Progrev - Juknis siaga paska bencana 2014.docx

NSPK(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM

PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN SIAGA DAN PASKA BENCANA DAN TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN DARI

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKATTAHUN 2014

KATA SAMBUTAN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghormati, tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, penataan kelembagaan pendidikan nonformal, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya. Melalui berbagai inisiatif dan inovasi program yang dikembangkan setiap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Petunjuk Teknis Pendidikan Siaga dan Paska Bencana dan Tatacara Memperoleh Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014 ini, diharapkan sebagai acuan bagi PKBM, SKB, dan Yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat.

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu.

Jakarta, Januari 2014Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, PsikologNIP 195905121983111001

KATA PENGANTAR

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014.

Petunjuk Teknis Pendidikan Siaga dan Paska Bencana dan Tatacara Memperoleh Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2014Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam pasal 31

ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam pasal ini jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, geografis dan sebagainya.

Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik bencana gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami. Banyak masyarakat Indonesia menanggung penderitaaan yang diakibatkan bencana alam tersebut sebagian diantara mereka ada yang kehilangan harta benda, tidak dapat mengenyam pendidikan, tidak dapat mencari nafkah, bahkan kehilangan anggota keluarga tercinta.

Belakangan ini, beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana alam. Sebut saja Jakarta yang menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan tiba, belum lagi beberapa daerah di Indonesia yang mengalami gunung meletus yang memaksa para warganya menyelamatkan diri dan harus dievakuasi. Warga yang tidak menyelamatkan diri terpaksa harus berhadapan dengan resiko maut yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja.

Atas dasar itulah, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dit.Bindikmas) setiap tahun menyediakan beberapa layanan program yang ditujukan untuk membantu dan meringankan beban para korban bencana alam. Salah satu layanan pendidikan yang ditujukan bagi para korban bencana alam adalah pemberian bantuan pendidikan siaga dan paska bencana. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban psikologi, memberi motivasi, memberikan berbagai macam edukasi dan keterampilan tambahan pengetahuan dalam menjalani hidup paska bencana, mengetahui seluk beluk bencana alam, dan menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya bencana alam.

Kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM, UPT SKB, Yayasan yang memenuhi persyaratan di daerah yang terkena bencana.

Agar kegiatan pendidikan siaga paska bencana ini dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Siaga dan Paska Bencana dan Tatacara Memperoleh Bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2014”.

B. DASAR 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal;

14.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05.2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

15.Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal.

C. TUJUAN 1. Memberikan acuan bagi lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan

Masyarakat dalam mengajukan bantuan dan mengelola serta menyalurkan bantuan kepada para korban paska bencana;

2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pendidikan siaga dan paska bencana;

3. Sebagai panduan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam menyalurkan dana dan melakukan pembinaan terhadap lembaga penyelenggara;

4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kegiatan.

BAB IIGAMBARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENGERTIAN 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam ataupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (lamp. Peraturan Kepala BNPB No. 10 tahun 2008).

2. Pendidikan siaga paska dan bencana merupakan aktivitas kemanusiaan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi paska bencana agar korban bencana alam memperoleh penguatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan.

B. TUJUAN Penyelenggaraan pendidikan siaga dan paska bencana bertujuan untuk membantu pemulihan trauma yang disebabkan oleh bencana alam dengan: 1. Memberikan penguatan dan counseling diri kepada warga paska bencana dalam

menghadapi kemungkinan bencana alam yang terjadi. 2. Memberikan motivasi kepada individu dan keluarga untuk kembali membangkitkan

harapan hidup. 3. Memberikan pendidikan dan keterampilan sebagai bekal untuk mencari nafkah kehidupan

sehingga dapat keluar dari kesulitan yang disebabkan bencana alam. 4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan penyelematan diri dari bencana alam.

C. HASIL YANG DIHARAPKANHasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatan ini antara lain adalah: 1. Terwujudnya penguatan dan counseling diri dari setiap warga di lokasi paska bencana

dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang terjadi;2. Timbulnya semangat untuk kembali mewujudkan harapan hidup yang lebih baik pada

paska bencana alam; 3. Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas

hidupnya; 4. Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan

terjadinya bencana alam.

D. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SIAGA PASKA BENCANA 1. Lembaga Penyelenggara

Kegiatan dapat diselenggarakan oleh PKBM, UPT SKB, dan Yayasan (selanjutnya disebut lembaga) dengan ketentuan memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.

2. SasaranSasaran penyelenggaraan kegiatan ini adalah penduduk/warga masyarakat korban paska bencana alam.

3. Kriteria Pendidik/Narasumber Teknisa. Memahami konsep dan cara terapi psikologis;

b. Memahami seluk beluk bencana alam dan cara penyelamatan;c. Memiliki keahlian dalam bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat;d. Memiliki kemampuan memberikan motivasi kepada penduduk/warga masyarakat

korban paska bencana, e. Bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaran kegiatan sampai selesai.

4. Sarana dan prasarana Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, lembaga penyelenggara diharapkan dapat menyediakan:a. Kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh para warga masyarakat korban paska

bencana;b. Bahan pembelajaran, seperti: papan tulis, spidol, alas duduk, alat peraga edukatif

(APE); c. Bahan keterampilan berserta peralatannya;d. Alat-alat pendukung lainnya.

5. Deskripsi KegiatanKegiatan ini umumnya dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Agar

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya berisi: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal pelatihan, dan kegiatan pendampingan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/narasumber (teknis)/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan antara lain sebagi berikut:a. Persiapan:

1) Menyiapkan sarana prasarana pembelajaran dan pelatihan;2) Mengidentifikasi kebutuhan pokok yang sangat mendesak diberikan kepada para

korban paska bencana;3) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan Kegiatan:1) Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi warga

masyarakat tentang bagaimana memahami bencana dan upaya mensiasati atau menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam.

2) Metode yang digunakan adalah storytelling, roleplaying (bermain peran), simulasi, ceramah, dan pelatihan keterampilan.

3) Materi pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bencana alam antara lain:

Trauma Counseling Pemberian motivasi Jenis bencana alam dan cara penyelamatan diri. Penyusunan KIE siaga bencana bidang pendidikan nonformal Pelatihan keterampilan fungsional praktis

4) Pemberian bantuan kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat paska bencana.

c. Tindak lanjut dan pelaporan:

1) Setelah pelaksanaan kegiatan, lembaga penyelenggara kegiatan diharapkan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat setempat.

2) Lembaga penyelenggara kegiatan diwajibkan untuk mendokumentasikan kegiatan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IIIBANTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. PENGERTIAN BANTUAN 1. Bantuan yang dimaksud adalah “Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan” (Permendikbud No. 24 Tahun 2013 pasal 1 angka 1).

2. Bantuan Pendidikan Siaga dan Paska Bencana adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga yang digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan kegiatan di lokasi paska bencana.

B. JUMLAH DANA YANG DISEDIAKAN DAN PEMANFAATANNYA1. Alokasi dana bantuan yang disediakan untuk pendidikan siaga dan paska bencana ini adalah

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diperuntukan bagi 6 (enam) lokasi atau wilayah yang terkena dampak bencana melalui lembaga yang diseleksi dan ditunjuk oleh Dit.Bindikmas dilokasi atau wilayah paska bencana. Masing-masing lembaga menerima bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.

2. Pemanfaatan dana bantuan adalah sebagai biaya operasional pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. Komponen pembiayaan Persentase1. Persiapan:

a. Penyiapan rencana kegiatan pembelajaraan dan rencana pelatihanb. Identifikasi kebutuhan pokok masyarakatc. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatand. Temu teknis penyelenggara dan narasumber kegiatane. Rencana pengadaan sarana prasarana kegiatan dan kebutuhan

pokok masyarakat

10%

2. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan:a. Pengadaan tenda tanggap darurat dan alas dudukb. Pengadaan perlengkapan pembelajaran (misalnya: Papan tulis,

alat peraga edukatif (APE))c. Pengadaan ATK (misalnya: spidol, buku, pensil, pulpen,

penghapus, tipex, penggaris)d. Pengadaan peralatan keterampilane. Pengadaan bahan-bahan keterampilanf. Konsumsi (pengelola, Narasumber (teknis), peserta kegiatan)g. Transport (pengelola, narasumber (teknis)

