HALAMAN PERSEMBAHAN “Jangan Seorang pun Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda. Jadilah Teladan Bagi Orang-orang Percaya, Dalam Perkataanmu, Dalam Tingkah Lakumu, Dalam Kasihmu, Dalam Kesetianmu dan Dalam Kesucianmu” (1 Timotius 4:12) Praise the Lord Jesus Christ! -Ekyn Prananta Ginting,2017-
151
Embed
Praise the Lord Jesus Christ!repository.ub.ac.id/5141/1/Ekyn Prananta Ginting.pdf · 2020. 7. 1. · Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HALAMAN PERSEMBAHAN
“Jangan Seorang pun Menganggap Engkau Rendah Karena
Engkau Muda. Jadilah Teladan Bagi Orang-orang Percaya, Dalam
Perkataanmu, Dalam Tingkah Lakumu, Dalam Kasihmu, Dalam
Kesetianmu dan Dalam Kesucianmu”
(1 Timotius 4:12)
Praise the Lord Jesus Christ!
-Ekyn Prananta Ginting,2017-
KONFLIK PENGUASAAN LAHAN ULAYAT
(Studi Kasus Sengketa Penguasaan Lahan di Kabupaten Batanghari Jambi
antara Suku Anak Dalam, Warga dan PT. Asiatik Persada)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Prasyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan
Oleh :
EKYN PRANANTA GINTING
NIM 135120600111018
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan
rahmatNya sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul KONFLIK
ANTAR ETNIS DAN PERUSAHAAN DALAM PENGUASAAN LAHAN(
Studi Kasus Sengketa Lahan di Kabupaten Batanghari Jambi Antara Suku Anak
Dalam, Warga dan PT. Asiatik Persada), yang disusun oleh peneliti untuk
memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.
Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini,
penulis mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh
orang sekitar yang begitu berarti bagi penulis. Maka dari itu, sebagai bentuk
penghargaan bagi mereka, penulis juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada:
Pertama, Kedua orang tua yang teramat penulis cintai dan hormati.Ibu saya
Elisabeth Br Sitepu, terimakasih untuk doa yang selalu engkau selipkan disetiap
Memanjadkan doa, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan
semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Ayah saya Karya
Ginting, terimakasih untuk doa dan untuk setiap peluh dan tetesan keringat yang
kau keluarkan dalam perjuanganmu mencari nafkah untuk keluarga terkhusus
untuk mendukung penulis tidak kekurangan apapun dalam menyelesaikan masa
studi. Tidak lupa untuk kakak dan adik penulis Elka Angreani Br Ginting dan Inda
Yorena Br Ginting yang selalu mengingatkan untuk cepat selesai studi dan
masyarakat dengan perusahaan. Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)
konflik lahan atau agraria dipicu pengelolaan sumber dayaalam yang terfokus
pada pemegang modal besar. Kasus agraria di Jambi juga sudah berlangsung lama
tanpa ada penyelesaian6.
Pada kasus-kasus tersebut terjadi menyebar di beberapa daerah di Provinsi
Jambi seperti di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat,Merangin, Tebo
dan Kabupaten Bungo, Jumlahnya mencapai ribuan hektare yang disengketakan.
Korbannya justru lebih banyak pada masyarakat atau petani baik korban secara
fisik maupun materi, Berdasarkan data resmi Pemerintah provinsi Jambi saat ini
terdapat 24 kasus agraria antara masyarakat dengan perusahaan sawit, serta empat
kasus masyarakat dengan perusahaan pengelola Hak Tanaman Industri (HTI)7.
Masalah konflik sengketa lahan yang terjadi di kabupaten Batanghari ini sudah
berlangsung selama 25 tahun antara Suku Anak Dalam (SAD) dan PT Asiatic
Persada, dalam ijin HGU PT. Asiatic Persada disebutkan adanya lahan
perladangan, pemukiman, belukar milik rakyat seluas 3.550 Ha, namun selama ini
lahan tersebut diklaim oleh pihak perusahaan dan keberadaan PT. Asiatic Persada
tidak begitu memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang
berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi. Keberadaannya PT.
Asiatik Persada pun dinilai telah mengambil tiga kampung milik Suku Anak
Dalam, meliputi Kampung Pinang tinggi, Padang salak, dan Tanah menang. PT
Asiatic Persada juga telah merambah kawasan hutan produksi, luasnya hanya 192
6Laporan Akhir Tahun KPA, http://www.mongabay.co.id/2013/12/22/konflik-agraria-2013-
meningkat-21-warga-tewas-30-tertembak/, diakses tanggal : 2 february 2017, jam : 5:55:25 7Koran Independent, Senin, 9 januari 2011. PT Asiatic Persada Lapor Ke Komnas HAM Soal
Sengketa Lahan
hektare bukan 800 hektare yang hasil hutannya diandalkan oleh masyarakat SAD
untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi sejak adanya PT. Asiatik
Persada masyarakat tidak dapat lagi mengambil hasil hutan, mereka malah
dituduh mengambil dan mencuri di hutan milik PT. Asiatik Persada.8
PT. Asiatic Persada merupakan perusahaan yang beroperasi sejak tahun
1986 dengan luas Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 20.000 Ha sesuai dengan SK
pencadangan tanah yang diberikan oleh Gubernur Jambi Kepada PT.Asiatik
persada Perusahaan ini beroperasi diwilayah Kabupaten Batanghari dan
Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan perusahaan kelapa sawit ini telah
memberikan dampak pada suku adat (Suku Anak Dalam / SAD). PT Asiatic
Persada telah merambah sedikitnya 800 hektare kawasan hutan lindung terbatas di
kawasan Desa Bungku. Pada tanggal 9 sampai 11Agustus 2011 terjadi kekerasan
di Wilayah Dusun Sungai Beruang, sekitar 80 Kepala Keluarga (KK) kehilangan
rumah tempat tinggal karena di gusur oleh Brimob, dan 1 orang tertembak peluru
karet. “Konflik yang berakhir kekerasan kemudian menghasilkan perundingan
yang difasilitasi oleh tim CAO-Bank Dunia bersama dengan Tim dari Pemerintah
Propinsi Jambi, diistilahkan dengan Jomet”9. Namun perundingan mengalami
kegagalan karena ketika perundingan hampir sampai pada pencapaian
kesepakatan, PT Asiatik Persada beralih management dari Willmar ke PT AMS
Ganda Group. Situasiini kemudian berdampak pada berubahnya pola penyelesaian
dikumpulkan sudah cukup untuk dianalisis dan data yang diperoleh telah sampai
pada titi jenuh, maka ia tidak harus menambahkan kuantitas data lainnya.
Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatoris. Tujuan maupun keunggulan dari
jenis penelitian eksplanatoris ini adalah untuk memajukan penjelasan-penjelasan
tandingan untuk rangkaian pristiwa semacam itu bisa digunakan dan diterapkan
untuk menjelaskan situasi-situasi yang lain3. Jadi dalam hal ini, konflik yang
terjadi di kabupaten Batanghari, Jambi ini tidak hanya terjadi di Jambi namun
juga ditempat lain yang juga dijadikan tujuan transmigrasi dan perkembangan
pengolahan Sumber daya alam seperti di Kalimantan dan Papua sehingga dengan
mengunakan jenis penelitian eksplanatoris ini diharapkan nantinya hasil dari
penelitian ini juga dapat digunakan untuk melihat konflik-konflik Sumber daya
Alam yang terjadi terutama di daerah-daerah transmigrasi.
