problematika pendidikan era reformasi

MAKALAHPROBLEMATIKA PENDIDIKAN DALAM REFORMASI DAN

KONSEPSI PENDIDIKAN INDONESIA MASA DEPANDisusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah:

Filsafat PendidikanDosen Pengampu : Afiful Ikhwan,M.Pd.

Oleh :

Yuni Anjarwati 2013471906

Rochmad Jaeni 2013471953

(Kelompok:11)

Prodi Pendidikan Agama Islam/Madin B Semester

IV

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM)

1

Tulungagung

Maret 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kami

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang

telah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan

pembuatan makalah dengan judul Problematika pendidikan

dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia masa

depan. Makalah ini untuk memenuhi tugas dari bapak

Afiful Ikhwan,M.Pd.I selaku dosen matakuliah Filsafat

Pendidikan semester genap.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih

kepada :

1. Bapak Nurul Amin, M.Ag, selaku ketua STAI

Muhammadiyah Tulungagung.

2. Bapak Afiful Ikhwan,M.Pd.I, selaku dosen pengampu

Filsafat Pendidikan STAI Muhammadiyah.

3. Pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu

dalam penyelesaian makalah ini.

Dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan

yang ada, oleh karena itu kritik dan saran yang

membangun sangat kami harapkan. Semoga makalah ini

2

dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperlancar

pelaksanaan pembelajaran tentang Filsafat Pendidikan di

STAI Muhammadiyah Tulungagung.

3

ii

DAFTAR ISI

COVER JUDUL ................................... i

KATA PENGANTAR ................................ ii

DAFTAR ISI .................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............... 1

B. Rumusan Masalah ....................... 2

C. Tujuan Masalah ....................... 2

BAB II PEMBAHASAN ............................. 2

A. Problematika Pendidikan dalam era Reformasi

..........................................2

B. Konsepsi pendidikan Indonesia Masa depan

..........................................3

BAB III PENUTUP ................................ 11

Kesimpulan .............................. 11

DAFTAR PUSTAKA ................................ 12

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang pendidikan nasional telah muncul

berbagai pendapat dan pandangan mengenai perlunya

reformasi pendidikan nasional. Maraknya tuntutan

reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk di

dalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama

semakin perlu. Proses pendidikan merupakan salah satu

tuntutan konstitusi yang mengatakan bahwa tujuan untuk

membangun negara yang merdeka ini untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Era reformasi dimulai tahun 1998 sejak

tumbangnya rezim Orde Baru di Indonesia yang telah

berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Jatuhnya Soeharto

dari kekuasaan pada 21 Mei 1998 digantikan oleh B.J

Habibie. Sehingga era reformasi dimulai sejak masa

pemerintahan B.J Habibie.Sistem pendidikan nasional

sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa.

Selama Orde Baru telah tercipta suatu kehidupan yang

tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Ternyata

pemerintahan yang represif telah menghasilkan manusia-

manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis,

bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur

kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan

sekelompok kecil rakyat Indonesia.

5

Era reformasi menuntut kembali kedaulatan

rakyat yang telah hilang itu. Dengan sendirinya pula

pendidikan nasional haruslah dikembalikan fungsinya

kepada memberdayakan masyarakat yaitu mengembalikan

kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri.

Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan

visi baru masyarakat Indonesia yaitu suatu masyarakat

madani Indonesia.

Namun ketika era reformasi telah berjalan,

ternyata banyak sekali permasalahan yang muncul dalam

bidang pendidikan. Kalau pada masa Orde Baru kebebasan

individu dipasung , dimana aspek-aspek pembentukan

kepribadian yang lengkap meliputi kognitif, afektif dan

psikomotorik telah diabaikan. Justru pada era

reformasi, dimana kebebasan telah digaungkan justru

membawa dampak negatif yang berupa dekadensi moral yang

menjadi sumber dari segala macam krisis berkepanjangan.

