EKSISTENSI PARTAI POLITIK OPOSISI DI MALAYSIA: STUDI TERHADAP PARTAI OPOSISI PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) PADA PILIHAN RAYA 2013 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Fareed Bahram 1110112000049 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017
75
Embed
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41056/1/FAREED... · Sistem pemerintahan Malaysia bermodelkan sistem parlementer
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EKSISTENSI PARTAI POLITIK OPOSISI DI MALAYSIA: STUDI
TERHADAP PARTAI OPOSISI PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) PADA
PILIHAN RAYA 2013
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Fareed Bahram
1110112000049
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
i
ABSTRAK
Skripsi ini mendeskripsikan salah satu partai politik oposisi di Malaysia, yaitu
Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Partai tersebut adalah partai oposisi yang terbentuk
dari pecahan partai penguasa, yaitu United Malays Nation Organization (UMNO).
Lahirnya partai PAS disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dengan
munculnya semangat revivalisme Islam di antara sebagian anggota di tubuh partai
UMNO sehingga terjadinya semangat untuk membangun negara berdemokrasi yang
berazaskan Islam. Semangatnya dari sebagian anggota di tubuh partai UMNO inilah
yang menjadi momentum untuk terbentuknya partai PAS.
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pengumpulan data pada penelitan ini diambil dari beberapa sumber, yaitu dari buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian (library research), wawancara, dan beberapa
dokumentasi penelitian. Dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian diproses
dengan melakukan penyusunan dan pereduksian data, yang pada akhirnya akan
ditarik menjadi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menjelaskan
bahwa partai PAS adalah salah satu partai oposisi dari berbagai partai-partai oposisi
lainnya di Malaysia yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat (PR). Partai PAS
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislamannya sehingga ingin diterapkan pada
pemerintahan. Ternyata hal tersebut belum tercapai karena partai UMNO yang
berazaskan sekulerisme nasionalisme itu selalu menjabat kursi pemerintahan yang
dikuasainya selama hampir kurang lebih 60 tahun yang lalu atau setelah masa
kemerdekaannya negara Malaysia. Tetapi partai PAS tidak berhenti sampai disitu,
justru partai PAS menjadi salah satu partai pesaing kuat terhadap partai UMNO,
partai penguasa pada setiap ajang Pilihan Raya Umum Malaysia, khususnya pada
Pilihan Raya parlementer atau kalau di Malaysia disebut dengan Dewan Rakyat.
Kata Kunci: Partai Politik, Oposisi, PAS, UMNO, Pakatan Rakyat (PR)
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur memang hanya pantas penulis
panjatkan kepada Allah SWT. Hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah
akhirnya skripsi ini mampu rampung di tengah-tengah rutinitas yang kadang-
kadang malah kurang rutin.
Shalawat dan salam tidak henti-hentinya penulis hadiahkan kepada teladan
manusia sepanjang zaman, sepanjang umur dunia, yakni Nabiyullah Muhammad
SAW. Beliaulah satu-satunya idola dan inspirasi lahir batin dalam hidup ini.
Semoga spirit pembebasan Muhammad terus menyala dari generasi ke generasi.
Semoga pula kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.
Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu
syarat untuk mnyelesaikan studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S. sos) pada Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah Jakarta.
Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang
telah membantu dan mendukung dalam memberikan kontribusi dalam
penyelesaian skripsi ini, antara lain berikut ini:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada selaku Rektor UIN Jakarta..
2. Prof. Dr. Zulkifli, MA selaku Dekan FISIP UIN Jakarta.
3. Dr. Iding Rosyidin, M. Si dan Ibu Suryani, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu
Politik dan Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. A. Bakir Ihsan, M. Si, beliau adalah lebih dari sekedar dosen
pembimbing. Beliau adalah suri tauladan akademik saya selama saya
menjalani perkuliahan dari pertama saya masuk sampai titik perjuangan
iii
terakhir ini. Pak Bakir adalah sosok yang sangan ramah dan sangat
berpengertian kepada mahasiswanya atau anak didik nya salah satunya
adalah saya ini sebagai penulis skripsi. Beliau sangat sabar, membimbing,
membantu dan memberikan inspirasi terhadap pekerjaan penelitian ini,
beliau sangat berjasa. Berkat jasanya beliau, Alhamdulillah penelitian
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada beliau.
5. Segenap dosen dan civitas akademika FISIP UIN Jakarta yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu. Pengalaman berbagi dan menuntut ilmu di
FISIP telah menjadi hal yang istimewa dalam hidup penulis pribadi.
Semoga keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan selalu menyertai guru-
guru kami semua.
6. Terimakasih kepada ibu saya, ibu Martinah Darani Mansur, yang telah
mencurahkan kasih sayang dan perjuangan serta perhatian kepada anaknya
tanpa batas sampai di usia ini. Ibu saya sangat berjasa dalam memberikan
dukungan dengan segala cara yang baik termasuk do’a di dalamnya.
