PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-07 ... PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAHULUAN A. Umum. Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 memberikan

1

PROGRAM KERJA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2017

PENDAHULUAN

A. Umum.

Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 memberikan penegasan

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum bukan berdasarkan

kekuasaan. Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada

tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia,

pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan

perundang-undangan, dan adanya peradilan yang berdiri sendiri. Kesemuanya

itu diharapkan dapat mewujudkan Negara Indonesia yang adil, demokratis dan

sejahtera secara tertib, aman dan damai. Hal tersebut bila dikorelasi dengan

pembangunan hukum sebagai integralistik dari sistem Pembangunan Nasional

dan secara strategis merupakan landasan dan perekat bidang pembangunan

lainnya melalui pembangunan Sistem Hukum Nasional berdasar Pancasila dan

UUD 1945.

2

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun

2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Pengadilan

dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional

Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesi maka Pengadilan Militer

sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah

Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan TNI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu badan pelaksana

tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Militer melaksanakan

fungsi Pengadilan pada tingkat pertama bagi Prajurit TNI yang berpangkat

Kapten ke bawah berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah hukum meliputi

Propinsi Kalimantan Timur dengan fungsi utamanya sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-

perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya.

2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, Kasasi. dan Grasi

serta Peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan harus mampu mewujudkan keserasian dan

keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi,

3

administrasi dan finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga

dapat meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan

prasarana serta anggaran yang tersedia dalam DIPA.

B. Visi dan Misi.

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah

Agung pada tangal 10 September 2009 juga menjadi Visi Pengadilan Militer I-07

Balikpapan yaitu :

” TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG

AGUNG”

Visi badan peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada

pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai

tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI dituangkan usaha-usaha perbaikan

untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia

yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,

efektif, dan berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri

yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur.

4

4. Menyelenggarakan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang

berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku,

administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparasi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Sedangkan Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah :

1. Menjaga kemandirian pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua

pencarian keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Meningkatkan dan menjaga profesioanlisme pada unsur pimpinan

dan staf di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

5

C. RENCANA STRATEGIS

Untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka

dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan dengan cara memberikan bimbingan yang bersifat

teknis.

2. Menetapkan Standard Operasional Procedur (SOP).

3. Meningkatkan disiplin Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan.

4. Menetapkan persidangan dimulai jam 09.00 wita.

5. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, harus sudah

diketik sebelum putusan tersebut dibacakan.

6. Setiap petikan putusan dalam perkara pidana, sesudah putusan

diucapkan segera diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya

dan kepada Oditur Militer.

7. Setiap salinan putusan dalam perkara pidana, sudah harus di kirim

kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, Penyidik Polisi Militer

dan Atasan yang berhak menghukum.

8. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

9. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

10. Memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh personil yang ada di

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan termasuk bagi para pencari keadilan.

11. Menjalin kerjasama yang harmonis di antara seluruh personil

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

6

12. Mengadakan rapat kerja setiap bulan.

13. Mengadakan rapat evaluasi setiap 2 (dua) bulan.

14. Melakukan pengawasan secara rutin dengan mengaktifkan Hakim-

Hakim Pengawas bidang.

15. Meningkatkan rasa kekeluargaan di antara seluruh personil yang

ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

16. Mengupayakan kenaikan pangkat tepat waktu dan hak-hak lainnya

bagi Hakim, Panitera dan Pegawai Negeri sipil Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

17. Mengupayakan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan

Milter Utama maupun Mahkamah Agung RI untuk memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi baik berupa satya lencana

maupun promosi jabatan.

18. Menjatuhan sanksi bagi Hakim, Panitera dan pegawai negeri sipil

yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin.

D. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Program Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan petunjuk

di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan

tugas pokok dan kewajibannya dalam Tahun Anggaran 2017 sehingga

dapat tercapai sesuai visi dan misi secara maksimal.

7

2. Tujuan.

Agar tugas pokok dan kewajiban Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengacu pada

DIPA yang ada sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut

diatas dapat tercapai.