85%

3. Dokumentasi dan pelaporan 5%Jumlah 100%

C. LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUANLembaga penerima bantuan pendidikan siaga dan paska bencana adalah yang memenuhi persyaratan: 1) Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin operasional lembaga dari instansi

berwenang, 2) Memiliki sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas; 3) Memiliki rekening bank atas nama lembaga; 4) Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 6) Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan;7) Sanggup melaksanakan kegiatan sampai selesai.8) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

D. PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUANProsedur untuk memperoleh dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan:1. Direktorat Bindikmas melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan provinsi,

kabupaten/kota dan lembaga.2. Lembaga mengajukan usulan bantuan pendidikan siaga dan paska bencana dengan

menyampaikan proposal kepada Direktorat Bindikmas. 1) Proposal disusun sebagaimana contoh yang dalam lampiran juknis ini, dan dilengkapi

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas. 2) Proposal (asli) disampaikan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

10

9

8

Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

7

Pencairan dana

melalui KPKN

5

3

Ortek dan MoU

6

Penetapan dengan SK4

Penilaian oleh tim

2

1

Lembaga

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Provinsi

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

(u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha)Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alamat: Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, telp: (021) 5725507, fax: (021)-5725039

dengan ketentuan: 1. Proposal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling

lambat tanggal 31 Juli 2014. Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat diproses lebih lanjut apabila dana bantuan masih tersedia;

2. Fotocopy proposal dikirim kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota

3. Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dilakukan penilaian oleh tim penilai proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk dengan keputusan.Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu:1) Tahap pertama, penilaian administratif,

Penilaian administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi lembaga. Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap

kedua.b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi:

Penilaian ini dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan siaga paska bencana.1) Hasil penilaian proposal dilakukan penjumlahan bobot oleh tim penilai.2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai

yang terkecil, sehingga diperoleh daftar lembaga/organisasi yang dianggap layak sebagai nominasi calon penerima dana.

4. Proposal yang telah dilakukan penilaian kemudian dilakukan verifikasi lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap lembaga sebagai calon penyelenggara kegiatan pendidikan siaga paska bencana. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Verifikasi lembaga dapat dilakukan dengan cara:a) Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana

untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

b) Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga.

c) Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan dana atau kepada dinas pendidikan setempat.

5. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan pembekalan penyelenggaraan kegiatan pendidikan siaga paska bencana melalui kegiatan orientasi teknis. Pada kesempatan kegiatan tersebut, dilakukan pula MoU.

7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pencairan dana melalui KPKN Wilayah III Jakarta.

8. Lembaga melaksanakan kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana sesuai proposal dan akad kerjasama yang disepakati.

9. Agar pelaksanaan kegiatan pendidikan siaga paska bencana dapat berjalan dengan baik maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga.

10. Lembaga berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai substansi pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Catatan:Penerima manfaat dana bantuan pendidikan siaga dan paska bencana adalah masyarakat marginal, dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB IVMONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN SUPERVISIAspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah:1. Program dan proses pembelajaran2. Kemampuan instruktur3. Tutor dan Narasumber teknis 4. Dukungan manajerial5. Dokumen kegiatan

B. PELAPORANSebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana, realisasi pemanfaatan dana dan perkembangan serta hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan tembusannya kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:

1. Pembukuana. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup,

sesuai dengan ketentuan tentang bea materai;c. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar,

tanggal dan nomor bukti;d. Penarikan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;e. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai

urutan kejadiannya;f. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

2. Dokumen pendukung Pembukuana. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima

pembayaran;b. Bukti transaksi lainnya;c. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk setiap tahap penarikan;d. Setiap dokumen yang ditantatangani harus distempel.

3. Ketentuan Pelaporan diantaranya :a. Pelaporan Awal

Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, no fax; 0215725039.

b. Pelaporan Kegiatan (Laporan Akhir)1. Lembaga penyelenggara pendidikan siaga DAN paska bencana diwajibkan untuk

membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke dinas pendidikan kab/kota dan atau dinas pendidikan provinsi;

2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai.

BAB VIPENUTUP

Catatan khusus:

1. Lembaga Penyelenggara program penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi berupa: a) mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit.Bindikmas pada tahun-tahun berikutnya dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan;

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk proses pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan;

3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara;

4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Dit.Bindikmas.

BAB VPenutup

Petunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga Juknis ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Sampul Proposal

Logo Lembaga

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN SIAGA DAN PASKA BENCANA

TAHUN 2014

Diajukan oleh:

Nama Lembaga : ..........................................................Alamat : ..........................................................Nomor Telepon/HP/Fax : .......................................................... Alamat Email : ..........................................................

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alamat Kompleks Kemdikbud, Gendung E Lantai 8

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta telp. O21-5725507 fax. 021-5725039 Email: [email protected]

[email protected]

Lampiran 2: Isi/Sistematika Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN SIAGA DAN PASKA BENCANA

TAHUN 2014

1. Profil PKBM/Satuan PNFa. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga2. Alamat Lembaga

3. No. Telp /Fax/E-mail

4. Tahun Berdiri

5. Legalitas Lembaga

6. Rekening Bank

7. NPWP

b. Visi dan Misi Lembaga Visi : …..…………………………………………Misi : 1) …………………………………………

2) ………………………………………… 3) …………………………………………

c. Susunan Pengurus Jabatan Nama Pendidikan HP

KetuaSekretarisBendahara………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 1. Status Lahan/

Bangunan Luas Tanah Luas Bangunan

...... m2 ....... m2

Milik sendiri/ sewa/pinjam

pakai2. Rincian

Bangunan Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

.......... ruang

3. Sarana/Fasilitas Pembelajaran dan Pelatihan

Kursi Tamu Meja/kursi/lemari Sekretariat Meja/kursi Ruang Belajar Teori Meja/kursi Ruang Keterampilan Lemari/rak buku Mesin tik manual Komputer Printer Mesin faksimile/telepon Papan tulis Buku/modul/bahan belajar lain Alat-alat keterampilan: …………… ……………

.......... set .......... set .......... set .......... set .......... set .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit .......... unit .......... set ..........

paket ..........

paket .........

paket

e. Pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki Pendidik/Tenaga Kependidikan Tingkat Pendidikan (Orang)

SMP SMA Dipl. S1 S2 Jumlah Pengurus/Pengelola Tenaga Administrasi Tenaga Ahli Tenaga Pelatih/Narasumber ……… ……… ……..

Jumlah

f. Kegiatan yang pernah dilakukan

Jenis ProgramPeserta Program

Sumber BiayaL P L + P

……………. …………… ……………. …………….

Jumlah

g. Kemitraan 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh

No.Nama/Jenis

ProgramInstansi/Lembaga

Pemberi Dana TahunJumlah Dana

Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja

No.Nama Instansi/Lembaga/

OrganisasiBentuk

Kerjasama/KemitraanBulan & Tahun

Pelaksanaan

h. Prestasi yang pernah diraih 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No. Bentuk Pengabdian Tujuan Lama Kegiatan

2. Penghargaan yang pernah diperoleh

No. Bentuk Penghargaan Diperoleh Dari Tahun

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti

No. Jenis PelatihanPenyelenggara

PelatihanLama

PelatihanTahun

TempatPelatihan

2. Rencana KegiatanGambaran umum kondisi lokasi bencana

a. Sasaran kegiatan

No. Nama WB Jenis Kelamin Usia Alamat

12

N = 30

b. Sarana dan prasarana yang akan digunakan

No.Jenis

Sarana/PrasaranaKondisi

Ukuran/ Jumlah

Status (Pinjam/Milik sendiri)

1.

2.

