuai dengan kemampuan
masing-masing, dan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
majelis pertimbangan Pajak.
2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat
yuridis)Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.3.Tidak mengganggu pemerintahan (syarat
Ekonomis)Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.4.Pemungutan pajak harus efisien (syarat
finansiil)Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus
dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil
pemungutannya.5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem
pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Mardiasmo (2011: 3)
menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan
atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk
memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori Asuransi
2. Teori kepentingan 3. Teori Daya Pikul 4. Teori Bakti 5. Teori
Asas Daya Beli5. Sanksi-sanksi PerpajakanDalam undang-undang
perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan
snaksi pidana ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan
yang ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang
diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan
sanksi keduanya yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana.Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut
undang-undang perpajakan yaitu :a. Sanksi AdministrasiSanksi
administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya
berupa bunga dan kenaikan. Mengenai sanksi pidana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan
umu dan tata cara perpajakan.Menurut ketentuan dalam undang-undang
perpajakan, ada 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu :
a. Denda PidanaDendan pidana dikenakan kepada tindak pidana yang
bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Pidana kurungan hanya
diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat
ditunjukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga.b. Pidana
PenjaraSeperti halnya pidana kurungan, pidana penjara merupakan
hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap
kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada
pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.B.
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1. Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di
indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan
(PPn), seperti yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 1983. Kelebihan
pengenaan PPN sesuai UU No.8 Tahun 1983 yang merupakan hasil
perubahan perpajakan tahun 1983 di bandingkan dengan PPn yang
dipungut berdasarkan undang-undang pajak penjualan tahun 1951,
yaitu mekanisme pemungutan PPn tahun 1951 dalam pelaksanaannya
menimbulkan pajak berganda,sistem tarif yang sederhana, dan
menciptakan persaingan yang sehat karena atas impor dikenakan pajak
dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas
produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama sementara
untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Ilyas
dan Suhartono (2007: 8) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai tidak dapat definisi mengenai Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga
setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak
tersebut. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang
No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun
2007. 2. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 2.1. Subjek Pajak
Pertambahan Nilai Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan
usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha kecil adalah
pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih Rp.
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengusaha kecil wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang
yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir
bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya
dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah).2.2. Objek Pajak Pertambahan NilaiPPN dikenakan atas
pertambhn nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang
dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:1.
Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak
berwujuda. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.b.
Impor BKP, pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui
Direktorat Jenderal Bea dan cukai. Siapa pun yang memasukan BKP ke
dalam Daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah
dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya ataukah
tidak.c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean.e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
(jasa konsultan asing yang yang memberikan jasa manajemen, jasa
teknik, dan jasa lainnya) di dalam Daerah Pabean.f. Ekspor BKP
Berwujud oleh PKP.Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang
melakukan adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.g.
Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKPPengusaha yang melakukan ekspor
BKP Tidak Berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.h. Ekspor JKP oleh PKP 2. Kegiatan
membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan
sendiri atau digunakan pihak lain. Pengenaan pajak ini dilakuka
dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran
pengenaan PPN.3. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan
semula aktiva tersebut tidak untuk di perjual belikan, sepanjang
Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan
dapat dikreditkan. (Siti Resmi,2011)3. Karakteristik Pajak
Pertambahan Nilai PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang
tidak dimiliki oleh PPn, yaitu :1. Pajak Tidak LangsungBeban PPN
dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya tanggung jawab
pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan
barang atau jasa sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada
pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).2. Pajak
ObjektifTimbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh
adanya objek pajak.3. Multistage Tax PPN dikenakan secara bertahap
pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik
sampai ke peritel).4. Nonkomulatif PPN tidak bersifat komulatif
meskipun memiliki karakteristik Multistage Tax karena PPN mengenal
adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, maka dari itu PPN yang
dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
5. Tarif TunggalPPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif
(singel tariff), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam
negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.6. Credit
Method/Invoice Method/Indirect Subtruction MethodBahwa pajak yang
terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau
dikenakan pada saat penyerahan baarang atau jasa yang disebut Pajak
Keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayyar pada saat
pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan
(input tax).7. Pajak atas Konsumsi Dala NegeriAtas impor Barang
Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak
tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan tempat tujuan
(destination principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang
atau jasa akan dikonsumsi.8. Consumption Type Value Added Tax
(VAT)Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan
pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran
yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa
Kena Pajak (JKP). (Siti Resmi, 2011)
4. Kelebihan dan Kekurangan PPN 4.1. Kelebihan Pajak Pertambahan
Nilai :1. Menghilangkan Pajak Berganda. 2. Menggunakan tarif
tunggal, sehingga memudahkanm pelaksanaan. 3. Netral dalam
persaingan dalam negeri. 4. Netral dalam perdagangan internasional.