Generasi bangsa dari yang muda sampai yang tua, dari

yang kecil sampai yang besar, dari rakyat jelata sampai

yang berkuasa hampir mengalami krisis moral. Untuk

mengatasi masalah pendidikan tersebut maka sangat perlu

diadakan perubahan dan rancangan yang lebih bagus lagi

dalam bidang pendidikan masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika pendidikan dalam era

reformasi?

6

2. Bagaimana konsepsi pendidikan Indonesia masa

depan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa saja problematika pendidikan

dalam era reformasi.

2. Untuk mengetahui konsepsi pendidikan Indonesia

masa depan.

7

BAB II

PEMBAHASAN

A. Problematika Pendidikan dalam Era Reformasi

Reformasi merupakan pembaharuan, perubahan

paradigma lama kedalam paradigma baru sebagai langkah

perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Politik

pendidikan pada era reformasi didasarkan pada UU

Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggungjawab.1

Sistem pendidikan era reformasi diatur dalam UU

no.20 tahun 2003 diuraikan dalam indikator akan

keberhasilan/kegagalannya. Maka lahirlah peraturan

pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas

RI. Namun pada akhirnya pelaksanaan pendidikan di era

reformasi mengalami banyak problematika yang beragam.

Dewasa ini dunia pendidikan kita mengalami empat krisis

1,Staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.Sunarso plit,polpend2012/pdf.diakses 27 maret 2015 pukul 06.00wib.

8

pokok yaitu: kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme dan

manajemen.

a. Kualitas Pendidikan

Tidak mudah menentukan karakteristik atau

ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas

pendidikan. Namun beberapa indikator dapat

digunakan sebagai tanda yang memberitahu tentang

kekhawatiran kita mengenai mutu dan kualitas

pendidikan di Indonesia. Beberapa indikator itu

diantaranya ada mutu guru yang masih rendah pada

semua jenjang pendidikan, alat-alat bantu proses

pembelajaran seperti buku teks, peralatan

laboratorium dan bengkel kerja belum memadai.2

Selain itu dari proses pendidikan era

reformasi ini telah menghasilkan juga potret

kondisi bangsa juga generasinya yang mengalami

krisis moral. Muhyidin Albarois dalam bukunya,

Mendidik Generasi Bangsa (2012b), menjelaskan enam

kerusakan moral secara umum yang dialami bangsa

kita,yaitu:

Pertama, “prestasi” bangsa Indonesia dimata

dunia. Saat ini dunia mengenal bangsa Indonesia

dengan “prestasi” yang amat memalukan yaitu

korupsi. Mengutip hasil survei Political and Economic

Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, menunjukkan

Indonesia negara terkorup di Asia Pasifik,

2H.A.R.Tilaar,Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung:PT RemajaRosdakarya,2008),hal.150.

9

mengungguli 15 negara lain. Data lain dari World

Economic Forum (WEF), melalui survey global competitivenes

index pada 2010, menempatkan Indonesia pada

rangking 44 dari 139 negara didunia. Sebelumnya

survei ini menempatkan korupsi Indonesia pada

rangking 54 (2009), rangking 55 (2008,2007) dan

rangking 50 (2006).3

Kedua, pejabat publik yang tunamoral, baik

dari kalangan eksekutif, legislatif maupun

yudikatif. Dalam ungakapan Buya Syafii Maarif

(2005), mereka menganut paham “mumpungisme”.

Jabatan bukan dipandang sebagai amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, melainkan sebagai

kesempatan untuk meraup sebanyak-banyaknya

keuntungan pribadi.

Ketiga, penegakan hukum yang timpang.

Keadilan dinegeri ini harus dibayar dengan harga

mahal. Hukum hanya berlaku tegas pada rakyat kecil

dan miskin, seperti kasus pencurian semangka di

Kediri, kasus pemungutan sisa kapas di Tegal yang

mana mereka melakukan itu karena masalah perut.

Ketika mereka tidak mampu menebus perkaranya

mereka mendapat hukuman yang tak sebanding dengan

yang diambil/dicurinya. Namun ketika keatas hukum

sangat tumpul, lihatlah para pelaku korupsi

dinegeri ini yang telah merugikan negara milyaran

3Sutrisno & Muhyidin Albarobis,Pendidikan Islam Berbasis problem sosial(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012)hal.78.

