Presentasi Akhir Arum Padmarani

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh :ARUM PADMARANI SWARNA AURAJATI

SUTRISNO ANGGOROKISMARTINI

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN [email protected]; [email protected];

[email protected]

Ujian TesisSemarang, 25 Agustus 2011

LATAR BELAKANG

1. Luas wil. Kab. Lombok Barat darat : 1.053,92 km2 perairan : 1.161,19 km2

; pjg grs pantai 120 km, 23 buah pulau-pulau kecil

2. Potensi sumberdaya alam

Masalah:1. Kerusakan SDA (TK

258,1 ha 40,10% rusak berat; mangrove 606,81 ha 80% rusak berat)

2. Konflik Pemanfaatan Potensi Ruang Kawasan Pesisir

3. Penyimpangan pola pemanfaatan ruang pesisir

Apakah ada yang salah dengan kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lombok Barat?

Pendekatan :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Lombok Barat?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut?

TUJUAN

Perumusan Masalah

METODE PENELITIAN• Model Penelitian : studi kasus• Metode Penelitian : deskriptif kualitatif • Teknik pengumpulan data :

data primer in depth interview (purposive dan snowball sampling )data sekunder penelusuran dan studi dokumentasi

• Analisis data : model interaktif • Fenomena yang diamati :

a. Isi kebijakan: Kepentingan klp sasaran; Tipe manfaat; letak pengambilan keputusan; sumberdaya; komunikasib. Konteks kebijakan : karakteristik institusi dan penguasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PESISIR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Berdasarkan KEPMEN Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.10/MEN/2002 ttg Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Rencana Strategis Pesisir dan Laut SK Bupati Lombok Barat nomor: 75/DKP/2005 (2005-2009)

UU NO 27 TH 2007 TTG Pengelolaan WP3KRSWP3K 2005-2025

PERMEN 16 TH 2008 TTG PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3K

RPJPD

RSWP3K di DKP

RPJMD Program/Kegiatan Terkait

Pengelolaan WP3K

Tupoksi Dinas/Instansi

Terkait

Kelompok Sasaran

1. Kepentingan kelompok sasaran 2. Tipe manfaat 3. Letak pengambilan keputusan 4. Sumberdaya 5. Komunikasi 6. Karakteristik institusi dan penguasa 7. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

diacu tidak diacu mempengaruhi

1. Isi Kebijakana. Kepentingan kelompok sasaran kurang terakomodirb. Tipe Manfaat

fisik dan non fisik : 25 program, 45 kegiatan

c. Letak pengambilan keputusan berada di DKP

d. Sumberdaya anggaran : 14,78% termasuk di dalamnya 79,65% dari APBN, 3% total APBD (masih kurang) SDM : 19 bidang dari 6 dinas/instansi (141orang, 50% sarjana) (penempatan)

e. Komunikasiantar stakeholders, antar dinas/instansi, antara DKP dg pimpinan daerah; akibat: sosialisasi kurang dan pergantian posisi penugasan

2. Konteks Kebijakana. Karakteristik institusi dan penguasa

terkait komitmen (terkait SDM, pemahaman)

b. Tingkat Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran terkait SDM masy pesisir (54,24% hy lulus SD)

1. RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan pedoman

2. Hambatan-hambatana. Kepentingan klp sasaran kurang

terakomodir dg baikb. Letak RSWP3K di DKPc. Sumberdaya masih kurangd. Komunikasi lemahe. Promosi dan mutasi jabatanf. Responsivitas kelompok sasaran terkait rendahnya SDM dan kesadaran utk berubah

1. Sosialisasi pentingnya RSWP3K menjadi acuan2. Mengatasi hambatan-hambatan

a. Pengacuan RSWP3K b. Letak RSWP3K tidak perlu dipermasalahkan*)

c. - Meningkatan anggaran - Pelatihan/sosialisasi pentingnya keterpaduan pengelolaan WP3K

d. Sosialisasi yang intensif mengenai RSWP3K kepada berbagai pihake. Penugasanpegawai/pejabat sesuai dengan kompetensi f. Sosialisasi/pelatihan bagi masyarakat pesisir

TERIMA KASIH

Kedudukan Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan WP3K dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah