Presentari Direktur PPK BLU Rapimtas.1

PENYUSUNAN RBA DAN DIPA BLU MASA TRANSISI

HALPERATURANTINDAK LANJUT KANWIL DJPBNPenyusunan RBA dan pengesahan DIPA BLU dalam masa transisi.Perdirjen nomor PER-55/PB/2011 dan PER-20/PB/2012:Instansi pemerintah yang ditetapkan menjadi satker BLU menyusun RBA definitif berdasarkan DIPA instansi pemerintah berkenaan. RBA definitif disahkan oleh pemimpin BLU dan disampaikan kepada Menteri /Pimpinan Lembaga.Format RBA untuk tahun 2012 dan seterusnya telah disinkronisasikan dengan RKA K/L.Perdirjen nomor PER-83/PB/2011:Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan laporan monitoring kepatuhan pelaksanaan PK BLU bagi satker BLU masa transisi. melakukan pembinaan penyusunan RBA dan revisi DIPA BLU kepada satker BLU.Melakukan monitoring pelaksanaan revisi RBA dan DIPA BLU .Kanwil DJPBN agar memberitahu satker untuk segera menyusun RBA TA 2012 sebagai dasar Kanwil DJPBN untuk merevisi DIPA satker menjadi DIPA BLU.Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan teguran kepada satker BLU, apabila satker tidak segera mengajukan pengesahan revisi DIPA menjadi DIPA BLU.

PENGAJUAN SP3B BLU KEPADA KPPN (1)

HALPERATURANTINDAK LANJUTKPPN KANWIL DJPBNPengajuan SP3B BLU kepada KPPN.PMK nomor 92/PMK.05/2011:Dalam rangka pertanggungjawaban pendapatan dan/atau belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang dapat digunakan langsung, BLU mengajukan SP3B BLU kepada KPPN paling kurang satu kali dalam satu triwulan.Perdirjen nomor PER-30/PB/2011:Satker BLU mengajukan SP3B BLU dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani KPA dan ADK.Dalam hal satker BLU mengajukan SP3B BLU lebih dari satu kali dalam satu triwulan, satker BLU tetap mengajukan SP3B BLU pada akhir triwulan berkenaan. Mengesahkan SP3B yang diajukan satker BLU, setelah melakukan pengujian:memeriksa kelengkapan lampiran;memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DlPA BLU;memeriksa kebenaran penulisan (tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan);mencocokkan tanda tangan pada SP3B BLU dengan spesimen tanda tangan;memeriksa jumlah belanja tidak melebihi ambang batas.memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B BLU dengan SPTJ; mencocokkan tanda tangan KPA/Pemimpin BLU pada SPTJ dengan spesimen tanda tanganKanwil Ditjen Perbendaharaan (Bidang PP terkait) turut mengawasi pengajuan SP3B BLU kepada KPPN dalam wilayah kerjanya.Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan pembinaan kepada satker BLU mengenai tata cara pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

PENGAJUAN SP3B BLU KEPADA KPPN (2)

HALPERATURANTINDAK LANJUTKPPN KANWIL DJPBNPengajuan SP3B BLU kepada KPPN.Perdirjen nomor PER-30/PB/2011:KPPN tetap menerima pengajuan SP3B BLU yang terlambat, namun dibukukan pada triwulan berikutnya dan menjadi realisasi pendapatan dan/atau belanja triwulan berikutnya.KPPN memberikan teguran kepada satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sampai dengan akhir triwulan berkenaan, dan ditembuskan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