7. Seluruh keluarga intiku yang tercinta, khususnya kakakku Fathiah Bahram
selaku kakak yang paling tua yang sangat berjasa dalam memberikan
dukungan, semangat dan inspirasi. Dan tidak lupa juga dengan abang-
abang saya bang Fikry Bahram, bang Fakhry Bahram, bang Fakhir
Bahram, dan bang Khalid M. Jarkasi yang juga berkat dukungan mereka
penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh anggota keluarga dan saudara-saudaraku baik di Kalimantan
Selatan, Bogor maupun di Saudi Arabia khususnya di Mekkah dan Jeddah
iv
9. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Politik 2010 antara lain: Rizqi
tingkat federal atau pemilihan pada tingkat negara.13
Kedudukan Dewan Negara
tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Anggota-anggota Dewan Negara
dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang berkontribusi melayani
masyarakat di negara bagiannya dengan baik atau telah mencapai keunggulan
dalam profesi masing-masing dalam bidang perdagangan, industri, pertanian,
aktivitas kebudayaan atau pelayanan sosial atau merupakan perwakilan kelompok
ras minoritas ataupun mampu menjaga kepentingan orang-orang asli melayu.
Jadi secara umum, Malaysia adalah suatu negara di kawasan ASEAN
dengan sistem kerajaan konstitusional, dimana raja mempunyai jabatan tertentu
untuk di pimpinnya, sedangkan seorang perdana menteri lah yang mempunyai
jabatan atau kekuasaan lebih kompleks karena perdana menteri adalah kepala
pemerintahan di Malaysia dan di pilih langsung oleh rakyat. Sebagai perdana
menteri, tugasnya bisa dikatakan cukup banyak karena seluruh aspek kehidupan
berbangsa dan bernegra di Malaysia di pegang olehnya.
Secara garis besar, di Malaysia terdapat dua koalisi besar, yaitu koalisi
partai penguasa yang mendukung pemerintahan dan koalisi pembangkang atau
oposisi. Koalisi pemerintahan diwakilkan oleh Barisan Nasional (BN), sedangkan
koalisi oposisi diwakilkan oleh Pakatan Rakyat (PR). Ada 13 partai yang
bergabung dalam koalisi BN, di antara partai-partai pendukung utama koalisi ini
adalah United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese
Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Malaysian People’s
Movement (Gerakan). Sementara anggota koalisi PR di antaranya adalah Parti
13
Ibid
6
Keadilan Rakyat (PKR), Parti Islam se-Malaysia (PAS) dan Democratic Action
Parti (DAP).14
Dalam konteks politik Malaysia, partai UMNO dan PAS dilihat masing-
masing sebagai partai untuk memperjuangkan hak suara masyarakat melayu,
tetapi dengan cara yang berbeda. Partai UMNO cendrung lebih mengangkat isu-
isu nasionalisme, sedangkan partai pembangkang yaitu PAS lebih cendrung
kepada nilai-nilai dasar keislaman melayu. Karena kalau kita melihat dari sisi
ideologi dari masing-masing partai tersebut, kelihatan jelas arah pandangan politik
tersebut dari setiap masing-masing partai.
Pada Pilihan Raya ke-12 yang terjadi pada tahun 2008, terjadi suatu hal
yang menarik, dimana partai pembangkang atau oposisi PAS mendominasi suara
di lima negara bagian, yaitu Pulau Penang, Kedah, Perak, Selangor, termasuk
Kuala Lumpur sendiri.15
Sedangkan koalisi penguasa Barisan Nasional (BN) yang
didominasi oleh partai UMNO itu justru kehilangan 2/3 dari kursi parlemen ketika
memenangkan 140 kursi dibandingkan 82 kursi oleh koalisi oposisi yang terdiri
dari PKR, DAP dan PAS. Hal tersebut pertama kali terjadi sejak Pilihan Raya
pada tahun 1969.
Jika kita melihat lagi pada Pilihan Raya ke-13 yang dilaksanakan pada
tahun 2013 yang lalu, koalisi Barisan Nasional kembali mendapatkan kursi
mayoritas di parlemen. Dengan jumlah persentase kehadiran pemilih yang cukup
besar 84,5%, BN berhasil mendapatkan 133 kursi dan PR 69 kursi dari total 222
14
Nurdin, “Partai Islam se- Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu,” h. 249. 15
Amer, “Politik Etnik Malaysia: Analisis pasca Pilihan Raya Umum ke 12 mengenai
sokongan bukan Melayu kepada UMNO dan PAS,” h. 20.
7
kursi parlemen yang diperebutkan. BN berhasil memperoleh suara mayoritas di
parlemen dan merebut suara mayoritas di negara bagian Kedah pada pilihan raya
sebelumnya pada tahun 2008 yang jatuh ke tangan partai oposisi PAS.16
Pada Pilihan Raya (PR) Malaysia periode 2008 dan 2013, terjadi begitu
kuat perbandingan politik antara koalisi penguasa Barisan Nasional lewat partai
terbesarnya UMNO dan koalisi oposisi Pakatan Rakyat lewat partai terbesarnya
juga oleh PAS dalam memperoleh suara dan kursi di parlemennya atau yang
disebut dengan Dewan Rakyat. Begitu besar terjadinya persaingan politik antara
dua kubu tersebut demi memberikan kebijakan-kebijakan politik yang terbaik,
mengingat Partai Islam Se-Malaysia sebagai partai oposisi mengalami pasang
surut untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam partisipasi politiknya pada
setiap periode Pilihan Raya Malaysia.