E. Ruang Lingkup.

Program Kerja ini dititik beratkan pada pokok-pokok perencanaan

kegiatan berdasarkan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan

disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Tugas pokok dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

4. Pokok-pokok Rencana kegiatan.

5. Penutup.

F. Dasar.

Sebagai dasar dalam penyusunan Program Kerja pengadilan Militer I-07

Balikpapan adalah :

a. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana telah dilakukan

perubahan.

b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

kehakiman.

8

c. Undang-undang RI nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial pengadilan

dalam Lingkungan Peradilan Militer.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan.

f. Surat Edaran Plt. Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor :

508/Sek/OT 01/X/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Laporan

Tahunan 2011.

g. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

h. Standard Operasional Procedur (SOP) Dilmil Balikpapan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah mulai

memiliki Struktur Organisasi yang baru mengacu kepada Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Militer I-07

Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan :

a. Ka Dilmil I-07 Balikpapan : Letkol Laut (KH) Ventje Bulo, S.H, M.H.

b. Waka Dilmil I-07 Balikpapan : -

9

2. Unsur Pelaksana :

Pok kimmil : Letkol Chk Supriyadi,S.H.

Mayor Sus Sariffudin Tarigan, S.H, M.H

Mayor Sus Muhammad Idris, S.H.

Mayor Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Mayor Chk Akhmad Jaelanie, S.H.

Unsur Staf :

Panitera : Mayor Chk Khairudin, S.H.

Panitera Muda Pidana : -

Panitera Muda Hukum : -

Kelompok Fungsional

1. Panitera Pengganti : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H.

2. Pranata Peradilan : -

Unsur Pelayanan :

Sekretaris : Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H.

Kasubag Perencanaan, : PNS Gol. III/c Sri Handajani

Tekhnologi Informasi

dan Pelaporan

Kasubag Kepegawaian : PNS Gol.III/c Nova Kartika Sari,S.pd, S.H

Organisasi dan Tata Laksana

10

Kelompok Fungsional

1. Fungsional Arsiparis : -

2. Fungsional Pustakawan : -

3. Fungsional Pranata : -

Komputer

4. Fungsional Bendahara : Sertu Fikriansyah

Kasubag Umum dan Keuangan : PNS Gol.III/c Puspaningsih

Staf 1. PNS Gol.III/a Sarengat

2. PNS Gol.III/a Sugeng Nuraini

Tenaga Honorer : Aloysia Maria Wahyu Widianingsih

Retno Andhika Dewi Irawan

Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.md

Rendi Pratama Putra, S.Kom

Muhammad Subky

M. Jauhari

Rochman

Lutfi Fahlefi, S.Kom

11

B. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan :

12

TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. Tugas pokok.

a. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dibidang tehnis yustisial

bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan visi dan

misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,

sedangkan dibidang non tehnis mengelola Organisasi, Administrasi dan

Finansial secara bertanggung jawab.

b. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut pengadilan Milirter I-07

balikpapan menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Tehnis Yudisial :

Pengadilan Militer I-07 balikpapan memeriksa dan

memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang

Terdakwanya :

(1) Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.

(2) Seseorang yang pada waktu melakukan tindak

pidana yang berdasarkan undang-undang

dipersamakan dengan prajurit dan/atau anggota suatu

golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit yang

kepangkatannya termasuk tingkat Kapten kebawah.

13

(3) Sesorang yang tidak masuk golongan (1) dan (2)

di atas tetapi atas dasar keputusan Panglima TNI

dengan persetujuan menteri Hukum dan HAM harus

diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan

peradilan militer.

(4) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi

dalam perkara pidana yang bersangkutan atas

permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat

yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi

dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara

tersebut dalam satu putusan.

(5) Mengatur dan meneruskan permohonan

Banding, Kasasi, Grasi serta peninjauan kembali

perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2) Non tehnis yudisial :

a) Melaksanakan pembinaan administrasi personil baik

Militer Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai tenaga Kontrak

yang berdinas di lingkungan Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

14

b) Melakukan Pengelolaan Organisasi dan Financial yang

tersedia pada pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai

kondisi yang ada untuk tercapainya visi dan misi Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan.

