PROPOSAL PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KELUARGA MAIIASISWA KTII\INGAN (KMI{) BANDUNG RAYA PERIODW+WT_2018 Sekretariat:Jl. A.H Nosution No. 479iB3AKec. Panyileukan Cibiru, BandungJawa Barat Kode P os 406I 4 ; Email : lcrnkbandunqrayaSg @,grna il. com Hp. aB I 2240s 7 693
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Pek. Galian Tanah Pondasi BataslPaqar 3.7€ m- 47.300.00 178.794.0t
Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai+Pemadatan 30cm 33.0( m3 76,450.00 2,522,850.0r
Pek. Uruoan Tanah Kembali 10.7! m3 34.100.00 367.939.0(Pek. Uruqan Pasir Bawah Pondasi 2.03 m- 156.332.00 317.353.9(Pek. Uruqan pasir Bawah Lantai 3.0( m3 156.332.00 468.996.0(
JUMI-ATI I] 5,132,559.9(ltl PEKERJMN PONDASI
I Pek. Pondasi Laiur Utama Bafu Kali ad. 1: 5 14 .1 t m' 608.097.16 8,622,817.7iPek" Ondasi Batas/ Pagar Batu Kali 1:5 12.6( m' 608.097.16 7.662.024.2Pek. Aanstaming Batr Beah t. 15 cm 7.0! m3 295.549.32 2,095,'[44.6t
s ek- Penvambunoan Listrik 900 Watt 1.0c ls 1.755.000.0( 1.755.000.0(JUMLAH XI 3.785.226.0(
il 'EKERJAAN PLUMBINGPipa PVC AW dia 3/4" skw. Maspion {Air Bersih) 20.0( M1 42,129.40 842.580.0(Pioa PVC AW dia %" skw, Maspion (Air Bersih) 15.0( M 34,763.00 521.445.0tPoipa PVC AW dia 4" skw. Masoion (Air Kotor) 5.0c M ' 72,000.00 360.000.0(
4 Pioa PVC AW dia 3" skw. Maspion {Air Kotor) 8.0t M 58,500.00 468,000.0(Pemas- Closet Jonokok 2.Ot unit 225.000.00 450.000.0(
6 remas Floor Drain Siainless skw. Std 2.O( bh 25.344.00 50.688.0(remas- keran an dia. Tr" skw. San Ei 3.0( bh 54.227.O4 162.681 .0()ek kitchenzink 1 .0 ( unit 405.000.00 405.000.0(rek. Seotick tank 1.00 lrnit 3.600.o00.0c 3.600.000.0()omoa Air Shimiztr 1 .0 t Unit 675.000.00 675.000.0(
1 1 ras. Toren Air Kaoasitas 5000 L 1 . 0 t unit 1.080.000.00 1.080.000.0(JUMLAH XI 8.615.394.0(
REKAPITUI..ASIPEMBANGUNAN SEKRETARIAT KMK BANDUNG RAYA
-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh sembilan Januari tahun duaribu delapanbelas --
(2e -01 -2018) .
Pukulsepuluh Waktu Incionesia Ragian Barat (10:00 WIB).
-Menghadap kepada saya, HERI{AN ALAMSYAH, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, berdasarkan Surat Keplltusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh enam Agustus tahun dua ribu
empatbelas (26-08-2014), Nomor : AFIU-00533.AFI.02.01.'fh.20i4, diangkat sebagai
Notaris di Kabupaten Bandung, berkedudukan di Cileunyi, dengan dihadiri oleh para
saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ------------
l . Tuan ROIIMANNUR AZIS, Magister Agama, lahir di Kuningan, pada tanggal
empat Maret tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh semnbilan (04-03-1979)"
Pegar.vai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan
Cemara Nomor.30 Blok C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 019, Desa
Rancaekek wetan, Kecamatan Rancaekek, Pemegang Kartu Tanda penduduk
(KTP) Nomor : 3204280403790014: ---------
2. Tuan FAKHRU ROJI ISHAK. lahir di Kuningan, pada tanggal lirna Maret tahun
seribr-r sembilanratus senrbilanpulr-rl-r satu (05-03- l99l ), Pe lajar/Mahasisr.va.
bertempat tinggal di Kabupaten Kunirrgan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 013.
Rukun warga 007, Desa Kertayasa. Kecamatan Sindangagung, Pemegang Kartu'
I Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3208310503910001;
\\-
A[AMSYAHTASUPATEN
a| 3. Tuan FAHMI ALAMSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilanbelas Maret
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (19-03-1995), Pelajar/Mahasiswaj
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Manis, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 002, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Lebak Wangi, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :3208071903950005;
Tuan ILHAM NUR EL FARHANI, lahir di Cirebon, pada tanggal duapuluh satu
Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (21-08-1996),
PelajarlMahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan" Wilayah I
Karanganyar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa- Silebu, Kecamatan
Pancalang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor : 3208222108960001; -----------
Nona DEBY HERIKA PRATIWI, lahir di Bandtrng, pada tanggal duapuluh
sernbilan Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (29-08-1997),
PelajariN4ahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Pahing,
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Desa Cikaso, Kecamatan Keramatmulya,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) :-------
Nomor : 3208166908970001; --------
Nona MCIILINDA RAMDHANI, lahir di Kuningan, pada tanggal duabelas
Januari tahun seribu sernbilanratus sembilanpuluh tujuh (12-01-1997),
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Puncak
Manik, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Gunungsari, Kccamatan
Cimalii, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3208245201970001 ' --
- Semuanya Warga Negara Indonesia ; -- ---------
- Para Penghadap telah dikenal saya, Notaris.
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah mengadakan Rapat
Pendirian suatu Perkumpulan yang dilaksanakan di Kuningan, pada tanggal lima belas
bulan Januari ta-hun dua ribr-r delapanbelas (15-01-2018) dengan ini menerangkan
bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, teiah sepakat dan
4.
)
6.
t
J
aret.<.
iwa,
)04"
lang
A[AMSYAH, S.H., M.KN.II|OTARIS |(ABUPATEN BANDUNG
Ietuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulandengan Anggaran Dasar
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut
NAIVIA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal I -----------
L Perkumpulan ini bernama: KELUARGA MAHASISWA KUNINGAN
BANDUNG RAYA dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan nama
KMK BANDUNG RAYA, untuk pcrtama kali berkedudukan di Kota Bandung,
Jalan AH Nasuiion Nomor.479l83A, R.ukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelrrrahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kode Pos 40614
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang-cabang dan"/atau perwakilan-
perwakilan, dengan komisariat-komisariat di tempat-tempat lain di wilayah
Republik Indonesia ber,Jasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat
Pengurus, dengan persetujuan Pengarvas.
KMK Bandung Raya berada dalam garis koordinasi dengan Himpunan
Mahasiswa Kuningan Indonesia (HN4KI)
- AZAS DAN LANDASAN
Pasal 2 -----------
Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan
Tri Dharma Perguruan Tinggi.
MAKST]D DAN TUJUAN
Pasal 3 -----------
Perkumpulan rnempunyai maksud dan tu-iuan : ------------
l. Terbentuk dan terbinanya insan akademis yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha
Esa, berbudi luhur, beretos kerja, memiliki idealisme dan solidaritas yang tinggi
serta menjadi pelopor pemuda dalam membangun masa depan, daerah, bangsa dan
negara. ---:---------
I Z. SeUagai sarana silaturahmi dan kornunikasi secara positif dan terarah,
\
ra
| 3' Sebagai asarana penyaluran bakat dalam belajar berorganisasi kemasyarakatant -
; wajib bela Negara
| +- Seuagai saftna berkumpur dan tukar informasimenciptakan lapangan pekerjaan untuk menampung
seputar dunia bisnis
dan menopang bagi
dan
paraanggota yang belum mapan secara financial.
sebagai sarana s'aturahmi dan persaudaraan sesama anggota alumni.
l ' Sebagai wadah berhimpun dan berkomunikasi bagi mahasiswa asal KabupatenKuningan.
Membina dan mengembangkan potensi, kegiatan dan kepentingan, sertamenampung aspirasi anggota perkumpulan. _________
Memelihara integritas, komitmen, dan kinerja anggota perkumpuran yangberpotensi pada pengembangan mahasiswa bagi kepentingan nasional.
I I Y:lbilebins dan mengarahkan kegiatan pensembangan profesi dari para anggota.
| 5' Meningkatkan pemahaman anggota terhaciap kebijakan-kebijakan serta peraturan-
I neraturan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan
I pengabdian. --------- ---_-_____-_- ____________I o' vtemberikan masukan dan saran pendapat kepada instansi pemerintah, swasta dan,
I atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan.
I z' vetakukan pendampingan atau advokasi kepada anggota bila mana diperlukan. ----| , , ,| 8' sebagai wadah dan pusat informasi kepada anggota, tentang kondisi dan situasi diI sekitar lingkungan kita khususnya, dan di Incionesia pada umumnya.
I g' sebagai fasilitator dalam mengembangkan bakat dan belajar berorganisasi antar
8. Seluruh persaratan diserahkan kepada KMK Bandung Raya' - -.: -
-- HAK ANGGOTA ---------------------
Pasal 9 -----------
Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlak-uan yang sama.
Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran baik secara lisan
l .
2.
Imaupun tulisan.
Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan
Perkumpulan. ---------
Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai
| . - L ^ - l ^ | , , .
I dengan peraturan yang berlaku. ---------
\
a
II
4.
ALAMSYAH, S.H., M.KN.
]'IOTAHIS KABUPATEN BANDUNG
fgan
agai
tsan
4 tetiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan
ilmiah serta
Perkumpulan.
pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :
l. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketenhran Anggaran dasar dan
I Anggaran Rumah Tangga dan ketenfiran-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh1 " "t_I pengurus. ----------
2.Menjagadan menjungiung tinggi nama baik Perkumpulan'
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi rrntuk mengembankan orgdnisasi. ------
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi. -----------
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat.
6. Ivlembayar iuran anggota.
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
ORGAN
Pasal l1----------
Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :
a. Rapat Anggota ; -----------
b. Pengunrs ; ----------
c. Pengawas. ---------
Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga
RAPAT ANGGOTA ---------
Pasal 12 --------- '
l. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan : -----------
r
c
d
fe.
llI
fi^rgaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan **uut *I
b.
Dasar/Anggaran Rumah Tangga ; --*___
Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha.danPerkumpulan; -------
Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawz*;
Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan beranja perkumpuran,
pengesahan Laporan Keuangan ; ______
Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pehkbanaan tugasnyapelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila perkumpuran
Pengawas tetap ;
f. Pembagian keuntungan ; _J_________
g' Penggabungan' peleburan, pembagian dan pembubar-an perkumpuran ; ------
h. Pemberhentian anggota perkumpulan. __-______
Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekaii daram r (satu) tahun. _____Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilanpengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5' Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota
I dimatsud ayat 4pasal ini akan diatur di daram Anggaran Rumah Tangga.
l. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari yz (satu per dua) dari j
; Anseota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari t/z (satu per elua) bagian
I jumrarr anggora yang hadir, kecuali apabrla ditentukan lain dalam Anggaran rt .
l2' epauita kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatas tidak tercapai,
I Ranat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 2 (dua) jam, untuk rapat ked6iII diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya ; ___________
| 3' Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2)d'ata/rurn
<be lumtercapa i ,makaRapatAnggota tersebutdapatd i langsur "dan
AIAMSYAH, S.H., M.KN.
IIOTARIS KABUPATEN BANDUNG
-4keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri anggota
Perkumpulan yang hadir dan keputusan disetujui oleh 112 (setengah) dari jumlah
anggota yang hadir.
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran
I Rumah Tangga.
Pasal L4 ---------
1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan mus)'awarah untuk mencapai
mufakat'fangga.
Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat
Anggota didasarkan pada.suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir
Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
clengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang
akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang
hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara
tertulis.
Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau sbcara tertutup, kecuali
mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup, kecuali mengenai diri orang,
dapat <iilakukan secara tertutup.
Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. -------:------
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa
mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan harus
diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau
usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada
tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum
;";,;, ;.;,. ;;;;;; ;;;-_""1i'._; ** ;;,:.;; ._*_;;;terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelumpelaksanaan Rapat Anggota.
_____- pasal 16 ____:
l-' Rapat Anggota diselenggarakan cleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalamII Anggaran Dasar ini; -------- _____________
2' Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus clan atau oleh pimpinan dan
I sekretaris Rapat yang dipilih daram Rapat Anggota tersebut ; --------------------------
3' Pemiliha'n Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh pengurus dariI
I Anggota yang hadir' yang tidak menyangkut jabatan pengurus, pengawas danI
I Pengelola atau karyawan perkumpulan;
4' Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalarn BeritaAcara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaiis Rapat dan disetuiui
oleh Anggota Rapat ; -----------
5' Berita Acara rapat yang telah ditandatangani oleh Pirnpinan dan Sekretaris Rapatmenjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota perkumpulan dan pihak ketigalainnya.