3.2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi
kasus merupakan sebuah strategi penelitian dimana didalamnya peneliti
menyelidiki secara cermat suatu program, pristiwa, aktivitas, proses, ataupun
sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti
mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.4 Metode ini dapat
mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan,
kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Jadi, kasisi dalam
3 Yin, Robert, K, Studi kasus, Desain & Metode. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011 hal 6
4 Creswell, John, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2010 hal 20
khazana metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif,
intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah
masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian.5
Pakar metodologi penelitian, Robert Yin menyebutkan:
“Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang: menyelidiki fenomena
dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas anatara fenomena
dan konteks tak tampak dengan tegas ; dan dimana:multi sumber bukti
dimanfaaatkan. Ia menambahkan, studi kasus itu lebih banyak berkutat
pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan “how” (bagaimana)
dan “Why” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab
pertanyaan “wahat” (apa/apakah) dalam kegiatan penelitian,”6
Peneliti menggunakan studi kasus sebagai metode karena obyek pada
penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang telah lama mengalami konflik.
Konflik tetap ada namun tidak selalu muncul kepermukaan. Selain itu, kekuatan
utama sebagai kareteristik dasar studi kasus adalah memberikan akses atau
peluang kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan
menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.
Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus
eksplanatoris. Hal ini dikarenakan peneliti menyesuaikan dengan jenis
penelitiannya yaitu kualitatif yang bertujuan memaparkan dan memberikan
gambaran tentang historasi, konstelasi dan eksistensi konflik perebutan kekuasaan
tanah ulayat di daerah batanghari jambi.
5 Burhan bungin, Analisis data penelitian kualitatif, Pemahaman Filosofis dan metodologis ke arah
penguasaan model aplikasi Ed.. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2010 hal19-20 6 Yin, Robert, K, Studi kasus, Desain & Metode. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011
Secara lebih rinci, Abdul Aziz S.R merumuskan keunggulan-keunggulan
studi kasus:
Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan
antar-variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemehaman
yang lebih luas;
1. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memeperoleh wawasan
mengenai konsep-konsep dasar prilaku manusia. Melalui penyelidikan
intensif peneliti dapat menemukan kareteristik dan hubungan-hubungan
yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya:
2. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat
berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi
perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka
pembangunan ilmu sosial.
Desain dalam penelitian ini digunakan untuk penelitian dengan kasus
tunggal (single case) yaitu mengetahui dan mendeskripsikan secara holistik
historasi, konstelasi dan eksistensi konflikpenguasaan lahan ulayat di saerah
lempuinh. Tiga macam rasionalitas yang harus diperhatikan untuk mendesain
penelitian studi kasus tunggal:
1. Bahwa kasus tunggal pada dasarnya analog dengan eksperimen
tunggal (dalam penelitian kuantitatif). Dalam konteks ini sebuah
rasional muncul ketika kasus itu tampak sebagai kasus penting dan
relevan untuk menguji suatu teori yang diletakkan sebelumnya sebagai
perspektif. Teori sebelumnya yang digunakan peneliti adalah teori
konflik Ralf Dahrendolf dan Lewis Coser yang mencoba melihat
penguasaan lahan sumber daya alam yang memiliki pengaruh terhadap
keberadaan konflik dan karena konflik yang terjadi menyebabkan
saling menguatkan in-Group kelompok masing-masing
2. Sebuah kasus merefleksikan sesuatu yang ekstrim atau penuh keunikan
sehingga menarik dan bermakna untuk ditelusuri. Fenomena konflik
lahan menjadi isu yang sensitif terjadi di Indonesia.
3. Sebuah kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus penyingkapan.
Kasus ini dapat ditemui seorang peneliti ketika ia berkesempatan
memasuki suatu ranah sosial atau fenomena yang kurang diijinkan
untuk diteliti secara alamiah. Fenomena konflik menjadi suatu yang
sulit mengungkapkannya, akrena ketika konflik itu tidak sampai
dipermukaan akan sangat sulit untuk mendeteksi konflik yang sedang
terjadi.
3.3 Fokus Penelitian
Penelitian ini mengambil fokus tentang historasi, Kontelasi, hubungan antar
faktor-faktor yang menyebabkan konflik tetap terjadi dan eksistensi konflik lahan
itu sendiri di daerah kabupaten Batanghari, jambi.
Fokus yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:
1. Story telling tentang awal mula terbentuknya konflik.
2. Kontelasi atau latar belakang yang menyebabkan konflik antar Suku anak
dalam dengan PT, Asiatik dan warga pendatang
3. Eksistensi konflik atau faktor-faktor yang menyebabkan konflik tetap
eksis.
Penelitian ini dilakukan di Desa Bungku, Kec. Bajubang,
Kabupaten Batanghari, Jambi. Berada di kawasan PT. Asiatik Persada dan
Perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga
dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal
HGU PT. Asiatic Persada Subyek Penelitian.
3.4 Unit Analisi Data dan Teknik Pengumpulan Data
Unit analisis data adalah kajian penelitian yang dikelompokkan dalam
unit-unit tertentu. Pada penelitian ini unit analisis data meliputi historisasi,
konstelasi dan eksistensi konflik. Historisasi dalam hal ini meliputi beberapa unit-
unit lebih lecil diantaranya adalah tentang bagaimana PT. Asiatik Persada dan
masyarakat pendatang mulai merambah tanah Ulayat di Batanghari Jambi.
Sedangkan untuk kontelasi konfliknya, akan dilihat lebih jauh bagaimana
sebenarnya keadaan pada Suku anak dalam serta masalah inti atau masaah utama
yang sering memicu terjadinya konflik, dari segi Eksistensi konfliknya , peneliti
akan mencari faktor-faktor yang membuat konflik tetap eksis meski dalam jangka
waktu yang cukup lama.
Peneliti Menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Wawancara atau interview
adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan
memperoleh informasi. Peneliti memilih wawancara karena metode ini
merupakan cara yang sesuai untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang
dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya
jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita dapat
memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Jadi wawancara dapat berfungsi
deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami orang lain.
3.4.1 Wawancara
Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk
mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung
secara bertatap muka (face to face).7 Definisi wawancara Menurut Esterberg,
wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu.8
Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu:9
Wawancara terstruktur adalah bila peneliti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti
melakukan wawancara dan dalam pengumpul data peneliti telah menyiapkan
instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.
Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana
pengggunaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan
mencatat apa yang dikemukakan informan sedangkan wawancara tak
7Ibid. Hlm 69
8 Sugiyono., Op.Cit., Hlm. 72S
9Ibid. Hlm 73-75
berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara
semiterstrukur dimana metode semiterstrukur digunakan untuk menemukan
permasalahan secara terbuka dan pihak yang diajak wawancara dapat dimintai
pendapat dan ide-idenya. Peneliti tetap menggunakan pedoman-pedoman
pertanyaan, agar penelitian lebih terarah namun juga akan dikembangkan
secara bebas. Teknik pengambilan sampel dengan metode Purposive
Sampling, yang diartikan sebagai pengambilan sampel sengaja sesuai dengan
persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel informan dipilih peneliti dengan
menentukan dan menemukan siapa yang akan diwawancara
3.4.2 Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.10
Menurut Guba dan Lincoln ada beberapa alasan
mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-
besarnya diantaranya:11
teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman
secara langsung, melalui pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat
dan mengamati sendiri tentang kejadian yang sebagaimana terjadi di
lapangan, teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu
memahami situasi-situasi rumit dan kasus-kasus tertentu dimana teknik
dimaksud adalah perbedaan kepentingan perilaku kerja,perbedaan
sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas
organisasi”.