2. Faktor-faktor yang pengaruhi.

a. Pelaksanaan tugas selalu dilaksanakan secara maksimal, walaupun

jumlah personel yang ada belum sesuai dengan beban tugas yang

diemban maupun tuntutan reformasi birokrasi dewasa ini. Demikian pula

kwantitas dan kwalitas sumberdaya manusia yang ada secara langsung

maupun tidak langsung sangat berpengaruh pada kelancaran

pelaksanaan tugas baik tehnis yudisial dan non yudisial.

b. Masih minimnya pengetahuan tentang akuntansi pada unsur

pengelola DIPA dan kemampuan penguasaan bidang Tehnologi Informasi

pada unsur pengelola Website, agak sedikit menghambat pelaksanaan

tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

c. Begitu pula terkait Jumlah Personel Dilmil I.07 Balikpapan saat ini,

masih belum sesuai dengan TOP (Tabel Organisasi Personel) dan DSPP

(Daftar Susunan Personel dan Peralatan), sehingga masih banyak jabatan

yang belum terisi.

15

POKOK-POKOK RENCANA KEGIATAN.

1. Pembinaan Bidang Administrasi Personel

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi personel terkait dengan :

1) Pengajuan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji

berkala personel.

2) Pembenahan data Personel baik militer maupun Pegawai

Negeri Sipil serta tenaga kontrak.

3) Kepada para Perwira disamping melaksanakan tugas

pokoknya dalam jabatan struktural dan fungsional diberikan tugas

tambahan sebagai :

a) Hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan putrusan

Pengadilan guna memperoleh kepastian bahwa putusan

pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b) Hakim pengawas bidang manajemen peradilan,

pelayanan umum, administrasi umum dan keuangan,

administrasi perkara dan persidangan.

c) Team Redaksi pengelolaan Website Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan.

4) Mengikut sertakan personel untuk mengikuti kegiatan

pelatihan, pembinaan tehnis, sosialisasi baik yang diselengrakan

oleh lingkungan Mahkamah Agung maupun instansi nterkait

lainnya sesuai tugas pokok dan jabatannya masing-masing.

16

b. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok pengadilan Militer

I-07 Balikpapan diperlukan penambahan personel untuk melaksanakan

tugas antara lain :

1) Fungsi pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan

pengelolaan tehnis bidang :

a) Ahli Hukum

b) Ahli computer

c) Ahli keuangan (akuntansi dan manajemen).

d) Ahli admin dan Tata naskah.

2) Pembinaan pelaksanaan dan pemeliharaan :

a) Pengelolaan operasional harian IT : programmer

komputer.

b) Pengelolaan harian untuk perawatan perlengkapan

elektrik, elektronik dan mekanik.

2. Pembinaan Bidang Administrasi Kesekretariatan.

a. Dalam rangka penertiban dan pengelolaan administrasi umum pada

tahun 2017 dilaksanakan penertiban pertakahan secara menyeluruh

dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan menggunakan

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

b. Pembenahan pola pengarsipan data/surat menyurat seuai standart

yang berlaku.

17

3. Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan.

a. Rencana kerja tahun anggaran 2017 dalam bidang keuangan akan

disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain meliputi :

1) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan sebesar

Rp. 1.843.727.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta

tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

2) Belanja barang Non Operasional Perkantoran sebesar

Rp. 99.400.000,- (embilan puluh sembilan juta empat ratus ribu

rupiah).

3) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran

sebesar Rp. 914.628.000,- (sembilan ratus empat belas juta enam

ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

4) Pengadaan Tehnologi Informasi berupa Anti Virus sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5). Pengadaan Alat pengolah data dan Komunikasi pendukung

Kesekretariatan berupa :

- PC 1 (satu) unit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah).

18

- Printer 1 (satu) unit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah).

- CCTV 1 (satu) Paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah).

- Finger Print 1 (satu) unit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah).

6) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung

SIPP berupa :

- Laptop 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah).

