Presentasi MSDM Mantab Uiiii

ASSALAMUALAIKUM, Wr. WbSELAMAT SIANG

Sabtu, 2 Juli 2011

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

OLEH : KELOMPOK II

keterkaitan

kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha,

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)y selama ini diatur di dalam Undang-undang Nomor

12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembanganperkembangan yang terjadi, karena hak-hak pekerja/buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial

P4P sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak pekerja/buruh maupun oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin panjang

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial1) perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundangundangan; 2) kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, pertauran perusaahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

Lanjutan,3) Pengakhiran Hubungan Kerja; 4) perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Beberapa penyelesaian Permasalahan Buruh

Penyelesaian Sengketa Buruh Melalui Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Penyelesaian Sengketa Buruh Di Luar Pengadilan Penyelesaian Melalui Mediasi Penyelesaian Melalui Konsiliasi Penyelesaian Melalui Arbitrase Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan

Permasalahan yang sering timbul dalam Hubungan IndustrialPerselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak buruh akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Lanjut,Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak; Perselisihan antar Serikat Buruh, yaitu perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan, dikarenakan tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat buruh.

Solusi/ PenyelesaianPenyelesaian melalui perundingan bipartit, Penyelesaian melalui mediasi Penyelesaian melalui konsiliasi Penyelesaian melalui arbitrase Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial

PHK ?PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha Ketentuan hukum PHK dapat bersifat perdata, yaitu mengenai pemberitahuan, tenggang waktu dan saat PHK.

BEDA PHK PEKERJA TETAP PHK KONTRAK? Pekerja tetap : pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja Pekerja Kontrak : mungkin menerima pesangon bila diatur dalam perjanjiannya.

ALASAN PHK ?y Selesainya PKWT y Pekerja melakukan kesalahan berat y Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerja

bersama, atau peraturan perusahaan y Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha y Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya

`

`

` ` ` `

` `

Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) PHK Massal - karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. Peleburan, penggabungan, perubahan status Perusahaan pailit Pekerja meninggal dunia Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut Pekerja sakit berkepanjangan Pekerja memasuki usia pensiun

HUKUM PHK ?y PHK diatur oleh KUHPerdata bab 7a bagian 5, dan bersifat publik

yaitu mengenai ijin untuk memutuskan hubungan kerja diatur dalam UU No.12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, dan Pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep 78 /Men/2001 tentang perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan menetapkan beberapa prosedur tentang pemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan.

KELOMPOK PHK1. PHK demi hokum : terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan, terjadi dengan sendirinya misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja. 2. PHK oleh pihak pekerja : terjadi karena keinginan dari pihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.

3. PHK oleh pihak pengusaha : terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu. y 4. PHK oleh putusan pengadilan : terjadi karena alas an-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadi peralihan kepemilikan, peralihan assety

CONTOH PHK ?

Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) mendominasi masalah atau kasus yang dialami para buruh di Provinsi Jambi selama tiga tahun terakhir. Sebab : Perusahaan tempat mereka bekerja tidak gulung tikar karena kekurangan bahan baku. Perusahaan yang gulung tikar dan memberhentikan pekerjanya itu, hampir semuanya industri plywood dan kayu olahan, yang tidak lagi mendapat pasokan bahan baku. Solusi : Namun kasus PHK itu semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak, karena pihak perusahaan membayar pesangon sesuai ketentuan yang berlaku.

Buruh Demo Minta Masalah PHK Diselesaikan yang tergabung dalam Front Solidaritas Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) Sebab : Pada bulan Desember 2008 lalu buruh PT Tjipta Rimba Djaja telah di PHK sebanyak 254 orang, kemudian menyusul tanggal 31Januari 2009 lalu, sebanyak 286 orang juga telah di PHK, nasib buruh tak lain dijadikan sapi perah oleh pemilik perusahaan, lalu dicampakkan begitu saja. Solusi : Buruh berharap agar permasalahan yang dihadapi ratusan buruh PT Tjipta Rimba Djaja dapat diselesaikan, dan mandapatkan sebuah jalan keluar yang baik. Karyawan sangat berharap kepada anggota dewan agar menyelesaikan masalah ini, karena ratusan buruh yang di PHK tidak tahu bagaimana untuk mencari pekerjaan lain.

`

Kasus pemutusan hubungan kerja (PKH) sepihak di Bekasi, Jawa Barat sejak Januari 2010-pertengahan Pebruari 2011 tergolong cukup tinggi. Sebab : Dari 39 kasus PHK, 31 diantaranya PHK sepihak atau pemecatan oleh perusahaan. Sementara sisanya delapan kasus tergolong masalah hak-hak tenaga kerja dan lainnya Solusi : Dari 39 kasus ini, 10 kasus berhasil diselesaikan secara damai (bipartite) dan untuk 21 kasus terpaksa diselesaikan lewat jalur hukum melalui Pengadilan Perselisihan Industrial. Dampak : Masih banyak pengaduan ke dewan soal tenaga kerja yang belum terselesaikan dan berbutut PHK hingga merugikan pekerja

PENYELESAIAN PHK ?

Perundingan Bipartit : forum perundingan dua kaki antar pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Perundingan Tripartit : a. Mediasi (mediator) berupa anjuran , b. Konsiliasi (berupa anjuran) , c. Arbitrase (mengikat para pihak dimana adanya permohonan Pembatalan ke Mahkamah Agung)

Pengadilan Hubungan Industrial Kasasi (Mahkamah Agung)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya.

-------------- Lalu Husni SH.M.Hum. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2004. - Undang-undang Pengadilan Hak Azasi Manusia, 2000 dan Undang-undang HAM 1999, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001. - Depnaker RI, Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penerbit Dewan Pimpinan Pusat Konfidrasi SPSI dan Depnaker, 2004. - Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Beserta penjelasannya, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004. - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Jurnal HAM Vol.1 No.1, Oktober 2003, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003. Keleung, Bukit. Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan Di dalam Dan Di Luar Pengadilan. http://library.usu.ac.id/download/fh/hkmadm-kelelung.pdf.

TERIMA KASIHWASSALAMUALAIKUM, WR. WB