Seperti yang telah dijelaskan pada awal mula terjadinya konflik, telah
dijelaskan bagaimana PT. Asiatik persada masuk dan akhirnya menguasai
lahan-lahan hutan tempat Suku Anak Dalam tinggal. Seperti yang dikatakan
Ralf Dahrendolf dalam pemikirannya tentang konflik bahawa adanya dominasi
dan ketimpangan (ekonomi) dalam masyarakat menjadi faktor yang sangat
dominan menyebabkan konflik. Ralf Dahrendolf menyatakan bahwa dominasi
atas modal dan tenaga kerja pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.11
PT. Asiatik Persada menguasai hampir seluruh wilayah hutan yang
ditinggali Masyarakat Suku Anak dalam yang dikelola menjadi perkebunan
Kelapa sawit, ketidak mampuan Masyarakat Suku Anak Dalam untuk melawan
juga sangat dimanfaatkan oleh PT. Asiatik persada dimana mereka sangat
mengandalkan ijin yang diberikan oleh pemerintah, selain itu penampilan
pegawai pabrik dengan Suku Anak Dalam sangat-sangat berbeda, dimana Suku
Anak Dalam hanya menggenakan Sarung atau kain Panjang yang digulung
menutupi bagian tertentu saja sedangankan pegawai PT. Asiatik Persada dan
11
Poloma, Margaret.M Sosiologi Kontemporer, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada hal 117
Masyarakat Pendatang tentu sudah berpenampilan modern dan menggunakan
alat-alat medern seperti sepeda motor, mobil, truk, dan handphone.
Dari penjelasan diatas, dapat ditemukan dua hal yang setidaknya sangat
berpotensi untuk menumbuhkan kecemburuan dan konflik baru setiap harinya.
Pertama dikarenakan masyarakat merasa lahan tempat tinggalnya direnggut
begitu saja dan kesulitan yang mereka rasakan saat ini untuk bertahan hidup,
yang kedua akibat kecemburuan sosial melihat penampilan masyarakat
pendatang dan Pegawai PT. Asiatik persada.
Seperti halnya penjelasan Ralfdahrendof bahwa dominasi serta
kepemilikan modal produksi dapat menyebabkan ketimpangan dalam
masyarakat dan ketimpangan itu dapat menjadi faktor yang kuat dalam
menciptakan konflik. Lebih lanjut, Dahrendolf menjelaskan tentang terjadinya
kelas-kelas baru karena dominasi modal dalam masyarakat, namun yang terjadi
di Batanghari bukanlah kelas-kelas baru namun dengan adanya dominasi
modal pada akhirnya membuat jarak atau gab (kesenjangan) yang sangat
terlihat jelas diantara pihak-pihak yang berkonflik.
Pemerintah Republik Indonesia sejatinya telah melakukan berbagai cara
untuk menyelesaikan setiap permasalahan konflik agraria yang terjadi di
Kabupaten Batanghari, Jambi. Berdasarkan pernyataan dari pihak Sumber
Daya Alam Gubernur Jambi, Pemerintah mengimplementasikan beberapa
tahap upaya penyelesaian yang menjadi tindakan utama dalam penyelesaian
konflik perbatasan antara Masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatik
persada beserta masyarakat pendatang, khususnya konflik Perebutan lahan adat
tersebut diantaranya adalah menganalisis kepentingan dalam konflik, penilaian
kepentingan, upaya mediasi.
5.2.1 Kepentingan Nyata, Tersembunyi dan Semu
Sejatinya kepentingan-kepentingan dalam suatu konflik sangat kompleks,
oleh karena itu diperlukan langkah untuk menganalisis atau mengidentifikasi
kepentingan apa sebenarnya yang mendasari terjadinya konflik. Kepentingan
menjadi hal utama dalam suatu konflik, dimana kepentingan tertentu pihak-
pihak terkait menyebabkan konflik terjadi dan dapat pula kepentingan tersebut
berkembang sehingga memunculkan upaya penyelesaian konflik. Identifikasi
kepentingan ini sangat penting dilakukan guna menjadi landasan perencanaan
keputusan dalam penyelesaian konflik. Kepentingan setiap aktor juga
mempengaruhi bagaimana kondisi konflik tersebut, apakah konflik tersebut
berkembang menjadi konflik yang berujung korban jiwa ataukah konflik yang
berujung secara damai dengan saling bekerja sama.
PT. Asiatic Persada dulunya bernama PT. Bangun Desa Utama (BDU)
yang dimiliki keluarga Senangsyah. Sejak tahun 1970-an memegang konsesi
pembalakan yang luas di wilayah tersebut. Pada tahun 1987, PT. BDU dengan
legalitas yang patut dipertanyakan diberikan izin areal seluas 20.000 hektare.
Berada di Kabupaten Batanghari yang belakangan dimekarkan menjadi dua
kabupaten: Muaro Jambi dan Batanghari. Izin tersebut diberikan di areal
pembalakannya untuk mengembangkan perkebunan. Menjelang tahun 1990-an
barulah perkebunan kelapa sawit dibangun. Pada tahun 1992, perusahaan itu
juga berganti nama menjadi PT Asiatic Persada (AP). Saat perkebunan mulai
diperluas di tanah Batin Sembilan, sengketa tanah mulai bermunculan hingga
sekarang.
Dari persepektif izin dan hukum administtrasi PT. Asiatik Persada
memang memiliki izin baik secara Hak Guna Usaha maupun izin-izin lainnya
dan sesua dengan ketentuan yang berlaku sehingga wajar PT. Asiatik persada
sangat memiliki kekuatan dalam konflik ini, kepentingan bisnis tentu adalah
kepentingan utama dan nyata bagi PT. Asiatik Persada dimana dengan 20.000
hektare perkebunan kelapa sawit tentu saja terjadi begitu besar perputaran uang
didalamnya, selain minyak goreng sangat banyak produk yang ditunjang oleh
hasil olahan kelapa sawit, seperti produk sabun, shampo, detergen, pasta gigi,
kosmetik dan berbagai bahan makanan serta obat-obatan, tidak hanya dalam
negri olehan kelapa sawit juga sangat laris manis di pasaran luar negeri. Oleh
karna itu PT. Asiatik Persada menegusahakan seoptimal mungkin seluruh lahan
dan tidak mentolerir ganguang dari pihak luar termaksuk Suku Anak Dalam
kepentingan yang dijunjung oleh PT. Asiatik Persada Dapat dengan jelas kita
lihat yaitu Kepentingan Nyata, salah satu pegawai PT. Asiatik Persada yang
saya wawancarai yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan:
Perusahaan Mana mau mengangkat orang rimba jadi pegawai,
mending mereka rasa mengambil pegawai dari luar daerah kayak
saya inilah, ya karna terlalu lama kalo mengajari orang rimba ini
bahkan untuk pegawai kasar pun karna ya mereka gak pernah sama
sekali berpengalaman kerja, perusahaan ini takut produksinya
terhambat kalo memperkerjakan anak rimba ini, ya mereka buat lah
persyaratan KTP sama Kartu Keluarga jadi alasan, ya sudah pasti
lah mereka gak punya orang selama ini pun tinggal dihutan dan
gak menetap.12
12
Wawancara dengan MR. X, selaku Salah satu pegawai PT. X Yang berkonflik. Pada Hari Sabtu,
tanggal 10 juni 2017, pukul 09:00 WIB.
Selain PT. Asiatik Persada kita juga tidak dapat mengesampingkan
Kepentingan Suku Anak Dalam pada konflik ini dimana Suku Anak
Dalamlah yang paling pertama menduduki lahan adat di batang Hari jambi.
Mengenai hakekat tanah adat itu sudah ada sejak masyarakat adat lahir,
Tanah bagi masyarakat adat adalah Ibu, dimana tanah digunakan masyarakat
adat untuk bernaung,mencari penghidupan,dan menjalankan aktivitasnya, sela
in itu tanah bagi masyarakat adat adalah hak purba, yang mana hak itu sudah
melekat dan turuntemurun dari nenek moyang masyarakat adat. Adapun sifat
dari tanah itu sendiri adalah sesuatu yang kekal, meski dihancurkan, dibakar,
di bom, dan kenak bencana alam tanah masih tetap ada dantidak berpindah.
Mengenai fakta yang terjadi tanah digunakan oleh masyarakat adatsebagai
tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan pada persekutuan,
tempat untuk dikebumikan (masyarakat adat yang meninggal), dan tempat
paraleluhur bernaung.13
Tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dikenal
dengan hak ulayat.Eksistensi dan pengakuan adanya masyarakat hukum adat
dan hak-haknya telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar
1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan
13 Soerojo wignjodiporo, SII, pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995,
hal 197
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang- undang”
dan dalam pasal 28I ayat (3) yang menyebutkan
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionaldihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban”
Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) :
pasal 58 masih mengakui hak ulayat dan hak-hak lainnya sejenis
yangtidak bertentangan dan selama belum diatur secara khusus. Sedangaka
n dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan tidak secara
rinci mengatur keberadaan hak ulayat, UU kehutanan hanya mengatur
mengenai keberadaan hutan adat danmasyarakat hukum adat dan rumusan
mengenai hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Hak ulayat adalah suatu sifat komunaltistik yang
menunjuk adanya hak bersama oleh paraanggota masyarakat hukum
adat atas suatu tanah tertentu. Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut
bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (Desa,Marga
magari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat geneologik
atau keluarga, seperti suku. Hak Ulayat disebut juga sebagai hak purba
atau hak pertuanan yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum
adat (sehingga sifatnya merupakan hak bersama) untuk menguasai seluruh
tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut
dan merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat.14
Keberadaan masyarakat adat itu tak bisa dipisahkan dari Tanah,
sepertipada penjelasan diatas bahwa tanah merupakan faktor yang sangat e
sensial bagi masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat Suku Anak Dalam
Jambi, mereka tentunya sudah menganggap bahwa Tanah, Air, Tumbuh-
tumbuhan, dan binatang yang hidup liar di wilayah mereka adalah hak
ulayat (persekutuan) mereka15
, jadi secara sosiologis wajar kalau
masyarakat Suku Anak Dalam menuntut untuk dikembalikan hak
ulayatnya. Terlebih kehudupan mereka sangat bergantung kepada alam
karena pola hidup mereka masih berburu dan meramu makanan jadi sangat
nyata dapat kita lihat kepentingan yang diperjuangkan oleh Suku Anak
Dalam adalah kepentingan Nyata.
Warga Pendatang juga memiliki kepentingan dan andil pada konflik ini
meski kepentingan tersebut adalah kepentingan semu dimana kepentingan
semu dapat diartikan kepentingan yang tidak begitu nyata dan tidak juga
tersembunyi, banyaknya warga pendatang yang datang ke Provinsi dimulai
dari Program Transmigrasi yang dcanangkan oleh Presiden Soeharto untuk
pemerataan pembangunan selai itu dibukanya lahan hutan untuk inestasi
perkebunan juga menyita banyak tenaga kerja dari luar jambi untuk datang ke
14
M. Ridah Saleh, “Hak-Hak Masyarakat Adat”, Makalah pada Advanced Training bagi Dosen Pengajar Hukum HAM, diselenggarakan oleh Pusham UII kerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 21-24 Agustus 2007, hal. 19 15
Soerojo wignjodiporo, SII, pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995, hal 199
jambi mengadu nasibnya, hal ini lah yang membuat banyak warga dari daerah
lain banyak datang ke Jambi termaksut kabupaten Batang Hari.
Sekian lama menetap di Batang Hari baik sebagai Transmigran maupun
Sebagai pegawai perusahaan-perusahaan perkebunan sawit menimbulkan
banyak gesekan kepentingan dengan penduduk Suku Anak Dalam atau anak
Rimba terlebih banyak dari trasmigran yang memperluas lahannya dengan
cara menggarap Hutan dan berkonflik langsung dengan suku anak dalam
yang merasa tempat tinggalnya terganggu, tidak jarang masyarakat pendatang
berkonflik dengan anak rimba (Suku Anak Dalam) sampai menimbulkan
korban jiwa, selain itu banyak dari masyarakat pendatang yang sudah
menikah dengan penduduk Suku Anak Dalam dan memanfaatkan hal tersebut
untuk memperoleh lahan sawit siap panen yang diberikan PT.Asiatik untuk
masyarakat Suku Anak dalam.
Kejadian bentrokan antar Kelompok SAD 113 dengan security PT. Asiatik
pada tanggal Maret 2014, yang diduga sebagai akibat dari kejadian pencurian
sawit, telah membuka mata kita semua. salah satu korban penganiayaan
adalah bernama Titus Simanjuntak. Tidakkah kita berpikir dengan akal sehat,
adakah orang SAD asli memiliki marga Simanjuntak? Artinya SAD 113 tidak
murni SAD tetapi telah disusupi oleh orang-orang yang akan mengambil
keuntungan untuk kelompoknya sendiri dengan selalu mengatasnamakan
SAD yang tertindas dan teraniaya. Dari informasi dan data yang diperoleh
dilapangan, diperoleh fakta bahwa kegiatan Titus Simanjuntak selama ini
adalah sebagai pencuri dan penadah buah sawit hasil curian masyarakat atau
Korban yang lainnya adalah Sdr, Puji bin Tayat yang tingga di Desa Johor
Kec. Bajubang Kab. Batanghari. Dari data alamat saja dapat diketahui bahwa
yang bersangkutan adalah bukan tinggal di daerah yang selama ini
diperjuangkannya.
Selain kepentingan aktor yang telah saya jabarkan diatas ada satu aktor
lain yang memiliki kepentingan dalam kasus konflik perebutan lahan ulayat
yang terjadi di kabupaten Batang hari ini meski pada hakikatnya mereka
membawa Kepentingan tersembunyi atau kepentingan yang tidak begitu
ditunjukan seperti kepentingan nyata yang di bawa PT. Asiatik dan Suku
Anak Dalam, Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah
organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang
secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa
bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pengertian LSM
ttersebut ternyata tidak berlaku pada kasus ini, Dalam penyelesaian kasus ini
sebenarnya 90% kelompok-kelompok Suku Anak Dalam Sudah menerima
sulusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah dan PT. Asiatik, hanya ada 2
kelompok yang menolak dan kelompok tersebut lah yang didampingi oleh
LSM tertentu yang mengatas namakan kepentingan Suku Anak dalam.