- PC 4 (empat) unit @ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) X 4 = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Printer 4 (empat) unit @ sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah) X 4 = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah).

- TV LED 1 (satu) unit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah).

- UPS 2 (dua) unit @ sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) X 2 = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Scanner 1 (satu) unit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah).

19

4. Pembinaan Bidang Administrasi Logistik.

a. Dalam rangka penyediaan perbekalan dan perlengkapan kantor

direncanakan diadakan penambahan dari DIPA yang ada berupa :

1) Pengadaan PC

2) Pengadaan Laptop

3) Pengadaan Printer

4) Pengadaan CCTV

5) Pengadaan Scanner

6) Pengadaan Finger Print

7) Pengadaan TV LED

8) Pengadaan UPS

9) Pengadaan ATK dan keperluan perkantoran sehari-hari yang

diambil dari biaya operasional perkantoran.

10) Pangadaan ATK minutasi yang diambilkan dari biaya

penanganan perkara dalam item ATK perkara.

b. Untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan fisik tahun anggaran

2017 direncanakan sesuai DIPA yang berupa :

1) Perawatan sarana gedung berupa pemeliharaan

peralatan dan mesin serta pembayaran langganan dan jasa.

2) Perawatan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4

(empat).

20

c. Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terletak di Jalan

Syarifuddin Yoes No 39 Balikpapan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,

pada bulan Mei tahun anggaran 2015 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

telah menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Syarifudin Yoes

Sepinggan Balikpapan.

5. Pembinaan Bidang tehnis yudisial.

a. Di bidang perkara Dilmil-07 Balikpapan akan menyelesaikan setiap

perkara yang diterimanya sesuai skala prioritas perkara masuk maupun

perkara-perkara yang menonjol atau perkara-perkara yang menjadi

perhatian publik. Perkara-perkara menonjol diantaranya adalah perkara

narkoba, insubordinasi, penyalahgunaan senjata api, desersi,

pembunuhan, dan Ilegal Loging.

b. Dalam tahun anggaran 2017 pengadilan Militer I-07 Balikpapan

berupaya untuk meningkatkan penylesaian perkara mulai dari perkara

masuk hingga perkara putus termasuk penyempurnaan minutasinya.

Sebagai alat pengendali, control dan evaluasi untuk itu telah disusun

Standard Operational Proceduer (SOP) penanganan perkara.

c. Melaksanakan sosialisasi dan diskusi antara pejabat fungsional

hakim dan Panitera atas hasil-hasil dan bahan-bahan yang diperoleh dari

Rakernas, Rakerda, Bintek, Penataran baik yang diselenggarakan oleh

mahkamah Agung maupun institusi hukum lainnya.

21

d. Guna tercapainya hasil tehnis yustisial yang diinginkan upaya yang

dilakukan dalam peneyelesaian perkara dengan menerapkan azas cepat,

tepat dan adil dengan biaya ringan namun tetap dalam koridor hukum

acara yang berlaku, dengan demikian harapan untuk menjadi Pengadilan

Militer I-07 Balikpapan yang Agung tercapai, sebagai bahan evaluasi dan

pedoman dalam penanganan perkara untuk itu telah disusun Standard

Operational Procedure (SOP) sebagai berikut :

22

SOP – PENYELESAIAN PERKARA TK. PERTAMA DI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

23

(SOP – PERKARA BANDING DI PENGADILAN MILITER)

24

(SOP – PERKARA KASASI DI PENGADILAN MILITER)

25

(SOP – PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN MILITER)

26

d. Upaya percepatan menyelesaikan setiap perkara yang diterimanya

sesuai skala prioritas perkara masuk maupun perkara-perkara yang

menonjol atau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, perkara-

perkara tersebut sebagai berikut :

1) Perkara korupsi.

2) Perkara Narkotika/psikotropika.

3) Perkara terkait Senjata api/bahan peledak.

4) Tindak pidana ekonomi.

5) Tindak pidana terhadap nyawa.

6) Illegal loging, illegal oil.

7) KDRT/Perlindungan anak.