; ;;; ;;,;",; ;";.;"; ;;;":il;;;";;;;;_;;;;,;;; ;;;;sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. --------_____
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : ____________
a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan belania: __-________
b. Laporan Pertanggung Jawaban pengurus atau pelaksanaan iugasnya;
c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 3 r (tiga puluh satu)
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG
ls dari
as dan
npaikan
;ebelum
dalam
ian dan
Berita
setujui
Rapat
ketiga
bulan
satu) a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya2l3 (dua per tiga) dari jumlah anggota; -
AIAMSYAH, S,H., M.KN.
4.
-d. Penggunaan harta kekayaan ; ----------
e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku-
Rapat Anggota mengenai Rencana Ke4a dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Belanja Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun
buku, selambatlambatnya I (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk
Anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan
Pengawas.
Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapatan clan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu
dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif 'dan
rasional misalnya
karena kondisi effisiensi, maka;
Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan
Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengart
acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan; --------
Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum
disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman
pada Rencana Kerja dan Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja tahun
sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas.
Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga
atau peraturan khusus Ikatan lainnya"
b.
t .
I
Rapat Anggota
1. Mengubah
Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal : -------
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dengan
ketentuan :
AIiI ATAMSrARIS KABUP
/6.*"putusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih % (setengah) dari
I jumlah anggota Yang hadir
2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan
dengan ketentuan : ------------
a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya2l3 (duaper tiga) dari jumlah anggota; -
b. Keputusannya harus disetujui lebih dari % (satu per dua) dari jumlah anggota
yang hadir
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Penga-was dengan
ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari t/z (satu per dua) dari jumlah anggota : ------
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Runrah'fangga
dan atau Peraturan Khusus Perkumpulan lainnya.
------ Pasal 19 ---------
1. Rapat Anggota Khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan
dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang
kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda
sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18
Anggaran Dasar ini. --------
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat
I diselenggarakan apabila:
a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 213 (dua per tiga) dari jumlah anggota,
I ,Can atau: ------
b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengawas atau Rapat
I Peng.ttus dan Pengawas, dan atau; ------- :---
------
c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan
I Pengalvas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota;
d. Negara dalam keadaan bahayaatau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat
A n o o n f n
h) dari
rpulan
ota; -
rggota
engan
rngga
ngan
yang
unda
I 18
lapat
Iota,
apat
dan
lpat
ATAMSYAH, S.H., M.KN.IOBUPATEN BANDUNC
-- PENGURUS
----- Pasal20
1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan
Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris; dan --------
c. Seorang Bendahara.
2. Ketua dipilih dan diangkat oleh musyawaiah besar melalui panitia yang dibentuk
1 khusus untuk pemilihan dan pengangkatan tersebut dengan'masa jabatan 2 (dua)
II tahun dan dapat dipilih/diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.
3. Sektretaris, Bendahara, dan ketua-ketua bidang dipilih dan diangkat oleh ketua
I berhak memilih dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih/diangkatI
I kembali untuk masa jabatan kedua.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka I (satu) orang diantaranya
I diangkat sebagai Ketua Urnum.
5. Dalam hal diangkat lebih dari I (satu) orang Sekretaris, maka I (satu) orang
I diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.
6. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka I (satu) orang diantaranyaI
I diangkat sebagai Bendahara Umum. -------;-----
l. Pengurus perkumpulan dipilih dari anggota perkumpulan yang telah rrrenjadi
I anggota perkumpulan minimal selama I (satu) tahun lebih.I
t l
I l. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampuII melakukan perbuatan hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangI
berkekuatan hukum tetap.I| 2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan
I dapat diangkat kembali.
{ 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
\
-T"alam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam j*gtu rut ., selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus
segera memilih Pengurus tersebut.
I S. Oatam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, makatdalam jangka waktu
1 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,II maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara Ikatan diurusII oleh Pengawas. ---:---------
| 6. e"ngurus berhak mengun,lurkan diri dari jabatannya, dcngan memberitahukan
I secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnyat -
I fO f,igu puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
[ ?. natam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitun! sejak tanggal dilakukan penggantian
Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. --
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan
Pasal 22 --------- ----'---------
Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:
l. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri ; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifatI
I tetap;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas/R-apat anggota;
5. Masa jabatan berakhir.
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
l. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk
I kepentingan Perkumpulan berdasrkan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggal -I perkumpulan. ------
<
rbat-
arus
ktu
but,
ruS
A[AMSYAH, S.H., M.KN.BUPATEN BANDUNG
-/-Zl Z. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan
I
I Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota.
| :. f"ng,r*s wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
I Pengawas. ----------
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab
I menjalankan tugasnya dengan mengindahkan anggaran dasar dan anggaran rumahI
I tangga yang berlaku dan telair ditetapkan juga peraturan perurrdang- undangan yangII berlaku. --:----------
5. Pengurus berhak mervakili Perkumpulan di dala-rn dan cii luar pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut: ----------- -------------
a. Meminjarn atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk
| -.ngu*bil uang Perkumpulan di bank); -----------
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk
I usaha baik didalam maupun diluar negeri;tc. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
I Perkumpulan; ------
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan;
f. Serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;
g. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan,
I Pengurus dan atau Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja padaII
Perkumpulan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapairrya maksud danII tujuan Perkurnpulan; ---------
h. Viengikat perkumpulan sebagai jaminan;
i. Mengadaikan barang-barang bergerak milik perkumpulan harus mendapat
(an
lya
k
f,
I persetujuan tertulis dari rapat anggcta.
ts-
lIERMANNOTAB
--1-'-| 6' Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus
II t.
mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku perkumpulan, ketua
1 wjib memberi pertanggungiawaban dari tahun yang lampau kepada rapat umumI
I anggota.
,;;, ;*;**","*;.-;;;;;,.-*1";;:;;-;;, __ __l. Mengikat Perkumpular, sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan perkumpulan untuk kepentingan pihak rain; -------
3' Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan,
i pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekeria pada perkumpulan, yang
I nerjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan
I' Perkumpulan. -------
; ; ;;* ;;; ."T: 1",_,"",;; ;.,_;,; ;;I trerwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili perkumpulan. -
Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus rainnya, berwenanguntuk menerima seseorang sebagai anggota perkumpulan. ________
3' Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, haltersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnyabersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadiratau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebr-rt tidak perlu dibuktikankepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorangSekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus sertamewakili Perkumpulan. ---------
| +. outu- hal hanya ada satu orang Ketua, maka segara tugas dan wewenang yang
I Perkumpulan serta menandatangani surat-surat keluar, dalam hal hanya ada seorang\
I S"kt"turis, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
II Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada
seorang Bendahara, rnaka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Bendahara Umum berlak,r juga baginya.
6. Pengurus untuk pert'uatan tertentrr berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau
I kuasanya berdasarkan surat kuasa.
------ Pasal26 -------
l. Dalam hal terja<ii perkara di pengadilan antara Perkurnpulan dengan anggota
Pengurus, atau apabiia kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan
dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
Perkumpulan. --------- --------j----
I Z. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertcntangan dengan
kepentirrgan seluruh pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas atau
seoiang anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota- ---------
RAPAT BADAN PENGURUS --------
Pasal 27 ---------
1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan
I t"rtulis dari I (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas, sekurang-II kurangnya diadakan satu kali dalam sebulan.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
lo ,
n o' ' b
tln
t'. D
i l
r
n
-ttr
1
kepada setiap, anggota penguruq pecarasurat atau tanda terima" paling lambat 7 (tujuh) hari
Feaurus diadakan.
Rapat tersebut harus mencantumkan tqnggat waktu, tempat dant -
"1 Kapat.I
I s' Rapar Pengurus diadakan ditempat kedudukan perkumpulan atau ditempat keI Perkumpulan.
| 5. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Repubrik II r
I oengan persetujuan Rapat Anggota.i
I -- - - - -- pasat 28 --------- -__j_-_---_-_-__-___--*
l i
I l. Ranat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ,l
I| 2' Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat p"rrsu*J
I
| 3' Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam
I Pengurus berdasarkan Surat kuasa.
| +' Ruput Pengurus adarah sah dan berhak mengambir keputusan yang
I maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengurus kedua.
I c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dirpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diserenggarakan, dengan timemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
! d. Rapat pengurus keduh diserenggarakan paring cepat 7 (tqiuh) hari danI lambat 14 (empat beras) hari terhitung sejak Rapat pengurus pertama. -----
le. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambi! keputusan yang meng
- |anaui lad ihadi r i leb ihdar i%(satuperdua) jumlahPengurus.:-
, apabila: -----------t 'II
a. Dihadiri paling sedikit % (duaper tiga) jumlah pengurus. _______:II b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)huruf a, tidak tercz
secara
) hari
acara
iatan
resia
]TLIS
lrus
pat
kat
tn
rk
O6
i7r
AI.AMSYAH, S.H., M.KN.I(ABUPATEN BANDUNG
4|
-- Pasal 29 ------ -------------
I t. f.putusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
| ,. Ouru* hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tiCak tercapai, maka
I keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari % (safi per dua) jumlahI| ,ruru yang sah.
. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. --------
. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara terlutup tanpa
tairda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal la-in dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.
t;5.
I6.
Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan
Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat vang ditandatangani Ketua Rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai
Sekretaris Rapat.
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
Pengurus dapat juga rnengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengums telah diberitahu secara
tertulis cian semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil sebagirnana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pens.Lrrus.
7.
I8.
I
I
9.
MUSYAWARAH
Permusyawaratan KMK Bandung Raya terdiri atas : -----------
1. Musyawarah Besar KMK Bandung Raya dilaksanakan satu tahun sekali.
-diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara sefuju sebanyak dari jum
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila suara yang disetuju
tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat mempunyai hakmemutuskan hasil keputusan rapat.
f ------------ ____ PENGAWAS
I| ------------ __-___ pasat34 ______________-
II l. Pengawas adalah organ perkumpuian yang bertugas memberi nasihat kepada
I pengurus dalam menj alankan kegiatan perkumpulan.
2' Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang nnerupakan perwakilan dari
lPerkumpulan.
3. Keteniuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
f pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
; ;_; ;;;; .; _;_; #"n"*-"" ;_; ;";;;";mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalammelakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan,
masyarakat atau negara berdasarkan putusarr pengadilan, dalam jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebr;t berkekuatarr hukum tetap. ---
2' Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun danI
I dapat diangkat kembali.
3' Dalam hal .iabatan pengawas kosong, maka dalam jangka rvaktu paling lama 30
f rtieu puluh) hari sejak tangal terjadinya kekosongan, maka harusI
lmenyelenggarakan Rapat Anggota untuk menga,ngkat pengawas baru, dan untukIlsementara Perkumpulan diurus oleh pengurus. ________
Pengawas berhak mengundurkan diri ciari jabatannya dengan memberitahukan
f secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30I
l(tiea puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
lo
--+ Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau pelaksana Kegiatan. ---
i jumlah
:uju dan
: untuk
in dari
n dan
yang
lalam
rulan,
Ktu )
). ---
r dan
a30
rarus
ntuk
AI.AMSYAH, S.H., M.KN.KAEUPATEN BAITDUNG
l. Jabatan Pengawas berakhir apabila:
2. Meninggal dunia;
3. Mengundurkan diri; ------- -:--------------
4. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
6. Masa jabaiarr berakhir. ----------
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
l. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ja'wab menjalankan tugas
pengawasan uutuk kepentingan Perkurnpulan.
Ketua Pengawas dan I (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengawas.
Pengawas berwenang :
la. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan
lPerkumpulan. -------
b. Memeriksa dokumen; ----------
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau ------
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; ------
e. Memberi peringatan kepada Pengurus"
Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara I (satu) orang atau lebih
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggai pemberhentian sementara
I itu, Pengawas dirvajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-\.-_
2.
AT .
5.
r
RAPAT PENGAWAS .--.--.
l. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perru atas peItert'lis dari seorang atau lebih pengawas atau Rapat Anggota.
2' Panggilan Rapat pengawas dilakukan oreh pengawas yang berhak met ^lrengawas
f r' la"seilan Rapat pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara
i:Panggilan Rapat harus mencantumka'tanggar, waktu, tempat dan acara Rapat. ,Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan perkumpuran atau ditenkegiatan Perkumpulan. ________
Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain daram wilayah hukumlndonesia Cengan persetujuan Rapat Anggota.
l6
I -------____ _____ pasat3g -_-_______-_-_
| - - - - '
I l. Ranat Pengawas dipimpin oleh Ketua Urnum.t -
f 2' Dalam har Ketua umum tidali dapat haciir atau berhalangan, maka Rapat penl
lakan dipimpin oleh seorang pengawas yang dipilih oreir dan dari penga*u, ,
lhadir' Seorang anggota Pengawas hanya diwakili cleh pengawas lainnya daI Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
f r' Rapat Pengawas adarah sah dan berhak mengambii keputusan yang mengI apabila: -----------t -f a. Dihadiri paling sedikit % (duaper tiga) jumlah pengawas.
|
. Q ' / J _ - - - r q r r v r r 6 q w a J .
I b' Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)huruf a tidak tercarI
\F*a dapat diadakan pemarrggilan Rapat pengawas kedua.
AIAMSYAH, S.H., M.KN.