Untuk menarik simpati semua orang maka dalam pernyataan-pernyataan,
pemberitaan-pemberitaan di media masa cetak, elektronik maupun online ,
Pihak LSM selalu mengatasnamakan warga Suku Anak Dalam sebagai
petani Suku Anak Dalam yang tertindas, padahal faktanya Menungguangi
Kelompok Suku Anak Dalam Untuk kepentingan Meraka Sendiri. Kelompok
Suku Anak Dalam telah disusupi oleh kelompok-kelompok LSM untuk
kepentingan-kepentingan tertentu untuk melawan pemerintah dan
perusahaan-perusahaan. Mereka juga mendapat banyak dana Sumbangan dari
masyarakat luas yang merasa iba dengan Suku Anak Dalam sehingga mereka
berusaha menahan kasus ini se alot mungkin.
Dari penjabaran indentifikasi Kepentingan aktor-aktor yang terlibat diatas
dapat dilakukan Penilaian kepentingan atau pembobotan kepentingan menjadi
salah satu factor utama penentu keberhasilan keputusan penyelesaian konflik.
Setelah adanya identifikasi kepentingan yang jelas maka perlu dilakukannya
penilaian untuk meninjau titik berat kepentingan yang lebih dipertimbangkan
sebagai landasan pengambilan keputusan dan awal mula dapat dilakukannya
mediasi.
5.2.1 Upaya Mediasi Konflik
Indonesia sebagai negara agraris, masih diliputi oleh permasalahan konflik
sumber daya alam/agraria. Tingginya konflik ini disebabkan oleh adanya
ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang
menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis sumber daya alam
(tanah, hutan, perkebunan) dengan penguasaan oleh perusahaan, khususnya
perusahaan besar perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan hak penguasaan
oleh negara yang masih berpihak pada perusahaan dibanding pemenuhan hak-
hak masyarakat adat atas sumber daya alam.
Konflik yang ada sebagian telah menyebabkan terjadinya kekerasan.
Pengambil- Resolusi konflik, sumber daya alam, Batang Hari. 145 alihan lahan
masyarakat lokal/adat bagi kepentingan dunia bisnis diwarnai dengan tindakan-
tindakan kekerasan. Keterlibatan para pihak ketiga dan oknum aparat negara
dalam pengamanan perusahaan menambah intensitas konflik. Akibatnya
implikasi konflik sumber daya alam antara masyarakat adat/lokal dengan
perusahaan selain tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat juga
ketidakpastian investasi bagi perusahaan. Konflik yang terus meningkat
menyebabkan kerugian di semua pihak, oleh karna itu untuk pemerintah Jambi
mencanangkan penyelesaian konflik dengan dibentuknya Tim terpadu untuk
memahami dan menjadi bagian dari mediasi.
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik sumber daya
alam dalam membentuk Tim terpadu penanganan gangguan keamanan yang
dibentuk Bupati Batanghari melalui SK No 158 tahun 2012, akan
menginventarisir ulang konflik sosial yang ada di Batanghari. Pendataan ulang
ini melibatkan 19 institusi yang ada di Batanghari. Hal tersebut disampaikan
Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Batanghari, Farizal, yang juga sekretaris
tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam wilayah Batanghari. Lebih
jauh dikatakan bahwa langkah itu mengingat banyaknya konflik sosial di
Kabupaten Batanghari.
Apabila dicermati konflik sosial yang umumnya terjadi di Kabupaten
Batanghari adalah persoalan lahan, terutama konflik antara kelompok
masyarakat dengan pihak perusahaan maupun masyarakat dengan pihak
perusahaan.Tim terpadu yang dibentuk berdasarkan SK Bupati No 158 tahun
2013, Bupati sebagai ketua tim, Sekda sebagai Wakil Ketua I, Kapolres
Batanghari Wakil Ketua II, dan Ketua PN Wakil Ketua III, serta Kajari Wakil
ketua IV. Kakan Kesbangpol Linmas ditunjuk sebagai sekretaris Tim.
Langkah tim terpadu untuk mempermudah proses inventarisir tersebut,
telah dilayangkan surat kepada 19 institusi, yang isinya meminta agar
menyampaikan data konflik sosial dan konflik lainnya yang belum di selesaikan
di masing-masing SKPD ke Bupati Batanghari selaku ketua tim
terpadu.Terhitung sejak tanggal 6 Maret 2013 hingga hari ini, tim terpadu sudah
melakukan upaya penanganan konflik yang ada di Batanghari sebanyak 11
kasus. Beberapa di antaranya bahkan sudah dikeluarkan keputusan oleh tim
terpadu dan sebagian lainnya masih dalam proses.
Berdasarkan observasi lapangan di Kecamatan Pemayung Desa Lopak Aur
diperoleh gambaran bahwa adanya masalah kultur, struktur, dan proses
pembagian struktur ruang yang tidak mengindahkan pranata dan kearifan lokal
menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Perbedaan-perbedaan ini pula yang
perlu diperhatikan guna penyelesaian konflik ke depan agar konflik dapat
diminimalisir dan diantisipasi sejak awal sehingga tidak terjadi kerugian yang
lebih besar.
Observasi lapangan penulis Juli 2017 dengan Tim Terpadu Penyelesaian
Konflik di Kabupaten Batanghari bahwa telah pembentukan badan mediasi
yang menjalankan fungsi-fungsi memetakan konflik, pelatihan resolusi konflik,
pencegahan konflik, dan penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah,
pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat lokal, lembaga adat dan lembaga
swadaya masyarakat.
Berdasarkan dari data Rekapitulasi Tim Terpadu, bahwa telah dilakukan
berbagai upaya melalui rapat dan pertemuan-pertemuan, mediasi dengan semua
pihak yang berkonflik di falitasi oleh tim terpadu, maka telah dihasilkan
berbagai kesepakatan yaitu:
Pertama, Kesepakatan Rapat tanggal 26 maret 2012, diantaranya berbunyi
bahwa: BPN RI sesuai kewenangannya akan bekerja sama dengan PT. Asiatik
Persada dan pemerintah Batanghari serta perwakilan Suku Anak Dalam
melakukan pengukuran lahan hutan yang selama ini diklain masyarakat Suku
Anak Dalam Melebihi 20.000 hektare yang diberikan izin oleh pemerintah dan
pemkab Batang Hari wajib mengesahkan hasil verifikasi terhadap subyek
(pendudk kabupaten Batang Hari) Dalam Bentuk Satuan Keluarga).
Kedua, Kesepakatan Pertemuan Tanggal 4 April 2012, diantaranya
berbunyi bahwa penyelesaian tuntutan kelompok Suku Anak Dalam tetap
mengacu pada Surat Keputsan Mendagri NO. Sk.46/HGU/DA/86 tanggal 1
september 1986 dan surat badan inventarisasi dan tataguna Hutan Dephut
tanggal 11 juli 1987 no. 393/VII-4/1987.
Ketiga, Berita Acara Mediasi lahan antara masyarakat Suku Anak Dalam
dengan PT. Asiatik Persada pada rapat di Komnas Ham RI di jakarta tanggal 10
juli 2012, diantaranya telah menyepakati bahwa akan dilaksanakan pengukuran
ulang atas lahan 3.550 Ha yang terdiri dari perkampungan, perladangan, belukar
berdasarkan survey mikro tahun 1987 dimana selama ini Suku Anak Dalam
Mengklaim wilayah PT. Asiatik Persada sudah lebih dari yang dicanangkan dan
mengambil lahan mereka yang selama ini diukur sebanyak 3.550 ha.
Keempat, Kesepakatan rapat Bersadam DPR RI tanggal 1 Agustus 2012,
diantaranya berbunyi bahwa pengukuran ulang akan melibatkan semua pihak
terkait. Kelima, Berita Acara pertemuan di kantor Bappeda Kab. Batang hari
antara PT. Asiatik Persada dengan Suku Anak Dalam yang dipimpin oleh
lembaga adat Batang hari dan dihadiri oleh Kakan Kesbangpol, Polres Batang
Hari, Kadis Perkebunan, Kepala BPN Batang Hari. Kadis Perindakop, Kebag
Hukum, Kapolsek Bajubang dan Management PT Asiatik Persada tanggal 22
Januari 2014, diantaranya telah menyepakati bahwa:
Pihak PT.Asiatik Akan menyerahkan Areal Kebun Sawit
Seluas 2000 ha siap Panen Kepada Suku Anak Dalam
keturunan Asli.
PT. Asiatik Akan menyapkan Patok/Plat Yang akan
dipasang di Lokasi Suku Anak Dalam
Lemabaga Adat akan segera memverifikasi data valid Suku
Anak Dalam asli
Tim terpadu akan terlibat langsung dalam pelaksanaaan
penanganan konflik.
Konflik yang awalnya kecil dapat polarisasi dan berpotensi disusupi oleh
pihak ketiga yang sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan dengan konflik
namun memiliki kepentingan terhadap konflik agar terus terjadi hal ini juga
terjadi di permasalahan konflik perebutan lahan adat yang terjadi di Batanghari
ini dimana 90% kelompok Suku Anak Dalam telah menyepakati kesepakatan
Hasil Mediasi Diatas, hanya tinggal 1 Kelompok yang selama ini di tunggangi
Pihak LSM tertentu yang berusaha menolak tanpa solusi.
Kondisi ini, dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan permusuhan di
antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Karena itu berdasarkan
studi lapangan diperoleh gambaran agar gugus tugas penanganan konflik dalam
masyarakat sejak awal juga seharusnya sudah dapat dibentuk guna memediasi
kelompok yang berkonflik karena perebutan sumber daya alam dengan sasaran
yang ingin dicapai. Keberadaan gugus tugas ini berperan dalam menyelesaikan
konflik, sumber daya alam, Batang Hari. 157 pengetahuan pihak-pihak yang
berkonflik mengenai budaya pihak lain, dengan mengedepankan aspek
pendidikan multikultural yang lebih konfrehensif; (2) mengurangi steriotif
negatif suatu pihak dengan pihak lain; dan (3) meningkatkan keefektifan
komunikasi antar budaya.
Selanjutnya, dialog sebagai penyelesaian konflik melalui pranata adat
sebagai modal sosial penyelesaian konflik dan pendidikan karakter solusi konflik
jangka panjang perlu dipikirkan dan dipertimbangan menjadi kebijakan yang
dapat ditempuh dalam upaya menghasilkan insan-insan yang memiliki peradaban
yang tinggi. Sementara itu resolusi konflik yang dicapai dalam konflik sumber
daya alam di Kabupaten Batanghari khususnya mengenai konflik Suku Anak
Dalam dengan PT Asiatic Persada telah dicapai melalui dialog dan pencadangan
lahan bagi Suku Anak Dalam berikut sertifikatnya disiapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Batanghari agar penyelesaian konflik sumber daya alam di Kabupaten
Batanghari dapat dicapai secara menyeluruh dan masyarakat dapat terlindungi.
5.3 Dampak Positif dan Negatif dari Konflik
Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia , baik
secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai pengaruh positif dan
negative. Kedua pengaruh tersebut menciptakan perubahan bagi kehidupan
manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan manusia menjadi lebih baik
hal ini juga dapat kita lihat dalam konflik Perebutan Lahan adat di Kabupaten
Batang Hari antara Suku Anak Dalam dan PT. Asiatik Persada.
5.3.1 Dampak Negatif
Pertama, Menghambat kerjasama: secara langsung maupun tidak
langsung, konflik Perebutan lahan ulayat ini akan berdampak buruk terhadap
kerjasama yang akan direncanakan diantara semua pihak, Baik Suku Anak Dalam
dan PT. Asiatik sehingga tidak ada masyarakat Suku Anak Dalam yang bekerja di
PT. Asiatik setiap pihak sangat membatasi diri untuk berinteraksi dengan pihak
lain karna dipenuhi dengan kebencian.
Kedua, Saling menjatuhkan : ini merupakan akibat yang paling nyata dari
konflik yang terjadi didalam suatu Masyarakat, akan selalu muncul tidakan atau
upaya saling menjatuhkan satu sama lain dan membuat kesan lawan masing-
masing rendah dan penuh dengan masalah hal ini jg terlihat dengan jelas dimana
pihak masyarakat sudah melabeli suku anak dalam dengan nama kubu dimana
nama tersebut memiliki makna sangat rendah, tertinggal, hina, maupun kotor.
Ketiga, Merusak sistem masyarakat : Masyarakat merupakan sistem sosial
yang saling berhubungan, saling membantu, dan saling tergantung satu sama lain
dalam mencapai tujuan organisasi. Konflik merusak suatu sistem dan dapat
menimbulkan ketidak pastian pencapaian tujuan organisasi. Keempat,
Menurunkan mutu pengambilan keputusan: Konflik yang desktruktif atau konflik
tidak sehat akan menghilangkan kebuntuan diskusi, fitnah, agresi, dan sabotase,
serta menghilangkan sikap percaya oleh karna itu banyak kasus yang terjadi
diselesaikan dengan cara kekerasan hingga menyebabkan korban bagi semua
pihak baik Suku Anak Dalam, Warga, dan PT. Asiatik. Situasi seperti ini tidak
mungkin mengembangkan sumber dalam pengambilan keputusan sehingga
banyak keputusan yang hanya menguntungkan sebelah pihak, diamana biasanya
pihak yg diuntungkan adalah pihak yang menguasai modal dan Sumber daya
Manusia yaitu PT. Asiatik.
Kelima, Kehilangan waktu kerja : Jika konflik berkembang menjadi
konflik dekstruktif, atau konflik yang tidak sehat. Hal ini mengurangi waktu untuk
berproduksi dan menurunkan produktivitas Dalam bekerja baik pada Pegawai PT.
Asiatik Maupun Suku Anak Dalam, karena waktu digunakan untuk
menyelesaikan konflik dan menyebabkan kerugian terhadap produktivitas
perusahaan. Keenam, Korban Jiwa: Puluhan Tahun Berkonflik tentu saja seudah
banyak memakan korban jiwa diantara kedua belah pihak, baik korban luka
maupun korban jiwa.
Ketujuh, Kerugian Materi: Penyelesaian Konflik yang alot mengakibatkan
banyak kerugian materi untuk semua pihak baik dalam mengurusi konflik maupun
kerugian akibat pencurian kelapa sawit. Kedelapan, Merusak citra semua pihak:
dengan konflik yang tidak terselesaikan maka akan merusak citra semua pihak
termaksuk pemerintahan kabupaten Jambi.
5.3.2 Dampak Positif
Pertama, Mendorong untuk kembali mengoreksi diri: dengan adanya
konflik yang terjadi mungkin akan membuat kesempatan bagi salah satu atau
kedua belah pihak untuk saling merenungi kembali, berpikir ulang kenapa konflik
bisa terjadi diantara mereka. Kedua, Meningkatkan Prestasi kerja: dengan adanya
konflik bisa membuat orang yang terimajinasikan oleh konflik merasa mempunyai
kekuatan sendiri untuk membuktikan bahwa ia mampu dan sukses dan tidak
pantas untuk “dihina” begitupun dengan Suku Anak Dalam dikarena sering
dikucilkan dan dianggap suku tertinggal oleh Maasyarakat sekitar dan Pegawai
PT. Asiatik maka Suku Anak Dalam mulai menyekolahkan anak-anak mereka
meski tidak semua, mereka mulai membuka diri terhadap kemajuan.
