Top Banner
 JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608  Volume 2 No mor 9 (2013) http://e-jo urnal.fhunmul.a c.id/index.p hp/beraja © Copyright 2013 PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BALIKPAPAN  Yoan Sakti Nath anael Nainggolan [email protected]  Abstrak Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat terjadi, di dunia usaha tidak lepas dengan kebutuhan sumber daya alam, yaitu Minyak Bumi. Minyak Bumi dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Minyak sangat di butuhkan dalam usaha kegiatan manusia sehari-hari, dalam hal sebagai bahan penggerak utama mesin. PT.Pertamina (persero) sebagai operator di dalam pendistribusian bahan bakar minyak khususnya untuk bersubsidi menjadi objek sasaran keluhan masyarakat di dalam ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU/APMS. Dalam kenyataan yang terjadi, bahwa semua hal-hal yang timbul di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi. Adanya aturan hukum di dalam pembatasan pengisian bahan bakar minyak di harapkan member keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi hal-hal efektifnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang dianalisis secara sistematis, faktual, akurat, dan lengkap. Di dalam bagian pembahasan akan diuraikan secara lengkap mengenai PT.Pertamina (persero) bagian UPMs (unit pemasaran) VI Balikpapan dan SPBU/APMS yang berada di wilayah Kota Balikpapan, permasalahan yang timbul dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan, serta mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian penulis membuat suatu penelitian mengenai masalah yang timbul dalam ketersedianya bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan,agar prilaku masyarakat dapat dikendalikan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi, dan faktor penghambat di dalam pendistribusiannya agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan bakar minyak sebagai komoditas vital bagi masyarakat. Kata kunci : bahan bakar minyak bersubsidi, distribusi
14

Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

Feb 13, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 113

JURNAL BERAJA NITIISSN 2337-4608 Volume 2 Nomor 9 (2013)httpe-journalfhunmulacidindexphpberajacopy Copyright 2013

PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDIDI KOTA BALIKPAPAN

Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom

AbstrakDengan kemajuan zaman yang sangat pesat terjadi di dunia usaha tidak lepas dengan kebutuhan

sumber daya alam yaitu Minyak Bumi Minyak Bumi dikenal dengan sebutan Bahan Bakar Minyaksangat di butuhkan dalam usaha kegiatan manusia sehari-hari dalam hal sebagai bahan penggerakutama mesin PTPertamina (persero) sebagai operator di dalam pendistribusian bahan bakar minyakkhususnya untuk bersubsidi menjadi objek sasaran keluhan masyarakat di dalam ketersediaan dan

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS Dalam kenyataan yang terjadi bahwasemua hal-hal yang timbul di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Adanya aturan hukumdi dalam pembatasan pengisian bahan bakar minyak di harapkan member keadilan kepastian dankemanfaatan bagi masyarakat

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi hal-halefektifnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan mengenai faktorpenghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan Penelitian inimerupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang dianalisis secara sistematisfaktual akurat dan lengkap

Di dalam bagian pembahasan akan diuraikan secara lengkap mengenai PTPertamina (persero)bagian UPMs (unit pemasaran) VI Balikpapan dan SPBUAPMS yang berada di wilayah Kota Balikpapanpermasalahan yang timbul dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan serta

mengenai faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidiDengan demikian penulis membuat suatu penelitian mengenai masalah yang timbul dalamketersedianya bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapanagar prilaku masyarakat dapatdikendalikan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan faktor penghambat didalam pendistribusiannya agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaanbahan bakar minyak sebagai komoditas vital bagi masyarakat

Kata kunci bahan bakar minyak bersubsidi distribusi

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 213

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313

PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY

Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom

AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated

with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump

APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society

Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel

distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete

In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels

Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community

Key words subsidized fuel oil distribution

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

2

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan

alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan

kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi

merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga

menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan

manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat

memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)

rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah

dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan

kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi

kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan

Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu

Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada

saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat

panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu

panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-

tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2

Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga

tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan

mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli

Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

3

tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina

(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di

atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo

Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas

ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal

yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan

Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota

Balikpapan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan

serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara

langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data

normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber

dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa

kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian

Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang

menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik

pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi

3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 2: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 213