Berdasarkan dinamika dan permasalahan di atas, maka skripsi ini akan
membahas tentang Eksistensi Partai Politik Oposisi Di Malaysia: Studi
Terhadap Partai Oposisi Partai Islam Se-Malaysia (PAS) pada Pilihan Raya
2013. Mengingat bahwa partai oposisi PAS masih tetap bertahan dan bereksistensi
dalam setiap Pilihan Raya (PR) di Malaysia.
B. Pertanyaan Penelitian
Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan, penulis perlu
membatasi penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di atas.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
16
Nurdin, “Partai Se-Islam Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu,” h. 252.
8
1. Bagaimana strategi partai oposisi PAS untuk merebut suara di Dewan Rakyat
pada Pilihan Raya (PR) Malaysia 2013 tersebut?
2. Faktor-faktor apa saja yang membuat PAS gagal memenangkan pada Pilihan
Raya (PR) Malaysia 2013?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan di dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui strategi-strategi partai PAS untuk mengambil simpati
masyarakat Malaysia dalam dukungannya di Dewan Rakyat pada Pilihan
Raya (PR) Malaysia 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat partai oposisi PAS tidak
bisa bertahan dan menguasai Dewan Rakyat.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk memperkuat basis studi tentang salah satu partai politik oposisi di
Malaysia, penulis telah melakukan beberapa pencarian pustaka penelitian
sebelumnya untuk memberikan perbedaan perspektif penelitian ini. Penelitian
tentang kebijakan salah satu partai politik oposisi di Malaysia telah dilakukan
dengan segmen-segmen yang berbeda.
Pertama, skripsi Hazrin Bin Hazahar.17
Penelitian ini menjelaskan tentang
Islam Hadhari di mata Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pandangan tersebut sangat
penting bagi Partai Islam Se-Malaysia mengingat negara Malaysia adalah negara
17
Hazrin Bin Hazahar, “Pandangan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Terhadap Islam
Hadhari di Malaysia”, Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.
9
kerajaan dengan berbagai macam suku dan agama, sehingga partai PAS
menjadikan konsep Islam Hadhari sebagai pelopor perubahan baru yang mampu
memimpin masyarakat dan membawa perubahan yang progresif dan holistik
terhadap pembinaan dan perubahan Islam yang modern.
Kedua, skripsi Erika Dwi Cahyanti.18
Penelitian ini menjelaskan tentang
bagaimana persaingan kuat di wilayah politik antara partai UMNO yang
merupakan partai berkuasa dan berbasis sekuler dan partai PAS yang merupakan
partai oposisi tetapi lebih berbasis Islam, sehingga apa dampaknya persaingan
politik antara dua partai besar di Malaysia tersebut pada aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara di Malaysia.
Ketiga, jurnal Hamdan Daulay.19
Jurnal tersebut meneliti tentang fenomena
politik yang dilakukan oleh partai UMNO dan partai PAS. UMNO pada awalnya
dikenal sebagai partai sekuler yang didukung oleh elite partai yang berlatar
belakang pendidikan Barat. Dalam perkembangan berikutnya, partai UMNO
bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang cenderung
menguntungkan etnis Melayu dan umat Islam. Sehingga partai PAS harus bekerja
keras supaya tidak kehilangan kepercayaan dari rakyat Malaysia.
Kemudian keempat, jurnal Ahmad Ali Nurdin.20
Jurnal tersebut meneliti
tentang dua partai berbasis Islam di masing-masing dua negara yaitu PAS di
18
Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) Dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia: 1982-1999”, Jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 19
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia”. Jurnal
Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 47 No. 1, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2013. 20
Ahmad Ali Nurdin, “Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu”. Jurnal Tasawuf dan
Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015.
10
Malaysia dan PKS di Indonesia, dimana peran dua partai tersebut sangat
mempengaruhi di dunia politik dan demokrasi. Hal tersebut terjadi untuk
menunjukkan bahwa partai yang berbasis Islam tidak saja mengangkat isu-isu
Islam pada masyarakat, melainkan partai-partai tersebut bisa mempengaruhi
dalam segala aspek kehidupan berpolitik pada setiap masing-masing negaranya.
Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian di atas, maka penulis ingin
memfokuskan pada penelitian dengan judul, “Eksistensi Partai Politik Oposisi Di
Malaysia: Studi Terhadap Partai Oposisi Partai Islam Se-Malaysia (PAS) pada
Pilihan Raya 2013”. Kajian ini berbeda dengan kajian pustaka dan penelitian
sebelumnya, karena ingin fokus pada faktor-faktor dan strategi apa saja yang
dilakukan oleh partai PAS selama dua periode Pilhan Raya di Malaysia untuk
bersaing melawan partai penguasa dan menarik simpati masyarakat Malaysia
untuk tetap mendukung partai tersebut beserta kebijakan-kebijakannya.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif.
Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
pemahaman dan mempertanyakan suatu objek secara mendalam. Tujuan
penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik
mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana yang dirasakan orang-orang itu
sendiri.21
21
Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan
Ilmu Sosial Lainya, (Bandung: Rosda, 2001), h. 156.
11
2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini didasarkan pada dua cara. Pertama, menghimpun
berbagai data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, setelah itu
dengan memilah dan menganalisisnya dalam suatu pembahasan. Dalam skripsi
ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua. Menurut
Moleong:22
sumber data terbagi antara primer dan sekunder. Moleong
menjelaskan lebih lanjut bahwa dataprimer berasal dari wawancara dan dokumen-
dokumen yang terkait dengan penelitian, wawancara yang dilakukan dengan
narasumber tertentu yang berkaitan dan ahli dibidang permasalahan tersebut.
Pertama, penulis akan mengumpulkan data dengan menggunakan sumber
primer dan sekunder. Untuk mendapatkan sumber primer, penulis akan mencari
dan menggunakan sumber-sumber tersebut melalui bacaan dari buku-buku, jurnal
ilmiah, berita-berita online, literatur majalah, koran, report dari lembaga-lembaga
terkait dan situs-situs internet yang valid.
Kedua, penulis mengumpulakn data melalui wawancara dengan beberapa
narasumber dari PAS. Hasil daripada wawancara tersebut digunakan penulis
untuk melengkapi dan memahami permasalahan mengenai Eksistensi Partai
Politik Oposisi Di Malaysia: Studi Terhadap Partai Islam Se-Malaysia (PAS)
Pada Pilihan 2013.
22
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya,
2002), hal. 112-114.
12
3. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah
dibaca dan diinterprestasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga
penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka digunakan teknik kualitatif, yaitu analisis deskriptif
kualitatif.23
Data-data yang diperoleh baik melalui dokumentasi, buku pustaka,
serta dari hasil wawancara dianalisis melalui dua teori yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu teori partai politik dan oposisi.
Data analisis ini akan dibuat secara terstruktur dengan maksud untuk
mudah ditelaah dan dipahami. Pada bagian akhir skripsi ini, sejumlah kesimpulan
ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data. Pokok-pokok
kesimpulan ini merupakan temuan-temuan utama yang diperoleh dalam
pelaksanaan penelitian tersebut sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah memverifikasi
data selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah yang terkait dan dilakukan
secara berkesinambungan.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi
menjadi lima bab yang terinci sebagai berikut:
23
Burhan Bungin. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif, hlm. 83
13
BAB I membahas pendahuluan yang meliputi pernyataan masalah,
pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II membahas tentang kajian teori sebagai pendekatan yang
menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Didalamnya dijelaskan
tentang salah satu partai politik dan juga merupakan partai oposisi yaitu partai
PAS. Di bab tersebut juga membahas sedikit tentang sejarah, ideologi, serta
program-program partai PAS dalam Pilihan Raya di Malaysia.
BAB III membahas tentang strategi pemenangan partai PAS di 2013. Pada
bab ini juga menganalisis sedikit tentang Pilihan Raya di Malaysia serta program
dan strategi apa sajakah yang digunakan partai PAS untuk tetap bereksistensi di
PRU tersebut.
BAB IV membahas tentang perbandingan suara antara partai PAS dan
partai UMNO sebagai partai pendukung pemerintah yang sering memenangkan
setiap PR, meskipun begitu tetap terjadi persaingan suara yang begitu sengit
sehingga partai PAS selalu dan tetap bereksistensi.
BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup, kesimpulan
dan saran.
14
BAB II
KERANGKA TEORITIS PARTAI POLITIK DAN OPOSISI
Pada umumnya, dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu
masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. Perbedaan tajam
antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat
lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu
wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan
pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai.1 Jika kita melihat situasi
politik di Malaysia, berbagai macam suku, ras, dan agama bisa tersalur partisipasi
politiknya lewat partai-partai yang ada di Malaysia.
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melandaskan kerangka teoritis
dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data penelitian ini. Maka dari
itu, peneliti akan menggunakan dua teori. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori partai politik dan teori oposisi.
A. Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau
berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai
bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah
cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik
merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda
1 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.
418
15
dibandingkan dengan organisasi negara.2 Dan kemunculan partai politik pun bisa
dikatakan baru ada di negara modern.
Partai politik menjadi instrumen demokrasi memiliki beragam fungsi dan
bergerak di antara beragam isu. Bahkan secara faktual pun, partai politik bisa saja
berubah dari segi bentuk yang ideologis menjadi partai massa, dari partai yang
mengedepankan isu-isu spesifik ke isu-isu yang serba mencakup. Begitu pun
sebaliknya, dimana perubahan tersebut memungkinkan karena adanya perubahan
yang cenderung pada pemilih.3
Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak bisa dilepaskan dari tiga
aspek utama yang saling terkait. Pertama, motivasi dan landasan sikap partai.
Kedua, program kerja partai. Dan yang ketiga, implementasi program kerja partai.