KABUPATEN EANDUNG
-{pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, hu*t dilakukanI
lpaling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat'
Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama-
Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihaCiri oleh paling sedikit t/z (satu per dua) jumlah Pengawas.
Pasa-! 40 ------
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
I keprrtusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari Yz (satu per dua) jumlah suaral 'II yang sah. -------
Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. --------
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menetukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan. ---------
5. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua
Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai
Sekretaris.
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ----------
17. e.ngu*as dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengawas, dengan ketentuan sernua anggota Pengawas telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang
diaiukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ---------
d.
langsung
:iga) hari
r tanggai
gawas
; yang
dalam
rgikat
lpai,
aJ
4
lu
X
lI
Ilt
iltI
-.6ggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah TanggaIlp.rut** perundang- perundangan yang berlaku.
lZ. Vtenyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini kh
mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama
diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan susunan
-Ketua Tuan ROHMANNUR AZIS, Magister Agama,
Kuningan, pada tanggal empat Maret tahun seribu sembi
tujuhpuluh semnbilan (04-03-1979), Pegawai Negeri
(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan
Nornor.30 BIok C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :320428040379001
- Anggota : Tuan FAKHRU ROJI ISHAK, lahir di Kuningan, pada
lima Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh
03-1991), Pelajar/Ivlahasisw4 bertempat tinggal di
Kuningan, Dusun Kliwon, Rukun Tetangga 013, Rukun
007, Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Pe
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :3208310503910001
- Anggota : Tuan FAHMI ALAMSYAH, lahir di Jakarta, pada
I sembilanbelas Maret tahun seribu sembilanratus sembilanII lima (19-03-1995), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggII Kabupaten Kuningan, Dusun Manis, Rukun Tetangga
| *rOr" Warga 002, Desa Lebak Wangi, Kecamatan
I Wanei, Pemegang Kartu Tanda PenduCuk (KTP) Nor
\ rzosoTl 9o395ooo5; -----\-t
rkumpulan
tr ini kh
pertama
;usunan
^ma, i
r sembil
l.legeri
Jalan
n Warga
rk, P
3790014:
, pada
rluh satu
ti Kab
i.ukun W
i , P
9!0001 ;
rada
mbilan
tinggal
angga
atan
- Sekretaris
S.ll., M.Kn.BAIIIDUNG
- Ketua Tuan ILHAM NUR EL FARHANI, lahir di Cirebon, pada
tanggal duapuluh satu Agustus tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh enam (21-08-i996), Pelajar/lvlahasisw4
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Wilayah I
Karanganyar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa
Silebu, Kecamatan Pancalang, Pemegang Kartu Tauda
Penduduk (KTP) Nomor : 320822210896000 I ; -----------
Nona DEBY HERIKA PRATIWI, lahir di Bandung, pada
tanggal duapuluh sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh tujuh (29-08-1997), Pelajar/Mahasiswa,
berternpat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Pahing,
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Desa Cikaso,
Kecamatan Keramatmulya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor : 3208166908970001; -----
- Bendahara Nona MOULINDA RAMDHANI, lahir di Kuningan, pada
tanggal duabelas Januari tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh tujuh (12-01-1997), PelajariMaliasiswa,
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Puncak
Manik, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa
Gunungsari, Kecamatan Cimahi, Pemegang Kartu Tanda
Peirduduk (KTP) Nomor : 3208245201970001 ; -----------
Menurut keterangan penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah
diterinra oleh masing-masing yang bersangkutan"
- Selanjutnya penghadap (-para pen-ghadap) menyatakan bahwa : ------------
) Nomor | - Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua
-ffianmengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibatlapapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari. --------
:_____---__ _--_-_ DEMTKIANLAH AKTA INI-Dibuat dan diseresaikan di cileunyi - Kabupaten Bandung, pada hari,pukul tersebut pada bagian awal akta dengan dihadiri oreh :------l. Tuan ASE' BERLIAN KURNIA,lahir di Bandung, pada tanggal
tahun seribu sembilanratus delapanpuruh (14-05-19g0), bertempat tiKabupaten Bandung, Taman cileunyi Blok iI G 2 Nomor 16, Rukun TRukun warga 022, Desa cileunyi Kuron, Kecamatan cileunyi, pemegangTanda Penduduk (KTp) Nomor : 320405 | 405 g00036; _j__-________
f z- ivyonya cucu KARYAT\I, lahir di Garut, pada tanggar tigaberas Agustusseribu sembilan ratus delapan puruh tiga (13-0g-19g3), pegawai Kantorbertempat tinggar di Kabupaten Bandung, Kampung Babakan Loa NRukun Tetangga 001, Rukun warga 012, Desa Rancaekek Kulon.Rancaekek, Pemegang Karru Tanda penduduk (KTp)
Nomor : 320428530g830001 ; ________-Keduanya sebagai saksi_(saksi). __________
-Setelah say4 Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan paralmaka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta i-Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.-Minuta akta ini telah ditandatangani clengan sempurna.
:-r--OiUerikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.\ \
r Q - - - - - ' -
Notaris di
wYAH, S.H., M.Kn.)
akibat
, tanggal
rpatbelas
Lt tinggal
etangga
regang
gustus
rtor N
Nomor
:a saksi,
akta ini.
KEPUTUSAN ME}ITERI HUKUM DAT{ HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR AHU-0001255.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANGPENGESAHAN PENDIRIAN BADAITI HUKUM
PERKUMPULAN KELUARGA MAHASISWA KUNITTIGAN BANDUNG RAYA
Organ Perkumpulan
FARHANIPRATIWI
MIS, M.A.
ISHAK
AH
PADA TANGGAL 3L Januari 201.8
320822210896000 L PENGU RUS
3208166908970001 PENGURUS
320824520197000r. PENGURUS
3204280403790014 PENGAWAS
3208310503910001 PENGAWAS
3208071903950005 PENGAWAS
KFTUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2018.
a.n. MENTERI I-{UKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
Plt. DTREKt-UR JENDERAL ADM|NISTRAS| HUKUM UMUM,
fuf+fvdDr. FREDDY HARRIS, S.H., L,LM., ACCS
' . i ' 1 . " ' 2 a '
" ' , - . . : " '2. . r" ' ra
. . . \ \ \ i - - . . . : . ' , - s:
: : 1 . : ' . . . : j ; : _, i i . - , . s u ? a , , '
- . , . . . - , , .
i . . - - , . : J ' , - ? j ' , = . r s r , . a J ' ' 2 . . J " ? " s ' t ' 2 . . ] . " r ? . . J " r ? . : J ' ' , " . . : s ' , . . . r " ' , : i '
, . . i ' r . . j . - , " . .s ' - ' , . . ru ' ' . . . " ' r . .s t ' ' , . . t ' ,2 u" t ' , r J ' ' r r . . ' r , J ' ' ' " . J ' " , . J ' ' , . . . ' ' . " . - - . " ' , . J ' ' , .
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NCMOR AHU-0001255.AH.01.07.TAHUN 2018TEilTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUIdPULAN KELUARGA MAHASISWA KUNINGAN BANDUNG RAYA
Menimbang
Menetapkan
KESATU
Bahwa berdasarkan Permohonan Notar is HERMAN ALAMSYAH, 5 'H. , M.KN. ,
sesuai sal inan Akta Nomor 6 Tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh HERMAN
ALAMSYAH, S .H . , M ,KN. ten tang PengeSahan Badan Hukum Perkumpu lan
KELUARGA MAHASISWA KUI.IINGAN BANDLjNG RAYA disingkat KMK BANDUNG
RAYA tanggal 3L Januari 20L8 dengan Nomor Pendaftaran 6018013132101254
telah sesuai dengan persyai 'atan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
Bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mene tapkan kepu tusan Men te r i Hukum dan Hak Asas i Manus ia ten tang
Pengesahatr Badan Hukum Perkumpulan KELUARGA IvIAHASISWA KUNINGA[{
BANDUNG RAYA. disingkat KMK BANDUNG RAYA;
MEMUTUSKAN:
Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELUARGA MAHASISWA KUNINGAN BANDUNG RAYA diSiNgKAt KMK
BANDUNG RAYABerkedudukan di KOTA BANDUNG, sesuai sal inan Akta Nomor 6 Tanggal 29 Januari
201g yang d ibuat o leh HERMAN AI -AMSYAH, S.H. , M.KN. , yang berkedudukan d i
KABUPATEN BANDUNG.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31- Januari 2018.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIAptr. DTREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
fvr"4-'----
DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2018
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS
HIMP{INAN MAHASISWA KUNINGAN INDONESIA (HMKD
Nomor ; 020lBffPTS.02lflMKI41201 7
Tentang
PENGESAHAN PENGURUS
KELUARGA MAHASISWA KTINTNGAN BANDLTNG RAYA
PERIOpE 2017_2018
B i,g m i I I aa h irchmct an i n a h i int
Pengurus Himpunan Mahasiswa Kuningan Indonesia (I{MKI), setelah:
Menirnbang
HIMPUNAN ]vTAHASISWA KUNINGAN INDONESIAFrMKr)
PERTODE 2077_20191t\iDONE,f/,4 K,,,NING_.4rV AS S O C l,4l 1ON
O tr U N I | /taIt fl?-), JT't_rDENl-
: Bahwa untuk menjaga kelangsungan dan eksistensi organisasi
Keluarga Mahasisv'a Kuningan (KN,{K) Bandung Raya dipandang
perlu untuk mengesahkan pengurus KMK BR Periode20lT-2018.
: L BAB I Pasal IV AD HMKI
2. BAB III Pasal XII AD HMKI
3. BAB IV Pasal XIII Ayat I AD HMKI
4 BAB I Pasal I Ayat V ART HMKI
: 1. Aspirasi Pengurus Keluarga Mahasisrva Kuningan (KMK)
tsandung Raya yang menghendaki dilakukannya struLlurisasi dan
fungsionalisasi KMK. Bandung Raya yang belum terbentuk.
2. Hasil Musyawarah Besar Keluarga Mahasiswa Kuningan (KMK)
Bandung Raya.
MNMUTTiSKAN
, 1. Mengesahkan Pengurus Keluarga Mahasiswa Kuningan (KMK)
Bandung Raya Periode 2017-2A18, dengan Ketua Umum
Saudara l lhem Nur l i , l f*rhcni dnn Selrreteri< rTmrrm t.q,.r{ara
r sebagai Ketua KMK Bandung Raya yang berdomisil di Jl. Rayalung RT.01 Rw.05 Kelurahan cipadung Kecamatan cibiru Kotaung, dengan Keterzurgan sebagai berikut:
Nama tembaga/Yayasan: PERI(UMPULAI{ KELUARGA IMAIIASISWA KUI{II{GAN
Alamat kantor/Sekr"etr. : Jl. Raya Cipadung RT.O1 RW.05Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung
t Keterangan iiri dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk t "periqa
e v-'=-*.-Frtingan lembaga
it<ian agar yang berkepentingan menjadi maklum. . ,(
,pandung, 7 Feburari 2018."
2 1 .
,. dh",.LURAH. CIPADIING
-*-}-.-<
TOCHTD, SE'IIIP. 196301 141993 101001
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAHJalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448'4233347 - 4230963
39DEDI ROHANDI, SH, CN F.28 100 LUNAS19 Januari 2016
40 JUNAEDY, AK F.146 100 LUNAS26 Januari 2016
41 HERRY D]UMHANA HYNDARIN, F,178 100 LUNAS
telah dihapus dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkanKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.347-PBD|2016 tanggal 7 April 2016tentang Pelepasan Hak Atas Tarnh Kavling Milik/Dikuasai Pemerlntah Daerah ProvinsiJawa Barat terletak di Desa Cibiru Hilir dan Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi DaerahKabupaten Bandung kepada 41 (empat puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Demikian agar menjadi maklum.
Bandung, 13 APRIL 20L6
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATSEKRETARIAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 2ZTelepon: (022) 4232448 - 4233347 - 4230963Fa ksi m i | : (022't 4203450 *"0"'te;ffJji,B tj.l31
Iru"'o e-ma il : i nfo@ja ba rprov. so. id
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 593/Kep.L299-Pbd / 2OLs
TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVLING MILIK/DIKUASAI PEMERINTAHPROVINSI JAWA BARAT TERLETAK DI CIBIRU HILIR DAN CIBIRU WETAN
KECAMATAN CILEUI\ryI KABUPATEN BANDUNG
imbang
ngat
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
GUBERNUR JAWA BARAT,
d .s . t
d .s . t
d .s . t
MEMUTUSKAN:
Melepaskan hak atas tanah kavling milik/dikuasai Pemerintah' Provinsi Jawa Barat seluas lebih kurang 1O.OOO m.l' (sepuluh ribumeter persegi) terletak di Cibiru Hilir dan Cibiru WetanKecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandung kepada lOO(seratus) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan Qagian yartg tidak terpisahkandari Keputusan ini.
Dengan pelepasan hak atas tanah kavling milik/dikuasaiPemerintah Daerah llrovinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudpada Diktum KESATU, maka hak atas tanah kavling dimaksudberalih kepada penerima hak dan dihapus dari Daftar InventarisAset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Tanah kavling sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,dilepas dengan cara pembayaran ganti rugi, sesuai hasilpenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan penetapanganti rugi sebagai berikut :
5O%o x (Rp.2.695.91O.O00,- : 1O.OOO m2) : Rp. 134.795,50/r r r "(seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh limarupiah lima puluh sen) per meter persegi.
EIAPAN
BILAN
-z-
Pembayaran ganti rugi tanah kavling sebagaimana dimaksudpada Diktum KETIGA, disetorkan ke Kas Umum Daerah melaluiPT. Bank Jabar Banten (bank bjb) dengan nomor rekening0O1.O21.023.8361 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Baratdengan Kode Rekening L.2O.O3.4. 1.4.01.O1 sebagai pendapatanPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakandengan ketentuan sebagai berilmt:
1. dibayar lunas sekaligus; atau
2. diangsur, dengan ketentuan pembayaran pertama sebesar75o/o (tujuh puluh lima persen) dari nilai total harga tanahkavling, dan pelunasannya paling lama 3 (tiga) bulan setelahpembayaran pertama.
Pelepasan hak atas tanah kavling sebagaimana dimaksud padaDiktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, wajib mendaftarkan hakatas tanahnya kepada Kantor Pertanahan setempat untukdisertipikatkan atas nama yang bersangkutan.
Penerima hak yang telah melunasi pembayaran sebagaimanadimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, wajibmendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahansetempat untuk disertipikatkan atas nama yang bersangkutan.
Dalam hal hasil pengukuran Kantor PertanaLran sebagaimanadimaksud pada Diktum. KEENAM terdapat kelebihan luasantanah, rnaka penerima hak yang bersangkutan harus membayarlunas kelebihan luas tanah dimaksud secara sekaligus, denganharga ganti rtrgi per meter perseginya berdasarkan Nilai JualObjek Pqiak (NJOP) daerah setempat, dan disetorkan ke KasUmum Daerah melalui PT. Bank Jabar dan Banten (bank bjb)dengan kode rekening sebagaimana dimaksud pada DiktumKEEMPAT.
Penerima hak yang telah melunasi kelebihan luas tanahsebagaimana. dimaksud pada Diktum KETUJUH, ditindaklanjutidengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pelepasan Hakatas Tanah Kavling.
Segala biaya yang diperlukan dalam penyelesaian pengurusanhak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM,menjadi beban dan tanggung jawab penerima hak yangbersangkutan.
Bagi penerima hak sebagairrrana dimaksud pada DiktumKESATU yang belum melaksanakan pembayaran pelunasanganti rugi tanah kaviing dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, makapencadangan tanah kavling untuk yang bersanglantan batal danditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersendiri.
-3-
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandungpada tanggal 17 November 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,
t . t .d
AHMAD HERYAWAN
Sesuai dengan aslinya
A.n SEKRETARIS DAERAH PROVINSIJAWA BARAT
Asisten Administrasiu.blolaan Barang Daerah
iETEAMAD ARIFIN S., MM
Utama Muda0730 198903 I OO4
FSz?dF
FN4iHtV +, ,*.
D.Az .4.x=f i l dD
\ro
cr)oOloco\
J
ui
=6
utrl
z
m
U)( d ZAFNVo t i . . n
v)
H l 9
P fiF'E; EfiEJ r ^ { 4
z gEe.= B.l '6c i l!! li
* F l6a
cd
zm
H
rd14
hv
av,f ;012*#E<o(,M
oo_orou?o\..-qc)
A&
aVoJ
Ei6()FJf{
€OL{
F
5ks()doIo
sEsoo
A>Eg
€Of i
z
qo
T,
&lod
Baz
z O O r+ \ f
. < ( d . -gA F*=E
, HE E* EEt -t: EEi€
E$gFfiEfi&. . . . . .t l
V
EEHr
PEIA LOKASI
DTSA, CIBIRUl "
,,. '/I/.)h
Sesuai dengan aslinya
HILIR/WETI. I
I
KAB. BANDUNG
'$
F;., '
Yl/r/i'Yii'
' .1/ )y- - ---./ r / / '
. ' !
KEE$d^BIRO PENGELOLAAN,';fi A l.feiiBA r{c DA ERAH
ARITIN$MMMudr
I(EC. CILEUI'[YI
w
\'-..
19t903 t004
lrePEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAHJalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022\ 4232a48'4233347 - 4230963
SI'RAT PER^'ANJIAN GAI{TI RUGI ATAS TANAH TERLETAIT, DI CIBIRU HILIRCIBIRU WETA}I I(ICAIyIA'TAN CILEUIfrI KABUPATEN BANDUNG
L Drs. H. MOHAMAD ARIFIN S, MM : Kepala Biro Pengelolaan Barang DaerahSetda Provinsi Jawa Barat
2. NASWAN, SE
berkedudukan di Jalan DiponegoroNomor 22 Bandung, dalam hal inibertindak untuk dan atas namaPemerintah Provinsi Jawa Barat,selanjutnya disebut PIHAK KESATU
: Berkedudukan di Bumi PakusarakanD-5 No. 8 Rt. OO2 / Ol9 TanimulYaNgamprah Kab. Bandung Barat dalamhal ini bertindak untuk dan atas namadiri sendiri selanjutnya disebut PIHAKKEDUA
Dengan berdasarkan kepada :
l. Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor O3O/Kep.DPRD-34 /2OO2tanggal 17 Desember 2OO2 tentang persetujuan DPRD Provinsi Jawa Baratterhadap surat Gubernur Jawa Barat perihal Persetrr.juan Dewan PerwakilanRalcyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Surat Gubernur Jawa Barat,perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Status Hukum Aset PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun 2OO2;
2, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor tanggal 593/Kep.1299-Pbd/2OLstanggal 17 November 2O15 tentang Pelepasan Hak atas Tanah milik/dikuasaiPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di Desa Cibiru Hilir danCibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandung.
Telah menyepakati untuk melaksanakan Perjanjian Ganti Rugi dengan ketentuansebagai berikut :
Pasal 1
rnenjual dengan cara ganti kepada PIHAK KEDUA tanah
Nomor : 593/lO3/Pbd
Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulanlima belas yang bertanda tangan dibawah ini :
November tahun Dua ribu
1 Perjanjian Ganti Rugi ini
rugiPIHAK KESATUterletak di :DesaKecamatanKabupatenLuasNo. Kavling
Cibiru Hilir/WetanCileunyiBandunglOO rn2E.8a
Pasal 2
Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasaldiperuntukan bagi bangunan rumah.
Pasal 3
Pasal 3
Huga tanah sebagaimana dimaksud pada pasal I Perjanjian Ganti Rugi atastanah ini adalatr sebesar Rp. 13.479.550 (Tiga belas juta empat ratrrs tujuh puluh
ilan ribu lima ratus lirna puluh nrpiah) yang dibayar secara angsu.ran.
Pasal 4
Pembayaran uang mr:ka untuk cicilan pertama sebesar 75olo (ttrjuh puluh limapersen) d.ari harga atalr sebesar Rp. 10.LO9.662,- (Sepuluh juta seratus Sembilanribu enam ratus enarn puluh dua rupiah) dibayar oleh PIHAK KEDUA pada KasDaerah melalui PT. Bank Jabar Banten pada saat ditandatangani Pedanjian GantiRugi atas Tanah ini, sedangkan sisanya pada bulan pertarna sebesarRp, 1.684.944,- (Satu juta enam ratrrs delapan puluh empat rib'u Sembilan ratrrsempat puluh empat rupiah) dan pada bulan kedua sebesar Rp. 1.684.94+,- (Satujuta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh empatrupiah), dimana pembayaran a:r.gsuran tersebut yang bersanglinrtan sertadisetorkan ke Kas umum Daerah rnelalui Pf. Bank Jabar Banten sebelurn tanggall0 setiap bulan dan setiap keterlambatan pembayaran angsr,rran dikenakandenda sebesar 157o (lima belas persen) dari nilai angsuran.
Pasal 5
Setelah angsura:r. terakhir sebagaimana dirnaksud pada pasal 40anti Rugi ini dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka :
Perjanjian
a, PIHAK KESATU melepaskan hak milik atas tanatr tersebut kepada PIHAKKEDUA dan menghapus dari daftar inventaris milik kekayaan PemerintahProvinsi Jawa Barat dengan keputrrsan Gubernur Jawa Barat;
b, PIHAK KEDUA wqiib mengajukan permohonan su.atu hak atas tanah kepadaKantor Pertanahan setempat scsuai peratrrran Penrndang-undangan yangberlaku berdasarkan Keputrrsan Guberrrrlr Jawa Barat yang dirnaksud padahuruf a pasal ini unttrk penyelesaian lebitr lanjut.
Pasal 6
Selama waktu ganti rugi berlangsung PIHAK KEDUA:a, Diwajibkan membayar angsuran sebagaimana dima\sud pada Pasal 4
Perjanjian Ganti Rugi ini dan memelihara tanah dbngan sebaik-baiknya;b' Batas pernbayaran terakhir tanggal 19 Januari9O16, apabila tidak melunasi
hak atas 'tanah tersebut dikembalikan kepada'Pemerintatr Provinsi JawaBarat;
c. Dilarang menjual/memindahtangankan dan atar: merubah fungsi sebagianatau seh-rnrh tanah tersebut tanpa ijin PIHAK KESATU.
Pasal 7
(1) Apabila menurut PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibanatau rnelakukan pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalarnperjanjian ganti rugi ini, PIHAK KESATU rnemberikan peringatan tertuliskepada PIHAK KFDUA yaitu peringatan pertarna, kedrra dan peringatanterakhir masing-rnasing untrrk jangka waktu I (satu) bulan berilnrtnya danPIHAK KEDUA selekas mungkin harus memenuhi kewajiban-kew4jibannyadan atau mengembalikan keadaan pada sebeltrm pelanggaran-pelangarandilakukan
(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelatr peringatan terakhirsebaeairnana dimaksud pada Avat (1) pasal ini belurn diindahkan. rnaka
Pasal 8
KEDUA:a. Diberhendk"l dengan tidak horrnat sebagai pegawai Negeri sipil;b. Atas kehendak sendiri dalam rnasa perjanjian S ttti rugi-tidak-rnernenuhi lagi
persyaratan.
Pasal 9
Apabila Perjanjian Ganti Rugr diputuskan karena PIHAK KEDUA tidakmemenuhi syarat-syarat dalarn perjanjian ganti nrgi ini, maka sebesar IOo/o(sepuluh persen) d_ari pembayaran yang telah dibayar oten plHeK KEDUA menjadihak PIHAK KESATU.
( l )
(21
Pasal 1O
Apabila PIHAK KEDUA dalam masa Ganti Rugr rrreninggal dunia, maka ahliwaris menurut Undang-undang Pensiun/Peraiuran tunjangan yang bersifatpensiun yang berlaku bagi yang bersangkutan, dapat meneruskan pedanjianGanti Rugi ini.Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mempunyai ahli waris menurut Undang-undang Pensiun/Peraturan lunja,ngan yang bersifat pensiun yarrg berlatiubagi yang bersangkutan, maka Perjanjian Ganti Rugi bapat dit-eruskan olehahli warisnya menurut hukum perdata.
Pasal 11
Biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan Pedanjian Ganti Rugrini menjadi beban PIHAK KEDUA dan harus dibayar pada waklu ierjanjian Gan-tiRugi ini ditandatangani.
Pasal 12
- Untuk pelaksanaan Pedanjian Ganti Rugr ini PIHAK KESATU atau PIHAKKEDUA memilih tempat kedudukan tetap ldomiiitil di kantor PIHAK KESATU.
Demikian Perjanjian Ganti Rugr ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli untukPIHAK KESATU dan -tembusan pertama untuk PIHAK fBpUe yang dibubuhimeterai secukupnya, dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama,
PIHAI( KEDUA, Prr{Ar( KtsATu,
Drs. H. MOHAMAD ARIFIN S.,MMPembina Utarna Muda
NrP. 19640730 198903 1 004
NASWAN, SE
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 593/KeP. 1299-Pbd/ 2ots
TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVLING MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TERLETAK DI DESA CIBIRU HILIR DAN CIBIRU WETANKECAMATANCILEUNYIDAERAHKABUPATENBANDUNG
GUBERNUR JAWA BARAT,
: a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratmemiliki/menguasai tanah seluas lebih kurang 1o.ooo m2(sepuluh ribu meter persegi) terletak di Desa cibirr"r Hilir dancibiru wetan Kecamatan cileunyi Daerah KabupatenBandung;
b, bahwa unfuk membantu kesejahteraan para Pegawai Negerisipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi .Iawa Baratdalam memititci tana.h untuk rumah tinggal, PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat akan melepas hak atas tanahkavling sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,kepadi 1OO (seratus) orang Pegawai Negeri Sipil denganpembayaran ganti rugi;
c. bahwa pelepasan hak atas tanah kavling sebagaimanadimaksud pada pertimbangan hr-rruf b, didasarka4 padaKeputusan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Propinsi JawaBarat Nomor O3O/Kep.DPRD.34 /2OO2 tentang PersetujuanDewan Perwakilan Ralryat Daerah Propinsi Jawa Baratterhadap Surat Gubernur Jawa Barat perihal PermohonanPersettrjuan Perubahan Status Hukum Aset PemerintahPropinsi Jawa Barat Tahun 2OO2;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkankeputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pelepasan HakAtas Tanah Kavling Milik/Dikuasai Pemerintah DaerahProvinsi Jawa Barat Terletak di Desa Cibiru Hilir dan CibiruWetan Kecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandung;
: 1. Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia tanggal 4 Juli 195O) 7o. Undang-Undang Nomor 20Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (LembaranNegara Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik inclonesia Nomor 15)sebagaimana telah diubalr beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 29 tahun 2OO7 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor93, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor4744\ dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OOO tentangPembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2oo0 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor aOlO);
2.