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313

PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY

Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom

AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated

with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump

APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society

Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel

distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete

In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels

Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community

Key words subsidized fuel oil distribution

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

2

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan

alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan

kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi

merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga

menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan

manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat

memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)

rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah

dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan

kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi

kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan

Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu

Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada

saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat

panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu

panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-

tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2

Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga

tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan

mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli

Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

3

tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina

(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di

atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo

Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas

ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal

yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan

Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota

Balikpapan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan

serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara

langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data

normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber

dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa

kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian

Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang

menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik

pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi

3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 3: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 313

PROBLEMS DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FUEL OIL IN THE BALIKPAPAN CITY

Yoan Sakti Nathanael Nainggolanyoannathanaelnainggolanymailcom

AbstractWith the rapid development of civilization occurs in the business world can not be separated

with the needs of natural resources namely petroleum Oil is better known as fuel oil is in need in thebusiness day-to-day human activities in terms of propulsion engines as the main ingredientPTPertamina (Persero) as an operator in the distribution of fuel oil in particular to be the object oftargeted subsidized public complaints in the availability and distribution of subsidized fuel at the pump

APMS In fact the case that all the things that arise in the availability of subsidized fuel it happened byitself and also the behavior limiting factors occurring also in the implementation of subsidized fueldistribution The rule of law in the limitations refueling oil is expected to provide fairness certainty andbenefit to society

Problems in the lift in this study is that the problem be things efectifity subsidized fuel inBalikpapan and the limiting factor in the distribution of subsidized fuels in the city of Balikpapan Thisstudy aims to determine the issues that arise in its availability of subsidized fuel in Balikpapan andidentify factors inhibiting both technical and non-technical in the handmade actually subsidized fuel

distribution in the city of Balikpapan This study is an empirical legal research with a descriptiveapproach that analyzed systematically factual accurate and complete

In the discussion section will be described in detail regarding PTPertamina (Persero) part UPMS(marketing unit) VI Balikpapan and gas station APMS is located in the city of Balikpapan the problemsthat arise in the availability of subsidized fuel in Balikpapan City as well as the factors inhibitors in thedistribution of subsidized fuels

Thus the author makes a research on the problems that arise in subsidized fuel in Balikpapanso that the behavior can be controlled to ensure the availability of subsidized fuel and inhibiting factorsin the distribution so that people know that the government must ensure the availability of fuel oil as avital commodity for the community

Key words subsidized fuel oil distribution

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

2

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan

alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan

kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi

merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga

menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan

manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat

memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)

rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah

dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan

kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi

kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan

Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu

Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada

saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat

panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu

panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-

tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2

Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga

tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan

mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli

Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

3

tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina

(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di

atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo

Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas

ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal

yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan

Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota

Balikpapan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan

serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara

langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data

normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber

dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa

kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian

Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang

menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik

pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi

3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 4: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 413

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

2

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan

alam dimana sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut menjadi modal dasar di dalam peningkatan

kegiatan pembangunan nasional dan berguna untuk kemakmuran rakyatnya Minyak dan gas bumi

merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini sehingga

menjadi komoditas yang sangat vital dan memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan

manusia Sehingga pada negara-negara berkembang khususnya pada negara Indonesia sangat

memproteksi sumber daya alam yang dianggap tidak dapat di perbaharui lagi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pasal 33 ayat (2)

rdquoCabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negarardquodan ayat (3) rdquoBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatrdquo1 Pemerintah

dalam kewenangannya melimpahkan kekuasaan pada sektor hilir kepada Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi (BPH) Namun di dalam kenyataannya pemerintah yang melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yaitu PTPertamina (persero) belum dapat sepenuhnya menjamin ketersediaan dan

kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak di dalam masyarakat sehingga sering terjadi

kelangkaan bahan bakar minyak di daerah-daerah perkotaan

Khususnya Kota Balikpapan sendiri juga sering terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yaitu

Premium dan Minyak Solar Kelangkaan bahan bakar minyak(BBM) jenis tersebut sering terjadi pada

saat pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan terlihat

panjang sekali antrian mobil motor dan angkutan umum untuk memperoleh bahan bakar bensin Begitu

panjangnya antrean yang terjadi maka tidak sedikit orang membeli bensin eceran yang terdapat di tepi-

tepi jalan yang harga sedikit lebih mahal dari harga pomp untuk menghindari antrean yang panjang2

Bahkan bus-bus transportasi antar kota yang berada di Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan juga

tidak dapat beroperasi di karenakan sulitnya untuk memperoleh minyak solar Para sopir dan karyawan

mogok kerja di karenakan kurangnya kuota pasokan distribusi jenis bahan bakar minyak (BBM)