Asas atau ideologi partai sebagai landasan sikap partai yang merupakan bagian
penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik. Motivasi dan
landasan tersebut menjadi akar dari program kerja dan proses implementasi
program kerja partai.4
Secara historis, partai politik mengalami banyak perkembangan sesuai dengan
visi dan misi yang dibawa oleh partai politik itu sendiri. Partai politik yang
bergerak dengan corak dan warna ideologisnya yang khas dan ketat sering disebut
sebagai partai ideologi, partai kader, atau partai asas. Dalam perkembangannya,
partai politik mengalami peleburan (konvergensi) kategoris untuk mendapatkan
2 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) ,
hlm. 397 3 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 37-38 4 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 38
16
dukungan lebih luas dari pemilih. Konvergensi ini ternyata cukup ampuh untuk
meraih dukungan yang lebih banyak dari bermacam-macam kelompok
masyarakat. Konvergensi tersebut dengan tujuan mendapatkan dukungan lebih
luas dari para pemilih ini dengan sendirinya memaksa partai politik untuk lebih
inklusif.5 Dengan demikian, jika partai politik mendapat dukungan yang luas dan
mampu memenangkan kontestasi politik, maka dapat membentuk pemerintahan
baru serta melaksanakan program kerja partainya.
Menurut pemikir Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia
yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan
penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat
idiil serta materiil.6
Adapun tokoh pemikir lainnya, yaitu Sigmund Neumann dalam buku
karyanya, Modern Political Parties, mengemukakan partai politik itu adalah
organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan
pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu
golongan atau golongan-golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang
berbeda.7
Jadi, partai politik bisa dikatakan sebagai wadah untuk partisipasi
masyarakat untuk menyampaikan suaranya kepada pemerintahan, karena dengan
5 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 38-39 6 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 404 7 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 404
17
adanya partai politik masyarakat juga secara teoritis bisa melakukan aspirasi
suaranya untuk kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintahan. Jika
kita berbicara ruang lingkup politik di Malaysia, partai politik adalah sarana dan
prasarana politik yang sangat penting, mengingat Malaysia juga memiliki kultur
perbedaan suku, ras, dan agama sehingga dari setiap masing-masing kelompok
tersebut dapat berpartisipasi politik secara adil, baik, dan benar.
Berbicara soal partai politik di Malaysia, khususnya PAS itu merupakan
konsistensi partai politik oposisi yang sangat penting posisinya di setiap kontestasi
politik di Malaysia. Konsistensi PAS untuk mengikuti aturan dan prosedur
demokrasi bisa dilihat dari terus menerusnya partisipasi aktif dalam Pilihan Raya
Umum di Malaysia sejak berdirinya partai tersebut sampai PRU terakhir.
B. Oposisi
Adapun teori oposisi juga berkait dengan penelitian ini. Secara etimologis,
oposisi berasal dari bahasa inggris opposition (opposites, oppnore dalam bahasa
latin) yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah.8 Sedangkan
secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik
pemerintahan yang sedang berjalan.9
Menurut Robert A.Dahl, mengemukakan bahwa oposisi politik dalam
negarademokrasi tidak bisa dihindarkan, bahkan menjadi tolok-ukur sehat
atautidaknya negara demokrasi,dikarenakan pada dasarnya konflik tidak
bisadihindarkan dalam urusan manusia. Selain itu juga setiap warga
negaramemiliki hak inisiatif dan partisipasi dalam membangun pemerintahan
8 Loren Bagus, Kamus Filsafat,(Jakarta; Gramedia, 1996) h. 754
9 Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, Kamus Politik, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1996)
18
yanglebih baik ke depannya. Namun perbedaan cara dan persepsi
dalammemajukan pemerintahan akan sangat beragam dan menimbulkan
gesekan.10
Hal tersebut terkait dengan sistem multi-partai di Malaysia, apalagi jika di
hubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan
untuk menitikberatkan kekuasan pada badan legislatif, sehingga peran badan
eksekutif di coba untuk di lemahkan dan dibuat ragu-ragu. Hal demikian
disebabkan karena tdak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu
pemerintah sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai
lain.11
Seperti yang terjadi di Malaysia, dimana partai penguasa sekaligus pemeran
eksekutif UMNO berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Denikian pula partai
oposisi dan lawan kuatnya UMNO, PAS juga melakukan hal yang sama yaitu
dengan berkoalisi dengan partai-partai lainnya untuk mendapatkan kekuatan
politik.
Di sisi yang lain juga, partai-partai oposisi pun berkurang dalam
memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat
diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini
menyebabkan sering terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi
10
Subhan Agung, “Partai Politik, Sistem Pemerintahan dan Oposisi Politik,” artikel
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 419
19
yang dihadapi partai masing-masing. Maka dari itu, sering kali partai-partai
oposisi kurang handal untuk menyusun suatu program alternatif pemerintah.12
Teori tersebut sangat penting dalam penelitian ini, mengingat penulis akan
membahas dinamika salah satu partai oposisi terbesar di Malaysia yang notabene
pesaing kuat dengan partai penguasa. Mengingat partai oposisi PAS juga memiliki
begitu cukup banyak pendukung sehingga partai tersebut tetap bereksistensi
meskipun peta politik Malaysia bisa dikatakan dipegang oleh partai penguasa,
namun dengan semangat strategi dan faktor yang mereka gunakan itu tidak
membuat PAS berserah diri pada setiap Pilihan Raya Umum, dan partai tersebut
selalu menunjukkan kehadirannya pada setiap aspek kehidupan berpolitik di
Malaysia.