3 .
4 .
5 .
6 .
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 42861;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republ ik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirrbahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan DaeraLr(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndones ia Nomor 5601) ;Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2OO7 tentangPer:r-rbagian lJrusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik IndonesiaTahr.rn 2OO7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran NegaraRepub l ik Indones ia Nomor a737\ ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2|u-74 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republ ik Indonesia Nornor 5533);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2OO8tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 5 Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 42),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 8 Tahun 2O1O tentang Pen:bahan atasPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 6 Tahr,rn 2OO8tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor B Seri E, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Ba.rat Nomor 10 Tahun2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 9Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 49) :
1 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nornor 12 Tahun2OO8 tentang Pokok-pokok Perrgelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Ba.rat Tahun 2AOA Nomor11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 47) ;
7 .
B .
9 .
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
3
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor L4 Tahun 20LO
tenrang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daer:ah (Berita Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2O1O Nomor L4 Seri E) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubern'ur JawaBarat Nomor 1.4 Tahun 201O tentang Petrrnjuk Pelaksana.anPerat.uran Daerah Provinsi Ja'rya Barat Nomor 6 Takrun 2008tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita DaeratrProvinsi Jawa Barat Tahun 2} l l Nomor 63 Seri E);
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor O3O/2395|PLK, tanggal27 Agr:stus 2OO2, perihal Permohonan PersetujuanPerubahan Status Hukunr Aset Pemerintah Propinsi JawaBarat;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi JawaBarat Nomor O3O/Kep,DPRD.34 /2OO2 tentang Persetujr :anDewan Perwakilan Rakyat f)aerah Propinsi Jawa Baratterhadap Surat Gubernur Jawa Barat perihal PermohonanPersetujuan Perubahan Status Hukurn Aset PemerintahPropinsi Jawa Barat;
3. Laporan hasi l peni laian Kantor Jasa Peni lai Fubt ikKAMPIANUS ROMAN, SE, berkedudukan di Jakarta, dengannomor laporan O18-Bgr /KJPP-K/LLIPL-KL/ ) { l I /2OL4 'tanggal 11 Desernbcr 2014, perihral Laporan Peni laianProperti;
MEMUTUSKAN :
Melepaskan hak atas tanah lcavling rnilik/dikuasai PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat seluas lebih kurang 1O.OOO rn2(sepuluh ribu meter persegi) terletak di Desa cibiru Hilir danCibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandr-ngkepada 1OO (seratus) orang Pegawai |Jegeri Sipil (PNS) di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Dengan pelepasan hak atas tanah kavling milik/dikuasaiPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksudpada Diktum KESATU, maka hak atas tanah kavling dimaksud
beralih kepada penerima hak dan dihapus dari Daftar InventarisAset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat'
Tanah kavling sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
dilepas dengan cara pembayaran ganti rugi, sesuai hasilpenilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan penetapan
harga ganti rugi sebagai berikut:
5 o o / o x ( R p . 2 . 6 9 5 . 9 1 O . O O O , - : 1 O . O O O m 2 ) R p ' 1 3 4 . 7 9 5 , 5 0 / r n 2(seratus tiga puluh empat ribu tujuh ra.tus sembilan puiuh lima
rupiah l ima puluh sen) per meter persegi '
Pembayaran ganti rugi tanah kavling sebagaimana dimaksudpada Diktgm kgttCR, ctisetorkan ke Kas umurn Daerah mela|:ip,t. Bank Jabar dan Banten (bank bjb) dengan kode rekening
oo 10210238361. sebagai pendapatan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
KEEMPAT
KETUJUH
KEDEIAPAN
KESEMBILAN
KESEPULUH
KESEBELAS
4.
1. dibaYar lunas sekaligus; atau
2. diangsur, dengan, ketentuan pembayalal pertarna sebesar-- ilsito"{tqi'tt prittft lima persen; dari-ttil"i.lotat harga tanah
kavling, dan pelunasannya paling lama 3 (tiga) br'rlan setelah
pembaYaran Pertama'pellpasan hak atas tanah kaviing sebagaima.a dimakstrd pada
Diktum KETIGA; aititra"Uanjuti aengan-Pedanjian sewa beli dan
terlebih dahulu kepada penerimJ hak yang bersangkrrtan
menyerahkan, Paling kurang:
a. fotocopy Kartu Ta'nda Penduduk suami/isteri; I
b. fotocoPY Kartrr Keluarga; dan
c. fotocopy Surat Keputusan PNS pengangkatan pertama dan
kenaikan Pangkat terakhir'
:Pener imahakyang te lahme lunas ipembayaransebaga imanadimaksud pada Diftum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, wajib
mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan
setempat untuk disertipikatkan atas nama yang bersangkutan'
: Dalam hal hasil pengukuran Kantor Pertanahan sebagaimana- aimaf*sua p"a" bit iu* KEENAM terdapat kelebihan luasan
Arr.h, m.li'. prt "ti*"
hak yang bersangkutan harus membayar
irrr.^"'kelebihl4 luas tanah dimaksud secara sekaligus, den-gan
h;;; ganti rugi per meter perseginya berdasarkan Nilai Jual
OU:Ef. Fajak illiOpf daerah -setempat,
dan disetorkan ke Kars
Um,m Daerait melalui PT. Bank Jabar da' Banten (bank bjb)
dengankode reken ingsebaga imanad imaksudpadaD ik tumKEEMPAT.
: Penerima hak yang telah melunasi kelebihan iuas tanah
sebagaimana diriakslud pada Diktum KETUJUH, ditindaklanj-uti
dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pelepasan Hak
atas Tanah Kavling.
: sega lab iayayangd ipe r lukanda lampenye lesa ianpengurusanhak atas t.tt"'h
"JU"gLima'a dimaksud pada Diktum KEENAM,
*"tt:"ai beban dan tanggung jawab penerima hak yang
bersangkrrtan.
:Bag ipene r imahaksebaga imanad imaksudpada -D i k tumKESATUyangbe lumme laksanakanpembayaranpe lunasanganti rugi tariafr kavling d'alam jangka w1l-<tu palir:g .larnbat I
isatu) t""nrrr, -"".;ak
tanglal clitetapkannya. Keput-usan ini, maka
p"rr."d.rrgan tinah kavtlng untuk yang bersangkutan batal.dan
i[i"pf."i d"rrg"t, Keputuian Gubernur Jawa Barat tersendiri'
: Keprrtrrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandungpada tanggal. 1'? I{evlrbcr eoi'6.
DAENAH
AHFIN S, MMUtenrMrdr
z
zuh|i
z<,<zst3SEZ<*
35J : -
{29t
o
LO
A
f.-q
Fi
l l
TN
\+
X
H
ro^ir.-qd
t l
tr)LO('t
\<t
X
F{
LO
A
tr.q
l l
\v;
X
LO
A
f-v-
t l
u )
t-+d
X
r-{
ro
t . -sl:
r{
t l
Orf.-\r-
X
Fl
tr-n
t l
LO
[\*d
rv
X
r-{
o
oit..=r:cot-{
t l
LD
f.-
+
X
F{
LO
r-sd
t l
\v;-
X
tr-a
l l
V)
r-+
d
X
d
q
D-R
LN
L/)
\\r
X
Fd
: i <ci?E o o <)
oo
x2EJus cr)
roCO
OtF{
Fl
r i
tr-olr i
Ot
<@+
f.-d
H
@
al
6|<3
H
Pq)
B
Ot r
f
al
FF.t
t<
Uk
f
a{
F4tr
h
r-
!Y
Fp
()lr
F
4f
a<
a
Ft'.
OFI
rT{
r-
F-
H
F
r-lr
H
BL{
Olr
f
q)
Btr
L
f
B
tr
r-lf
O
c{(tr
Iq)
FF{
L
L
r<
O
z7,
z
zE+
It cr): 5 O>o \<Px F {>H, r -
. v0 , \ ot < A
H -
u
dPF r-l
J ( f )r t o< o ot rPa , nt-r d< c D<tsO \ o
. ".:C/) ^t>dz - tQ * t
rAl F
<o \\ / F {
7 roa c tL,i F\; : \
U) f'-AoH F
. " iA F l
E8H N
z \oES= :unU)EIC f'-
=t
6E .oza{ xE .tteo<+0. Otp o \a drl Ci= c l, \ o
O \ OA ' :
o
c / ) c \A Oqi -rz $<ori Lo
a6& o o< o rEE<Hzu5H
- :
v
3 -1ad
SP< F r* t n
cD c{
EI LNo ) o \d a
6EroFo
tastsz * .ooZc roqz i -Oo '( f i a
Faz. io
iN< O '> F r
< \ o>9* \ o
. . i
O o i
a c aD q
l J dr.lF r..-
. v
U ) \ ol < a n
I
z c{ co sf tr) r.-
lra A tZ ti* . n F . r F r r
s- f sf iV l r l f iFflFFt s I I J h -
<nF iEPE;
Elr'frsHr=q5B3EE 7<<>--a=#6TEUgEX><<D
EEHHs
z5
(v
i <,Z'sI r'{
art_<
, da;Xo<N F
9Zf ,<HOgsr l l
z\N.E]t r &
zsF
zFzF
t ,I
0(
F0
D AIil (E '
l ( ftxl r ,f2p*
U J
r-\f,
ri
l l
onU)
f.'.+
X
'-{
4Otf.-vcad
ut l
v)rf)
\sfd
X
U)
A
f..-<-cOFl
6
t l
rO
r-+
X
u?
f..+cA
tY
t l
t oo\\$CE
X
LDLO
f..v
tv
t l
t-+
X
Olr..<.
l l .
cn\vcad
X
d
LOU J
otr-\rcor<
tloLO
r-$
X
d
lt)lJ)
r-s
tr,tlorolr)
\<-ca
X
oo^
roqo\F-qco
Mtlotr)roo\li!f,Co
u,Xoo
oorou?Ortr-qCA
tloroLOo\\$(t
&
X
oLO
r-YcO
t l
roaolr-$a)
X
t
ooLOu?
tr-\f
cf)r-{
Ml l
LDroo\\vc)Ft
Xoa
oooLo.
ot\sl:
g
lloLOrOCT\sc')
xo
O ,tn.LO
t -YCOF{
ty
t l
LOo\\rircor{
X
H
( C42 H d
oooF{
ot-{
or-l
azx;E$ ! r.\ tn
LOd
rYi
\o
rYi
c\c\
r<(}lcl
Ot t-N N
ol
9
a(
1
oFf
|..F
f
a)BFlr
Lr
t-
-:Y
Fr'
l<
f
(J
H
I
F/
l<
11.
f
(1
tr
k
f
}Y
FF{
f
l-r
t1f
a<
Bf
L
f
-
c)B/
t<
F
a|<
p
O
F
aoFt)
OL
L
,o
xaoF
tJ
.o()L
ts
H
O
H(!
C)
Fli
.o
k
()
aq)
Ft'
()k
F(
L
O
gq)
FIt
,oO\.li
t'rl
F
o€C)
BFl
f
!
li
2z
>lz
Fri
a,it<> \o<x
xc )a9
<N<coV d
A V= t'-F<oH -
d
ct
, .1 s rl-t cof l ] A
< dZ o r< L o>oX ;
&,Y
- o t| J r Xa v
4e rrf'l H- G l
NN> C \ l
F9r-{ N
v, -?P Na ' :<x>-x'r. =
D r.-
>:} * c o
[ < *
z9F*< c o>9< ib, 4 C A
P c'lF C \
*Ei . i o tY L OF{o
o
a
Q N<=
{ *. t \
>b: o i
zq<xtr t\rn :.< F {
bga /
s5E8<OBNp4Ua?( )b '< -
: C''l
>o{ e t
Fi "{
<P>x= c lr. o\>oR8^{ b,t-.t H
=
r-{
r-l<oz D'*d @t o \<1 r-E{ Fi
- F
<6>\o<o> F i
a o< (f)t o \i ] . c nF \ o3 c {? h a
<6>\o<o \> F l
'ctE - .<o7 .-tr j H
P O< l.i)za5or \ F
X r.-zo*6! r oXo 'H F
( - o38: ! OP NQ . *
u ) niA 'o!.i f'-Ho\
-.: sJ'H Oo ox-(/) +d8<o> O|r4 c.l< c ozs_<6F L o
35
t-U) gO
. OC D Q
< Nza .- l l
>c tFo?) 99,-l oII Cf)o @2o \; . H
z ot $ tr) f*H cl
r-{
otoict
(oot
lirct
Val ( i
l r
. z)<
ro
or.v(r)
t l
tn
f.-vd
(v
X
oLOt o
t-sCY)
t l
LO
r."sCEd
rVX
oroLO
f-+cr)
t l
LO
r-\f,
X
roroo\f.-+CO
l l
Ot
\s-
X
cF-$cv)F{
tl
LOLO
tr-+
tv
X
oaU?(t\F-t
l l
LOOt\rf,cO
X
LO
r..rir
CaF
Mil
LNLO
f..+CY)r-l
X
oto
o\D-v(aF
MI
LOLO
f.-+cY)fi
Xo
dtr)U?Olt-tCoFigMt l
rodo\<ir(e
{v
X
or/)LO
ChF-tf,
C')-
tl
aa
\\rC'
X
oLOll)OtF-scr)a
tl
t/)u)o\\\rc)'-{
X
F{
olJ)LDOlf.-\rcor-{
Mt l
LO1/)
\vcai{
X
O
o
ot/)v)-'Ortr-qcv)
il
LOloOt\\rFl
X
f.-\rcY)
t l
ror..v(ad
X
d
fF
( f42F
r-{od
oF.{
oF{
o Oo o o i
H '
I
x2xlx$
tr<
\tr @F-\f,an
CY)00 c/) rir
dtr)tri
ot-\
F<
r-'l
ot (f)
H
l,1
J
TY
o
n
k
O
oFf
\J
!
f
O
0.)