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2httpregionalkompascomread2013033120454045MalasAntreWargaBalikpapanBeli

Eceranhtmldiakses tanggal 4 April 2013 Pukul 1430 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

3

tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina

(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di

atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo

Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas

ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal

yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan

Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota

Balikpapan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan

serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara

langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data

normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber

dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa

kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian

Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang

menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik

pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi

3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 5: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 513

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

3

tersebut3 Seharusnya ini kewajiban pemerintah melalui badan usaha milik negara yaitu PTPertamina

(persero) untuk meningkatkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Berdasarkan uraian di

atasmaka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul rdquoProblematika Distribusi Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Balikpapanrdquo

Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu bagaimana efektifitas

ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan dan apa saja hal

yang menjadi faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektifitas dalam menjamin

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan dan

Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi Kota

Balikpapan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum

yuridis empiris Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan cara memaparkan menjelaskan

serta menganalisa secara sistematis faktual akurat dan lengkap melalui data yang diperoleh secara

langsung Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu data primer yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) Selanjutya data sekunder data

normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang bersumber

dari perundang-undanganpendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu adalah bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dana bahan hukum sekunderberupa

kamus hukum atau kamus lainnya ensiklopediadan sebagainya

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini pertama yaitu Penelitian

Lapangan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung ditempat yang

menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara Observasi Interview dan Kuisioner Teknik

pengumpulan data yang kedua yaitu Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi

3httpwwwkaltimpostcoidberitadetail16418solar-langka-bus-samarinda-balikpapan-mogok htmldiaksestanggal 4 April 2013 Pukul 1435 Wita

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 6: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 613

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

4

bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier4 Dan teknik pengumpulan data

ketiga yaitu Website Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan searching (pencarian) di

internet pada fakta-fakta kasus literatur jurnal dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat

digunakan menjadi acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan yang diteliti

Pembahasan

A

Mengetahui dalam efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak

bersubsidi di Kota Balikpapan

Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi terjaminnya efektifitas ketersediaan bahan bakar

minyak bersubsidi serta kelancaran pendistribusiannya di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

a Pembatasan Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Berdasarkan SK BPH Migas (Surak Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi)

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per KabupatenKota

Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PT AKR Corporindo Tbk dan PTSurya Parna Niaga Di

dalam Surat Keputusan tersebut bahwa untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk bahan bakar

minyak (Premium ) sebesar 658372058 Liter untuk bahan bakar minyak (minyak tanah) sebesar

36236097 Liter dan untuk bahan bakar minyak (solar) sebesar 327743719 Liter Penyaluran BBM

(bahan bakar minyak) bersubsidi oleh PTPertamina (persero) akan di salurkan mengacu Kuota BBM

(bahan bakar minyak) perkabupaten dari BPH Migas untuk menjaga penyaluran sesuai dengan kuota

yang tersedia PTPertamina (persero) region VI melaksanakan sistem kitirsistem penjadwalan penyalur

bbm harian)

b Kurang efektifnya peraturan yang telah di tetapkan

Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan suatu produk hukum yang khusus untuk wilayah

Kota Balikpapan itu sendiri yaitu Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan

4Bambang Waluyo1996Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika Jakartahalaman 14

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 7: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 713

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

5

Peraturan Walikota Balikpapan ini menegaskan bahwa pengisian bahan bakar minyak bersubsidi

di seluruh SPBU wilayah Kota Balikpapan untuk Kendaraan beroda 2 pembelian maksimal sebesar Rp

30000 hari atau di bawah 5 literhari untuk yang Premium untuk kendaraan beroda 4 kecuali

angkutan umum kendaraan dinas berupa ambulance mobil jenazah mobil pemadam kebakaran dan

pengangkut sampah pembelian maksimal Rp 150000hari atau Premium 23 literhari dan solar dibawah

28 literhariuntuk kendaraan beroda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp 400000 atau di bawah

73 literhari untuk solar Dari hasil kusioner yang di dapat menjelaskan bahwa 4 SPBU dari 7 SPBU

yang mewakili 14 SPBU di jadikan sample yang ada di wilayah Kota Balikpapan kurang menjalankan

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar

Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan sehingga pada saat operator

SPBU melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ke konsumen terkadang melebihi

batas-batas kuota atau pun harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan

Hal ini di sebabkan karena pihak operator SPBU tidak mempunyai alat yang dapat mencatat

secara online ke seluruh SPBUAPMS di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat memilah kendaraan-

kendaraan mana yang telah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi (Premium amp Solar) atau yang belum

mengisi bahan bakar bersubsidio tersebut Kurangnya sarana alat untuk mendeteksi kendaraan-

kendaraan yang sudah atau belum mengisi bahan bakar minyak bersubsidi dapat menjadi hal berjalan

efektifnya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Pihak operator SPBU terkadang membiarkan dan kurang giat mengingatkan kepada konsumen

yang membeli diatas kuota yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada saat pengisian

bahan bakar minyak bersubsidi (premium) ini sehingga sering terjadi peristiwa tersebut secara terus

menerus Bukan hanya di lihat dari pihak operator SPBU saja namun pihak konsumen di tuntut untuk

mengetahui bahwa telah berlakunya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang

Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota

Balikpapan5 Kurang sadarnya konsumen akan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013

tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah

5 Data-data kuisioner SPBU wilayah Kota Balikpapan Loc Cit

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 8: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 813

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

6

Kota Balikpapan tersebut menyebabkan konsumen yang mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi

( premium solar) membeli kuota harga di atas batas yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota

Balikpapan sehingga jatah dari lebihnya kuota yang dibeli konsumen tersebut tidak bisa memberi jatah

kepada konsumen lainnya sehingga dari prilaku konsumen tersebut tidak menimbulkan tujuan dari

hukum tersebut yaitu keadilan

c Terjadinya tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Tindakan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi juga menyebabkan

ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan

yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku Seperti yang tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 55 yaitu

ldquoSetiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan danatau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp

6000000000000 (enam puluh miliar rupiah)rdquo

Bentuk-bentuk dari penyalahgunaan dari bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Balikpapan

antara lain

1) Pengetapan

Akibat dari lemahnya suatu produk hukum tanpa di bantu dengan sarana fasilitas yang maju

tindak penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi semakin banyak dilakukan oleh pihak

konsumen yang tidak bertanggung jawab di Kota Balikpapan Seperti yang sudah di bahas di rumusan

masalah yang pertama suatu produk hukum dapat berjalan jika sarana fasilitasnya tidak mendukung

Tindakan pengetapan bahan bakar minyak bersubsidi ini termasuk dengan tindakan penyalahgunaan

bahan bakar minyak bersubsidi karena sebagaimana dimaksud dan sudah tertera di dalam Keputusan

Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

2) Penimbunan

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan menggunakan kendaraan-

kendaraan yang telah di modifikasi Kendaraan yang telah di modifikasi ini di gunakan oleh pihak

konsumen yang ingin mencari keuntungan pribadi Kendaraan yang di modifikasi biasanya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 9: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 913

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

7

menggunakan kendaraan roda 4 agar dalam pengisian bahan bakar minyak bersubsidi (Premium dan

Solar ) bisa mangambil dengan cukup banyakDalam hal ini peranan tim satgas sangat penting karena

tindakan penimbunan ini merupakan tindakan pidana dalam hal penyalahgunaan bahan bakar minyak

Kesigapan petugas satgas dalam menangani tindak-tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak

bersubsidi ini menjadi hal yang di dalam ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi Tindakan

penimbunan ini dilakukan oleh pihak konsumen agar bahan bakar minyak yang di timbun tersebut bisa

di jual kepada konsumen lainnya atau pun ke perusahaan dengan maksud mencari untung lebih

3) Pencurian

Pencurian atau yang lebih di kenal dengan lsquokencingrsquo dilakukan pada saat pendistribusian bahan

bakar minyak oleh petugas supplier Pada saat pengiriman dari Kilang menuju SPBUAPMS petugas

supplier (sopir dan kernet) mengambil sebagian kuota bahan bakar minyak yang di distribusikan

Tindakan pencurian ini jika dilakukan terus menerus tanpa adanya tindakan pencegahan

mempengaruhi ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBUAPMS

Tindakan pencegahan pada tindakan pencurian ini di lakukan oleh Satgas TKP4 BBM

bersubsidi (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak bersubsidi Tim ini di isi dengan PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil) yang terkait di

bidangnya bekerja memantau pendistribusian dari Kilang menuju SPBU Kinerja TKP4 BBM bersubsidi

dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi

Menurut Soerjono Soekanto berlakunya suatu peraturan hukum memiliki 3 unsur yaitu hukum

secara yuridis hukum secara sosiologis dan hukum secara filosofis Keputusan Walikota Balikpapan

Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan

Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan dapat berlaku ketika semua pihak-pihak yang terkait di

dalam peraturan tersebut melaksanakannya dari pihak operator SPBUAPMS hingga pihak konsumen

sehingga sebuah peraturan hukum tersebut dapat benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat

B Faktor penghambat di dalam pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di Kota

Balikpapan

Di dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor-faktor yang dapat meyebabkan sesuatu menjadi

permasalahan Faktor-faktor tersebut dapat di sebut dengan gangguanDi dalam pendistribusian bahan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 10: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1013

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

8

bakar minyak di Kota Balikpapan jika terjadi gangguan yang menghambat kegiatan pendistribusian

bahan bakar minyak maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di suatu daerah Seperti yang

sudah tertulis di dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 pada pasal 10 ayat (1) berbunyi rdquoKelangkaan bahan bakar minyak terjadi apabila tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar minyak di daerah tertentu pada waktu tertenturdquo

Di dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07PBPH

MigasIX2005 berbunyi rdquoKelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis

keamanandan keadaan kahar(force majeur) ldquo

aHambatan secara teknis

Hambatas secara teknis merupakan hambatan yang timbul di karenakan kurangnya atau tidak di

jalankanya peraturan kerja secara teknis di lapangan yang telah di buat oleh perusahaan yaitu Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan kerja

1) Kerusakan pada armada Truck tangki BBM

Kerusakan pada armada truck tangki BBM merupakan hambatan yang paling sering di temukan

di dalam jawaban kuisoner responden Hal seperti ini yang menjadi faktor terhambatnya suatu

pendistribusian bahan bakar minyak khususnya bahan bakar minyak bersubsidiKerusakan pada armada

truck tangki bbm tersebut di sebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai denga prosedural

bHambatan secara non teknis

Hambatan secara non teknis hambatan yang timbul dari faktor di luar peraturan yang telah di

tetapkan oleh perusahaahsehingga dalam hambatan tersebut murni terjadi tanpa ada di

sengajarekayasa Hasil dari penelitian yang di teliti dari responden yang dipilih sebagai pengumpulan

data-data di lapanganyaitu

1) Keadaan lalu lintas padat pada jam tertentu

Keadaan lalu lintas merupakan faktor yang bisa menghambat di dalam pendistribusian bahan

bakar minyak Sulitnya ruang gerak perjalanan armada truk tangki bbm untuk menembus padatnya lalu

lintas di jalan raya merupakan faktor yang tidak dapat dihindari dan merupakan faktor yang tidak dapat

di duga oleh setiap truk tangki bbm yang akan melakukan pendistribusian bbm ke SPBUAPMS

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 11: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1113

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

9

Dari hasil penelitian di dalam kuisioner pemesanan untuk menambah kouta bahan bakar

minyak bersubsidi untuk persediaan di dalam bunker oleh pihak SPBU ke pihak PTPertamina (persero)

di lakukan mulai pada jam 0700 paginamun untuk batas pemesanan bahan bakar minyak bersubsidi

tergantung dari masing-masing SPBUAPMS Beberapa SPBU ada yang buka sampai 24 jam dan ada

juga yang hanya sampai jam 1800 dan 2200 sehingga untuk pemesanan bahan bakar minyak

dilakukan dari pagi hari hingga sore hari

Masyarakat melakukan aktivitas di jalan raya banyak terjadi dengan kendaraanya pada di pagi

hari dan di siang hari Hal ini yang menyebabkan pendistribusian bahan bakar minyak terhambat Faktor

banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya pada jam-jam sibuk menjadi faktor pendistribusian

terhambat

Penutup

Dalam menjamin efektifitas ketersediaan pada pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan

faktor penghambat di dalam pendistribusiannya Penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut

merupakan tingkah laku yang tidak lepas dengan kegiatan kehidupan masyarakat khususnya

masyarakat Kota Balikpapan yaitu Pembatasan kuota volume bahan bakar minyak bersubsidi di dalam

SK BPH Migas No2 Tahun 2013 tentang Kuota Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per

KabupatenKota Tahun 2013 (Kuota untuk PTPertamina (persero) PTAKR Corporindo Tbk dan