10

bahkan triliunan. Mereka ada yang lolos dan ada

yang dihukum dengan hukuman yang sangat ringan

dibanding perbuatan mereka yang telah mencuri uang

rakyat dengan jumlah yang fantastis.

Keempat, masyarakat yang kalap. Seperti, aksi

tawuran antar pelajar, antarwarga, antar

mahasiswa. Pemberitaan lain konflik antar etnis di

Sampit, isu Sara di Ambon, pembantaian dukun

santet di Banyuwangi. Ada lagi seorang ibu muda

yang membunuh tiga anaknya dirumah kontrakannya di

Bandung.4

Kelima, guru yang tak patut ditiru. Sebuah

pepatah Jerman mengatakan, “Kalau engkau mau

membangun bangsamu, bangunlah terlebih dahulu

pendidikanmu.” Jika ingin membangun pendidikan

bangsa peran guru tidak boleh diabaikan, sebab

merekalah ujung tobaknya. Dalam ungkapan Jawa,

guru sosok yang digugu lan ditiru artinya diikuti

omongannya dan diteladani perbuatannya.Faktanya,

banyak guru menurut data Kemdiknas sekarang

Kemdikbud tahun 2010 dalam sehari ada 500 ribu

guru membolos atau mangkir mengajar tanpa alasan

yang jelas. Hilangnya keteladanan dalam kerja

keras, kepercayaan diri, malas membaca dan

kejujuran. Contohnya, kasus pemalsuan dan jual

beli sertifikat ( untuk keperluan sertifikasi

4 Ibid.hal 79-82.

11

guru), jual beli ijazah (untuk meraih gelar S-1),

plagiarisme karya tulis ilmiah, hingga

bersekongkol dalam mencurangi Ujian Nasional.

Keenam, generasi muda yang sakit. Hal yang

memprihatinkan dari generasi muda yang memiliki

moralitas mencapai titik nadir. Kasus contekan

massal dalam Ujian Nasional, penganiayaan dan

kekerasan di lingkungan sekolah, kehamilan diluar

nikah, aborsi yang cenderung meningkat, narkoba

dan minuman keras juga pencurian dengan pelaku

remaja.Semua itu menunjukkan generasi bangsa

penerus bangsa ini telah mengalami sakit yang

harus segera disembuhkan.5

b. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan atau efisiensi eksternal

suatu sistem pendidikan, diukur antara lain dari

keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-

tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi

kebutuhan sektor pembangunan. Namun faktanya,

semakin besar pengangguran lulusan sekolah

menengah dan pendidikan tinggi. Masalah tidak

relevannya pendidikan kita disebabkan adanya

kesenjangan “supply” sistem pendidikan dengan

“demand” tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai

sektor ekonomi. Dalam hal ini berkaitan juga

5 Ibid.hal.83-84.

12

dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan

perkembangan ekonomi atau kemajuan iptek.6

c. Elitisme

Elitisme dalam pendidikan maksudnya ialah

kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh

pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang

kecil atau mampu. Mahalnya biaya pendidikan

membuat masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan

pendidikan. Dalam hal ini pemerintah memberi

subsidi pendidikan yang lebih besar pada

pendidikan tinggi dibanding pendidikan dasar. Pada

kenyataannya sebagian besar mahasiswa itu berasal

dari golongan menengah keatas yang lebih mampu

dibanding dengan keluarga para siswa SD yang

banyak dari golongan menengah bawah.

d. Manajemen Pendidikan

Sebagai suatu industri pengembangan dalam hal

ini sumberdaya manusia, pendidikan harus dikelola

secara profesional. Ketiadaan manajer pendidikan

profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan

untuk membawa pendidikan sejalan dengan langkah-

langkah pendidikan yang semakin cepat. Peta

permasalahan pendidikan ini sangat kompleks yang

bukan hanya masalah teknis tapi juga kegiatan

perencanaan, pendanaan dan efifiensi dari sistem

itu sendiri. SISDIKNAS perlu ditata kembali atau

6H.A.R.Tilaar,Manajemen Pendidikan Nasional,(Bandung:PT RemajaRosdakarya,2008),hal.152.