5. Netral dalam pola konsumsi. 6. Dapat mendorong ekspor.
(Mardiasmo, 2011:273) 4.2. Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai 1.
Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak
Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun
dipihak wajib pajak. 2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin
tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang
dipikul, dan sebaliknya semakain rendah tingkat kemampuan konsumen,
smekin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai
konsekuensi karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak
objektif. 3. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya
penyelundupan pajak. Kerawanan iniditimbulkan sebagai akibatdari
mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali
pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa
terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiscus
(Pemerintah).5. Barang Kena PajakAdalah barang berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak dan tidak tidak berwujud yang dapat dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.6. Penyerahan Barang Kena
PajakAdalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dikenai pajak bedasarkan Undang-Undang PPN7. Pengusaha Kena
PajakAdalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerhan Jasa Kena Pajak (JKP)
yang dapat dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan
Keputuasan Menteri Keuangan,kecuali Pengusaha Kecil yang memilih
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.8. Dasar Pengenaan
PajakAdalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai
ekspor, atau niali lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak yang
terutang.
9. Faktur PajakAdalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerhan Barang Kena Pajak
atau penyerahan Jasa Kena Pajak.10. Pajak MasukanAdalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya suadah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena
Pajak.11. Pajak KeluaranAdalah Pajak Pertambahan Nilai terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau
ekspor Barang Kena Pajak. C. Ruang Lingkup Praktek Kerja
LapanganMelalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis
ingin mengetahui bagaimana cara penerapan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu mekanisme
perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atas pembelian inventaris kantor pada PT Jasa Raharja
(Persero).D. Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)Untuk mendapatkan
dan mengumpulkan data sesuai dengan metode yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melekukan berbagai
persiapan mulai dari penentuan judul, penentuan tempat Praktek
Kerja Lapangan (PKL), mencari bahan dalam menyusun proposal dan
juga konsultasi dengan Dosen Pembibing. 2. Studi Literatur Dalam
tahap ini penulis mengumpulkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan
seperti Undang-Undang dan buku-buku yang berhubungan dengan judul
atau materi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Observasi Lapangan
Melakukan peninjauan dan pengamatan yang sesuai dengan data-data
yang ada pada instansi bersangkutan mengenai judul dari Praktek
Kerja Lapangan (PKL). 4. Pengumpulan Data Dalam tahap pengumpulan
data ini, penulis mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan judul
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang di ambil.5. Analisis dan Evaluasi
Data Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisa dan
mengevaluasi data-data yang dikumpulkan.
E. Metode Pengumpulan DataDalam pengumpulan data mengenai
Praktek Kerja Lapangan, penulis mengumpulkan data dan informasi
dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1. Studi Pustaka
(Library Research) Pengumpulan data mengenai Mekanisme Perhitungan,
Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
Pembelian Inventaris Kantor melalui bahan-bahan bacaan seperti
buku-buku, surat kabar, dan Undang-undang tentang pajak atau yang
bersangkutan dengan judul Praktek Kerja Lapangan. 2. Field Research
Mengumpulkan data dengan cara observasi yaitu meninjau langsung ke
lapangan dan melakukan interview atau wawancara dengan pihak yang
bertanggung jawab untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai
Mekanisme Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) atas Pembelian Inventaris Kantor.
VI. JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)4.1. Tabel
Kegiatan PKLJenis kegiatan PKLMaretAprilMei
123412341234
Observasi LapanganX
Penyerahan Surat Pengantar Kepada Instansi Tempal PKLX
Pengambilan Surat Tugas AkademikX
Pelaksanaan PKLXXXXXXXXX
Pengajuan Judul dan Pengesahan JudulX
Penyusunan ProposalX
Penyelesaian Proposal dan Penyerahan Proposal
Proses Pengumpulan Data dalam menyusun laporan PKL
Penyusunan Laporan PKL
Penyelesaian Laporan PKL dan Penyerahan Laporan PKL
DAFTAR PUSTAKA
Pandelaki Daryl Rendy, 2013, ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MABER TEKNINDO, ManadoDJP, 2014, ,
http://www.pajak.go.id, Jakarta Resmi,Siti, 2011, Perpajakan Teori
dan Kasus Buku 2 edisi 6, Salemba Empat, JakartaGustian, Djuanda.,
Lubis, Irwansyah. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.Ilyas, Wirawan, B., Suhartono, Rudy. 2007. Pajak
Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia. Jakarta.Mardiasmo. 2011.
Perpajakan. edisi revisi 2011. Andi.Yogyakarta. Rahayu, Siti
Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Graha
Ilmu. Yogyakarta.