8) Perkara lain yang Terdakwanya berada dalam status

penahanan.

e. Direncanakan pula dalam perkara tertentu yang apabila dalam

persidangan diperkirakan akan kesulitan menghadirkan saksi dan

barang bukti yang secara geografis jauh tempat tinggalnya ataupun

alasan sosial-ekonomi maka persidangan dilaksanakan di kota sedekat

mungkin dengan domisili saksi atau tempat barang bukti berada.

Pelaksanaan tempat sidangnya dilakukan dengan cara berkoordinasi

dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN

setempat. Akomodasi dan transportasi Majelis Hakim dan Panitera

didukung dari DIPA.

27

f. Perencanaan persidangan secara rutin dilaksanakan setiap bulan

berjalan dengan 1(satu) Majelis Hakim, mengingat jumlah Hakim hanya 4

(empat) personil Hakim militer.

g. Rencana pelaksanaan sidang keliling di wilayah Hukum

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di Kalimantan Timur disesuaikan

dengan jumlah perkara yang locus deliktinya berada di daerah tersebut,

serta kedudukan para saksi dan barang bukti berada. Pelaksanaan

sidang ke daerah tetap dilaksanakan sesuai program kerja untuk itu

harus mendapat dukungan akomodasi yang cukup sesuai ketentuan

yang ada. Perencana sidang keliling untuk tahun anggaran 2017

direncanakan 1 (satu) tahap yaitu :

- Diakhir Semester II (sekitar bulan Oktober 2017).

6. Pembinaan Bidang Pengawasan.

a. Kadilmil selaku pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan batas-

batas kewenangannya melakukan kegiatan antara lain :

1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan

pengarahan atas penyelenggaraan fungsi fungsi Pengadilan

Militer.

2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Pengadilan Militer guna menjamin

terselenggaranya fungsi Pengadilan Militer sesuai dengan koridor

aturan yang berlaku.

28

3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur

penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4) Mengatur pembagian kerja antar bagian baik pejabat

struktural maupun fungsional yang ada dilingkungan Pengadilan

Militer Balikpapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi,

grasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-

undang no: 14 Tahun 1970.

b. Metode pengawasan lain baik tehnis yustisial maupun non tehnis

yustisial dilakukan dengan cara mengangkat pejabat fungsional hakim

sebagai :

1) Hakim Pengawas bidang manajemen.

2) Hakim Pengawas bidang pelayanan umum/publik.

3) Hakim Pengawas bidang Administrasi umum, keuangan

dan perkara.

4) Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT).

29

c. Kepada pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan

tersebut setiap periode tertentu wajib memberikan laporan baik lesan

maupun tertulis kepada Kadilmil I-07 Balikpapan guna keperluan

evaluasi dan perencanaan kedepan.

d. Program riset kriminal Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

dilaksanakan dengan cara mengadakan penelitian terhadap perkara

yang telah diputus dengan maksud untuk menemukan :

1) Sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

2) Motivasi pelaku tindak pidana.

3) Jenis-jenis tindak pidana yang terjadi.

4) Jumlah tindak pidana dalam periode tertentu.

5) Golongan kepangkatan pelaku tindak pidana.

6) Beratnya pidana yang dijatuhkan.

Dengan adanya data-data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan

tolok ukur dalam penjatuhan pidana yang tepat dan serasi serta

berkeadilan dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Militer I-07

Balikpapan.

7. Pembinaan Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

a. Untuk Program Tahun Anggaran 2017 direncanakan akan

menambah buku-buku guna melengkapi perpustakaan yang telah ada

pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

30

b. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menata ulang

pelaksanaan, mekanisme dan sistimatika dokumentasi dan informasi

terutama dengan telah diluncurkannya Website pada Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan, hal ini merupakan wujud implementasi dari Kep KMA

No: 144/KMA/SK/VIII/2007.

c. Mengadakan Katalogisasi terhadap semua buku-buku

perpustakaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

31

PENJABARAN PROGRAM KERJA

1. BULAN JANUARI 2017

Program yang akan dilaksanakan :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

2. Tunjangan TNI

3. Perawatan Kendaraan bermotor Roda 2 dan roda 4

4. Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja (KPA, PPK, SPM,

Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan).