PENARIKAN KEMBALI PNBP

HALPERATURANTINDAK LANJUTKPPN KANWIL DJPBNPenarikan kembali sisa PNBP yang belum digunakan.Perdirjen nomor PER-58/PB/2008 tentang mekanisme pengembalian sisa PNBP PTN yang diterima sebelum ditetapkan sebagai satker yang menerapkan PK BLU.Sambil menunggu revisi Perdirjen nomor PER-58/PB/2008, maka penarikan kembali PNBP diatur sbb:PNBP yang dapat dikembalikan pada satker BLU hanya terhadap PNBP yang disetor pada tahun satker tersebut ditetapkan sebagai satker BLU.Memeriksa/meneliti kebenaran surat permintaan pengembalian sisa PNBP dan lampirannya.Apabila setoran PNBP telah masuk ke rekening kas negara, KPPN menerbitkan SKTB.Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan antara dokumen pengajuan dan pembukuan KPPN, maka dokumen pengajuan dikembalikan dan tidak memproses pengembalian PNBP.Atas dasar SKTB yang diterbitkan Kepala Seksi Verak, Kepala KPPN menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Sisa PNBP (KP3SP)Melakukan pengawasan terhadap batas waktu PNBP yang dapat ditarik kembali sesuai dengan kebijakan kantor pusat.

SALDO KAS BLU

HALPERATURANTINDAK LANJUTKPPN KANWIL DJPBNSaldo kas BLU.Surat Direktur PPK BLU No. S-10573/PB.05/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Petunjuk Rekonsiliasi dan Analisis Kas pada Satker BLU.KPPN agar melakukan rekonsiliasi saldo kas satker BLU setiap bulan dan menyampaikan kepada Kanwil DJPB.Melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan /selisih saldo kas antara KPPN dan satker BLU.Kanwil DJPB agar lebih aktif mengingatkan KPPN untuk menyampaikan laporan hasil analisis kas pada BLU di wilayah kerjanya, kemudian menyampaikan ke Direktorat PK BLU setiap bulan.Kanwil/KPPN agar dapat menelusuri penyebab terjadinya perbedaan/ koreksi saldo kas tersebut dan memberikan pembinaan/ pengarahan pada satker BLU agar tidak terjadi lagi selisih saldo kas.

MONITORING PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS KAS BLU

KEWENANGAN PEMBINAAN DAN TUGAS KANWIL DJPB (1)

HALPERATURANMEDIA PEMBINAANOBYEK PEMBINAANKewenangan pembinaan & Tugas Kanwil DJPBPMK No.101/PMK.01/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPB antara lain menyelenggarakan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Pembinaan pra penetapan PK BLU, berupa konsultasi dan sosialisasi terhadap persyaratan administratif.Konsultasi:Tatap mukaSurat dinasSurat elektronikTeleponSarana lainnyaSosialisasi Bimbingan TeknisMonitoringEvaluasiKPPNSatker PK BLUSatker non BLU

KEWENANGAN PEMBINAAN DAN TUGAS KANWIL DJPB (2)

HALPERATURANMEDIA PEMBINAANOBYEK PEMBINAANKewenangan pembinaan & Tugas Kanwil DJPBPembinaan pasca penetapan PK, meliputi perencanaan dan penganggaran, revisi DIPA BLU, pengelolaan pendapatan dan belanja; pengelolaan kas dan rekening; akuntansi pelaporan, masa transisi penerapan PK BLU dan monitoring evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan PK BLU dan inventarisasi permasalahan PK BLU.Menyusun dan menyampaikan laporan pembinaan.

PEMBINAAN KANWIL DJPB PRA PENETAPAN BLU

HALPERATURANPROSEDURKonsultasi dan sosialisasi terhadap persyaratan administratif.Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Memberikan arahan mengenai persyaratan administratif menjadi satker BLU yang meliputi:Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.Dokumen pola tata kelola.Dokumen rencana strategis bisnis.Dokumen laporan keuangan pokok.Dokumen standar pelayanan minimal.Dokumen laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

PEMBINAAN KANWIL DJPB PASCA PENETAPAN BLU (1)

HALPERATURANPROSEDURPerencanaan, Penganggaran dan PelaksanaanPerdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Memberikan arahan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyusunan DIPA BLU dan revisi DIPA BLU. Memberikan arahan perlunya kesesuaian DIPA BLU dengan RBA dan Ikhtisar RBA definitif.Memberikan arahan mengenai hal-hal yang dimuat dalam dokumen DIPA BLU.Memberikan arahan mengenai fungsi DIPA BLU.Melakukan monitoring penyelesaian revisi DIPA satker menjadi DIPA BLU.Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang perencanaan dan penganggaran.