Ketiga, Mengembangkan hubungan kerja yang baik : dengan adanya
konflik yang terjadi membuat orang berpikir untuk mulai mencari alternatif yang
lebih baik misalnya bekerjasama dengan orang lain termaksuk Suku Anak Dalam
yang mulai berkerja sama dengan LSM untu membangun sukunya. Kelima,
Menciptakan Perubahan : Konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia
karena suatu konflik yang terjadi dapat mengubah dan mengembangkan
kehidupan manusia. Seperti contoh di Indonesia konflik menciptakan perubahan
kehidupan politik
Keenam, Mampu memahami orang lebih baik : Konflik membuat orang
memahami adanya orang lain yang berbeda pendapat, berbeda polapikir dan
berbeda karakter. Perbedaan tersebut perlu dimanajemen. Ketujuh, Mempererat
Hubungan Diantara kelompok: dengan adanya konflik dengan kelompok lain
maka sesama anggota di dalam kelompok menjadi lebih kompak dan bersatu,
sudah sangat jarang ditemukan perselisihan dianata kelompok karna merasa
seperjuangan untuk melawan kelompok lainnya.
Kedelapan. Meningkatkan kreativitas dan cara berpikir yang kritis :
Konflikakan menstimulus orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan
konfliknya dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan
konfliknya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan
pendapatnya. Meningkatnya kreativitas digunakan dalam menyusun strategi dan
traktik untuk menghadapi konflik tersebut. Kesembilan, Manajemen konflik
dalam menciptakan solusi terbaik : Jika suatu konflik yang terjadi di manajemeni
dengan baik dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang
terlibat. Solusi yang memuaskan akan menghilangkan perbedaan mengenai objek
konflik. Hilangnya perbedaan membawa keduanya kembali dalam interaksi sosial
yang harmonis.
Kesepuluh, Konflik menciptakan revitalisasi norma : norma yang berlaku
dan mengatur kehidupan masyarakat berkembang lebih lambat daripada
perkembangan anggota masyarakat. Perubahan norma sering dimulai dengan
terjadinya perbedaan pendapat mengenai norma yang berlaku antara pihak yang
ingin mempertahankannya dan mengubahnya. Perbedaan tersebut berkembang
menjadi suatu konflik dekstruktif, apabila konflik tersebut dimanajemeni dengan
baik, maka norma baru yang merupakan revitalisasi norma yang akan
berkembang.
5.4 Faktor Penyangga Konflik
Dalam kasus ini, peneliti akan mencoba mengkaji konflik dengan
menggunakan analogi pilar. Analogi pilar didasarkan pada keyakinan bahwa
situasi tertentu tidak benar-benar stabil, tetapi ditahan oleh berbagai faktor atau
kekuatan, yaitu pilar-pilar. Analogi pilar-pilar dapat dipergunakan ketika situasi
tidak jelas, kekuatan apa saja yang membuat situasi tidak stabil tetap bertahan.
Dengan menggunakan analogi pilar ini, diharapkan dapat membantu penulis
dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat situasi konflik tetap
bertahan, dan juga untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi
atau menghilangkan faktor-faktor negatif tersebut, atau mungkin mengubahnya
menjadi kekuatan-kekuatan yang lebih positif.16
Perjuangan Suku Anak Dalam menuntut hak adat atas tanah mereka seluas
3.550 hektar dimulai sejak pasca reformasi ketika akses informasi dan sistem
politik dalam negeri berkembang demokratis. Sebagaimana telah dicatat, alokasi
semula dari tanah leluhur Batin Sembilan di dalam kawasan PT. Asiatik Persada
ke sektor perusahaan swasta terjadi selama era rezim otoriter militer Presiden
16 Fisher, Simon, Mengelola konflik: Keterampilan& strategi untuk bertindak, Yogyakarta 2001 hal
33
Suharto (1966-1998),17
di saat mana adalah sangat berbahaya untuk menentang
rencana pembangunan pemerintah.
Dengan demikian perlawanan lokal terhadap pengambil alihan tanah oleh
PT. Asiatik Persada dilakukan secara diam-diam hingga saat jatuhnya Suharto
saat mana prinsip demokrasi, desentralisasi dan menjamurnya organisasi
masyarakat sipil memberanikan masyarakat untuk menegaskan kembali hak-hak
mereka Suku Anak Dalam bersatu dan membuat kelompok yang menciptakan
suatu gerakan sosial. Pergerakan Suku Anak Dalam berjuang dengan didampingi
dan didukung oleh berbagai LSM baik lokal maupun internasional. Peran aktif
LSM memiliki andil yang cukup besar sebagai penggerak perjuangan SAD.
Strategi-strategi yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengajukan surat
tuntutan ke pemerintah hingga melancarkan demonstrasi.
Peran LSM pada awalnya sangat membantu perjuangan yang dilakukan
Suku Anak Dalam untuk menuntut Haknya, namun setelah masalah tidak kunjung
selesai dan makin banyak menimbulkan korban pihak Suku Anak Dalam mulai
menyadari bahwa hadirnya pihak LSM lah yang menjadi pilar penyangga konflik
tidak menemui titik terang samapai saat ini, ini ditegaskan oleh salah satu
tumenggung atau ketua adat saalah satu kelompok suku anak dalam yang saya
wawancarai:
Saat ini saya tidak lagi membiarkan LSM X untuk masuk ke dalam
Suku kami, saya pengalaman dengan kelompok lain di daerah
17
Pada tahun 1966 ratusan ribu orang yang diduga komunis dibunuh oleh tentara dan milisia sipil anti-komunis dan ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa persidangan (Fauzi Rachman 2011 mengutip Cribb 1990).
sarolangun, itu ya mereka, suku kakak saya itu kemarin ada beberapa
yang meninggal karena penyakit menular tetapi LSM ini memberitakan
mereka meninggal karna kelaparan semuanya mereka dapat sumbangan
kami gak dapat apa-apa.18
Dari Hasil yang penulis temukan dilapangan 90 % kelompok-kelompok
Suku Anak Dalam Telah menyetujui hasil mediasi hanya satu kelompok yang di
sertai oleh LSM lah yang masih bersikeras untuk menolak tanpa alasan yang pasti,
kebanyakan penduduk Suku Anak Dalam yang menyetuji hasil mediasi juga
sudah menghindari kehadiran LSM ke lingkungan mereka, ini dibuktikan dengan
sulitnya penulis untuk memasuki lingkungan Suku Anak Dalam karna mereka
mengganggap penulis bagian dari LSM yang ingin memperalat mereka. Penulis
juga sempat mewawancarai Kompol R Manalu PID bid humas Polda Jambi
Beliau Mengatakan:
Sebenarnya ini sudah mau selesai dari kemarin, tetapi ya itu ada
saja yang berusaha untuk menahan agar kasus ini tidak selesai,
karna dia makan dari situ makanya dia gak mau ini selesai.19
Penulis juga mendapat penegasan setelah mewawancarai Bapak Sigit Eko
Yuwono Selaku Bidang penanganan Konflik di Bangkesbangpol Jambi dimana
bapak Sigit Eko Yuwono juga ikut tergabung bersama di TIM Terpadu
Penyeselaian Konflik perebutan Lahan adat di Batang Hari jambi:
Setelah kami sepakat dalam mediasi tiba-tiba ada satu kelompok
yang menolak dan minta semua tanah yang telah ditempati PT.