13

direstrukturisasi agar pendidikan mampu mengikuti

cepatnya laju pembangunan. Memasuki era

pembangunan nasional jangka panjang kedua yaitu

masyarakat industri modern yang membuka dimensi

persoalan baru yang perlu ditanggulangi.7

B. Konsepsi Pendidikan Indonesia masa depan

Pendidikan kita sampai saat ini, belum menunjang

jiwa reformasi yang menginginkan masyarakat demokrasi,

masyarakat terbuka, pemerintahan yang bersih (clean

government), masyarakat transparan yang jauh dari kolusi

ataupun untuk kepentingan kelompok sendiri. Pendidikan

nasional kita telah terpisah dari kebudayaan, baik

daerah maupun nasional. Untuk itu perlu dimasukkan

kembali sehingga pendidikan benar-benar hidup, dihidupi

dan menghidupi kebudayaan nasional. Dari pergeseran

paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan

baru milenium ketiga, memerlukan strategi reformasi

pendidikan nasional sebagai berikut:

a. Pranata sosial pendidikan keluarga, sekolah,

haruslah dijadikan pusat pengembangan kebudayaan

daerah dan nasional.

b. Visi pendidikan nasional berakar dari kebudayaan

nasional, perlu dijabarkan secara rinci dalam

semua program pendidikan.

7 Ibid.hal. 153-154.

14

c. Prinsip-prinsip kehidupan nasional berdasarkan

Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan

kehidupan nyata dalam seluruh lembaga pendidikan.

Toleransi, disiplin, keterbukaan dan menghilangkan

sikap hidup eksklusif, serta rasa bangga menjadi

orang Indonesia perlu ditanamkan dengan kokoh.8

d. Menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup

demokrasi yang perlu dibudayakan dalam seluruh

aspek proses pendidikan, yaitu:

- Semua warga negara mempunyai kesempatan yang

sama tanpa diskriminasi dalam mendapatkan

pendidikan yang diselenggarakan oleh negara.

Pendidikan swasta dengan ciri khasnya

mendapatkan tempat di dalam masyarakat

demokrasi tanpa merugikan kepentingan bersama

untuk seluruh bangsa.

- Pengakuan atas adanya perbedaan individu dan

memberikan kesempatan yang sama untuk

perkembangan seluruh peserta didik yang berbeda

kemampuannya.

- Mengembangkan persaingan dalam kerjasama

(competing within the sphere of cooperation) untuk

mencapai sesuatu yang semakin baik kualitasnya.

- Proses belajar dikembangkan dalam suasana

demokrasi, artinya pendidikan bukan menggunakan

“sistem bank” tetapi yang menghidupkan berpikir

8H.A.R.Tilaar.Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2002),hal.177.

15

mandiri dan kritis, dapat berdialog dan

menerima pendapat orang lain yang berbeda.

Belajar mencapai konsensus berdasarkan

penawaran alternatif serta ikut serta

bertanggungjawab di dalam suatu yang telah

diambil secara demokratis.

e. Desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan

pendidikan yang seimbang. Sentralisasi diperlukan

untuk mengarahkan dan membimbing tanpa mematikan

inisiatif dari bawah. Desentralisasi pengelolaan

pendidikan diarahkan kepada otonomi yang luas

kedalam masing-masing lembaga pendidikan.

f. Kelembagaan departemen pendidikan dan kebudayaan.