HALPERATURANPROSEDURPengelolaan Pendapatan dan Belanja Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Memberikan arahan tentang jenis pendapatan BLU. Memberikan arahan mengenai penggunaan pendapatan BLU pada satker BLU secara penuh.Memberikan arahan mengenai penggunaan pendapatan BLU pada satker BLU bertahap.Memberikan arahan mengenai pertanggungjawaban penggunaan langsung pendapatan BLU.Melakukan monitoring kepatuhan pengajuan SP3B BLU ke KPPN. Melakukan monitoring realisasi pendapatan dan belanja satker BLU. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pendapatan dan belanja


HALPERATURANPROSEDURPengelolaan Kas dan RekeningPerdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Memberikan arahan, mengenai pengelolaan kas BLU.Memberikan arahan tentang jenis dan jumlah rekening yang dimiliki oleh satker BLU.Memberikan arahan penggunaan rekening yang dimiliki oleh satker BLU.Memberikan arahan tentang prosedur pembukaan rekening satker BLU.Melakukan monitoring pembukaan dan pelaporan rekening satker BLU.Melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan kas dan rekening satker BLU


HALPERATURANPROSEDURAkuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban KeuanganPerdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Memberikan arahan mengenai penerapan standar akuntansi yang digunakan oleh satker BLU.Memberikan arahan mengenai penerapan sistem akuntansi satker BLU.Memberikan arahan mengenai output pertanggungjawaban keuangan satker BLU.Memberikan arahan mengenai prosedur konsolidasi laporan keuangan berdasarkan SAK ke laporan keuangan SAP.Memberikan arahan tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan laporan keuangan satker BLU

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN

HALPERATURANPROSEDURLaporan Kegiatan PembinaanPerdirjen Perbendaharaan nomor PER-83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.Menyusun dan menyampaikan laporan pembinaanLaporan periodik Semesteran disampaikan kepada Dit. PPK BLU paling lambat tgl 15 bulan berikutnya, yaitu:Laporan Monitoring Pembinaan Laporan Hasil Inventarisasi permasalahan

Laporan kegiatandisampaikan ke Dit. PPK BLU paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan kegiatan)Laporan Monitoring Kepatuhan (pelaksanaan monitoring BLU transisi dilaksanakan 4 bulan setelah penetapan BLU). Laporan hasil pembinaan terhadap pembinaan on the spot yang dilakukan ke satker BLU.

REKAP PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBINAAN

KANWIL DJPBJENIS LAPORAN PEMBINAANKanwil Prov. Yogyakarta

Kanwil Prov. NTB

Kanwil Prov. Aceh

Kanwil Prov. JambiLaporan kegiatan hasil pembinaan satker BLU.Laporan monitoring pembinaan Semester I Tahun 2012.Laporan hasil inventarisasi permasalahan PK BLU semester I Tahun 2012.

Laporan Monitoring kepatuhan pelaksanaan PK BLU.Laporan hasil inventarisasi permasalahan PK BLU semester I Tahun 2012.Laporan Monitoring Pembinaan Semester I Tahun 2012.

Laporan monitoring pembinaan Semester I Tahun 2012Laporan hasil inventarisasi permasalahan PK BLU semester I Tahun 2012.

Laporan hasil inventarisasi permasalahan PK BLU semester I Tahun 2012.

Hasil Monev Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Sebagai Satker BLU

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 55 satker (74%) telah patuh dalam menyampaikan RBA ke Dit. PPK BLU

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 10 satker (14%) telah patuh dalam menyampaikan LK SAK ke Dit. PPK BLU

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 36 satker (49%) telah patuh dalam menyampaikan SP3B ke KPPN

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 19 satker (19%) telah patuh dalam menyusun tarif layanan BLU dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 12 satker (16%) telah patuh dalam menyusun sistem akuntansi keuangan dan telah ditetapkan oleh Menteri Teknis

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 2 satker (3%) telah patuh dalam membentuk Dewas dan menyampaikan laporan Dewas ke Dit. PPK BLU

Keterangan:Dari 74 satker BLU yang telah dilakukan monev, sebanyak 14 satker (19%) telah patuh dalam menyusun SOP Pengelolaan Keuangan Internal BLU

Presentari Direktur PPK BLU Rapimtas.1

Documents