F7
h
f
c)B(
t<
fr
-
Ff
()k
r
(!
.q )B-
!
t-n
poFr)
()L
fr<
li
oFF..o
t<
t
d!q)
FJL
L
(
ddoFlr
t<
r.F
Fl-
O
aoFf
lr
F
L
(!
Fr-
t<
ruF/
l-r
f
O
Ff
Oli
fi
k
zz
z
. i c nj q o- : v
>N
63F o lS r oF !r'l
<9X F -A b 'A a
. -.iU)
-iM , ad x- ^ - v
a vI o
@ i 5
B5c l v, F =
( g \ O
H F
",48( *:' C.O
>9>Ur q
r,t F
o ) \< dd9= \ O-, O\A s
\o
H
Ot
* o or *
<d14 .-<
LOd
4*U) q,)
f3t-.1 A
ZT? ) c \;<Ff iE{ a
E
{ -
n8d8z9*6L J d
z+Ei l^ . a \ l -) \ O
r+. H
hia
H F
. ) o,-t O
B N^ ox$E 6
4 0< \o-1 otA a
o
qxQ O
<P>X66 if , n- o} 4 \ oH 0 0-1 \Osot < d
+
Qo Fo? cno i?g o
<=ts+^ Ot'i +AE< F {
. " ja,
zQ - tg5z ,-<& n^-L O9 \ O
<EA) rsz-O r.-a a. \ o( 2 \ oA9
F
IaadoOPz-F . f ,
29 .- \ o tO t'-.< ola a
t'\ @=r*t o tt & f f
h3a -f5s5'4. o{ c tF- ,H c {( / )h
II.I Ncoo< F l
U)rri coE O
<oA d
$*UR: ) O> O- N
z8< cf)
< \ ot D'-: ol-1,.1 Fl
d
ot
<\: ! ov c \ l?oJ c \ I5 o r- - D -E \ oi < oU ) a
z lJ)N
. ;ol
f-c\l
d(\l
oot
H
cooiC)
c? +co co t-
(Q@co
l u0t (zls 52 <: V
IEf l [( f ;B;?Y
( Ft r Zp*
oif..+
tl
nnt-lf
Fl
X
o
D-$cf)ri
t l
ro
o\tr-+d
X
LO
t -\f
t l
roLOOl\<-cf)H
X
q,f*\rcr)
t l
LO
D-+d
XOo
LDOtf-ri.ct)r-i
l l
a
\+
6
X
LOtr)
f-\Fcr)
Mtl
LOLO
D.-+d
IY
X
r-l
roLO
c.-rir
F{
l l
o\f.-+
6
X
rorooirrqco"<
tl
LO^LO
\v
X
LOLO
F-tcod
t l
a
\v
tv
X
oo .rol/)
F-qcf)
ail
c).LDro
\lr
r-l
xX .oo
LOrooir-+(f)
il
LOLDo\\tcf)
X
qr-vCY)d
t l
\+
X
A
F-+
t l
f-*
X
^if.-\f
l l
LO
\(-co
X
i ( f
iFE i d d
x2x!r$vH
EI
d Fl
lill
r-i
r-i'-l
c\\or.''l tll
@f.-
r.l
coo\ tt-
Ctr
a(
J
B
tr
F
nf
Br
Ll
rTr
tr
F7
t<
,T{
F{
L
!Y
Btr
!
7
(dq)
FL
li
F
4
li
r.\
O
c
oF4
r{
fi
F
f
dpq)
FLr
Ol<
t-
O
(!I
BF1r
Oti
Fl
tr
d(g
a)F4t<
OL.
L
Hd
oFg
\Lr
|T{
li
FL
Lr
rF
F(
f
-
cI(.)Fnti
F<
F
L
Q
(g
O'
FL
lr
7H
c)
-l
!
O
z1(
4E{z
F{( oM A<o> o, : NX r.-X oh o
v o \( *
i
Z - 1X op o> oE o l{ a
; r=o3< OB\
Fl
Ft
ct
,Y sl
G / ) o \
;< oI< \ f ,>R")
,.4
M =
ol
d
cr)
H
z t ^
H6< Cfi
EE*d8F *
3gIF5TF;F737 i+ZE< d
U)
av
Q a
i?5'j
Ct
zo \d Q
o i-(z D'r< QH N< 1 \l J d
F
U ) c \
4R5 Nd c o
=Fc 0 o 'r-l Fl
a ou ) a>. \O
l " i ' - :
(>
@Ol
\oZ - t< c o=RFJ O\> d
eqH V
D x(4
<=?x* c )- C-lO r'-Z ofrl Ot
x6X f'-V3
. @r I ] oa d; O lz d
< . \ oF9fh ::' t u
-q o'
ot
<Ez d( uoE f l< xF/ cn
Z o< o
5Frri \o( 5 o rz? .
x, v '
lr'l -
2 0- / u )
X6l r l dJd c o> @>o>Glrl n'? .i
IIII
- l- Io l- l
E EI< x l\ N I5 q l4 , C a l< 9 lz x lE gl
2 + v + \rsr+ \f
|"- pdv + N
LO
z
zuFEu
i zo4 Z
L a >t <. \ V
) J i
H'f f ;Ng* 9 ,J -( Ft Zp^<
nU?o\f...s:co
tlotr)no\+
X
C)
otr)tr)
f-fcf)
tl
ou)
\\r
X
o
LOq
t-sr:cr)
t lororo
\$cr)
&Xo.{
Oo
roq
r*vc.j
uu
V)tr)rrlir
;
X
o 'c)
q
F-q(v)
il
Lt")LNcn\sf
xX
oo
LDr"o
t-vcr)d
il
I\
+
X
nof-.\Fcr)
t l
LD
\
tY
X
O'tF-
cr)
t l
\sf
X
roID
t.-'\|
t l
aLO
\v
X
tr)Orf.'-Y
N.
t l
U)
t'-rd-
X
tnq
t-+
l l
tnu)
\v
X
-
nqOlr-\rcr)d
t l
o\\v
X
roTDo\f-+caH
l l
LOtDOr\t
IY
X
LD
Ott'-sH
l l
ro
f-
+
X
i < ci4>l F -
F
d d
x2XTxs
ao
t t
OtOt
trl
ooH
ki
ct
fv'l
e)oFl
r'j
vo/.1
\o
ftl
€
r,i
olr,osr, i
tf)
r-'i
tif |.r)
r.i
\otnH
r.i
F .
(
rl
q)
Bt
tr
a-
F
(s!l
BL
(J
L
f
d(uBL<
t<
f
n
a()B)L.
tr
tr
(U
F
Ik
t{
(!
F-
C)L
F
t
d
Bt<
L
i<
Tt<
d
Fd
lr
I
L
C)
BFl
Lr
r l
L<
(d
nL<
L<
Fn
Bd
t{
f '
{.)B
li
(J
l<
a
H
oB
Li
t<
L
()
d
B
t{
7
zz
Ez
C\
ot -
clc\l
i cr)d o
: D -: o \I J -
cf)
q @
*PxxF O
} 4 OH N
9b\t < H
ct
f t t -Q =
t rb<ot NO+r{ co- o
= f t
;: o'
$l
Z O tE O
frl @<qo io, F;> - Q= c ho L ox o tL] d
d
CY)
LOco
-, LoL d( t o
p c \ l
Hq
,6A 6
t : N
F5D c oi PSXE r.-k :v,a*si9
Z aY , O< L O>R
ONz a
2 ; . ,r Az=
sr
a D v
^ ? NQ o
. 0 0
U ) N
z=Z A< Yr-1 f.-
E9
s
t ;o
68z9o i N
ao
ZK<O '> r i
oA a
a oZ a< O=n<x: :
>Etl O- i s |
\J O\( *
v
d
ca
>R<:Do< ^v5<=xo \
5
. (f)
< O
PE? n d
5s^ o= \ o-a ctta d
\o
'f1 as C O,<. o- F *
z=l-\
*< c{D ( Da o
. Oo L nA C r tt-J i
@
Z @so,| l . H
A a. | . r )
, c oa l n. koI J H
z c.tLD
sfU)
tr)tr)
6ro F-tr)
@tn
Ortn \o ol ai\o v
\oro\0
@
z
zt\/
FrYlg
l o
LOV)A
F-Y
l).xi l .
roD-\t-c)r-{
xoo
l v
32 lqf d i$dv l c . jZ * r l A
Hzt lsnfl laVx ln -? Y l l o
{d lsEE IT0< l o .FO l e
l x
_ l=
V)4I.-ncr)
Ml l
LDroo\t .+cr)
X
<
OoLD.
r-\qcr)
t loroLOo\\v
X
O
U?oD-Ycr)
tl
tn
Ol\+(e
X
8 t8^ l
l ^
6 t tsq t4o \ l oD - l Nn l rr o l c cH I H
u lu 'i l l i l
I l8d l r tO r l O l\ l \v l +c/) | eo
I Ho . i o .x laX I Xx t x
lO
fr-s1.
d
t l
LD
V)
\v
X
l n
t_oqor-T
t l
Otb-v
X
l ^ l ^l x t > <
I tB4 l qR tsn lqc D i < od l dO I A
v , lu 'i l l t l
I t8t r ) IU)O l o '\ i \\ r l \ f ,c9 | c")
i d
M l / ,X IXx t=d l -
t v
t v
l ol u?loI F \+;
rr't l
.O t\+co
X
d
tr)
^NYCA
l l
aroo\b*\F
vX
n * .[< oi i E
F
oH
o oo
r,2xrr$tr) o
V)c-
\ovtr;
00trl
pc!r-i
c\ otolrr1
oq
(
$C)
Bf
lr
ir
e
ots/
L
t'
g
BP
l<
(-)
Br)
,o()fr
O
d
. o3t)
Orr
,o
. ots
Olq
ts
fr
O
(g
B4-
r \
tr
(
a<
Bk
L
?
LO
, < oE*
l mr,r )(a @
<oz .^5 ' l
X q
<Rl i ^l U d
(!q.)
BL
ti
f
ar ><, - - vIIJ
>PJ C.O:E coH H
{ *>d rY F \* ) -<6F r :
c
Ft-
ti
t-
!
Ft<
li
L
(g
O
tsf
6
tr
d {
!{.)5f
n
(')L
F
zz(
T(7,
I
i l<: 13+ i l a
I gls eZ N i - H
EHIa gI( - l * c . t l
E Hl= slt r : l= 9 lA slF 5lH F l | - l * l
5
6AsH: ' o r
frl .-{u) *<z9( a
=FV9
F{
LO€
L . H
29<xF X
< K
ll-I l>I l it n | .