5. Pembayaran Honor satpam dan Pramubhakti

6. Belanja Keperluan Persidangan

7. Belanja Operasional Perkantoran Sehari-hari

8. Perawatan Alat Pengolah Data berupa PC, Laptop dan Printer

9. Perawatan Sarana Genset dan AC

10. Pembayaran Jasa Internet dan Sewa Hosting

11. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

12. Pembayaran biaya Pos, Listrik, Telpon, Air, Koran/Majalah dan Air

Minum

13. Belanja Pemeliharaan Gedung, Lampu bohlam.

14. Belanja Materai.

15. Penjilidan Laporan Bulanan.

16. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Honorer.

32

2. BULAN PEBRUARI 2017

Program yang akan dilaksanakan:


2. Belanja Gaji dan tunjangan TNI

3. Pengadaan PC, Laptop, Printer, Rovter, Scanner








Minum


11. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset , CCTV dan Mesin Foto

Copy

12. Pembayaran Jasa Internet.

13. Penjilidan Laporan Bulanan

14. Pengadaan Anti Virus

15. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung

Kesekretariatan.

33

3. BULAN MARET 2017











Minum


10. Pengadaan Pakaian Dinas OB/Tenaga Honor

11. Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Kantor

12. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Lampu bohlam.


14. Penjilidan Laporan Triwulan

15. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.

34

4. BULAN APRIL 2017











Minum


10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset dan AC

11. Pembayaran Jasa Internet


13. Perawatan Mesin PABX, WIFI dan Jaringan Internet.

35

5. BULAN MEI 2017











Minum


10. Perawatan Sarana Gedung berupa Genset


12. Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi.


14. Perbaikan Jaringan Listrik, Air dan Telpon.

36

6. BULAN JUNI 2017











Minum




12. Belanja Keperluan perkantoran

13. Sidang keliling



15. Penjilidan Laporan Semester

37

7. BULAN JULI 2017











Minum






14. Perawatan Instalasi jaringan listrik.

38

8. BULAN AGUSTUS 2017











Minum

9. Pengadaan Server.





14. Penjilidan Laporan Bulanan.

39

9. BULAN SEPTEMBER 2017











Minum






40

10. BULAN OKTOBER 2017











Minum





13. Sidang Keliling.


41

11. BULAN NOPEMBER 2017





4. Pembayaran Langganan Daya dan jasa







Minum





42

12. BULAN DESEMBER 2017










8. Biaya Pos.



11. Pembayaran Jasa Internet dan Sewa Hosting




15. Penjilidan Laporan Semester

16. Penjilidan Laporan Tahunan

17. Penjilidan Laporan Program Kerja

18. Penjilidan Laporan LKjlP

43

P E N U T U P :

1. Kesimpulan :

Bahwa pengadilan Militer I-07 Balikpapan diharapkan dapat

melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan

dalam tahun 2017 dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

2. Saran :

a. Mengingat pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih berada satu

atap dengan Kesatuan Otmil I-07 Balikpapan, mohon pembangunan

gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud tidak terlalu

lama.

b. Keterbatasan jumlah personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

perlu ditambah, mohon sekiranya ada penambahan personel militer

maupun sipil untuk mendukung tugas pokok sehari-hari, sesuai

ketentuan atau keahlian yang diperlukan.

c. Kadilmil I-07 Balikpapan masih menempati Rumah Dinas Otmil

I-07 Balikpapan termasuk anggota Dilmil I-07 Balikpapan masih banyak

yang mengontrak rumah dikarenakan belum adanya perumahan Dinas

Dilmil I-07 Balikpapan sehingga mohon kiranya adanya pengadaan

rumah Dinas untuk personel Dilmil I-07 Balikpapan.

44

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun

Anggaran 2017 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi

dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi

sesuai dengan DIPA yang diterima dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Balikpapan, 31 Desember 2016 Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Ventje Bulo, S.H, M.H Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-07 ... PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017 PENDAHULUAN A. Umum. Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 UUD 1945 memberikan

Documents