Asiatik untuk kembalikan kepada Suku Anak Dalam, itulah karna
mereka ditunggangi oleh oknum-uknum tertentu, mereka
18
Wawancara dengan Daniel ngalay, selaku Temenggung (Ketua Suku) Suku Anak Dalam. Pada Hari Sabtu,
tanggal 10 juni 2017, pukul 15.27 WIB 19
Wawancara dengan, Kompol R Manalu selaku PID bid humas Polda Jambi. Pada Hari Senin, tanggal 6
juni 2017, pukul 10:00 WIB
dimanfaatkan tapi mereka belum sadar, makanya kasus ini seperti
berhenti sekarang.20
Selain LSM Masyarakat pendatang juga memiliki andil besar dalam
menjadi pilar-pilar penyangga konflik perebutan lahan ulayat ini tidak dapat
selesaikan sampai sekarang. Kejadian bentrokan antar Kelompok Suku Anak
Dalam dengan security PT. Asiatik pada Maret 2014, yang diduga sebagai akibat
dari kejadian pencurian sawit. salah satu korban penganiayaan adalah bernama
Titus Simanjuntak. Artinya Suku Anak Dalam tidak murni Suku Anak dalam
tetapi telah disusupi oleh orang-orang yang akan mengambil keuntungan untuk
kelompoknya sendiri dengan selalu mengatasnamakan SAD yang tertindas dan
teraniaya. Dari informasi dan data yang diperoleh dilapangan, diperoleh fakta
bahwa kegiatan Titus Simanjuntak selama ini adalah sebagai pencuri dan penadah
buah sawit hasil curian masyarakat dan kelompoknya sendiri untuk
kepentingannya.
Korban yang lainnya adalah Sdr Puji bin Tayat yang tinggal di Desa Johor
Kec. Bajubang Kab. Batanghari. Dari data alamat saja dapat diketahui bahwa
yang bersangkutan adalah bukan tinggal di daerah yang selama ini
diperjuangkannya. Penulis mencoba teliti dan kaji lebih lanjut tentang siapa Puji
almarhum. Betapa terkejutnya saya, bahwa ternyata yang bersangkutan adalah
narapidana dan residivis. Berdasarkan Putusan PN. Muara Bulian Nomor
:12/Pid.B/2009/PN.MBLN tanggal 1 Juni 2009. Yang bersangkutan di tuntut 8
Tahun pidana penjara dan diputus oleh Majelis dengan pidana penjara selama 4
Tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
20
Wawancara dengan, Pak Sigit Agus Yuwoni selaku Bidang Penanganan konflik kesbangpol jambi dan
angota Tm Terpadu. Pada Hari Rabu, tanggal 8 juni 2017, pukul 09:45 WIB
sebagaimana Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Yang bersangkutan mencoba
melakukan pembunuhan secara keji dan membabi buta kepada Saudara Hadirman
seorang anggota Security PT. Asiatik Persada di Divisi Mentingan Blok 16A PT.
Asiatik Persada desa Bungku Kecamatan Bajubang, Batang Hari. Yang
bersangkutan selau bikin onar, menyerang perusahaan dan sudah dikenal sebagai
seorang preman. Kemudian berdasarkan penjelasan dari AKBP Almansyah
(Kabidhumas Polda Jambi) pada tanggal 6 Maret 2014, menjelaskan “bahwa
meski informasi yang beredar di media massa menyebutkan kalau Puji adalah
salah seorang warga SAD, namun hal tersebut disangkal dan dikatakannya, bahwa
belum bisa dipastikan kalau Puji yang tewas dalam pertikaian tersebut adalah
merupakan warda SAD. Dari verifikasi dan identifikasi di lapangan, diketahui
kalau Puji adalah warga setempat yang berasal dari keturunan Batak, bukan
SAD”.
Ini juga diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan
seorang Misionaris (pendeta) yang melayani ke Suku Anak Dalam yaitu PDT,
Togap Parulian Hutabarat:
Masyarakat Suku Anak Dalam ini udah banyak di susupi oleh orang luar,
kayak Batak, Jawa, Padang mereka mencoba membodohi suku anak dalam
ini karna mereka belum berpendidikan, makanya masyarakat pendatang ini
senang sekali kalo masalah ini tidak selesai-selesai jadi bisa mereka
manfaatkan terus, salah satu contohnya masyarakat Suku Anak Dalam ini
kan diberiakn hutan sawit siap panen nah itu dibodohin lah mereka sama
masyarakat pendatang ini, diberikan lah mereka sepeda motor untuk
ditukar lahan sawit mereka yang diberikan oleh PT. Itu, padahal kan itu
harganya gak seimbang kalo kita lihat, tapi kan mereka ini belum terlalu
berpendidikan, nah setelah itu besok-besok demo lagi lah anak suku anak
dalam ini minta ganti rugi sama PT. Ini padahal sebelumnya duah
selesai21
.
Ketidak tegasan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan di daerahnya
juga menjadi salah satu pilar penopang kenapa masalah konflik perebutan lahan
ulayat samapai berlarut-larut tidak terselesaikan. Masuknya investasi ke daerah
tentu sangat menguntungkan pemerintah baik di pusat maupun pemerintah daerah,
tidak hanya dari segi pajak, dan pembangunan wilayah namun dengan hadirnya
pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit akan menyita banyak tenaga kerja dari
wilayah itu sendiri, oleh karna itu pemerintah cenderung tutup mata akan nasib
Suku tradisional seperti Suku Anak Dalam, tuntutan-tuntutan yang dilayangkan
oleh Suku Anak Dalam seakan-akan hanya membentur tembok kantor-kantor
pemerintahan yang berwenang, ketidak tegasan inilah yang menjadi salah satu
pilar penopang kenapa kasus ini masih tetap eksis sampai sekarang. Hal ini
diperkuat dengan berita di media massa seperti:
“Pemerintah propinsi Jambi dalam hal ini Gubernur propinsi Jambi, harus
bertanggung jawab jika akhirnya konflik ini akan melahirkan kekerasan,
karena pemerintah propinsi Jambi menutup mata atas konflik yang telah
berlansung hampir 25 tahun. Demontrasi yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok SAD tidak digubris, malah mereka diberi janji-janji kosong,
mediasi dan perundingan yang digagas oleh Jomet pun dibuat seolah tak
bernyali oleh pemerintah. Pemerintah seperti tunduk pada PT Asiatic
Persada, padahal perusahaan ini jelas bermasalah, tak hanya soal konflik
dengan suku Anak Dalam, tapi juga HGU yang tidak jelas luasannya
berapa, ditambah lagi perusahaan ini sudah berganti kepemilikan sebanyak
4 sepanjang tahun 2001-2013 dan pergantian kepemilikan ini tak
sedikitpun meminta persetujuan pemerintah, kita sudah dikadalin oleh
investor yang menanam investasinya di PT Asiatic Persada, dan
21
Wawancara dengan, Pak Togap Parulian Hutabarat selaku Misyonaris (pendeta) di Suku Anak Dalam.
Pada Hari Rabu, tanggalSabtu 17 juni 2017, pukul 11:55 WIB
pemerintah dalam hal ini gubernur Jambi diam saja.” Ungkap Feri Irawan,
Direktur Perkumpulan Hijau saat diliput media Forest poeple programm.22
22 Daniel,” Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada”, diakses dari