PTSurya Parna Niaga) dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi secara

berkelanjutan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian

Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Bermotor pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan harus di temple

di SPBUAPMS seluruh wilayah Kota Balikpapan serta di dukung oleh sarana fasilitas yang lebih

modern agar kendaraan-kendaraan yang di maksud dapat berjalan untuk dilakukan pembatasan

sebagaimana mestinya pihak operator SPBU harus lebih taat hukum sekaligus tidak pandang bulu

dalam mengisi bahan bakar minyak bersubsidi kepada konsumen Peningkatan dalam jumlah Pengawas

dan Satuan Petugas TKP4 BBM (Tim Koordinasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) di dalam

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi harus terus dilakukan Kejelasan di dalam SOP (Standart

Operasional Prosedur) di dalam melakukan pendistribusian bahan bakar minyak harus patut di perjelas

dan diperbaharui Padatnya lalu lintas pada jam-jam tertentu menjadi faktor di luar dugaan akibat dari

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 12: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1213

Jurnal Beraja Niti Volume 2 Nomor 9

10

jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali Perlu adanya peraturan teknis dalam

mengendalikan jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor pihak Kepolisian bagian Samsat Balikpapan

(Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap)

Efektifnya produk hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peranan dari sarana pendukung dan

pihak-pihak yang menjalankan hukum itu sendiri Pihak-pihak itu sendirilah sebagai perwujudan dari

tujuan produk hukum itu sendiri Tujuan dari setiap produk hukum itu adalah mewujudkan keadilan

hukum kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat Suatu produk hukum harus

dilakukan pembaharuan sehingga dalam pelaksanaan untuk waktu kedepannya sebuah

permasalahannya bisa di perkecil ruang lingkupnya

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan

Page 13: Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

7232019 Problematika Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Balikpapan

httpslidepdfcomreaderfullproblematika-distribusi-bahan-bakar-minyak-bersubsidi-di-kota-balikpapan 1313

Problematika Dsitribusi bahan Bakar (Yoan Sakti)

11

Daftar Pustaka

A Hasil Penelitian

983105983154983161983137983150983145983084983113983154983137 983105983143983157983155983156983145983150983137983084983090983088983089983090983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983161983145983149983152983137983150983143983137983150 983108983145983155983156983154983145983138983157983155983145 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983151983156983137 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084 983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983114983157983148983145983156983137983084983117983141983148983145983084983090983088983089983089983084983124983145983150983146983137983157983137983150 983129983157983154983145983140983145983155 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983141983156983137983152983137983150 983112983137983154983143983137 983114983157983137983148 983109983139983141983154983137983150 983106983137983144983137983150 983106983137983147983137983154 983117983145983150983161983137983147 983140983145

983115983137983138983086983117983137983148983145983150983137983157 983120983154983151983158983145983150983155983145 983115983137983148983145983149983137983150983156983137983150 983124983145983149983157983154 983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155

983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

983123983145983137983144983137983137983150983084983118983151983149983141983150983155983141983150 983110983154983141983140983140983161983084983090983088983089983089983084983120983141983154983148983145983150983140983157983150983143983137983150 983112983157983147983157983149 983115983141983152983137983140983137 983115983151983150983155983157983149983141983150 983124983141983154983144983137983140983137983152 983120983141983150983140983145983155983156983154983145983138983157983155983145983137983150

983105983147983155983141983155983151983154983145983155 983140983137983150 983120983154983151983140983157983147 983124983137983138983157983150983143 983111983137983155 983116983120983111 983124983145983140983137983147 983106983141983154983155983156983137983150983140983137983154 983118983137983155983145983151983150983137983148 983113983150983140983151983150983141983155983145983137 983161983137983150983143 983138983141983154983141983140983137983154 983140983145

983123983137983149983137983154983145983150983140983137983084983123983147983154983145983152983155983145983084 983110983137983147983157983148983156983137983155 983112983157983147983157983149 983125983150983145983158983141983154983155983145983156983137983155 983117983157983148983137983159983137983154983149983137983150983084983123983137983149983137983154983145983150983140983137983086

B Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18PBPH MigasV2009 tentangperubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09PBPHMigasXII2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian JenisBahan Bakar Minyak Tertentu

Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kuota VolumeBahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Per Kabupaten Kota Tahun 2013

Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 18845-4232013 tentang Pembatasan Pengisian Bahan BakarMintak Untuk Kendaraan Bermotor Pada SPBU di Wilayah Kota Balikpapan