3.

c. Rencana pelaksanaan kegiatan

Jenis Kegiatan MateriTutor/Narasumber

(teknis)Lokasi

Alokasi Waktu

d. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) No. Jenis kegiatan Volume Harga Satuan Alokasi Dana

e. Jadwal Kegiatan Hari/Tanggal Pukul Tempat Pokok bahasan Pertemuan ke-

LAMPIRAN-LAMPIRAN1. Salinan/fotocopy Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari

instansi berwenang.2. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga.3. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.4. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya.5. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.6. Dokumen lain yang relevan.

Lampiran 3: Format Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

KOP SURAT

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASINomor: ....................

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama Lembaga : .......................................................................Jabatan : .......................................................................Alamat : .......................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa:Nama Lembaga : .......................................................................Ketua Lembaga : .......................................................................Alamat Lembaga : .......................................................................No. Tlp/HP : .......................................................................Fax : .......................................................................

adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan siaga paska bencana, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Siaga dan Paska Bencana tahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.................................................. 2014Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota *) ..………...............

Tanda tangan stempel(..................................................)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 4: Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : .................................................................................Jabatan : KetuaNama Lembaga : .................................................................................Alamat : Jl. ............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

dalam rangka penyelenggaraan bantuan .................................................... dengan ini menyatakan:1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN) dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;2. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang

dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi kepada siapapun;3. akan mengikuti proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih,

transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.......................................... 2014

materaiRp 6.000

..................................................

Lampiran 5: Format Laporan Penerimaan Dana

LAPORAN PENERIMAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ......................................................................Jabatan : ......................................................................Alamat Lembaga : ......................................................................Nomor Telepon/HP/Fax : ......................................................................

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami:1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana,

melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ...........................

2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan siaga dan paska bencana, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.

3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2014.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……………………. 2014Yang membuat pernyataan,Materai, Rp. 6.000(…………..……………….)

Lampiran 6: Format Laporan Penggunaan Dana

FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA

No. Kegiatan VolumeHarga Satuan

(Rp)Jumlah (Rp)

(3) x (4)1 Identifikasi calon WB dan pelatih:

a. …b. dst

2 ATK WB dan Penyelenggara:a. …b. dst

3 Pengadaan alat/bahan keterampilan:a. …b. dst

4 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan:a. …b. dst

5 Penyelenggara kegiatan:a. …b. dst

6 Transport tutor/pelatih keterampilan:a. …b. dst

7 Dokumentasi dan sosialisasia. …b. dst

8 Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan:a. …b. dst

Jumlah

Lampiran 7: Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Akhir)

ACUAN PENYUSUNANLAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATANPENDIDIKAN SIAGA DAN PASKA BENCANA

TAHUN 2014

A. SAMPUL LAPORAN:• Nama Program : …….......................….....• Nama Lembaga : …….......................….....• Alamat Lengkap : …….......................….....• Nomor Telp/Fax/HP/Email : …….......................….....• Bulan/Tahun Laporan : …….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN:KATA PENGANTARDAFTAR ISII PENDAHULUAN

1) Latar Belakang2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan)

II PELAKSANAAN KEGIATAN1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan)3) Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan5) Jadwal pelaksanaan kegiatan6) Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan7) Rincian penggunaan dana8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindak lanjut kegiatan

pasca kegiatan.

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASIIV PENUTUPLAMPIRAN1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku;2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan;3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Lampiran 8: Format Buku Kas Umum

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No Tanggal Nomor

BuktiUraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Mengetahui Dibuat Oleh: Ketua Lembaga Bendahara

STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 9: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAKNo Tanggal Nomor

BuktiUraian Jenis Pajak Jumlah Ket.

Ppn PPh 21 PPh 22 PPh 23

Catatan:1. Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22

sebesar 1,5%.2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai

status kepegawaian yang bersangkutan).3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh

23 sebesar 2%.4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak

setempat.

.........................,2014Mengetahui Dibuat Oleh:Ketua Lembaga Bendahara

STEMPEL LEMBAGA

Nama Terang Nama Terang