12
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 419
20
BAB III
DINAMIKA POLITIK PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)
DI MALAYSIA
A. Historisitas Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia
Malaysia adalah negara yang menganut sistem konstitusi-monarki, atau
disebut raja berpelembagaan. Sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bahwa
pemimpin tertinggi adalah Raja Agong. Raja tidak hanya mengatur negara sesuai
dengan nasehat Perdana Menteri, tetapi juga menjadi pelindung agama.1 Raja
Agong dipilih di antara para sultan Melayu2 oleh Dewan Penguasa yang
beranggotakan para sultan itu sendiri. Posisi Raja Malaysia itu dipegang secara
bergiliran oleh para sultan Melayu dalam satu periode selama lima tahun.
Malaysia sendiri merupakan sebuah federasi yang terdiri atas 13 negara bagian
dan tiga wilayah federal. Dari negara bagian tersebut, sembilan diperintah oleh
sultan-sultan Melayu, dan empat negara bagian lainnya seperti Melaka, Sabah,
Sarawak, dan Pulau Penang diperintah oleh Yang Dipertuan Negeri. Yang
Dipertuan Negeri adalah suatu jabatan setingkat sultan tetapi tidak pernah
menduduki sebagai jabatan Yang Dipertuan Agong karena jabatan tersebut
bukanlah disebut raja. Yang Dipertuan Negeri ini diangkat langsung oleh Yang
Dipertuan Agong.3 Untuk menempati kursi kepemimpinan negara bagian tersebut,
1 Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara
yang Unik” dalam Millah Vol. X, No 2, (Februari 2011), h. 214 2 Kebijakan pemerintah kolonial Inggris terhadap kesultanan di Malaysia yaitu memberi
hak prerogatif Sultan dalam urusan adat dan agama, sekaligus juga menyiapkan instrumen
birokratik dan hukum untuk pemberlakuannya secara sistematis dan menyeluruh. Lihat: Robert W.
Hefner (ed.), The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore,
and Indonesia (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), h. 16 3 Wan Azizah, “Perempuan dalam Politik: Refleksi dari Malaysia,” dalam Studi Kasus, h.
192
21
Malaysia telah memiliki partai-partai politik. Berdasarkan fakta sejarah, partai-
partai politik di Malaysia telah ada sebelum negara tersebut merdeka. Menurut
R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir,
bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya
untuk memilih maupun bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan
kebijakan umum.4
Sejarah kemerdekaan Malaysia pada 1957 tidak dapat dilepaskan dari
peran partai nasionalis-sekuler United Malays National Organization (UMNO)
yang diketuai oleh Dato Onn bin Ja’far. Partai ini didirikan pada 11 Mei 1946
sebagai partai nasionalis terbesar di Malaysia.5 Partai ini juga menguasai kursi
tertinggi pemerintahan sejak Malaysia merdeka hingga sekarang. Sedangkan
organisasi politik yang juga berkembang kala itu adalah Hizbul Muslimin, yang
diketuai oleh Ustadz Abu Bakar Al-Baqir. Tujuan Hizbul Muslimin berbeda
dengan UMNO, organisasi ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara Islam. Tidak lama setelah didirikan, Hizbul Muslimin kemudian