Reorganisasi Departeman P dan K menjadi Departemen

Pendidikan akan lebih menuntut pendidikan nasional

itu haruslah didasarkan kepada kebudayaan

nasional.9

Pendidikan nasional yang berakar dari dan untuk

pengembangan kebudayaan nasional harus

menumbuhkembangkan berbagai sikap manusia Indonesia

masa depan. Salah satunya dengan konsepsi pendidikan

Indonesia masa depan yang memungkunkan lahirnya

masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan. Konsep

itu terwujud kedalam berbagai sikap, yaitu:

a. Sikap demokratis

9 Ibid.hal.178-179.

16

Konsep sikap demokratis ini selain mengenai

pembentukan individu yang mempunyai harga diri,

berbudaya, memiliki identitas sebagai bangsa

Indonesia yang bhinneka. Juga menumbuhkan sikap

kreatif , sanggup mengemukakan pendapat,

menghargai perbedaan pendapat, semua itu perlu

dimasukkan ke dalam proses belajar serta

kurikulum. Pendidik jangan menjadi otoriter

agar bisa menumbuhkan sikap demokratis dari

para peserta didiknya.

b. Sikap toleran

Wajah budaya Indonesia yang bhinneka menuntut

sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota

masyarakat. Dengan sikap toleran yang

diwujudkan oleh semua lapisan masyarakat maka

terbentuk masyarakat yang kompak tapi beragam

sehingga kaya akan ide-ide baru.Menurut Juwono

Sudarsono disamping sikap toleran juga penting

sikap kompromi perlu dikembangkan dalam

pendidikan.

c. Saling pengertian

Pendidikan nasional harus menampung akan

kebutuhan masyarakat yang beragam.

Keanekaragaman budaya daerah haruslah

dikembangkan seoptimal mungkin sehingga

nantinya dapat mewujudkan suatu budaya

nasional. Saling pengertian hanya dapat

17

ditumbuhkan apabila komunikasi antar penduduk

dan antar etnis dapat etrwujud dengan bebas dan

intens. Pengembangan budaya daerah, pertukaran

kunjungan antar masyarakat dan budaya daerah

haruslah diintensifkan.

d. Berakhlak tinggi, beriman dan bertaqwa

Pendidikan agama di dalam sistem pendidikan

nasional haruslah dilaksanakan dengan

maksimal.Sehingga terwujud suatu kehidupan

bersama yang mengandung unsur toleransi dan

saling pengertian yang mendalam.Kita perlu

menghindari ramalan Huntington yang memprediksi

adanya konflik-konflik budaya dan agama sebagai

pengganti konflik kekerasan senjata dalam

kehidupan manusia pada milenium ketiga yang

akan datang. Kita harus membentengi generasi

penerus dengan akhlak tinggi, beriman dan

bertaqwa.

e. Manusia dan mayarakat yang berwawasan global

Pendidikan nasional perlu mempersiapkan

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang

menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan,

juga terampil dalam memecahkan masalah yang

muncul akibat gelombang globalisasi. 10

10 Ibid,hal.181-182.

18

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1. Problematika pendidikan dalam era reformasi

mengalami empat krisis pokok, yaitu:

1) Kualitas pendidikan

2) Relevansi Pendidikan

3) Elitisme

4) Manajemen pendidikan

2. Konsepsi pendidikan Indonesia masa depan

dituangkan kedalam enam sikap yang nantinya

diharapkan lahir masyarakat madani Indonesia,

sikap tersebut adalah:

1) Sikap demokratis

2) Sikap toleran

3) Saling pengertian

4) Berakhlak tinggi, beriman dan bertaqwa

5) Manusia dan masyarakat yang berwawasan global

19

20

DAFTAR PUSTAKA

Albarobis Muhyidin dan Sutrisno, Pendidikan Islam Berbasisproblem sosial, Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012

H.A.R.Tilaar, Manajemen Pendidikan Islam, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2008

H.A.R.Tilaar, Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat MadaniIndonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002

Kholilah dan Muzakki akhmad, Ilmu Pendidikan Islam,Surabaya: Kopertais IV Press, 2013

Knight George R, Filsafat Pendidikan, Yogjakarta: GamaMedia, 2007

Sunarso,Laplit Polpen 2012 dalamhttp://staff.uny.ac.id/sites/default/files.pdfdiunggah pada 2012

Zuharini, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,2012

21

22

23