Ei;FIa^P:ls:l?:
- gISgirnrelg: lb \gglr slF E
:
rt
j:'
:trr n V" , O
i o
>trk t Rd H
?+z ;frl cO
o<d{ *
t ^ It H l
l z It < |t N It t s . l
t < |
l; lg" / t _
a
s 8lb 86 Nl i *o P lx *
v l H Fl A I h . ^
5 slF xlS^. * l? * lRI AIB NIEg EIE EI
r X l Z f l' pH 5 lR d I4 v r a
l H * l
#
F O<oBo( *0ud<ozo<o r7 i o
r a n l- d li 7 ro lH r-.'. I
I
2 t .\, d
\0 f- tr- t- t\vl..-
|.r)t\ t.t
tr-F-- b.* F-
z(z
t .t l
nro
4..\f
tl
\t
X
rolt)
F.\rco
t l
oof.
vH
X
o
LO
Otr-lf,
il
LO
LO
f.-r!-
H
X
r-i
lf)
oD-qco
tlo
cnr-\rd
X
o
U?ot\+cf)
A
l l
otr)roD-
ca
XoOF{
lJ?nr-+
o.(v
l l
LDOtr-v
Xc)
oo
nt\+
t l
LD
o\f*
vcr)
X
LO
f-
t l
tn
\v
X
tr)
t-q
IY
l l
rrv
X
tr)nor*vcf)
l l
|-n
\v
X
ro
r-\rca
t l
OtD-+cv)H
XoH
o
ornqorf-qCOo
tl
LOrto\\v
N
Xoo
tr)qotr-q(o
l l
LO
LO
\v
X
IEg do o '-{ d
od
x2xtx$
ot-l
(Y)
Io
OtLD
Fl
tri
LO
r<
/,'iFl
cor-{
olol
LD
rYl
F{
cO @co
a(
3
..
|r
'1.
t'
H
q)
-
t{
r
d(,)Bt'
/
i
Bt-
la
ts
f
O
rta
B7
ld
7
oBd
1..
l'
Ft-
t<
t
: Y
tsf
tr
/
3-
!
tr
Bt-
t<
t{
7
t<
(.)tst'
l-r
Ir
. Q )
Bf
L<
t<
E
ac)Bt'
h
P
2z
: i
z
.5ro>-tri -{
7 ) d (,d9,: f*z , aM NITR= \ oJ cr\O a
. : O l
U ) Q
O O4 0
;E{ o tL A- u J( no;J .f,V Q
F5ILI H
#
a u ),-l Aeo> HO aza< cf)>Rh e g
z=F o tF \ O$ oF -
F
a
D
X L Dt l oD oQ d
ztrmo
*Rc\l
:.i .r. \g
v= 3
coro
z @oo>:Eox8Xo '
tr olEot ori lO2 @x O t
h+l.:Ll Ft
> \ofrl O> :';r ot
00
f i qf < ^
bbU ) O t
4 6< r oi ! o
X c o<xz6q) Or
Xr -H Vr,r OL J r a
* r d
t L ot : o
@ o+ i i
<5Fl C'i{ ^i= orL., ts
Q O
< i
6Pzo( -F-#RF X9NAoJ C D@ o3 \ O;{ f.-<o \> d
\r
fr) =a d
e8F Ozo<NBoq8t 4 6; t hU ) d
o\oo
f,H46S O \i< F{
g o tJ H0 . 9x5F5
cO
cex 0 O
zo(r. O.l<9i i 5f , i xl& rr
a;z @ @
e.i€ co
cO+@
ui00
\ooO
t-@
cd00
o\@ o\ o\
c.,l
z
zulF
o
LD
F-lir
cY)
t l
D.-tir
F{
MX
o
roU?Ott-aCY)
t l
\+d
X
o
ooLOqOt|,-qcv)
P.
l l
o
toOl\lir
F{
o.
X
a Q^z
; ;zfi
B
€
t<
t'
c
Bt"
|r
F
Fl
f
()
t'
()lr
f
oB-
C)L.
t'
O
(.)Bl-
€OI
t{
O
-(!qJ
tsk
Q
h
t-
C)
-
O
B7
|r
f
. oB
k
F,{
f
U)
i< c.lH O
(-\ -{N c oJ C0a \od oE3o*v&zq<:z : tEd.<
el
. j@,
v,f^ o\:-i ov ) o
{ *zo<ot ' o l! a o \_c? cr\E l F {
.1 A( / ) 3 1Z a< \ o>o
E r.-\ d O' < O
: i O
<9?FH< @V cF F iF(/) d
> ;-l
Aor
Ez
E iz
g80.j N
- c aq +
*=EE O)-r O; |.-
F9E5
z
7
o
Z dS cr)+ o-.\ @
d F r' s C ' i l
r C \> o . o ta @ ot v ^ a )
H* o
d5O O
a d,J; Cf)U ) O
t-.t A
<:Y
ar oO
! d
F
S-.i t OS O( n -
0a \Od O t
i o r
xoHI< F i
( 2 \ o
r ) *i covoQ ( 6gs{sX c f )<oN3i l ,8; O r
tr)LO
Otf-tv
c.)
t lo
D-\|
X
aLO
f.rrrco
tl
LDOtr.-vH
o
tnU)Ott-tcr)
t l
|ntoOlD,-+(e
X
LDtn
f-rir
t l
Ir
+
X
lrDtr)
Nvaj
q
h--v
X
zg<zs53<n i V>Ek r<N Z<f li l =<xJ -<Ftszo<
ttIct(t)oct\€rt\
2J
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNoMoR : ggvt.r.,E4?-ilfi/ 9916.
TENTANG
N HAK ATAS TANAH KAVLING MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAHNSI JAWA BARAT TERLETAK DI DESA CIBIRU HILIR DAN CIBIRU WETAN
ATAN CILEUI{YI KABUPATEN BANDUNG K.EPADA 41 (EMPAT PULUH SATU)ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LI}.IGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI .IAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,
a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Baratmemiliki/menguasai tanah seluas lebih kurang IO.OOO rr:.2(sepuluh ribu meter persegi) terletak di Desa Cibiru Hilir danCibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Daerah KabupatenBandung, yang telah ditetapkan untuk dilepaskan kepada 1OO(seratus) orarag Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahDaeratr Provinsi Jawa Barat dengan pembayaran ganti ruBi,berdasarkan Keputusan Gubernr-rr Jawa Barat Nomor593 / I(ep. I 299-Pb d / 20 L5:,
b. bahwa dari LOO orang Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada pertimbangan hurrrf a, sebanyak 41 (empatpuluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil telah melunasipembayaran Pelepasan Hak Atas Tanah Kavling Milik/DikuasaiPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Desa CibiruHilir dan Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Daerah KabupatenBandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarra dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan KeputusanGubernur Jawa Barat tentang Pelepasan Hak Atas TanahKavling Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratTerletak di Desa Cibiru Hilir dan Cibiru Wetan KecamatanCileunyi Daerah Kabupaten Bandr:ng Kepada 41 (Empat PuluhSatu) Orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat;
1. Llndang-Undang Nomor 11 Tahr-rn 1950 tentang PembentukanProvinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tatmn l95O tentangPemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 3L, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 15) Sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia (Lernbaran Negara Repr:blik Indonesia Tatrun 2OO7Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOOtentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOlO);
3
tikan 1 .
2.
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2OLOtentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi JawaBarat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor14 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2015tentang Penrbahan Kedua atas Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 75 Seri E);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nornor 593/Kep.L299-Pbd/2015 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah KavlingMilik/Dikuasai Pemerintah Da.erah Provinsi Jawa BaratTerletak di Desa Cibiru Hilir dan Cibiru Wetan KecamatanCileunyi Daerah Kabupaten Bandung;
Surat Gubernur Jawa Barat Nomor O3O12395/PLK, tanggal 27Agustus 2OO2, perihal Permohonan Persetujuan PembahanStatus Hukum Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
Keputusan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Provinsi JawaBarat Nomor O30/Kep.DPRD-34 l2OO2 tentang PersetujuanDewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Jawa Baratterhadap Surat Gubernur Jawa Barat Perihal PermohonanPersetqjuan Penrbahan Status Hukum Aset PemerintahProvinsi Jawa Barat;
Laporan Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai PublikKAMPIANUS ROMAN, SE, berkedudukan di Jakarta, dengannomor Laporan 018-Bgr/KJPP-K/PL-KL/KI l2OL4, tanggal 11Desember 2OL4, perihal Laporan Penilaian Properti;
MEMUTUSKAN :
Melepaskan hak atas tanah kavling milik/dikuasai PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat terletak di Desa Cibiru Hilir danCibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandungkepada 4t (empat puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimanatercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkandari Keputusan ini.
Penerima hak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajibmendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahansetempat untuk disertipikatkan atas nama yang bersangkutan,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
4
: Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelesaian pcnda&aran hakatas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA" meurxladibeban dan tanggungjawab penerima hak.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Bardrurypada tanggal T Apa4& gS13.
ARITINS,MMPemblna Utrma Mudo
NIP. 19640730 198903 1004
'HGstAwA EIARAT,
peftilenlruTAH pROVtNSt JI\WA BARATSEKRETARIAT DAERAH
NASWAN, SEBumi Pakusarakan D-5 No. g Rt. OO2l019 TanimulyaNgamprah Kab. Bandung BaratRp. 13.479.550,-cliga belas Juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rimaratus lima puluh rupiah)Kas Daerah provinsi J?y_" Barat (pr. Bank Jabar Banten)Nomor Rekening Kas BJB : 001:021.0?3.g361Kode Rekening : 1.20.03.+.f .+.Or.OfAtas nama : pemerintah provinsi .lawa
Baratullyk- pembayaran runas atas perepasan hak atas tanahmilik Pemerintah provinsi Jawa ebrat'terletak di Desa cibiruHilir/wetan Kecamatan cileunyi Kabupaten ainoungberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentangPelepasan Hak atas Tanah milik pemerintah provinsi.JawaP?f1t Nomor 593/Kep.1299-pbd/2015 tanggar L7 nrovemuer2015, dengan Nomor Kavling blok : E.gg
ran dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulanPenyetoran Uang) batas akhir pembayaian tanggal
Menimbang : balrwa dalanr rangka pc*rbahan status hukum aset t'ernerintahPropi.si Jawa l3arat, Gubernur Jawa Barat telahmenyampaikan surat nntuk permohonan persetujuan DpRDPropinsi Jawa Barat dan telah dilakukan pembaliasan sesuaiprosedtrr pada Bab XII peraturan Tata reriiu DPRD propinsiJawa Barat;bahwa sehubungan permohonan lruruf a di atas. perlunrgndapar Persetnjuan f)ewan perwakilin Ralcyat
'Daerah
l)ropinsi .lnwa llarat yang clitetapkun clalanr Keputirs:ur DpRDPropinsi Jarva Barat
lJndar:-t-urnclang Norlor 4 Talrnn 1999 tentang susunan danKedudukan MPR, DPR, da' DPRD (Lembaran-Negara iutu',1999 No'ror 24, 'lambaharr
Ler.r:baran Negara Nomo-r 3g0l);lJndang-r'rndang Nonror 22 Tahun r999 Gntang pemerintahanDneralr (Le'rbara'Negara Tahun 1999 Nornoi6o, TambahanL.snrbaran Negora Nonror 3839);tJndang-unclang Nonror 25 'l'ahun 1999 terltang perimbanganI(etrangau Antara Pusat clan Daerah (lembaran Negaia Tahun1999 Nonror 72, ' l i rrnbalran
Lenrtraran Negara Nomor 3gag);f)srilturau pc''erintah No'ror zs 'l'arrrun 2000 teniangKewenanga' Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebaga'iDaerah Otorronr (Lernbaran Negar.a Tahun 2000 Nonror 54);
-
Perat'ran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1,001,tentang Pengelolaarr 13arang Daeralr (Lembaran Daerah Nomor5 Ser i D ' t 'anggal 6 Maret 2001) ;Kg:'plrtlrsarr DPRD Propi'si Jalva Barat Nomor 0l rahun 2002tentang Pe*rbahan Atas Keputusan DpRD Nomor 42 Tatrun1999 tentflng Peraturan Tala Tertib DPRD propinsi JawaBarat).
Mengingat : L
PERW'A}flLAN ITAKYAT DAERAHPROPINSI . 'AWA BARAT
. l - l - ! ' u l . ' p ' , r r
r r t . : : : ) ' t : 0 f ; : ' 7 ' ) . i l r ' ! 6 j o i l j r r . r ( 0 : : ) d :3g l z ( r Ba r rdung . .10 t l . i
KEPUI'USAN DEWAN I'ERWAI(II,AN IIAI<YAT DAEIIAHPROI'INSI JA}VA I]ARATPROT INSI JAIVA IIARAT
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKVET PEPRAHPROPINS I .IA WA I3A IIAT'I'1.]ITI-I A DA P S I.J ITN T GUB ERN UR JAW' _BATTAT
_ - t ' t iRi l In t. . t , t , i tMortoNn N t 'r iRsri,r. tJ.runN r)EIttJBAI.IAN. S'TA'I'US HUKI.JM AS[i't. I)ISMERINTAI.I PROPINSI JAWA BA&q,T
TAI{UN 2OO2 )
,l. l
b .
I
I
4 .
5 .
6 .
TENTANG
-2-
M DMUTUSI (AN:
Menetapkan
PERTAMA
KBDUA
KEEMPAT
Menyetujui surat Gubernur Jawa Barat Nomor 030/2395/pLKtanggal_ 27 Agustus 2002 dan Nomor : 0i0r3201/plK tanggal 4November 2002 perihal Pennohonan persetujuan perubahan statrsHukum Aset Pemerintah propinsi Jawa-,.Barat sebagaimanaTerlampir.