dilarang oleh penjajahan Inggris pada 1948 karena dianggap membahayakan bagi
mereka. Meski demikan, pada 1951 peran Hizbul Muslimin digantikan oleh partai
politik yang berbasiskan ras Melayu Muslim yang juga bertujuan untuk
mendirikan negara Islam. Partai ini dikenal dengan nama Partai Islam Se-
4 R.H. Soltau, An Introduction to Politics, (London : Longmans, Green & Co., 1961), h.
199 5 Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia 1982-1999”, (Skripsi S1 Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. vi
22
Malaysia (PAS).6 Partai ini juga memiliki nama lain di dunia internasional, yaitu
Pan Malaysian Islamic Party (PMIP).7
PAS dikenal sebagai penyeru berdirinya negara Islam setelah Hizbul
Muslimin dibekukan. Meski demikian, PAS menganggap bahwa demokrasi
merupakan sistem yang sejalan dengan Islam dan bertujuan mendorong Muslim
agar menerapkan tuntutan Islam, yaitu demokrasi, keadilan sosial, dan
kemanusiaan. Atas dasar inilah, PAS ingin menentang UMNO (United Malay
National Organization) yang dianggap nasionalis-sekuler.8 Oleh karena itu,
hampir seluruh kekuatan politik Melayu sebagaimana UMNO dan PAS terus
bersaing untuk menampilkan diri sebagai yang paling saleh (holier-than-thou
battle) guna mempertahankan legitimasi politisnya di mata kaum Melayu.9 Selain
partai PAS, pada masa ini juga telah berdiri partai-partai yang berbasis ras seperti
Malays Chinesse Association (MCA), Malays Indian Congres (MIC), dan lain-
lain.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa PAS memiliki sejarah
panjang dalam perpolitikan di Malaysia. Dengan basis Islam yang melekat pada
masyarakat Melayu, PAS percaya diri melawan partai UMNO yang telah
menguasai kursi pemerintahan di Malaysia sejak kemerdekaannya. Demi
6 Lihat buku Malaysia Kita, (Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services,
2004), h. 80. Lihat pula: Ibrahim Abu Bakar, “PAS and Its Islamic Fundamentalism in Malaysia”
dalam Hamdard Islamicus, Vol. 33, No. 3-4 (2010), h. 153 7 Mohamad Abu Bakar, “Islam dan Nasionalisme pada Masyarakat Melayu Dewasa ini,”
dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia
Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 166 8 Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara
yang Unik”, h. 214-215 9 Zainah Anwar, “Berebut Paling Saleh: Islam dan Politik di Malaysia”, dalam Ulil
Abshar Abdalla (ed.), Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: Friedrich-
Naumann Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), h. 79-103
23
mewujudkan cita-cita politik dengan mengubah sistem hukum di Malaysia dengan
syariat, PAS melakukan segala cara dan strategi politik untuk melawan UMNO
pada setiap Pilihan Raya (PR) di Malaysia.
B. Perkembangan Politik PAS Pasca Kemerdekaan Malaysia
Pada 27 Juli 1955, Persekutuan Tanah Melayu (PTM)10
pertama kali
melangsungkan Pilihan Raya (PR). Munculnya Parti Perikatan (Partai Perikatan)
yang terdiri atas koalisi UMNO, MCA dan MIC menempatkan calon bagi kursi
anggota dewan dari UMNO sebanyak 35 orang, MCA 15 orang dan MIC dua
orang. Partai-partai lain yang mengikuti PRU ketika itu di antaranya adalah PAS,
Parti Buruh, Parti Negara dan Parti Progresif Rakyat (PPP). Pada PRU tersebut,
Parti Perikatan berhasil meraih 51 dari 52 kursi yang diperebutkan, sedangkan
satu kursi sisanya diraih oleh PAS. Berdasarkan hasil PRU tersebut, dapat
dikatakan bahwa Parti Perikatan mendominasi suara mayoritas di dewan, sehingga
mereka dapat membentuk sebuah pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu
(Malaysia) yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.11
Setelah Malaysia meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 dari
pemerintah kolonial Inggris, Parti Perikatan menyiapkan PRU yang pertama. PRU
pertama yang akan dilangsungkan pada 1959, diawali dengan PRU kecil untuk
memilih kepala pemerintahan daerah serta Dewan Undangan Negeri (DUN). Pada
PRU kecil kala itu, partai-partai yang ikut berkompetisi selain Parti Perikatan
adalah PAS, Barisan Sosialis, PPP, Parti Negara dan Malayan Party. Adapun
10
Persekutuan Tanah Melayu (PTM) adalah sebutan negara sebelum Malaysia merdeka. 11
Mohamed Rahmat, Barisan Nasional: “Balancing Communal Rights”, (Kuala Lumpur
: 59iCons & Catalyst Media Sdn Bhd, 2001), h. 18
24
calon yang datang dari non-partai sejumlah 27 orang. Hasil keseluruhan pada
PRU kecil 1959 tersebut adalah Parti Perikatan hanya meraih 74 kursi (UMNO
52, MCA 19 dan MIC tiga kursi) dari 104 kursi di Dewan Rakyat. UMNO melalui
Parti Perikatan kehilangan kursi kepada PAS di wilayah basis ras Melayu dalam
PRU kecil di Kelantan dan Trengganu. Kemenangan PAS atas UMNO
dikarenakan PAS mengedepankan bahwa kemerdekaan yang telah diraih di tahun
1957 kurang mengutamakan kedaulatan Melayu.12
Dalam PRU kecil pada 18 Agustus 1959 tersebut, partai-partai politik
oposisi seperti PAS, Parti Negara, Barisan Sosialis dan PPP mampu meraih suara
yang lebih baik dibandingkan PRU 1955. Di tahun itu, partai-partai politik oposisi
mampu memainkan peranannya dalam mengkampanyekan kedudukan istimewa
dari ras Melayu di Persekutuan Tanah Melayu (PTM), hal ini terutama digunakan
sebagai kampanye dari PAS maupun Parti Negara. Di lain pihak, PPP dan Barisan
Sosialis khawatir jika kedudukan istimewa ras Melayu merupakan hal yang
utama, maka ras Cina akan semakin dikesampingkan di PTM. Masalah kedudukan
istimewa ras Melayu tersebut dimanfaatkan oleh PAS maupun Parti Negara
dengan mengatakan bahwa UMNO telah memberikan terlampau banyak ruang
bagi ras non-Melayu. PPP dan Barisan Sosialis sendiri menuduh MCA tidak dapat
memperjuangkan kepentingan ras non-Melayu, khususnya ras Cina dengan
12
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” (Tesis S2 FIB Universitas Indonesia, 2009), h.
26
25
menyatakan bahwa kebijakan masalah diutamakannya kedudukan istimewa ras
Melayu hanyalah menguntungkan ras Melayu semata.13
Hal lain yang menguntungkan partai-partai politik oposisi, sebelum
dimulainya PRU 1959 yaitu dikarenakan adanya masalah internal dalam Parti
Perikatan. MCA menginginkan agar pembagian jumlah kursi yang seharusnya
dapat mereka raih ditingkatkan sesuai dengan argumen bahwa sebanyak 36 persen
pemilih merupakan ras Cina. Dengan demikian, dari 104 kursi yang akan
dipertandingkan, MCA berkeinginan untuk mendapat bagian sebanyak 40 kursi.
Peningkatan jumlah kursi bagi MCA untuk PRU 1959 tentunya berbeda dengan
hasil yang mereka raih pada PRU sebelumnya, di mana MCA hanya memperoleh
15 dari 51 kursi yang mampu diraih oleh Parti Perikatan. Pada akhirnya kemudian
disepakati bahwa pembagian kursi untuk MCA sebanyak 31 kursi.14
Sementara itu, di negara bagian Kelantan dan Trengganu, PAS dan Parti
Negara mendominasi perolehan kursi dibandingkan Parti Perikatan. Kedua partai
politik tersebut berhasil mendominasi perolehan kursi dengan memfokuskan
kampanyenya pada masalah kedudukan istimewa dari ras Melayu dan masalah
keagamaan. Di negara bagian Kelantan, PAS berhasil meraih 28 dari 30 kursi
yang diperebutkan, di mana sisanya diraih oleh Parti Perikatan. Sedangkan untuk
negara bagian Trengganu, PAS berhasil meraih 13 dari 24 kursi yang
dipertandingkan. Parti Perikatan sendiri hanya memperoleh tujuh kursi, dan di lain
pihak Parti Negara meraih empat kursi. Dengan adanya hasil perolehan kursi yang
13
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 27 14
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 27
26
didominasi oleh PAS, mereka dapat menjalankan pemerintahan pada kedua
negara bagian yang dikuasainya, sekaligus juga mengakhiri dominasi Parti
Perikatan pada kedua negara bagian tersebut.15
Menurut analisis Dhuroruddin Mashad, fragmentasi politik sebagaimana
terjadi di Malaysia, setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni (1)
perbedaan interpretasi nilai; (2) persaingan kepentingan; dan (3) kecenderungan
dari pemaknaan kepentingan umum. Lahir dan berkembangnya gerakan politik
Islam di dunia Islam sebagaimana PAS di Malaysia, lebih disebabkan adanya
kepentingan politik yang berbeda di kalangan umat Islam. Dalam setiap
pemilunya, partai-partai ini tidak pernah memperoleh suara yang cukup
signifikan. Meskipun menang, Mashad menegaskan bahwa hal ini sering
menimbulkan konflik baru dengan partai Islam lainnnya. Semua partai Islam di
dunia Islam itu mengambil bentuk gerakan yang fundamental dan radikal, karena
masih ada yang menginginkan terbentuknya Negara Islam.16
Dengan demikian, perkembangan politik pasca kemerdekaan Malaysia
merupakan persaingan awal PAS dengan UMNO yang cukup signifikan. PAS
telah menguasai dua negara bagian yang sebelumnya dikuasai oleh UMNO.
Dengan meraih kemenangan di dua negara bagian tersebut, merupakan modal
awal PAS menghadapi percaturan politik di Malaysia pada periode-periode
selanjutnya. Strategi politik yang digunakan PAS pun selalu berubah-ubah
mengikuti perkembangan zaman.
15
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 29 16
Sudarno Shobron, “Partai Islam Kontemporer: Dari Ideologis ke Pragmatis”, dalam
Ishraqi, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), h. 10
27
C. Struktur dan Aktifitas Partai Islam Se-Malaysia Periode 2011-2013
Keberhasilan PAS pada setiap Pilihan Raya merupakan kerja keras
Presiden Partai bersama pengurus partai lainnya. Segala bentuk strategi yang
digunakan setiap PRU selalu berubah mengikuti gaya kepemimpinan Presiden
Partai dan sistuasi politik yang sedang berlangsung. Kepemimpinan PAS Pusat
pada periode 2011-2013 dipegang oleh Dato’ Seri Tuan Haji Abdul Hadi Awang.
Adapun struktur organisasinya yaitu:
NAMA JABATAN
Mursyidul Am
Tuan Guru Dato' Bentara Setia Hj Nik Abdul Aziz
Nik Mat
Wakil Mursyidul Am Tuan Guru Dato’ Dr. Hj Haron Din
Presiden Dato' Seri Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang
Wakil Presiden Hj Mohamad Sabu
Wakil Presiden I Dato’ Hj Husam Musa
Wakil Presiden II Salahuddin Ayub
Wakil Presiden III Dato' Hj Mahfuz Omar
Ketua Dewan Ulama' Ustaz Dato' Ustaz Hj Harun Taib
Ketua Dewan Pemuda Ustaz Hj Nasrudin Hassan Tantawi