I . PDI,TII) / \SAN- I . IN K A1'AS'I 'AI!At. I DI.JJ.IGAI. I CAIiA :
A, Fiiberi: :
1, ' l 'su:.n-]r sclrras 68.'+8O ln2 cks Per.kcl:urri.rur 'ia;i.i.t:.eLn.gorDusun Cikr:uye.uir Desa Sjnciarigsari l(e,cEurr'r.ar arrSr.rlcasali ltcri:r.r1:iir.tc:'r Srrr:rc:cl erlrg, c.lirrr<:h<.rlr olel'rrttets;'l lnlkert SL:<l ilrrgseu'i [)r,rsrrrr (.]:i lcr:u),t:r.:tT:, srt:l:r.rr':)reil<2)..1 l<<:.paja )<t:llta.r'gr,r. <llrrriir rr.i.r tirri,tslr;a1';;1 1;;rl. tcl,...rlrtn.cncrnlj.nti lo'lcilsi tc:t'sicl"lttt se.ir'rlc. t'eth.rr,r.r. J.-(,,-1 I sicr.r.r'r,tL tu 'L t r r LeD. l r l rn r ' l ;
rr : ;sr.r '1<au t(cputusan ( lur l :er ' ! : tLrt ' Jarul l . i3crrarl \o.5931I(e1. l ,21.132-l?Ll</ I98B t :urggerl 6 l \p: ' i l 1.9)t l tJ c larrr.clnl.r riltrrrni scjarl< tal'ltrn J.9f5(;, cliar,iukaru setrarp,itrnpr:n gl'r'urr ri sct) unvi.r li 2lt7 lte{r akr. }( c I lr r,r':'ga
[i, Pt:mbil),irr' ' ,1 g,l,.utti rrrg:i :
'1. . ' l ' iu.rrrh se].urars 1, 'Z5O l l t2 tc:r'.lr: l i:rk cl i l.)t ':si'1.PFrsi=trriit.Lt;,ttr. l(d.cn:nl;itlrttt I)r,r-\tr': t tlrkolol. l ittbul:n Ltru13rr:rr t lur. tg ) /€l l )P; r t . t [<t ' .k l l i ' r o lch l . ) i r rats ' l 'errn11tr. I (e. t j r : r : lEt: : r' l 'rarr:srrrigrtrsi Propirrsi Jctrt'tt lJnu'nt clil::etrr.utulcarr'lJer'llulijrl '.1 r:r.1.1 lta:1,iarva\rr cli 'r::r si:rirt i.r'ri tc"l:trl 'r cliblurl3utn
.r ' t . tur i . r l . i ' o. lefr .ulrs i . r ' l 1g-urrrsir :11 1)r lnct[ l l : l . r l l { l ] l r r . ' r : l t l i i r . r
.Pctr .14gur: t teut bi : r ' , : l t rstu 'k l l t : Si trr i ' r .1 l ' icpt. t t t .ni : r ' : r r ( . j t t l let ' t l r : l
.I a\r,n 13tr.rar t ,N o rrr r.r r :)Q 3 / S I(, :'](59 -Pl,l( / git; tar.n g1q:,rl 1.,,1Nlru'urt I1)96 lie,.1:l'rder J ?l ortrllP, p(':gr:l'\\'tiri t[,::.trg;:t:'r Ir.ir,'lf i'1'sendiri
cl.aui 1rlr,rIr t:l i lr..r.rrtsiri scjaJ,: tstlt.tt.t.t .1.'.it7 6',
tt, Salur'eru irigasi Cibarer:glcoi<. l)esa S,qn.turr [:]ar:rrItecarnateu: f,abal<au M,,rclar:g ii.,tr...,p^l"n- f:u[r'scpanjzu:g a9l r r r2 i lcngi : : r l r ras ,2 . "1f>4O,Og;
b' sa-luran ing-:rrsi Lr:r:rviLroirrul3 Desa (Ji1.rr,,uur)r.lalr.' Iiecar:r€tt*n Baba.rcuur Macr a.rig i<atr rrpatc.ri t:rr1,,o,sepanja::g +9O u:.2 clengeur luars Z,lqSCl urz;
I3crrj isar-rrcan s,r 'at Sekretaris .Jercler-r l l Mr)r? Rr N.,. l1,Vl:31O/ LBJ. /ZOA'2 tangg.rt 25 Jur: i , ZeO2 pcrr. i t .r.ai l'Me'i:rctal<la'j*Li
r'islag dilir:mu.l<at o,. ".Jrr1;ad
berikut :
eL Pcrucrirrter-h Pr\3i:irrsi. Jarvtr B:u-at nrc:lrJ:iJci/ ruer:gunsiir.itana, seruas r.s7T rDz seru{rr<at. FIalr l :rakar_i N"c,, rzs'l'rrl'r'urr 19ti6 ila' brr:_r1;rrr.rar.':r *".1 .,*,r, S l.rl.,gO r.r.r?d iy.rergu.rrakirn N less terletal< cli .J l, j?g11,61 (_..jsi.rlrrcr lJr::saCis a:'r"r.ar l(ec suu a ta:r C,j s au,lrcr li erlt r.r p ateri l3r.r gor.;
1997selur.rs 1.64.7 ur? cl .ar ' l :nngu'a: l s;elr . r i : rs; <3O,7O
- n-r ,
ter letal< cl i JL Di l rorregoro No, 2o I(eiru.ah.gur Cit 'nrr ll \cci ' l ' l r l i i tL i{r l ( ' l . ibt :r- t tL. \ ' i r tg l (ot : . r l3; .r .ncl ulr .1g, ssrr\ l i . r . r . iclil:r:r'11rr.rr.e.li i,uL iltrrrti{t l-) j-ners Irerrrcrir: tirir pro'irr,siJa'rvl'r [J:.r.i 'err- rlr:rr.ii.rsir:-kl.rlr. sur.r,rr. 1:erjelnj:ian ti, r.n,'' pr: l*r i Nc.r , ()13/ ' .a,
/ t : )Ur< t l , r '11g;-: ] 20 ol<t 'bcL, l ! , rg0.
( : , ' l 'c ' . r ' l ' r ,ar. la l : t rr lc i : r , r . -u)t :ntr lceu. .r . i t ru:r- l t c i ; l r r l :arr13u'rrrr
c l i rnajrsurc[ scsLrni crerga' i (ept.r t . r . lsr . ; , .1] Jr4cr.r . tcr il(c u i'r 'n lgrur N o. . 47 o r lt MI<, o r 7 r {J 9:f
' tc rr ti,r.pyg' r'cr t.r.r ci rr.?l
.1re r r.gl.r €rI)l]hieLrr rl a r r 1rr:r:r r,tr. r-.riri:l t:r::: b r:. r: gr r1arqr'uil.i l*/ lcekayailrr .Ncgi.u'er tcl*:r]:r r::errr.ra1:a tk:r,r:nl)()rst:tt.rj ttlrtl.. N{t:rt1:.ct:i l(cr-lu-n t.li;r:rr hcr'(trjr..jsl-l(irr) sur..ar.t:r ' J ( )n ro l $?rJo /A/s4 / 1 ' - r i , ) r ; L ; , r r rggr , r r 2 i ] r . )esr : :n l :< : r : r .g ! ) i : J .
l l I t ' ) l l l , l J I ) n s i A N I ? l ' . J N / t n I t r . ) . l i r i A ] | c r ( ) r . c ) N ( i i A N I r r;iiii;
I)ln".rs .li i i: i: lcel:ur,teltr l)r.o1.liusi Jr.r.rvl;r l-lrr.r.:.r1. r.rrr:.urili l,.i/Irl '( ':ng'Llei$F-Li l>itt:gttnzut. l '(urnerJi. [)r,rcr-,'r]r Cic.rlor:r13r,ur Ill sclr.rr.rs;'2:5O Ln2 [cr i lcrr :nJ< cJ. i J l . Dr. , ,Jrrujr . rrrau:r l , ]o,12O I / ( ,5 l (r : lurgr l . renr"suka!>urt11uh l(ec;truerteu.r Srrlcajerrli i iota [ii.:.urJrrlrg r:l,i i jrk:l.s' tau'etb mi[i.l< lreluet'i.u t;r-l t l(ot' [Jzr:.r rJ l l n.!3, .1..1.r.],rrijrh {J: t.s (:: l l r.l tf[i]lu:ri c.:ir:h 1:r:grtr'r'rr.i/ ltaryi:rwelr Di-rras; l:,crlccl:rr rr:rar.rr. ;)r.o1ri_risi.J€t\ver RnlLr t scjLrli. tir [r r.r r r ].96e cl r,r n aiirl,rr,,,..,,,r., i it jcl.rr e.r.liLi rrr l : iJc1:>i ;r 's I tul : rr-* la l )( ' : r )p,rJLr l : r . i t I r : : tg;r ,r . rr 1r. , , , . rr lnt ;r , , , . r r , 1; ; . ' r t j r .u,J.r$(-'.s 1 r.i).I <:i e n gi,rn J,<t: te. r.r [ !r 1 g v er r r.i1 l: r.,. r:] il.k r r i
b, Sesu:ri clerrgam l>crke'ml>arrganr rrrileryal: Iokelsi tersebutrnenrpz{<ar:. clacr:erh perdagaugau sehingga'tictnl< scsn?.iitrb.gi peruntrrkaul Mess ctau bencleisalkErn l(e1:r.rtuselllGuben l : r ' JA lva lJara t : Nouror 595/ Kep,643- l rLK/2OO 1terngga.l 26 'Juni 2001 te.rrtrrng Pinianr Pakai 'l"curerh cia.rrl3angu-na:r rlilik Pcrncrirrtalr Propi:.r.si Jarva l3arat, a.scttersebut ciiirinjam pal(ai oleh PIl, " LlarnJ< ,Jarbardipel'gr.rntrlr.ru:r Iin-utol Cabr,tng i)c:rul'rau.r:trt selslu*.1 ? (ctr.ri.r)l.r:h.un;
c, .Secl.zur1glt'trtt t.rulal.r seh.r::r.s 79zl nr2 r-[lrrr ]>cungur:n.e:r'r. sr:hri;rs. '.)Or'1 ur? tci.'.lctr;rk cli,[i.r.l.a.r'r C1:i,terrrl 'rrr No, f.] l inlurgrl.r.r:r.rr
(l.iterrurn l\e.carurlrta'ui C)il>er.lr:.\'hrg l'iota L3r,rr:.cl.rn:r.g ya.u.t{rtrer.tt5rc.r.kiln t.r.s;et Pcrucrittt.ar.l.r l)ropi.n.r:ii ,-l rr\.r' i.r Ltly'at,\:iatrgcl i i : r i . . r6r.hlsr lu f l I ' r :u t t ik 's. l r :kr olel . r l -vt ' I : j . l , r ' r . l< ' .Jrr . l : r . rr ' l s i lgrt : i : r : i
Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (02214232aa8 - 4233U7 - 4230963Faksimil : (022) 4203450 Website : wwwjabarprov.go.id e-mail : [email protected]
BANDUNG.4O115
PETIKANKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : 593/Kep,347 -PBD I 2016
TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVLING MILIK/DIKUASAI PEMERINTAHDAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERLETAK DI DESA CIBIRU HILIR DANCIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI DAERAH KABUPATEN BANDUNG
KEPADA 41 (EMPAT PULUH SATU) ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT
bang
perhatikan
MEMUTUSKAN
Melepaskan hak atas tanah kavling milik/dikuasai PemerintahDaerah Provinsi Jawa Barat terletak di Desa Cibiru Hilir dan CibimWetan Kecamatan Cileunyi Daerah Kabupaten Bandung kepada 41(empat puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantumdatam Lampiran, sebagai bagran yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini.
Penerima hak sebagriimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajibmendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pqrtaniihansetempat untuk disertipikatkan atas narna yang bersangkutan,se su ai ketentu an peraturan perundan gan-undan gan.
Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelesaian pendaftaran hakatas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadibeban dan tanggungjawab penerima hak.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal d.itetapkan.
dengan aslinya,
Ditetaplcan di Bandungpada tanggal 7 APRIL 2016
GUBERNUR JAWA BARATPENGELOLAANDAERAH
dstdstdst
* J^o ol*,.,* s, MM
ftd
AHMAD HERYAWAN
Pembina Utama Muda
r<kMZ
mB
zdl ]q rnJ r - i ;N t- FJi
rJ l-1zXEEt
+
CD
0o
caF-
$@
z
(dF
p
E
v,z
aOz
zI
ES7.e,E l ^
1d
qO
wj
z
zr.'tFr.'l
LO
olu) .t<Hz ;1
\ ; r
Fl
Fl
zJ
M
z
s
00qr-'\
J
J
t{
FTT
Fr i'Y
*B(J 'rttl tr
zOI
+ra
r-'l
azFaz
z ri +ctN
Z T Z t - Z. H<S<- t , , t 1 t A r nS X l r s XJ < - : t - < .v r- e Fi_D= 7 - \ d - VA - i r \ . < iI-tl X "t SlvEg<€'T fr ai FJH r H=97fi ! "eaEvEs€mBoaa
3ta8n3bE<H{a t ; ? r z
a (n ( ) * 3 -
*2- z>?J | H r . r S Zl7zFEEdVXS*<o
i i H = v r 1 l
o a . t ' RHE
n f;HgssHe- |dHEEffHg l < n r Y A ; -i l iH rXUnr i ' .c - rEtqn
*RFgESHgGrJ<F ' z -pv = o . x - * 1 A : ' 1>EhigfiE3q( Y ) j H a ; < ' ! H A